Nusantara

SERANG – Ratusan ulama dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menyatakan penolakannya terhadap rencana rapid test Covid-19 massal di pesantren. Pernyataan sikap ini bahkan menjadi viral setelah video penolakan diunggah di media sosial pada Senin (15/6).

Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Hasanudin membenarkan, penolakan pihaknya terkait rencana rapid test massal di pesantren. Dia menilai, penolakan ini merupakan bentuk antisipasi adanya penyimpangan dalam kegiatan tersebut yang dikatakannya telah terjadi di berbagai daerah.

“Kemarin kita adakan diskusi dengan oara kyai dan membahas terkait program pemerintah untuk rapid test di pesantren untuk mencegah korona. Kiai-kiai berpikir ngapain tes kalau orang itu sehat?, ketika pesantren diliburkan juga hanya diam di pondok saja,” kata Hasanudin, dikutip dari republika ,Selasa (16/6).

Hasanudin mencontohkan, upaya rapid tes di beberapa tempat seperti di Kota Cilegon dan beberapa daerah lain yang seakan hanya menyasar para kiai.

“Seperti di Cilegon ada kiai yang tiba-tiba didatangi oleh orang yang menyebut dirinya tim kesehatan. Padahal, kiai itu sehat-sehat saja. Jadi ini langkah untuk mencegah adanya kelompok yang menyalahgunakan rapid test,” ujarnya.

Kendati demikian, Pondok Pesantren di Kota Serang dikatakannya tetap akan mengikuti protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker dan cuci tangan. Sebanyak 205 pesantren di Kota Serang bahkan menurutnya telah memperisapkan berbagai fasilitas penunjang kesehatan santri dan kiai.

“FSPP sudah memberikan rekomendasi, tapi masing-masing pesantren sebenarnya sudah melakukan inisiatif seperti kalau nanti santri masuk harus punya surat keterangan karantina di rumah. Artinya, kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, hanya saja untuk rapid test sama-sama kita sepakat tidak setuju,” ujarnya.

Hasanudin mengatakan, meskipun FSPP Kota Serang telah mutlak menolak kegiatan rapid test massal, pihaknya masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota.

“Kita siap membuka komunikasi, kenapa kita membagikan video itu kan karena tujuannya menjaga kesehatan bukan yang lain,” katanya.

Semetara Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi persuasif terlebih dulu kepada para ulama di pondok pesantren. Pemkot Serang disebutnya akan menggencarkan edukasi pentingnya pencegahan korona yang dimulai dengan rapid tes.

“Kita akan utamakan dahulu komunikasi dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif di pesantren-pesantren. Kita kan di satu sisi harus menekan penyebaran Covid-19, tapi di satu sisi juga harus melihat dinamika di masyarakat yang butuh treatment dan pola komunikasi publik yang efektif,” kata Hari Pamungkas.

Kota Serang disebutnya segera memasuki masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru yang harus disiapkan dengan matang, termasuk protokol kesehatan di pesantren. “Kita memang harus melakukan pendekatan kepada mereka di pesantren, supaya mengerti pentingnya rapid test dan swab untuk menekan penyebaran, bukan untuk tujuan lain,” katanya.

Hari menyebut sosialisasi pencegahan korona sebenarnya telah dilakukan hingga di level gugus tugas RT/RW. Namun, adanya penolakan dari pesantrennterkait rapid test ini dikatakannya akan menjadi evaluasi agar kegiatan sosialisasi semakin digencarkan.

“Kita sudah siapkan rapid test untuk 22.700 masyarakat Kota Serang yang dilakukan gratis, termasuk bagi para santri dan kyai. Dengan adanya penolakan ini mungkin memang perlu diberikan sosialisasi sampai tingkat bawah,” ungkapnya.

Seperti diketahui angka kasus Covid-19 di Kota Serang pada periode Juni memperlihatkan jumlah yang meningkat signifikan. Data terkahir Dinkes mencatat ada 21 warga terkonfirmasi positif covid-19, 44 PDP (pasien dalam pemeriksaan) dan 354 Orang Dalam Pemantauan (ODP). (*/Dul)

SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya meniadakan sidang pidana maupun perdata hingga 2 pekan mendatang, yakni pada 15-26 Juni 2020. Hal itu menyusul adanya seorang ASN di lingkungan PN Surabaya positif terjangkit virus corona (Covid-19) dan hakim meninggal beberapa waktu lalu.

Juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting mengatakan, kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Ketua PN Surabaya, Joni pada Minggu (14/6/2020), dan berlaku mulai Senin (15/6/2020) atau selama 12 hari.

Peniadaan sidang itu diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sudah masuk ke kalangan ASN di PN Surabaya.

“Selain dinyatakan satu ASN positif Covid-19, beberapa hari lalu juga ada seorang hakim dan juru sita meninggal dunia secara mendadak,” kata Ginting, mengutip Sindonews, Minggu (14/6/2020).

Ginting menambahkan, nantinya PN Surabaya mengatur sidang pidana yang jadwalnya sudah tidak bisa diundur lagi. Salah satu alasannya masa penahanan para terdakwa yang hampir habis dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Pihaknya terpaksa tetap menggelar sidang tersebut dengan protokol kesehatan. “Tidak ada pengunjung yang boleh masuk area pengadilan dan peliputan jurnalistik juga kita batasi untuk beberapa wartawan saja,” ujarnya.

Terkait pendaftaran perkara perdata yang dilakukan secara online (e-Court), Ginting memastikan sistem tersebut tetap berjalan dan bisa dimanfaatkan para pencari keadilan.

“Kami juga meminta Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim agar pro aktif memperhatikan deteksi dini terhadap para ASN yang sehari-harinya melayani masyarakat Kota Surabaya, dengan cara menggelar rapid test massal,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, ketua majelis hakim pemeriksa kasus investasi ilegal MeMiles dengan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani, Eko Agus Siswanto meninggal dunia setelah berolahraga sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah klinik.

Dia sempat hadir pagi harinya, Jumat (12/6/2020), di PN Surabaya. Saat berada di kosnya, mendadak gagal napas dan kejang. Eko Agus Siswanto diketahui merupakan hakim baru di PN Surabaya. Sebelumnya almarhum bertugas sebagai Ketua PN Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sehari sebelumnya, seorang juru sita di PN Surabaya bernama Surachmad juga meninggal dunia. Penyebab kematian Surachmad juga belum diketahui secara pasti, apakah ada kaitan dengan Covid-19 atau tidak.(*/Gio)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk memperpanjang kembali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Raya. Namun, PSBB kali ini akan lebih ketat pengawasannya dan ada sanksinya.

“PSBB masih diperlukan. Tapi saya ingin PSBB lebih ketat lagi. Pengawasannya lebih ketat lagi dan ada sanksinya. Tingkat kesadaran masyarakat sudah relatif lebih tinggi,” kata Wahidin seperti dikutip dari keterangan resmi. Senin (15/6/2020).

Dijelaskan Wahidin, masa edukasi PSBB sudah lewat sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat, terutama untuk masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan.

“Sekarang apapun itu namanya, yang betul adalah kesadaran memakai masker, kesadaran tetap tinggal di rumah, serta membawa alat pribadi mulai tisu, vitamin, dan sebagainya,” ujarnya.

Wahidin mempertegas bahwa penerapan PSBB yanh akan diperpanjang hingga 28 Juni 2020 mendatang akan lebih ketat dengan pengawalan dari personil Polri/TNI. “PSBB diperpanjang, sanksi lebih keras. Harus kerja lebih keras. Masa edukasi sudah,” tegasnya.

Perpanjangan PSBB di Tangerang Raya juga disepakati oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.

Disepakati pula, tidak ada penambahan istilah lain dalam PSBB untuk menghindari interpretasi sendiri atau kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa ssituasi terkini Covid-19 di Provinsi Banten tercatat sebanyak 9.281 kasus ODP, PDP 2.659 kasus, dan terkonfirmasi 1.106 kasus.

“Tingkat kesembuhan memcapai 52,4 persen, angka meninggal turun 7,4 persen, masih dirawat 40,2 persen,” ungkapnya.

Dikatakan secara nasional, Provinsi Banten peringkat kesembilan setelah Provinsi Papua. Dilihat dari angka kasus terkonfirmasi, dari posisi kedua kini ke posisi kesembilan.(*/Dul)

CIAMIS – Sebanyak 64 karyawan RSUD Ciamis, Kabupaten Ciamis, harus menjalani isolasi lantaran pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Layanan rumah sakit itu juga sempat terganggu akibat satu lantai di salah satu gedung RSUD Ciamis disterilkan karena adanya pasien positif Covid-19 yang tak terdeteksi dari awal.

Direktur RSUD Ciamis, Rizali Sofyan menjelaskan, kejadian itu berawal dari ditemukannya satu pasien positif Covid-19. Pasien itu baru diketahui positif setelah sekira delapan hari dirawat di ruang rawat inap RSUD Ciamis.

“Pasien baru diketahui positif setelah delapan hari dirawat,” kata dia ketika dihubungi, dikutip dari republika, Minggu (14/6/2020).

Ia menjelaskan, kronologi awalnya bermula ketika kondisi pasien tak kunjung membaik setelah dirawat beberapa hari. Pihak rumah sakit berencana merujuk pasien itu ke rumah sakit lainnya. Namun, rumah sakit rujukan yang dituju meminta pasien menjalani uji cepat (rapid test) Covid-19 terlebih dahulu.

Ketika dites, hasilnya pasien dinyatakan reaktif dan langsung dipindah ke ruang isolasi. Selanjutnya, setelah dilakukan tes swab, pasien itu dinyatakan positif Covid-19.

Menurut Rizali, pasien itu sebelumnya dirawat di ruang mawar, tempat perawatan penyakit syaraf. Setalah dua hari dirawat di ruang isolasi, pasien meninggal pada Jumat (12/6).

Ketika pasien meninggal dunia, pihak rumah sakit langsung menelusuri semua orang yang kontak dengan pasien dan langsung dilakukan tes swab. Sedikitnya, terdapat 64 karyawan yang terdiri dari dokter, perawat, dan petugas lainnya, yang kontak dengan pasien, harus diisolasi.

Rizali mengatakan, pada Sabtu (13/6), didapat hasil tes swab orang dokter yang pernah kontak dengan pasien. Tiga dokter itu telah dinyatakan negatif.

“Kita masih menunggu untuk hasil rekan yang lain. Selama menunggu, 64 orang itu ada yang diisolasi di rumah sakit ada yang isolasi mandiri. Kita juga sedang lacak pasien lain yang pernah satu ruangan dengan pasien positif Covid-19,” kata dia.

Ihwal layanan yang terganggu, RSUD hanya menutup Ruang Mawar selama dua hari untuk melakukan sterilisasi. Saat ini, ruangan itu telah kembali dibuka.

“Saya luruskan, RSUD Ciamis tidak ditutup. Yang ditutup hanya satu lantai di satu gedung, yaitu Ruang Mawar. Karena yang beredar di itu RSUD Ciamis ditutup,” kata dia.

Menurut Rizali, kejadian itu cukup mengganggu layanan di RSUD Ciamis. Sebab, saat ini RSUD Ciamis harus melakuka isolasi kepada puluhan orang, yang notabene adalah karyawan rumah sakit.

Atas adanya kejadian itu, ia mengingatkan pasien untuk menceritakan riwayat perjalanan dengan lengkap sebelum ke rumah sakit. Dengan begitu, petugas medis dapat melakukan pemilahan dari awal. Apalagi, saat ini banyak pasien Covid-19 yang tanpa gejala.

“Soalnya pasien bersangkutan tak menceritakan riwayatnya, karena pasien juga datang dalam kondisi kesadaran sudah turun dan yang mengantar itu tak mengetahui lengkap riwayat pasien,” kata dia.

Ketika berada di ruang isolasi, petugas medis kembali melakukan verifikasi mengenai riwayat perjalanan pasien. Diketahui, berdasarkan keterangan keluarga, pasien sering ke Pasar Cikurubuk Tasikmalaya dan Pasar Tanah Abang. Pasien itu merupakan warga Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ciamis hingga Ahad sore, terdapat penambahan satu kasus positif. Total jumlah pasien positif di Kabupaten Ciamis saat ini tercatat 11 kasus. Sebanyak enam orang telah dinyatakan sembuh, empat orang masih menjalani isolasi mandiri, dan satu orang meninggal dunia.(*/Dang)

SURABAYA – Tim Satgas Gugus Tugas langsung melakukan pelacakan pasca-Kepala Bulog Divre Jawa Timur Khozin terkonfirmasi positif Covid-19.

Pegawai Bulog Divre Jawa Timur pun direncanakan untuk dilakukan rapid test massal.

Ketua Rumpun Tracking Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr. Kohar Hari Santoso mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk melakukan rapid test massal kepada pegawai di jajaran Bulog.

“Kami masih koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, karena itu (rapid test) kewenangannya daerah,” ungkap Kohar, pada Minggu (14/6/2020).

Selain melakukan pelacakan dengan rapid test, Direktur RSUD Saiful Anwar ini juga meminta pegawai yang memiliki kontak erat dengan Kepala Bulog untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu.

“Kami sarankan sebaiknya pegawai maupun orang yang berkontak erat dengan beliau (Kepala Bulog Divre Jawa Timur) untuk melakukan isolasi mandiri. Kita koordinasi dengan Kota Surabaya dulu untuk melakukan trackingnya dan tes massal pegawai Bulog Jatim,” terang Kohar.

Kepala Bulog Divre Jawa Timur Khozin sebelumnya dinyatakan positif terjangkit corona tiga hari lalu. Sebelumnya ia sempat mengeluhkan gejala demam dan batuk, saat memeriksakan diri ke RS Premier Surabaya ternyata terkonfirmasi positif corona.

Khozin sendiri belum diketahui pasti tertular corona dari mana. Bahkan ia mengaku tak pernah bepergian ke luar negeri. Kini, ia tengah menjalani perawatan di RS Premier Surabaya.(*/Gio)

CILEGON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon memutuskan untuk menutup sementara layanan Instalasi Gawat Darurat. Keputusan tersebut dilakukan setelah 23 tenaga medis terkonfimasi positif virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan surat pengumuman diperoleh Okezone yang dikeluarkan oleh RSUD Cilegon bernomor 445/0170/ Yanmed, tentang sterilisasi IGD memberitahukan bahwa pelayanan IGD akan ditutup sementara selama 2 x 24 terhitung sejak Sabtu 13 Juni 2020 sampai Senin 15 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

“Untuk sementara waktu IGD tidak melakukan pelayanan dan akan buka kembali pada Senin 15 Juni 2020 pukul 15.00 setelah dipastikan semuanya aman,” dikutip dari pengumuman ditandatangani Plt Direktur RSUD Kota Cilegon dr Maisuri tertanggal 13 Juni 2020.

Keputusan tersebut dilakukan sehubungan dengan upaya pencegahan penularan terhadap penyakit Covid-19 ,dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonenesia Nomor HK. 01.07 /MENKES /328 /2020.

“Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Cilegon akan dilakukan tindakan sterilisasi,” dalam salah satu point surat pengumuman.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti memastikan pelayanan bagi pasien masih tetap dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

“RSUD Cilegon masih tetap membuka pelayanan untuk pasien,” kata Ati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (13/6/2020).

Berdasarkan data dari Dinkes Cilegon sebanyak 23 tenaga medis terkonfirmasi positif virus corona. Mereka diduga tertular setelah menangani pasien corona yang tak jujur saat berobat.(*/Dul)

SUKABUMI – Berbagai cara dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi. Salah satunya dengan melakukan penanaman padi dan penaburan benih ikan di Kampung Tangguh. Kampung tangguh ini berada di Kampung Lembur Pasir RT 01 RW 05 Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu pada Sabtu (13/6).

Pada momen ini unsur forkopimda ikut langsung menanam padi dan menabur benih ikan yakni Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, Dandim 0607 Kota Sukabumi Letkol Inf Danang Prasetyo Wibowo dan Wakapolres Sukabumi Kota Kompol Sulaeman.

Sebelum ke kampung tangguh, wali kota dan unsur forkopimda bersepeda keliling kota dan mengingatkan warga untuk memakai masker.

”Untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19, maka harus ada aksi nyata untuk menjaganya,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Targetnya ketersediaan pangan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan warga. Fahmi menuturkan, ketahanan pangan berdampak pada stabilitas sosial ekonomi, dan kerawanan sosial masyarakat. Kehadiran forkopimda ini memotivasi dan mengajak seluruh pihak mendapatkan semangat dalam menciptakan zona ketahanan pangan.

Menurut Fahmi, di Kota Sukabumi juga digagas Kampung Ikan Nila di Kelurahan Sindangsari. Di lokasi ini diharapkan jadi sentra penghasil ikan nila.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menambahkan, forkopimda ingin meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kota Sukabumi. ” Ini percontohan dan akan disebarkan ke daerah lain,” kata dia.

Dalam pelaksanaanya ungkap Fahmi, akan menggandeng petugas di lapangan yang ahli di bidangnya dan babinsa serta bhabinkamtibmas dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi. Forkopimda memotivasi warga dalam hal menjaga ketahanan pangan.(*/Yan)

SURABAYA – Kota Surabaya masuk dalam zona hitam persebaran virus corona (Covid-19). Data terbaru menunjukkan jumlah pasien positif di wilayah itu mencapai 3.744 orang.

Maka tidak heran jika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meningkatkan kewaspadaan. Contohnya ia memasang dua alat thermal scanner di Balai Kota. Alat thermal scanner sendiri berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh. Thermal scanner itu dipasang di pintu utama sisi timur dan pintu masuk sisi utara lobi Balai Kota Surabaya.

Di samping itu, pintu masuk utama sisi timur Balai Kota dipasang tenda. Bagi pengunjung yang terdeteksi suhu tubuhnya di atas rata-rata, ia ditempatkan ditenda. Lalu tenaga kesehatan dari Command Center 112 segera menjemput untuk melakukan asesmen lebih lanjut.

“Jadi kalau ada terdeteksi suhunya tinggi, dia langsung kita tempatkan di bilik tenda itu. Nanti kita hubungi CC 112 kemudian dokternya menjemput,” terang Risma, (12/06/2020)

Thermal scanner sendiri terdiri dari kamera dan alat khusus yang dapat mendeteksi suhu tubuh pengunjung. Pengunjung juga dapat melihat langsung suhu tubuhnya di layar monitor yang tersedia di lokasi.

Layar monitor itu menampilkan gambar siapapun yang terekam kamera thermal scanner berikut suhu tubuhnya. Risma menilai penggunaan thermal scanner ini untuk meminimalisir risiko petugas terpapar Covid-19. Sebab, jika hanya menggunakan thermogun kemungkinan besar ketika ramai pengunjung ada yang belum terdeteksi suhu tubuhnya.

“Karena kalau begini (thermogun) kan risikonya besar juga untuk si pemeriksa. Dengan adanya alat ini (thermal scanner) pengunjung yang datang bergerombol akan terdeteksi semua kondisi tubuhnya,” ucap Risma.

Rencananya, thermal scanner ini bakal dipasang di semua titik kantor pemerintahan di lingkungan Pemkot Surabaya. Bahkan Risma juga berencana mengaplikasikan alat tersebut di semua kantor layanan publik yang ada di Surabaya.

Baca Juga: Sejumlah Warga Surabaya Tak Setuju PSBB Dihentikan, Ini Alasannya

“Kita akan buat seperti itu di semua titik Balai Kota. Nanti mungkin juga kita pasang di layanan-layanan kami, kayak Siola dan di beberapa tempat layanan kita,” tukas Risma.

Risma juga sempat mencoba sendiri alat pendeteksi suhu tubuh itu. Risma tak canggung memasuki tenda untuk melihat langsung hasil scanner suhu tubuhnya di layar monitor.(*/Gio)

BANDUNG – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di Jawa Barat diperpanjang hingga 26 Juni 2020. Keputusan tersebut diambil tak lepas dari data statistik yang menunjukkan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Pertumbuhan kasus positif itu membuat indeks reproduksi (Rt) Covid-19 ikut naik. Alasan lain, keputusan memperpanjang PSBB proporsional juga untuk mewadahi kabupaten/kota yang berstatus zona kuning.

“PSBB Jabar diperpanjang sampai 26 Juni (2020),” tegas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Ridwan Kamil dalam konferensi pers secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat kemarin (12/6/2020).

Khusus untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), lanjut Ridwan Kamil, pemberlakuan PSBB proporsional tetap diselamatkan dengan PSBB DKI Jakarta hingga 2 Juli 2020.

“Artinya, ada tiga situasi di Jabar yang melaksanakan PSBB proporsional sampai 2 Juli, ada yang 26 Juni, ada yang tidak melanjutkan karena sudah zona biru,” jelasnya.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan, Rt Covid-19 di Jawa Barat masih dinamis. Sempat berada di angka 0,68, Rt Covid-19 kembali naik menjadi 0,72 lalu 0,82. Kang Emil pun meminta semua pihak waspada.

“Meski di bawah angka satu, tapi ini lampu kuning untuk tidak melonggarkan pengawasan,” tegasnya.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk menekan pertambahan kasus positif Covid-19, Kang Emil kembali mengatakan bakal menggencarkan tes secara masif yang diprioritaskan di pasar-pasar tradisional.

“627 mobil tes Covid-19 sudah beredar, diprioritaskan di Pasar. Ada dinamika, tapi saya sudah titip TNI/Polri agar tidak ada penolakan karena kurang sosialisasi,”tukasnya.(*/Hend)

BANDARLAMPUNG – Meluapnya aliran Sungai Kali Balau akibat hujan lebat yang melanda Kota Bandar Lampung sejak Kamis malam 11 Juni 2020 mengakibatkan ratusan rumah di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung terendam banjir.

Bahkan ketinggian air mencapai hingga 2 meter yang nyaris menenggelamkan pemukiman sementara sebagian warga terjebak ketinggian air banjir.

Kepala BPBD Kota Bandar Lampung Syamsul Rahman mengatakan, sedikitnya 250 rumah penduduk di empat RT di wilayah Kelurahan Kali Balau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung terendam banjir dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter.

“Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir hingga Jumat pagi (12/6/2020) masih terjebak dan bertahan di atas bangunan rumah menunggu bantuan evakuasi tim SAR,” kata dia.

Banjir di kawasan ini, kata dia, diakibatkan meluapnya aliran Sungai Kali Balau akibat hujan lebat melanda Kota Bandar Lampung sejak Kamis malam 11 Juni 2020.Peristiwa banjir di kawasan ini hampir terjadi saat hujan lebat melanda Kota Bandar Lampung.

Hingga Jumat pagi (12/6/2020) ketinggian air mulai berangsur surut petugas SAR BPBD Kota Bandar Lampung dan Basarnas masih terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir.(*/Kri)