Nusantara

GARUT – Wakil Bupati (Wabup) Garut Helmi Budiman menyatakan, proses pembangunan objek wisata Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi wisata kelas dunia tetap berlanjut.

Saat ini masih dalam proses pembahasan dan lelang di tingkat pemerintah pusat.

“BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Jabar memberitahukan bahwa proses sedang berjalan di pusat, ya mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan, tergantung proses lelangnya sedang dilakukan di pusat,” kata Helmi Budiman di Garut, Kamis (18/6/2020).

Ia menuturkan, pemerintah pusat melibatkan empat kementerian yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rencana membangun wisata Situ Bagendit lebih bagus.

Jajaran Pemkab Garut, kata dia, telah meninjau langsung kesiapan lahan objek wisata Situ Bagendit seluas 105 hektare sebelum dilaksanakan pengerjaan pada tahun anggaran 2020 atau 2021.

Helmi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jabar yang siap membangun objek wisata di Garut menjadi wisata kelas dunia. “Untuk itu masyarakat harus ikut berpartisipasi dengan menjaga dan merawatnya,” kata Helmi.

Menurut dia, objek wisata Situ Bagendit akan memberikan dampak yang manfaat bagi masyarakat, terutama akan tumbuh kembang sektor perekonomian yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sinergitas ini menjadikan objek wisata Situ Bagendit sebagai wisata kelas dunia guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Helmi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut Budi Gan Gan menambahkan, pandemi wabah Covid-19 tidak mengganggu rencana pembangunan objek wisata Situ Bagendit, saat ini prosesnya masih tahap lelang di tingkat pemerintah pusat.

Ia menyampaikan, objek wisata danau itu akan ada banyak perubahan dan membangun berbagai tempat seperti saung, taman bermain, dan taman bunga teratai. “Jadi nanti ada pembangunan zona satu dan zona dua, nanti akan ada taman, ada taman teratai, pokoknya banyak yang akan dibangun,” ungkapnya.(*/Dang)

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mempertanyakan status tiga daerah yang dinyatakan masih dalam status zona merah pandemi Covid-19 oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranomow.

“Apa benar hanya tiga daerah?” kata wali kota yang akrab disapa Hendi itu di Kota Semarang, Rabu (17/6/2020).

Gubernur Ganjar menyatakan tiga daerah di Jateng masih dalam kategori zona merah Citu-19, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Magelang. Menurut Hendi, meningkatnya angka penderita Covid-19 di ibu kota Jateng tersebut tidak terlepas dari masifnya tes cepat dan tes usap yang dilakukan di pusat-pusat keramaian.

Hendi meminta perlu adanya data yang jelas dalam mengukur kriteria zonasi Covid-19 ini. “Harus ada data yang jelas agar tidak cepat-cepatan zona hijau, agar tidak seperti pertandingan,” katanya.

Dia mengungkapkan, masih ada kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam kategori zona kuning, namun galau untuk melakukan tes massal di tempat keramaian. “Mereka galau kalau di tes massal di tempat umum akan ketahuan jumlah positifnya bertambah,” kata Hendi.

Oleh karena itu, menurut dia, jika pergerakan dalam upaya mencegah Covid-19 tidak berstandar dan tidak sama, maka zona hijau hanya akan dicapai oleh daerah yang tidak melakukan tes massal di tempat ramai.

Hendi menegaskan, Kota Semarang tidak akan ragu melakukan tes massal di tempat-tempat ramai agar penelusuran kasus lebih cepat diketahui. “Semarang ingin menjadi zona hijau alami, semua warganya sehat. Bukannya dengan tidak ada pergerakan di lapangan,”tukasnya.(*/D Tom)

LEBAK – Seorang warga Kabupaten Lebak, Banten menjemur nasi bekas (nasi aking) menjadi penganan untuk konsumsi makanan tambahan di tengah pandemi Covid-19. “Saya kira nasi bekas dijemur itu bisa dijadikan makanan tambahan dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga,” kata Sukanah (60 tahun), seorang nenek warga Rangkong RT 04 RW 03, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak pada Rabu (17/6).

Nasi bekas yang dijemur itu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan aneka penganan yang menyehatkan dan memiliki kandungan gizi di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, nasi bekas dijemur bisa jadi bahan penganan cangkaruk maupun gipang dan jika tidak diolah bisa disimpan serta tak menimbulkan bakteri maupun busuk.

Namun, Sukanah ingin memproduksi makanan gipang dari nasi yang dijemur itu, tetapi belum memiliki uang untuk membeli gula putih dan minyak goreng. “Kami memproduksi aneka penganan dari nasi bekas itu dijadikan makanan tambahan untuk mengirit ekonomi keluarga, terlebih di tengah pandemi Covid-19,” kata Sukanah yang telah ditinggalkan suaminya meninggal dunia.

Sukanah mengatakan, selama ini kehidupan ekonomi keluarganya di tengah pandemi Covid-19 cukup terpukul karena usaha dari sektor pertanian pun terdampak. Saat ini, ia sudah tidak bekerja, namun bisa menghidupi enam anaknya yang masih duduk dibangku SD, SMP dan SMA. Sedangkan empat anak lainnya sudah berkeluarga.

Beruntungnya, kata dia, pada tahun ini, anaknya yang berprestasi di SMAN 1 Rangkasbitung menerima beasiswa dari salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta. Meskipun demikian, Sukanah hidup tak menggantungkan orang lain dan merasa terbantu dengan menggarap sawah milik orang lain.

Bahkan, Sukanah belum pernah membeli beras karena hasil bagian panen padi dengan pemilik sawah itu terpenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga.

Selain itu, ia juga belum menerima dana bantuan sosial tunai (BST) yang digulirkan pemerintah akibat dampak Covid-19. Setahun lalu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dicabut dengan alasan tidak jelas. “Kami juga merasa bingung dengan tidak menerima BST, padahal sudah dilakukan pendataan KK dan KTP juga termasuk dicabutnya PKH itu,” kata Sukanah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra mengatakan, masyarakat yang belum menerima dana BST maupun bantuan langsung tunai (BLT) segera mengajukan kepada desa dan kelurahan setempat dengan dilengkapi identitas kartu keluarga (KK) dana kartu tanda penduduk (KTP). Pasalnya, nantinya desa dan kelurahan bisa melakukan memasukkan data ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Pendistribusian dana sosial itu bantuan dari APBN, APBD, dan Dana Desa setempat. “Kami menjamin semua warga yang terdampak Covid-19 menerima dana sosial itu,” ungkapnya.(*/Dul)

CIREBON – Dengan adanya pandemi corona membuat banyak yang tinggal dirumah senyebabkan jenuh dan ingin menikmati suasana yang berbeda . Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Air Goa Sunyaragi Kota Cirebon perlahan mulai mengalami peningkatan. Wisatawan pun masih didominasi warga lokal.

Pengelola lokasi wisata Taman Air Goa Sunyaragi, Jajat Sudrajat, mengatakan, Gua Sunyaragi sebelumnya sempat ditutup akibat pandemi Covid-19. Namun, sejak dua pekan yang lalu, Gua Sunyaragi sudah kembali dibuka.”Saat hari pertama buka dua pekan lalu, pengunjung hanya ada empat orang,” kata Jajat, Selasa (16/6).

Namun, lanjut Jajat, setiap hari jumlah pengunjung terus bertambah meski angkanya masih di bawah sepuluh orang. Menurutnya, jumlah pengunjung tertinggi dalam dua pekan terahir terjadi pada Minggu(14/6) yang mencapai 80 orang.

Jajat mengaku bersyukur dengan terus meningkatnya jumlah pengunjung meski masih jauh dari kondisi normal sebelum ada pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan, dalam kondisi normal, jumlah pengunjung terutama setiap Sabtu dan Minggu, bisa mencapai tiga ribu sampai empat ribu orang.

Jajat menambahkan, dalam dua pekan terakhir ini pengunjung yang mendatangi Goa Sunyaragi masih didominasi warga lokal. Padahal biasanya, pengunjung datang dari berbagai daerah bahkan mancanegara.”Untuk tiket masuknya tidak ada kenaikan, masih tetap Rp 10 ribu per orang,” tutur Jajat.

Jajat menambahkan, pihaknya juga menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Bagi para pengunjung, diwajibkan menggunakan masker. Pihaknya juga menyiapkan handsanitizer dan secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan. “Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pariwisata di Kota Cirebon bisa kembali pulih,” kata Jajat.

Gua Sunyaragi merupakan salah satu situs milik Keraton Kasepuhan Cirebon. Situs yang telah berumur ratusan tahun itu dulunya digunakan sebagai tempat berkhalwat (menyepi) para sultan dan keluarganya.(*/Dang)

SERANG – Ratusan ulama dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menyatakan penolakannya terhadap rencana rapid test Covid-19 massal di pesantren. Pernyataan sikap ini bahkan menjadi viral setelah video penolakan diunggah di media sosial pada Senin (15/6).

Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Hasanudin membenarkan, penolakan pihaknya terkait rencana rapid test massal di pesantren. Dia menilai, penolakan ini merupakan bentuk antisipasi adanya penyimpangan dalam kegiatan tersebut yang dikatakannya telah terjadi di berbagai daerah.

“Kemarin kita adakan diskusi dengan oara kyai dan membahas terkait program pemerintah untuk rapid test di pesantren untuk mencegah korona. Kiai-kiai berpikir ngapain tes kalau orang itu sehat?, ketika pesantren diliburkan juga hanya diam di pondok saja,” kata Hasanudin, dikutip dari republika ,Selasa (16/6).

Hasanudin mencontohkan, upaya rapid tes di beberapa tempat seperti di Kota Cilegon dan beberapa daerah lain yang seakan hanya menyasar para kiai.

“Seperti di Cilegon ada kiai yang tiba-tiba didatangi oleh orang yang menyebut dirinya tim kesehatan. Padahal, kiai itu sehat-sehat saja. Jadi ini langkah untuk mencegah adanya kelompok yang menyalahgunakan rapid test,” ujarnya.

Kendati demikian, Pondok Pesantren di Kota Serang dikatakannya tetap akan mengikuti protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker dan cuci tangan. Sebanyak 205 pesantren di Kota Serang bahkan menurutnya telah memperisapkan berbagai fasilitas penunjang kesehatan santri dan kiai.

“FSPP sudah memberikan rekomendasi, tapi masing-masing pesantren sebenarnya sudah melakukan inisiatif seperti kalau nanti santri masuk harus punya surat keterangan karantina di rumah. Artinya, kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, hanya saja untuk rapid test sama-sama kita sepakat tidak setuju,” ujarnya.

Hasanudin mengatakan, meskipun FSPP Kota Serang telah mutlak menolak kegiatan rapid test massal, pihaknya masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota.

“Kita siap membuka komunikasi, kenapa kita membagikan video itu kan karena tujuannya menjaga kesehatan bukan yang lain,” katanya.

Semetara Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi persuasif terlebih dulu kepada para ulama di pondok pesantren. Pemkot Serang disebutnya akan menggencarkan edukasi pentingnya pencegahan korona yang dimulai dengan rapid tes.

“Kita akan utamakan dahulu komunikasi dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif di pesantren-pesantren. Kita kan di satu sisi harus menekan penyebaran Covid-19, tapi di satu sisi juga harus melihat dinamika di masyarakat yang butuh treatment dan pola komunikasi publik yang efektif,” kata Hari Pamungkas.

Kota Serang disebutnya segera memasuki masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru yang harus disiapkan dengan matang, termasuk protokol kesehatan di pesantren. “Kita memang harus melakukan pendekatan kepada mereka di pesantren, supaya mengerti pentingnya rapid test dan swab untuk menekan penyebaran, bukan untuk tujuan lain,” katanya.

Hari menyebut sosialisasi pencegahan korona sebenarnya telah dilakukan hingga di level gugus tugas RT/RW. Namun, adanya penolakan dari pesantrennterkait rapid test ini dikatakannya akan menjadi evaluasi agar kegiatan sosialisasi semakin digencarkan.

“Kita sudah siapkan rapid test untuk 22.700 masyarakat Kota Serang yang dilakukan gratis, termasuk bagi para santri dan kyai. Dengan adanya penolakan ini mungkin memang perlu diberikan sosialisasi sampai tingkat bawah,” ungkapnya.

Seperti diketahui angka kasus Covid-19 di Kota Serang pada periode Juni memperlihatkan jumlah yang meningkat signifikan. Data terkahir Dinkes mencatat ada 21 warga terkonfirmasi positif covid-19, 44 PDP (pasien dalam pemeriksaan) dan 354 Orang Dalam Pemantauan (ODP). (*/Dul)

SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya meniadakan sidang pidana maupun perdata hingga 2 pekan mendatang, yakni pada 15-26 Juni 2020. Hal itu menyusul adanya seorang ASN di lingkungan PN Surabaya positif terjangkit virus corona (Covid-19) dan hakim meninggal beberapa waktu lalu.

Juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting mengatakan, kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Ketua PN Surabaya, Joni pada Minggu (14/6/2020), dan berlaku mulai Senin (15/6/2020) atau selama 12 hari.

Peniadaan sidang itu diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sudah masuk ke kalangan ASN di PN Surabaya.

“Selain dinyatakan satu ASN positif Covid-19, beberapa hari lalu juga ada seorang hakim dan juru sita meninggal dunia secara mendadak,” kata Ginting, mengutip Sindonews, Minggu (14/6/2020).

Ginting menambahkan, nantinya PN Surabaya mengatur sidang pidana yang jadwalnya sudah tidak bisa diundur lagi. Salah satu alasannya masa penahanan para terdakwa yang hampir habis dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Pihaknya terpaksa tetap menggelar sidang tersebut dengan protokol kesehatan. “Tidak ada pengunjung yang boleh masuk area pengadilan dan peliputan jurnalistik juga kita batasi untuk beberapa wartawan saja,” ujarnya.

Terkait pendaftaran perkara perdata yang dilakukan secara online (e-Court), Ginting memastikan sistem tersebut tetap berjalan dan bisa dimanfaatkan para pencari keadilan.

“Kami juga meminta Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim agar pro aktif memperhatikan deteksi dini terhadap para ASN yang sehari-harinya melayani masyarakat Kota Surabaya, dengan cara menggelar rapid test massal,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, ketua majelis hakim pemeriksa kasus investasi ilegal MeMiles dengan terdakwa Kamal Tarachand Mirchandani, Eko Agus Siswanto meninggal dunia setelah berolahraga sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah klinik.

Dia sempat hadir pagi harinya, Jumat (12/6/2020), di PN Surabaya. Saat berada di kosnya, mendadak gagal napas dan kejang. Eko Agus Siswanto diketahui merupakan hakim baru di PN Surabaya. Sebelumnya almarhum bertugas sebagai Ketua PN Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Sehari sebelumnya, seorang juru sita di PN Surabaya bernama Surachmad juga meninggal dunia. Penyebab kematian Surachmad juga belum diketahui secara pasti, apakah ada kaitan dengan Covid-19 atau tidak.(*/Gio)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk memperpanjang kembali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Raya. Namun, PSBB kali ini akan lebih ketat pengawasannya dan ada sanksinya.

“PSBB masih diperlukan. Tapi saya ingin PSBB lebih ketat lagi. Pengawasannya lebih ketat lagi dan ada sanksinya. Tingkat kesadaran masyarakat sudah relatif lebih tinggi,” kata Wahidin seperti dikutip dari keterangan resmi. Senin (15/6/2020).

Dijelaskan Wahidin, masa edukasi PSBB sudah lewat sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat, terutama untuk masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan.

“Sekarang apapun itu namanya, yang betul adalah kesadaran memakai masker, kesadaran tetap tinggal di rumah, serta membawa alat pribadi mulai tisu, vitamin, dan sebagainya,” ujarnya.

Wahidin mempertegas bahwa penerapan PSBB yanh akan diperpanjang hingga 28 Juni 2020 mendatang akan lebih ketat dengan pengawalan dari personil Polri/TNI. “PSBB diperpanjang, sanksi lebih keras. Harus kerja lebih keras. Masa edukasi sudah,” tegasnya.

Perpanjangan PSBB di Tangerang Raya juga disepakati oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.

Disepakati pula, tidak ada penambahan istilah lain dalam PSBB untuk menghindari interpretasi sendiri atau kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa ssituasi terkini Covid-19 di Provinsi Banten tercatat sebanyak 9.281 kasus ODP, PDP 2.659 kasus, dan terkonfirmasi 1.106 kasus.

“Tingkat kesembuhan memcapai 52,4 persen, angka meninggal turun 7,4 persen, masih dirawat 40,2 persen,” ungkapnya.

Dikatakan secara nasional, Provinsi Banten peringkat kesembilan setelah Provinsi Papua. Dilihat dari angka kasus terkonfirmasi, dari posisi kedua kini ke posisi kesembilan.(*/Dul)

CIAMIS – Sebanyak 64 karyawan RSUD Ciamis, Kabupaten Ciamis, harus menjalani isolasi lantaran pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Layanan rumah sakit itu juga sempat terganggu akibat satu lantai di salah satu gedung RSUD Ciamis disterilkan karena adanya pasien positif Covid-19 yang tak terdeteksi dari awal.

Direktur RSUD Ciamis, Rizali Sofyan menjelaskan, kejadian itu berawal dari ditemukannya satu pasien positif Covid-19. Pasien itu baru diketahui positif setelah sekira delapan hari dirawat di ruang rawat inap RSUD Ciamis.

“Pasien baru diketahui positif setelah delapan hari dirawat,” kata dia ketika dihubungi, dikutip dari republika, Minggu (14/6/2020).

Ia menjelaskan, kronologi awalnya bermula ketika kondisi pasien tak kunjung membaik setelah dirawat beberapa hari. Pihak rumah sakit berencana merujuk pasien itu ke rumah sakit lainnya. Namun, rumah sakit rujukan yang dituju meminta pasien menjalani uji cepat (rapid test) Covid-19 terlebih dahulu.

Ketika dites, hasilnya pasien dinyatakan reaktif dan langsung dipindah ke ruang isolasi. Selanjutnya, setelah dilakukan tes swab, pasien itu dinyatakan positif Covid-19.

Menurut Rizali, pasien itu sebelumnya dirawat di ruang mawar, tempat perawatan penyakit syaraf. Setalah dua hari dirawat di ruang isolasi, pasien meninggal pada Jumat (12/6).

Ketika pasien meninggal dunia, pihak rumah sakit langsung menelusuri semua orang yang kontak dengan pasien dan langsung dilakukan tes swab. Sedikitnya, terdapat 64 karyawan yang terdiri dari dokter, perawat, dan petugas lainnya, yang kontak dengan pasien, harus diisolasi.

Rizali mengatakan, pada Sabtu (13/6), didapat hasil tes swab orang dokter yang pernah kontak dengan pasien. Tiga dokter itu telah dinyatakan negatif.

“Kita masih menunggu untuk hasil rekan yang lain. Selama menunggu, 64 orang itu ada yang diisolasi di rumah sakit ada yang isolasi mandiri. Kita juga sedang lacak pasien lain yang pernah satu ruangan dengan pasien positif Covid-19,” kata dia.

Ihwal layanan yang terganggu, RSUD hanya menutup Ruang Mawar selama dua hari untuk melakukan sterilisasi. Saat ini, ruangan itu telah kembali dibuka.

“Saya luruskan, RSUD Ciamis tidak ditutup. Yang ditutup hanya satu lantai di satu gedung, yaitu Ruang Mawar. Karena yang beredar di itu RSUD Ciamis ditutup,” kata dia.

Menurut Rizali, kejadian itu cukup mengganggu layanan di RSUD Ciamis. Sebab, saat ini RSUD Ciamis harus melakuka isolasi kepada puluhan orang, yang notabene adalah karyawan rumah sakit.

Atas adanya kejadian itu, ia mengingatkan pasien untuk menceritakan riwayat perjalanan dengan lengkap sebelum ke rumah sakit. Dengan begitu, petugas medis dapat melakukan pemilahan dari awal. Apalagi, saat ini banyak pasien Covid-19 yang tanpa gejala.

“Soalnya pasien bersangkutan tak menceritakan riwayatnya, karena pasien juga datang dalam kondisi kesadaran sudah turun dan yang mengantar itu tak mengetahui lengkap riwayat pasien,” kata dia.

Ketika berada di ruang isolasi, petugas medis kembali melakukan verifikasi mengenai riwayat perjalanan pasien. Diketahui, berdasarkan keterangan keluarga, pasien sering ke Pasar Cikurubuk Tasikmalaya dan Pasar Tanah Abang. Pasien itu merupakan warga Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ciamis hingga Ahad sore, terdapat penambahan satu kasus positif. Total jumlah pasien positif di Kabupaten Ciamis saat ini tercatat 11 kasus. Sebanyak enam orang telah dinyatakan sembuh, empat orang masih menjalani isolasi mandiri, dan satu orang meninggal dunia.(*/Dang)

SURABAYA – Tim Satgas Gugus Tugas langsung melakukan pelacakan pasca-Kepala Bulog Divre Jawa Timur Khozin terkonfirmasi positif Covid-19.

Pegawai Bulog Divre Jawa Timur pun direncanakan untuk dilakukan rapid test massal.

Ketua Rumpun Tracking Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur dr. Kohar Hari Santoso mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk melakukan rapid test massal kepada pegawai di jajaran Bulog.

“Kami masih koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, karena itu (rapid test) kewenangannya daerah,” ungkap Kohar, pada Minggu (14/6/2020).

Selain melakukan pelacakan dengan rapid test, Direktur RSUD Saiful Anwar ini juga meminta pegawai yang memiliki kontak erat dengan Kepala Bulog untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu.

“Kami sarankan sebaiknya pegawai maupun orang yang berkontak erat dengan beliau (Kepala Bulog Divre Jawa Timur) untuk melakukan isolasi mandiri. Kita koordinasi dengan Kota Surabaya dulu untuk melakukan trackingnya dan tes massal pegawai Bulog Jatim,” terang Kohar.

Kepala Bulog Divre Jawa Timur Khozin sebelumnya dinyatakan positif terjangkit corona tiga hari lalu. Sebelumnya ia sempat mengeluhkan gejala demam dan batuk, saat memeriksakan diri ke RS Premier Surabaya ternyata terkonfirmasi positif corona.

Khozin sendiri belum diketahui pasti tertular corona dari mana. Bahkan ia mengaku tak pernah bepergian ke luar negeri. Kini, ia tengah menjalani perawatan di RS Premier Surabaya.(*/Gio)

CILEGON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon memutuskan untuk menutup sementara layanan Instalasi Gawat Darurat. Keputusan tersebut dilakukan setelah 23 tenaga medis terkonfimasi positif virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan surat pengumuman diperoleh Okezone yang dikeluarkan oleh RSUD Cilegon bernomor 445/0170/ Yanmed, tentang sterilisasi IGD memberitahukan bahwa pelayanan IGD akan ditutup sementara selama 2 x 24 terhitung sejak Sabtu 13 Juni 2020 sampai Senin 15 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

“Untuk sementara waktu IGD tidak melakukan pelayanan dan akan buka kembali pada Senin 15 Juni 2020 pukul 15.00 setelah dipastikan semuanya aman,” dikutip dari pengumuman ditandatangani Plt Direktur RSUD Kota Cilegon dr Maisuri tertanggal 13 Juni 2020.

Keputusan tersebut dilakukan sehubungan dengan upaya pencegahan penularan terhadap penyakit Covid-19 ,dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonenesia Nomor HK. 01.07 /MENKES /328 /2020.

“Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Cilegon akan dilakukan tindakan sterilisasi,” dalam salah satu point surat pengumuman.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti memastikan pelayanan bagi pasien masih tetap dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

“RSUD Cilegon masih tetap membuka pelayanan untuk pasien,” kata Ati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (13/6/2020).

Berdasarkan data dari Dinkes Cilegon sebanyak 23 tenaga medis terkonfirmasi positif virus corona. Mereka diduga tertular setelah menangani pasien corona yang tak jujur saat berobat.(*/Dul)