Nusantara

BANTUL – Pandemi corona belum juga reda dan perlunya menerapkan protokol kesehatan . Pasien positif terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam 24 jam terakhir bertambah enam orang.

Padahal, Bantul sempat empat hari berturut-turut sejak 26 Juni sampai 29 Juni nol kasus pasien baru Covid-19.

“Informasi perkembangan kasus Covid-19, hari ini ada penambahan pasien positif enam orang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul Sri Wahyu Joko Santosa melalui aplikasi pesan di Bantul, Selasa (30/6) sore.

Gugus Tugas Covid-19 Bantul dalam empat hari terakhir tidak melaporkan penambahan kasus positif baru atau bertahan pada angka 71 kasus positif. Sehingga, dengan penambahan enam kasus ini, maka jumlah kasus positif Covid-19 di Bantul per 30 Juni menjadi 77 orang.

Sri Wahyu mengatakan, enam pasien positif baru itu, lima orang berasal domisili dari Kecamatan Banguntapan, yaitu Kasus 72 (laki-laki berusia 37 tahun), Kasus 73 (perempuan 68 tahun), Kasus 74 (laki-laki satu tahun), Kasus 76 (perempuan 39 tahun), Kasus 77 (laki-laki berusia lima tahun).

“Nomor satu sampai lima riwayat transmisi lokal dari kasus positif sebelumnya. Untuk kasus 75 adalah laki-laki berusia 58 tahun (domisili) Srandakan, riwayat perjalanan masih dilacak,” kata Sri Wahyu yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Bantul.

Selain menginformasikan kasus baru, Gugus Tugas Covid-19 Bantul juga melaporkan adanya pasien sembuh dari corona satu orang, dinyatakan negatif setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit lapangan usai terkonfirmasi positif setelah melakukan perjalanan dari luar daerah.

“Pasien sembuh adalah laki-laki berusia 43 tahun, dengan riwayat perjalanan. Pasien dirawat di RSLKC (Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19) Bantul,” kata dokter Oky sapaan akrab Juru Bicara Gugus Tugas Bantul itu.

Berdasarkan data pada laman media sosial Gugus Tugas Covid-19 Bantul yang di-update pada 30 Juni, total kasus positif di Bantul berjumlah 77 orang, dinyatakan sembuh 61 orang, kemudian meninggal dunia dua orang, sehingga pasien positif yang masih rawat inap berjumlah 14 orang.

Ke-14 pasien positif Covid-19 tersebut dilihat berdasarkan domisili terdapat di Kecamatan Banguntapan 13 orang dan Kecamatan Srandakan satu orang.(*/D Tom)

LEBAK – Dana tersebut untuk kesehatan warga dan bisa berdampak kesejahteraan di masyarakat . Sedikitnya 800 warga Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menerima bantuan dana kesejahteraan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

“Kami optimistis PKH itu dapat memutus mata rantai kemiskinan,” kata Tetua Badui yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Jaro Saija di Lebak, Selasa.

Penyaluran PKH berjalan lancar dan masyarakat menerima dana tersebut untuk kesejahteraan keluarga. Selama ini, masyarakat Badui mendukung PKH dan tidak bertentangan dengan adat setempat.

Karena itu, pihaknya tidak mempermasalahkan bantuan PKH sepanjang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

PKH yang diterima warga Badui digunakan untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi serta kesehatan masyarakat. “Semua ibu hamil yang masuk PKH menerima pelayanan kesehatan dari petugas Puskesmas,” katanya.

Jaro mengakui penyaluran dana PKH tersebut berbeda dengan masyarakat luar, karena warga Badui tidak menerima pendidikan.

Ia mengemukakan dana PKH masyarakat Badui dipergunakan untuk kesehatan ibu hamil guna mewujudkan kesehatan keluarga. “Dana PKH ini tidak untuk pendidikan, tetapi untuk kesehatan keluarga,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Permana mengatakan masyarakat Badui menerima dana PKH, namun mereka tidak untuk pendidikan karena mereka menolak pendidikan.

Dana PKH itu diberikan untuk kesehatan ibu hamil dan anak, sehingga dapat mencegah angka kematian ibu dan bayi. Sebab, kasus angka kematian ibu dan bayi di Lebak masih tinggi.

Penyaluran dana PKH itu untuk ibu hamil dan ibu yang memiliki balita mendapat dana Rp1,2 juta/tahun, sedangkan untuk anak usia 0-6 tahun Rp250.000, siswa SD Rp75.000, SMP Rp125.000, SMA Rp166.000/bulan.

Penyandang disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas Rp200.000/bulan. “Kami menyalurkan dana PKH itu per triwulan,” tukasnya.(*/Dul)

PURWAKARTA -Begitu penting sektor kesehatan selama ini menjadi salah satu program prioritas yang digulirkan Pemkab Purwakarta. Di masa pandemi Covid-19 ini misalnya, bukan hanya terkait penanganan wabah virus itu saja yang digaungkan. Tapi, kasus stunting pun masih jadi perhatian pemerintahan daerah tersebut.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan, merujuk pada data Kementerian Kesehatan 2017 yang diperbaharui Dinas Kesehatan setempat, tercatat ada sekitar 8.000 orang dari jumlah penduduk yang ada di wilayah ini mengalami masalah dengan tumbuh kembang tubuhnya.

Ke depan, pihaknya menargetkan jumlah warga yang mengalami stunting atau gagal tumbuh ini bisa menurun 20 persen.

“Jajaran Pemkab Purwakarta, tadi pagi sudah menyatakan komitmennya untuk bersama-sama melakukan penanganan stunting,” jelas Anne usai kegiatan Rembuk Stunting, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya jadi tanggung jawab satu dinas saja. Melainkan, harus harus juga melibatkan beberapa dinas terkait. Atas dasar itu, saat ini pihaknya tengah melakukan serangkaian program untuk penanganan tersebut.

Salah satu upaya pemerintah, yakni dengan melakukan survei gizi, monitoring dan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian, bersinergi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan, untuk berkontribusi dalam mencegah dan menurunkan prevalensi stunting tersebut.

“Jadi soal stunting itu, tidak hanya tugas Dinas Kesehatan saja. Melainkan ada leading sektor harus turut menanganinya. Apalagi, stunting terjadi saat bayi masih dalam kandungan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Misalnya dari mulai asupan makanan, kebersihan lingkungan dan lainnya.

Anne optimistis, dengan bahu-membahu kasus stunting di Kabupaten Purwakarta bisa ditekan. Caranya, dengan terus memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil.

“Sesuai arahan dari Kemenkes, kami targetkan kasus stunting bisa ditekan hingga di bawah 20% hingga 2023 mendatang. Artinya, ada waktu tiga tahun lagi untuk kami berjuang,” kata dia.

Terkait upaya penanganannya sendiri, kata dia, yakni dengan cara survey gizi. Jika anak tersebut teridikasi kekurangan asupan gizi, pemerintah akan memberikan bantuan terkait asupan gizi mereka. Kemudian, nanti perkembangan si anak tersebut terus dimonitor.

Selain itu, sambung dia, upaya pencegahan lainnya yakni melalui pemberian vitamin gratis bagi calon ibu, supaya kasus stunting bisa diminimalisasi. Sehingga, bayi yang nantinya terlahir dari rahim si ibu tersebut bisa tumbuh sehat dan berkembang secara normal. (*/As)

LEBAK – Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah mahasiswa Politeknik Akademi Kimia Analis (AKA) Bogor bernama Muhammad Aulian (21).
Korban tenggelam di Pulau Manuk Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan jasadnya ditemukan nelayan setempat.

“Evakuasi berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Humas Basarnas Banten Sito Warsito saat dihubungi,Minggu(28/6/2020).

Saat ini, jenazah mahasiswa tersebut dibawa ke Puskesmas Bayah untuk dilakukan autopsi sambil menunggu kedatangan keluarganya.
Jenazah Muhammad Aulian ditemukan nelayan setempat pada Ahad pukul 07.30 WIB dengan kondisi mengambang dengan radius sekitar 3,5 kilometer dari tempat kejadian perkara (TKP).

Nelayan melaporkan ke Tim SAR gabungan hingga dilakukan evakuasi dengan menggunakan perahu karet.

“Kami bersama tim gabungan lainnya sepanjang Jumat (26/6) sudah melakukan penyisiran di sekitar pesisir pantai Pulau Manuk, namun tidak ditemukan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kecelakaan laut yang menimpa Muhammad Aulian itu saat foto selfi bersama tiga rekannya secara tiba-tiba dihantam gelombang tinggi sehingga hanyut di bawa arus.

Mereka mengunjungi kawasan wisata Pulau Manuk dengan tiga rekannya yang kini dalam kondisi selamat.

Insiden yang melibatkan Mahasiswa dari Bogor itu sangat disayangkan karena kawasan wisata Pulau Manuk ditutup menyusul pandemi Covid-19.

Namun mereka nekat masuk lewat pintu belekang.”Kami minta pengunjung pantai selatan agar waspada terhadap gelombang karena ombaknya cukup besar dan bisa menimbulkan kecelakaan laut,” tukasnya.(*/Dul)

TUBAN – Menuju new normal harus menerapkan protokol kesehatan agar bisa memutuskan mata rantai covid-19 dimanapun berada baik di pasar di tempat pariwisata dan tempat umum.

Wisata religi Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) kembali dibuka secara bertahap.

Sejumlah peziarah diperbolehkan masuk, tetapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat.

Sesuai peraturan, para peziarah hanya diperbolahkan berada di kompleks makam selama 25 menit. Jumlah peziarah juga dibatasi hanya 60 orang, dan diharuskan mengenakan masker, cuci tangan serta menjaga jarak 1 meter.

Pengurus Yayasan Sunan Bobang, Tuban, Ihwan Hadi mengatakan, sesuai rencana pemerintah, makam Sunan Bonang baru akan dibuka pada Agustus mendatang.

Namun, untuk kesiapan, hari ini pihaknya membuka secara bertahap.

“Semua anjuran pemerintah sudah kami ikuti, terurama kelengkapan protokol kesehatan. Maka sambil menunggu bulan Agustus, ini kita buka bertahap,” katanya, Minggu (28/6/2020).

Pantauan , sejumlah peziarah juga mulai berdatangan, meski tak seramai biasanya. Mereka datang dari wilayah sekitar Tuban serta beberapa daerah lain di Jatim, di antaranya rombongan dari Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

“Alhamdulillah, sudah boleh masuk, tetapi ya memang dibatasi,” kata salah seorang peziarah, Sriyati.

Diketahui, sejak pandemi Covid-19, wisata religi Sunan Bonang ditutup total. Kebijakan ini dilakukan sesuai arahan Pemerintah Kabupaten Tuban. Tak hanya wisata religi Sunan Bonang, seluruh objek wisata di Tuban lainnya juga ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19.(*/Gio)

SUKABUMI – Salah satu keberhasilan untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 selalu menerapkan protokol kesehatan .

Kota Sukabumi menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang masuk level 1 zona hijau dalam penilaian gugus tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.

Kondisi ini dikarenakan turunnya kasus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien konfirmasi positif turun, dan laju kesembuhan naik serta laju tranmisi di bawah rata-rata.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi saat memantau jalannya pelaksanaan rapid test Covid-19 di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi, Minggu (28/6) pagi.

Kegiatan yang digelar di tempat sarana umum itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah Kota Sukabumi saat ini masuk daerah pertama di Jawa Barat masuk zona hijau, akan tetapi harus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Rapid tes ini misalnya sebagai salah satu bentuk kewaspadaan dan cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pemantauan rapid test juga didampingi Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada dan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi Rita Fitrianingsih. Selepas meninjau rapid tes, wali kota berkeliling Lapang Merdeka untuk memastikan warga tetap menerapkan protokol kesehatan terutama memakai masker.

Meskipun sudah masuk zona hijau lanjut Fahmi, warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Khususnya bagi warga yang berolahraga di Lapang Merdeka dan tempat umum lainnya.

Fahmi meminta masyarakat jangan menganggap dengan masuknya ke level satu zona hijau merasa telah bebas. Sebab ingat vaksin dan obat spesifik Covid-19 ini belum ada.

Sehingga warga tetap harus sangat waspada dan menjaga protokol kesehatan terutama memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Upaya ini ditekankan agar Kota Sukabumi tetap berada di zona hijau.

Kewaspadaan juga diperlukan kata Fahmi, karena daerah tetangga sekitar Kota Sukabumi belum masuk zona hijau. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Kota Sukabumi tetap wajib meningkatkan kewaspadaan.

Di antaranya dengan tetap melakukan pembatasan dan mendoakan agar daerah tetangga sekitar juga masuk ke zona yang sama dengan Kota Sukabumi.(*/Yan)

BANDUNG – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) menggelar rapid test massal di Stasiun Bogor dan Bojong Gede. Dari 857 orang pelaku perjalanan yang menjalani rapid test sebanyak 15 orang hasilnya reaktif Covid-19.

“Mereka yang reaktif langsung melaksanakan swab test. Pemeriksaan sampel ada yang dilakukan di Labkesda Jabar, ada juga yang diperiksa di mobil PCR,” kata Koordinator Sub Divisi Pengawasan Massa dan Penegakan Aturan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Dedi Taufik Kurrohman,dikutip dari republika, Sabtu (27/6/2020).

Hasil tersebut diperoleh seusai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) menggelar tes masif bagi pelaku perjalanan di Stasiun Bogor dan Bojong Gede dan Gugus tugas provinsi menyediakan sekitar 1.000 hingga 1.500 rapid test dan swab test.

Dedi menyatakan, tes masif efektif menyaring pelaku perjalanan yang masuk Jabar, untuk cegah munculnya kasus impor (imported case).

Namun, kata ia, menumbuhkan kedisiplinan pelaku perjalanan menerapkan protokol kesehatan amat krusial dalam penanganan Covid-19 di Jabar. “Kedisiplinan dan kewaspadaan harus tetap kami tingkatkan.

Produktivitas kami tingkatkan, tetapi tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan perlu melalui protokol kesehatan,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Koordinator Sub Divisi Sterilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Hery Antasari.

Menurut, Hery tes masif dan operasi gabungan dapat memicu kedisiplinan masyarakat, seperti memeriksa kondisi sendiri dan mempersiapkan masker maupun hand sanitizer sebelum bepergian.

“Masyarakat yang akan melakukan perjalanan siap-siap dengan protokol kesehatan dan mengantisipasi agar tidak diputar balik. Mereka tidak akan nekat melakukan perjalanan dalam kondisi tidak sehat. Itu yang terpenting,” kata Hery.

Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Siska Gerfianti menyatakan, tes masif digelar sebagai pendeteksian dini, mengingat mobilitas warga Jabar yang keluar-masuk DKI Jakarta di kedua stasiun itu tinggi.

“Kami akan mengecek selalu pintu-pintu masuk ke Jabar. Seperti pekan lalu, kami mengadakan operasi gabungan dan tes masif di kawasan puncak,”tukasnya.(*/Hend)

BANDUNG – Bersepeda menjadi tren baru warga perkotaan dan ini perlu dukungan semua pihak agar bisa lebih tertib dan teratur .

Kota Bandung siap membangun jalur sepeda baru. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan Pemkot bersama komunitas siap membangun jalur sepeda di tengah anggaran yang terbatas.

“Kami bersama instansi terkait seperti dinas PU dan perhubungan bersama beberapa komunitas sepeda di Bandung untuk mulai mengreaktivasi kembali jalur sepeda yang ada,” ucapnya dalam acara diskusi MTI Wilayah Jawa Barat yang diadakan Sabtu(27/6/2020).

Selain mengaktifkan kembali jalur yang sudah ada, pemerintah kota Bandung juga memiliki rencana untuk membangun jalur baru yang direkomendasikan oleh komunitas pesepeda. Dia berharap dengan aktivasi jalur sepeda ini masyarakat bisa bersepeda dengan aman dan nyaman.

Bandung saat ini memiliki lima jalur sepeda. Pertama pada lajur sepada Asia Afrika, lajur sepeda Balai Kota sampai Saparua, lajur sepeda Dago, lajur sepeda Dipatiukur dan terakhir lajur sepada Buah Batu.

Ia berharap euforia bersepeda masyarakat bandung bisa menjadi sebuah kebiasaan kedepannya. Selain kesehatan, Yana menyebut banyak manfaat yang terjadi ketika masyarkat beralih ke sepeda.

Ia menyebut pemerintah kota Bandung akan terus mendorong fasilitas agar masyarakat saat ini bisa menjadikan sepeda bukan hanya olahraga namun menjadi kebiasaan.

Kasatlantas Polrestabes Bandung, Kompol Bayu Catur Prabowo mengatakan tren bersepeda di Bandung sudah dimulai sejak mulainya bekerja dan sekolah dari rumah. Keadaan jalanan yang sepi turut menjadi alasan masyarakat nyaman untuk menggunakan sepeda.

“Ketika mulainya kegiatan dari rumah sebenarnya sudah muncul komunitas pesepeda yang melaksanakan kegiatan bersepeda. Tetapi yang kita harus liat sendiri di kota Bandung, 3 bulan sebelum PSBB berakhir situasi jalanan sudah sepi dan sepertinya menjadikan kenyamanan untuk bersepeda,” tukasnya.(*/Hend)

MAGELANG – Taman Wisata Candi Borobudur telah resmi dibuka kembali. Meski pembukaan destinasi yang masuk dalam program super prioritas ini masih dalam tahap uji coba, para wisatawan dikabarkan sangat antusias.

Bahkan wisatawan asing juga sudah diperbolehkan main ke Borobudur.

“Wisatawan mancanegara sudah boleh datang kok. Untuk untuk sekarang memang belum ada, karena penerbangan dari luar negeri juga belum optimal.

Namun untuk ke depannya, kami sudah menyiapkan jalur khusus untuk mereka,” ungkap Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko, Edy Setijono, saat dihubungi belum lama ini.

“Kenapa kami berani menerima mereka? Karena asumsinya wisman yang ada di Indonesia itu sudah melalui prosesur protokol kesehatan di imigrasi, dan kami pun telah melakukan berbagai persiapan”, timpalnya.

Sebagai informasi, dalam masa uji coba pembukaan ini, jam operasional Candi Borobudur memang sedikit berubah. Wisatawan diperkenankan masuk mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB.

Selain itu, proses reservasi atau pembelian tiket pun harus dilakukan secara online. Namun mengingat masih banyak wisatawan yang belum mengetahui peraturan tersebut, pihak TWC menyediakan kuota pembelian tiket on the spot sebanyak 70% dan online 30%.

“Peraturan ini kan diberlakukan untuk memastikan wisatawan menjaga jarak antara satu sama lain dan tidak memicu kerumunan. Jadi memang ada pembatasan jumlah pengunjung yakni, 1.500 per hari,” ujarnya.

Padahal, sebelum pandemi, rata-rata pengunjung di Candi Borobudur itu 11 ribu per hari. Intinya untuk saat ini fokus bukan di banyak atau sedikitnya wisatawan, yang terpenting protokol kesehatannya bisa dijalankan atau tidak.(*/D Tom)

SURABAYA – Jawa Timur menjadi zona merah dan tertinggi di Indonesia sebab itu berbagai daya upaya diusahakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur .

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menekan angka penularan virus corona (Covid-19) di wilayahnya. Pihaknya sangat serius dalam memerangi wabah penyakit ini.

Bahkan semua daya dikerahkan untuk menekan penularan Covid-19 di masyarakat. Sehingga jumlah warga yang terpapar bisa menurun. Kemudian nantinya diharapkan Jatim bisa bebas dari wabah tersebut.

“Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya,” terang Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (26/6/2020).

Menurut Khofifah, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan, serta masukan dari para pakar epidemiologi yang juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Fakta tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan berdasarkan survei IKA FKM Unair, masih kurang maksimal. Hal inilah yang menurut pakar salah satu penyebab munculnya klaster baru, dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.

Sesuai temuan survei itu didapat fakta sejumlah pasar tradisional belum menerapkan protokol kesehatan secara baik.

“Menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 bisa diputus.

Termasuk di level pemerintahan sendiri, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri,” paparnya.

Khofifah menambahkan, selain itu juga butuh dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media.

Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan angka penularan Covid-19.

Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi terkait penanganan tersebut. Seperti arahan untuk tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.(*/Gio)