Nusantara

SERANG – Daerah industri baru di daerah Serang saat ini memungkinkan dan juga tidak akan menggerus lahan pertanian sebab RTRW sudah dalam kajian Pemkot Serang .

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berencana akan mengubah wilayah pesisir di wilayahnya menjadi kawasan industri. Teknisnya nanti masih dibahas dengan legislatif.
Hal ini dipastikan dengan diusulkannya Raperda perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kepada DPRD Kota Serang.

Wali Kota Serang Syafrudin menyebut pihaknya telah merencanakan dua wilayah, yakni Kecamatan Kasemen yang merupakan kawasan pesisir dan Kecamatan Walantaka untuk menjadi zona industri.

Ia menuturkan lahan di Kasemen yang telah siap ada sekitar 450 hektare dan 1.000 hektare di Walantaka.

“Terkait wilayah industri, dengan RTRW ini sebenarnya sudah satu kali pembahasan dan pemkot mengusulkan di dua kecamatan, Kasemen di Sawah Luhur yang berbatasan dengan laut. Kedua di perbatasan antara kota dan Kabupaten Serang yaitu di Walantaka karena di situ sudah ada industri yang akan kita perluas,” jelas Syafrudin, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, perubahan RTRW tidak akan menggerus lahan pertanian di wilayahnya. Hanya saja, perda ini memang akan menggerus lahan tambak di pesisir karena dinilai sudah tidak produktif.

“Pertanian tidak diganggu, hanya pertanian tambak mungkin ada perubahan karena memang sudah tidak produktif di sana,” katanya.

Syafrudin menuturkan, perubahan tata tuang ini juga akan memperbanyak lahan untuk perumahan dan perkantoran. Ia juga mengklaim perubahan tata ruang ini sudah dikoordinasikan dan disetujui oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Pertanian di daerah Kasemen itu masih ada untuk pertanian sebab pertanian di Kota Serang diperlukan dan masih sekitar 3,5 ribu hektare di Kasemen. Yang jelas kami mengapresiasi bahwa ini atas persetujuan substansi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang ini sudah turun 18 Juni 2020,” jelasnya.

Perubahan RTRW juga akan berpengaruh kepada lahan peternakan karena dengan perubahan tata ruang saat ini tidak diperbolehkan. Meski begitu, para pelaku usaha ternak masih bisa melakukan aktivitasnya selama beberapa tahun sebagai persiapan untuk pindah lokasi.(*/Dul)

MALANG – Wisatawan tak ada yang datang membuat kawasan Bromo menjadi bersih dari sampah. Penutupan tempat wisata Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru (TNBTS) selama pandemi Covid-19 telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan.
Situasi ini telah memberikan waktu istirahat bagi Gunung Bromo dan Semeru dari hiruk-pikuk manusia.

“Yang penting ada waktunya alam Bromo bernapas (itu) dari sisi konservasinya. Kita cek semua, tanpa satupun (sampah) plastik,” kata Kepala Balai Besar (BB) TNBTS, John Kennedie kepada wartawan di Kantor BB TNBTS, Kota Malang.

Di sisi lain, John tak menampik, penutupan tempat wisata telah berdampak pada pemasukan. Terakhir, pengelola memperoleh pendapatan Rp 24 miliar di 2019 melalui booking daring. Sementara di tahun ini, John belum bisa memprediksi karena tempat wisata telah ditutup cukup lama.

“Kemungkinan tipis (bisa) tercapai (pendapatan serupa di tahun lalu),” jelas John.

Dibandingkan pengelola, pelaku wisata di sekitar TNBTS justru yang paling terdampak. Lebih tepatnya seperti pemilik penginapan, pedagang asongan, travel, penyedia kuda dan sebagainya. Mereka biasanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 596 miliar setiap tahunnya.

“Tiga bulan ditutup, (tinggal hitung) dibagi sendiri. Kalau masyarakat Tengger sekarang ini mereka bertani, tapi yang pelaku wisata lain, hotel, jeep, kuda itu sudah mulai berdampak,” ucap John.

TNBTS terletak di Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan dan Probolinggo. Tempat wisata ini mulai ditutup akibat pandemi Covid-19 sejak 19 Maret 2020. Penutupan ini dilakukan dalam rangka memutus penyebaran virus corona di Jawa Timur (Jatim).

Wisata Gunung Bromo akan segera dibuka kembali di Agustus mendatang. Namun untuk waktu secara spesifik, BB TNBTS belum bisa memastikannya. Pihaknya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan empat kabupaten yang membawahi TNBTS.

Sejumlah aturan telah disiapkan termasuk batasan pengunjung per harinya. Berdasarkan daya dukung, Gunung Bromo hanya diperkenankan menerima 20 persen pengunjung dari total kapasitas. Jika kondisi membaik, maka kapasitasnya akan dinaikkan menjadi 40 sampai 50 persen.

“Tapi kalau begitu dibuka saat ini dan ada kejadian, dengan sangat terpaksa akan kita tutup,” kata John.

Saat ini pemesanan tiket Gunung Bromo hanya bisa menggunakan sistem daring. Berdasarkan kesepakatan, pengelola hanya mau menerima 739 pengunjung per harinya. Total kunjungan ini hanya diperuntukkan Gunung Bromo, bukan pendakian Semeru.

“Sementara ini masih wisata ke Bromo. Bromo ini yang boleh (karena) masih zona kuning. Hijau mudah-mudahan ada secepatnya. Kalaupun nanti ada zona oranye, kalau mau (nanti) dimintakan. Kami masih menunggu rekomendasi dari bupati, dan gugus tugas,” jelas John.(*/Gio)

PURWOKERTO – Menuju new normal seharusnya para pengusaha hiburan malam harus paham bahwa untuk mencegah penyebaran covid-19 namun yang terjadi mencari keuntungan dalam pandemi corona .

Bupati Banyumas Achmad Husein mengambil sikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan selama masa tanggap darurat Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan tindakannya menggerebek hotel yang membuka tempat karaoke dan club, Rabu (1/7/2020) malam.

Tempat hotel yang digerebek berada di Hotel Braga, Jalan Soepardjo Rustam, Sokaraja.

Bersama dengan petugas Satpol PP, Bupati Banyumas memimpin langsung penggerebekan dan meminta semua pengunjung tempat hiburan untuk pulang. “Mereka ini keterlaluan. Mereka tahu saat ini masih tanggap darurat wabah Covid-19 dan tempat-tempat hiburan masih dilarang beroperasi.

Tapi mereka diam-diam tetap beroperasi,” kata Bupati, Kamis (2/7).

Dia mengaku, malam itu sebenarnya dia baru pulang dari Yogya. Namun baru sampai rumah dinas, dia mendapat informasi adanya hotel di Sukaraja yang sudah membuka tempat hiburan malamnya. “Mendapat informasi ini, saya langsung perintahkan Satpol PP untuk menuju lokasi.

Saya akan pimpin langsung,” jelasnya.

Sesaat setelah sampai di lokasi, Bupati menemukan tempat hiburan malam atau (//night club) yang masih buka. “Saat itu juga, saya minta pengunjung bubar,” katanya.

Namun sampai pengunjung night club pulang, Bupati mengaku merasa heran karena itu bukan tempat karaoke. Sementara di plang depan hotel, disebutkan bahwa hotel tersebut juga memiliki fasilitas karaoke.

“Karena curiga, saya cari tempat karaokenya yang berada di lantai atas. Ternyata benar, di lantai atas juga ada tempat karaoke yang buka,” katanya.

Terkait kasus ini, Bupati mengaku telah memerintah pihak terkait untuk langsung memberikan Surat Peringatan (SP). “Bukan hanya SP 1, tapi langsung SP 2. Sekali lagi mereka melanggar aturan, langsung saya cabut izin hotelnya,” katanya.

Dia menyebutkan, kasus beroperasinya tempat hiburan pada masa tanggap darurat ini, diduga tidak hanya di satu lokasi saja. Untuk itu, dia minta masyarakat juga bersikap tanggap dan langsung melaporkan pada tim Gugus Tugas Covid-19, bila mengetahui ada tempat hiburan yang beroperasi.(*/D Tom)

INDRAMAYU – Untuk mengantisipasi kekeringan ketua KTNA Waryono meminta dibentuk satgas pengamanan air agar nanti bisa mengatsi kekeringan yang terjadi .
Kekeringan yang mengancam ribuan hektare areal persawahan di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, semakin parah. Petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) setempat mendesak agar segera dibentuk Satgas Pengamanan Air guna mengatasi kondisi tersebut.

“Untuk mengatasi kekeringan, harus segera dibentuk Satgas Pengamanan Air,” ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kandanghaur, Waryono, kepada wartawan, Kamis (2/7).

Waryono menyebutkan, Satgas Pengamanan Air itu diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak. Selain pemerintah daerah, juga melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BBWS dan KTNA.

Menurut Waryono, Satgas Pengamanan Air itu nantinya berperan untuk melakukan monitoring, pengawasan dan menggiring penggelontoran/gilir air. Jika nantinya menemukan ada oknum yang tidak taat aturun gilir air, dia berharap Satgas bisa mengambil tindakan tegas.

“Selama ini, meski ada jadwal gilir air, tapi air tidak pernah sampai ke areal persawahan di Kecamatan Kandanghaur,” ujar Waryono.
Waryono menyebutkan, saat ini ada sekitar 1.300 hektare tanaman padi di Kecamatan Kandanghaur yang terancam mati akibat kekeringan. Kondisi yang paling parah tersebar di empat desa, yakni Desa Karangmulya, Karanganyar, Wirakanan dan Wirapanjunan.

Berdasarkan pantauan di Desa Karangmulya, Kecamatan Kandanghaur, Kamis (2/7/2020), retakan tanah di areal persawahan yang semula masih sempit, kini semakin melebar. Tanahnya pun semakin mengeras dan mengering.

Sedangkan tanaman padi yang tumbuh diatasnya, menunjukkan sudah ada bagian daunnya yang kering dan berwarna kuning. Hal itu akibat tanaman cukup lama tidak mendapat pasokan air.

“Sekarang kondisi tanaman ibaratnya sudah stadium tiga. Kalau sepuluh hari tidak dapat air, maka akan mati,” tukas Waryono.
Waryono mengatakan, setiap lima hari, air memang datang dari Bendung Rentang, Kabupaten Majalengka. Namun, air yang ada itu harus dibagi untuk empat kecamatan, yakni Kecamatan Terisi, Gabuswetan, Losarang dan Kandanghaur.

“Air jadi tidak maksimal, tidak sampai ke sawah (di Kecamatan Kandanghaur),” ungkap Waryono.

Waryono menduga, air tidak sampai ke wilayahnya itu dikarenakan air banyak yang disedot selama dalam perjalanan. Dia menyebutkan, mulai dari saluran irigasi BT17 – BT21, terdapat sekitar 200 mesin pompa yang menyedot air.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai permintaan petani untuk pembentukan Satgas Pengamanan Air, Dandim 0616 Indramayu, Letkol Czi Aji Sujiwo, menyatakan, satgas dari unsur Kodim dan Polres Indramayu akan segera dibentuk

“Sedangkan untuk satgas gabungan, saya laporkan ke Pak Bupati dulu,” kata Aji, melalui pesan singkatnya.

Terpisah, Wakil Ketua KTNA Kabupaten Indramayu, Sutatang, menjelaskan, ancaman kekeringan tidak hanya terjadi di Kecamatan Kandanghaur. Namun, juga di beberapa kecamatan lainnya, di antaranya Kecamatan Terisi, Gabuswetan dan Losarang.

“Yang terparah memang di Kecamatan Kandanghaur,” ujar Sutatang.

Sutatang menyebutkan, umur tanaman padi di Kecamatan Kandanghaur juga masih muda, yakni kurang dari sebulan. Pasalnya, wilayah itu sebelumnya pernah mengalami banjir sehingga harus melakukan tanam ulang.

Sutatang menilai, penyebab kekeringan itu dikarenakan daerah-daerah tersebut berada di ujung irigasi. Akibatnya, selalu paling akhir menerima pasokan air baik dari Waduk Jatigede maupun dari Waduk Jatiluhur.

Tak hanya itu, air juga tak kunjung masuk ke wilayah mereka karena dalam perjalanannya seringkali disedot oleh petani lainnya menggunakan pompa air. Akibatnya, air sudah habis sebelum sampai ke daerah tersebut.(*/As)

MALANG – Daerah wisata benetar lagi bakal segera di buka namun akan disesuaikan dengan aturan dan protokol kesehatan .
Wisata Gunung Bromo akan segera dibuka kembali dalam waktu dekat. Sejumlah aturan telah disiapkan termasuk batasan pengunjung per harinya.

Berdasarkan daya dukung, Gunung Bromo hanya diperkenankan menerima 20 persen pengunjung dari total kapasitas. Jika kondisi membaik, maka kapasitasnya akan dinaikkan menjadi 40 sampai 50 persen.

“Tapi kalau begitu dibuka saat ini dan ada kejadian, dengan sangat terpaksa akan kita tutup,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru (BB TNBTS), John Kennedie di Kantor BB TNBTS Kota Malang, Rabu (1/7/2020).

Saat ini pemesanan tiket Gunung Bromo hanya bisa menggunakan sistem daring. Berdasarkan kesepakatan, pengelola hanya mau menerima 739 pengunjung per harinya. Total kunjungan ini hanya diperuntukkan Gunung Bromo, bukan pendakian Semeru.

“Sementara ini masih wisata ke Bromo. Bromo ini yang boleh (karena) masih zona kuning. Hijau mudah-mudahan ada secepatnya. Kalaupun nanti ada zona oranye, kalau mau (nanti) dimintakan. Kami masih menunggu rekomendasi dari bupati, dan gugus tugas,” jelas John.

Menurut John, 739 pengunjung tidak diperkenankan sama sekali menaiki tangga Gunung Bromo. Pasalnya, saat ini sarana tersebut mengalami kerusakan berat. Oleh sebab itu, larangan itu diterapkan demi keselamatan bersama.

BB TNBTS akan menerapkan sistem tiket berbeda di setiap titik tempat wisata Gunung Bromo. Contohnya, lokasi Penanjakan akan dibatasi 167 pengunjung per harinya dengan warna tiket tertentu. Pembatasan ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan sehingga protokol kesehatan dapat berjalan baik.

Para pengelola telah membuat protokol kesehatan seperti penerapan jaga jarak 1,5 meter. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan dan imbauan menggunakan masker. “Nanti akan dibantu TNI Polri untuk membantu dengan petugas Pemkab, dan kita sendiri,” ucap John.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan, empat pimpinan daerah yang membawahi Gunung Bromo telah menyepakati pengoperasian kembali tempat wisata tersebut.

Hanya saja, pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Semua mengikuti aturan, mekanisme yang (telah) ditentukan,” ucap Thoriq.

Untuk informasi, TNBTS mulai ditutup akibat pandemi COVID-19 sejak 19 Maret 2020. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat wisata.(*/Gio)

PANGANDARAN – Menuju New normal Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah memberikan kelonggaran bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di sana.

Kelonggaran yang diberikan bukan hanya menghilangkan syarat rapid test untuk wisatawan asal Jawa Barat, tapi juga membolehkan wisatawan rombongan ke sana.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Untung Saeful Rachman mengatakan, wisatawan yang bersifat rombongan besar juga telah diperkenankan berkunjung.

Namun, rombongan wisatawan masih dibatasi maksimal 70 persen dari kapasitas bus pariwisata yang tersedia.

Sebelumnya, pada periode awal pembukaan destinasi wisata di Pangandaran hanya dikhususkan untuk yang bersifat individual atau rombongan keluarga.

Kendati demikian, calon wisatawan dari luar Jabar, baik individu, keluarga, maupun rombongan, yang berasal dari luar Jabar harus tetap melengkapi surat keterangan rapid test yang hasilnya nonreaktif. Syarat keterangan rapid test untuk wisatawan dari luar Jabar itu bersifat wajib per individu.

Artinya, ketika ada rombongan wisatawan dari luar Jabar, setiap individunya harus menunjukkan keterangan hasil rapid test.

Untung mengatakan, Disparbud Kabupaten Pangandaran tetap akan menyediakan tempat rapid test untuk wisawatan dari luar Jabar. Jika ada yang hasilnya reaktif, mereka tidak bisa masuk ke destinasi wisata. Menurut dia, kebijakan itu akan berlaku selama dua pekan ke depan.

“Dua minggu ke depan kita evaluasi kembali,” kata Untung.

Berdasarkan data yang diterima Republika, sejak 5-29 Juni 2020 terdata 12.123 orang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. Objek wisata yang paling diminati wisatawan adalah Pantai Pangandaran, dengan 6.862 pengunjung. Kemudian Pantai Karapyak dengan 2.619 pengunjung, Pantai Batukaras 1.863 pengunjung, Green Canyon 415 pengunjung, dan Batu Hiu 364 pengunjung.

Sementara jumlah pendapatan yang diperoleh dari kunjungan itu total sekira Rp 42 juta. Pendapatan itu diperoleh dari obyek wisata Pantai Pangandaran Rp 25,7 juta, Pantai Karapyak Rp 7 juta, Pantai Batukaras Rp 6,9 juta, Green Canyon Rp 1,5 juta, dan Batu Hiu Rp 1,3 juta.

Pada masa awal pembukaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, pemerintah setempat memang mewajibkan setiap wisatawan dapat menunjukkan bukti rapid test yang menunjukkan hasil nonreaktif.

Jika tak bisa menunjukkannya, wisatawan yang hendak berkujung diberi pilihan, melakukan rapid test di pos yang telah disediakan dengan membayar Rp 200 ribu per orang atau pulang ke daerah asalnya.

Namun, mulai 1 Juli 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran memberi kelonggaran bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Wisatawan tak perlu lagi membawa surat keterangan rapid test.(*/Dang)

BANTUL – Pandemi corona belum juga reda dan perlunya menerapkan protokol kesehatan . Pasien positif terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam 24 jam terakhir bertambah enam orang.

Padahal, Bantul sempat empat hari berturut-turut sejak 26 Juni sampai 29 Juni nol kasus pasien baru Covid-19.

“Informasi perkembangan kasus Covid-19, hari ini ada penambahan pasien positif enam orang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul Sri Wahyu Joko Santosa melalui aplikasi pesan di Bantul, Selasa (30/6) sore.

Gugus Tugas Covid-19 Bantul dalam empat hari terakhir tidak melaporkan penambahan kasus positif baru atau bertahan pada angka 71 kasus positif. Sehingga, dengan penambahan enam kasus ini, maka jumlah kasus positif Covid-19 di Bantul per 30 Juni menjadi 77 orang.

Sri Wahyu mengatakan, enam pasien positif baru itu, lima orang berasal domisili dari Kecamatan Banguntapan, yaitu Kasus 72 (laki-laki berusia 37 tahun), Kasus 73 (perempuan 68 tahun), Kasus 74 (laki-laki satu tahun), Kasus 76 (perempuan 39 tahun), Kasus 77 (laki-laki berusia lima tahun).

“Nomor satu sampai lima riwayat transmisi lokal dari kasus positif sebelumnya. Untuk kasus 75 adalah laki-laki berusia 58 tahun (domisili) Srandakan, riwayat perjalanan masih dilacak,” kata Sri Wahyu yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Bantul.

Selain menginformasikan kasus baru, Gugus Tugas Covid-19 Bantul juga melaporkan adanya pasien sembuh dari corona satu orang, dinyatakan negatif setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit lapangan usai terkonfirmasi positif setelah melakukan perjalanan dari luar daerah.

“Pasien sembuh adalah laki-laki berusia 43 tahun, dengan riwayat perjalanan. Pasien dirawat di RSLKC (Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19) Bantul,” kata dokter Oky sapaan akrab Juru Bicara Gugus Tugas Bantul itu.

Berdasarkan data pada laman media sosial Gugus Tugas Covid-19 Bantul yang di-update pada 30 Juni, total kasus positif di Bantul berjumlah 77 orang, dinyatakan sembuh 61 orang, kemudian meninggal dunia dua orang, sehingga pasien positif yang masih rawat inap berjumlah 14 orang.

Ke-14 pasien positif Covid-19 tersebut dilihat berdasarkan domisili terdapat di Kecamatan Banguntapan 13 orang dan Kecamatan Srandakan satu orang.(*/D Tom)

LEBAK – Dana tersebut untuk kesehatan warga dan bisa berdampak kesejahteraan di masyarakat . Sedikitnya 800 warga Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menerima bantuan dana kesejahteraan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

“Kami optimistis PKH itu dapat memutus mata rantai kemiskinan,” kata Tetua Badui yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Jaro Saija di Lebak, Selasa.

Penyaluran PKH berjalan lancar dan masyarakat menerima dana tersebut untuk kesejahteraan keluarga. Selama ini, masyarakat Badui mendukung PKH dan tidak bertentangan dengan adat setempat.

Karena itu, pihaknya tidak mempermasalahkan bantuan PKH sepanjang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

PKH yang diterima warga Badui digunakan untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi serta kesehatan masyarakat. “Semua ibu hamil yang masuk PKH menerima pelayanan kesehatan dari petugas Puskesmas,” katanya.

Jaro mengakui penyaluran dana PKH tersebut berbeda dengan masyarakat luar, karena warga Badui tidak menerima pendidikan.

Ia mengemukakan dana PKH masyarakat Badui dipergunakan untuk kesehatan ibu hamil guna mewujudkan kesehatan keluarga. “Dana PKH ini tidak untuk pendidikan, tetapi untuk kesehatan keluarga,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Permana mengatakan masyarakat Badui menerima dana PKH, namun mereka tidak untuk pendidikan karena mereka menolak pendidikan.

Dana PKH itu diberikan untuk kesehatan ibu hamil dan anak, sehingga dapat mencegah angka kematian ibu dan bayi. Sebab, kasus angka kematian ibu dan bayi di Lebak masih tinggi.

Penyaluran dana PKH itu untuk ibu hamil dan ibu yang memiliki balita mendapat dana Rp1,2 juta/tahun, sedangkan untuk anak usia 0-6 tahun Rp250.000, siswa SD Rp75.000, SMP Rp125.000, SMA Rp166.000/bulan.

Penyandang disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas Rp200.000/bulan. “Kami menyalurkan dana PKH itu per triwulan,” tukasnya.(*/Dul)

PURWAKARTA -Begitu penting sektor kesehatan selama ini menjadi salah satu program prioritas yang digulirkan Pemkab Purwakarta. Di masa pandemi Covid-19 ini misalnya, bukan hanya terkait penanganan wabah virus itu saja yang digaungkan. Tapi, kasus stunting pun masih jadi perhatian pemerintahan daerah tersebut.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan, merujuk pada data Kementerian Kesehatan 2017 yang diperbaharui Dinas Kesehatan setempat, tercatat ada sekitar 8.000 orang dari jumlah penduduk yang ada di wilayah ini mengalami masalah dengan tumbuh kembang tubuhnya.

Ke depan, pihaknya menargetkan jumlah warga yang mengalami stunting atau gagal tumbuh ini bisa menurun 20 persen.

“Jajaran Pemkab Purwakarta, tadi pagi sudah menyatakan komitmennya untuk bersama-sama melakukan penanganan stunting,” jelas Anne usai kegiatan Rembuk Stunting, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya jadi tanggung jawab satu dinas saja. Melainkan, harus harus juga melibatkan beberapa dinas terkait. Atas dasar itu, saat ini pihaknya tengah melakukan serangkaian program untuk penanganan tersebut.

Salah satu upaya pemerintah, yakni dengan melakukan survei gizi, monitoring dan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian, bersinergi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan, untuk berkontribusi dalam mencegah dan menurunkan prevalensi stunting tersebut.

“Jadi soal stunting itu, tidak hanya tugas Dinas Kesehatan saja. Melainkan ada leading sektor harus turut menanganinya. Apalagi, stunting terjadi saat bayi masih dalam kandungan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Misalnya dari mulai asupan makanan, kebersihan lingkungan dan lainnya.

Anne optimistis, dengan bahu-membahu kasus stunting di Kabupaten Purwakarta bisa ditekan. Caranya, dengan terus memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil.

“Sesuai arahan dari Kemenkes, kami targetkan kasus stunting bisa ditekan hingga di bawah 20% hingga 2023 mendatang. Artinya, ada waktu tiga tahun lagi untuk kami berjuang,” kata dia.

Terkait upaya penanganannya sendiri, kata dia, yakni dengan cara survey gizi. Jika anak tersebut teridikasi kekurangan asupan gizi, pemerintah akan memberikan bantuan terkait asupan gizi mereka. Kemudian, nanti perkembangan si anak tersebut terus dimonitor.

Selain itu, sambung dia, upaya pencegahan lainnya yakni melalui pemberian vitamin gratis bagi calon ibu, supaya kasus stunting bisa diminimalisasi. Sehingga, bayi yang nantinya terlahir dari rahim si ibu tersebut bisa tumbuh sehat dan berkembang secara normal. (*/As)

LEBAK – Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah mahasiswa Politeknik Akademi Kimia Analis (AKA) Bogor bernama Muhammad Aulian (21).
Korban tenggelam di Pulau Manuk Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan jasadnya ditemukan nelayan setempat.

“Evakuasi berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Humas Basarnas Banten Sito Warsito saat dihubungi,Minggu(28/6/2020).

Saat ini, jenazah mahasiswa tersebut dibawa ke Puskesmas Bayah untuk dilakukan autopsi sambil menunggu kedatangan keluarganya.
Jenazah Muhammad Aulian ditemukan nelayan setempat pada Ahad pukul 07.30 WIB dengan kondisi mengambang dengan radius sekitar 3,5 kilometer dari tempat kejadian perkara (TKP).

Nelayan melaporkan ke Tim SAR gabungan hingga dilakukan evakuasi dengan menggunakan perahu karet.

“Kami bersama tim gabungan lainnya sepanjang Jumat (26/6) sudah melakukan penyisiran di sekitar pesisir pantai Pulau Manuk, namun tidak ditemukan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kecelakaan laut yang menimpa Muhammad Aulian itu saat foto selfi bersama tiga rekannya secara tiba-tiba dihantam gelombang tinggi sehingga hanyut di bawa arus.

Mereka mengunjungi kawasan wisata Pulau Manuk dengan tiga rekannya yang kini dalam kondisi selamat.

Insiden yang melibatkan Mahasiswa dari Bogor itu sangat disayangkan karena kawasan wisata Pulau Manuk ditutup menyusul pandemi Covid-19.

Namun mereka nekat masuk lewat pintu belekang.”Kami minta pengunjung pantai selatan agar waspada terhadap gelombang karena ombaknya cukup besar dan bisa menimbulkan kecelakaan laut,” tukasnya.(*/Dul)