Nusantara

KARAWANG – Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra Hergyana, mengumumkan kembali adanya penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 sebanyak empat orang, Kamis (9/7).

Keempat pasien itu berasal dari kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Klari, Purwasari, Cikampek, dan Kotabaru.

Fitra mengatakan, ada klaster penularan baru di daerah Cikampek, yakni dari komunitas senam. Tiga pasien dari Purwasari, Cikampek, dan Kotabaru merupakan pasien yang diketahui terpapar virus corona hasil dari tracing tim Gugus Tugas.

Jadi, ketiganya tertular dari pasien sebelumnya.

“Total yang tertular dari klaster senam ini ada tujuh orang. Dua pasangan suami istri, lalu ada ibu dan anak, dan satu orang lainnya,” kata Fitra dalam laporannya.

Ia menyebutkan penambahan empat orang terkonfirmasi positif ini menambah daftar jumlah orang positif di Karawang yang mencapai 48 orang. Dari jumlah ini yang telah dinyatakan sembuh 28 orang dan yang masih perawatan sebanyak 20 orang.

“Semua yang terkonfirmasi positif tersebut langsung kami tracing. Sampai sekarang pun petugas di lapangan masih bekerja untuk terus mendata siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif tersebut,” tuturnya.

Dengan adanya klaster baru ini masyarakat diharapkan tetap menahan diri untuk tidak berkerumun dan melakukan aktivitas yang sifatnya ramai.

Apalagi, pascaberakhirnya PSBB masyarakat terlihat mulai acuh dan tak menggunakan masker saat beraktivitas.(*/Eln)

BANDUNG – Unjuk rasa menyuarakan penolakan RUU HIP hampir semua daerah . Dan ini di Bandung Jabar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERAK) Jawa Barat menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

Massa tersebut mengklaim diri merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam di Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan, aksi tersebut merupakan bentuk protes dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai kontroversi.

Ketua Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERAK) Jabar, Roinul Balad mengatakan, upaya mengubah dasar negara melalui RUU HIP sangat terstruktur, sistematis, dan masif, serta terbuka melalui parlemen.

Bahkan, Roinul menegaskan RUU HIP merupakan bentuk makar.

“Konteks untuk hari ini, tldak relevan Iagi untuk mendebat apalagi merubah dasar negara tersebut dan siapa saja yang merubah Pancasila sebagai dasar negara maka itu sama saja dengan tindakan makar karena lngln merubah bentuk negara,” ucap Roinul saat ditemui di sela-sela aksi.

Selain itu, Roinul menambahkan, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dan memproses secara hukum orang-orang dibalik RUU HIP.

“Kita harus bersikap keras‎ terhadap RUU HIP dan penuhi tuntutan warga Jabar untuk tidak hanya menunda bahasan RUU HIP. Tetapi juga membatalkan serta mencabut RUU HIP ini dari Proglenas,” ungkap Roinul.

Setelah melakukan aksi massa di depan Gedung Sate. Berdasarkan pantauan, massa aksi melakukan longmarch untuk melakukan aksi di depan Gedung Merdeka. (*/Hend)

BANDUNG – Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan TNI Angkatan Darat (AD) langsung menangani dan menanggulangi kasus penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Hegarmanah, Kota Bandung.

TNI juga langsung terlibat dalam pelacakan.

“Penanganan itu ditangani langsung oleh TNI Angkatan Darat, termasuk pelacakan dan tindaklanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jabar, dan kami masih mengonfirmasi terus mengenai hal ini,” kata Daud Achmad di Gedung Sate Bandung, Kamis,(9/7/2020)

Ia mengatakan TNI AD dinilai sangat mengerti dan cepat dalam pelacakan kontak siswa Secapa AD yang terpapar Covid-19. Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 di klaster tersebut.

“Sehingga tindak lanjutnya Gugus Tugas terus memantau, yang jelas bahwa kita harus waspada,” katanya.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut adanya temuan sekitar 200 siswa Secapa AD yang terpapar Covid-19, Pemprov Jabar akan melakukan tes masif Covid-19 kepada sekitar 23 instansi pendidikan kemiliteran di Jabar selama dua pekan ke depan.

“Kalau perkiraan jumlahnya itu di atas 200 orang. Datanya belum pasti karena identifikasinya belum selesai. Kami sudah melakukan antisipasi, seperti isolasi, penyemprotan disinfektan, dan melakukan penelusuran epidemiologi oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kota Bandung, Puskesmas Coblong, dengan provinsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dr Berli Hamdani Gelung Sakti.

Ia menjelaskan delapan dari siswa Secapa AD yang dinyatakan terpapar Covid-19 sudah dirawat di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan sebagian lagi di dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Berli mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap siswa lembaga pendidikan militer tersebut sudah dilaporkan ke Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar).

Tes Covid-19 juga akan dilakukan pada siswa sekolah berbasis asrama lainnya, mulai dari sekolah kedinasan, sekolah swasta, sampai pondok pesantren yang masih melaksanakan kegiatan belajar selama pandemi.(*/Hend)

LEBAK – Warga korban bencana alam saat ini msih menepati hunian sementara yang tidak nyaman sebab itu keluhan untuk di relokasi ke hunian tetap .

Sejumlah masyarakat korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten meminta direlokasi ke tempat yang layak huni dan sehat.

“Kita sudah tinggal lima bulan di sini, tidak nyaman,” kata Iyan, Kepala Dusun di Pengungsian Hunian Sementara (Huntara) I Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, Kamis (9/7/2020).

Masyarakat yang tinggal di sini sudah tidak nyaman, karena menempati gubuk-gubuk huntara yang dibangun dengan plastik terpal dan hamparan bambu.

Apabila, hujan dipastikan kebocoran dan jika terik matahari tentu kepanasan.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat yang tinggal di Blok Huntara I ada sekitar 36 Kepala Keluarga (KK). Pembangunan huntara yang dibangun masyarakat dan relawan tentu tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terlebih kondisi air keruh dan berwarna.

“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan hunian tetap atau huntap,” katanya menjelaskan.

Sudin (35) warga pengungsian Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak mengaku bahwa dirinya menempati gubuk huntara sekitar lima meter persegi dan jika hujan kebocoran. Bangunan huntara itu, kata dia, terpaksa tidur bersamaan dengan istri serta tiga anaknya karena ruangnya cukup sempit. “Kami minta pemerintah bisa merelokasikan ke tempat yang lebih laik, aman, nyaman,”ujarnya.

Sementara itu, Camat Lebak Gedong Wahyudin mengatakan saat ini warga korban bencana banjir bandang dan longsor sebanyak 186 KK dan mereka tersebar di Blok Huntara I sampai IV. Mereka menempati gubuk-gubuk huntara itu dan sudah berlangsung lima bulan terakhir hingga kini belum direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman.

“Kami sudah menyampaikan laporan warga korban bencana alam yang ingin direlokasi ke tempat yang layak huni itu ke Bupati Lebak, namun belum ada realisasinya,”tukasnya.(*/Dul)

PURWAKARTA – Hari jadi Purwakarta kali ini tidak ada gelaran dan hajatan pesta rakyat sebab masih dalam suasana pandemi corona .

Senin (20/7/2020), usia Purwakarta menginjak 189 tahun dan Kabupaten Purwakarta ke 52 tahun. Sebagai bagian dari perayaan hari jadi, biasanya pemerintah setempat telah menyiapkan serangkaian kegiatan sejak jauh-jauh hari.

Untuk tahun ini, mungkin suasananya sedikit berbeda dari sebelumnya. Ya, jika biasanya banyak kegiatan atau pesta rakyat skala besar yang disajikan pemerintah dalam mengisi hari jadi kabupaten tersebut, kali ini mungkin tak akan digelar.

“Bukan tidak boleh, tapi lebih tepatnya tidak etis,” ungkap Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika .

Alasan Anne cukup masuk akal. Mengingat, saat ini wabah Covid-19 masih merancah dunia. Dengan begitu, jelas sangat tidak elok jika jajarannya masih menggelar kegiatan yang bisa mengundang banyak massa di situasi seperti ini.

Atas dasar itu, di tahun ini pihaknya lebih memilih tak menggelar kegiatan rangkaian hari jadi yang biasa dilakukan setiap tahunnya.

“Jadi untuk tahun ini tidak ada rangkaian hari jadi. Paling hanya menggelar doa bersama secara serentak di seluruh desa dan kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten, doa bersama ini dipusatkan di Masjid Agung.

Selepas itu, kita akan menggelar sidang Paripurna di DPRD Purwakarta,” jelas dia.

Menurut Anne, esensi dari hari jadi harus lebih ke mengingat dan mengenang jasa-jasa perjuangan para pemimpin daerah terdahulu. Bagaimana, supaya hasil jerih payah para pemimpin tersebut dalam membangun Purwakarta bisa terus dikenang. Karena, tanpa perjuangan mereka, mustahil Purwakarta bisa menjadi daerah yang cukup dipertaruhkan, baik di kancah nasional maupun global.

“Bagi para kepala daerah seperti saya sekarang, esensi Hari Jadi itu lebih kepada pengingatan diri. Apa yang sudah saya lakukan untuk Purwakarta. Program apa yang sudah saya gulirkan untuk masyarakat Purwakarta. Tujuannya, tentu supaya Purwakarta lebih istimewa,” tukasnya.(*/As)

PURWAKATA – Penambang tanah merah di Sukatani masih saja beroperasi walau Bupati sudah sidak dan memberikan imbauan agar tak ada kegiatan penambangan .

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika marah. Dia menegur keras aktivitas penambangan tanah merah yang terdapat jalur arteri Purwakarta-Bandung via Padalarang di Kecamatan Sukatani.

Pasalnya, para penambang tanah merah di lokasi itu tetap membandel dan tak mengindahkan imbauannya. Padahal, lokasi pertambangan ini telah ditutup sementara petugas gabungan karena alasan belum mengurus perizinan.

Namun, kenyataannya mereka malah kucing-kucingan beroperasi.

Rabu (8/7/2020) pagi, perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu mendapatkan laporan jika perusahaan tambang tanah merah itu kembali beroperasi. Anne pun tak mau menunggu lama. Dia langsung mendatangi lokasi tambang.

Benar saja, setelah tiba di lokasi Ambu Anne melihat sejumlah alat berat dan truk-truk pengangkut yang kembali beraktivias. Sontak, pemandangan yang dilihatnya itu membuatnya naik pitam. Turun dari mobil, Anne lantas menghampiri truk dan alat berat yang ada di lokasi.

Sayangnya, pengemudi truk serta pengemudi alat berat yang justru kabur entah ke mana.

“Sopir truknya mana ini? Sopir eskavatornya juga mana? Kalau gak ada sudah angkut saja alat berat itu ke Polres Purwakarta,” ujar Anne dengan nada geram.(8/7/2020)

Dari pantauan, ada sebanyak 13 alat berat (eskavator) yang berada di dua titik galian tanah ilegal tersebut. Termasuk, ada sejumlah truk yang yang ditinggal pengemudinya. Saat ke lokasi tambang, Anne pun turut didampingi aparat dari kepolisian dan TNI termasuk Satpol PP. Bahkan, di lokasi tersebut terlihat Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Fitran Romajimah.

“Kami akan terus koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau mereka membandel beroperasi, berarti sudah melakukan pelanggaran. Karena kan police line itu dilakukan kepolisian, jadi ya kalau jalan kembali itu ranahnya Polres Purwakarta,” katanya.

Hasil pantauannya di lapangan, di kecamatan ini terdapat empat titik aktivitas pertambangan. Anne mengaku, awal pekan kemarin sempat memanggil para perwakilan empat galian tanah ilegal ini. Di antaranya, seperti ahli waris, PT Pelangi, Mandala, dan FJ Barokah untuk meminta kesepakatan terkait tak beroperasi dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya.

“Kemarin saya sudah cek ke lapangan. Ternyata, galian tanah merah ini belum mengurus perizinan. Dan kita sudah membuat kesepakan dan meminta supaya pengelola tambang untuk terlebih dahulu mengurus dan menempuh perizinannya sesuai prosedur,” kata dia.

Anne menambahkan, pada intinya pihaknya meminta supaya para pengelola tambang untuk mengurus perizinan. Kalau izinnya belum ditempuh jangan dulu beroperasi. Kalau bandel, dengan terpaksa akan ditutup permanen.

“Hari ini ya dengan terpaksa kami persempit jalur aksesnya (truk) agar tak bandel beroperasi lagi,” pungkasnya.(*/As)

PURWOKERTO – Sebanyak delapan tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil sementara tes usap secara massal dan masif yang dilaksanakan sejak 1 Juli 2020.

Hal itu diungkapkan Bupati Banyumas Achmad Husein.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan tes swab (usap) secara masif dan massal,” katanya melalui WhatsAppd i Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (7/7) sore.

Ia mengatakan untuk sementara, tes usap tersebut telah dilakukan terhadap 550 orang yang dimulai dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, tenaga kesehatan.

Selanjutnya, kata dia, tes usap secara massal itu menyasar masyarakat umum, TNI, Polri, pesantren, dan berbagai komunitas untuk diambil sebagai sampel.

Menurut dia, tes usap secara massal yang digelar pada hari pertama (1/7) terhadap 200 orang sampel, saat sekarang sudah keluar hasilnya.

“Hasilnya, ternyata 8 orang adalah positif (Covid-19). Jadi, hari ini ada tambahan 8 positif, tapi itu adalah pencarian kami yang agresif terhadap orang tanpa gejala,” katanya.

Menurut dia, 8 orang yang dinyatakan positif Covid-19 itu merupakan tenaga kesehatan dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan saat sekarang telah dilakukan penyemprotan disinfektan di kantor tersebut. Sedangkan hasil tes usap terhadap ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas belum keluar.

Lebih lanjut, Bupati mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir jika nantinya ada penambahan kasus positif Covid-19 kembali karena hal itu merupakan hasil pencarian.

“Itu adalah cara kami melindungi masyarakat, itu adalah cara kami mengayomi masyarakat, terutama yang imunitasnya rendah seperti orang-orang yang sudah sepuh (lanjut usia), ibu hamil, anak-anak di bawah umur, itu yang kemudian harus kita lindungi. Kita harus gotong royong, kita harus hati-hati, dan kita harus kompak supaya tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan,” jelasnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak meremehkan atau menyepelekan Covid-19 karena berdasarkan fakta di lapangan, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona jenis baru itu sangat berbahaya terutama bagi orang-orang yang rentan atau punya penyakit pemberat lainnya termasuk lansia, ibu hamil, dan bayi.

“Oleh sebab itu, kita harus melindungi mereka dan kita harus tolong-menolong, kompak untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Saat ditemui wartawan dalam pelaksanaan tes usap di lingkungan Setda Banyumas pada hari Rabu (1/7), Kepala Dinkes Banyumas Sadiyanto mengatakan sudah menyiapkan rumah sakit milik pemerintah untuk menangani orang yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes usap secara massal tersebut.

“Tempat tidur untuk mengisolasi Covid-19 tersedia sekitar 150-an di seluruh Banyumas. Ada 10 rumah sakit termasuk rumah sakit swasta, namun prioritasnya memanfaatkan rumah sakit pemerintah dulu,” ujarnya.(*/D Tom)

SUKABUMI – Untuk mendukung para petani dan menghimbau agar menanam bawang merah menjadikan pusat bawang merah di Sukabumi maka semua pihak harus ikut partisipasi dan menjadi produk unggulan.

Kota Sukabumi menggalakan penanaman bawang merah untuk mampu memenuhi kebutuhan lokal. Targetnya Kota Sukabumi jadi sentra bawang merah.

Hal ini ditandai dengan penanaman bawang merah oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di Kampung Cibitung RW 04 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Selasa (7/7).

Kegiatan itu dihadiri pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Andri Setiawan dan kelompok tani di Cibeureum.

“Kami melaksanakan penanaman bawang merah karena menjadi salah satu komoditas menguntungkan,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan.
Oleh karenanya pemda mengimbau kepada petani menggalakkan tanam bawang merah.

Harapannya kualitas bawang merah grade tipe A menjadi menguntungkan dan lahan pertanian di Sukabumi layak ditanami bawang. Untuk tahap pertama lanjut Fahmi, sentra bawang berada di Cibeureum karena ada pengusaha dan kelompok tani baru.

Nantinya ketika berkembang akan ada sentra lainnya. Selain itu, dia berharap mudah-mudahan bawang asal Sukabumi mampu bersaing dengan produksi bawang dari Brebes, Jawa Tengah.

Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan mengatakan, penanaman bawang ini menjadi salah satu cara menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan tanaman bawang merah. “Sukabumi miliki potensi bawang merah yang tidak kalah dibanding yang lain,” ujar Andri. Harapannya bawang jadi produk pertanian unggulan.(*/Yan)

SERANG – Salah satu impian dari Pemkab Serang adanya investasi dari luar yang bermanfaat untuk masyarakat di Banten ksususnya Serang .

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meresmikan Wisata Agro Bukit Waruwangi yang terletak di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang serta Desa Bantarwaru dan Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Selasa (7/7).

Tatu menyatakan, objek wisata bernuansa alam tersebut merupakan mimpi dirinya yang terwujud nyata di Kabupaten Serang.

“Objek wisata agro ini, mimpi saya, mimpi Pemerintah Kabupaten Serang. Alhamdulillah terwujud oleh investasi yang luar biasa bermanfaat untuk masyarakat,” kata Tatu di sela-sela peresmian.

Menurutnya, Pemkab Serang belum bisa membangun wisata agro berskala besar karena keterbatasan anggaran. Seperti program infrastruktur jalan, menghabiskan anggaran hingga Rp 300 miliar per tahun.

“Ruas jalan menuju Bukit Waruwangi ini,Iinsya Allah sepanjang 10 kilometer akan dibangun multiyear, tahun ini dan tahun depan selesai dibangun,” ujarnya.

Wisata Agro Bukit Waruwangi dibangun investor, mantan Menteri Perumahan Rakyat yang juga mantan Menteri Transmigrasi Siswono Yudi Husodo. Ia menyiapkan kawasan wisata seluas 100 hektare.

Memiliki nuansa alam perbuktian, fasilitas kolam renang, fasilitas nongkrong anak muda, penginapan, hingga penangkaran rusa, sapi, dan kerbau. Investasi yang dikucurkan hingga Rp 90 miliar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Siswono, tokoh nasional kita yang peduli terhadap masyarakat Kabupaten Serang. Kami harapkan, masyarakat lebih kreatif memanfaatkan kesempatan ini, dengan menjaga yang sudah ada,” ujarnya.

CEO Wisata Agro Bukit Waruwangi, Siswono Yudo Husodo mengatakan, sebelum menjadi objek wisata, Bukit Waruwangi pada tahun 2015 berupa peternakan sapi dan kerbau. Namun ia terkejut melihat lokasi keseluruhan yang ternyata memiliki keindahan alam.
“Mudah-mudahan bisa melengkapi program pembangunan destinastasi wisata (di Kabupaten Serang) yang punya laut, pulau dan pegunungan,” ujarnya.

Saat berbincang, ia mengaku mendapat usulan dari Bupati Serang untuk turut membangun hotel, meeting room, dan fasilitas lainnya. “Alhamdulillah, Bukit Waruwangi ini sudah populer sekali, di sore hari wisatawan menikmati matahari terbenam. Kita juga menyambut masukan Ibu Bupati Serang untuk membangun meeting room, dan hotel,” ungkapnya.(*/Dul)

LEBAK – Suku Baduy terusik dengan alam yang mulai terganggu .Banyaknya warung liar di sekitar permukiman Baduy dan sampah yang dibawa wisatawan disebut sebagai alasan Suku Baduy meminta kegiatan wisata dihentikan permanen.

Dua hal tersebut dikatakan telah mengganggu keasrian lingkungan tempat tinggal suku yang menjaga kuat kelestarian alam ini.

Hal ini diungkapkan Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya. Iti mengatakan, Pemkab Lebak akan melakukan komunikasi terlebih dahulu.

“Kalau menurut saya ini (permintaan menutup wisata-Red) masih bisa dikomunikasikan dengan mereka. Alasannya kan karena banyak pengunjung tidak taat dan membangun warung-warung di sana dan membuang sampah sembarangan,” jelas Iti di Puspemkab Lebak, Rangkasbitung, Banten, Selasa (7/7/2020).

Iti menyebut beberapa solusi untuk keluhan mereka seperti memperjelas maklumat bagi pengunjung untuk menjaga keasrian tanah adat Baduy.

“Mungkin nanti perlu diperketat. Ketika pengunjung datang harus bawa kantong sampah atau plastik, karena pencemaran di sana juga sudah cukup tinggi,” kata Iti.

Iti juga mengaku baru mengetahui permintaan untuk menutup wisata Baduy dari media sosial. Sementara para ketua adat belum ada yang memberi tahu hal ini. “Kami baru mendengar keluhan dari berita di medsos, biasanya disampaikan langsung ke saya,” ungkap Iti.

Kendati mengharap wisata tetap dibuka, Iti menyebut akan mengikuti apapun kebijakan pemangku adat Baduy. Namun ia menyebut akan berusaha berkomunikasi terlebih dahulu dengan Puun (ketua adat tertinggi Baduy).

“Kalau kebijakan kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Puun, tapi semua bisa dikomunikasikan maka saat ini kita belum bisa mengambil kebijakan,” tukasnya.(*/Dul)