Nusantara

GUNUNG KIDUL – Pandemi belum juga landai malah yang perjadi ada meningkatan .Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bertambah tiga orang.

Total kasus kini menjadi 68 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty di Gunung Kidul, Sabtu (11/7/2020) mengatakan tiga kasus tambahan itu, yakni laki-laki umur 12 tahun yang merupakan warga Wonosari, perempuan 59 tahun warga Wonosari, dan perempuan umur 22 tahun warga Saptosari.

“Semua penularan baru, tidak terkait dengan klaster atau kasus yang sudah ada. Semua sedang ditelusuri dan belum ada kesimpulan,” katanya.

Ia mengatakan pasien tersebut mengeluhkan gejala seperti pasien COVID-19, kemudian mereka melakukan tes swab secara mandiri. Hasilnya mereka positif, dan langsung dilakukan perawatan dan diisolasi.

“Semua dirawat di rumah sakit, satu di RSUD Wonosari dan dua pasien lainnya dirawat di rumah sakit swasta di Yogyakarta,” katanya.

Dengan bertambahnya tiga warga positif COVID-19, akumulasi kasus di Gunung Kidul hingga hari ini ada 68 orang. Adapun jumlah pasien yang dirawat menjadi 16 orang, satu orang meninggal dunia, sisanya sudah sembuh.

Tidak hanya penambahan kasus positif, di Gunung Kidul juga terjadi lonjakan jumlah warga yang diambil spesimen swab-nya. “Hari ini ada 131 spesimen swab diambil. Sehingga, spesimen dalam proses keseluruhan ada 228,”tukasnya.(*/D Tom)

LEBAK – Salah satu suku yang masih mempertahankan adat istiadat dan juga lingkungannya suku Baduy terletak di Banten .

Masyarakat Suku Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Banten meminta istilah wisata Baduy yang melekat pada wilayahnya selama ini untuk diubah.

Mereka meminta istilah tersebut diubah menjadi Saba Budaya Baduy yang berarti silaturahim budaya Suku Baduy.

Kepala Desa Kanekes Jaro Saija menjelaskan istilah wisata sudah lama tidak disukai oleh masyarakat Baduy. Hal ini karena jika kunjungan ke wilayahnya disebut itu, maka akan ada yang dirubah di lingkungan Suku Baduy.

“Saba Baduy itu berkunjung, silaturahmi ke Baduy itu bahasa Sunda bahasa kerennya Baduy. Kalau disebut wisata tidak mau orang Baduy, karena kalau wisata harus dikembangkan supaya menarik masuk wisata sedangkan kalau kami, kalau suka datang, kalau tidak suka tidak apa-apa,” jelas Saija, Sabtu (11/7/2020).

Menurutnya, ketidak sukaan pada istilah wisata Baduy telah ada sejak masa pendahulunya. “Kolot (orang tua) kami tidak mau dan minta agar Baduy tidak disebut sebagai daerah wisata,” ungkapnya.

Saija juga menjelaskan Suku Baduy tidak akan menutup diri dari kunjungan orang luar seperti yang diisukan. Hal ini karena memutus tali silaturahim dengan menutup kegiatan kunjungan orang luar bukanlah kebiasaan Suku Baduy.

“Kalau ditutup lebih ripuh (repot), satu masalah ekonomi, kedua persahabatan bisa putus. Kalau Saba (silaturahim) ditutup berarti menutup silaturahmi, bisa pecah belah dan jadi bumerang,” jelasnya.

Sebelumnya isu penutupan wisata Baduy secara permanen cukup menyita perhatian setelah ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan adat Baduy mengirimkan surat permohonan penutupan langsung ke Presiden Jokowi.(*/Dul)

PRABUMULIH – Saat ini banyak peristiwa yang menjadi perhatian publik .Heboh dan membuat gempar warga Prabumulih karena beredaranya foto-foto adegan susila yang diduga dilakukan oleh sejoli yang baru lulus sekolah.

Terlihat dalam foto yang tersebar di Instagram itu dengan jelas pelajar wanita yang memakai seragam sekolah berupa seragam pramuka, berbuat mesum.

Sontak foto-foto tersebut viral dan menjadi bahan gunjingan warga.

Perbuatan pelaku sangat disayangkan karena dianggap telah membuat malu orangtuanya serta asal sekolah tempat mereka mengemban pendidikan.

Lebih lanjut kini foto-foto asusila pelajar tersebut telah dihapus dari akun IG @Prabumulihngehits.

Untuk mengetahui apakah foto asusila itu memang benar dilakukan dua alumni warga Prabumulih, awak media melakukan penyelusuran.

Sementara wakil kepala sekolah bidang kehumasan tempat pelaku menempuh pendidikan, Abdul Hadi menerangkan, pihaknya sudah mengetahui terkait adanya foto-foto asusila yang beredar di media sosial IG.

“Foto itu memang sempat di share ke group sekolah dan guru, ada yang kenal. Memang cewek tersebut bersekolah di sini dan siswa angkatan yang sudah tamat. Kalau tidak salah angkatan tahun 2020 dan merupakan alumni, dan pengawasan kembali ke orangtua,” katanya.

Ditambahkan Abdul, jadi kami pihak sekolah karena yang bersangkutan sudah tamat, maka tindakan sekolah sudah lepas. Dan kalau yang bersangkutan selama bersekolah tidak ada masalah dan seperti pelajar lainnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Prambumulih AKP Abdul Rahman mengatakan pihaknya sudah mengetahui kasus ini.

“Iya kita sudah tahu, namun sampai saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga,”jelasnya.(*/And)

SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur (PPNI Jatim), Prof Nursalam, mendesak pemerintah segera mencairkan insentif bagi perawat yang menangani Covid-19. “Belum. Sampai sekarang perawat di Jatim belum menerima insentif itu.

Tidak tahu kenapa?” kata Nursalam dikonfirmasi di Kota Surabaya, Jumat (11/7).

Dia mengungkapkan, ada sebanyak 12 perawat di Jatim yang meninggal karena terpapar Covid-19, dan dari jumlah itu, baru tiga perawat yang menerima santunan dari pemerintah. “Yang lainnya belum. Perawat yang meninggal mendapatkan santunan sebesar Rp 300 juta,” tutun Nursalam.

Sementara untuk insentif, sesuai dengan SK Menteri Kesehatan pemerintah menjanjikan perawat yang menangani Covid-19 secara langsung mendapatkan maksimal Rp 7,5 juta, sedangkan untuk dokter maksimal mendapatkan insentif Rp 10 juta.

“Tapi perawat-perawat yang menangani Covid-19 baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo atau RS Haji belum menerima insentif tersebut,” ucap Nursalam.

Nursalam mengaku, kebingungan mengapa sampai sekarang insentif bagi perawat belum juga cair. “Tadi katanya dari provinsi sudah dikirim ke Jakarta, tapi masih verifikasi. Saya mendengar ada program baru dari provinsi kalau dinas sudah langsung dieksekusi. Tapi sampai sekarang teman-teman belum terima. Saya akan tanya ke teman di DPR Komisi XI,” katanya.

Nursalam kembali mendesak pemerintah untuk lebih serius memperhatikan nasib tenaga medis yang menangani Covid-19. Sebab, kata dia, di Jatim sudah ada sebanyak 259 perawat yang terpapar Covid-19, dan 12 di antaranya meninggal dunia.

“Surabaya paling banyak yang meninggal dengan tujuh perawat. Sementara daerah lain seperti Tuban, Sidoarjo, Malang, Sampang dan Bojonegoro ada satu perawat yang meninggal dunia,”ungkapn.(*/Gio)

KARAWANG – Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra Hergyana, mengumumkan kembali adanya penambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 sebanyak empat orang, Kamis (9/7).

Keempat pasien itu berasal dari kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Klari, Purwasari, Cikampek, dan Kotabaru.

Fitra mengatakan, ada klaster penularan baru di daerah Cikampek, yakni dari komunitas senam. Tiga pasien dari Purwasari, Cikampek, dan Kotabaru merupakan pasien yang diketahui terpapar virus corona hasil dari tracing tim Gugus Tugas.

Jadi, ketiganya tertular dari pasien sebelumnya.

“Total yang tertular dari klaster senam ini ada tujuh orang. Dua pasangan suami istri, lalu ada ibu dan anak, dan satu orang lainnya,” kata Fitra dalam laporannya.

Ia menyebutkan penambahan empat orang terkonfirmasi positif ini menambah daftar jumlah orang positif di Karawang yang mencapai 48 orang. Dari jumlah ini yang telah dinyatakan sembuh 28 orang dan yang masih perawatan sebanyak 20 orang.

“Semua yang terkonfirmasi positif tersebut langsung kami tracing. Sampai sekarang pun petugas di lapangan masih bekerja untuk terus mendata siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif tersebut,” tuturnya.

Dengan adanya klaster baru ini masyarakat diharapkan tetap menahan diri untuk tidak berkerumun dan melakukan aktivitas yang sifatnya ramai.

Apalagi, pascaberakhirnya PSBB masyarakat terlihat mulai acuh dan tak menggunakan masker saat beraktivitas.(*/Eln)

BANDUNG – Unjuk rasa menyuarakan penolakan RUU HIP hampir semua daerah . Dan ini di Bandung Jabar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERAK) Jawa Barat menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

Massa tersebut mengklaim diri merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam di Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan, aksi tersebut merupakan bentuk protes dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai kontroversi.

Ketua Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERAK) Jabar, Roinul Balad mengatakan, upaya mengubah dasar negara melalui RUU HIP sangat terstruktur, sistematis, dan masif, serta terbuka melalui parlemen.

Bahkan, Roinul menegaskan RUU HIP merupakan bentuk makar.

“Konteks untuk hari ini, tldak relevan Iagi untuk mendebat apalagi merubah dasar negara tersebut dan siapa saja yang merubah Pancasila sebagai dasar negara maka itu sama saja dengan tindakan makar karena lngln merubah bentuk negara,” ucap Roinul saat ditemui di sela-sela aksi.

Selain itu, Roinul menambahkan, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dan memproses secara hukum orang-orang dibalik RUU HIP.

“Kita harus bersikap keras‎ terhadap RUU HIP dan penuhi tuntutan warga Jabar untuk tidak hanya menunda bahasan RUU HIP. Tetapi juga membatalkan serta mencabut RUU HIP ini dari Proglenas,” ungkap Roinul.

Setelah melakukan aksi massa di depan Gedung Sate. Berdasarkan pantauan, massa aksi melakukan longmarch untuk melakukan aksi di depan Gedung Merdeka. (*/Hend)

BANDUNG – Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan TNI Angkatan Darat (AD) langsung menangani dan menanggulangi kasus penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Hegarmanah, Kota Bandung.

TNI juga langsung terlibat dalam pelacakan.

“Penanganan itu ditangani langsung oleh TNI Angkatan Darat, termasuk pelacakan dan tindaklanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jabar, dan kami masih mengonfirmasi terus mengenai hal ini,” kata Daud Achmad di Gedung Sate Bandung, Kamis,(9/7/2020)

Ia mengatakan TNI AD dinilai sangat mengerti dan cepat dalam pelacakan kontak siswa Secapa AD yang terpapar Covid-19. Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 di klaster tersebut.

“Sehingga tindak lanjutnya Gugus Tugas terus memantau, yang jelas bahwa kita harus waspada,” katanya.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut adanya temuan sekitar 200 siswa Secapa AD yang terpapar Covid-19, Pemprov Jabar akan melakukan tes masif Covid-19 kepada sekitar 23 instansi pendidikan kemiliteran di Jabar selama dua pekan ke depan.

“Kalau perkiraan jumlahnya itu di atas 200 orang. Datanya belum pasti karena identifikasinya belum selesai. Kami sudah melakukan antisipasi, seperti isolasi, penyemprotan disinfektan, dan melakukan penelusuran epidemiologi oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kota Bandung, Puskesmas Coblong, dengan provinsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dr Berli Hamdani Gelung Sakti.

Ia menjelaskan delapan dari siswa Secapa AD yang dinyatakan terpapar Covid-19 sudah dirawat di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan sebagian lagi di dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Berli mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap siswa lembaga pendidikan militer tersebut sudah dilaporkan ke Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar).

Tes Covid-19 juga akan dilakukan pada siswa sekolah berbasis asrama lainnya, mulai dari sekolah kedinasan, sekolah swasta, sampai pondok pesantren yang masih melaksanakan kegiatan belajar selama pandemi.(*/Hend)

LEBAK – Warga korban bencana alam saat ini msih menepati hunian sementara yang tidak nyaman sebab itu keluhan untuk di relokasi ke hunian tetap .

Sejumlah masyarakat korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten meminta direlokasi ke tempat yang layak huni dan sehat.

“Kita sudah tinggal lima bulan di sini, tidak nyaman,” kata Iyan, Kepala Dusun di Pengungsian Hunian Sementara (Huntara) I Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, Kamis (9/7/2020).

Masyarakat yang tinggal di sini sudah tidak nyaman, karena menempati gubuk-gubuk huntara yang dibangun dengan plastik terpal dan hamparan bambu.

Apabila, hujan dipastikan kebocoran dan jika terik matahari tentu kepanasan.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat yang tinggal di Blok Huntara I ada sekitar 36 Kepala Keluarga (KK). Pembangunan huntara yang dibangun masyarakat dan relawan tentu tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terlebih kondisi air keruh dan berwarna.

“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan hunian tetap atau huntap,” katanya menjelaskan.

Sudin (35) warga pengungsian Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak mengaku bahwa dirinya menempati gubuk huntara sekitar lima meter persegi dan jika hujan kebocoran. Bangunan huntara itu, kata dia, terpaksa tidur bersamaan dengan istri serta tiga anaknya karena ruangnya cukup sempit. “Kami minta pemerintah bisa merelokasikan ke tempat yang lebih laik, aman, nyaman,”ujarnya.

Sementara itu, Camat Lebak Gedong Wahyudin mengatakan saat ini warga korban bencana banjir bandang dan longsor sebanyak 186 KK dan mereka tersebar di Blok Huntara I sampai IV. Mereka menempati gubuk-gubuk huntara itu dan sudah berlangsung lima bulan terakhir hingga kini belum direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman.

“Kami sudah menyampaikan laporan warga korban bencana alam yang ingin direlokasi ke tempat yang layak huni itu ke Bupati Lebak, namun belum ada realisasinya,”tukasnya.(*/Dul)

PURWAKARTA – Hari jadi Purwakarta kali ini tidak ada gelaran dan hajatan pesta rakyat sebab masih dalam suasana pandemi corona .

Senin (20/7/2020), usia Purwakarta menginjak 189 tahun dan Kabupaten Purwakarta ke 52 tahun. Sebagai bagian dari perayaan hari jadi, biasanya pemerintah setempat telah menyiapkan serangkaian kegiatan sejak jauh-jauh hari.

Untuk tahun ini, mungkin suasananya sedikit berbeda dari sebelumnya. Ya, jika biasanya banyak kegiatan atau pesta rakyat skala besar yang disajikan pemerintah dalam mengisi hari jadi kabupaten tersebut, kali ini mungkin tak akan digelar.

“Bukan tidak boleh, tapi lebih tepatnya tidak etis,” ungkap Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika .

Alasan Anne cukup masuk akal. Mengingat, saat ini wabah Covid-19 masih merancah dunia. Dengan begitu, jelas sangat tidak elok jika jajarannya masih menggelar kegiatan yang bisa mengundang banyak massa di situasi seperti ini.

Atas dasar itu, di tahun ini pihaknya lebih memilih tak menggelar kegiatan rangkaian hari jadi yang biasa dilakukan setiap tahunnya.

“Jadi untuk tahun ini tidak ada rangkaian hari jadi. Paling hanya menggelar doa bersama secara serentak di seluruh desa dan kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten, doa bersama ini dipusatkan di Masjid Agung.

Selepas itu, kita akan menggelar sidang Paripurna di DPRD Purwakarta,” jelas dia.

Menurut Anne, esensi dari hari jadi harus lebih ke mengingat dan mengenang jasa-jasa perjuangan para pemimpin daerah terdahulu. Bagaimana, supaya hasil jerih payah para pemimpin tersebut dalam membangun Purwakarta bisa terus dikenang. Karena, tanpa perjuangan mereka, mustahil Purwakarta bisa menjadi daerah yang cukup dipertaruhkan, baik di kancah nasional maupun global.

“Bagi para kepala daerah seperti saya sekarang, esensi Hari Jadi itu lebih kepada pengingatan diri. Apa yang sudah saya lakukan untuk Purwakarta. Program apa yang sudah saya gulirkan untuk masyarakat Purwakarta. Tujuannya, tentu supaya Purwakarta lebih istimewa,” tukasnya.(*/As)

PURWAKATA – Penambang tanah merah di Sukatani masih saja beroperasi walau Bupati sudah sidak dan memberikan imbauan agar tak ada kegiatan penambangan .

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika marah. Dia menegur keras aktivitas penambangan tanah merah yang terdapat jalur arteri Purwakarta-Bandung via Padalarang di Kecamatan Sukatani.

Pasalnya, para penambang tanah merah di lokasi itu tetap membandel dan tak mengindahkan imbauannya. Padahal, lokasi pertambangan ini telah ditutup sementara petugas gabungan karena alasan belum mengurus perizinan.

Namun, kenyataannya mereka malah kucing-kucingan beroperasi.

Rabu (8/7/2020) pagi, perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu mendapatkan laporan jika perusahaan tambang tanah merah itu kembali beroperasi. Anne pun tak mau menunggu lama. Dia langsung mendatangi lokasi tambang.

Benar saja, setelah tiba di lokasi Ambu Anne melihat sejumlah alat berat dan truk-truk pengangkut yang kembali beraktivias. Sontak, pemandangan yang dilihatnya itu membuatnya naik pitam. Turun dari mobil, Anne lantas menghampiri truk dan alat berat yang ada di lokasi.

Sayangnya, pengemudi truk serta pengemudi alat berat yang justru kabur entah ke mana.

“Sopir truknya mana ini? Sopir eskavatornya juga mana? Kalau gak ada sudah angkut saja alat berat itu ke Polres Purwakarta,” ujar Anne dengan nada geram.(8/7/2020)

Dari pantauan, ada sebanyak 13 alat berat (eskavator) yang berada di dua titik galian tanah ilegal tersebut. Termasuk, ada sejumlah truk yang yang ditinggal pengemudinya. Saat ke lokasi tambang, Anne pun turut didampingi aparat dari kepolisian dan TNI termasuk Satpol PP. Bahkan, di lokasi tersebut terlihat Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Fitran Romajimah.

“Kami akan terus koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau mereka membandel beroperasi, berarti sudah melakukan pelanggaran. Karena kan police line itu dilakukan kepolisian, jadi ya kalau jalan kembali itu ranahnya Polres Purwakarta,” katanya.

Hasil pantauannya di lapangan, di kecamatan ini terdapat empat titik aktivitas pertambangan. Anne mengaku, awal pekan kemarin sempat memanggil para perwakilan empat galian tanah ilegal ini. Di antaranya, seperti ahli waris, PT Pelangi, Mandala, dan FJ Barokah untuk meminta kesepakatan terkait tak beroperasi dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya.

“Kemarin saya sudah cek ke lapangan. Ternyata, galian tanah merah ini belum mengurus perizinan. Dan kita sudah membuat kesepakan dan meminta supaya pengelola tambang untuk terlebih dahulu mengurus dan menempuh perizinannya sesuai prosedur,” kata dia.

Anne menambahkan, pada intinya pihaknya meminta supaya para pengelola tambang untuk mengurus perizinan. Kalau izinnya belum ditempuh jangan dulu beroperasi. Kalau bandel, dengan terpaksa akan ditutup permanen.

“Hari ini ya dengan terpaksa kami persempit jalur aksesnya (truk) agar tak bandel beroperasi lagi,” pungkasnya.(*/As)