Nusantara

JEPARA – Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jepara, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jepara Imam Zusdi Ghozali yang meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, terkonfirmasi positif Covid-19.

“Iya almarhum terkonfirmasi positif Covid-19 dengan komorbid atau penyakit penyerta berupa diabetes melitus,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jepara Fakhrudin, Sabtu (1/8/2020)

Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno mengungkapkan almarhum sebelumnya memang melakukan kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2020, selang dua hari pulang ke Jepara.

Dalam rangka antisipasi, maka kantor DPRD Jepara dilakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan. Kemudian dilakukan penelusuran kontak erat, terutama yang pernah kontak langsung dengan almarhum sebelum meninggal.

“Saat ini sudah ada yang diminta melakukan isolasi mandiri. Kami juga meminta bantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk dilakukan tes usap tenggorokan terhadap kontak erat dengan almarhum,” ujarnya.

Ia memperkirakan sejak 10 hari terakhir sebelum meninggal, memang tidak pernah datang ke DPRD, namun tugas sebagai pimpinan dewan masih tetap dijalankan.

“Informasi yang saya peroleh, almarhum sempat dikabarkan sakit. Sempat dilakukan tes usap tenggorokan, namun tidak mengetahui hasilnya,” ujarnya.

Jenazah almarhum akan dishalatkan di Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Jepara, dengan posisi jenazah tetap di dalam mobil, kemudian dimakamkan di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Jepara.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Jepara periode 2019-2024, Imam Zusdi Ghozali meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Sabtu (1/8) pukul 08.20 WIB.(*/D Tom)

BANDUNG – Dengan adanya tren peningkatan covid-19 Pemprov Jabar perpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi). Perpanjangan PSBB, dilakukan sampai 16 Agustus 2020.

Keputusan perpanjangan PSBB, tertulis dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Kamis (30/7/20/2020).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.

“Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud, Sabtu (1/8/2020).

Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus,” ucapnya.

Daud mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.

Selain perpanjangan PSBB, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020.

Guna AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.

“Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19,”pungkasnya.(*/Hend)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta, saat ini sedang menyiapkan sebuah edaran baru yang harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat .

Kali ini, kaitan dengan kegiatan agustusan yang biasa digelar oleh masyarakat dalam merayakan kemerdekaan RI.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, saat ini wabah Covid-19 masih merancah dunia. Dengan begitu, jelas sangat tidak elok jika masyarakat masih menggelar kegiatan yang bisa mengundang banyak massa di situasi seperti ini.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat tak dulu menggelar satu acara yang bisa membuat kerumunan.

“Untuk kegiatan Agustusan tidak boleh dulu. Karena, pasti mengundang kerumunan massa. Kita akan segera membuat edarannya. Nanti edaran ini akan langsung disebar ke masing-masing kecamatan dan desa supaya segera disosialisasikan ke masyarakat,” ujar Anne kepada media, Minggu (2/8/2020).

Anne meminta, seluruh lapisan masyarakat untuk turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah ini. Bukan tanpa alasan, mengingat sampai saat ini penyebaran virus corona masih sangat memprihatinkan.

Sehingga harus diwaspadai.

Dalam hal ini, Anne pun berharap, masyarakat bisa bertekad bersama-sama untuk melakukan upaya antisipasi dan meningkatkan kewaspadaan.

Hal itu demi kebaikan bersama. Pihaknya juga berharap, seluruh lapisan masyarakat tetap ‘guyub’ untuk menguatkan kordinasi mencegah penyebaran Covid-19 ini dengan melaksanakan beberapa ketentuan sesuai arahan pemerintah.

Anne menambahkan, dalam upaya pencegahan termasuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini butuh kerjasama semua lapisan masyarakat. Sejauh ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut. Salah satunya, mendorong penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB).(*/As)

BANDUNG – Sebanyak 40 orang pegawai di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes Swab di lingkungan Pemprov Jabar. Kabar tersebut menyebar cepat di pesqan berantai yang diterima wartawan.

“Hari ini Gedung Sate ditutup krn ada pegawainya yang terpapar positif covid-19 sebanyak 40 orang (ada kemungkinan lebih), hasil dari swab yg gencar dilakukan di lingkungan pegawai Gedung Sate,” tulis pesan berantai itu.

Selain pesan berantai, beredar pula salinan Surat Edaran berkepala surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja.

Dalam Surat Edaran Nomor: 800/117/UM tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat itu disebutkan bahwa diperlukan penyesuaian kembali kegiatan dan sistem kerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Seluruh PNS dan non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Work Form Home (WFH);

2. Seluruh PNS wajib melaporkan aktivitas kinerja dan kehadiran melalui TRK dan K-Mob sebagai dasar perhitungan dan pemberian TPP;

3. Mesjid, command center, museum, kantin, dan area publik Gedung Sate ditutup;

4. Surat edaran ini berlaku mulai 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Hermansyah membenarkan surat edaran tersebut. “Muhun kang edaran itu benar. WFH sebagian. Diupayakan sedikit mungkin yang berada di Gedung Sate.

Tapi kita tunggu pernyataan Pak Sekda nanti siang, live streaming Youtube Humas,” katanya melalui ponsel, Kamis (30/7/2020).

Sebelumnya, ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Sate menjalani tes usap atau swab test, Senin 27 Juli. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jabar Daud Achmad, mengatakan, hal tersebut adalah kegiatan pelacakan rutin yang dilakukan Divisi Pelacakan dan Pengujian Massal di Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar.

“Kegiatan ini sesuai dengan agenda dari Divisi Pelacakan dan Pengujian Massal. Disiapkan 2.000 test kit di Gedung Sate,” katanya di Gedung Sate.(*/Hend)

TASIKMALAYA – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya per Kamis (30/7), terdapat 17 kasus positif Covid-19 yang baru terkonfirmasi.

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan, pihaknya tak bisa menghindari orang tertular Covid-19. Sebab, hingga saat ini belum juga ditemukan vaksin untuk penyakit Covid-19.”Jadi risiko tertular itu tinggi.

Upaya kita, fokus menyelamatkan yang tertular. Lalu melakukan pengendalian agar Covid-19 tidak menyebar,” kata dia, Kamis.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan segera melakukan kajian untuk memetakan wilayah yang memiliki potensi penularan Covid-19 yang tinggi. Nantinya, pemkab akan melakukan uji usap (swab test) di wilayah-wilayah yang memiliki risiko penularan yang tinggi.

Ade mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengingatkan, saat ini merupakan masa kenormalan baru (new normal), bukan masa yang normal.

Namun, lanjut dia, masyarakat tak perlu panik.”Aktivitas boleh tapi tetap jaga protokol kesehatan. Semua juga harus saling mengingatkan. Karena sekarang kelihatannya kembali longgar,” kata dia.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, terdapat penambahan 17 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada Kamis. Saat ini, total kasus terkonfirmasi di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 33 orang.

Sebanyak 23 orang masih menjalani perawatan, sembilan orang sembuh, dan satu meninggal dunia.(*/Dang)

BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha.

Pasalnya, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan keramain yang seharusnya dihindari saat pandemi Covid-19.

“Kita berharap karena kondisi pandemi COVID-19, ya untuk mengurangi kegiatan kerumunan massa, ya kita berharap tidak ada takbir keliling,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (30/7/2020).

Meski begitu, Erlangga mengungkapkan, jika terdapat masyarakat yang bersikukuh menggelar takbiran keliling, polisi tidak akan melakukan pembubaran massa.

Pasalnya, kali ini sifatnya hanya himbauan semata.

“Ya kita memberikan imbauan untuk tidak takbir keliling saja,” pungkas Erlangga.

Perlu diketahui, Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Berbeda dari tahun sebelumnya, Idul Adha kali ini digelar ditengah pandemi Covid-19. (*/Hend)

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini tengah merampungkan draf peraturan gubernur (Pergup), terkait kewajiban protokol kesehatan di masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona di ‘Bumi Sriwijaya’.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, peraturan terkait penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum akan segera lahir. Termasuk wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan physical distancing.

“Saksinya nanti terendah Rp100 ribu dan maksimal Rp500 ribu. Termasuk jika yang keluyuran tidak memakai masker,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).

Menurutnya, draf terkait aturan itu sudah hampir rampung, dan sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kemendagri untuk selanjutnya dapat efektif diterapkan kepada masyarakat dan berlaku di seluruh wilayah Sumsel.

“Insya Allah awal Agustus 2020, Pergub ini sudah bisa diberlakukan,” katanya.

Disampaikan juga oleh Herman, dengan adanya pemberian sanksi maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi terutama menggunakan masker.

“Sebab berdasarkan kajian kita meskipun tidak dengan kesadaran paling tidak kena denda,” katanya.

Sementara untuk sosialisasi Pergub itu sendiri, kata dia, akan dilakukan melalui media sosial. Sementara untuk pengawasan pelaksanaannya akan diaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) serta instansi terkait lainnya.

“Sosialisasi sekarang Lebih gampang. Maksudnya sososialisasi sambil penerapan, meskipun denda berlaku setelah sosialisasi masif,” tandasnya.(*/Gint)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mendadak mengikuti tes swab. Tes usap apus itu, imbas dari terpaparnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, inisial W yang saat ini menjadi pasien positif corona. Beruntung, hasil dari tes swab bupati cantik itu dinyatakan negatif.

Bupati Anne, menuturkan, hampir sepuluh hari terakhir, dirinya mengikuti serangkaian kegiatan bersama DPRD. Mulai dari rapat paripurna, hingga paripurna istimewa perayaan ulang tahun Purwakarta. Dengan demikian, dirinya secara sadar maupun tidak, pernah melakukan kontak dengan pasien W yang merupakan unsur pimpinan tersebut.

“Makanya, saat saya mengetahui Pak W ini positif, besoknya saya langsung isolasi mandiri dan melakukan tes swab,” ujar Anne atau akrab disapa Ambu ini, Selasa (28/7/2020).

Dalam tes swab itu, Ambu Anne tidak sendiri. Tetapi terlihat ada beberapa pejabat yang juga turut mengikuti tes swab. Hasil tes tersebut, pada Selasa siang sudah keluar. Ambu Anne dinyatakan negatif dari Covid-19.

Hasil negatif dari tes swab Bupati Anne ini, ditegaskan oleh Juru Bicara Covid-19 Purwakarta, Deni Darmawan. Ambu Anne, mengikuti tes swab bersama pejabat lainnya, pada Senin kemarin. Hari ini, hasilnya sudah keluar.

“Alhamdulillah, negatif ya untuk bupati,” ujar Deni.

Deni menjelaskan, kabar terinfeksinya salah seorang pimpinan DPRD Purwakarta itu memang cukup mengejutkan masyarakat. Pasalnya, yang bersangkutan terlihat berbaur dengan anggota legislatif lain dan para pejabat daerah.

Termasuk bupati dan wakil bupati saat sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD setempat.

Namun, Deni menilai sidang paripurna tersebut tidak berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 di Purwakarta. Menurutnya, saat itu daya penularan virusnya masih kurang. Tapi, kata dia, untuk lebih memastikan seluruh peserta sidang paripurna dan orang yang sempat berinteraksi dengan anggota dewan tersebut harus di swab.

Deni menjelaskan, sebagian besar anggota dan sekretariat DPRD Purwakarta telah menjalani tes swab pada Jumat 24 Juli 2020. Hasilnya baru diumumkan pada Minggu 26 Juli 2020, dan diketahui satu orang anggota DPRD yang mengikuti tes tersebut dinyatakan positif Covid-19.

“Saat ini, tim masih melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang sempat berinteraksi dengan pasien,”ungkapnya.(*/As)

YOGYAKARTA – Jumlah warga DIY yang terinfeksi Covid-19, per 27 Juli bertambah 15 menjadi 558 kasus. Empat orang di antaranya merupakan tenaga kesehatan, dari hasil screening yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Bantul.

“Hari ini ada penambahan 15 kasus positif sehingga total ada 558 kasus di DIY,” kata Juru Gugus Tugas Pemda DIY dalam penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih dalam keterangannya, Senin (27/7/2020).

Tambahan 15 kasus ini, terdiri dari tujuh kasus dari Kabupaten Bantul, enam kasus dari Sleman dan dua kasus dari Gunungkidul.

“Dari enam kasus dari pelaku perjalanan, empat tenaga kesehatan dan dari kontak pasien positif dan tracking dari rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, untuk pasien sembuh ada tambahan tiga orang sehingga total ada 350 kasus. Ketiganya berasal dari Kabupaten Gunungkidul, yakni kasus 350 laki laki (15), kasus 404 perempuan (54) dan kasus 324 perempuan (44).

“Hari ini ada 888 sampel yang diperiksa, dari 786 orang,” katanya.

Sementara itu Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta Irene mengatakan setiap harinya hampir seribu sampel yang harus diteliti. Sedangkan jeda hasil hanya sekitar satu hari. Artinya pengujian hari ini akan diketahui besok pagi.

“Hasil yang belum keluar ada seribu, dan yang sedang kita proses siang ini jumlahnya hampir sama,”tukasnya.(*/D Tom)

UMKM SINGKIRKAN, ALFAMART DI KAPAL SELAT SUNDA JADI POLEMIK

LAMPUNG – Setelah beroperasinya kembali kapal-kapal feri yang melintas di perairan Selat Sunda, masa pandemi Covid-19, kantin dalam kapal-kapal feri sudah diisi manajemen Alfamart. Pengelola kantin lama mengeluhkan adanya monopoli penjualan di dalam kapal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) disingkirkan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Senin (27/7), gerai berupa kantin dalam kapal-kapal feri sudah beroperasi sejak dibukanya kembali alur pelayaran dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung) – Merak (Banten) dan sebaliknya. Pemilik kantin lama beserta pekerjanya sudah turun kapal sejak kapal tidak beroperasi masa pandemi Covid-19 bulan lalu.

Pemilik dan pekerja kantin lama UMKM yang sudah bertahun-tahun berada dalam kapal melayani penumpang, saat ini menganggur. Sedangkan aktivitas kantin dalam kapal-kapal milik BUMN sudah beroperasi melayani penumpang saat pelayaran dari Bakauheni menuju Merak dan sebaliknya.

Kehadiran gerai kantin milik Alfamart mendominasi dalam kapal feri, yang selama ini ditempati pemilik lama. Di satu sisi, ada yang mendukung Alfamart di sisi lain ada yang menolak. Asosiasi Pengusaha Perdagangan Umum dan Jasa Selat Sunda (APPJASS) Pelabuhan Bakauheni yang menghimpun pengelola dan pekerja UMKM kantin dalam kapal milik PT ASDP menolak kehadiran Alfamart dalam kapal.

“Jangan ambil tempat usaha kami. Kami menolak monopoli Alfamart di seluruh kapal ASDP Indonesia Persero,” kata Ripto, dalam aksi penolakannya kepada Alfamart,dikutip dari republika, Minggu(26/7).

Menurut dia, kehadiran Alfamart yang membuka gerai kantin dalam kapal-kapal feri PT ASDP telah menyingkirkan tempat usaha lama UMKM yang telah bertahun-tahun ada di tempat tersebut. Saat ini masa pandemi Covid-19 banyak pekerja kantin yang menganggur tidak ada peluang bekerja dalam kapal lagi.

Ketua APPJASS Pelabuhan Bakauheni Ivan Rizal menyatakan, menghargai pemenang lelang itu (Alfamart) secara resmi, tetapi perlu diketahui dari asosiasi UMKM, Alfamart perusahaan raksasa yang sudah go public.

Menurut dia, di dalam usaha di daerah-daerah ada aturan main ada jarak, sekarang ikut tender dan memenangkan di 17 kapal milik BUMN. APPJASS mempertanyakan monopoli Alfamart di seluruh kapal apa diperbolehkan pemerintah.

APPJASS yang menghimpun usaha UMKM kantin kapal dapat melaksanakan pelayanan seperti yang dilakukan Alfamart, asalkan ada dukungan dari pihak berwenang. Dia mengatakan, asosiasinya menolak bukan karena pemenang tendernya, tapi kami menolak adanya monopoli di seluruh kapal milik BUMN di lingkungan PT ASDP.

Dia menyatakan, selama pandemi Covid-19 pengelola dan pekerja kantin di atas kapal roro (roll on roll off) prihatin. Anggotanya yang sudah bertahun-tahun sekarang ini menganggur, sebagian sudah turun kapal karena sudah diisi Alfamart , sebagian lainnya masih persiapan untuk mengisi kapal-kapal lain.

Sementara bagi pengguna jasa kapal feri, mengaku hadirnya Alfamart sangat mendukung kebutuhan penumpang kapal dalam perjalanan dari Bakauheni – Merak dan sebaliknya selama dua setengah jam pelayaran. Selain harga yang ditawarkan terjangkau, dan juga pelayanannya memuaskan konsumen.

“Kalau kantin lama harga kopi saja segelas bisa Rp 10 ribu lebih, belum makanan-makanannya lebih mahal lagi,” kata Ridwan, penumpang kapal feri dari Merak – Bakauheni.

Dia mengatakan, biasanya sebelum masuk kapal sudah membekali makanan dan minuman yang dibeli di luar pelabuhan. Bahkan, untuk makan siang atau malam, sudah singgah di rumah makan terlebih dulu, atau dibungkus dan dimakan di kapal. “Kalau makan di kantin kapal pasti mahal, harganya selangit,”tukasnya.(*/Kris)