Nusantara

SURABAYA – Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyiapkan pos pantau untuk melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu sepanjang larangan mudik lebaran 2021 diterapkan.

“Penyekatan ini kita sesuaikan perintah pimpinan yaitu sifat rayonisasi yang tak jauh beda dengan aglomerasi yaitu antar wilayah,” jelas Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum, Sabtu (1/5/2021).

Ganis menambahkan, untuk pengetatan mudik sebelum 6 Mei 2021, para pemudik yang hendak melewati Jembatan Suramadu harus menunjukkan hasil nonreaktif rapid test yang berlaku 24 jam. Pemudik bisa mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) ke kelurahan.

“Ini tentunya berbeda-beda keluar masuknya. Misalnya kita untuk distribusi makanan itu ada. Kalau dari orang umum ada keterangan dari kelurahan. Kalau ASN, TNI dan Polri itu dari pimpinannya,” paparnya.

Sedangkan mulai 6 Mei 2021, Ganis menegaskan bahwa mudik benar-benar dilarang tanpa pengecualian. Oleh karena itu, yang bisa melewati Jembatan Suramadu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendesak seperti distribusi logistik dan ambulans.

“Setelah tanggal 5 itu kan larangan. Karena larangan maka akan kita putar balik. Suramadu tidak ditutup, tapi hanya untuk kepentingan seperti distribusi makanan dan ambulans,” tegas Ganis.

Jika ada travel yang masih nekat mengantarkan pemudik, pihaknya tak segan-segan untuk menahan mobil tersebut hingga pascalebaran.

Ganis pun berpesan agar masyarakat tak memaksakan diri untuk mudik. Pasalnya, saat ini Pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Mobilitas massa besar-besaran yang terjadi saat periode mudik bisa memperparah kondisi Covid-19.

“Kita harus tegas karena Covid-19 ini belum berakhir, bahkan sudah banyak indikasi virus varian baru. Tentunya keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi,” pungkasnya.(*/Gio)

NGAWI – Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan dengan Pemkab Ngawi terkait penyerapan beras. Nantinya Kabupaten Ngawi akan mensuplai kebutuhan beras DKI Jakarta melalui PT. Food Station Tjipinang Jaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, kerja sama terkait penyerahan beras tersebut nantinya bisa diperluas ke daerah lainnya di Jatim.

“Kami berharap kerja sama ini semakin memperluas akses pasar beras Provinsi Jatim di Provinsi DKI Jakarta, karena surplus beras di Jatim mencapai 3,5 juta ton per tahun,” kata Khofifah di Ngawi, Minggu (25/4/21).

Hadir di acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Dirut PT. Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur Kab. Ngawi.

Khofifah menjelaskan, PT. Food Station Tjipinang Jaya juga menjalin kerja sama dengan Gapoktan Sido Rukun, Ngawi. Nantinya, Pemkab Ngawi dan Gapoktan Tani Sido Rukun berperan menyiapkan pengadaan lahan dan petaninya. Sementara Pemprov DKI melalui PT. Food Station Tjipinang Jaya melakukan beragam pendampingan kepada petani dan off taker produk pertanian.

“Jadi, beras dan padi yang diproduksi seluruh gapoktan petani bisa bertemu market (pasar) yang luas. Ini menjadi bagian yang sangat penting sehingga petani makin berkepastian saat panen tiba,” ujarnya.

Lewat kerja sama tersebut, Khofifah berharap ke depannya terbangun proses saling melengkapi dan menguntungkan kedua wilayah. “Ada profit bagi petani dan peternak di Jatim. Karena selain beras, Jatim juga surplus daging ayam dan telur. Begitu pula upaya membangun ketahanan pangan di DKI Jakarta akan terjaga,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, kerja sama lintas provinsi di bidang ketahanan pangan membawa keuntungan dan berkeadilan bagi pemerintah maupun petani. Berkeadilan karena kegiatan kerja sama dengan Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun ini menjadi upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan beras untuk warga Jakarta.

“Juga menghidupkan perdagangan antardaerah,” kata Anies.(*/Gio)

SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Provinsi Jawa Timur tidak perlu beras impor. Sebab, kondisi stok beras di Jatim cukup dan aman hingga akhir Mei 2021.

“Bahkan sekarang sedang surplus sehingga tidak ada kebutuhan Jatim untuk suplai beras impor,” ujarnya kepada wartawan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (22/3/21).

Khofifah melanjutkan, Jawa Timur bisa mencukupi kebutuhan pangan dan mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, surplus beras di Jatim akan terjadi karena sampai semester satu luas panen dihitung asumsi hingga April sebesar 974.189 hektare dengan asumsi produksi beras 3.053.994 ton.

“Jadi berdasarkan prediksi dan hitungan kami, di Jatim akan ada surplus 902.401 ton. Dengan jumlah itu, maka Jatim tidak perlu ada suplai beras impor. Stok beras kita sangat melimpah. Bahkan saat ini tim satgas pangan sedang keliling untuk menyerap padi dan beras produksi panen,” katanya.

Selain itu, berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Januari 2021 sampai April 2021, ketersediaan beras diasumsikan tercukupi, bahkan tren harga beras terjaga stabil. Khofifah menjelaskan, angka ketersedian beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni, dengan luas lahannya 295.118 hektare dan produksi 1.008.779 ton.

“Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester satu adalah 1.911.180 ton,” kata mantan Menteri Sosial itu.

Dengan data tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa warga masyarakat tak perlu khawatir dan cemas, karena stok pangan aman dan dalam kondisi sangat cukup dan surplus. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa prakiraan produksi tidak bergeser seperti yang terjadi pada tahun 2020, bahkan produksi beras di Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun.

“Jadi, saya tegaskan bahwa ketersediaan 2021 kondisi stok sangat aman, tahun 2020 surplus 1,9 juta ton, yang secara tidak langsung menjadi stok atau cadangan,” tuturnya.

Khofifah juga mengimbau masyarakat tidak melakukan spekulasi sehingga berdampak pada gejolak harga di pasaran, sebab dengan kondisi beras Jatim yang surplus maka dipastikan kestabilan harga di pasar juga stabil.(*/Gio)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Banten hingga 18 April 2021.

Penetapan itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.70-Huk/2021 tentang perpanjangan tahap ketujuh PSBB di Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“PSBB dilaksanakan paling lama 30 hari sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19,” ujar Wahidin sebagaimana tertuang dalam beleid tersebut.

Keputusan PSBB diperpanjang lantaran masih ditemukannya kasus penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Banten. Melalui keputusan tersebut, Wahidin mewajibkan pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten untuk melaksanakan penetapan perpanjangan PSBB.

Sementara itu, untuk waktu penetapan pelaksanaan PSBB di kabupaten/ kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. “Waktu dimulai dan lamanya operasional checkpoint (tempat pemeriksaan) di wilayah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten diatur oleh bupati/ wali kota,” lanjutnya.

Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kamis (18/2) mencatat seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Banten, beberapa kabupaten/ kota masih berada dalam zona oranye atau wilayah dengan risiko sedang penyebaran Covid-19, yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang.

Selebihnya, sudah masuk masuk zona kuning atau wilayah dengan risiko rendah penyebaran Covid-19. Yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Banten tercatat mencapai hingga lebih dari 40 ribu kasus. Sekitar 36 ribu di antaranya dinyatakan sembuh, sementara hampir 3 ribu orang masih dirawat, dan sebanyak seribuan orang meninggal dunia.

Sebelumnya diketahui, Wahidin mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.44-Huk/2021 yang memutuskan perpanjangan masa PSBB selama satu bulan mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2021. Perpanjangan itu pun dilakukan lagi hingga satu bulan ke depan setelah melakukan sejumlah evaluasi.(*/Dul)

PEKALONGAN – Sekitar 1.600 warga dari 9.000 warga terdampak banjir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, masih mengungsi di beberapa tempat pengungsian. Hal ini menyusul masih tingginya genangan banjir di beberapa lokasi.

Wakil Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, Rabu (17/2/21), mengatakan, curah hujan yang masih relatif tinggi menyebabkan beberapa wilayah dengan kondisi cekung masih tergenang banjir.

Terkait kedisiplinan pengungsi mematuhi protokol kesehatan, Afzan mengaku ada sekitar 50 persen warga yang mengungsi tak mematuhi protokol kesehatan sehingga pemkot mengajak mereka minimal memakai masker dan menjaga jarak.

“Kami terus mengimbau pengungsi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jumlah tempat dengan warga mengungsi yang tidak seimbang menjadi persoalan adanya ketidakpatuhan mereka mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, untuk mengurangi persebaran Covid-19, pemkot akan melakukan pelacakan (tracing) terhadap para pengungsi agar tidak menimbulkan klaster baru. “Kami akan melakukan pelacakan untuk menghindari pengungsi yang reaktif maupun positif menular pada warga yang lainnya. Yang jelas, kami akan berusaha mengontrol pada pengungsi,” katanya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengatakan, saat ini banjir masih menyisakan dua wilayah kecamatan tergenang banjir yaitu Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Adapun penyebab banjir yang tidak kunjung surut, kata dia, adalah wilayah di dua kecamatan itu kondisi permukaan tanahnya lebih rendah dibanding wilayah lainnya sehingga genangan air sulit surut.

“Selain itu, gelombang tinggi juga menyebabkan rob mengalir ke sungai yang bermuara di wilayah utara dan menambah luberan atau genangan yang ada ke permukiman penduduk,” ucapnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, mendukung pemberlakuan Peraturan Presiden yang salah satunya isinya pemberian sanksi kepada penolak vaksinasi Covid-19. Menurutnya, itu dapat meningkatkan kedisiplinan warga dan mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.

Kewajiban vaksinasi ini menurutnya diberlakukan karena kondisi pandemi yang tengah terjadi. Bukan pada situasi normal.

“Jika kondisinya sedang normal, maka vaksinasi menjadi sebatas pilihan. Tapi di saat penyakitnya menyebabkan pandemi, vaksinasi menjadi kewajiban,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (17/2/21).

Emil menilai, kalau ada yang sudah ditunjuk tapi tidak mau vaksinasi, maka akan membahayakan keselamatan masyarakat dan negara. “Maka kalau ada sanksi dari Peraturan Presiden yang sudah dikeluarkan, saya mendukung, karena itu akan mendisiplinkan dan mempercepat penyelesaian pandemi yang berkelamaan,” katanya.

Emil memandang vaksinasi adalah solusi penyelesaian pandemi Covid-19 selain protokol kesehatan. Jika vaksinasi sudah dijalankan kepada sekitar 70 persen masyarakat, akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Di Jabar, target vaksinasi 36,5 juta orang.

“Tanpa vaksin, apalagi solusinya kan? Diobatan, urang mah teu gering kan. Nah yang sehat ini yang dinaikkan imunitasnya melalui vaksin. Saya sudah disuntik dua kali, contohnya ya dari tahun lalu, karena saya kelinci percobaan dulu, sekarang antibodinya sudah 98 persen,” kata Emil seraya mengatakan tetap tidak boleh takabur dengan melakukan 5M dari mulai masker dan menghindari pergerakan yang tidak perlu.(*/He)

INDRAMAYU – Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Sutatang mengatakan sampai Selasa (16/2) sudah terdapat 2.000 hektare tanaman padi puso akibat tergenang banjir.

“Untuk sementara yang puso ini terdapat 2.000 hektare,” kata Sutatang di Indramayu, Selasa (16/2/21).

Sutatang mengatakan jumlah areal persawahan yang terkena puso akibat bencana banjir itu belum terdata secara keseluruhan, karena sampai saat ini ada beberapa kecamatan belum melaporkan. Dia menjelaskan areal persawahan yang terendam banjir, memang cukup banyak, tetapi ada kategorinya yaitu ringan, sedang, berat dan sampai puso.

“Kalau yang puso ini sudah tidak dapat tertolong, sehingga butuh penanaman ulang,” ujarnya.

Ia melanjutkan untuk daerah yang mengalami puso rerata berada di daerah hilir, karena air merendam cukup lama, sehingga menyebabkan kematian terhadap tanaman padi.

Sementara dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, terdapat 13.677 areal persawahan terdampak banjir yang melanda 21 kecamatan.(*/As)

LEBAK – Masyarakat Baduy Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikawartana mulai 13 Februari hingga 14 Mei 2021 menutup diri dari wisatawan. Pasalnya mereka tengah melaksanakan ritual Kawalu selama tiga bulan.

Selama ritual Kawalu, mereka fokus pada ketenangan dan ketentraman sehingga wisatawan tidak diizinkan berkunjung. Warga Baduy Dalam juga dilarang menggelar perkawinan maupun sunatan anak yang bisa menimbulkan keramaian.

Selama ritual Kawalu, masyarakat Baduy memanjatkan doa dengan diiringi puasa. Mereka memohon agar bangsa Indonesia diberikan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan serta dijauhkan dari marabahaya, termasuk dibebaskan dari penyebaran Covid-19.

“Kami minta wisatawan dapat menghargai keputusan adat yang melarang kawasan Baduy Dalam itu dikunjungi orang luar,” kata tokoh Baduy Dalam, Cibeo Ayah Mursid yang dikutip dari republika.

Penutupan kawasan Baduy Dalam itu berdasarkan keputusan adat Nomor 141.01/13-Ds.Kan-200I/2021, tertanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Kanekes. Pemerintahan desa telah memasang peringatan di pintu gerbang Baduy di Ciboleger agar wisatawan menaati hukum adat.

Tradisi Kawalu warisan nenek moyang sejak turun temurun dan wajib dilaksanakan setiap tahun dan tiga kali selama tiga bulan dengan puasa seharian. Perayaan Kawalu merupakan salah satu tradisi ritual yang dipercaya oleh warga Baduy Dalam. Dalam perayaan Kawalu itu, masyarakat Baduy mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Kami berharap doa itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Tetua adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak Jaro Saija.

Masyarakat Baduy yang tinggal di Pegunungan Kendeng dengan luas 5.100 hektare tersebar di 65 perkampungan. Ada sekitar 11.600 jiwa di sana.

Hingga kini penyebaran Covid-19 di kalangan Baduy belum ditemukan alias nol kasus, sejak pemerintah menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Warga Baduy lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan 5M guna mencegah penularan virus corona.

Lembaga adat setempat mengimbau masyarakat tidak ke luar daerah, terlebih ke daerah zona merah penyebaran Covid-19. “Sampai saat ini warga Baduy masih nol kasus Covid-19,” kata Petugas Medis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Iton Rustandi.

Selama ini aktivitas masyarakat Baduy lebih banyak di rumah dan ladang untuk mengembangkan pertanian. Warga Baduy yang merantau pun diminta untuk pulang dan sebelum masuk pemukiman adat terlebih dahulu menjalani pengecekan kesehatan di puskesmas setempat.(*/Dul)

CIANJUR – Belasan hektar lahan pertanian yang sudah ditanami padi di Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat, mengalami gagal panen. Pasalnya, sebagian besar area pesawahan di wilayah tersebut mengalami pergerakan tanah, sehingga puluhan petani merugi hingga ratusan juta rupiah.

Kepala Desa Rawabelut, Sarip Hidayat saat dihubungi, Rabu (10/2), mengatakan, pergerakan tanah yang terjadi tahun ini, menyebabkan 13 hektar sawah yangbaru ditanami padi mengalami gagal panen. Sebab, kedalaman tanah yang amblas terus bertambah, tercatat hingga saat ini kedalaman pergerakan tanah mencapai tiga meter melanda perkampungan dan pesawahan.

“Kurang lebih 13 hektar, sebagian besar sudah ditanami sejak dua bulan yang lalu, sehingga dapat dipastikan seluruh lahan pertanian mengalami gagal panen karena pergerakan tanah. Setiap panen, lahan seluas itu, dapat menghasilkan belasan ton padi, sehingga kerugian petani mencapai ratusan juta,” katanya.

Lahan pertanian di wilayah tersebut terus berkurang karena tahun 2017, pergerakan tanah yang terjadi menyebabkan 8 hektar sawahmilik petani yang sebagian besar milik warga Kampung Cipari, amblas dengan kedalaman beragam. Kini, tidak dapat lagi digarap dan tahun ini 13 hektar area persawahan mengalami hal yang sama dan terancam tidak dapat lagi digarap.

“Tahun sebelumnya sudah belasan hektar area pesawahan yang beralih fungsi menjadi kebun karena retakan yang terjadi cukup dalam. Sebagian besar lahan pertanian di kampung kami, mengandalkan air tadah hujan, sehingga sulit untuk beralih dari menanam padi ke palawija,” katanya.

Sementara Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, telah menugaskan kepala dinas pertanian, untuk meninjau langsung ke lokasi. Pihaknya segera memberikan bantuan untuk petani yang terdampak pergerakan tanah, berbagai upaya akan dilakukan pihaknya bersama dinas terkait agar pergerakan tanah tidak meluas.

“Kami akan meninjau langsung, apa saja yang dibutuhkan petani agar tetap dapat menggarap lahan pertanian. Namun saat ini tim dari dinas pertanian dan dinas terkait lainnya, tengah mendata apa saja yang dibutuhkan saat ini, termasuk mencari solusi agar pergerakan tanah tidak meluas,” jelasnya.(*/Yan)

YOGYAKARTA – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY melaporkan kasus aktif yang pada 5 Februari 2021 ini mencapai 6.343 kasus. Jumlah ini terus naik sejak 2 Februari lalu.

Pada 2, 3 dan 4 Februari, kasus aktif Covid-19 di DIY sebesar 6.141 kasus, 6.144 kasus dan 6.230 kasus. Sedangkan, suspek Covid-19 di DIY hingga saat ini sudah mencapai 32.416 orang.

“Suspek dalam pemantauan ada 652 orang,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 untuk DIY, Berty Murtiningsih, Jumat (5/2/21).

Selain itu, penambahan kasus baru positif juga terus bertambah dengan 280 kasus baru yang dilaporkan hari ini. Tambahan tersebut menjadikan total kasus positif di DIY sebesar 23.186 kasus.

“Tambahan kasus baru ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1.094 sampel dari 1.044 orang,” jelasnya.

Berty menuturkan, 280 kasus baru tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota se-DIY. Kabupaten Sleman menyumbang tertinggi yaitu 103 kasus baru.

Disusul Kabupaten Bantul sebanyak 98 kasus baru, Kabupaten Kulon Progo menyumbang 49 kasus baru, 25 kasus baru di Kota Yogyakarta dan lima kasus baru lainnya di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan riwayat, sebagian besar kasus baru ini merupakan hasil pelacakan (tracing) kontak kasus.

Berty menyebut, ada 199 kasus baru yang merupakan hasil tracing kontak. Selain itu, 33 kasus baru didapat dari riwayat periksa mandiri, empat kasus baru dari riwayat skrining pekerjaan dan satu kasus baru dari riwayat skrining karyawan kesehatan. “Riwayat 43 kasus baru lainnya belum ada info,” ujar Berty.

Lebih lanjut, Berty juga melaporkan tambahan 165 kasus sembuh pada 5 Februari ini. Tertinggi, kesembuhan tersebut juga disumbang oleh Sleman sebanyak 96 kasus sembuh.

Gunungkidul menyumbang 32 kasus sembuh, Bantul menyumbang 28 kasus sembuh, Kota Yogyakarta menyumbang delapan kasus sembuh dan satu kasus sembuh lainnya disumbang Kuloprogo.

Secara kumulatif, total kesembuhan Covid-19 di DIY sudah mencapai 16.310 kasus sembuh. Persentase kesembuhan tersebut yakni 70,3 persen.

Sementara itu, kematian Covid-19 bertambah dua kasus di DIY. Keduanya merupakan warga Kota Yogyakarta dengan nomor kasus 18.061 dan kasus 22.448.”Sehingga, total kasus meninggal di DIY menjadi 533 kasus,” jelasnya.(*/D Tom)