Nusantara

SUKABUMI – Bencana banjir dan longsor menerjang kawasan selatan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (27/11/2021) malam. Dampaknya kejadian tersebut menghambat akses masuk ke dalam kawasan Geopark Ciletuh.

”Pada Sabtu (27/11) sekita pukul 23.09 WIB terjadi banjir di beberapa titik di Kecamatan Ciemas,” ujar Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Sandra Fitria kepada wartawan, Minggu (28/11/2021). Banjir tersebut terjadi di Kampung Cirangkong dan Kampung Pangrerekan Desa Ciwaru.

Selain itu menerjang Kampung Citamiang Kedusunan Ciawet, Kampung Bantarpanjang, Kampung Nyalindung dan Kampung Mekarsari, semuanya di Desa Mandrajaya. ”Bencana akibat hujan deras yang mengguyur mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik sesuai lokasi kejadian,” kata Sandra.

Sabtu malam hujan masih turun deras, petugasnya akibatnya belum bisa terjun ke lapangan. Mereka siaga di posko bencana Kecamatan Ciemas.

Selain banjir di Kecamatan Ciemas juga terjadi longsor di tiga titik berbeda. Longsor itu di Jalan Puncak Gebang akses jalan provinsi Desa Girimukti, dan longsor turunan Jalan Cimarinjung RT 02 RW 04 akses jalan provinsi Desa Ciemas.

Banjir mengakibatkan jembatan terbawa arus Sungai Cikalong yg menghubungkan Kampung Ciuyuhan RT 02 RW 09 Desa Tamanjaya dengan Kampung Purba RT 02 RW 03 Desa Mekarsakti. Akses jalan provinsi jalur wisata geopark yang menghubungkan Kecamatan Simpenan dan Ciemas longsor sehingga tidak bisa dilalaui kendaraan baik roda dua dan empat.

Saat ini ungkap Sandra, alat berat menuju lokasi kejadi dari URC Bina marga Provinsi Jabar. Di tempat lain bencana banjir juga menerjang Kecamatan Sagaranten pada Sabtu malam.

Banjir tepatnya terjadi di Kampung Cilimus RT 07 RW 04 Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten. Di mana hujan deras yang cukup lama dan mengakibat kan air sungai Cikaso naik ke ruas jalan sehingga kendaraan roda dua dan empat tidak bisa lewat dan arus lalulintas terganggu.

Di samping itu tanaman pertanian yakni sawah terendam sekitar 5 hektare. Sementara warga yang lewat naik perahu karet.(*/Ya)

GARUT – Banjir bandang akibat luapan sungai menerjang dua kecamatan di Kabupaten Garut, Sabtu (27/11). Sejumlah rumah warga di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah terdampak banjir bandang tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Daris Hilman, membenarkan kejadian bencana tersebut. Menurut dia, saat ini BPBD Kabupaten Garut masih melakukan pendataan.

“Benar laporannya terjadi banjir bandang di Sukawening dan Karangtengah. Kami tim dari BPBD sudah berangmat untuk melakukan assessment terkait kerusakan akibat bencana itu,” kata dia saat dikonfirmasi , Sabtu sore.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan awal, setidaknya terdapat tujuh rumah terdampak langsung banjir tersebut. Satu rumah di antaranya terbawa banjir bandang. Namun, diperkirakan total rumah yang terdampak melebihi data itu.

Daris menambahkan, BPBD juga masih melakukan pendataan terkait jumlah jiwa terdampak banjir bandang itu. Namun, pihaknya sudah membawa kebutuhan logistik, seperti makanan, untuk keadaan darurat. “Setidaknya untuk malam ini terpenuhi kebutuhannya. Kami masih akan lakukan assessment untuk merencanakan besok akan seperti apa,” ujar dia.

Daris menyebutkan, berdasarkan laporan awal, tak ada korban jiwa akibat banjir bandang itu. “Mudah-mudahan gak ada korban jiwa,”ungkapnya.(*/Da)

SURABAYA – Perwakilan serikat pekerja mengusulkan upah minimum kota (UMK) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, naik dari Rp4,3 juta menjadi Rp4,7 juta per bulan pada 2022. Perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya menyampaikan usul kenaikan UMK tersebut kepada Wali Kota Surabaya pada Jumat (26/11) kemarin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, dalam pertemuan itu, SPSI Surabaya mengusulkan upah pekerja perusahaan terbuka naik lima persen, upah pekerja perusahaan besar dengan modal dari dalam negeri naik 7,5 persen, dan upah pekerja perusahaan besar dengan modal asing naik sembilan persen dari UMK tahun ini.

Sedangkan upah pekerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah diusulkan disesuaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

“Itu usulan dari teman-teman dewan pengupahan serikat pekerja. Kewenangan UMK sepenuhnya ada di gubernur, kewenangan wali kota/bupati sekadar mengusulkan dan merekomendasikan,” kata Zaini di Surabaya, Sabtu (27/11).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia Surabaya mengusulkan UMK 2022 nilainya sekitar Rp4,3 juta per bulan. Sedangkan, SPSI Surabaya, menurut dia, mengusulkan penetapan upah bulanan sekitar Rp4,3 juta untuk pekerja perusahaan lokal, sekitar Rp4,6 juta untuk pekerja perusahaan terbuka, dan sekitar Rp4,7 juta untuk pekerja perusahaan dengan modal asing. “Insya Allah segera kami kirim usulan ke Gubernur Jatim,” katanya.(*/Gi)

BANDUNG – Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima Program Kartu Prakerja terbanyak secara nasional. Total penerima dari gelombang satu hingga 22 di Jawa Barat mencapai 1.494.509 orang. Angka tersebut disaring dari sebanyak 5.239.146 orang pendaftar.

Kabupaten Garut adalah kabupaten penerima Kartu Prakerja ternamual ke 7 dengan 72.763 orang dari 262.801 orang pendaftar. Umur penerima terbanyak ada di rentang 26 hingga 35 tahun, dengan persentase sebanyak 39 persen. Menyusul di rentang 18 hingga 25 tahun sebanyak 34 persen; 36 hingga 45 tahun 15 persen; 46 hingga 55 tahun 8 persen; dan di atas 55 tahun sebanyak 4 persen.

Data tersebut, terungkap dalam acara temu Alumni Kartu Prakerja yang dilaksanakan di Kampung Sumber Alam, Garut, Jumat (26/11). Kabupaten Garut menjadi Kota/Kabupaten ke-7 penerima terbanyak Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat dan ke-16 di Pulau Jawa.

“Ini luar biasa, program prakerja mantap di Garut,” ujar Bupati Garut Rudi Gunawan menanggapi warganya yang menerima kartu pekerja terbanyak dikutip dari republika.

Menurut Rudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pada upati supaya prakerja dan program-program pemerintah pusat yang lain termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang berguna dalam rangka meningkatkan ekonomi di Garut, itu harus mendapatkan dukungan lanjutan.

Salah satu penerima program Kartu Prakerja di Kabupaten Garut, Nenden Farida Ukus (42 tahun), berharap, program Kartu Prakerja bisa terus dilanjutkan. Agar dapat membantu pedagang lain yang merasakan hal serupa dengannya.

Nenden yang mengikuti program Prakerja gelombang 21 mengatakan, dengan diterimanya ia pada program tersebut, menimbulkan kembali rasa percaya dirinya setelah usahanya gulung tikar akibat pandemi.

Sebelumnya Nenden membuka usaha toko kelontong. Namun, karena situasi pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membuat tokonya sepi, sehingga ia harus mengalihkan bisnisnya dengan berjualan secara daring.

Berbekal latar belakang pendidikan tata boga dan pelatihan mengolah makanan sehat bagi juru masak dan insentif yang ia dapat dari Prakerja, Nenden pun berani mencoba untuk berjualan bolu dan kolak. “Saya mendapat ilmu bagaimana mengolah makanan secara higienis dan kualitas gizi terjaga. Pemasaran usaha kulinernya saya lakukan secara daring melalui Facebook dan WhatsApp,” ungkapnya.(*/He)

SURABAYA – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Hadi Sulistyo mengungkapkan, ada sekitar 268,95 hektar lahan padi yang terdampak bencana sepanjang 1 Oktober hingga 15 November 2021. Adapun luas lahan yang mengalami puso sekitar 0,1 hektar. Memasuki musim penghujan, memang beberapa daerah di Jatim mulai dilanda bencana banjir.

Hadi merinci, luas lahan padi yang terdampak bencana di Jatim antara lain di Gresik dengan luasan sekitar 101 hektar. Kemudian Jember 75 hektar, Lumajang 59,5 hektar, Lamongan 20 hektar, Pacitan 13,20 hektar, dan Malang 0,25 hektar.

Selain padi, tanaman lain yang terdampak bencana di Jatim di antaranya adalah jagung. Untuk tanaman jagung, lanjut Hadi, luas lahan terkena banjir sekitar 1230,20 hektar dan puso 25 hektar. Secara kumulatif pada musim tanam 2021/2022 (1 Oktober hingga 15 November) yang terkena bencana 1311,20 hektar dan puso 40 hektare.

“Untuk rinciannya Kabupaten Tulungagung terkena 1.023 hektar, Kabupaten Lumajang 80 hektar dan puso 25 hektar, dan Kabupaten Jember 127,20 hektare” ujarnya, Selasa (23/11).

Selain itu, lanjut Hadi, ada juga lahan kacang tanah sekitar 15 hektar yang terdampak bencana banjir, dan kacang hijau 9 hektar di Tulungagung. Hadi menyarankan agar petani memiliki asuransi usaha tani padi (AUTP) dan mengikuti program bantuan benih gratis bagi yang telah mengalami gagal panen. Meskipun, kata dia, sejauh ini AUTP baru mengakomodir komoditas padi.

“Untuk tanaman padi apabila kerusakan tanaman lebih dari 70 persen, maka sudah bisa diusulkan klaim asuransi dengan rekomendasi dari Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)” jelasnya.(*/Gi)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan ada 19 desa masuk kategori risiko tinggi bencana alam, 3.500 desa masuk kategori risiko sedang. Mayoritas desa rawan bencana hidrologi ada di wilayah Jabar selatan khususnya Kabupaten Bogor.

“Mayoritas ada di Jabar selatan yaitu Kabupaten Bogor maka kita perlu atensi yang lebih maksimal,” kata Ridwan Kamil, Selasa (23/11/2021).

Dia meminta BPBD mengawasi 19 desa tersebut sekaligus mengingatkan warga yang kediamannya di kawasan bantaran sungai dan perbukitan selalu waspada di musim hujan ekstrem yang diprediksi berlangsung sampai Januari 2022.

Dalam upaya antisipasi, Ridwan Kamil menekankan petugas BPBD melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengujian peringatan dini, penyiapan pasokan kebutuhan dasar (logistik), penyuluhan pelatihan tanggap darurat, penyiapan lokasi, akurasi sistem data digital, dan penyiapan sarana.

Sejumlah peralatan baru bahkan sudah disiapkan di sejumlah titik rawan bencana. Kodam III/Siliwangi pun berkolaborasi menyiapkan dapur umum sekaligus memanfaatkan alat pengubah air kotor menjadi air siap minum.

Berdasarkan catatannya, setiap tahun tercatat 1.500 sampai 2.000 laporan kebencanaan terjadi khususnya banjir di wilayah utara dan longsor di selatan. Bahkan sejak Oktober hingga sekarang sudah terjadi 500 bencana banjir dan longsor.

“Itulah kenapa dari Oktober kita sudah tetapkan siaga 1 karena sudah lebih dari 500 bencana, kalau dari Januari sudah lebih dari 1.000. Semoga jumlahnya makin sedikit sehingga kita bisa fokus membangun Jabar lebih baik,” tuntasnya.(*/He)

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mendapatkan tambahan kuota realokasi pupuk bersubsidi menjelang akhir tahun berdasarkan kepada Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

“Untuk jenis urea mendapat tambahan sebanyak 300 ton, ZA sebanyak 1.108 ton, SP-36 sebanyak 1.130 ton dan organik cair sebanyak 1.327,73 liter,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno, Senin (22/11/2021).

Selain itu, lanjut dia, juga ada pengurangan pupuk bersubsidi untuk jenis NPK sebanyak 1.352 ton dan organik padat sebanyak 753 ton. “Dengan demikian, kuota pupuk bersubsidi setelah perubahan untuk jenis urea sebanyak 35.735 ton, ZA sebanyak 17.568 ton, SP-36 sebanyak 5.244 ton, NPK sebanyak 15.692 ton, organik padat sebanyak 3.598 ton dan organik cair sebanyak 14.494 liter,” tuturnya.

Ia mengatakan, tambahan pupuk urea, SP-36 dan ZA itu dilakukan melalui usulan dan permintaan tambahan sesuai dengan e-RDKK, tapi faktanya tetap yang disetujui masih dibawah e-RDKK. “Setelah mendapatkan tambahan realokasi pupuk bersubsidi, kami kemudian melakukan realokasi pupuk bersubsidi ini kepada semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” kata Bambang.

Realokasi pupuk bersubsidi untuk 24 kecamatan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Nomor 521/43/426.119/2021 Tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Probolinggo tanggal 5 Nopember 2021. “Pertimbangannya, realokasi tidak boleh melebihi dari jumlah usulan e-RDKK setiap kecamatan. Apabila serapannya sudah hampir maksimal, maka minimal sama dengan e-RDKK,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pupuk bersubsidi itu diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Sebab pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pemilik lahan maksimal dua hektare serta sudah masuk dalam sistem e-RDKK dan kelompok tani.

“Apabila tidak masuk ke dalam kelompok tani dan e-RDKK maka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi untuk tahun 2021. Oleh karena itu tahun depan diharapkan bergabung dalam kelompok tani dan masuk dalam sistem e-RDKK,” kata Bambang.

Ia berharap petani melakukan pemupukan berimbang dan lengkap mulai urea, SP-36, ZA, NPK dan organik sehingga produksi dan produktivitas tanaman meningkat. Ia juga berharap petani melakukan pemupukan sesuai dengan anjuran. “Banyak-banyaklah mulai menggunakan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan kepada pupuk pabrikan,” paparnya.(*/Gi)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, mempromosikan produk aneka kerajinan masyarakat Badui di Plaza Komoditi, Mandala, Rangkasbitung. “Kami mempromosikan kerajinan masyarakat Badui untuk membantu pendapatan ekonomi mereka,” kata Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waset di Lebak, Senin (22/11/2021).

Pemerintah daerah (Pemda), lanjut dia, hingga kini terus membina dan membantu promosi pelaku ekonomi masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, agar produk masyarakat adat yang tinggal di Kaki Gunung Kendeng itu memiliki kualitas yang baik sehingga bisa bersaing di pasar.

Saat ini, kata dia, pelaku ekonomi masyarakat Badui yang jumlahnya sekitar 600 perajin kembali tumbuh setelah kasus Covid-19 menurun drastis.

Produk aneka kerajinan masyarakat Badui di antaranya kain tenun, pakaian kampret, tas koja, madu, pernah-pernik, dan golok. Harga produk kerajinan Badui di Plaza Komoditi Rangkasbitung bervariasi mulai Rp 25 ribu hingga Rp 750 ribu. Pemerintah daerah, kata dia, juga membantu legalitas hukum produk masyarakat Badui, seperti madu dengan tercatat dari BPOM, sertifikasi halal, dan perizinan usaha rumah tangga yang diterbitkan pemerintah daerah serta memiliki barcode.

Legalitas hukum itu, lanjut dia, di antaranya menyatakan madu Badui murni alami dan tidak menggunakan zat berbahaya maupun kimia. “Kami berharap penjualan produk aneka kerajinan Badui yang ditampung di Plaza Komoditi kembali normal,” katanya.

Sementara itu Kubil (45) seorang perajin Badui mengaku saat ini permintaan konsumen cenderung meningkat. Omzetnya kini naik dari sebelumnya Rp 1 juta, kini bisa mencapai Rp 20 juta/bulan. “Meningkatnya omzet itu setelah Bapak Presiden Joko Widodo memakai busana masyarakat Badui,”katanya.(*/Du)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, mempromosikan produk aneka kerajinan masyarakat Badui di Plaza Komoditi, Mandala, Rangkasbitung. “Kami mempromosikan kerajinan masyarakat Badui untuk membantu pendapatan ekonomi mereka,” kata Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waset di Lebak, Senin (22/11/2021).

Pemerintah daerah (Pemda), lanjut dia, hingga kini terus membina dan membantu promosi pelaku ekonomi masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, agar produk masyarakat adat yang tinggal di Kaki Gunung Kendeng itu memiliki kualitas yang baik sehingga bisa bersaing di pasar.

Saat ini, kata dia, pelaku ekonomi masyarakat Badui yang jumlahnya sekitar 600 perajin kembali tumbuh setelah kasus Covid-19 menurun drastis.

Produk aneka kerajinan masyarakat Badui di antaranya kain tenun, pakaian kampret, tas koja, madu, pernah-pernik, dan golok. Harga produk kerajinan Badui di Plaza Komoditi Rangkasbitung bervariasi mulai Rp 25 ribu hingga Rp 750 ribu. Pemerintah daerah, kata dia, juga membantu legalitas hukum produk masyarakat Badui, seperti madu dengan tercatat dari BPOM, sertifikasi halal, dan perizinan usaha rumah tangga yang diterbitkan pemerintah daerah serta memiliki barcode.

Legalitas hukum itu, lanjut dia, di antaranya menyatakan madu Badui murni alami dan tidak menggunakan zat berbahaya maupun kimia. “Kami berharap penjualan produk aneka kerajinan Badui yang ditampung di Plaza Komoditi kembali normal,” katanya.

Sementara itu Kubil (45) seorang perajin Badui mengaku saat ini permintaan konsumen cenderung meningkat. Omzetnya kini naik dari sebelumnya Rp 1 juta, kini bisa mencapai Rp 20 juta/bulan. “Meningkatnya omzet itu setelah Bapak Presiden Joko Widodo memakai busana masyarakat Badui,”katanya.(*/Du)

LAMPUNG UTARA – Kapolres Lampung Utara, AKBP Kuniawan Ismail menegaskan bakal menindak tegas ulah para preman yang meresahkan masyarakat.

Ini menyusul adanya laporan adanya sekelompok preman yang mengintimidasi dan mengancam buruh proyek yang sedang mengerjakan pembangunan jalan di Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara.

“Kami akan tindak tegas aksi premanisme. Dihimbau masyarakat tidak perlu takut karena polisi akan menjamin semua keamanan dan akan hadir dalam memberikan Kambtimas. Ini pun sesuai instruksi Pak Kapolri,” ujar Kapolres saat meninjau lokasi proyek yang mendapat ancaman preman, Sabtu (20/11/2021).

Kurniawan mengatakan terkait insiden gangguan preman di pembangunan ruas jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Utara- Kabupaten Waykanan, pihaknya siap mengawal dan menjamin keamanan di lokasi tersebut. Perkara yang dilaporkan atas kejadian beberapa waktu lalu, kini tengah diproses.

Pihaknya menjamin keamanan kepada para pekerja dan meminta untuk bisa beraktivitas kembali melanjutkan pembangunan proyek pemerintah itu.

Untuk diketahui, Proyek pembangunan jalan penghubung Kabupaten Lampung Utara-Waykanan, tepatnya di simpang SD Kecamatan Muara Sungkai Lampung Utara, terpaksa dihentikan sementara.

Pasalnya, para pekerja proyek dengan anggaran Rp 900 juta lebih itu mendapat ancaman dari sekelompok orang tak dikenal. Padahal, proyek tersebut baru dikerjakan sekitar 30 persen dari target penyelesaian selama 90 hari kerja.

Karena takut atas ancaman tersebut, para pekerja meninggalkan lokasi. Alat berat yang berada ditempat itupun dibawa kembali.

Ketakutan dan trauma dengan ancaman itu, Asy Sadis Al Mushofa salah satu pekerja kemudian melapor ke Polres Lampung Utara, Rabu (17/11/2021).
Asy menceritakan, peristiwa berawal dari anggota DPRD Lampung Utara berinisial JB melintas dan menegur para tukang yang sedang bekerja.

“Kerja yang baik ya. Kalau tidak, sekali telepon langsung kumpul orang disini,” kata Asy menirukan ucapan JB yang saat itu langsung meninggalkan lokasi dikuti dari sindonews.

Tak lama berselang, datang empat orang tak dikenal mendatangi pekerja dan mengacam dengan senjata tajam untuk membubarkan proyek tersebut. “Bila masih dilanjutkan dia tak segan segan untuk megacak-acak proyek itu. Karena membawa badik, kami takut,” kata Asy.

Dia tidak tahu motif dari pembubaran proyek yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut. Baca: Sekelompok Preman Ancam Pekerja, Proyek Jalan di Lampung Utara Terhenti.

Sementara itu JB, Anggota DPRD Lampung Utara ketika dikonfirmasi membantah hal itu. Menurut dia apa yang disebutkan oleh pekerja proyek itu tidak benar. JB hanya menceritakan saat ia melintas di jalan tersebut, kendaraan pekerja menghadang jalan. Kemudian ia menegur.

“Tidak mungkinlah saya melakukan hal itu. Saya ketua komisi yang mengadakan pembangunan itu. Dan tidak ada yang mau membubarkan proyek itu. Jadi apa yang disangkakan itu tidak benar,” kata JB melalui sambungan telepon. Baca Juga: Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Blitar dan Malang, BPBD Sebut Belum Terima Laporan Kerusakan.(*/Kri)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 Jawa Barat yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. “Kenaikan dibandingkan dengan upah minimum 2021 sebesar 1,72 persen,” kata dia, dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 20 November 2021.

Penetapan UMP 2022 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 tahun 2021. Formula penghitungan upah minimum tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Perhitungannya adalah tentu saja melalui formula yang telah dicantumkan di dalam PP 36/2021, jadi di sana ada batas atas dan ada batas bawah. Kemudian kita juga mempertimbangkan indikator lainnya termasuk upah minimum tahun berjalan,” kata Setiawan.

Penghitungan batas atas dalam PP 36 tersebut berdasarkan rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan Rp 1.372.659, lalu rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3,34, serta rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. Dengan formula penghitungan dalam PP tersebut diperoleh batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32.

Nilai batas atas tersebut masih di atas UMP Jawa Barat sehingga penghitungan UMP 2022 dilakukan penyesuaian mengikuti formula yang terdapat dalam PP 36. UMP Jawa Barat tahun 2021 Rp 1.810.351,36.

Setiawan mengatakan tidak ada lagi penangguhan dalam pelaksanaan upah minimum seperti aturan pengupahan sebelumnya. “Di dalam PP 36 tahun 2021 cukup tegas, dan sangat tegas, dan secara eksplisit bahwa seluruh perusahaan tidak dapat untuk menangguhkan, dan itu ada konsekuensi dan sanksi yang bisa diterima,” kata dia.

Ia menambahkan pemerintah provinsi memahami tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah. Tapi kondisi perekonomian saat ini masih belum pulih dari imbas pandemi Covid-19. “Perlu sama-sama kita pahami adalah saat ini kita mengalami situasi perekonomian yang cukup sulit dengan adanya pandemi, bahwa kita melihat dari pertumbuhan ekonomi kita pun cenderung menurun,” kata dia.

Setiawan mengatakan, kenaikan upah minimum yang ditetapkan saat ini diharapkan menjadi solusi bersama. “Ini adalah salah satu kebijakan bagaimana kita mendapatkan win-win solutions. Jadi kita masih tetap bisa bekerja, begitu juga pengusaha. Jadi jangan sampai bahwa kita semangat untuk terus meningkatkan upah minimum, tetapi pada kenyataannya banyak industri atau pabrik yang tutup, karena memang tidak kuat lagi,” kata dia.

Dari keterangan tertulis, besaran UMP 2022 Jawa Barat berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat tanggal 16 November 2021. Dalam Rapat Pleno tanggal 15 November 2021 bahwa rekomendasi UMP unsur serikat pekerja tidak hadir. Rapat dilanjutkan tanggal 16 November 2021 dengan diikuti unsur pengusaha dan pemerintah dengan menetapkan batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32 dan batas bawah Rp 1.770.007,66 atau 50 persen batas atas.(*/He)