Nusantara

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mendapatkan tambahan kuota realokasi pupuk bersubsidi menjelang akhir tahun berdasarkan kepada Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

“Untuk jenis urea mendapat tambahan sebanyak 300 ton, ZA sebanyak 1.108 ton, SP-36 sebanyak 1.130 ton dan organik cair sebanyak 1.327,73 liter,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno, Senin (22/11/2021).

Selain itu, lanjut dia, juga ada pengurangan pupuk bersubsidi untuk jenis NPK sebanyak 1.352 ton dan organik padat sebanyak 753 ton. “Dengan demikian, kuota pupuk bersubsidi setelah perubahan untuk jenis urea sebanyak 35.735 ton, ZA sebanyak 17.568 ton, SP-36 sebanyak 5.244 ton, NPK sebanyak 15.692 ton, organik padat sebanyak 3.598 ton dan organik cair sebanyak 14.494 liter,” tuturnya.

Ia mengatakan, tambahan pupuk urea, SP-36 dan ZA itu dilakukan melalui usulan dan permintaan tambahan sesuai dengan e-RDKK, tapi faktanya tetap yang disetujui masih dibawah e-RDKK. “Setelah mendapatkan tambahan realokasi pupuk bersubsidi, kami kemudian melakukan realokasi pupuk bersubsidi ini kepada semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” kata Bambang.

Realokasi pupuk bersubsidi untuk 24 kecamatan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Nomor 521/43/426.119/2021 Tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Probolinggo tanggal 5 Nopember 2021. “Pertimbangannya, realokasi tidak boleh melebihi dari jumlah usulan e-RDKK setiap kecamatan. Apabila serapannya sudah hampir maksimal, maka minimal sama dengan e-RDKK,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pupuk bersubsidi itu diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Sebab pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pemilik lahan maksimal dua hektare serta sudah masuk dalam sistem e-RDKK dan kelompok tani.

“Apabila tidak masuk ke dalam kelompok tani dan e-RDKK maka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi untuk tahun 2021. Oleh karena itu tahun depan diharapkan bergabung dalam kelompok tani dan masuk dalam sistem e-RDKK,” kata Bambang.

Ia berharap petani melakukan pemupukan berimbang dan lengkap mulai urea, SP-36, ZA, NPK dan organik sehingga produksi dan produktivitas tanaman meningkat. Ia juga berharap petani melakukan pemupukan sesuai dengan anjuran. “Banyak-banyaklah mulai menggunakan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan kepada pupuk pabrikan,” paparnya.(*/Gi)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, mempromosikan produk aneka kerajinan masyarakat Badui di Plaza Komoditi, Mandala, Rangkasbitung. “Kami mempromosikan kerajinan masyarakat Badui untuk membantu pendapatan ekonomi mereka,” kata Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waset di Lebak, Senin (22/11/2021).

Pemerintah daerah (Pemda), lanjut dia, hingga kini terus membina dan membantu promosi pelaku ekonomi masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, agar produk masyarakat adat yang tinggal di Kaki Gunung Kendeng itu memiliki kualitas yang baik sehingga bisa bersaing di pasar.

Saat ini, kata dia, pelaku ekonomi masyarakat Badui yang jumlahnya sekitar 600 perajin kembali tumbuh setelah kasus Covid-19 menurun drastis.

Produk aneka kerajinan masyarakat Badui di antaranya kain tenun, pakaian kampret, tas koja, madu, pernah-pernik, dan golok. Harga produk kerajinan Badui di Plaza Komoditi Rangkasbitung bervariasi mulai Rp 25 ribu hingga Rp 750 ribu. Pemerintah daerah, kata dia, juga membantu legalitas hukum produk masyarakat Badui, seperti madu dengan tercatat dari BPOM, sertifikasi halal, dan perizinan usaha rumah tangga yang diterbitkan pemerintah daerah serta memiliki barcode.

Legalitas hukum itu, lanjut dia, di antaranya menyatakan madu Badui murni alami dan tidak menggunakan zat berbahaya maupun kimia. “Kami berharap penjualan produk aneka kerajinan Badui yang ditampung di Plaza Komoditi kembali normal,” katanya.

Sementara itu Kubil (45) seorang perajin Badui mengaku saat ini permintaan konsumen cenderung meningkat. Omzetnya kini naik dari sebelumnya Rp 1 juta, kini bisa mencapai Rp 20 juta/bulan. “Meningkatnya omzet itu setelah Bapak Presiden Joko Widodo memakai busana masyarakat Badui,”katanya.(*/Du)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, mempromosikan produk aneka kerajinan masyarakat Badui di Plaza Komoditi, Mandala, Rangkasbitung. “Kami mempromosikan kerajinan masyarakat Badui untuk membantu pendapatan ekonomi mereka,” kata Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waset di Lebak, Senin (22/11/2021).

Pemerintah daerah (Pemda), lanjut dia, hingga kini terus membina dan membantu promosi pelaku ekonomi masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, agar produk masyarakat adat yang tinggal di Kaki Gunung Kendeng itu memiliki kualitas yang baik sehingga bisa bersaing di pasar.

Saat ini, kata dia, pelaku ekonomi masyarakat Badui yang jumlahnya sekitar 600 perajin kembali tumbuh setelah kasus Covid-19 menurun drastis.

Produk aneka kerajinan masyarakat Badui di antaranya kain tenun, pakaian kampret, tas koja, madu, pernah-pernik, dan golok. Harga produk kerajinan Badui di Plaza Komoditi Rangkasbitung bervariasi mulai Rp 25 ribu hingga Rp 750 ribu. Pemerintah daerah, kata dia, juga membantu legalitas hukum produk masyarakat Badui, seperti madu dengan tercatat dari BPOM, sertifikasi halal, dan perizinan usaha rumah tangga yang diterbitkan pemerintah daerah serta memiliki barcode.

Legalitas hukum itu, lanjut dia, di antaranya menyatakan madu Badui murni alami dan tidak menggunakan zat berbahaya maupun kimia. “Kami berharap penjualan produk aneka kerajinan Badui yang ditampung di Plaza Komoditi kembali normal,” katanya.

Sementara itu Kubil (45) seorang perajin Badui mengaku saat ini permintaan konsumen cenderung meningkat. Omzetnya kini naik dari sebelumnya Rp 1 juta, kini bisa mencapai Rp 20 juta/bulan. “Meningkatnya omzet itu setelah Bapak Presiden Joko Widodo memakai busana masyarakat Badui,”katanya.(*/Du)

LAMPUNG UTARA – Kapolres Lampung Utara, AKBP Kuniawan Ismail menegaskan bakal menindak tegas ulah para preman yang meresahkan masyarakat.

Ini menyusul adanya laporan adanya sekelompok preman yang mengintimidasi dan mengancam buruh proyek yang sedang mengerjakan pembangunan jalan di Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara.

“Kami akan tindak tegas aksi premanisme. Dihimbau masyarakat tidak perlu takut karena polisi akan menjamin semua keamanan dan akan hadir dalam memberikan Kambtimas. Ini pun sesuai instruksi Pak Kapolri,” ujar Kapolres saat meninjau lokasi proyek yang mendapat ancaman preman, Sabtu (20/11/2021).

Kurniawan mengatakan terkait insiden gangguan preman di pembangunan ruas jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Utara- Kabupaten Waykanan, pihaknya siap mengawal dan menjamin keamanan di lokasi tersebut. Perkara yang dilaporkan atas kejadian beberapa waktu lalu, kini tengah diproses.

Pihaknya menjamin keamanan kepada para pekerja dan meminta untuk bisa beraktivitas kembali melanjutkan pembangunan proyek pemerintah itu.

Untuk diketahui, Proyek pembangunan jalan penghubung Kabupaten Lampung Utara-Waykanan, tepatnya di simpang SD Kecamatan Muara Sungkai Lampung Utara, terpaksa dihentikan sementara.

Pasalnya, para pekerja proyek dengan anggaran Rp 900 juta lebih itu mendapat ancaman dari sekelompok orang tak dikenal. Padahal, proyek tersebut baru dikerjakan sekitar 30 persen dari target penyelesaian selama 90 hari kerja.

Karena takut atas ancaman tersebut, para pekerja meninggalkan lokasi. Alat berat yang berada ditempat itupun dibawa kembali.

Ketakutan dan trauma dengan ancaman itu, Asy Sadis Al Mushofa salah satu pekerja kemudian melapor ke Polres Lampung Utara, Rabu (17/11/2021).
Asy menceritakan, peristiwa berawal dari anggota DPRD Lampung Utara berinisial JB melintas dan menegur para tukang yang sedang bekerja.

“Kerja yang baik ya. Kalau tidak, sekali telepon langsung kumpul orang disini,” kata Asy menirukan ucapan JB yang saat itu langsung meninggalkan lokasi dikuti dari sindonews.

Tak lama berselang, datang empat orang tak dikenal mendatangi pekerja dan mengacam dengan senjata tajam untuk membubarkan proyek tersebut. “Bila masih dilanjutkan dia tak segan segan untuk megacak-acak proyek itu. Karena membawa badik, kami takut,” kata Asy.

Dia tidak tahu motif dari pembubaran proyek yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut. Baca: Sekelompok Preman Ancam Pekerja, Proyek Jalan di Lampung Utara Terhenti.

Sementara itu JB, Anggota DPRD Lampung Utara ketika dikonfirmasi membantah hal itu. Menurut dia apa yang disebutkan oleh pekerja proyek itu tidak benar. JB hanya menceritakan saat ia melintas di jalan tersebut, kendaraan pekerja menghadang jalan. Kemudian ia menegur.

“Tidak mungkinlah saya melakukan hal itu. Saya ketua komisi yang mengadakan pembangunan itu. Dan tidak ada yang mau membubarkan proyek itu. Jadi apa yang disangkakan itu tidak benar,” kata JB melalui sambungan telepon. Baca Juga: Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Blitar dan Malang, BPBD Sebut Belum Terima Laporan Kerusakan.(*/Kri)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 Jawa Barat yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. “Kenaikan dibandingkan dengan upah minimum 2021 sebesar 1,72 persen,” kata dia, dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 20 November 2021.

Penetapan UMP 2022 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 tahun 2021. Formula penghitungan upah minimum tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Perhitungannya adalah tentu saja melalui formula yang telah dicantumkan di dalam PP 36/2021, jadi di sana ada batas atas dan ada batas bawah. Kemudian kita juga mempertimbangkan indikator lainnya termasuk upah minimum tahun berjalan,” kata Setiawan.

Penghitungan batas atas dalam PP 36 tersebut berdasarkan rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan Rp 1.372.659, lalu rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3,34, serta rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. Dengan formula penghitungan dalam PP tersebut diperoleh batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32.

Nilai batas atas tersebut masih di atas UMP Jawa Barat sehingga penghitungan UMP 2022 dilakukan penyesuaian mengikuti formula yang terdapat dalam PP 36. UMP Jawa Barat tahun 2021 Rp 1.810.351,36.

Setiawan mengatakan tidak ada lagi penangguhan dalam pelaksanaan upah minimum seperti aturan pengupahan sebelumnya. “Di dalam PP 36 tahun 2021 cukup tegas, dan sangat tegas, dan secara eksplisit bahwa seluruh perusahaan tidak dapat untuk menangguhkan, dan itu ada konsekuensi dan sanksi yang bisa diterima,” kata dia.

Ia menambahkan pemerintah provinsi memahami tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah. Tapi kondisi perekonomian saat ini masih belum pulih dari imbas pandemi Covid-19. “Perlu sama-sama kita pahami adalah saat ini kita mengalami situasi perekonomian yang cukup sulit dengan adanya pandemi, bahwa kita melihat dari pertumbuhan ekonomi kita pun cenderung menurun,” kata dia.

Setiawan mengatakan, kenaikan upah minimum yang ditetapkan saat ini diharapkan menjadi solusi bersama. “Ini adalah salah satu kebijakan bagaimana kita mendapatkan win-win solutions. Jadi kita masih tetap bisa bekerja, begitu juga pengusaha. Jadi jangan sampai bahwa kita semangat untuk terus meningkatkan upah minimum, tetapi pada kenyataannya banyak industri atau pabrik yang tutup, karena memang tidak kuat lagi,” kata dia.

Dari keterangan tertulis, besaran UMP 2022 Jawa Barat berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat tanggal 16 November 2021. Dalam Rapat Pleno tanggal 15 November 2021 bahwa rekomendasi UMP unsur serikat pekerja tidak hadir. Rapat dilanjutkan tanggal 16 November 2021 dengan diikuti unsur pengusaha dan pemerintah dengan menetapkan batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32 dan batas bawah Rp 1.770.007,66 atau 50 persen batas atas.(*/He)

SERANG – Dukungan terhadap pembongkaran tempat hiburan malam (THM) di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang terus mengalir. Bahkan ratusan massa dari unsur ulama, organisasi masyarakat, dan jawara menyatakan dukungan di hadapan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPRD Kabupaten Serang.

Mereka tergabung dalam Masyarakat Banten Bersatu (MBB) yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Serang, tetapi juga Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. “Kami hadir untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Serang, melanjutkan perang terhadap kemaksiatan, membongkar tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Selatan,” kata Koordinator MBB Eddy Oktana di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (19/11).

Dengan penuh emosi, Eddy menegaskan, semua yang hadir siap berjihad untuk melawan oknum-oknum yang melawan pembongkaran THM. Perlawanan para oknum yang mendukung kemaksiatan, menurutnya, telah memicu emosi para ulama, ormas, dan pendekar Banten di Banten.

“Maka kami turun untuk memberikan dukungan. Bahkan kami siap mengawal proses pembongkaran tempat hiburan malam. Jika ada yang menghalangi, kami siap paling depan,” tegasnya.

Pertemuan di Gedung DPRD tersebut diwarnai gemuruh takbir dari ratusan massa yang hadir. “Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar,” berulangkali menggema di ruangan. Menurut Eddy, tindakan oknum yang menghalangi pembongkaran THM adalah bentuk merendahkan marwah pemda, sekaligus melawan para ulama. “Di mana pun, kemaksiatan harus kita lawan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menerima petisi yang disampaikan MBB. Berisi surat pernyataan mendukung dan siap mengawal Pemkab Serang dalam proses pembongkaran THM.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan para ulama, ormas, dan pendekar Banten dalam proses penegakkan peraturan daerah (perda) dalam memberantas penyakit masyarakat. “Kami akan melanjutkan proses pembongkaran tempat hiburan malam karena telah meresahkan masyarakat. Sekaligus ini adalah bentuk penegakkan peraturan daerah,” ujarnya.
Tatu menegaskan, telah terjadi pelanggaran terhadap tiga peraturan daerah (perda). Yakni Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas, Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

Menurutntya, Pemkab Serang tidak pernah mengeluarkan izin tempat hiburan malam. Bahkan Satpol PP Kabupaten Serang telah melakukan 11 tahapan, tetapi pengusaha THM tetap membandel. “Sekarang kami pada tahap penegakkan. Tidak ada tawar menawar, pembongkaran akan terus kami lakukan,”katanya.(*/Du)

BANJARNEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara menginformasikan bahwa empat orang meninggal dunia dalam peristiwa tebing longsor di Desa Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. “Empat orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka dalam kejadian tebing longsor di Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara Andri Sulistyo ketika dihubungi dari Purwokerto, Sabtu (20/11).

Dia menjelaskan, pada jumat (19/11) malam hari, tebing dengan ketinggian sekitar 25 meter dengan kemiringan sangat terjal, yakni sekitar 70 derajat, mengalami longsor dan menimpa dua rumah warga. Saat kejadian tidak dalam kondisi hujan, karena hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang terjadi sebelumnya, yakni pada siang hingga sore hari atau beberapa jam sebelum kejadian.

Akibat kejadian tersebut, kata dia, dua rumah warga mengalami rusak berat dan akses jalan yang menghubungkan Pagentan – Pejawaran ditutup untuk sementara waktu. Dia menambahkan, setelah operasi pencarian yang dimulai sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, seluruh korban telah ditemukan dan dievakuasi.

“Operasi pencarian oleh tim gabungan dilakukan selama enam jam, menggunakan alat cangkul dan alat berat, lebih dari 100 personel membantu proses pencarian dan pada saat ini seluruh korban meninggal dan juga korban luka telah ditemukan serta sudah dievakuasi,” katanya.

Dia menambahkan bahwa operasi pencarian telah dihentikan pada pukul 05.00 WIB dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan puing-puing atau material longsoran. “Setelah material longsoran dibersihkan dari badan jalan, maka nantinya akses jalan akan kembali dibuka,” kata Andri.

Sementara itu dia menginformasikan bahwa korban luka, yakni PO (7 tahun), pada saat ini tengah dirawat di Puskesmas 1 Pagentan. Sementara itu, dia juga menginformasikan bahwa empat korban meninggal dunia karena tertimbun material saat terjadi tebing longsor adalah B (14 tahun), F (11 tahun), A (seorang bidan) dan P (38 tahun).

Terkait kejadian itu, pihaknya kembali mengingatkan seluruh masyarakat di wilayah Banjarnegara untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana tanah longsor menyusul peningkatan curah hujan beberapa hari terakhir. “Mengingat beberapa hari ini intensitas hujan sangat tinggi, kami mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada. Bagi yang tinggal di lokasi rawan longsor agar segera mengungsi jika turun hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama,” katanya.

Andri menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi waktu yang cukup lama dikhawatirkan akan meningkatkan potensi longsor, terlebih lagi di wilayah rawan, seperti di lereng perbukitan.(antara/To)

LEBAK – Dosen Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Latansa Mashiro Rangkasbitung Encep Haerudin menyatakan pengoperasian sesi 1 ruas Jalan Tol Rangkasbitung-Serang sepanjang 26,5 kilometer dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan tol tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami optimistis ekonomi daerah akan menjadi lebih baik dengan pengoperasian Jalan Tol Rangkasbitung-Serang itu, ” kata Encep Haerudin, Selasa (16/11). Pengoperasian Jalan Tol Rangkasbitung-Serang yang diresmikan Presiden Joko Widodo tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini pembangunan Kabupaten Lebak masih tertinggal jauh dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Banten.

Wilayah Kabupaten Lebak sebenarnya sangat strategis karena lokasinya tidak jauh dengan Ibu Kota Negara. Selain itu juga potensi kekayaan alam melimpah dari hasil laut, pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi kekayaan alam itu namun belum maksimal untuk digali dan memberikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Karena itu, kemungkinan besar pengembangan industri dan pemukiman baru menjadi pilihan bagi investor dari Jakarta. Mereka akan menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak karena ditopang kemudahan akses lalu lintas jalan tol.

Pengoperasian Jalan Tol Rangkasbitung-Serang terkoneksi dengan daerah Jakarta, Bogor Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) juga Bandung serta Sukabumi. “Kami optimistis Lebak akan dibanjiri investasi, sehingga mengalami kemajuan daerah,” kata Encep.

Para pelaku usaha di Kabupaten Lebak kini bisa cepat menjual hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu juga lokasi-lokasi destinasi wisata akan banyak dikunjungi wisatawan usai pengoperasian jalan tol tersebut. Sebab, jarak tempuh Jakarta-Rangkasbitung Kabupaten Lebak lebih cepat hingga 1,5 jam dari Jakarta.

“Saya kira jalan tol itu dapat mempermudah pemasaran juga menekan biaya transportasi, ” katanya. Menurut dia, saat ini, intervensi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan proses perizinan terhadap investor.

Selain itu juga aparat daerah bekerja secara jujur dan tidak melakukan perbuatan korupsi dengan mempersulit investor yang akan menanamkan modalnya di daerah ini. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan gratis hingga Perguruan Tinggi.

Pembangunan daerah akan maju jika berhasil mencetak SDM yang unggul, tetapi sebaliknya daerah tidak akan maju jika masyarakat tak memiliki SDM. Karena itu, intervensi pemerintah setempat harus hadir dan direalisasikan agar masyarakat Kabupaten Lebak tidak menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku.

“Kita berharap penyerapan tenaga kerja sekitar 70 persen warga lokal dan harus dipersiapkan SDM itu, “tandasnya.(*/Id)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, memastikan akan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Keputusan ini diambil untuk mengikuti keputusan dari pemerintah pusat sekaligus memberi keadilan bagi buruh dan pengusaha.

Penetapan UMP 2022 ini berdasarkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP 36/ 2021 tentang Pengupahan. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan UMP ini merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

“Jadi kesimpulannya kalau ditanya apakah untuk tahun depan UMP akan naik? Iya kesimpulannya naik,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis malam (18/11)dikutip dari republika.

Emil juga mengingatkan, penetapan UMP ini hanya untuk pekerja/buruh yang umur kerjanya satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.

Maksudnya, kata dia, pekerja bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan secara langsung untuk penetapan upah jika masa kerjanya sudah lebih dari satu tahun. Sebagai salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka, di mana perusahaan dengan inisiatifnya menaikkan upah setelah bernegosiasi dengan para pekerjanya.

“Kita juga mengingatkan bahwa upah minimum ini hanya untuk pekerja yang umurnya satu tahun dalam usia kerjanya. Sehingga kepada buruh yang di atas satu tahun usia kerjanya itu bisa mengajukan kenaikan yang tidak sama seperti di PP 36/2021 dengan bernegosiasi langsung di perusahaannya. Jadi bisa naiknya sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Emil mencontohkan, di Majalengka ada perusahaan yang menaikkan atas inisiatif sendiri setelah bernegosiasi dengan buruh yang berbeda dengan UMP. “Itulah ruang negosiasi sehingga perusahaan-perusahaan bisa menegosiasikan,” pungkasnya.(*/He)

BANDUNG – Atalia Praratya Ridwan Kamil dilantik sebagai Dewan Kehormatan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat periode 2021-2026. Atalia dilantik secara langsung oleh Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/10).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan beberapa pesan kepada PMI Jawa Barat. Salah satunya adalah PMI harus bisa bertransformasi dalam merespons informasi yang diberikan kepada masyarakat.

“Titipan saya PMI Jawa Barat bertransformasi dalam merespons cara masyarakat menggunakan informasi. Kalau itu dilakukan saya yakin PMI akan menjadi top of mind, penolong di dalam situasi kemanusiaan,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Apalagi saat ini ada dua disrupsi yang sedang dihadapi yakni pandemi Covid-19 dan revolusi industri 4.0. Salah satu transformasi yang bisa dilakukan untuk menghadapi pandemi ini adalah dengan digital.

“Semua yang menang adalah semua yang bisa beradaptasi jadi saya titip PMI Jawa Barat harus yang terdepan dalam transformasi digital dalam melayani kemanusiaan. Bikin departemen digitalnya kira-kira begitu,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

Selain itu menurut Emil, dirinya berharap PMI bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Khususnya kepada masyarakat yang secara rutin menjadi pendonor darah di PMI. “Saya titip tolong kolaborasi dengan mereka perkumpulan yang menjadi donor darah,” katanya.

Sementara itu Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla mengingatkan tentang tugas utama dari PMI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dalam sebuah musibah, bencana maupun kecelakaan, posisi dari PMI selalu berada di tengah-tengah antara masyarakat yang ingin membantu dan butuh bantuan.

JK juga berpesan kepada Dewan Kehormatan untuk selalu menjaga marwah dari PMI. Pengawasan kepada tindakan yang tidak seharusnya dilakukan harus dijalankan dengan benar. “Hal yang sangat penting lainya adalah harapan Dewan Kehormatan menjaga marwah PMI artinya dapat menegur apabila ada hal yang tidak diharapkan,” kata JK.

Atas dasar itulah, kata JK, sudah seharusnya merasa bangga bisa menjadi menjadi bagian dari pengurus ataupun anggota PMI. Sebab lewat PMI juga bisa memiliki banyak teman yang berasal dari seluruh dunia.

“Orientasi sosial yang terbesar di dunia ini adalah PMI dimanapun kota di dunia ini selalu ada palang merahnya atau yang bekerja untuk kemanusiaan. Karena itu sebagai pengurus, Anda mempunyai banyak teman di dunia ini jadi itulah kebanggaan bagi kita karena bekerja untuk mengatasi masalah masalah,” papar JK.(*/Hen)

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meminta para camat mengedukasi warganya, agar efisien dalam memanfaatkan air bersih. Khususnya, di wilayah kecamatan yang rentan terdampak bencana kekeringan.

Langkah eduksi tersebut dipandang perlu guna mengantisipasi terjadinya krisis air bersih, akibat dampak musim kemarau tahun ini. Terlebih di wilayah Kabupaten Semarang ada sejumlah kecamatan yang cukup rentan terhadap bencana kekeringan.

“Kami telah berkoordinasi dengan masing- masing camat, agar edukasi pemanfaatan air yang efisien digencarkan,” kata Kepela Pelaksana harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (12/8/21).

Guna mengantisipasi bencana kekeringan, kata Heru, Pemkab Semarang telah menyiapkan anggaran untuk 750 ribu liter air bersih. Kendati begitu, risiko krisis air bersih bagi kebutuhan sehari- hari harus di antisipasi oleh masyarakat.

Misalnya, dengan menghemat pemanfaatan air bersih dan tidak membuang air bersih dengan cuma-cuma. Sebab, setiap musim kemarau akan berpengaruh terhadap kemampuan sejumlah sumber air bersih yang jamak dimanfaatkan oleh warga.

Karena itu, dia mengharapkan, para camat untuk terus meningkatkan edukasi kepada warganya agar selalu menghemat penggunaan air bersih, pada saat musim kemarau seperti sekarang ini. “Tujuannya tentu untuk menghindarkan terjadinya krisis air bersih yang lebih parah,” jelasnnya.

Dikatakan Heru, sampai dengan semester II tahun ini, sudah disalurkan sebanyak 30 tanki air bersih berkapasitas 5.000 liter ke sejumlah desa yang telah mengalami krisis air bersih.

Artinya, sebanyak 150 ribu liter dari total cadangan dari sebanyak 750 ribu liter air bersih yang disiapkan Pemkab Semarang untuk mengantisipasi krisis air bersih, telah disalurkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan menakses air bersih di sejumlah desa. Antara lain di wilayah Desa Gogodalem, Kecamatan Bringin.

“Sebagian lagi juga telah disalurkan kepada warga yang sedang menghuni tempat isolasi terpusat, di rumah singgah Kopeng, Kecamatan Getasan,” ujarnya.

Terkait bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten Semarang sepanjang tahun 2021, Heru mengungkapkan, sampai dengan Agustus ini, di wilayah Kabupaten semarang telah terjadi sedikinya 94 kejadian. Baik bencana alam maupun bencanan non alam.

“Selain mengakibatkan korban jiwa bencana tersebut juga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit akibat kerusakan yang ditimbulkan,”lanjutnya.(*/D Tom)