Nusantara

DENPASAR – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar meminta wisatawan dan nelayan tradisional mewaspadai potensi tinggi gelombang laut hingga 2,5 meter di kawasan wisata Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Gelombang tinggi diperkirakan terjadi pada 28-29 Mei 2023.

“Nelayan dan pelaku wisata bahari waspadai potensi tinggi gelombang laut di Nusa Dua,” kata Kepala BMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho, Sabtu.

Sedangkan kecepatan angin diperkirakan hingga 38 kilometer per jam atau 20 knot yang bergerak dari arah timur-tenggara. Kawasan Nusa Dua berbatasan langsung dengan Selat Badung di sebelah timur Bali.

Berdasarkan perkiraan BMKG, ketinggian gelombang laut di Selat Badung juga mencapai hingga 2,5 meter. Kawasan Nusa Dua merupakan wisata bahari dan kawasan nelayan melaut.

Selat Badung merupakan jalur penyeberangan dari Sanur Denpasar menuju Pulau Nusa Penida di Kabupaten Klungkung dan juga jalur kapal penyeberangan feri yang berlayar ke Pulau Lombok.

BMKG menjelaskan kondisi cuaca tersebut disebabkan oleh suhu muka laut di sekitar wilayah Bali yang berkisar 26-30 derajat celcius dan masa udara basah terkonsentrasi di lapisan permukaan hingga lapisan 850 milibar atau 3.000 meter.

Sementara itu, secara umum cuaca di Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan ketinggian gelombang laut di perairan Selatan Bali diperkirakan hingga mencapai tiga meter.

BMKG menyebutkan kondisi angin dan gelombang laut yang berisiko tinggi terhadap keselamatan berlayar yakni kepada perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.(*/Gio)

YOGYAKARTA – Wajib pajak di Kota Yogyakarta diajak untuk patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih awal atau tidak mendekati jatuh tempo, maupun setelah jatuh tempo. Hal ini dilakukan Pemkot Yogyakarta salah satunya dengan mengadakan Pekan Panutan Pembayaran PBB.

Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan bahwa PBB merupakan komponen penting dan mendasar dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan daerah maupun nasional. Perolehan pajak, katanya, menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah, dan memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Dengan membayar PBB, merupakan bukti kepedulian masyarakat terhadap pembangunan wilayah. Untuk itu, pihaknya menilai perlu didorongnya masyarakat untuk membayar PBB.

“Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan, maka sudah menjadi tugas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat mendorong masyarakat taat membayar pajak, serta memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak,” kata Singgih.

Singgih menekankan bahwa Pekan Panutan Pembayaran PBB juga menjadi salah satu upaya untuk memenuhi target PBB di Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan ini dihadirkan wajib pajak potensial dengan nominal pajak cukup tinggi, sehingga diharapkan bisa menambah capaian target PBB.

Jatuh tempo pembayaran PBB di 2023 ini jatuh pada 30 September nanti. Meski begitu, ia menilai membayar pajak lebih awal akan lebih baik.

“Ini adalah program yang perlu kita dukung dan perlu kita sukseskan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada bapak ibu wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya dengan ikhlas dan tepat,” ucap Singgih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan, tujuan digelarnya Pekan Panutan Pembayaran PBB yakni untuk memberikan panutan kepada masyarakat dalam kepatuhan membayar PBB. Pasalnya, dalam kegiatan ini juga dilakukan pembayaran PBB secara langsung oleh wajib pajak.

Menurutnya, jika ada 900 wajib pajak yang diundang dapat hadir dan membayar PBB, maka penerimaannya bisa mencapai sekitar Rp 26 miliar. Sedangkan, target PBB Kota Yogyakarta tahun 2023 ini sekitar Rp 104 miliar, dan baru terealisasi sekitar Rp 19 miliar.

“Jadi ini sebagai contoh, teladan semua dari pejabat, pengusaha dalam membayar pajak PBB tidak harus mendekati jatuh tempo. Kami akan terus berusaha meningkatkan pelayanan, transparansi dan mengurangi berbagai kesalahan melalui pembangunan data,” jelasnya.(*/D Tom)

JAMBI – Era yang membutuhkan komunikasi begitu penting namun masih ada daerah yang tertinggal dalam pengembangan komukasi .

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jambi mencatat sampai saat ini ada 180 desa di provinsi itu yang belum tersentuh dan mendapatkan sinyal telekomunikasi. Kepala Dinas Kominfo Jambi Ariansyah di Jambi mengatakan sampai saat ini sedikitnya 180 desa yang ada di pelosok Jambi yang hingga saat ini belum ada sinyal atau blank spot.

Kominfo Jambi tengah mengusahakan agar desa-desa tersebut bisa tersentuh sinyal telekomunikasi. Kominfo Provinsi Jambi sejauh ini, kata dia, dengan program prioritas Gubernur Jambi Al Haris yaitu internet masuk desa, setidaknya bisa mengurangi area blank spot (titik buta) ketiadaan sinyal di Jambi.

Ariansyah menerangkan pada 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah menyasar 125 desa mendapat sinyal lewat program internet masuk desa untuk memberikan fasilitas internet kepada masyarakat yang ada di desa.

Namun yang menjadi masalah hanya radius jangkauannya.

“Tahun lalu internet masuk desa, menyasar 125 desa, tahun ini rencana ada sebanyak 80 desa lagi yang akan menerima sinyal sehingga masih tersisa sebanyak 100 desa di Provinsi Jambi yang blank spot dan pemerintah akan terus berusaha untuk memenuhinya,” kata Ariansyah, Senin (22/5/2023).

Diskominfo Jambi juga meminta kepada pihak desa untuk proaktif mengembangkan fasilitas yang ada, bekerja sama dengan vendor, melalui Bumdes. “Nah Bumdes ini harus proaktif untuk mengembangkan itu dan pihak ketiga siap untuk menjangkau semua desa tetapi harus membeli voucher,” ungkapnya.(*/Gint)

LAMPUNG – Harga biji kopi robusta tingkat petani di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung naik dari Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu per kg.

Petani kopi asal Desa Ngarip, Kecamatan Ulubelu, Tanggamus, Lampung, Triyatno, menyampaikan, harga kopi itu terbilang cukup tinggi, mengingat beberapa bulan lalu hanya Rp 25 ribu per kg. Harga biji kopi saat ini membuat petani gembira, karena dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka.

“Harga bahan pangan saat ini mahal. Kami bersyukur dengan harga kopi saat ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” ujar dia.

Meskipun harga biji kopi tinggi, kata Triyatno, tak dibarengi dengan produktivitas tanaman kopi yang tahun ini hanya 700 kilogram per hektare. “Panen kopi turun dibandingkan tahun lalu karena faktor curah hujan tinggi. Tapi, produksinya kami rasa masih cukup baik,” ungkapnya.

Mulyadi, petani kopi lainnya mengatakan bahwa harga saat ini cukup tinggi menembus Rp 35 ribu/kg. “Kami senang banget dengan harga kopi saat ini,” kata Mulyadi.

Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Tanggamus mengatakan kopi robusta menjadi komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus. Kadis Disbunnak Kabupaten Tanggamus Dhani Riza mengatakan, kopi robusta di Kabupaten Tanggamus penyuplai terbesar kedua di Provinsi Lampung.

“Penyuplai kopi tersebar di Lampung adalah di Lampung Barat dan yang kedua ada di Tanggamus,” kata Dhani.

Dia mengatakan pula jumlah produksi kopi di Tanggamus pada 2022 mencapai 31.986 ton. Untuk jumlah komposisi luas lahan petani kopi, kata dia, seluas 41.611 hektare yang terbagi menjadi tiga golongan. Yakni tanaman belum menghasilkan seluas 830 hektare, tanaman menghasilkan ada 37.630 hektare, dan tanaman rusak seluas 3.131 hektare.

Dia menjelaskan, saat ini di Tanggamus hampir seluruh kecamatan sudah menjadi sentra penghasil kopi dan kecamatan tersebut sudah dijadikan sebagai wilayah pembuatan peta kebun kopi. Kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Cukuh Balak, Talang Padang, Wonosobo, Pugung, Pulau Panggung, Sumberejo, Ulubelu, Pematang Sawa, Kelumbayan, Semaka, Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Gisting, Gunung Alif, Limau, Air Naningan, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, dan Kecamatan Bulok.(*/Ti)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan tim ke Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengecek langsung harta kekayaan milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana.

“Kemarin sudah tim berangkat ke sana (Lampung) sekalian kumpulin informasi dari lapangan ya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Reihana sejatinya kembali menjalani klarifikasi laporan kekayaannya pada hari ini. Namun, dia meminta KPK untuk melakukan penundaan dengan alasan dirinya masih perlu mengumpulkan dokumen serta data-data pendukung yang dibutuhkan.

Pahala mengatakan, pihaknya telah menjadwal ulang pemanggilan terhadap Reihana. “Minggu depan pastinya,” ujar dia.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Reihana pada Senin (8/5/2023). Berdasarkan hasil klarifikasi itu, Reihana diketahui meminta stafnya untuk mengisi LHKPN miliknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Selain itu, dia juga ternyata memiliki enam rekening. Namun, Reihana hanya mencantumkan satu rekening dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK.

Temuan ini sempat dikonfirmasi ke Reihana saat pemanggilan pertamanya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui jika rekeningnya tak dilaporkan secara lengkap karena LHKPN itu diisi oleh stafnya. Sehingga KPK merasa perlu kembali memanggil Reihana untuk mengklarifikasi laporan kekayaan miliknya.

Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2023, Reihana tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar Rp2.715.000.000. Jumlah ini dinilai janggal dan tidak sesuai dengan profilnya yang diketahui telah menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun.

Kejanggalan tersebut juga muncul dari gaya hidup Reihana yang menyita perhatian publik di dunia maya. Penampilan wanita berusia 60 tahun ini selalu nyentrik dengan gaya hidup flexing (memamerkan sesuatu).

Warganet menyoroti penampilan gaya hidup Reihana yang menjadi pejabat Pemprov Lampung pada era tiga gubernur Lampung, yakni Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, M Ridho Ficardo, dan terakhir Arinal Djunaidi. Setiap tampil di publik, baik acara kedinasan maupun nonkedinasan, penampilan Reihana tampak berbeda dengan pejabat selevelnya.

Lalu di video yang beredar viral di medsos, warganet menyoroti tas mewah yang selalu ditampilkan Reihana setiap acara dengan kisaran harga Rp 200 juta. Warganet juga menyoroti cincin yang dikenakannya diduga menyamai perhiasan milik Pengacara Hotman Paris Hutapea.(*/Jo)

JAKARTA – KPK saat ini begitu gencar memeriksa para pejabat yang diduga tidak memberikan laporan LHKPN secara terbuka dan jujur mengenai harta kekayaannya seperti Wakil Gubernur Lampung .

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim telah selesai memberikan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia enggan memberikan komentar terkait pemeriksaan dirinya.

Chusnunia diperiksa selama kurang lebih empat jam. Saat ia keluar pemeriksaan, banyak pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis kepadanya. Tetapi, dia memilih diam sambil terus berjalan ke luar gedung KPK dan pergi menggunakan mobil Toyota Fortuner berwarna hitam.

Selain Chusnunia, KPK juga memanggil Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono dan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil. Maulan yang keluar pemeriksaan sekitar pukul 14.10 WIB juga memilih bungkam kepada awak media.

Sementara itu, Adhy Karyono meminta agar jadwal pemeriksaannya diundur. Sebab, ia mengaku berhalangan hadir hari ini.

“(Maulan) meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang karena beliau saat ini sedang ada kegiatan lain dan untuk itu kami akan lakukan penjadwalan kembali,” kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Rabu,(16/5/24) .(*/Ad)

BANDAR LAMPUNG – Gubernur yang tak bisa menjalin komunikasi dengan awak media untuk meyampaikan ke publik yang ada sifat arogan .

Mantan ketua Komisi Informasi Lampung menyesalkan aksi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang melarang jurnalis Kompas TV Roma Afriana merekam kegiatannya pada sebuah acara di Bandar Lampumg, Senin (15/5/2023). Tindakan gubernur tersebut sudah termasuk menghalang-halangi tugas jurnalis yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Apalagi ucapan itu disampaikan orang nomor satu di Lampung dan diungkapkan di hadapan peserta ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Lampung. Ini bisa mengarah kepada sikap menghalang-halangi dan kekerasan verbal kepada wartawan,” kata Juniardi di Bandar Lampung, Selasa (16/5/2023).

Padahal, Juniardi melanjutkan, pada acara tersebut Arinal Djunaidi memberikan sambutan sebagai gubernur Lampung yang notabene pejabat publik, mengemban amanah publik, dan dalam kegiatan badan publik.

“Sementara wartawan Kompas TV melaksanakan tugas wartawan dan melakukan kerja jurnalistik. Artinya, wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU No.40/1999 tentang Pers, dilindungi haknya,” ujar Juniardi.

Pada acara pembekalan petugas haji di sebuah hotel di Kota Bandar Lampung, Senin (15/5/2023), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memberikan sambutan sempat menanyakan kepada jurnalis yang sedang merekam aktivitasnya.

“Kamu, Kominfo?” tanya Gubernur Arinal. “Kompas TV,” jawab Roma, jurnalis Kompas TV. “Kompas? Nah, bahaya ini, hapus. Saya ini sudah pusing, viral terus,” kata Arinal. Video dialog tersebut beredar di media sosial sejak Senin malam.

Juniardi menjelaskan, acara tersebut kegiatan pemerintahan yang justru untuk kepentingan publik, yang diatur dalam UU KIP No. 14/2008, wajib disampaikan kepada publik (Pasal 9, 10, 11).

“Kita ketahui bersama bahwa perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 diantaranya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya,” katanya.

Selanjutnya, setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagaimana yang tercantum dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28 F.

Menurut dia, dengan paradigma keterbukaan informasi yang mewajibkan keterbukaan informasi publik pada badan publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik, menurut UU tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran tersebut.

Dia mengatakan, ada kesan gubernur Lampung itu telah menghambat dan menghalangi kerja jurnalistik. Orang yang menghambat dan menghalangi kerja wartawan dapat dipidana sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Mantan Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan ini mengatakan, wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik menurut Pasal 1 angka 4 UU Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.(*/Tian)

BANDAR LAMPUNG – Setelah dua hari berselang, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kembali naik dari Rp 28.000 menjadi Rp 29.500 per kg pada Senin (15/5/2023). Kenaikan harga telur ayam dipicu meningkatnya permintaan, sedangkan stok mulai berkurang.

Pedagang telur ayam di Pasar Pasir Gintung dan Pasar Tamin, Senin (15/5/2023), telah memasang harga telur ayam kisaran Rp 29.000 sampai Rp 29.500 per kg. Padahal, dua hari sebelumnya harga masih bertahan Rp 28.000 per kg.
“Permintaan telur ayam sekarang ini meningkat menjelang musim haji banyak yang hajatan. Stok telur tersedia, tapi pasokan agak berkurang,” kata Mulyadi (53 tahun), penjual telur ayam di Pasar Induk Tamin, Bandar Lampung.

Menurut dia, setelah Lebaran Idul Fitri permintaan telur ayam dari masyarakat terjadi peningkatan, dikarenakan banyak yang menggelar pesta pernikahan dna juga syukuran keberangkatan jamaah haji. Namun, kata dia, pihak agen telur sudah menaikkan harga lebih dulu dikarenakan pasokan berkurang.

Iksan (57 tahun), pemasok telur ayam di Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, para peternak saat ini masih kesulitan dalam memenuhi pasokan pakan ayamnya, karena masih mahal.

“Pemicu harga ayam potong atau telur ayam ras tersebut naik karena masih mahalnya harga pakan ayam,” kata Iksan.

Menurut dia, banyak peternak ayam potong atau ayam petelur terpaksa menaikkan harga ayam potong dan juga harga telur ayam, untuk mengimbangii harga pakan ayam yang belum juga turun.

Ia mengatakan, harga pakan ayam yang tinggi, tidak sebanding dengan harga ayam potong berkisar Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per potong. Sedangkan harga teluar ayam dijual ke pengecer Rp 25.000 sampai Rp 26.000 per kg. “Peternak ayam tidak bisa naikkan harga jual tinggi-tinggi,” ujarnya.

Menjelang Lebaran Idul Adha 1444 mendatang, para pedagang memperkirakan akan terjadi kenaikan harga telur ayam lagi mencapai Rp 30.000 per kg. Hal ini akan sama seperti pada Desember 2022 lalu. Kondisi harga telur ayam, menurut pedagang, sudah sulit kembali ke harga normal berkisar Rp 21.000 sampai Rp 23.000 per kg, dikarenakan harga pakan ayam masih mahal.(*/Tian)

JAKARTA – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan telah terjadi erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

“Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat, 12 Mei 2023, pukul 09.20 WIB. Tinggi kolom letusan teramati lebih kurang 2.500 meter di atas puncak,” kata petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Deny Mardiono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Deny menjelaskan, kolom abu erupsi terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya. Erupsi itu terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 70 milimeter dan durasi 42 detik.

Sebelumnya, pada Kamis (11/5), PVMBG juga merekam dua erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Lampung Selatan, tersebut. Erupsi pertama terekam mencapai ketinggian 3.000 meter di atas puncak pada pukul 05.19 WIB.

Erupsi itu terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 70 milimeter dan durasi lebih kurang 2 menit 12 detik. Erupsi kedua cenderung lebih kecil dengan ketinggian 1.000 meter di atas puncak pada pukul 12.41 WIB. Amplitudo maksimum 70 milimeter dan durasi 143 detik.

Sepanjang Kamis kemarin, Gunung Krakatau tercatat mengalami satu kali gempa letusan atau erupsi, satu kali gempa frekuensi rendah, dua kali gempa fase banyak, satu kali gempa vulkanik dalam, dua kali gempa tektonik jauh, dan satu kali gempa tremor menerus.

Gunung Anak Krakatau berada pada status level III atau siaga yang ditetapkan sejak 24 April 2022. PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengujung, wisatawan, maupun pendaki untuk tidak mendekati gunung api tersebut atau beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif.(*/Du)

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat secara bertahap untuk mempercepat pemulihan ekonomi terutama sektor pariwisata. Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur, Kamis (11/5/2023), mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dan keluhan warga terkait perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah terutama wilayah selatan, namun saat ini sebagian besar sudah dalam tahap perbaikan dan pembangunan.

“Skala prioritas jalan yang rusak berat menuju objek wisata di wilayah selatan, sudah masuk dalam anggaran tahun 2023 ini, puluhan kilometer jalan di wilayah selatan sedang dalam pembangunan dan perbaikan,” katanya.

Pihaknya berharap warga di sejumlah wilayah yang belum tersentuh pembangunan dan perbaikan jalan untuk bersabar menunggu giliran karena besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan, sedangkan APBD Cianjur terbatas.

“Kami targetkan setiap tahun belasan kilometer jalan kabupaten laik dan baik dengan betonisasi dapat tercapai. Tahun depan kami siapkan anggaran hingga seratus miliar rupiah untuk perbaikan jalan, sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga,” katanya.

Sementara warga di sejumlah kecamatan di Cianjur selatan, berharap perbaikan jalan kabupaten yang membentang di wilayah mereka segera diperbaiki agar aktivitas warga tidak terhambat layaknya di wilayah lain di Cianjur, terutama aktivitas perekonomian.

“Kalau dihitung jumlah Bupati Cianjur yang berjanji, sudah tiga orang akan memperbaiki jalan kabupaten yang sudah rusak berat sejak belasan tahun lalu. Kami hanya berharap bukti nyata bukan lagi janji akan memperbaiki jalan,” kata tokoh warga Cianjur selatan, Jajang Jay.

Selama ini, tutur dia, puluhan kilometer jalan kabupaten penghubung antardesa dan kecamatan bahkan antarkabupaten di Kecamatan Naringggul terkesan tidak mendapat perhatian, sehingga aktivitas warga terhambat terlebih ketika membawa warga yang sakit dan ternyata lebih cepat menggunakan tandu.

“Kalau mau ke puskesmas atau ke rumah sakit di Cianjur, membawa warga yang sakit lebih cepat sampai dengan berjalan kaki karena akses kendaraan sulit untuk sampai karena kondisi jalan seperti sungai kering dan berlumpur ketika hujan turun deras,”jelasnya.(*/Yan)