LAMPUNG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung menemukan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi mengubah Kartu Keluarga (KK). Kecurangan ini diketahui setelah adanya laporan dari pihak sekolah ke kantor Disdukcapil Bandar Lampung.
Menurut Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, Febriana, modus yang dilakukan pendaftar PPDB tingkat SMA jalur zonasi dengan cara mengubah KK seolah-olah sudah berdomisili selama satu tahun, sebagai syarat PPDB zonasi. “Mereka ubah sendiri,” kata Febriana, Rabu (12/7/2023).
Dia mengatakan, pengubahan KK oleh pendaftar PPDB jalur zonasi banyak laporan dari pihak sekolah untuk mengonfirmasi keberadaan pendaftar langsung ke Disdukcapil. Kecurangan ini dapat diketahui, karena pengisian KK tersistem dan dapat diakses secara daring (online).
Modus lainnya yakni pengubahan domisili pendaftar yang berada di sekitar sekolah, padahal pendaftar tersebut berdomisili di luar Kota Bandar Lampung. Hal ini diketahui, dari adanya oknum yang mengubah rekomendasi Disdukcapil agar pendaftar PPDB dapat diterima di sekolah yang diinginkan.
Febriana mengatakan, data dan identitas kependudukan yang ada di Disdukcapil sudah tersistem secara komputerisasi dan online. Untuk mengubah datanya, dia mengatakan juga dilakukan secara komputerisasi melalui jaringan online.
Mengenai laporan kecurangan pendaftar PPDB tingkat SMA tersebut, Disdukcapil telah menerima sedikitnya 17 SMA di Kota Bandar Lampung. Pengubahan secara manual dilakukan sendiri ini, tidak akan berhasil, karena data kependudukan sudah tersistem secara komputerisasi dan online.
Sedangkan PPDB tingkat SMP jalur zonasi saat ini masih tahap pendaftaran selama dua hari (10-12/7/2023). Para orang tua masih kesulitan mendampingi anaknya untuk mendaftar secara daring. Seharusnya tidak datang ke sekolah yang dituju, tapi para orang tua masih banyak yang datang langsung ke sekolah.
“Kami masih bingung cara mendaftarnya. Jadi, kami putuskan datang ke SMP Negeri 14, biar bisa daftar langsung ke sekolahnya,” kata Ita (35 tahun), wali murid.
Tujuannya ke sekolah, kata dia, agar pihak sekolah dapat mendampingi anaknya dapat mendaftar PPDB secara daring. “Kalau petugas sekolah, tidak salah lagi,” ujarnya.
Hal sama dialami Desiana. Dia kesulitan mendaftar PPDB zonasi saat memasukan data rumahnya untuk mengetahui titik koordinat di dalam maps. Untuk itu, dia mendatangi SMPN 44 langsung agar mendapatkan petunjuk dan bimbingan proses pendaftaran.
Dia berharap pendaftaran PPDB jalur zonasi ini sebaiknya disederhanakan karena tidak semua orang tua mengerti dengan teknologi sekarang, apalagi tingkat SMP. “Bagaimana kalau orang tuanya tinggi di desa atau pinggiran kota yang tidak pernah pegang HP,” jelasnya.(*/Ti)
LAMPUNG – Sebelum adanya aksi yang dimotori sekumpulan anak muda tergabung dalam Pandawaragroup dibantu seribuan lebih relawan, pada Senin (10/7/2023), aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, sudah pernah dilakukan. Namun, sampah domestik tersebut kian bertambah, apalagi saat hujan turun.
Kegiatan bersih-bersih baik oleh Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Lampung, maupun dari peran swasta dan masyarakat, hanya bersifat tentatif. Sampah domestik (rumah tangga) berbahan plastik terbawa hanyut saat hujan turun memasuki perairan Teluk Lampung.
Sampah plastik akhirnya menumpuk dan memadat di kawasan Kampung Nelayan Sukaraja. Para nelayan payang (jaring), tak dapat berbuat banyak untuk mengurangi apalagi menghilangkan tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan aktivitasnya menjaring ikan di laut.
Menurut Sudirman (48 tahun), nelayan payang Sukaraja, sampah-sampah tersebut sampai menumpuk di pantai terjadi berpuluh tahun. “Bukan sekarang saja, sampah-sampah plastik ini sudah 30 tahunan,” kata Sudirman, Selasa (11/7/2023).
Dia mengatakan, banyak yang dulunya mengeklaim sampah-sampah plastik berasal dari rumah kampung nelayan yang berdiri di bibir pantai. Padahal, ujar dia, setiap hujan turun dapat dipastikan, sampah-sampah dari sungai pemukiman warga di Kota Bandar Lampung terbawa hanyut dan bermuara di laut.
“Coba sekali-sekali saat hujan turun, lihat di muara sungai, penuh sampah masuk ke laut,” ujarnya.
Dia mengatakan, warga yang bermukim di Kampung Nelayan Sukaraja pernah membersihkan sampah-sampah tersebut, namun tidak ada gunanya kalau sampah-sampah dari kota masuk ke laut lagi, terbawa ombak ke tengah laut, dan terperangkap jaring nelayan, lalu menepi ke pantai.
Volume sampah di pantai terus bertambah, sampah-sampah di laut berserakan, jelas mengganggu aktivitas nelayan payang. Cara kerja nelayan ini, dengan menebar jaring di tengah laut pada pagi hari, menjelang petang, nelayan mulai bergotong royong empat sampai enam orang menarik jaring ke pantai.
Setelah jaring ditarik dan mendekat bibir pantai, nelayan mengambil ikan yang terjaring. “Setiap kali jaring ditarik, pasti terbawa sampah plastik. Sedangkan ikan yang terjaring sedikit sekali,” kata Erwan (45 tahun), nelayan payang Sukaraja.
Menurut Erwan, sampah-sampah sudah menumpuk menjadi pemandangan sehari-hari. Warga tidak bisa berbuat banyak untuk membersihkannya, secara luas. “Setiap hujan, sampah bertambah terus,” ujarnya.
Edi (56 tahun), nelayan lainnya mengatakan, keberadaan sampah plastik sudah sangat mengganggu aktivitas nelayan payang. Sampah-sampah plastik dari rumah tangga tersebut tergenang di laut dan menumpuk di pantai. Sehingga, jaring-jaring nelayan yang sudah ditebar di tengah laut, banyak sampahnya.
“Sampah-sampah plastik tidak pernah hilang. Kami nelayan sudah sulit mencari ikan di laut, karena banyak sampah. Banyak sampah yang dijaring dibandingkan ikannya,” kata Edi.
Ketua Komunitas Nelayan Sukaraja Maryudi mengatakan, banyaknya sampah di kampung nelayan Sukaraja sudah lama terjadi sampai sekarang. Warga sudah tidak sanggup lagi untuk membersihkannya, karena volume sampah yang masuk laut semakin meningkat, terutama sampah plastik.
Dia mengatakan, banyaknya sampah yang masuk laut berasal dari aliran sungai dalam kota. Sungai-sungai tersebut masih banyak warga yang menjadikannya tempat pembuangan sampah, sehingga saat hujan turun apalagi deras, air sungai meluap dan sampah mengalir hingga muara laut.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia pernah meninjau kawasan kampung nelayan Sukaraja yang berada di pesisir Teluk Lampung pada 18 Juni 2019. Kunjungan itupun, setelah berita sampah mengganggu hasil tangkapan ikan nelayan.
Chusnunia berdialog dengan nelayan dan warga setempat. Kala itu dia menyatakan, akan ada kajian kewenangan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung terkait dengan pengelolaan Teluk Lampung. “Kita akan mengkaji apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Jangan sampai keputusan yang diambil nanti membuat nelayan dan masyarakat keberatan,” kata mantan bupati Lampung Timur itu kepada nelayan.
PT Pelindo II Cabang Panjang bergerak untuk membersihkan sampah di perairan Teluk Lampung. Pelindo menyumbangkan satu kapal pengangkut sampah yang diberi nama Telok Betong. Kapal ini menyisir dan mengangkut sampah di laut teluk setiap hari.
Kapal Telok Betong beroperasi setelah diluncurkan 31 Juli 2019. General Manager PT Pelindo II Cabang Panjang Drajat Sulistyo mengatakan, baru satu kapal yang akan mengangkut sampah di laut. Ia berharap kontribusi dari pemerintah daerah dan swasta lainnya dapat menambah jumlah kapal pengangkut sampah, mengingat luasnya perairan Teluk Lampung.
Namun seiring waktu setelah peluncuran, Kapal Telok Betong yang bertugas menyisir dan mengangkut sampah di laut setiap hari, menurut warga setempat, tidak lagi beroperasi, sedangkan sampah di laut semakin banyak. (*/Ti)
KARANGANYAR – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan layanan dan berbagai fasilitas wisata halal. Tujuannya untuk mendongkrak perekonomian dan jumlah wisatawan.
“Kami saat ini menyiapkan seluruh stakeholder mendorong betul perhotelan, kuliner, maupun wisata halal atau ramah Muslim yang tentu akan meningkatkan pendapatan kawasan khususnya pelaku wisata,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat penutupan Lawu Culture and Tourism Festival 2023 di Kabupaten Karanganyar, Senin (10/7/2023).
Menurut Wagub, berbagai aspek pendukung wisata halal perlu disiapkan, baik pada sisi hilir saja maupun hulunya. Ia menjelaskan wisata halal ini bukan diperuntukkan bagi kalangan Muslim saja karena konsep wisata tersebut dilakukan untuk memberikan fasilitas dan layanan yang sesuai bagi wisatawan Muslim.
Aspek yang perlu ada, lanjut Wagub, mulai dari fasilitas ibadah, kebersihan tempat wisata hingga kuliner yang tersertifikasi halal oleh pemerintah sehingga diharapkan baik muslim maupun non Muslim bisa nyaman untuk berwisata.
“Wisata halal bukan hanya diperuntukkan bagi orang Muslim. Kita hanya menyediakan fasilitas untuk kawan-kawan beragama Islam yang ingin berkunjung. Kita seharusnya bisa menarik wisatawan bukan di dalam negeri, tapi sampai ke mancanegara harus datang ke Indonesia, khususnya Jateng,” ujarnya.
Wagub menyebut banyak potensi wisata yang bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan ke Jateng. Apalagi setiap wilayah di Jateng memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata, baik wisata religi, wisata edukasi, agrowisata, wisata alam, maupun rekreasi.(*/ D TOM)
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperketat pengawasan lalu lintas ternak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit antraks di daerah itu.
“Kami terus mewaspadai adanya antraks serta penyakit lainnya di sini. Terkhusus untuk antraks ini merupakan penyakit zoonosis artinya dari binatang bisa menular ke manusia jadi sangat berbahaya,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardidi Bandar Lampung, Jumat (7/7/2023).
Ia mengatakan, melihat dari kasus yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, maka pemerintah daerah mulai melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan memperketat pengawasan lalu lintas ternak yang akan masuk ke daerahnya.
“Sementara ditingkatkan pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan meski belum ada kasus di sini. Lalu akan menyiagakan tim dengan bekerja sama pihak terkait untuk memonitor pergerakan ternak baik keluar atau masuk Lampung,” katanya.
Menurut dia, langkah antisipasi tersebut dilakukan sebab Lampung menjadi daerah lumbung ternak yang berpotensi terpapar antraks. “Di sini karena banyak ternak jadi potensi persebaran juga ada. Jadi nanti dibuat aturan kendaraan-kendaraan bekas pengangkutan ternak dari daerah terjangkit akan ada perlakuan khusus,” ucapnya.
Dia menjelaskan penyakit antraks tersebut berbeda dari penyakit lain karena memiliki potensi penyebaran spora antraks dari hewan ternak ke manusia. “Karena ini zoonosis dan tingkat mortalitas tinggi jadi perlu hati-hati. Kalau untuk tata laksana hewan yang terpapar harus segera dimusnahkan dengan dikubur atau dibakar kalau tidak akan cepat menular ke manusia,” ujarnya.
Dia mengatakan, Lampung juga pernah mengalami kasus antraks pada ternak, namun dapat dikendalikan dengan dilakukan pemusnahan pada ternak terjangkit. “Lampung pernah beberapa kali terjadi (kasus antraks) tapi bisa cepat dimusnahkan dan sekarang berdasarkan pendataan masih bisa dikendalikan meski belum bisa dikatakan bebas sepenuhnya,” ujar dia lagi.
Diketahui antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus Anthracis yang menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing, domba dan lainnya, serta bisa menular kepada manusia. Ada empat jenis antraks pada manusia, yang paling umum di Indonesia adalah antraks kulit (cutaneous) dengan risiko kematian berkisar 25 persen karena pengaruh sayatan atau luka lecet hingga bakteri masuk ke dalam jaringan kulit.
Berikutnya adalah antraks paru-paru dengan potensi kematian mencapai 80 persen akibat spora antraks yang terhirup ke pernapasan dan mencapai dinding alveoli. Antraks juga mampu menyerang saluran pencernaan dengan potensi kematian 25 hingga 75 persen.
Bakteri masuk ke tubuh penderita usai mengonsumsi daging dari hewan yang tertular dan tidak dimasak dengan sempurna. Dan antraks injeksi sebagai jenis baru yang menyerupai antraks kulit.(*/Ti)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis, pemerintah pusat akan menjamin nasib pendidikan para santri Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Saat ini, proses hukum pimpinannya, Panji Gumilang terus berlangsung.
Kementerian Agama (Kemenag), kata dia, akan mengambil alih ponpes tersebut agar proses kegiatan belajar mengajar para santri dapat tetap berjalan maksimal. Termasuk, menetralisir dugaan penyimpangan yang telah terdoktrinasi terhadap para pengajar.
“Pesantrennya sendiri sedang disebut akan dibina. Itu artinya akan diambil alih oleh Kemenag. Hanya butuh waktu, untuk mengurus tujuh ribuan siswa,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (6/6/2023).
Emil mengatakan, untuk mengurusi santri tidak sederhana. Karena, harus dipikirkan gurunya darimana dan kualifikasinya apa. “Makanya rentang waktu pembinaan dan pengambilalihan itu selama PPDB ini,” katanya.
Sehingga, kata dia, saat masuk sekolah maka urusan Al-Zaytun sudah selesai. Saat ditanya apakah staf pengajar Ponpes Al-Zaytun akan diganti semua, Emil menilai hal tersebut belum tentu terjadi. Menurutnya, hal itu tergantung hasil dari kajian dan evaluasi Kemenag.
Saat ditanya apakah semua guru Al Zaytun akan diganti, Emil mengatakan belum tentu juga, karena, harus diseleksi dulu. “Intinya harapan masyarakat sebenarnya akan terwujud. Ada ketenangan, tidak ada lagi kontroversi, kemudian institusi yang diduga, mungkin dipersepsikan sumber dinamika ini bisa dikelola, diambilalih langsung oleh negara,” katanya.
Emil mengimbau kepada masyarakat, untuk tetap menjaga kondusivitas karena tindakan hukum telah diterapkan. Sehingga tidak perlu lagi ada pro dan kontra akan polemik yang terjadi, hingga keluarnya putusan hukum.
“Masyarakat mohon tetap kondusif. Tindakan pidana sedang berlangsung. Tindakan penuntutan pidana dengan penyelidikan, penyidikan dari Polri,”ungkapnya.(*/He)
SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menjadikan perayaan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan kesalehan sosial. Yaitu, dengan cara saling berbagi bahagia dan memberi sapaan kesejahteraan melalui pembagian daging hewan qurban.
“Mudah-mudahan Allah SWT memberikan tambahan kekuatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, kata Khofifah di Masjid Al Akbar Surabaya, Kamis (29/6/2023).
Khofifah kemudian secara simbolis menyerahkan hewan qurban kepada pengurus Masjid Al Akbar Surabaya. Antara lain sapi dari Presiden Joko Widodo, sapi dari dirinya sebagai gubernur Jatim. Sapi qurban dari Jokowi adalah jenis sapi Limosin dengan berat 1.150 kilogram.
Sedangkan sapi kurban yang diberikan Khofifah adalah jenis Limosin berumur 2 tahun 3 bulan dengan berat 1.100 kilogram. “Kami ingin meniatkan kurban sapi tahun ini ditujukan untuk tujuh almarhum gubernur Jatim pendahulu kami,” katanya.
Tujuh almarhum yang dimaksud, yakni alhamarhum Gubernur Suryo, Mardjani, R. Samadikun, Raden Tumenggung Ario Milono, Raden Soewondo Ranoewidjojo, Mochamad Wijono, dan Raden Panji Mohammad Noer Letnan Jenderal TNI (Purn). Khofifah mengatakan pada peringatan Idul Adha tahun ini, jumlah hewan qurban yang terhimpun di Masjid Al Akbar Surabaya sebanyak 40 ekor sapi 45 ekor kambing.
Khofifah pun menyampaikan terima kasih atas partisipasi jamaah yang mengamanatkan hewan qurban melalui Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Terkait distribusi daging qurban, akan dilakukan dengan memprioritaskan warga sekitar.(*/Gi)
BANDUNG – Puluhan massa dari Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Selasa (27/6/2023). Massa membawa berbagai poster dan spanduk berisikan desakan untuk membubarkan Ponpes Al Zaytun.
Massa menilai Al Zaytun menyimpang dan menyesatkan umat. “Kami mendesak Panji Gumilang untuk dipidanakan karena sudah banyak menyesatkan. Al Zaytun juga harus segera diambil alih oleh Kemenag Jabar,” ujar Presidium PPNKRI, Moh Budiman, saat berorasi, Selasa (27/6/2023).
Budiman mengatakan, dalam aksi damai ini pihaknya menyerahkan pernyataan dan dukungan yang diterima oleh Birokesra Pemprov Jabar. PPNKRI, mendukung pembentukan Tim Investigasi Ponpes Al Zaytun yang dibentuk oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Budi menilai ada beberapa penyimpangan yang ditunjukkan oleh Ponpes Al Zaytun. Di antaranya, meragukan keaslian Alquran, mengajarkan perbuatan dosa bisa ditebus dengan sejumlah nominal uang, mengajarkan khotib Jumat boleh perempuan, membolehkan bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan, dan lainnya.
“Melihat penyimpangan dan ajaran sesat yang disebarkan Panji Gumilang, kami pun menuntut delapan poin,” katanya.
Budi menjelaskan, delapan pernyataan sikap tersebut adalah pertama mengutuk penyimpangan dan ajaran sesat menyesatkan yang dilakukan Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang. Kedua, mendesak MUI mengutus tuntas kesesatan Al Zaytun. Ketiga, mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenag Jabar memberikan sanksi dengan membubarkan dan mencabut izin Ponpes Al Zaytun.
Keempat, kata Budi, mendukung upaya Pemprov Jabar untuk mengusut dan menyelidiki penyimpangan Ponpes Al Zaytun dan pimpinannya Panji Gumilang. Kelima, meminta aparat penegak hukum memproses dugaan tindakan pidana penistaan agama islam terhadap Panji Gumilang.
“Kami menyerukan pada para wali santri Ponpes Al Zaytun untuk menarik putra putrinya dari Ponpes Al Zaytun,” katanya.(*/He)
LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset Gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC) di Rajabasa, Bandar Lampung, Senin (26/6/2023). Penyitaan aset ini untuk menutupi biaya terpidana perkara suap eks rektor Unila Prof Karomani untuk membayar uang pengganti Rp 8,75 miliar.
Jaksa Eksekutor KPK Leo Sukoto Manalu mengatakan, terpidana Karomani baru membayar uang pengganti sebesar RP 4,5 miliar dari vonis yang dijatuhkan majelis Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8 miliar. Menurut dia, terpidana Karomani mampu membayar Rp 4,5 miliar dari yang dibebankan kepadanya dan tidak dilunasi.
“Jadi, sisanya akan dibayar dari hasil lelang gedung (LNC) tersebut,” kata jaksa KPK Leo Sukoto di Bandar Lampung, Senin (26/6/2023).
Dia mengatakan, gedung LNC tersebut menjadi aset negara untuk nantinya dilelang sebagai kewajiban untuk membayar uang pengganti terpidana Karomani. Selain gedung LNC, KPK juga telah menyita dan akan melelang aset lainnya, seperti tanah beserta isinya dan emas seberat 2 kg.
Pelelangan aset yang disita negara itu rencananya akan berlangsung pada bulan ini. Untuk tahap pertama, KPK akan melelang aset yang disita berupa emas 2 kg, sisanya untuk melunasi uang pengganti baru dilakukan pelelangan gedung LNC. Bila terdapat kelebihan dari aset yang disita negara setelah dilelang akan dikembalikan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang pada Kamis (25/6/2023) malam, telah memvonis terdakwa Prof Karomani, mantan rektor Unila periode 2019-2023 dengan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan.
Terdakwa Karomani juga diminta mengganti uang Rp 8,75 miliar subsider 2 tahun kurungan. Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. JPU juga meminta terdakwa juga dibebani mengganti Rp 10,6 miliar dan 10 ribu dolar Singapura subsider dengan 3 tahun kurungan.
Dalam amar putusannya, Lingga Setiawan, yang juga ketua PN Tipikor Tanjungkarang, menyatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem PMB di Unila tahun 2022. Total korupsi terdakwa sejak sejak 2020 hingga 2022 sebesar Rp 3,4 miliar dari penerimaan mahasiswa baru baik jalur SBMPTN dan SMMPTN (jalur mandiri).
Majelis hakim juga meminta terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 8,75 miliar. Jika tidak dapat mengganti uang tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita, dan bila tidak mencukupi maka akan dipenjara selama dua tahun penjara.
Pada 22 Agustus 2022, Tim KPK menangkap tangan empat orang tersangka kasus suap PMB Unila tahun 2022 bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran lewat jalur mandiri. Keempat orang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Prof Karomani (rektor Unila 2019-2023), Prof Heryandi (wakil rektor I Unila), dan Dr (Can) M Basri (ketua Senat Unila), serta Andi Desfiandi (penyuap/dosen PTS di Lampung).
Penangkapan tersebut dilakukan di Bandung, Jawa Barat, dan juga di Lampung. Petugas KPK mendapati barang bukti uang suap PMB Fakultas Kedokteran Unila lewat jalur mandiri yang jumlahnya mencapai Rp 5 miliar.
Sidang perkara suap di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung ini sudah nyaris setahun berlangsung. Sebelumnya, majelis hakim telah memvonis terdakwa Andi Desfiandi 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan dua rekan Karomani di Unila, Heryandi (eks warek I Unila) dan M Basri (eks ketua Senat Unila) masing-masing 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Keduanya juga dibebani mengganti uang Heryandi Rp 300 juta, dan M Basri Rp 150 juta.(*/Ti)
INDRAMAYU – Ratusan warga menggelar aksi demontrasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023).
Massa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu (F-SODA) itu menggelar aksi demontrasi untuk menyuarakan enam poin tuntutan. Pertama, negara harus hadir atas penistaan agama oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
Kedua, usut tuntas atas penguasaan tanah negara oleh Al-Zaytun. Ketiga, kaji ulang perizinan dan administrasi Al-Zaytun. Keempat, usut tuntas sumber dana pembangunan Al-Zaytun. Kelima, bubarkan Al-Zaytun karena secara historis berkaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Keenam, tegakkan supremasi hukum atas pelaporan dugaan pelecehan seksual oleh Panji Gumilang di Polda Jawa Barat.
Koordinator Umum F-SODA, Mohamad Arifin, menyatakannya, apabila dalam seminggu enam poin tuntutan tersebut belum juga ada kepastian, pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak.
“Kami tetap berjuang, permintaan kami sama dengan rekan-rekan yang lain, penjarakan Panji Gumilang, usut sampai selesai. Karena beliau yang mengundang provokasi di Indramayu,” kata dia. (MPI).
Arifin mengimbau masyarakat Indramayu agar tidak terprovokasi oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
“Kami masyarakat Indramayu jangan kena provokasi, karena Panji Gumilang memang seperti itu,” ungkap dia.Sementara itu, Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat akan melakukan investigasi selama dua hari di Ponpes Al-Zaytun, terhitung mulai tanggal 22-23 Juni 2023.
“Hari ini dan besok MUI Pusat akan melakukan investigasi di Al-Zaytun. Jadi kita lihat hasil dari MUI Pusat terkait Al-Zaytun ini dan mereka para Kordum dan Korlap F-SODA sepakat, bahwa kita akan menunggu hasil dari investigasi MUI pusat,” ujar Kapolres Indramayu.
Di sisi lain, Fahri Siregar menuturkan, pihak kepolisan merupakan pelayan dan pengaman masyarakat, baik dari massa aksi maupun objek yang akan dituju.
“Jadi tugas kami adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Karenanya tadi kami meminta para pendemo tadi untuk kembali, dan alhamdulilah sampai dengan saat ini situasi aman dan kondusif,” jelas Kapolres Indramayu.(*/El)
BANDUNG – Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat, pada 2021 Kota Bandung menjadi kota dengan jumlah pengguna narkoba terbanyak di Jawa Barat, disusul Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Hal ini diamini oleh Kepala BNN Kota Bandung Mada Roostanto, yang mengungkapkan bahwa setiap tahunnya angka pengguna narkoba di Kota Bandung terus mengalami kenaikan.
“(Kota Bandung) kita termasuk tinggi, karena dari jumlah kasusnya juga terus meningkat. Kalau di 2015 saja ada 25 ribu pengguna, saat ini sudah jauh di atas itu,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (21/6/2023).
Dia mengungkapkan, berdasarkan laporan Polrestabes Bandung dan BNN Kota Bandung, setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba. Mada mengatakan, pada 2020 Kota Bandung mencatat sebanyak 250 kasus narkoba dan meningkat menjadi 300 lebih kasus pada tahun setelahnya.
“Itu gabungan antara pengguna remaja dan dewasa mulai dari pelajar, pekerja, pengangguran, ibu rumah tangga, itu berbagai macam kalangan,” katanya.
Meskipun terdiri atas berbagai macam kalangan, pekerja masih menjadi kelompok yang mendominasi, disusul pelajar, ungkap Mada. Menurutnya, karena barang-barang haram tersebut mayoritas dibanderol dengan harga tinggi, penggunanya masih didominasi oleh kalangan pekerja atau mereka yang mampu secara finansial.
“Tapi, pelajar juga cukup banyak karena ada beberapa jenis narkotika yang harganya murah seperti obat daftar G, excimer, tramadol, itu yang banyak digunakan pelajar karena harganya terjangkau,” ujarnya.
“Untuk usianya memang belum diketahui secara spesifik, tapi ada pula pengguna usia SD karena tramadol itu gampang ditemui, murah, banyak penjualnya, karena memang jenis itu lebih masuk ke obat keras ya dibanding narkotika,” katanya.
Saat ditanya terkait kemungkinan penyebab atau alasan banyaknya pengguna narkoba di Kota Bandung, Mada menganggap faktor lingkungan dan lingkaran pertemanan dapat menjadi salah satu alasan seseorang terjerat narkoba. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi juga bisa menjadi alasan, terutama bagi pengguna usia remaja.
“Ada yang karena KEPO, biasanya anak-anak yang begini karena rasa ingin tahunya tinggi, ada juga karena stres apalagi selama pandemi,” ungkapnya.(*/Hen)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro