Nusantara

LAMPUNG – Stok solar terbatas, menyebabkan antrean panjang kendaraan yang ingin mendapatkan BBM subsidi di beberapa SPBU dalam Kota Bandar Lampung, Lampung, Rabu (22/11/2023). Sebagian sopir truk barang rela bermalam di SPBU untuk mendapatkan jatah solar, agar truknya dapat jalan.

Pemantauan di SPBU Jl Soekarno – Hatta, Bandar Lampung, sopir truk rela antre berjam-jam di jalan lintas Sumatra tersebut, hanya untuk mendapat jatah solar subsidi yang masih tersedia. Hal sama terlihat di SPBU Jl Yos Sudarso, Telukbetung, Bandar Lampung, sopir truk terpaksa menginap di SPBU untuk mendapat jatah solar besok paginya.

“Mau tidak mau, harus rela antre panjang di jalan berjam-jam. Habis mau cari solar di mana lagi, semua SPBU banyak kosong solarnya,” kata Gani (52 tahun), sopir truk barang yang hendak menuju Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Rabu (22/11/2023).

Dia sengaja mengisi solar di dalam kota, agar dapat memastikan keberadaan solar dibandingkan membeli solar di SPBU di daerah yang selalu habis atau kosong. Menurut dia, mengisi solar di SPBU dalam kota dapat meninggalkan kendaraan sampai pasokan solar tersedia.

Di SPBU Jl Yos Sudarso, Telukbetung, yang dikenal pusat industri lebih parah lagi. Ratusan mobil truk rela mengantre panjang di jalan raya untuk mendapatkan jatah solar meskipun saat itu kondisi solar di SPBU lagi kosong.

“Sengaja kami tinggalkan truk di jalan, ikuti antrean sampai ada solar di SPBU. Kalau tidak diisi truk ini tidak bisa jalan kami tidak dapat uang,” kata Herman (38 tahun), sopir truk barang dari perusahaan PT Bumi Waras, produsen kebutuhan rumah tangga.

Berkurangnya stok solar subsidi di SPBU dalam Kota Bandar Lampung sudah terjadi sepekan terakhir. Para sopir truk tidak berani berspekulasi membeli solar di SPBU di daerah atau kabupaten, dikarenakan selalu habis atau kosong. “Mending mengantre panjang di SPBU kota, kalau daerah selalu solar selalu habis,” ujar Herman.

Arif, petugas SPBU Jl Soekarno – Hatta Bandar Lampung, membenarkan adanya pengurangan pasokan solar subsidi ke SPBU. Selain itu, juga pengiriman solar ke SPBU juga sering telat hampir sepekan terakhir.

“Akibatnya terjadi antrean panjang kendaraan pribadi dan truk barang. Kami petugas SPBU dapat tambahan kerjaan mengatur antrean di jalan raya,” ungkapnya.(*/Tian)

MALANG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang mengharapkan tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel saat libur akhir tahun bisa mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan banyaknya kunjungan wisatawan.

Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (21/11/2023) mengatakan bahwa pada November 2023, untuk tingkat okupansi memang belum mengalami peningkatan signifikan, dan berada pada kisaran 50 persen. “Harapan kami okupansi akhir tahun bisa penuh. Inginnya seperti itu, 80-90 persen. Untuk saat ini, 50 persen itu juga termasuk baik pada November, itu masih bisa cover, karena sebelum-sebelumnya (okupansi) juga bagus,” kata Agoes.

Agoes menjelaskan, dalam kondisi normal, kenaikan tingkat okupansi hotel menjelang libur Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi pada pertengahan Desember. Namun, pada 2023, ada sesuatu yang berbeda yang dinilai menjadi tantangan tersendiri.

Menurutnya, datangnya tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga diperkirakan akan memberikan dampak terhadap sektor perhotelan di wilayah Kota Malang. Meningkatnya kegiatan politik, diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas wisata.

“Tetapi, kalau untuk tahun ini akan berbeda, karena ada nuansa kegiatan politik yang berpengaruh. Pengaruhnya mungkin ke kegiatan wisata,” katanya.

Namun, lanjutnya, para pelaku sektor perhotelan yang ada di Kota Malang, masih bisa menangkap peluang dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan politik menjelang Pemilu 2024 tersebut. Sehingga, tingkat okupansi pada akhir tahun diharapkan tetap dalam kondisi baik.

“Hotel itu biasanya bisa memanfaatkan peluang tersebut. Tergantung kepandaian, kejelian dari masing-masing hotel untuk bisa memanfaatkan peluang nuansa politik ini,” katanya.

Ia mengatakan, meskipun pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan dipenuhi kegiatan bernuansa politik termasuk di wilayah Kota Malang, PHRI Kota Malang berharap kondusifitas tetap terjaga sehingga para wisatawan tetap merasa nyaman. “Harapan akhir tahun, dari pihak kami, kondusifnya suatu kota, aman, tertib, kebersihan, kenyamanan itu dijaga. Hal-hal yang berkaitan dengan kreasi daripada pelaku pariwisata, didukung dengan jalan yang lancar, kota bersih, itu akan berpengaruh (kenyamanan),” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang hingga September 2023 tercatat mencapai 1.903.516 kunjungan. Dari total tersebut, ada sebanyak 37.400 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kota Malang. Diharapkan, sepanjang 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang bisa bertambah dan menggerakkan perekonomian setempat.(*/Gio)

PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyebut daerah itu masih kekurangan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan yang maksimal di bidang kesehatan.

“Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala seperti belum tercukupinya kebutuhan dokter,” katanya di Padang, Minggu(19/11/2023).

Ia mengatakan itu saat menghadiri telewicara dalam rangka puncak peringatan HUT ke-73 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Padang dengan tema “Peran Strategi IDI sebagai Organisasi Profesi Dokter dalam Memajukan Kesehatan Sumatera Barat”.

Menurut Mahyeldi rasio dokter dengan jumlah penduduk menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 1:1.000. Artinya satu dokter melayani 1.000 penduduk.

Sementara itu, jumlah dokter di Sumbar saat ini 4.897 orang, dengan total penduduk 5.640.629 jiwa berdasarkan data BPS 2022. Sehingga rasio dokter di Sumbar hari ini adalah 1 : 1.152.

“Berdasarkan data itu Sumbar masih kekurangan 743 dokter lagi,” katanya.

Selain masih kurang, penempatan dokter di Sumbar juga belum merata. Sebagian besar dokter saat ini masih berada di kota besar sementara di daerah-daerah belum memadai.

Ia menambahkan, saat ini dari total 280 unit puskesmas di Sumbar, masih terdapat dua puskesmas tanpa dokter (0,7 persen), yaitu di Puskesmas Air Amo Kabupaten Sijunjung, di mana satu-satunya dokter di sana sedang menjalani studi spesialis, serta di Puskesmas Bosua Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Kami berharap, agar semua pihak, termasuk IDI, FK Unand, dan pihak terkait lainnya, turut mendorong terjadinya pemerataan penempatan dokter di Sumbar, terutama di daerah terisolasi,” katanya.

Sementara itu untuk dokter spesialis menurutnya juga masih minim terutama di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Kami meminta keterlibatan semua pihak, karena untuk mewujudkan Indonesia sehat itu, tidak mungkin hanya pemerintah yang berusaha melainkan perlu kerja sama dan kolaborasi,” ujarnya.

Gubernur Mahyeldi berharap dalam momentum HUT IDI kali ini dapat menjadi gerbong awal bagi perbaikan serta reformasi sistem kesehatan di Sumbar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Lila Yanwar menyampaikan peran IDI telah sangat besar untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan di Sumbar.

Ia berharap, ke depan IDI terus konsisten menjadi organisasi profesi yang mandiri, akuntabel, serta melakukan pembentukan kultur baru dalam dunia kesehatan.(*/Gint)

SUKABUMI — Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sukabumi, Jawa Barat, sudah menertibkan dan menyita ribuan alat peraga kampanye (APK). Penyitaan dilakukan terhadap alat peraga yang melanggar ketentuan.

“Hingga saat ini telah menyita sekitar 15 ribu APK, yang di antaranya terdiri dari baliho dan spanduk,” kata Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi Ayi Jamiat, (17/11/2023).

Dalam melakukan penertiban APK, Dinas Satpol PP berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seperti yang dilakukan pada 5 November lalu, saat dilakukan penertiban oleh petugas gabungan yang diinisiasi Bawaslu.

Menurut Ayi, penertiban APK yang melanggar ketentuan ini baru dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol atau kawasan perkotaan. “Kalau penertiban ke kampung, kami belum sempat karena waktunya juga perlu lama,” kata Ayi.

Sebagaimana informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ayi mengatakan, masa kampanye pemilu akan dimulai pada 28 November 2023. Karenanya, APK yang tidak sesuai ketentuan ditertibkan.

Menurut Ayi, Dinas Satpol PP juga akan memberikan dukungan dalam upaya pengamanan saat masa kampanye pemilu. Personel Satpol PP akan dikerahkan untuk membantu jajaran Polri dan TNI.

“Untuk personel sudah dibagi. Selain melakukan kegiatan rutin yang sudah biasa, pada saat kampanye memang posisinya berada di ring dua, kemungkinan bersama TNI dan Polri,” jelasnya.(*/Yan)

PURWAKARTA – Ratusan warga di Kampung Cikubang, RW 01, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta diduga mengalami keracunan makanan pada Jumat (17/11/2013) malam. Akibatnya, mereka harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan peristiwa keracunan warga Purwakarta terjadi pada Jumat (17/11/2023) malam. Mereka mengalami gejala pusing, muntah, buang air bersih, dan diare.

“Terjadi kejadian diduga korban keracunan makanan dengan gejala pusing, muntah dan buang air besar, diare. Korban berjumlah sebanyak 168 orang,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (18/11/2023).

Dari ratusan orang yang mengalami keracunan, ia mengatakan sebanyak 85 orang diobati di klinik Ibnu Sina dan dirawat 10 orang. Di puskesmas Kiarapeses, yang berobat 14 orang dan di Puskesmas Wanayasa yang berobat 58 orang dan yang dirawat 31 orang.

Sedangkan di Rumah Sakit Holistik yang dirawat 9 orang, di Klinik Hafiz Wayanasa yang dirawat 1 orang, di Bidan Desa Puskamulya yang dirawat satu orang. Sedangkan yang meninggal dunia dipastikan tidak ada.

Ibrahim melanjutkan awal mula keracunan terjadi di masyarakat setelah mereka mengkonsumsi nasi bungkus yang terdiri dari nasi, telur balado, mie kuning, dan gorengan. Mereka mengkonsumsi makanan tersebut setelah melaksanakan shalat Jumat.

“Setelah selesai melaksanakan shalat Jumat berjamaah di Mesjid Al Hidayah, para jamaah mengambil nasi karena sudah menjadi kegiatan rutin setiap hari Jum’at dalam tema Jumat berkah,” kata dia. Ia mengatakan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan Inafis telah mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan.(*/Dang)

LAMPUNG – Polisi memburu tiga pelaku lain yang menjadi bagian dari tim perjokian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan 2023 yang tertangkap tangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Para pelaku diduga kuat melancarkan aksi berkelompok alias sindikat.

Terduga pelaku berinisial RDS (20) sebelumnya berhasil diamankan Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung saat tes SKD berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung saat ini telah diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Lampung.

“Mereka adalah tim sebetulnya. Namun demikian ketika (kasus) ini mencuat, tiga (terduga pelaku) lainnya melarikan diri,” ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Jumat (17/11/2023).

Umi mengatakan, Polda Lampung telah mengidentifikasi ketiga pelaku yang melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh petugas.

Disinggung soal peran masing-masing pelaku, Umi menyebut, terduga pelaku RDS bertindak sebagai eksekutor alias penjoki, sedangkan ketiga rekan lainnya berperan memuluskan dan membantu aksi RDS

“Ketiga orang terduga menjadi tim dari RDS. Ketiga orang tim dari RDS ini untuk memuluskan kegiatan joki. Jadi yang joki hanya RDS,” jelas Umi.

Lebih lanjut Umi mengungkapkan, keempat terduga pelaku sindikat joki ini merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) alias berasal dari satu universitas sama dengan RDS.

“Iya, mereka semuanya sama-sama dengan RDS (mahasiswa ITB),” ucap Umi
Selanjutnya Umi berharap agar pihak kampus mendukung upaya pengungkapan kasus joki CPNS yang telah melibatkan mahasiswanya tersebut, sekaligus mengimbau para terduga pelaku kooperatif.

“Ya, kami minta pihak-pihak terlibat bisa menyerahkan diri,” tutur dia.

Sementara terkait upah yang diterima terduga pelaku RDS dan rekan-rekannya, Umi belum dapat membeberkan hal tersebut lantaran masih menjadi materi pendalaman pihak penyidik.

“Untuk hal tersebut masih dalam pendalaman (soal upah). Pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka, masih menjadi saksi,” pungkas mantan Kapolres Metro ini.(*/Ti)

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin mengatakan Pemprov Jabar segera membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 dengan Dewan Pengupahan paling lambat 17 November 2023.

“Penetapan besaran (UMP) dengan Dewan Pengupahan akan dilakukan rapat mulai tanggal 17 November 2023,” ujar Bey Machmudin di Gedung Sate Bandung, Selasa (14/11/2023).

Penetapan besaran upah di Jabar, kata dia, ditentukan berdasarkan aturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

Menurutnya, formula baru untuk perhitungan upah minimum mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu ini, kata dia, menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,1 sampai dengan 0,3. Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Formula yang diharapkan yang alfa 0,1 sampai 0,3,” kata Bey.

Menurutnya, formula UMP baru berdasarkan PP No 51 tahun 2023 memberi kepastian upah minimum naik setiap tahun. PP baru juga, diharapkan dapat mencegah disparitas atau kesenjangan upah antarwilayah.

UMP ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 21 November yang akan menjadi pedoman pemda kabuaten/kota bersama Dewan Pengupahan masing – masing untuk menetapkan UMK (upah minimum kota/kabupaten).

UMK paling lambat diumumkan 30 November 2023 dan berlaku 1 Januari 2024 yang mana harus dipatuhi oleh seluruh pengusaha.(*/He)

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi Pj Kepala Daerah di enam kabupaten/kota yang akan segera berakhir masa jabatannya.

Adapun keenam daerah tersebut di antaranya Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Subang.

Bey mengatakan, pengusulan nama Pj Kepala Daerah ini dilakukan bersamaan dengan DPRD di enam kabupaten/kota. Artinya, legislator di masing-masing daerah punya kewenangan untuk mengusulkan nama-nama yang kompeten pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Memang kami mengusulkan tetapi dari DPRD juga dan ada juga dari Kemendagri. Jadi pengusulan itu ada 3 pengusulan, dari kami Pemprov, DPRD kota kabupaten, dan nanti dari Kemendagri,” ucap Bey, Rabu (15/11/2023).

Bey mengungkapkan, baik pemprov maupun DPRD hanya bisa mengusulkan tiga nama untuk Pj Kepala Daerah. Nantinya, semua usulan itu akan diseleksi menjadi tiga besar.

“Kemudian disaring jadi 3 besar dan kemudian di bapak presiden keputusannya,” ungkapnya.
Bey mengatakan, Pemprov Jabar sendiri sudah mengusulkan masing-masing tiga nama. Seluruh nama tersebut sudah diserahkan pada Kemendagri untuk nantinya disaring kembali dan direkomendasikan ke presiden.

“Nama-namanya sudah diserahkan ke Kemendagri. Untuk Pj di enam kabupaten kota,” ujarnya.

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9279/OD.03.02/PEMOTDA yang diteken Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada 3 November 2023 yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri RI. Nama yang diusulkan mayoritas dari kepala dinas hingga pejabat daerah lainnya. Berikut daftarnya:

Kota Cirebon:

– Benny Bachtiar (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat)

– Ai Saadiyah Dwidaningsih (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat)

– Teppy Wawan Dharmawan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat)

Kota Banjar:

– Dodit Ardian Pancapana (Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat)

– Ida Wahida Hidayati (Kepala Dinas Sosial Jawa Barat)

– Yudia Ramli (Direktur BUMD, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Kabupaten Bogor:

– Dedi Taufik Kurohman (Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat)

– Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat)

– Indra Maha (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat)

Kabupaten Subang:

– Sumasna (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat)

– Dadan Hidayat (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat)

– Asep Nuroni (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang)

Kabupaten Majalengka:

– Dedi Supandi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat)

– Asep Sukmana (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat)

– Mochamad Ade Afriandi (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat)

Kabupaten Kuningan:

– Raden Iip Hidajat (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat)

– Berli Hamdani Gelung Sakti (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat)

– Engkus Sutisna (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Jawa Barat).(*/Hen)

BANDUNG – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru), permintaan sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan hingga 15 persen. Gin Gin mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi dari jauh-jauh hari dengan mengintensifkan koordinasi ke distributor, agen, dan pedagang.

“Nataru ini kondisi yang berulang dan pasti akan terjadi setiap tahunnya. Yang kita lakukan gimana supaya distribusi persediaan itu lancar, itu jaminan kita bisa lakukan,” kata Gin Gin di Balai Kota Bandung, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan, sebelumnya DKPP juga telah menggelorakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengintervensi harga pangan di pasaran. Dibarengi dengan upaya pengendalian stabilisasi pasokan pangan melalui kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan di 30 kecamatan di Kota Bandung.

“Secara umum ketersediaanya cukup, bahkan bulog menyatakan untuk beras tersedia sampai akhir tahun. Dan pangan lainnya kita sedang coba siapkan,” ujarnya.

Saat ditanya terkait pergerakan harga di pasaran, Gin Gin mengatakan, selain beras, sejumlah komiditas pokok seperti cabai rawit, cabai merah besar, telur ayam dan daging ayam mulai menunjukkan kenaikan. Saat ini, harga beras berkisar di Rp 13.000 per kilogram, dari Rp 10.900 per kilogram. Sedangkan harga cabai kini berkisar di harga Rp 90-100 ribu per kilogram.

“Tapi barusan di GPM di jual dengan harga Rp 70 ribu. Kemungkinan juga telur sekarang di harga Rp 26-27 ribu, kita berharap bisa sampai diangka Rp 25 ribu perkilogram, daging ayam sekarang di angka Rp. 31-32 ribu per-kg,” terang Gin Gin.

“Dan memang pangan pokok pangan stategis yang 8 itu cendrung permintaanya mulai meningkat, tapi mudah mudahan bisa terimbangi,” imbuhnya.

Kenaikan ini, kata dia, salah satunya disebabkan oleh fenomena El Nino yang banyak mengurangi kualitas dan hasil panen raya. Oleh karenanya, dia mengaku telah melakukan kerja sama antar daerah dan sentra-sentra produksi pertanian agar distribusi dan pasokan pangan di Kota Bandung tetap terjamin.

“Secara umum dampak el nino ini masih terasa karna produksi pangan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Selain produksi menurun kualitas juga menurun di satu sisi permintaan juga meningkat jadi itu selain faktor distribusi yang saat ini kita masih tergantung dari luar termasuk beras, kedelai itu tergantung dari import sangat terpengaruh saat ini,” papar Gin Gin.

Meski begitu, dia memastikan bahwa hingga akhir tahun nanti kondisi pasokan pangan di Kota Bandung dalam kondisi aman terkendali. Bulog dan Pemkot Bandung juga telah melaksanakan beragam program untuk menjaga stabilisasi dan intervensi harga pangan, tegasnya. Selain itu, bantuan beras juga dijadwalkan disalurkan pada akhir tahun mendatang.

“Kemudian sekarang bantuan bansos beras akan diperpanjang seharusnua selesai sampai bulan ini (November) tapi akan diperpanjang sampai Desember 2023. Dengar dengar juga sampai Juni 2024 akan diberikan juga bantuan beras untuk masyarakat miskin, ini sesuatu upaya untuk menjaga kesetabilan supaya daya jangkaunya terjaga kesetabilan juga terjaga,” tandasnya.(*/He)

BANDUNG – Saber Pungli Kota Bandung menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Ketua Pokja Pencegahan Saber Pungli Kota Bandung, Riki Fahdiar menerangkan, melalui sosialisasi ini, Saber Pungli dapat memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan tata cara pemberantasan pungutan liar yang melibatkan semua instansi baik pemerintah maupun swasta.

“Tujuannya mewujudkan komitmen kita bersama untuk terus berupaya memberantas pemungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Kota Bandung,” terang Riki di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa 14 November 2023.

Sosialisasi pencegahan pungli terbagi menjadi 2 sesi yang diikuti oleh beragam peserta. Sesi 1 dimulai pukul 09.00 WIB khusus untuk kepala perangkat daerah, Kapolsek, dan Pokja Unit Saber Pungli Kota Bandung. Sesi 2 pukul 13.00 WIB khusus sekretaris perangkat daerah Kota Bandung di Auditorium Balai Kota Bandung. Selain itu, ia menambahkan Pokja Pencegahan Pungli dari 2022-2023 juga telah melakukan sosialisasi kepada anak-anak SMA dan pesantren di Kota Bandung.

“Kepala perangkat daerah 60 orang, sekretaris perangkat daerah 58 orang, kepala Polsek se-Kota Bandung 27 orang, Pokja unit Saber Pungli 4 orang, kepala bidang 28 orang, dan sekretariat UPP Kota Bandung 13 orang,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, regulasi yang ada dalam sistem pemerintahan sudah banyak berubah mengikuti kebutuhan, termasuk perubahan dari konvensional menjadi berbasis teknologi. Menurutnya, dengan meminimalisasi pertemuan tatap muka masyarakat dan pelaksana layanan, maka diharapkan mampu mencegah pungli terjadi.

“Dulu kita memulai dengan sistem Hayu Bandung, sehingga semua perizinan berbasis dengan sistem teknologi. Jadi sudah tidak ada interaksi dari pengunjung dan pelaku pelaksana pelayanan,” ungkap Ema.

Ema berharap, sistem seperti ini tak hanya diaplikasikan pada tataran ASN, tapi edukasi tersebut juga bisa sampai hingga ke lapisan masyarakat. DIa menekankan, salah satu PR besar Kota Bandung dalam menangani pungli itu adalah permasalahan parkir liar.

“Padahal potensi pendapatan Kota Bandung dari parkir itu bisa luar biasa. Tapi yang kita terima sampai saat ini masih sangat minim. Hanya 20 persen saja dari seharusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ema menilai masyarakat juga harus tahu apakah yang mereka lakukan itu berpotensi pungli atau tidak. Sebab tindakan seperti parkir liar, mengamen dengan paksaan, dan lainnya merupakan potensi pungli.

“Mudah-mudahan dengan adanya tim saber pungli bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat di Kota Bandung bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih baik dan nyaman. Sebab nyaman itu bukan hanya saat kita istirahat, tapi juga dalam beraktivitas,” tutur Ema.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Ahli Saber Pungli Jabar, Rusman memaparkan, sebuah tindakan dikatakan pungli jika masuk dalam 3 kriteria. Pertama, memungut biaya tanpa ada dasar hukumnya. Kedua, memungut tapi melampaui apa yang telah ditentukan. Ketiga, memungut bukan pada tempatnya.

“Misal, harusnya tiket di pintu masuk, tapi ada orang yang lewat belakang. Dia bayar juga dengan biaya yang beda, itu termasuk pungli. Maka, jika memenuhi 3 poin ini, berarti itu termasuk tindakan pungli. Bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga bisa di lingkup masyarakat,” papar Rusman.

Ia menyebutkan salah satu praktik pungli yang kerap terjadi adalah biaya proses pernikahan. Harusnya biaya menikah itu hanya Rp600.000. Namun, di beberapa daerah bahkan bisa ditarik biaya sampai Rp2 juta. Dia juga menyebut kebiasaan yang masih melekat di masyarakat umum seperti rasa sungkan jika tidak memberikan sesuatu, juga dapat menjadi pemantik terjadinya pungli.

“Masih ada di masyarakat kita yang sudah dilayani, tapi merasa tidak enak kalau tidak kasih sesuatu. Namun, karena status kita pegawai negeri, jika menerima hadiah seperti ini masuknya gratifikasi. Gratifikasi itu harus dilaporkan, sehingga jelas sumbernya,”ungkapnya.(*/He)