Nusantara

BANDUNG – Pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mendeteksi adanya tiga ekor macan tutul baru di kawasan tersebut. Perkiraan ini muncul setelah kamera trap yang dipasang di kawasan tersebut menangkap lima gambar yang diduga remaja macan tutul.

Kepala Balai TNGC Maman Surahman mengatakan, temuan itu adalah hasil tangkapan layar dari lima kamera trap yang terpisah. Setelah diteliti lebih detail, ternyata hanya tiga individu yang berusia remaja. Maman menyebut baru satu yang bisa dipastikan jenis kelaminnya, yakni jantan.

“Saat terekam kamera, macan tutul ini terekam di bagian buntutnya. Di situlah tampak jenis kelamin, karena ada semacam alat kelamin jantan pada macam tutul tersebut,” ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).

Sedangkan dua individu lainnya, masih akan dicari tahu jenis kelaminnya. Menurut Maman, hal ini perlu diskusi lebih jauh dengan beberapa pihak yang concern pada keberadaan macan tutul. Dalam diskusi itu nanti pihaknya akan membuatkan peta lima kamera untuk mendiskusikan soal kemungkinan apakah tiga individu itu berbeda satu dan yang lainnya atau sama.

“Pada diskusi nanti tentunya kami akan menganalisa dengan para ahli macan tutul, pegiat lingkungan dan pemerhati macan tutul. Nanti kita akan analisis lima foto macan tutul tersebut untuk membandingkan lorengnya atau ciri khusus lainnya, baru keluar kesimpulan yang lebih akurat,” tambahnya.

Pihaknya merasa sangat senang dengan keberadaan individu anyar di TNGC. Artinya proses perkembang biakan terhadap tiga satwa kunci yakni macan tutul, elang Jawa dan Surili setidaknya bisa dikatakan mengalami kemajuan. Khusus satwa kunci macan tutul ini bisa berkembang karena dukungan satwa mangsa yang masih banyak. Babi hutan, trenggiling, monyet ekor panjang, landak, dan kancil juga masih sangat berlimpah di TNGC.

Selama ini, pihaknya melakukan proteksi terhadap kawasan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan. Seperti sosialisasi pentingnya perkembangan ekosistem di kawasan termasuk di dalamnya pohon pohonan dan juga populasi satwa mangsa.

Diakuinya terkadang juga mereka mendapati masyarakat di sekitar kawasan masih ada yang berburu dan melakukan pembalakan.

“Kami hanya menyampaikan kepada mereka, silakan kalau mau berburu atau melakukan penebangan pohon, tapi jangan salahkan kami kalau suatu saat macan tutul turun gunung untuk mencari makan dan memangsa satwa peliharaan warga”, ujarnya.

Sosialisasi semacam itu dilakukan secara terbuka dan langsung ke warga karena bila terus dilarang dengan kata jangan, masyarakat malah jadi penasaran untuk mencoba.

Selain sosialisasi secara langsung ke masyarakat, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan 64 tempat wisata yang berada di sekitar ring luar TNGC. tercatat objek wisata tersebut berada di luar kawasan, namun jaraknya sangat dekat dengan TNGC.

“Kami ambil langkah untuk bekerja sama dengan mereka dalam melakukan pengamanan TNGC”, tambahnya.

TNGC berada di dua kabupaten yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Memiliki luas 14.800an Hektar. Di kawasan itulah 68 kamera trap dipasang sepanjang tahun 2023.

Sebagai informasi, pada tahun 2019 di TNGC dilepas Selamet, macan tutul jantan dan tahun 2020 dilepas betina Rasi juga di TNGC.(*/Hen)

SUKABUMI – Kota Sukabumi berupaya menuntaskan kawasan kumuh yang ada di perkotaan. Targetnya hingga akhir tahun 2023 ini wilayah ini bisa zero kawasan kumuh.

Keberadaan kawasan kumuh tersebut misalnya terdapat di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. ” Masih ada satu kegiatan menuntaskam kawasan kumuh karena ada tujuh RW terdapat kawasan kumuh,” ujar Camat Citamiang Aries Ariandi, beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan disela-sela kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Sukabumi.

Targetnya kata Aries, akhir tahun 2023 bisa zero kawasan kumuh wi wilayahnya. Terlebih, akhir tahun ini ada bantuan untuk kawasan kumuh di RW 04 yakni pembangunan saluran air bersih untuk warga.

Menurut Aries, hanya tinggal tersisa sekitar 20 persen kawasan kumuh. Targetnya, di 2024 nanti akan zero kawasan kumuh.

Aries menuturkan, dalam setiap musrenbang di wilayah yakni lima kelurahan di Citamiang pihaknya selalu menekankan program prioritas.” Di setiap kelurahan ada usulan lima pembangunan fisik dan lima usulan non fisik. ” Harapannya akan memperhatikan skala priotias untuk menangani wilayah rawan bencana dan kawasan kumuh,” jelasnya.

Upaya tersebut lanjut Aries, agar bisa mendongkrak penuntasan kawasan kumuh hingga zero. Sebab, penuntasan kawasan kumuh menjadi perhatian pemerintah.

Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan, di wilayahnya tinggal tersisa 20 persen kawasan kumuh. ” Di Desember ini ada bantuan dan targetnya tidak ada lagi kawasan kumuh,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya menuntaskan kawasan kumuh. Sebab, saat ini menyisakan sekitar 190 hektare berdasarkan pembaharuan data pada 2021 lalu.

Salah satu langkahnya dengan melakukan terobosan dan kolaborasi baik dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. ” Berdasarkan SK Wali Kota Sukabumi pada 2015, awalnya ada 160 hektare jumlah kawasan kumuh,” ujar Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono.

Luasan tersebut dilakukan berbagai penanganan-penanganan, hingga akhir tahun 2022 kawasan kumuh tersebut bisa secara tuntas di selesaikan. Penuntasan ituberkat kerjasama dengan semua leading sektor termasuk dengan bantuan dari provinsi maupun pemerintah pusat.

”Namun saat pandemi Covid-19 melanda di 2021, diperkirakan kawasan kumuh akan lebih meningkat, karena tingkat kemiskinan juga ikut naik,” ungkap Frendy. Oleh karenanha Bappeda melakukan evaluasi kembali dan membuat baseline atau titik acaun data dari awal.

Hasilnya lanjut Frendy, Bappeda menemukan data kekumuhan sekitar 250 hektare pada tahun 2021 yang kategorinya kumuh ringan. Ia meyakinkan kawasan kumuh tersebut masuk kategori ringan dan segera bisa ditangani.

Perubahan data ini terang Frendy membuat SK baru yang menyatakan kawasan kumuh di Kota Sukabumi masih ada di angka 250 hektare. Dari jumlah itu, usaha penanganan yang dilakukan dari 2021 sampai 2023 telah menuntaskan sekitar 60 hektare dan saat ini menyisakan 190 hektare lagi.(*/Yan)

LAMPUNG – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) memastikan seluruh jalan nasional di Provinsi Lampung siap beroperasi pada periode libur akhir tahun.

“Dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan pengguna arus lalu lintas pada periode libur akhir tahun, kami sudah memastikan seluruh jalan nasional di Lampung telah siap beroperasi secara fungsional,” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Susan Novelia di Bandarlampung, (9/12/2023).

Ia mengatakan panjang jalan nasional di Lampung mencapai 1.298,41 km yang merupakan jalan lintas, dan 330,14 km merupakan jalan tol juga telah siap digunakan pengguna jalan. “Untuk jalan nasional di Lampung kondisi kemantapan jalannya sudah mencapai 94,51 persen.

Dan untuk kegiatan longsegment jalan per 13 November kemarin sudah memiliki progres 82,68 persen, tentunya ini diharapkan mampu memberikan jalan yang nyaman dan berkeselamatan bagi pengendara,” kata Susan.

Dia menjelaskan untuk menjaga kemantapan di jalan nasional telah dilakukan juga upaya penutupan lubang untuk mewujudkan zero pothole. “Zero pothole ini sudah hampir 100 persen kondisinya, tetapi untuk lubang baru yang timbul sudah diamankan oleh pejabat pembuat komitmen, untuk melakukan penutupan lubang paling cepat dua hari,” ucapnya.

Ia melanjutkan pihaknya pun telah menyediakan layanan respon cepat bila ditemukan ada lubang di jalan nasional agar segera ditangani petugas. “Dari panjang jalan nasional 1.298 km yang semuanya dalam kondisi baik itu terbagi dalam beberapa bagian yakni jalan Lintas Timur Provinsi Lampung dengan panjang 287,08 km,” kata dia.

Lalu jalan Lintas Tengah Provinsi Lampung sepanjang 333,57 km, jalan Lintas Barat Provinsi Lampung sepanjang 318,27 km, dan jalan Lintas Penghubung Provinsi Lampung dengan panjang 277,70 km. Dengan adanya upaya menjaga kemantapan jalan di sepanjang jalan nasional di Lampung diharapkan dapat memperlancar arus transportasi masyarakat pada periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.(*/Tian)

SLEMAN – Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo menyebutkan objek wisata alam Kaliurang di lereng Gunung Merapi dan Tebing Breksi di Prambanan masih menjadi destinasi wisata unggulan pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Selain Kaliurang dan Tebing Breksi, beberapa objek wisata seperti Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko dan lainnya masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada liburan Natal dan tahun baru nanti,” kata Kustini di Sleman, (8/12/2023).

Menurut dia, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Sleman pada liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 masih akan tetap ramai meskipun tidak ada acara khusus di sejumlah destinasi tersebut. “Kami optimistis kunjungan wisatawan pada liburan Natal dan tahun baru nanti bisa mencapai lebih dari 300.000 orang di semua wisata se Sleman meskipun tidak ada acara khusus,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Sleman maupun Dinas Pariwisata Sleman memang tidak mengadakan acara khusus pada liburan Natal dan tahun baru.

“Namun beberapa acara reguler biasa di akhir pekan tetap ada di sekitar kawasan lereng Gunung Merapi,” katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, hingga November 2023 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 6.557.650 kunjungan. Jumlah tersebut setara dengan 93,68 persen dari target kunjungan tujuh juta wisatawan sepanjang 2023. Kunjungan didominasi wisatawan dalam negeri 6.371.919 kunjungan atau setara dengan 97,47 persen.

Kunjungan terbanyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten dengan total mencapai 90,56 persen dari total kunjungan.(*/D To)

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Pada kategori pemerintah kabupaten/kota, Pemkab Serang berada pada peringkat II dengan nilai 98,37 poin.

Pemkab Serang hanya berselisih 0,16 poin dari Kota Tangerang Selatan yang meraih peringkat I dengan poin 98,53. Sementara itu, penghargaan diterima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dari Ketua KI Banten Toni Anwar Mahmud di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (16/11/2023) lalu.

“Alhamdulillah, kami kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan posisi bertahan peringkat kedua. Namun secara nilai, kami mengalami peningkatan,” kata Tatu.

Ia mengungkapkan, pada tahun lalu Pemkab Serang berada di peringkat II dengan nilai 92,55 atau naik 5,82 jika dibandingkan tahun ini. Kenaikan ini, kata Tatu, merupakan hasil kerja cerdas, dan kinerja terbaik dari seluruh jajaran Pemkab Serang, terutama Dinas Kominfosatik Kabupaten Serang.

Menurutnya, penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi Pemkab Serang untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Insya Allah, kami berkomitmen terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Komisi Informasi atas segala upaya bersama dalam menjamin ketersediaan informasi yang baik dan cepat untuk masyarakat,” ujarnya.

Ketua KI Banten Toni Anwar Mahmud mengatakan, Anugerah Keterbukaan Informasi merupakan kegiatan rutin untuk memberikan apresiasi kepada badan publik yang telah menjalankan UU KIP. Penilaian merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi (monev), baik data maupun tinjauan lapangan secara langsung terhadap badan publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, hasil monev menunjukkan hasil yang terus membaik. “Secara nyata, badan publik telah memberikan layanan informasi lebih berkualitas. Sangat berkomitmen menyediakan layanan informasi, bukan hanya face to face, tetapi juga melalui website dan media sosial,” ujarnya seperti dalam siaran pers.(*/Dul)

SUKABUMI – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji optimistis harga sembilan bahan pokok (sembako), yang dijual di pasar tradisional, stabil hingga akhir 2023.

“Dari hasil pantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional, harga sembako relatif stabil dan belum menunjukkan adanya gejala kenaikan harga,” katanya di Sukabumi, Jabar, Kamis 7 Desember 2023.

Kusmana memantau harga sembako di Pasar Pelita dengan didampingi aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi.

Menurut dia, barang kebutuhan pokok masyarakat yang dijual di pasar tersebut untuk beras kualitas medium maupun premium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp14 ribu setiap kilogram.

Kemudian, daging ayam broiler (negeri) harganya Rp35 ribu/kg dan daging sapi dijual pada kisaran harga Rp130 ribu hingga Rp135 ribu/kg.

“Walaupun kami optimistis harga sembako stabil hingga akhir tahun, tetapi kenaikan harus tetap diwaspadai, apalagi menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang tidak menutup kemungkinan ada beberapa komoditas yang harganya naik, karena adanya peningkatan permintaan dari warga,” tambahnya.

Untuk menekan terjadinya kenaikan harga, Kusmana pun melakukan koordinasi dengan distributor bahan pokok penting khususnya beras agar pasokan lancar dan persediaan mencukupi.

“Selain itu, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting di pasar untuk mengetahui pergerakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024,” ujarnya. (Antara)

SERANG – Polda Banten mengimbau masyarakat di pesisir untuk mewaspadai erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Perairan Selat Sunda, guna mengantisipasi letusan gunung api tersebut.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto menjelaskan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah memberikan informasi bahwa telah terjadi erupsi GAK pada Selasa (5/12/23) pukul 04.38 WIB.

“Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 63 mm dan durasi sekitar 41 detik,” kata Didik, Rabu (6/12/2023).

Erupsi yang terjadi kemarin itu, merupakan kedua kalinya. Sebelumnya GAK mengeluarkan abu vulkanik pertama pada Minggu (3/12/23) pukul 09.08 WIB. Informasi dari PVMBG menyebut, erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 72 milimeter dan durasi lebih kurang 34 detik.
Atas peristiwa itu, Polda Banten mengimbau nelayan dan warga pesisir tidak mendekati GAK atau beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif.

“Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level III siaga, kami mengimbau kepada warga di pesisir khususnya nelayan agar tidak mendekati gunung dengan radius lima kilometer,” ujar Didik.

Sebagai informasi, sejak kelahiran Gunung Anak Krakatau pada Juni 1927 hingga saat ini, erupsi berulang kali terjadi, sehingga Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi. Karakter letusan Gunung Anak Krakatau berupa erupsi eksplosif dan erupsi efusif dengan waktu istirahat letusannya berkisar antara satu sampai enam tahun.(*/Dul)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menekankan pentingnya regenerasi petani di wilayahnya untuk masa depan pertanian di provinsi beribu kota Medan ini.

“Karena itulah kami selalu memotivasi pemuda untuk mau menjadi petani,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, Muhammad Juwaini, di Medan, (5/12/2023).

Juwaini melanjutkan, pihaknya melakukan beberapa cara untuk meyakinkan anak-anak muda khususnya milenial, agar tertarik berprofesi sebagai petani dan menggantikan petani yang berusia di atas 50 tahun. Program yang dibuat mulai dari sosialisasi hingga pelatihan.

Namun, Juwaini mengakui ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk itu. Salah satunya, menurut dia, yaitu masih adanya anggapan bahwa pekerjaan sebagai petani itu tidak mentereng.

“Memang tidak mudah. Kami perlu memberikan wawasan dan pandangan kepada generasi muda bahwa petani itu bukanlah hal yang ‘rendah’. Sebab, sektor pertanian juga dapat menghasilkan pendapatan yang besar jika dilakukan dengan optimal,” kata Juwaini.

Dia menambahkan, keberadaan anak-anak muda di pertanian Sumut juga berguna untuk memperkenalkan teknologi baru dan inovasi di bidang pertanian. Juwaini menganggap generasi muda lebih dekat dengan teknologi daripada petani yang sudah berumur.

“Jadi ke depan, pertanian Sumut dapat menjadi modern dengan penerapan teknologi baru misalnya bibit dan pupuk. Inovasi teknologi pun berpotensi semakin berkembang,” tutur dia.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Tahap I, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menyatakan, jumlah petani perorangan yang berusia di atas 55 tahun terus bertambah di Sumut. Jumlah petani perorangan berusia 55-64 tahun bertumbuh daripada sensus sebelumnya tahun 2013, yakni dari 18,80 persen menjadi 21,80 persen.

Sementara itu, petani berusia lebih dari 65 tahun naik dari 10,62 persen pada sepuluh tahun lalu menjadi 13,59 persen tahun 2023. Sebaliknya, petani untuk kategori usia kurang dari 15 tahun, 15-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun seluruhnya lebih rendah dibandingkan tahun 2013.

“Ini menjadi tantangan bagi kita khususnya soal estafet pertanian bagi generasi muda,” ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin.

Adapun untuk teknologi pertanian di Sumut, petani yang paling banyak menggunakannya pada tahun 2023 adalah mereka yang berumur lebih dari 39 tahun (464.226 orang), disusul yang berusia 19-39 tahun (137.969 orang).(*/Gint)

MAJALENGKA – Pergerakan tanah dilaporkan kembali terjadi di wilayah Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Warga sekitar diminta waspada akan kemungkinan terjadinya pergerakan tanah lagi, terlebih saat turun hujan.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka Rezza Permana mengatakan, ada 35 rumah milik warga yang terancam longsor akibat terjadinya pergerakan tanah itu.

Tak hanya rumah warga, satu masjid dan tiang listrik pun dilaporkan terancam terbawa longsoran. “Posisi longsoran sekitar satu meter lagi dari rumah terdekat,” ujar dia kepada Republika, Selasa (5/12/2023).

Puluhan rumah itu dihuni 43 kepala keluarga (KK) atau 127 jiwa. Menurut Rezza, hingga kini warga belum ada yang mengungsi. Namun, kata dia, pihaknya sudah memberikan arahan agar warga segera mengungsi jika terjadi lagi pergerakan tanah yang terbilang besar.

Rezza menjelaskan, pergerakan tanah di wilayah Desa Cikaracak awalnya dilaporkan terjadi pada 29 Maret 2023. Pergerakan tanah sempat berhenti selama musim kemarau. Pada Senin (4/12/2023), setelah hujan deras mengguyur selama sekitar lima jam, pergerakan tanah dilaporkan kembali terjadi.

Struktur tanah yang labil di daerah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya pergerakan tanah. Rezza mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan pergerakan tanah di Desa Cikaracak.

BPBD Majalengka juga memasang alat manual untuk menghitung pergeseran tanah, serta menempatkan personel di lokasi kejadian. “Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika hujan turun,” ungkapnya.(*/Dang)

BANDUNG – Di musim penghujan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin meminta 27 kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan kesiagaan terhadap potensi terjadinya bencana alam. Terutama, bencana banjir dan longsor.

Menurut Bey, Pemprov Jabar sudah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota mulai 9 November 2023 sampai 31 Mei 2024.

“Status siaga darurat bencana, tapi hanya mengingatkan belum berdampak pada penggunaan anggaran. Jadi mengingatkan seluruh kabupaten dan kota agar siaga karena sangat rentan terhadap bencana,” ujar Bey Ditemui usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate Bandung, (4/12/2023).

Namun, Bey pun mengimbau pada masyarakat untuk tidak panik. Tapi, selalu waspada saat beraktivitas sehari-hari. “Diharapkan meningkatkan kesiagaan tapi jangan juga panik, beraktivitas saja seperti biasa tapi tetap waspada,” kata Bey.

Pemprov Jabar, kata dia, bersama BPBD sudah memetakan wilayah mana saja yang rawan bencana termasuk membuat langkah antisipatif yang akan dilakukan. Selain itu, penanganan kepada para korban pasca-kejadian juga harus dipikirkan agar perekonomiannya bisa terus berjalan.

“Ada beberapa yang memang sudah ada petanya dan diingatkan bahwa pertama harus antispasi dan masyarakat agar diingatkan patuh pada arahan petugas di lapangan. Juga jangan sampai setelah seandainya mereka mengungsi bagaimana kehidupannya itu harus dipikirkan juga,”terangnya.(*/Hen)