Nusantara

BANDUNG – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mengungkapkan lima tanggul jebol di permukiman warga di Gang Apandi, Braga, akibat banjir Sungai Cikapundung telah diperbaiki. Namun, warga diminta tetap berada di tempat pengungsian sementara karena cuaca yang masih ekstrem.

Data yang dihimpun, banjir melanda empat RW di Jalan Braga yaitu RW 03, RW 04, RW 07 dan RW 08. 496 kepala keluarga terdampak atau mencapai 1.794 jiwa. Rumah terdampak 59 terdiri dari rumah rusak sebanyak 10 unit, rumah rusak ringan 29 unit.

“Kemarin juga udah selesai (perbaikan), ada 5 titik kirmir (tanggul) rusak. Kemarin tiga mungkin hari ini 2 selesai,” ucap dia saat dihubungi wartawan, (13/1/2024).

Meski perbaikan tanggul sudah selesai dilakukan, ia meminta masyarakat tidak terlebih dahulu masuk ke rumah. Sebab kondisi cuaca yang masih ekstrem dan berpotensi terhadap bencana.

“Warga masih belum diharapkan masuk ke rumah karena cuaca begini,” kata dia.

Ia mengatakan sebagian warga di Jalan Braga masih ada yang mengungsi di sejumlah tempat seperti aula RW 08. Pihaknya juga menyiapkan tempat mengungsi di Rancacili dan Tamansari apabila dibutuhkan.

Bambang mengatakan petugas dari Dinas Sosial, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih berada di lokasi banjir. Termasuk dari petugas Dinas Sumber Daya Air Kota Bandung.

“Sampai hari ini tim masih ada di lapangan kaya dapur umum disiapkan, kalau perlu air bersih disiapkan,” kata dia.

Ia mengatakan anggaran untuk penanganan korban banjir berada di Dinas Sosial dan didukung Baznas Kota Bandung. Pihaknya belum menetapkan status tanggap darurat sehingga belum perlu memakai biaya tak terduga (BTT).

“Status (tanggap) darurat, belum sementara ini terkendali,” ungkapnya.(*/Hen)

LAMPUNG – Calon Presiden RI Anies Baswedan berjanji membangun jalan non-tol di daerah Lampung guna mengatasi jalan-jalan yang rusak, bahkan hancur. Janji tersebut disampaikan Anies saat berkampanye di Lampung Timur,Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, jalan non-tol adalah jalan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Mereka menggunakan jalan tersebut, salah satunya untuk mendistribusikan hasil bumi.

“Di Lampung sempat terkenal karena jalan-jalan di sini hancur. Kita ingin jalan tol tetap dibangun, tetapi jalan yang non-tol tidak dilupakan,” kata Anies dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Saat menghadiri acara Haul Akbar K.H. Abdul Chalim dan K.H. Maksum di Lampung Timur, Anies mengatakan bahwa jalan non-tol itu rusak maka tidak menutup kemungkinan kegiatan perekonomian masyarakat juga akan terganggu. “Jalan-jalan itu harus dibangun. Insyaallah, hasil pertanian bisa sampai kota dengan baik,” kata dia.

Untuk mewujudkan pembangunan itu, menurut Anies, memerlukan kewenangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan, melanjutkan kondisi saat ini atau melakukan perubahan.

“Insyaallah, 14 Februari menjadi hari perubahan bagi Indonesia. Sesudah itu, mudah-mudahan jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik,” kata Anies.(Antara)

CIREBON – Bupati Cirebon, Imron mengaku kecewa dengan robohnya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa, beberapa waktu lalu.

Imron meminta supaya proyek gapura Taman Alun-Alun Pataraksa diaudit dan diusut tuntas. Bahkan, Imron pun mengendus ada oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon di balik proyek tersebut.

“Dari beberapa informasi yang masuk, katanya proyek ini milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Tapi setelah dicek, memang namanya tidak tercantum. Pintar sekali kan,” kata Imron, Jumat 12 Januari 2024.

Bupati mengaku kecewa, pembangunan tahap kedua Alun-Alun Taman Pataraksa tersebut tidak adanya pendampingan dari aparat penegak hukum (APH). Padahal harusnya, sejak awal harus ada pendampingan dari kejaksaan. Sementara kantor kejaksaannya sendiri, tepat di seberang gapura yang roboh.

“Sebagai bupati, saya sangat kecewa. Ini tamparan bagi pemerintah daerah. Kok bisa-bisanya, proyek di depan kantor bupati, DPRD, dan Kejaksaan serta instansi lainnya roboh. Pemborongnya mikir tidak sih,” kata Imron.

Anehnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan menyebut, semua pihak layak disalahkan. Secara terang benderang dia menyebutkan, komisi III, DLH, konsultan dan pemborong, semuanya salah. Anehnya, Yoga enggan berkomentar terkait dugaan adanya indikasi keterlibatan oknum anggota dewan.

“Yang disampaikan bupati Imron sifatnya hanya dugaan. Jadi saya enggan menanggapi tudingan itu. Sekarang bagaimana caranya melakukan pembenahan disemua sisi,” elak Yoga.

Yoga menilai, ambruknya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama soal pengawasannya dan kedua soal perencanaan dari tim teknisnya. Untuk itu, seluruh dinas yang mengerjakan pekerjaan sipil, biasanya minim orang teknis. Hal itu karena, orang teknisnya tersentral di DPUTR.

“Seluruh pembangunan sipil diharuskan adanya rekomendasi dari DPUTR dulu. Kontruksi yang dihasilkan oleh dinas lain pastinya berbeda dengan kontruksi dari DPUTR. Lah ini kan tidak ada, ya jelas salah,” ungkapnya.

Dirinya menyarankan, proyek strategis yang nilainya di atas Rp 2 miliar wajib ada pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Meskipun tidak ada aturan baku, minimal ketika ada pendampingan dari APH penyedia jasa tidak berani main-main. Untuk itu, perlu ada regulasi terkait pendampingan.

“Bila perlu diwajibkan. Nanti kita sebagai anggota DPRD akan mendorong untuk dibuatkan regulasinya,” tandasnya.(*/Eln)

LAMPUNG – Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini diduga dampak dari Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041. Hingga saat ini RTH hanya tersisa 4,5 persen.

Menurut Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, penurunan area RTH di Kota Bandar Lampung dikarenakan program Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melalui perda RTRW yang telah merubah fungsi RTH kepada fungsi lain.

“Kebijakan Pemkot Bandar Lampung ini berdampak menurunnya jumlah RTH di dalam kota,” kata Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, Jumat (12/1/2024).

Dampak yang terparah, ujar dia, dengan penurunan RTH hingga tersisa dari 11,08 persen menjadi 4,5 persen, kondisi kualitas udara dalam kota semakin menurun. Hal ini dikarenakan daerah tangkapan dan resapan air juga menurun.

Akibatnya, lanjut dia, ancaman kepada kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan semakin masif. Diantaranya, penyakit sesak napas mudah terserang, dan juga bencana alam seperti kebanjiran, kekeringan, dan udara kotor lainnya.

Walhi berharap Wali Kota dapat mengevaluasi lagi perda yang telah ditetapkan tersebut, dan berdampak pada penurunan kawasan RTH yang sebelumnya sudah ada menjadi tidak ada atau hilang digantikan dengan konsep yang lain jauh dari kualitas udara.

Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengakui ada penurunan luasan RTH di dalam kota dari 11,08 persen menjadi 4,5 persen. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat, yang intinya ada perubahan RTH menjadi tempat lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengatakan masih akan mencari lagi sumber-sumber RTH di dalam kota untuk memenuhi peraturan yang menyangkut keberadaan RTH. Diantaranya keberadaan RTH untuk taman kota, taman lingkungan, lahan kosong dengan vegetasi, alun-alun, dan tempat bermain/rekreasi masyarakat.(*/Ti)

BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan sebanyak 64 kejadian bencana terjadi di wilayah Jawa Barat pada awal Januari tahun 2024. Bencana mulai dari bencana longsor, gempa, banjir, dan angin kencang.

“Sejak tanggal 1 Januari sampai 11 Januari terdapat 64 kejadian bencana,” ucap Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat, saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

Ia mengatakan bencana yang terjadi terdiri dari bencana longsor 31 kasus, angin kencang 18 kasus, banjir 11 kasus, gempa bumi empat kasus. Sedangkan bencana lainnya relatif belum ada.

Akibat bencana yang terjadi, ia menuturkan terdapat 7174 orang yang terkena dampak serta empat orang meninggal dunia. Selain itu 414 rumah mengalami kerusakan. Terdiri atas 304 rusak ringan, 1.564 rumah terendam. Sebanyak 30 rumah rusak berat dan 80 unit rumah rusak ringan.

Hadi mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana dunia yaitu longsor di Kasomalang, Subang yang menyebabkan dua orang menjadi korban. Sedangkan satu orang meninggal akibat tertimbun di Bandung Barat dan satu orang di Kabupaten Garut.

Pada awal tahun 2024, sejumlah peristiwa bencana terjadi di beberapa daerah seperti di gempa bumi di Kabupaten Sumedang yang menyebabkan ribuan rumah rusak. Kemudian longsor di Subang menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Sedangkan di Bandung Barat satu orang tewas karena tertimbun longsor. BMKG mengungkapkan periode Januari hingga Februari akan memasuki masa puncak musim hujan.(*/He)

LAMPUNG – Sejumlah petani penggarap lahan terbengkalai kawasan perkantoran Pemprov Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, mendatangi DPRD Lampung lagi pada Rabu (10/1/2024). Mereka menolak adanya sewa lahan yang pernah digarap sebelumnya oleh petani.

Kedatangan para petani penggarap lahan kota baru meminta DPRD Lampung meniadakan sewa lahan kepada petani yang berkisar Rp 300 ribu per meter, atau Rp 3 juta per hektare (ha).

Penetapan sewa lahan kepada petani penggarap tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/293/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kota Baru yang Belum Dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung.

“Kami datang lagi ke sini (DPRD Lampung) karena tidak ada solusinya. Padahal, pembangunan Kota Baru saat ini terhenti total, tapi kami menggarap diambil sewa lahan,” kata Yono, perwakilan petani penggarap lahan Kota Baru Lampung, Rabu (10/1/2024).

Menurut dia, aksi petani penggarap sudah dilakukan sejak 2022 sampai 2024 ini, yang tuntutannya agar sewa ditiadakan, namun tidak ada realisasi dari Pemprov dan DPRD Lampung.

Dia mengatakan, petani sekitar lahan diizinkan menggarap lahan di sekitar pembangunan komplek Perkantoran Pemprov Lampung yang sudah mangkrak pada 2014.

Petani menanam palawija, seperti singkong, cabai, dan lainnya. Setelah berjalan, lanjut dia, petani diambil sewa, padahal pembangunan gedung kantor mangkrak.

Anton (34 tahun), petani penggarap lahan Kota Baru mengatakan, para petani penggarap ini memang dari dulunya sudah menggarap lahan di kawasan sebelum menjadi proyek lahan Kota Baru. “Sekarang pembangunan terhenti total, kami menanam lagi di tanah kami tapi dimintai sewa,” ujar Anton.

Menurut dia, petani menolak sewa lahan Kota Baru sebesar Rp 300 ribu per meter atau Rp 3 juta per ha. Bahkan, ujar dia, petani yang tidak membayar sewa lahan diancam dan diintimidasi agar membayar sewa oleh satgas yang dibentuk di sekitar lahan tersebut.

Anton, yang juga lulusan Universitas Teknokrat Indonesia, mengatakan, seharusnya Pemprov Lampung beruntung masih ada petani yang mau merawat lahan kosong terbengkalai dengan tanaman yang bermanfaat dan menguntungkan petani. “Coba kalau dibiarkan, bisa jadi hutan belantara di sekitar gedung kantor yang mangkrak,” katanya.

Belum ada tanggapan dari pemprov Lampung maupun DPRD Lampung dalam tuntutan warga penggarap lahan Kota Baru. Sebelumnya, Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Mediandra pernah mengatakan, masyarakat harus ikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Istilah Alquran yang Diduga Berarti Kapur Barus Pewangi yang Hanya ada di Jawa dan China

Masyarakat yang belum bayar sewa tidak diperbolehkan menggarap lahan Kota Baru. “Masyarakat bisa menggarap lahan Kota Baru sepanjang belum dimanfaatkan oleh Pemprov Lampung. Akan tetapi masyarakat harus ikuti ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Petani menggarap lahan Kota Baru berada di Desa Sindang Anom, Gedung Agung, Sinar Rezeki, Purwotani, Margodadi, Sidodadi Asri, Margorejo, Sumber Jaya dan Margo Mulyo. Lahan yang sudah disewa sekitar 230 ha, dan yang belum digarap sekitar 800 ha. Hasil sewa lahan masuk PAD Pemprov Lampung mencapai Rp 690 juta.(*/Ti)

BANDUNG – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut bahwa hujan lebat menjadi penyebab tanah longsor di Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kabupaten Subang.

“Jadi itu karena hujan lebat yang airnya terus masuk ke dalam cekungan hingga akhirnya menyebabkan debris atau limpasan air dan longsor di lokasi itu,” kata Kepala Sub Koordinator Gerakan Tanah Wilayah Barat PVMBG Badan Geologi ESDM Sumaryono saat dikonsumsi di Bandung, Rabu (10/1/2024).

Dia menjelaskan, di waktu sebelum dan saat terjadinya longsor, curah hujan di wilayah tersebut tengah mengalami anomali yakni mencapai 200 mm yang biasanya hujan tersebut kumulatif dalam 15 sampai 20 hari yang kemudian masuk ke dalam cekungan itu.

“Info dari BMKG dalam dua hari mencapai 200 mm, itu hujan yang biasanya 200 mm itu dalam 15 – 20 hari, dan bayangkan diturunkan dalam dua hari,” katanya.

Dia juga menjelaskan, secara morfologi, daerah tersebut memang rawan longsor dan kerap kali terjadi longsor, sehingga bukan karena sebab lain seperti aktivitas perusahaan air minum di sana.

“Jadi secara morfologi kawasan ini memang rawan longsor yang juga telah terjadi sebelum ada aktivitas perusahaan,” ucapnya.

Sumaryono menjelaskan, di titik kejadian tersebut, sedikitnya telah terjadi kejadian longsor, dan lereng di lokasi tersebut yang terjal secara morfologi menunjukkan longsoran lama.

“Hanya yang kali ini lebih besar dan masih ada potensi longsor lagi. Di mana retakan juga masih ada di bagian atas lereng,” katanya.

Tanah longsor terjadi di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, pada Minggu lalu. Bencana alam itu menyebabkan setidaknya sembilan orang terluka dan dua orang meninggal karena tertimbun longsoran tanah dan 49 orang mengungsi.(antara)

SUKABUMI – Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Selasa (9/1/2024). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mengatakan, hal tersebut memicu terjadinya bencana tanah longsor dan angin puting beliung yang melanda sejumlah kecamatan.

“Tidak ada korban jiwa, hanya saja warga yang terdampak beberapa diantaranya harus mengungsi serta sejumlah fasilitas umum rusak,” kata Humas BPBD Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria di Sukabumi, Selasa (9/1/2024).

Adapun data yang dihimpun dari pihak BPBD setempat untuk bencana angin puting beliung merusak satu rumah di Kampung Batupayung, RT 015/005, Desa/Kecamatan Cimanggu. Sehingga penghuni rumah yang berjumlah enam jiwa tidak bisa menempati kembali rumahnya dan harus mengungsi ke rumah kerabatnya.

Selanjutnya tebing tanah di Kampung Caringinpojok, RT 10/03, Desa Caringinkulon, Kecamatan Caringin dengan panjang 20 meter, tinggi delapan meter dan lebar dua meter longsor sehingga menutupi saluran Irigasi Cigemol. Namun, sudah dilakukan perbaikan sementara agar lahan pertanian yang berada di Desa Caringinkulon tetap mendapatkan pasokan air.

Jembatan Cicalung II yang merupakan penghubung antara Desa Padabeunghar dengan Desa Sindangresmi di Kecamatan Jampangtengah dengan panjang delapan meter, lebar satu meter dan tinggi tiga meter terancam putus akibat tembok penahan tanah (TPT) longsor. Menurut Sandra, untuk bencana angin puting beliung sudah tertangani dan bantuan darurat telah diserahkan kepada penyintas bencana, sementara untuk longsor TPT Jembatan Cicalung II, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera dilakukan perbaikan.

Meskipun jembatan masih dapat digunakan tetapi diperlukan penangan segera karena jika terjadi hujan dan debit air meningkat TPT akan semakin terkikis dan memicu longsor susulan.(*/Yan)

SUBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyebutkan ratusan orang mengungsi akibat longsor di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang.

“Tim BPBD Jabar sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan asesmen kebutuhan personel, peralatan dan logistik penanggulangan bencananya,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar Dani Ramdan di Subang, Senin (8/1/2024).

Ia mengaku terus berkoordinasi dengan BPBD Subang terkait dengan penanganan bencana tersebut. Longsor di Desa Pesanggrahan terjadi pada Ahad (7/1/2024) sore akibat hujan yang turun dengan intensitas tinggi.

Sesuai dengan laporan yang diterima, sekitar 300 orang mengungsi akibat bencana itu, sejumlah orang luka-luka, dan dua orang meninggal dunia. Ratusan warga terdampak bencana saat ini mengungsi ke tempat Majlis Ta’lim Bantar Panjang.

“Hingga saat ini asesmen dan pendataan masih terus dilakukan. Kita juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan bencana longsor ini berjalan optimal,” kata Dani.

Ia meminta masyarakat untuk waspada mengantisipasi bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Jabar dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin ini, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi tanah longsor di Desa Pasanggrahan itu.

“Bagi warga terdampak bencana longsor yang sekarang mengungsi, bagi keluarga korban juga, kami turut prihatin atas musibah ini. Semoga tetap tabah dan diberi kesabaran,” kata Bey.

Ia menyampaikan melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana sebagai wujud kepedulian dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, ia didampingi Penjabat Bupati Subang, Kalak BPBD Jawa Barat, Kapolres Subang, dan Dandim 0605/Subang.

Mereka memberikan dukungan secara langsung kepada para pengungsi dan menyempatkan diri untuk menjenguk salah satu korban luka yang juga kehilangan istrinya akibat musibah tersebut. Kepada para pengungsi, Bey berpesan agar bersabar untuk tidak kembali ke rumah hingga kondisi dipastikan aman karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan.

“Mohon sabar untuk berdiam di pengungsian dulu, sampai kondisi aman karena saat ini cuaca cukup ekstrem,”katanya.(*/El)

LAMPUNG – Ratusan burung liar asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) gagal diselundupkan ke Pulau Jawa oleh petugas Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung, Sabtu (6/1/2024) pagi. Burung-burung tersebut dibawa menggunakan bus penumpang tujuan Bekasi, Jawa Barat.

Keterangan yang diperoleh dari Polda Lampung, Sabtu (6/1/2024), sedikitnya 787 ekor burung liar asal Lahat akan dibawa ke Jawa menggunakan bus umum digagalkan petugas di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) KM 85 jalur B, Sabtu dini hari.

Petugas Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan burung menggunakan bus.

Petugas Sat PJR Ditlantas Polda Lampung dipimpin Kepala Induk 02 Kota Baru Iptu Gobel mengerahkan petugas di JTTS ruas Terbanggi Besar-Bakauheni. Bus yang dicurigai tersebut berhasil diberhentikan petugas di KM 85 jalur B.

Setelah diperiksa bagasi bus, terdapat keranjang dan kardus berisi ratusan burung liar. Bus penumpang tersebut diketahui BG 7020 AE. Bus tersebut berangkat dari Kabupaten Lahat, Sumsel tujuan Bekasi, Jawa Barat,” kata Kepala Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung Kompol Adri Bhirawasto dalam keterangan persnya, Sabtu (6/1/2024).

Petugas mendapati tumpukan boks keranjang dan kardus yang berjumlah puluhan buah. Di dalamnya terdapat ratusan ekor burung liar berbagai spesies tanpa dokumen resmi. Petugas mengamankan barang bukti berikut sopir dan awak bus di Pos Gerbang Tol Kota Baru.

Ratusan burung liar tersebut di antaranya berjenis poksai mantel, srigunting, prenjak, sikatan, cipoh, pleci, konin, siri-siri, pentet, gelatik batu, dan trucukan.

Terdapat juga burung liar yang dilindungi seperti takur warna-warni, cucak ijo sayap biru, cucak ijo besar, cucak Ijo Sumatra dan cucak ijo kecil.

Barang bukti keranjang dan kardus berisi ratusan burung liar, mobil, dan sopir bus diamankan di Ditkrimsus Polda Lampung untuk pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

Flight (Protecting Indonesia’s Birds), NGO yang berkecimpung di dunia satwa jenis burung menyebutkan, dalam lima tahun enam bulan terakhir, petugas telah menyita barang bukti sebanyak 204.329 burung liar dari Sumatra di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Burung-burung tersebut akan diperdagangkan secara ilegal di kota-kota di Pulau Jawa.

Menurut Direktur Eksekutif Flight, Marison Guciano, sepanjang 5,5 tahun terakhir atau periode tahun 2018 sampai Agustus 2023, setidaknya ada 204.329 burung liar Sumatra telah disita di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sedangkan di Pelabuhan Merak, Banten melalui 252 insiden penyitaan legal.

“Fakta itu menunjukkan bahwa angka perdagangan ilegal burung burung liar Sumatra ke Jawa sangat masif. Apa lagi fakta fakta yang muncul terkait dengan perdagangan ilegal burung liar Sumatra dalam 5,5 tahun terakhir?” kata Marison Guciano kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Flight mendata, lebih dari 200 individu burung liar berhasil diselamatkan dari upaya transaksi ilegal di wilayah Lampung, dalam lima tahun terakhir. Provinsi Lampung menjadi daerah transit transaksi ilegal hewan dilindungi maupun tidak dilindungi, sebelum diselundupkan ke Jawa.

“Lampung sendiri merupakan tempat perlintasan bagi penyelundupan burung liar Sumatra ke Jawa, dimana Pelabuhan Bakauheni menjadi pintu keluar utama,” kata Marison.(*/Tian)