Nusantara

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan dengan adanya penambahan rute penerbangan langsung Lampung ke Bali yang dilaksanakan hari ini dapat mendongkrak sektor pariwisata daerah. “Penerbangan ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendongkrak sektor pariwisata. Bisa menjadi strategi dalam meningkatkan ekonomi daerah untuk melengkapi sektor-sektor penyumbang perekonomian daerah, seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, di Lampung Selatan, Rabu (17/1/2024).

Ia mengatakan, dengan adanya penerbangan langsung Lampung-Bali, maka pemerintah daerah akan melengkapinya dengan menyediakan paket-paket wisata serta destinasi wisata yang menarik pasar wisatawan.

“Adanya penerbangan rute baru ini meningkatkan optimisme daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata juga. Sebab seperti diketahui Bali merupakan pintu gerbangnya pariwisata Indonesia. Sehingga pemerintah daerah nanti akan membuat paket wisata, serta menyediakan destinasi wisata yang menarik wisatawan agar yang dari Bali juga bisa singgah ke sini. Sebab di sini pun tersedia banyak destinasi wisata yang eksotis,” katanya.

Dia menjelaskan, optimalisasi sektor pariwisata di daerahnya dilakukan, karena sektor tersebut secara langsung telah memberikan pendapatan kepada masyarakat serta efektif membangun ekonomi kerakyatan.

“Pariwisata ini satu-satunya sektor yang secara langsung memberikan pendapatan ke masyarakat, sebab saat wisatawan ingin berbelanja langsung ke UMKM, ingin makan, sewa mobil langsung ke masyarakat sehingga dari sinilah ekonomi kerakyatan terbentuk,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mendukung perkembangan pariwisata, pemerintah daerah pun akan membangun destinasi wisata lokal Lampung untuk memenuhi prinsip sustainable development goals (SDGs).

“Maka dengan adanya momentum hadirnya penerbangan langsung dari AirAsia, kami akan bina destinasi di sini agar memenuhi standar. Sekarang wisata yang menarik wisatawan adalah yang memenuhi poin-poin SDGs, dimana lingkungan harus dijaga, masyarakat harus ramah itu menjadi kekuatan pariwisata Lampung untuk terus dikembangkan pasarnya agar semakin baik di kemudian hari,” ujar dia.

Rute penerbangan langsung dari Lampung menuju Bali telah dibuka, dengan harga tiket sekitar Rp1 jutaan, sehingga telah menambah jumlah alokasi waktu terbang sebanyak 3.080 slot time pada periode musim dingin di 29 Oktober 2023, dengan rata-rata 20 pergerakan pesawat per hari.

Sebelumnya alokasi ketersediaan waktu terbang tertinggi pada musim panas terjadi pada Agustus 2023, dengan jumlah ketersediaan slot time 476 dan yang digunakan oleh maskapai ada sebanyak 458 slot time. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung pada 2023 mencapai 14 juta wisatawan dari target hanya 5,5 juta wisatawan.(antara)

SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2024. Dalam pernyataannya, formasi CPNS dan PPPK 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta formasi. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pengusulan formasi terakhir 31 Januari 2024.

“Pemerintah daerah diberikan kesempatan mengusulkan formasi. Jadi formasinya bisa CPNS atau PPPK,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, Rabu (17/1/2024).

Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu pun mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mengajukan usulan formasi, baik CPNS maupun PPPK. Menurutnya, dalam menentukan usulan alokasi kuota formasi tersebut harus melalui proses kajian yang matang.

“Kajian ini didasarkan pada dua hal. Pertama, adalah pertimbangan analisis beban kerja dan yang kedua adalah kemampuan anggaran. Dua variabel inilah yang akan dirapatkan oleh tim yang terdiri dari tim anggaran, tim sumber daya manusia, dan BKD,” ujarnya.

Saat ditanya persentasi kuota CPNS maupun PPPK yang akan diajukan, Yuyun mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, lanjut Yuyun, rekrutmen CPNS ini sempat tidak digelar sejak 2020 hingga 2023.

“Kalau kita jumlah yang pensiun estimasinya mencapai 7.000 PNS yang pensiun. Nah kalau konsepnya zero growth, maka alokasi CPNS yang dibutuhkan hampir sama dengan yang pensiun,” ucapnya.

Sedangkan terkait kuota PPPK, kata Yuyun, masih harus menghitung kemampuan anggaran yang disediakan. Karena terdapat perbedaan sumber penggajian. “Karena di PP PPPK ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,”ujarnya.(*/Gio)

SUBANG – Bencana longsor di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada pekan lalu telah membuat pipa Perumda Air Minum Tirta Rangga (PDAM) Subang terputus. Hal itu mengakibatkan aliran air PDAM kepada sekitar 10 ribu pelanggan di Kabupaten Subang terhenti. Banyak orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

“Kami bergerak cepat untuk pemulihan distribusi air bersih kepada masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Cipondok, Pasanggrahan, dan Kasomalang. Tim Perumda Tirta Rangga sudah melakukan pemasangan jaringan air bersih, sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat yang merupakan pelayanan dasar dapat segera teratasi,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Lukman Nurhakim, Selasa (16/1/2024).

PDAM Tirta Rangga, Subang mengantisipasi masalah tersebut dengan mengambil air dari sumber Pabrik Aqua Subang yang sudah tidak terpakai lagi untuk dialirkan ke saluran PDAM. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Subang pelanggan PDAM Tirta Rangga kembali mendapatkan air bersih di rumah masing-masing.

Hal itu sejalan dengan arahan dari Pjs Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Pjs Bupati Subang DR Imran pada saat meninjau lokasi longsor pada 8 Januari 2024. Mereka mengharapkan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Subang, terutama di tiga kecamatan terdampak, dapat teratasi dengan baik dan dilakukan sesegera mungkin.

“Pabrik Aqua Subang ikut prihatin dengan terjadinya bencana longsor di Kampung Cipondok, Kabupaten Subang. Kami telah berkoordinasi dengan otoritas dan pemangku kepentingan setempat untuk secara bersama-sama melakukan penanggulangan bencana. Salah satunya dengan mengalirkan air bersih dari sumber 1 Pabrik Aqua Subang ke pipa PDAM Tirta Rangga untuk kemudian dialirkan ke para pelanggan PDAM,” ujar Senior External Relations Manager Danone-Aqua Murtijo Utomo.

Pabrik Aqua Subang juga mengalirkan air bersih kepada masyarakat Kampung Cipondok yang terdampak langsung dengan bencana longsor tersebut pada 11 Januari 2024. “Ini merupakan tindakan darurat untuk dapat segera membantu masyarakat Kampung Cipondok. Ada sekitar 138 jiwa di kampung Cipondok yang betul-betul membutuhkan air bersih pada saat ini. Untuk itu kami bersama masyarakat setempat bergotong royong menyambung pipa dan mengalirkan air dari mata air terdekat ke pemukiman Kampung Cipondok,” kata Murtijo.

Selain itu, para relawan Pabrik Aqua Subang juga langsung datang dan mengalirkan air bersih kepada warga Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. “Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Aqua membantu warga Desa Darmaga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak kejadian longsor di Kampung Cipondok,” ujar Kepala Desa Darmaga Sukmana Efendi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pabrik Aqua Subang untuk menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan, termasuk membangun fasilitas air bersih dan sanitasi. “Sejak tahun 2012 hingga kini Pabrik Aqua Subang telah membangun fasilitas air bersih dan sanitasi sebanyak 17 titik di lima desa yang berada di Kecamatan Kasomalang, Cisalak, dan Ciater. Fasilitas air bersih dan sanitasi tersebut telah menjangkau sekitar 11.131 penerima manfaat,” ujar Stakeholder Relations Pabrik Aqua Subang Zaenal Abidin.(antara)

KULON PROGO – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X meminta Kelompok Tani Wanadelima Mandiri di Kalurahan Sidomulyo, Kabupaten Kulon Progo, melakukan modernisasi alat pertanian dan mengembangkan produk pertanian.

Sultan HB X di Kulon Progo, Senin, memberi arahan kepada petani agar tidak hanya produk pertanian saja yang diperhatikan.

“Petani milenial itu jangan hanya tanaman saja yang dilihat, tapi alatnya juga harus mendukung. Alatnya harus canggih, yang mengikuti perkembangan zaman,” kata Sultan saat melakukan panen perdana melon di Wanadelima.

Ia menyarankan petani Wanadelima menambah pengetahuan dalam upaya mengembangkan produk pertanian. Jika ingin belajar dari para petani di DIY yang lain, Sri Sultan mengusulkan untuk melakukan kerja sama dengan petani asal Sleman yang telah l melakukan pembelajaran ilmu pertanian modern hingga ke Korea Selatan.

“Kalau masih tidak paham (strategi pengembangan produk pertanian buah), petani di sini bisa kerja sama dengan teman-teman yang lolos kita bawa ke Korea Selatan,” katanya.

Kebun buah melon Wanadelima ini ditanami melon dengan varietas Amanda oleh warga. Alasannya, varietas ini memiliki ukuran buah yang cukup besar dan rasanya yang manis, sehingga diharapkan mampu menjadi produk unggulan bagi daerah tersebut.

Seusai melakukan panen melon, Sri Sultan juga meninjau kebun anggur petani Wanadelima Mandiri dan juga kandang kambing umbaran.

Sementara itu, Pengelola Wanadelima Mandiri Joko Triyono mengatakan kebun anggur di wilayahnya diklaim sebagai kebun anggur terbesar di DIY dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Anggur yang ditanam terdiri dari berbagai varietas, di antaranya jenis Ninel dan Taldun.

“Karena memiliki beragam potensi, kami memiliki visi menjadikan kawasan ini agroeduwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Nanti tidak hanya buah melon dan anggur, ke depan akan dibudidayakan juga buah alpukat, durian, dan mangga,” katanya.

Selain itu, fasilitas berwisata juga turut dikembangkan, seperti tur keliling kebun buah menggunakan sepeda atau mobil Jeep, wisata petik buah secara langsung, pemancingan, hingga wisata edukasi budidaya kambing umbaran dan ikan gabus,” katanya.

Ia bersyukur karena kawasan kebun buah ini juga dianugerahi sumber-sumber air yang mudah dengan kualitas yang juga baik yakni mengandung pH 8,2.”Dalam perkembangannya, kawasan ini akan ditanami tanaman semusim sekitar 40 persen dan tanaman tahunan sekitar 30 persen,” ujarnya.(*/D To)

BANDUNG – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mengungkapkan lima tanggul jebol di permukiman warga di Gang Apandi, Braga, akibat banjir Sungai Cikapundung telah diperbaiki. Namun, warga diminta tetap berada di tempat pengungsian sementara karena cuaca yang masih ekstrem.

Data yang dihimpun, banjir melanda empat RW di Jalan Braga yaitu RW 03, RW 04, RW 07 dan RW 08. 496 kepala keluarga terdampak atau mencapai 1.794 jiwa. Rumah terdampak 59 terdiri dari rumah rusak sebanyak 10 unit, rumah rusak ringan 29 unit.

“Kemarin juga udah selesai (perbaikan), ada 5 titik kirmir (tanggul) rusak. Kemarin tiga mungkin hari ini 2 selesai,” ucap dia saat dihubungi wartawan, (13/1/2024).

Meski perbaikan tanggul sudah selesai dilakukan, ia meminta masyarakat tidak terlebih dahulu masuk ke rumah. Sebab kondisi cuaca yang masih ekstrem dan berpotensi terhadap bencana.

“Warga masih belum diharapkan masuk ke rumah karena cuaca begini,” kata dia.

Ia mengatakan sebagian warga di Jalan Braga masih ada yang mengungsi di sejumlah tempat seperti aula RW 08. Pihaknya juga menyiapkan tempat mengungsi di Rancacili dan Tamansari apabila dibutuhkan.

Bambang mengatakan petugas dari Dinas Sosial, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih berada di lokasi banjir. Termasuk dari petugas Dinas Sumber Daya Air Kota Bandung.

“Sampai hari ini tim masih ada di lapangan kaya dapur umum disiapkan, kalau perlu air bersih disiapkan,” kata dia.

Ia mengatakan anggaran untuk penanganan korban banjir berada di Dinas Sosial dan didukung Baznas Kota Bandung. Pihaknya belum menetapkan status tanggap darurat sehingga belum perlu memakai biaya tak terduga (BTT).

“Status (tanggap) darurat, belum sementara ini terkendali,” ungkapnya.(*/Hen)

LAMPUNG – Calon Presiden RI Anies Baswedan berjanji membangun jalan non-tol di daerah Lampung guna mengatasi jalan-jalan yang rusak, bahkan hancur. Janji tersebut disampaikan Anies saat berkampanye di Lampung Timur,Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, jalan non-tol adalah jalan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Mereka menggunakan jalan tersebut, salah satunya untuk mendistribusikan hasil bumi.

“Di Lampung sempat terkenal karena jalan-jalan di sini hancur. Kita ingin jalan tol tetap dibangun, tetapi jalan yang non-tol tidak dilupakan,” kata Anies dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Saat menghadiri acara Haul Akbar K.H. Abdul Chalim dan K.H. Maksum di Lampung Timur, Anies mengatakan bahwa jalan non-tol itu rusak maka tidak menutup kemungkinan kegiatan perekonomian masyarakat juga akan terganggu. “Jalan-jalan itu harus dibangun. Insyaallah, hasil pertanian bisa sampai kota dengan baik,” kata dia.

Untuk mewujudkan pembangunan itu, menurut Anies, memerlukan kewenangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan, melanjutkan kondisi saat ini atau melakukan perubahan.

“Insyaallah, 14 Februari menjadi hari perubahan bagi Indonesia. Sesudah itu, mudah-mudahan jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik,” kata Anies.(Antara)

CIREBON – Bupati Cirebon, Imron mengaku kecewa dengan robohnya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa, beberapa waktu lalu.

Imron meminta supaya proyek gapura Taman Alun-Alun Pataraksa diaudit dan diusut tuntas. Bahkan, Imron pun mengendus ada oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon di balik proyek tersebut.

“Dari beberapa informasi yang masuk, katanya proyek ini milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Tapi setelah dicek, memang namanya tidak tercantum. Pintar sekali kan,” kata Imron, Jumat 12 Januari 2024.

Bupati mengaku kecewa, pembangunan tahap kedua Alun-Alun Taman Pataraksa tersebut tidak adanya pendampingan dari aparat penegak hukum (APH). Padahal harusnya, sejak awal harus ada pendampingan dari kejaksaan. Sementara kantor kejaksaannya sendiri, tepat di seberang gapura yang roboh.

“Sebagai bupati, saya sangat kecewa. Ini tamparan bagi pemerintah daerah. Kok bisa-bisanya, proyek di depan kantor bupati, DPRD, dan Kejaksaan serta instansi lainnya roboh. Pemborongnya mikir tidak sih,” kata Imron.

Anehnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan menyebut, semua pihak layak disalahkan. Secara terang benderang dia menyebutkan, komisi III, DLH, konsultan dan pemborong, semuanya salah. Anehnya, Yoga enggan berkomentar terkait dugaan adanya indikasi keterlibatan oknum anggota dewan.

“Yang disampaikan bupati Imron sifatnya hanya dugaan. Jadi saya enggan menanggapi tudingan itu. Sekarang bagaimana caranya melakukan pembenahan disemua sisi,” elak Yoga.

Yoga menilai, ambruknya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama soal pengawasannya dan kedua soal perencanaan dari tim teknisnya. Untuk itu, seluruh dinas yang mengerjakan pekerjaan sipil, biasanya minim orang teknis. Hal itu karena, orang teknisnya tersentral di DPUTR.

“Seluruh pembangunan sipil diharuskan adanya rekomendasi dari DPUTR dulu. Kontruksi yang dihasilkan oleh dinas lain pastinya berbeda dengan kontruksi dari DPUTR. Lah ini kan tidak ada, ya jelas salah,” ungkapnya.

Dirinya menyarankan, proyek strategis yang nilainya di atas Rp 2 miliar wajib ada pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Meskipun tidak ada aturan baku, minimal ketika ada pendampingan dari APH penyedia jasa tidak berani main-main. Untuk itu, perlu ada regulasi terkait pendampingan.

“Bila perlu diwajibkan. Nanti kita sebagai anggota DPRD akan mendorong untuk dibuatkan regulasinya,” tandasnya.(*/Eln)

LAMPUNG – Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini diduga dampak dari Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041. Hingga saat ini RTH hanya tersisa 4,5 persen.

Menurut Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, penurunan area RTH di Kota Bandar Lampung dikarenakan program Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melalui perda RTRW yang telah merubah fungsi RTH kepada fungsi lain.

“Kebijakan Pemkot Bandar Lampung ini berdampak menurunnya jumlah RTH di dalam kota,” kata Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, Jumat (12/1/2024).

Dampak yang terparah, ujar dia, dengan penurunan RTH hingga tersisa dari 11,08 persen menjadi 4,5 persen, kondisi kualitas udara dalam kota semakin menurun. Hal ini dikarenakan daerah tangkapan dan resapan air juga menurun.

Akibatnya, lanjut dia, ancaman kepada kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan semakin masif. Diantaranya, penyakit sesak napas mudah terserang, dan juga bencana alam seperti kebanjiran, kekeringan, dan udara kotor lainnya.

Walhi berharap Wali Kota dapat mengevaluasi lagi perda yang telah ditetapkan tersebut, dan berdampak pada penurunan kawasan RTH yang sebelumnya sudah ada menjadi tidak ada atau hilang digantikan dengan konsep yang lain jauh dari kualitas udara.

Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengakui ada penurunan luasan RTH di dalam kota dari 11,08 persen menjadi 4,5 persen. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat, yang intinya ada perubahan RTH menjadi tempat lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengatakan masih akan mencari lagi sumber-sumber RTH di dalam kota untuk memenuhi peraturan yang menyangkut keberadaan RTH. Diantaranya keberadaan RTH untuk taman kota, taman lingkungan, lahan kosong dengan vegetasi, alun-alun, dan tempat bermain/rekreasi masyarakat.(*/Ti)

BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan sebanyak 64 kejadian bencana terjadi di wilayah Jawa Barat pada awal Januari tahun 2024. Bencana mulai dari bencana longsor, gempa, banjir, dan angin kencang.

“Sejak tanggal 1 Januari sampai 11 Januari terdapat 64 kejadian bencana,” ucap Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat, saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

Ia mengatakan bencana yang terjadi terdiri dari bencana longsor 31 kasus, angin kencang 18 kasus, banjir 11 kasus, gempa bumi empat kasus. Sedangkan bencana lainnya relatif belum ada.

Akibat bencana yang terjadi, ia menuturkan terdapat 7174 orang yang terkena dampak serta empat orang meninggal dunia. Selain itu 414 rumah mengalami kerusakan. Terdiri atas 304 rusak ringan, 1.564 rumah terendam. Sebanyak 30 rumah rusak berat dan 80 unit rumah rusak ringan.

Hadi mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana dunia yaitu longsor di Kasomalang, Subang yang menyebabkan dua orang menjadi korban. Sedangkan satu orang meninggal akibat tertimbun di Bandung Barat dan satu orang di Kabupaten Garut.

Pada awal tahun 2024, sejumlah peristiwa bencana terjadi di beberapa daerah seperti di gempa bumi di Kabupaten Sumedang yang menyebabkan ribuan rumah rusak. Kemudian longsor di Subang menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Sedangkan di Bandung Barat satu orang tewas karena tertimbun longsor. BMKG mengungkapkan periode Januari hingga Februari akan memasuki masa puncak musim hujan.(*/He)

LAMPUNG – Sejumlah petani penggarap lahan terbengkalai kawasan perkantoran Pemprov Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, mendatangi DPRD Lampung lagi pada Rabu (10/1/2024). Mereka menolak adanya sewa lahan yang pernah digarap sebelumnya oleh petani.

Kedatangan para petani penggarap lahan kota baru meminta DPRD Lampung meniadakan sewa lahan kepada petani yang berkisar Rp 300 ribu per meter, atau Rp 3 juta per hektare (ha).

Penetapan sewa lahan kepada petani penggarap tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/293/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kota Baru yang Belum Dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung.

“Kami datang lagi ke sini (DPRD Lampung) karena tidak ada solusinya. Padahal, pembangunan Kota Baru saat ini terhenti total, tapi kami menggarap diambil sewa lahan,” kata Yono, perwakilan petani penggarap lahan Kota Baru Lampung, Rabu (10/1/2024).

Menurut dia, aksi petani penggarap sudah dilakukan sejak 2022 sampai 2024 ini, yang tuntutannya agar sewa ditiadakan, namun tidak ada realisasi dari Pemprov dan DPRD Lampung.

Dia mengatakan, petani sekitar lahan diizinkan menggarap lahan di sekitar pembangunan komplek Perkantoran Pemprov Lampung yang sudah mangkrak pada 2014.

Petani menanam palawija, seperti singkong, cabai, dan lainnya. Setelah berjalan, lanjut dia, petani diambil sewa, padahal pembangunan gedung kantor mangkrak.

Anton (34 tahun), petani penggarap lahan Kota Baru mengatakan, para petani penggarap ini memang dari dulunya sudah menggarap lahan di kawasan sebelum menjadi proyek lahan Kota Baru. “Sekarang pembangunan terhenti total, kami menanam lagi di tanah kami tapi dimintai sewa,” ujar Anton.

Menurut dia, petani menolak sewa lahan Kota Baru sebesar Rp 300 ribu per meter atau Rp 3 juta per ha. Bahkan, ujar dia, petani yang tidak membayar sewa lahan diancam dan diintimidasi agar membayar sewa oleh satgas yang dibentuk di sekitar lahan tersebut.

Anton, yang juga lulusan Universitas Teknokrat Indonesia, mengatakan, seharusnya Pemprov Lampung beruntung masih ada petani yang mau merawat lahan kosong terbengkalai dengan tanaman yang bermanfaat dan menguntungkan petani. “Coba kalau dibiarkan, bisa jadi hutan belantara di sekitar gedung kantor yang mangkrak,” katanya.

Belum ada tanggapan dari pemprov Lampung maupun DPRD Lampung dalam tuntutan warga penggarap lahan Kota Baru. Sebelumnya, Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Mediandra pernah mengatakan, masyarakat harus ikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Istilah Alquran yang Diduga Berarti Kapur Barus Pewangi yang Hanya ada di Jawa dan China

Masyarakat yang belum bayar sewa tidak diperbolehkan menggarap lahan Kota Baru. “Masyarakat bisa menggarap lahan Kota Baru sepanjang belum dimanfaatkan oleh Pemprov Lampung. Akan tetapi masyarakat harus ikuti ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Petani menggarap lahan Kota Baru berada di Desa Sindang Anom, Gedung Agung, Sinar Rezeki, Purwotani, Margodadi, Sidodadi Asri, Margorejo, Sumber Jaya dan Margo Mulyo. Lahan yang sudah disewa sekitar 230 ha, dan yang belum digarap sekitar 800 ha. Hasil sewa lahan masuk PAD Pemprov Lampung mencapai Rp 690 juta.(*/Ti)