Nusantara

LEBAK – Ribuan warga menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (1/1/2020). Mereka terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.

Kapolres Lebak, AKBP Andre Firman menyatakan, informasi dari warga dan perangkat desa ada delapan warga yang hilang, baik diduga hanyut hingga terkubur material longsoran.
Pihak kepolisian masih mendalami informasi warga tersebut.

“Untuk orang hilang, ada dua orang diperkirakan hanyut, kemudian ada enam orang diperkirakan tertimbun tanah. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan desa, masih kami dalami,” jelasnya kepada wartawan.

Lokasi bencana terparah berada di Kecamatan Lebak Gedong lantaran sumber banjir bah berada di perkampungan yang masuk ke dalam kawasan Gunung Halimun Salak.

“Yang kami alami tadi di perjalanan banyak jalan terisolir, karena banyak jalan yang tertimbun longsor, sekitar ada enam titik tanah yang bercampur air, karena (jika dilalui) bisa tenggelam dalam tanah. Terparah itu di Lebak Gedong, karena air berasal dari sana,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Kaprawi menyebutkan, sedikitnya 2.167 rumah terendam banjir. Sebanyak 274 rumah mengalami rusak ringan dan 306 rumah rusak berat akibat terjangan banjir.

“Total desa terdampak ada 6 kecamatan dan 22 desa di 34 titik lokasi,” kata Kaprawi, Kamis (2/1/2020).
Selain merusak bangunan rumah, banjir juga merusak 20 unit jembatan dan akses jalan warga ambles. Akibatnya beberapa daerah terisolasi akibat jembatan putus. Salah satu jembatan menghubungkan 3 kecamatan Sajira, Sobang dan Muncang. Warga Sobang dan Muncang yang menuju ke Sajira harus putar arah hingga puluhan kilometer.

“Di Cipanas ada 40 meter jalan ambles, kemudian 1 unit jembatan gantung dan jembatan permanen di Sajira, 1 unit jembatan di kampung Muara Lebak Gedong,” pungkasnya. (*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk cepat tanggap menangani bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Banten, khususnya Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon pada malam pergantian tahun, Rabu (1/1/2020).

Gubernur menyatakan keprihatinan dan duka mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Banten. Meskipun hingga kemarin (Rabu-red) tidak ditemukan adanya korban jiwa, namun masyarakat yang tinggal di pemukiman maupun perkampungan mengalami banyak kerugian materi seperti rumah, mobil dan harta benda lainnya.

Untuk itu, tim tanggap bencana tengah menginventarisasi total kerugian yang dialami para korban bencana banjir dan longsor tersebut.

“Termasuk, kami juga melakukan inventarisasi jalan dan jembatan milik provinsi yang rusak akibat banjir dan longsor, untuk selanjutnya dapat segera dilakukan langkah-langkah percepatan. Misalnya jembatan putus yang menghubungan antar daerah akan segera kami tangani seperti dibangun jembatan sementara dan berikutnya dibangun jembatan lagi dalam waktu yang tidak lama lagi,” terang Gubernur, pada Kamis (2/1/2020).

Terhadap penanganan korban banjir, lanjut Gubernur, Pemprov sebagai pengendali penanganan evakuasi maupun posko telah melakukan rapat pada malam kejadian dan telah diinventarisasi langkah-langkah penanganan yang dilakukan.

Selain distribusi bantuan logistik seperti selimut, lampu emergency, baterai dan lain sebagainya, pihaknya juga telah menyiapkan dukungan pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan, penanganan dan dukungan obat-obatan serta dukungan terhadap kabupaten/kota yang terdampak bencana. “Selain itu telah dibangun posko logistik yang siap melayani kebutuhan para korban bencana,” ujarnya.
Gubernur juga segera mengeluarkan Surat Keputusan atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Banten sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah mendapatkan keputusan atau pernyataan dari kabupaten/kota atas bencana yang menimpa wilayahnya.

“Kami sendiri bersama tim telah turun ke lapangan dan melakukan langkah-langkah penaganan pertama di lapangan,” jelasnya.

Gubernur berharap, masyarakat yang terdampak bencana diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapinya serta penanganan terhadap bencana dapat berjalan baik. “Dan semoga Allah SWT menolong kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap bertawakkal dan bersabar,” harapnya. (*/Dul)

SERANG – Angka kemiskinan di Kabupaten Serang terus menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2019, penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Serang pada tahun 2019 berjumlah 61,54 ribu orang (4,08 persen).

Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,92 ribu jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2018 yang jumlahnya 64,46 ribu orang (4,30 persen).

“Persentase penduduk miskin Kabupaten Serang atau secara persentase pada tahun 2019 berada di peringkat tiga terendah dari delapan kabupaten/kota di Banten,” kata Kepala BPS Kabupaten Serang, Indra Warman , Senin (30/12/19).

Garis Kemiskinan Kabupaten Serang kondisi tahun 2019 sebesar Rp309.036 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang besarnya Rp294.829 per kapita per bulan. Kemudian pada periode 2018-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang turun dari 0,80 pada tahun 2018 menjadi 0,65 pada tahun 2019.

“Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,22 menjadi 0,16 pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga membaik selama setahun terakhir,” ujar Indra.

Sementara itu, Pemkab Serang sendiri terus membuat program pengentasan kemiskinan dengan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD). Program paling digencarkan yakni perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekadar diketahui, tahun ini Pemkab Serang memperbaiki 822 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran Rp16,4 miliar. Perbaikan RTLH pun didukung melalui program pemerintah pusat, Pemprov Banten, Baznas Kabupaten Serang, serta corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan.

Terpisah, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku bersyukur, angka kemiskinan di Kabupaten Serang terus menurun. “Tentu ini bukan hanya upaya dari Pemkab Serang, tetapi juga bersama DPRD Kabupaten Serang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan banyak pihak terlibat,” ujarnya.

Menurut Tatu, program pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa dilakukan Pemkab Serang, tetapi juga butuh sinergi dari multi stakeholder. “Alhamdulillah, jajaran Pemkab Serang sangat konsentrasi dalam program penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tentu akan lebih banyak warga miskin yang terbantu, jika sinergi antar pemerintah dan swasta bisa dilakukan dengan baik,” tandasnya. (*/Dul)

BANDUNG – Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyerahkan puluhan unit bus wisata untuk 8 kabupaten/kota. Kedelapan daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Banjar, dan Kota Cirebon.

Menurutnya, hadirnya bus wisata itu agar dunia pariwisata di daerah bisa terdongkrak. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jabar, dia mengharapkan PAD, kesejahteraan, dan indeks kebahagiaan masyarakat Jabar juga ikut meningkat.

“Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi seperti ini akan membuat orang betah berkunjung ke Jabar yang alamnya indah, kulinernya enak, sampai akhirnya semua warga Jabar dan wisatawannya bahagia,” kata Emil dikutip Antara, Senin (30/12/19).

Dia menyebutkan, sebagai bus wisata tentu kehadirannya menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih, setiap bus itu memiliki corak warna-warni berbeda.

Bentuk dan nama dari bus wisata ini pun memiliki keunikan sesuai kekhasan daerah masing-masing. Untuk Kota Banjar, sebutannya Rame-rame Ngiring Senang (Ranginang), KBB namanya Nguriling Bareng Masyarakat Bandung Barat (Ngumbara), si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, dan Katon Tour on Bus (Katons) milik Kota Cirebon.

“Untuk tema bus saya serahkan ke pemda masing-masing, tadi ada Ranginang di Banjar. Cirebon senangnya (warna) hijau tua sesuai warna keraton,” kata Emil.

Rencananya, Pemprov Jabar akan memberikan masing-masing minimal dua unit bus kepada 27 kabupaten/kota. Pada tahap pertama, 13 bus wisata hasil kerja sama dengan BJB dihibahkan masing-masing satu unit untuk Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kab. Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara, pengadaan 30 bus wisata pada tahun anggaran 2019 ini dibangun dengan menggunakan APBD Jabar dan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar sebagai penanggung jawab. (*/Hend)

LAMPUNG – Liburan Nataru di provinsi Lampung banyak dikunjungi wisatawan dari pulau Jawa dan dari Sumatera Selatan.

Mulai dari lokasi wisata pantai seperti Pasir Putih, Pantai Mutun, Pulau Tegal Mas, Pulau Pahawang, Tanjung Setia dan Teluk Kiluan ramai dikunjungi sejak liburan Natal dan puncaknya menjelang perayaan malam tahun baru.

Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Lampung, berdampak positif pada pedagang oleh-oleh. Para wisatawan nampak berbelanja di sepanjang pusat oleh-oleh di wilayah Kedaton dan wilayah Telukbetung.

Walau harus mengantri panjang para pengunjung yang membeli berbagai makanan khas Lampung tetap sabar menunggu.

Bahkan keripik pisang di lokasi tempat oleh-oleh di Telukbetung ludes dibeli rombongan bus wisata yang sudah memesan paket dengan harga mulai kisaran Rp300 ribu sampai Rp700 ribu yang berisi keripik pisang, kerupuk kemplang, kopi Lampung, sambel Lampung, lempok dan berbagai manisan

Salah seorang pembeli Aris (40) warga Banten mengaku membeli oleh-oleh dari Lampung untuk keluarga besarnya sehingga sampai memesan 10 paket ole-ole lengkap. “Kerabat saya sangat suka kerupuk kemplang dan kopi Lampung sehingga saya pesan banyak,” ujar Aris.

Toko oleh-oleh di Telukbetung yang paling ramai diserbu pengunjung yakni toko Aneka Rasa, manisan Yen Yen, Keripik Suseno, Pie Pisang Yusi Akmal.

Adapun toko oleh-oleh yang berlokasi di wilayah Kedaton tepatnya diseberang Mall Bumi Kedaton yang dikenal dengan Gg PU terlihat ramai dikunjungi wisatawan yang membeli ole-ole di Toko Askha dan Mery. (*/Kris)

SERANG – Gunung Anak Krakatau yang terletak di perairan Selat Sunda, kembali menunjukan aktivitasnya. Gunung berapi yang meletus pada Desember tahun lalu dan menimbulkan bencana tsunami dengan korban ratusan jiwa ini dilaporkan kembali erupsi pada Minggu (29/12/2019) sekira pukul 05.30 WIB.

“Iya betul kembali erupsi sejak pagi tadi. Ketinggian kolom erupsi teramati melalui CCTV berwarna putih hitam tebal sekitar 50 meter di atas puncak gunung,” kata Andi Suandi saat dikonfirmasi wartawan.

Andi mengatakan, erupsi Gunung Anak Krakatau merupakan hal yang wajar terjadi pada setiap gunung berapi terutama pada gunung purba yang memilki ketinggian 157 Meter di atas permukaan laut (MDPL).

Namun masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 2 km.

“Himbauannya tetap, masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari gunung. Erupsi itu yang pertama kali terjadi di bulan ini,” jelasnya Andi.

Andi menambahkan, meski mengalami erupsi, status Gunung Anak Krakatau masih berstatus level II atau waspada. Dikatakan, pada Sabtu (28/12/2019) kemarin gunung api yang berada di selat sunda tersebut mengalami gempa sebanyak 30 kali dengan frekuensi rendah.

“Melalui rekaman seismograf pada 28 Desember 2019 tercatat 30 kali gempa low frequency dengan durasi enam sampai 15 detik. Aktivitas kegempaan juga terekam dengan amplitudo 0,5 hingga 6 milimeter (mm). Statsu Gunung Anak Krakatau saat ini berada di Level II atau Waspada,” tandasnya. (*/Dul)

LEBAK – Dengan banyaknya bencana yang terjadi baik longsor dan banjir maka penekanan agar masyarakat lebih aman maka diminta jangan lakukan pesta tahun baru di negeri atas awan .

Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Banten, mengimbau kepada wisatawan agar tidak menjadikan objek wisata Gunung Luhur di Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, sebagai destinasi perayaan malam pergantian tahun.

Imbauan dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan setelah obyek wisata yang dikenal sebagai ‘Negeri di Atas Awan’ ini dilanda bencana banjir dan tanah longsor.

“Kami imbau kepada wisatawan agar menghindari puncak Gunung Luhur sebagai tempat perayaan pesta tahun baru. Hal ini dikarenakan fasilitas sarana dan prasana belum memadai serta curah hujan yang cukup tinggi,” jelas Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Banten Kombes Pol Wibowo kepada wartawan,(28/12/2019).

Kombes Pol Wibowo mengatakan, dirinya bersama sejumlah personel Ditlantas pada Jumat dan Sabtu (27-28/12/2019) melakukan survei jalur ke lokasi. Dari hasil penemuan di lapangan, akses menuju lokasi wisata “Negeri Diatas Awan” ini memiliki jalan yang cukup sempit dan kurangnya penerangan jalan umum.

“Di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan belum terpasang guard drail atau pelindung kendaraan agar tidak menerobos masuk jurang manakala terjadi hal-hal yang membahayakan,” kata Wibowo.

Ia menjelaskan, selain kondisi jalan, di lokasi wisata juga tidak terdapat kantong parkir yang menampung jumlah kendaraan yang akan melaksanakan kegiatan wisata di lokasi ini. Belum adanya kantong-kantong parkir, juga akan mengakibatkan arus lalulintas terganggu.

“Atas kondisi di lapangan itu serta berkaitan dengan kebijakan pemerintah kami mengimbau kepada masyarakat tidak menggunakan lokasi wisata Gunung Luhur atau Negeri Diatas Awan sebagai tempat kegiatan perayaan malam tahun baru,” tandasnya.

Imbauan ini, menurut Wibowo dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi beberapa waktu yang lalu terjadi bencana longsor dan banjir di lokasi wisata ini.

“Kepada masyarakatnya setempat agar mematuhi peraturan lalulintas dan mengikuti petunjuk dari petugas di lapangan, dan juga cek kelengkapan kendaraan cek kelengkapan kemudi dan jangan lupa berdoa,” tegasnya.

Seperti diketahui, musibah banjir dan longsor menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Lebak, Jumat (6/12/2019). Kecamatan yang diterjang banjir dan longsor, yakni Kecamatan Bayah, Cibeber dan Cilograng.

Dari tiga kecamatan ini, Kecamatan Cibeber merupakan daerah yang terdampak cukup parah. Puluhan rumah terendam air dan longsor, bahkan akses menuju Negeri di Atas Awan tidak bisa dilalui karena tertimbun material longsor. (*/Dul)

MOJOKERTO – Tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Mojokerto akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terkait temuan makanan ringan yang diduga mengandung zat berbahaya dan tanpa disertai izin produksi atau izin edar.
Temuan tersebut saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kabupaten Mojokerto.

Kanit Pidana Ekonomi (Pidek) Satreskrim Polres Mojokerto, Ipda Heru Prasetyo Nugroho mengatakan, temuan makanan ringan yang mengandung zat berbahaya dan tanpa izin edar tersebut akan ditindaklanjuti pihaknya.

Pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto.

“Petugas dari Dinkes memberikan peringatan dan dilakukan pembinaan terhadap pemilik toko. Nantinya jika tetap seperti itu, maka kami akan mengambil tindakan dengan cara menutup dan memproses pemilik usaha secara hukum,” ungkapnya.

Masih kata Kanit, perusahaan atau home industri yang memproduksi makanan tanpa disertai izin edar resmi dari instansi terkait, bisa diproses hukum. Terlebih, tegas Kanit, makanan yang mengandung zat berbahaya seperti pewarna tekstil atau pakaian.

“Perusahaan atau home industri tersebut akan kita kenakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Sementara untuk makanan yang tanpa disertai izin edar, akan kita kenakan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan,” tandasnya.*(*/GiO)

SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik 150 kepala desa terpilih pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di lapangan tenis indoor Pemkab Serang, Kamis (26/12/2019).

Dalam sambutannya, Tatu meminta para Kades secepatnya melakukan konsolidasi untuk bersama dengan seluruh elemen di masyarakat.

“Tadi juga saya sampaikan pada pilkades, ada perbedaan dalam pemilihan calon, masyarakat yang terbelah agar segera disatukan kembali. Tidak boleh ada perpecahan karena harus segera membangun desa bersama-sama,” ujar Tatu.

Tatu juga menegaskan bahwa seluruh kades terpilih diberikan waktu selama tiga bulan setelah dilantik untuk segera membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang harus dilakukan secara bersama.

“Waktu tiga bulan ditunggu, karena untuk pembangunan desa dasarnya dari RPJMDes. Jadi setelah kades terpilih pembangunan di desa bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Terkait rentannya tindak pidana korupsi dana desa, Tatu mengimbau kepada para kades agar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Di Kabupaten Serang ini pengelolaan keuangan desa itu sudah tersistem, jadi kalau para kepala desa patuh, Insya Allah mereka selamat. Tapi ketika mereka menyimpang ada konsekuensi secara pribadi dan ujungnya ke ranah hukum. Saya berharap tidak terjadi (tersangkut masalah hukum) terhadap 150 kepala desa yang baru dilantik ini,” harap Tatu.

Sedangkan, terkait empat desa yang masih sengketa dalam pilkades, Tatu yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Rudi Hartono membenarkan. Tatu mempersilakan kepada calon kades yang belum puas untuk membawa ke ranah hukum. Meski demikian, pelantikan harus tetap dilaksanakan.

“Sengketa pilkades bukan lagi ranahnya pemda, tapi di pengadilan. Itu hak calon, silahkan bila memang belum puas hasil pilkades,” katanya.

Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudi Hartono menambahkan, pilkades yang masih bersengketa sudah dilaksanakan pleno dan dirapatkan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang. Bagi calon yang belum puas, dipersilakan untuk menggugat ke jalur hukum.

“Kalau setelah ke jalur hukum penggugat menang, biasanya pengadilan memerintahkan kepada Bupati untuk memberhentikan kepala desa yang baru dilantik, dan diangkat Pjs (pejabat sementara). Kemudian dilaksanakan kembali Pilkades pada tahun 2021 mendatang,” terang Rudi tanpa menyebut desa, yang bersengketa berada di Kecamatan Kramatwatu, Petir, Cikeusal, dan Pabuaran. (*/Dul)

SUKABUMI – BPBD Kabupaten Sukabumi, Kamis (26/12/20190 melakukan serangkaian pendataan di sejumlah kecamatan usai gempa bumi berkekuatan M 5.0.

Gempa bumi berpusat di 8.05 LS, 106.82 BT atau 121 km di tenggara Kabupaten Sukabumi di kedalaman 10 km.

Pendataan dilakukan seiring informasi terkait laporan warga mengenai ambruknya bangunan Sekolah Dasar Talagamurni di Kampung Nyegog, Desa Cimahpar, Kecamatan Kalibunder.

Robohnya ruang kelas tidak menimbulkan korban jiwa, Kerusakan diduga disebabkan getaran gempa bumi ditambah kayu atap kelas yang sudah lapuk dimakan usia.

“Kami masih menunggu laporan resmi terkait adanya bangunan sekolah yang ambruk dampak dari gempa bumi. Laporan kerusakan lain dan korban luka-luka masih belum didapat, ” kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasional BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna.

Daeng Sutisna mengatakan seluruh relawan BPBD telah dikerahkan untuk melakukan pendataan di setiap Kecamatan.

“Belum diperoleh laporan susulan terkait dampak gempa bumi. Hanya, kami terus melakukan pendataan dan mengimbau agar petugas di setiap kecamatan segera melaporkan bila terdapat dampak bencana alam,” katanya

Daeng Sutisna mengatakan, getaran gempa bumi sempat mengagetkan warga. Getaran gempa bumi yang berlangsung beberapa detik dirasakan warga setelah menunaikan salat gerhana matahari.(*/Yan)