Banten

BANTEN – Arus penumpang pada libur Natal-tahun baru di Pelabuhan Merak, Banten, mulai ramai. Penumpang yang ingin menyeberang ke Bakauheni, Lampung, meramaikan loket tiket.

“Kita lihat ada penurunan. Tapi nanti kita lihat kontingensinya nanti malam atau besok. Mungkin penurunan itu juga karena peningkatan ekonomi karena sudah bisa beli motor,” kata GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Solikin, (20/12/2019).

Dibandingkan tahun lalu, penurunan jumlah penumpang mencapai 16 persen. Pada hari yang sama tahun 2018, jumlah penumpang mencapai 4.773 orang. Sedangkan H-7 angkutan Natal-tahun baru pada 2019 sebanyak 3.600 orang.

“Penumpang pejalan kaki turun 16 persen. Tahun lalu 4.773 orang, saat ini 3.600 (orang),” ujarnya.

Otoritas pelabuhan memprediksi malam nanti hingga Minggu (22/12) akan menjadi puncak arus Natal-tahun baru di Pelabuhan Merak. ASDP sudah menyiapkan 64 kapal dengan mengoperasikan 6 dermaga.(*/Dul)

SERANG – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Serang.

Salah satu komponen yang paling penting dibahas, adalah dilarangnya tempat hiburan malam, yang berujung kemaksiatan serta penjualan minuman beralkohol. Dalam pasal 63 point b disebutkan hiburan malam dan tempat karaoke yang ada di Kota Serang diberikan waktu selama 6 bulan harus tutup.

“Untuk hiburan malam sudah jelas tidak diperbolehkan berdiri di Kota Serang. Yang namanya maksiat sudah pasti dilarang di Kota Serang,” ujar Walikota Serang Syafrudin kepada wartawan, (20/12/2019).

Selain hiburan malam, usaha karaoke pun juga tidak terakomodir dalam Perda yang sempat mandek selama 5 tahun ini. Karena, banyak masukan dari masyarakat yang mengatakan karaoke kurang cocok dengan budaya Kota Serang.

“Sekarang kan banyak menjamur di Kota Serang karaoke dan singing hall. Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa itu kurang cocok ada di Kota Serang. Jadi masih belum bisa berdiri,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan amanah Perda tersebut maka pelaku usaha hiburan malam dan karaoke diberikan tenggat waktu hingga 6 bulan kedepan. “Apabila tidak menghentikan usahanya, maka akan dikenakan pidana 6 bulan penjara dan denda sebanyak maksimal Rp50 juta,” tandasnya.

Sementara itu, Fraksi PKS mendukung penuh keberadaan Perda PUK ini. Bahkan, mereka mendeklarasikan bahwa Kota Serang dengan adanya Perda PUK, harus ‘Zero Alkohol, dan Hiburan Malam’.

“Sebagai Kota Madani yang berdaya dan berbudaya, usaha kepariwisataan di Kota Serang harus jauh dari unsur alkohol dan prostitusi,” ujar Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad.

Pihaknya juga mendesak kepada Walikota Serang agar menindak tegas dengan mencabut izin usaha, bagi pengusahanyang terbukti melakukan penyalahgunaan izin usaha.

“Penyalahgunaan uzin yang dimaksud, seperti izin usahanya rumah makan namun praktiknya menjual alkohol dan menyediakan karoke, dimana ada unsur prostitusi berkedok pemandu lagu wanita,” pungkasnya. (*/Dul)

SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah resmi meluncurkan bantuan 100 ambulans desa untuk 100 pemerintah desa di Kabupaten Serang. Penyerahan ambulans desa tersebut dilakukan langsung di halaman Pendopo Bupati Serang, Kamis (19/12/2019).

Tahun ini, merupakan tahap pertama bantuan 100 ambulans untuk 100 desa untuk membantu masyarakat serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Bertahap, ditargetkan sebanyak 326 desa akan mendapatkan bantuan ambulans desa dari Pemerintah Kabupaten Serang.

“Insya Allah, dalam tiga tahun, semua desa akan mendapatkan bantuan ambulans desa,” kata Tatu kepada wartawan.

Pelayanan ambulans ini gratis. Sebab, pemerintah desa wajib menyediakan anggaran operasional. “Untuk biaya operasional tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, mau itu supir, bensin, atau pun lainnya, harus dimasukkan ke belanja desa. Jadi masyarakat menggunakan ambulans gratis,” tegasnya.

Program ambulans desa digagas Bupati Serang atas kondisi wilayah Kabupaten Serang yang luas, terdiri atas 29 kecamatan dan 326 desa. Bahkan ada beberapa desa terpencil sehingga warga kerap kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Saat ini, ambulans mulai siaga di desa, semoga memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan atau saat membutuhkan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya.

Selain ambulans desa, Pemerintah Kabupaten Serang terus memperluas akses masyarakat terhadap kesehatan melalui 31 puskesmas, 46 puskesmas pembantu, dan 1.533 posyandu. “Saya berharap, upaya pemda harus diimbangi oleh kemandirian masyarakat dengan berpola hidup sehat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tatu juga menyerahkan secara simbolis, bantuan keuangan khusus motor yang diperuntukkan bagi 326 desa. Bantuan keuangan khusus untuk pembangunan/rehab kantor desa untuk 46 desa. Kemudian bantuan tambahan tunjangan bagi 326 kepala desa.

Kemudian bantuan kendaraan dinas roda dua berjumlah 29 unit untuk tenaga penggerak desa (TPD), dan bantuan 29 smartphone untuk penginputan aplikasi SIPPKA (Sistem Informasi Pembinaan Peserta KB Aktif) untuk 29 Balai Penyuluh KB.

“Saya berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan optimal, agar dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di semua desa, terutama berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan dan administrasi pemerintahan di desa,” ujarnya.

Sejumlah program tersebut mendapat apresiasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi. “Program ini luar biasa, sangat bermanfaat. Kami selaku perwakilan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati Serang. Ini bukti nyata kebersamaan DPRD dan Ibu Bupati, serta Pemkab Serang dalam memikirkan kepentingan masyarakat,” tandasnya. (*/Dul)

SERANG – Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi kecewa dengan kinerja Dinkes Kota Serang yang tak memiliki konsep pembangunan di bidang kesehatan.

Politisi Partai Gerindra ini menilai pelayanan kesehatan di Kota Serang belum maksimal. Bahkan, kata dia, Kepala Dinkes terlalu mengandalkan APBD Kota Serang yang terlalu kecil untuk program seremonial.

“Kita ini kekurangan anggaran. Kepala Dinkes tidak bisa bekerja dengan baik. Terlalu mengandalkan APBD untuk program seremonisl. Dia itu, tak dapat menyambut baik program dari Pemerintah Pusat, dan menganggap APBD sebagai program seremonial,” tegasnya kepada wartawan Selasa (19/11/2019).

Budi juga menegaskan, Kepala Dinkes Kota Serang telah menyia-menyiakan anggaran dari Pemerintah Pusat yang seharusnya mendapatkan sebesar Rp45 miliar.

“Jangan kebanyakan infonya, belum pasti bener sebesar Rp 45 Miliar. Minta bantuan ke pusat, seharusnya tidak terlambat kalau dia lincah. Rumah sakit kita saja lihat sendiri, tidak jauh dari Puskesmas. Pelayanannya sangat parah,” ucapnya.

Ia menjelaskan sebenarnya pada 2019 terdapat program Kementerian Kesehatan yaitu peremajaan alat dari Kementerian Kesehatan.

“Tapi Kepala Dinkes malah malas-malasan. Tidak merampungkan menjadi sesuatu program kesehatan, dan memanggil seluruh Kepala Puskesmas untuk diajukan ke Walikota Serang dan dilanjutkan ke Pemerintah Pusat. Semua itu, tak ada gerakan sama sekali,” ucapnya.

Ia meminta kepada Walikota Serang Syafrudin untuk mengevaluasi Kepala Dinkes Kota Serang karena tidak proaktif.

“Ini harus dievaluasi oleh Walikota Serang. Makanya, kalau angkat Kepala OPD tanyakan konsepnya, jangan karena tak enak. Lihat saja nanti, ketika rapat kerja bersama akan kita tanyakan programnya,” ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinkes Kota Serang Muhamad Ikbal menerima kritikan Ketua DPRD Kota Serang ini. Ikbal mengaku akan terus memaksimalkan kinerjanya agar pelayanan Dinkes Kota Serang lebih baik.

“Ya untuk seorang pimpinan wajar mengingatkan ke OPD termasuk Dinkes, kita tetap bekerja sesuai tupoksinya, Alhamdulilah isu strategis walikota dan wakil walikota Serang terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat kita tekan. Angka kematian ibu turun 3 kali lipat dari tahun lalu dan angka kematian bayi juga bisa kita turunkan 2 kali lipat dari tahun yang lalu juga, itu salah satunya,” ujarnya. (*/Dul)

LEBAK – Bupati Iti Octavia Jayabaya menghadiri dan membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 di lapangan sepak bola, Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak (2/10/2029).

Bupati wanita pertama di Provinsi Banten ini mengapresiasi komitmen dan dukungan TNI dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan di Bumi Multatuli.

“Kegiatan TMMD ke-106 merupakan cerminan budaya gotong royong. Di era belakangan ini jarang kita temukan dan menjadi hal yang langka,” ujar Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutannya.

Bupati menyatakan, TMMD ke-106 yang dilaksanakan di Kecamatan Cileles merupakan bentuk komitmen TNI dalam membantu masyarakat. Kegiatan di lapangan, yakni membuka jalan sepanjang tujuh kilometer dan lebar delapan meter dari Desa Cipadang sampai Desa Pasindangan.

Tidak hanya itu, TNI juga membangun berbagai fasilitas publik dan memperbaiki rumah tidak layak huni di lokasi TMMD.

“Harapannya kepada masyarakat harus bisa memelihara pada jalan yang sudah dilakukan TMMD agar jalan tersebut bisa dirasakan lebih lama jangan merasa bahwa jalan tersebut yang melaksanakan TMMD sehingga masyarakat tidak mau peduli untuk merawat dengan cara bergotong royong,” tegasnya.

Sementara itu, Danrem 064/MY Kolonel Inf Windiyatno menyatakan, penetapan lokasi TMMD di Lebak merupakan hasil survey tim dari TNI ke kabupaten kota di Banten. Setelah melihat kondisi di lapangan, tim memutuskan menetapkan lokasi TMMD di Kecamatan Cileles. Karena masyarakat di sini membutuhkan jalan tersebut untuk membuka akses masyarakat.

“Kita buka jalan sepanjang tujuh kilometer. Jalan ini nantinya akan memudahkan masyarakat dan anak dalam menjangkau sekolah. Suport dari Pemerintah sangat besar dan kami sangat berterima kasih sehingga dalam pelaksanaan berjalan lancar,” terangnya.

Lebihlanjut Danrem mengatakan dalam program TMMF ke 106, personil TNI tidak hanya membantu membangun infrastruktur jalan, tapi juga perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana ibadah dan tugu serta pembuatan sumur bor dan penampungan air bersih untuk mengatasi musim kemarau.

“Selain pembangunan fisik, personil TNI juga akan memberikan berbagai penyuluhan diantaranya penyuluhan kesehatan, kewirausahaan, pertanian, peternakan, perikanan UMKM, hukum dan agama. Bahkan akan dilaksanakan penyuluhan bela negara dan kamtibmas,” ungkap Windiyatno. .

Upacara pembukaan TMMD ke 106, juga dihadiri Dandim 0603/Lebak Letkol Kav Yudha Setiawan,

Perwakilan Kodam III/Slw, Korem 064/Maulana Yusuf, Kodim 0603/Lebak, Muspida Lebak, para Muspika. para Kepala Desa, Para Kepala Sekolah serta tokoh masyarakat turut memenuhi lapangan bola Kampung Kopi Desa Prabugantungan. (*/Dul)

SERANG – Menyambut Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) Ke- 67, Pengurus Bhayangkari Cabang Serang membagikan Akta Kelahiran bagi masyarakat yang belum memiliki, di Aula Mapolres Serang, Rabu (4/9/2019)yang lalu. Pemberian Akta Kelahiran bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Serang.

Ketua Bhayangkari Cabang Serang, Ny. Widya Indra menyampaikan bahwa kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran anak. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Bhayangkari untuk membantu program pemerintah dalam mendorong masyarakat agar mengurus akta kelahiran anak.

“Akta kelahiran sangat penting sebagai identitas diri dan merupakan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya program pemberian akta kelahiran secara gratis, bisa membantu masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran,” ungkap Ketua Bhayangkari yang akrab disapa Widya.

Selain itu, menurut Widya, pencatatan, mengratiskan pembuatan akta kelahiran, sebagai bagian melindungi anak, menghargai dan mengakui status anak. Oleh karena itu, orang tua wajib mencatatkan identitas diri anak sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak.

“Anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak tercatat dalam kependudukan, tidak punya posisi hukum, tidak punya hak dasar dan tidak punya status kewarganegaraan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, Abdullah menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Bhayangkari Cabang Serang yang telah membantu Disdukcapil Kabupaten Serang, dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran.

“Mewakili Ibu Bupati, kami berterima kasih kepada Pengurus Bhayangkari Cabang Serang yang telah ikut membantu dan program pemerintah dalam menuntaskan masalah kependudukan, khususnya akta kelahiran,” tutur Abdullah. (*/Dul)

PANDEGLANG – Sebanyak 1.207 kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang baik roda dua maupun roda empat masih lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Padahal, anggaran pembayaran pajak sudah disediakan.

Kasubid pemberdayaan barang milik daerah BPKD, Muhaemin mengatakan, pihaknya belum menerima data konkret tunggakan pajak dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Itu kami belum pegang data, sampai saat ini juga dari samsat belum ada konfirmasi ke kita mengenai pajak sampai tahun 2019,” kata Muhaimin saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis 20 Juni 2019.

Muhaimin menyebut, pada tahun lalau terdapat kendaraan yang sudah masuk dalam keadaan rusak berat. Akan tetapi, masih tercatat dalam tunggakan pajak.

“Tahun kemarin juga itu masih banyak kendaraan yang posisinya rusak berat tapi masuk pajak,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Ade Taufik.

Padahal, menurut Muhaimin. Pada tahun 2018 lalu pihaknya sudah berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak.

“Tahun 2018 kita sudah upayakan semua pajak itu kita terbayarkan. Termasuk di perubahan 2018 kita sudah menganggarkan pembayaran pajak dan itu cukup lumayan besar juga. Kami sampai 2019 ini posisi terakhir piutang pajak berapa-berapanya kami belum mendapatkan,” katanya.

Menurutnya, yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak kendaraan adalah masing-masing SKPD.

“Karena tanggung jawab pembayaran pajak itu bukan di bidang aset sebenarnya. Tapi di masing-masing SKPD, kita itu hanya yamg pada saat mereka mau memperpanjang SKPD itu biasanya konfirmasi dulu ke kita,” jelasnya.

Sebagimana diketahui, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 169 unit kendaraan yang dilelangkan. Karena, sudah dalam kondisi tidak layak, 74 unit kendaraan roda empat yang kembali di lelang pada 19 Juni 2019. Akan tetapi, tunggakan pajak yang masih tercatat di Bapeda terhitung sejak 1 Januari 2017 samapi 31 Juli 2019 sebanyak 1207 unit kendaraan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat jika dikonservasikan jumlahnya kurang lebih mencapai Rp. 400 juta.(*/Dul)

MERAK – PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak memprediksi jumlah pemudik melalui Pelabuhan Merak akan mengalami peningkatan sekira 17 persen.

Puncak lonjakan pemudik diperkirakan akan terjadi pada H-5 dan H-4 Idul Fitri.

“Kami prediksi akan ada peningkatan pemudik sebanyak 17 persen yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak,” ungkap General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Solikin kepada wartawan di Pelabuhan Merak.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi arus mudik tahun lalu, puncak lonjakan pemudik terjadi pada H-3 Idul Fitri. Selama satu hari tercatat pemudik sebanyak 170 ribu orang baik pejalan kaki maupun di atas kendaraan.

Dengan prediksi peningkatan 17 persen, maka diperkirakan pada H-5 dan H-4 Idul Fitri nanti kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Guna mengatisipasi hal itu, menurut Solikin, seluruh operator kapal akan mengoperasikan kapal-kapal berukuran besar. Setiap kapal mampu menampung 350 kendaraan roda empat dan 1.800 roda dua. “Sehingga satu kali angkut banyak,” ujar Solikin.

Pemudik akan didistribusikan ke enam dermaga yang ada di Pelabuhan Merak yaitu Dermaga I, Dermaga II, Dermaga III, Dermaga V, Dermaga VII, dan Terminal Eksekutif di Dermaga VI.
“Dermaga VII akan kita khususkan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor,” tuturnya.

Kemudian, agar proses distribusi pemudik berjalan lancar, ASDP menyiapkan 24 loket penumpang, 25 loket untuk sepeda motor, dan tujuh untuk kendaraan roda empat dengan sistem tiket nontunai. (*/Dul)

MERAK – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, persiapan musim mudik Lebaran 2019 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Menhub meminta kepada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry dan para operator, agar tidak mengabaikan keselamatan pemudik saat Arus Mudik Lebaran 2019.

Dia meminta seluruh alat kelengkapan di kapal agar dilengkapi dan cukup untuk seluruh pemudik yang hendak menyeberang ke Sumatera.

“Tadi kita dapat masukan dari Basarnas untuk keselamatan, kita minta kepada ASDP dan operator agar menambah pelampung-pelampung keamanan di setiap kapal,” ujar Menhub saat melakukan tinjauan ke Pelabuhan Merak, Sabtu (11/5/2019).

Selain keselamatan, Menhub juga minta agar manifest pemudik tercatat dengan baik. Itu dilakukan supaya saat mudik nanti seluruh pemudik terekam.

“Untuk manifest jadi operator dan ASDP akan mencatat semuanya, dan mengecek siapa saja yang masuk ke dalam kapal dengan KTP reader,” katanya.

Kemudian selanjutnya, kata dia, untuk mencegah adanya kemacetan pihaknya akan meminta juga menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar Pelabuhan Merak. “Kita juga akan memprioritaskan menggunakan kapal kapasitas besar dan cepat, jadi kapal yang kecil tidak diprioritaskan melakukan pelayanan,” ucapnya.

Selain itu, untuk kelancaran pemudik, pihaknya juga bakal memaksimalkan pembelian tiket secara online. “Tiket online sudah ada, makanya pemudik diharapkan bisa memesan tiket online, dengan tiket online juga kita bisa memudahkan untuk memprediksi jam puncaknya, tapi pengalaman tahun lalu belum efektif, oleh karenanya campaign tentang tiket online ini harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, ada upaya lain supaya mencegah terjadinya kemecetan saat mudik yakni dengan sistem ganjil genap. “Ganjil genap ini akan kita evaluasi dan diputuskan akhir minggu ini, tadi sudah ada proposalnya, tapi saya akan pastikan supaya waktu kita nanti campaign itu masif dan masyarakat gampang lihatnya, jangan sampai orang yang jauh terjebak di sini,” ungkapnya.(*/Dul)

LEBAK – Seribuan masyarakat suku Baduy baik luar maupun dalam melakukan ritual Seba Baduy dengan mendatangi Pendopo Bupati untuk menemui Ibu Gede atau Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya .

Setelah menemui Ibu Gede, warga Baduy melanjutkan perjalanan untuk menemui Bapa Gede (Gubernur Banten).

“Pada ritual tahun ini ada seribuan masyarakat Suku Baduy yang melaksanakan Seba Baduy,” ungkap Jaro Tanggungan 12, Saidi kepada wartawan di Pendopo Bupati Lebak, kemarin.

Pada prosesi itu, Saidi menyampaikan rasa hormat serta kepatuhan warga Suku Baduy kepada pemerintah. Saidi juga berpesan kepada Bupati Lebak ataupun Gubernur Banten, untuk senantiasa menjaga kelestarian alam, hutan dan lingkungan.

“Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung),” ujar Jaro Saidi.

Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, masyarakat Baduy senantiasa memegang teguh tradisi dalam menjaga dan melestarikan alam. Oleh karenanya, Iti mengucapkan terima kasih atas hasil alam yang dihasilkannya.

Bupati Lebak dua periode itu pun memohon dukungan masyarakat Baduy, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lebak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

“Kami ngucapkeun hatur nuhun, berkat kabehan kami nincak di periode kadua kami panjang keneh lalakon, kami menta didukung kumasyarakat baduy lima taun kaharepna jeung ngabangun Kabupaten Lebak,” papar Iti.

Untuk diketahui, Kegiatan Seba Baduy dilakukan setelah warga Baduy menjalani ritual Kawalu selama tiga bulan. Pada kurun waktu tersebut kawasan Baduy tertutup bagi wisatawan.

Ritual Seba Baduy sendiri merupakan upacara tradisi sakral warga Baduy yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman Kesultanan Banten.

Masyarakat suku adat Baduy dalam menjalankan ritual Seba Baduy berjalan kaki sepanjang 35 kilometer dari titik kumpul Terminal Ciboleger atau di Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) Kanekes, Kecamatan Leuwidamar sampai ke Pendopo Pemkab Lebak. Tanpa alas kaki serta membawa hasil alam, mereka tetap semangat menjalankan ritual tersebut untuk menemui Bupati dan Gubernur. (*/Dul)