Politik dan Keamanan

JAKARTA – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya mengatakan, sudah banyak fraksi yang mendukung wacana penggunaan hak interpelasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, rencana ini didukung sejumlah ketua partai politik tingkat Jawa Barat.

“10 ketua parpol sudah bertemu bersama. Pesannya kan jelas penguatan lembaga DPRD, dengan segala hak yang melekat di dalamnya. Saya kira pesan ini sangat jelas dan terang benderang untuk anggota yang akan dilantik nanti,” katanya belum lama ini.

Ia pun mengaku akan menyampaikan ke Kang Emil bahwa diskusi interpelasi ini belum selesai.

“Jadi, secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang RK, santai saja. Diskusi interpelasi ini belum selesai,” tambahnya.

Sebelumnya beredar wacana DPRD akan mengunakan hak interpelasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Kang Emil sendiri sempat menyebut rencana Para Legislator Provinsi Jawa Barat menggunakan hak interplasi belum pasti terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke-74 di Kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. (*/Adyt)

JAKARTA – Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan masih akan menghadapi berbagai ancaman nyata. Mulai dari terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dihadapan kurang lebih 100 peserta diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang mengambil tema “Transformasi TNI di Era Disrupsi Teknologi Global: Prospek dan Tantangan”, bertempat di CSIS Auditorium Lt.3 Gd. Pakarti Center Jl. Tanah Abang III No.23-27, Jakarta Pusat, (7/10/2019).

Letjen TNI Joni Supriyanto mengatakan bahwa walaupun masih belum menjadi prioritas didasarkan analisa strategis, ancaman belum nyata terhadap Indonesia dapat berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang berpotensi sewaktu-waktu terjadi. “Sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik,” katanya dalam rilis yang diterima Poskotanews.

Kasum TNI menyampaikan bahwa strategi pertahanan negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi lima sasaran strategis.

Kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Jelas Kasum TNI.

“Apabila ketiga substansi dasar tersebut tidak proporsional, tidak seimbang dan tidak terkoordinasi maka akan menimbulkan risiko karena terjadi kesenjangan antara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, kemampuan dan kekuatan sumber daya yang tersedia serta konsep bertindak strategis yang dipilih,” tuturnya.

Menurut Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto doktrin pertahanan dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya pihak manapun yang mengancam eksistensi kemerdekaan.

“Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, dimana penyelesaian pertikaian atau pertentangan diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha secara damai tidak berhasil,” ujarnya.

Lebih lanjut Kasum TNI menyampaikan bahwa pada masa damai, doktrin pertahanan negara digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pertahanan negara untuk membangun kekuatan pertahanan negara dalam kerangka kesiapsiagaan dan kekuatan penangkal yang mampu mencegah dan meniadakan setiap hakikat ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Diakhir pemaparan diskusi CSIS, Kasum TNI menyampikan bahwa untuk menghadapi kompleksitas di atas, diperlukan Postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pembangunan Postur TNI meliputi: Pembangunan kekuatan TNI yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi.

“Pembinaan kemampuan TNI meliputi pembinaan kemampuan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Gelar kekuatan TNI dengan pertimbangan strategis dan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah,” tandas Kasum TNI. (*/Tul)

JAKARTA – Meski hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan rakyat terhadap DPR RI rendah, namun Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya dan berjanji untuk memperbaiki citra DPR RI. Hasil survei itu sebagai tantangan DPR ke depan.

“Tantangan itu bukan saja bagi lima pimpinan DPR RI, tapi seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelenagkapan lainnya agar bekerja lebih baik,” tegas politisi PDIP itu di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan mengaku memang tidak mudah meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena masih baru berjalan. Karena itu kata dia, DPR ke depan harus mempunyai mekanisme dan sistem yang baik agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

“Mekanisme dan sistem DPR harus lebih baik agar bisa membuat seluruh anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan bisa lebih baik daripada DPR sebelumnya,” katanya singkat.

Sementara itu DPR RI dan DPD RI pada Senin (7/10/2019) hari ini sedang membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat paripurna DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi para wakilnya, dan juga DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan didampingi para wakilnya.

Sementara itu, terkait proses di DPR, Puan menargetkan proses pembahasan dan pembentukan alata kelengkapan Dewan AKD) bia selesai sebelum Jokowi- Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. Pelantikan keduanya bakal berlangsung pada 20 Oktober mendatang.

“Ya, kalau bisa minggu ini, minggu ini. Secepatnyalah. Kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober,” ungkap Puan.

Kemarin siang Puan beserta pimpinan DPR lainya menggelar rapat guna membahas pembentukan dan formasi AKD. hasilnya disepakati bahwa DPR akan terdiri dari 11 komisi. Meski jumlah komisi sudah disepakati, namun terkait pembagian posisi ketua dan wakil ketua komisi belum dibahas lanjut, belum ada nama-nama.

“Sudah disepakati 11 komisi kemudian terkait dengan BKSAP kemudian BKKN itu sudah disetujui. Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” ujarnya.

Pada penjelasan sebelumnya, Puan menjanjikan pembentukan AKD bakal dilakukan secara proporsional yakni berdasarkan aturan dan perolehan suara fraksi.

“Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” kata Puan.

Tentunya, lanjut Puan, formasi atau pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi.

“Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” ujar Puan. (*/Adyt)

JAKARTA – Meski hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan rakyat terhadap DPR RI rendah, namun Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya dan berjanji untuk memperbaiki citra DPR RI. Hasil survei itu sebagai tantangan DPR ke depan.

“Tantangan itu bukan saja bagi lima pimpinan DPR RI, tapi seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelenagkapan lainnya agar bekerja lebih baik,” tegas politisi PDIP itu di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan mengaku memang tidak mudah meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena masih baru berjalan. Karena itu kata dia, DPR ke depan harus mempunyai mekanisme dan sistem yang baik agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

“Mekanisme dan sistem DPR harus lebih baik agar bisa membuat seluruh anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan bisa lebih baik daripada DPR sebelumnya,” katanya singkat.

Sementara itu DPR RI dan DPD RI pada Senin (7/10/2019) hari ini sedang membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat paripurna DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi para wakilnya, dan juga DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan didampingi para wakilnya.

Sementara itu, terkait proses di DPR, Puan menargetkan proses pembahasan dan pembentukan alata kelengkapan Dewan AKD) bia selesai sebelum Jokowi- Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. Pelantikan keduanya bakal berlangsung pada 20 Oktober mendatang.

“Ya, kalau bisa minggu ini, minggu ini. Secepatnyalah. Kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober,” ungkap Puan.

Kemarin siang Puan beserta pimpinan DPR lainya menggelar rapat guna membahas pembentukan dan formasi AKD. hasilnya disepakati bahwa DPR akan terdiri dari 11 komisi. Meski jumlah komisi sudah disepakati, namun terkait pembagian posisi ketua dan wakil ketua komisi belum dibahas lanjut, belum ada nama-nama.

“Sudah disepakati 11 komisi kemudian terkait dengan BKSAP kemudian BKKN itu sudah disetujui. Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” ujarnya.

Pada penjelasan sebelumnya, Puan menjanjikan pembentukan AKD bakal dilakukan secara proporsional yakni berdasarkan aturan dan perolehan suara fraksi.

“Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” kata Puan.

Tentunya, lanjut Puan, formasi atau pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi.

“Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” ujar Puan. (*/Adyt)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap netral jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2020. Hal tersebut dimaksudkan agar pekerjaan ASN dapat terselesaikan dengan maksimal sampai akhir 2019.

“Saya ingin sampaikan, pada situasi jelang proses-proses politik tahun ini, Pilkada khususnya, semuanya netral. Saya minta ASN tidak panikan, tidak baperan, dan tidak ikut-ikutan,” ujar Idris saat memimpin apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (7/10).

Menurut Idris, bagi ASN yang ingin berpartisipasi pada Pilkada 2020, dipersilakan untuk mengambil pensiun dini. Hal tersebut agar tidak mengganggu tugas utama ASN dalam melayani masyarakat.

“Saya juga mengingatkan para ASN agar meningkatkan kewaspadaan. Serta tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Saya ingatkan kepada semuanya agar berhati-hati, waspada, dan tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan tupoksinya,” ucap dia.

Pelaksanaan Pilkada Depok akan berlangsung pada September 2020. Adapun prosesnya akan mulai berlangsung pada Februari 2020.(*/Idr)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tiga hal agar negara tidak bubar: kerukunan, persatuan, dan kondusivitas.

Hal tersebut diungkapkan di hadapan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Menurutnya, di era serba cepat ini berita bohong atau hoaks begitu bertebaran bak peluru berdesingan dalam peperangan. “Sekarang bukan lagi perang senjata tapi perang informasi, provokasi, dan berita bohong,” katanya.

Emil, Sapaan akrabnya, mencatat setiap tahun bermunculan sampai sekitar 5.000 hoaks yang memperkeruh suasana dan jika dibiarkan berpotensi memunculkan konflik kekerasan. Tak ingin hal itu terjadi di Jabar, Emil membentuk Tim Jabar Saber Hoaks untuk menangkal berita bohong yang berseliweran di dunia maya.

Gubernur meminta agar para pamong andalan negara ini jangan sampai mudah terjebak pada informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, calon abdi negara ini harus menjadi pengaping masyarakat.

“Jadi hati- hati dengan yang namanya provokasi,” tambahnya.

Emil memaparkan, syarat NKRI tidak bubar dan menjadi negara adidaya di tahun 2045 seperti prediksi banyak pakar dunia adalah dengan menegakkan persatuan dan ideologi bangsa.

Sudah ada beberapa bukti sebuah negara bisa hancur karena tidak dapat memelihara ideologinya. “Dulu ada negara yang namanya Uni Soviet sudah bubar, dulu ada namanya Yugoslavia bubar, itu menandakan kalau tidak ada komitmen dari masyarakat terhadap ideologi bangsanya, maka sebuah negara bisa bubar,” jelasnya.

Uni Soviet mirip dengan Indonesia, memiliki banyak suku bangsa, bahasa daerah dan agama beragam. “Alhamdulillah masih bersatu, maka nikmat berbangsa dan bernegara ini harus terus diijaga. Syaratnya hanya satu, yaitu menjaga kepercayaan, persatuan, dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa,” tandasnya.(*/And)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melarang para pelanggar kesusilaan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Saat ini KPU tengah menggodok revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020, Pasal 4 huruf j.

“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang meliputi, satu, judi, kedua mabuk, ketiga pemakai atau pengedar narkoba, keempat berzina dan/atau melanggar kesusilaan lainnya,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat uji publik revisi PKPU Pilkada 2020 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (2/10/2019).

Larangan pencalonan seseorang pelanggar kesusilaan sebelumnya telah diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017, namun dalam PKPU tersebut tidak disebutkan secara rinci perbuatan asusila yang dimaksud.

“Karena ini ada dalam penjelasan Undang-undang, jadi kita penjelasan dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 kita cantumkan langsung dalam PKPU sehingga nanti tidak ada multitafsir yang dimaksud dengan perbuatan tercela ini,” ujar Evi.

Perbuatan tidak pernah melanggar atau melakukan tindakan kesusilan itu dapat dibuktikan melalui surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar pada September 2020 di 270 wilayah yang meliputi 9 Pemilihan Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan 37 Pemilihan Walikota.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Zainuddin Amali mengatakan Bambang Soesatyo kini menjadi ketua MPR sebuah lompatan berarti dari yang sebelumnya menduduki kursi ketua DPR.

“Dalam memimpin MPR lima tahun ke depan Bamsoet didampingi sembilan tokoh yang mewakili fraksinya masing-masing, yakni Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Lestari Moerdijat (F-Partai Nasdem), Sjarifuddin Hasan (F-Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD),” ujarnya.

Menurut dia, dalam kalkulasi politik, pasca reformasi, ini merupakan yang pertama kalinya Partai Golkar menjadi ketua MPR. Setelah reformasi, kursi Ketua MPR berturut-turut diduduki oleh Amien Rais (PAN/2009), Hidayat Nur Wahid (PKS/2004), Taufik Kiemas (PDIP/2009), dan terakhir Zulkifli Hasan (PAN/2014).

Tidak bisa dipungkiri jika pencapaian Bamsoet ke tampuk pimpinan MPR tidak bisa dilepaskan dari kerja keras para kader Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, khususnya dari lobi-lobi yang cakap dan lihai dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Golkar di MPR.

“Semua kader Golkar bekerja keras di bawah pimpinan Airlangga Hartarto. Bekerja bersama-sama untuk membuat Partai Golkar kembali diperhitungkan. Keberhasilan Bamsoet menduduki kursi ketua MPR sulit dicapai jika Partai Golkar tidak merebut kursi terbanyak kedua di DPR pada pileg 2019 ini,” jelasnya.

Catatan menunjukkan, Golkar pernah menempati peringkat kedua dalam perolehan kursi DPR, yakni pada pemilu 2009. Namun, saat itu Partai Golkar gagal merebut kursi ketua DPR, dan juga luput merebut kursi ketua MPR.(*/Adyt)

JAKARTA – Sidang paripurna MPR hari ini berhasil memutuskan nama-nama pimpinan fraksi dari sembilan partai politik, namun belum mengumumkan ketua kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bernaung dibawah lembaga negara tersebut.

Sedangkan untuk pimpinan MPR, lob-lobi masih terus berlangsung, meski nama-nama utusan parpol dan DPD telah disampaikan.
Berikut beberapa nama pimpinan MPR yang telah diusulkan fraksi: Arsul Sani (F-PPP), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Bambang Soesatyo (F-Partai Golkar), Lestari Moerdijat (Fraksi-Partai Nasdem) dan Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) .

Dalam rapat yang dipimpin oleh ketua MPR sementara, Abdul Wahab Dalimunte itu, diumumkan para pimpinan fraksi yang sebelumnya diusulkan oleh para ketua DPP dan Sekjen.

Fraksi PDIP di MPR diketuai oleh Ahmad Basarah yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua MPR dari daerah pemilihan Jawa Timur. Sedangkan Fraksi Golkar diketuai oleh Zainuddin Amali yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi II DPR.

Untuk Partai Gerindra, Ketua Fraksi dijabat oleh Ahmad Riza Patria yang sebelumnya wakil ketua Komisi II DPR. Sedangkan Fraksi Partai Nasdam di MPR dipimpin oleh Johnny G Plate yang sebelumnya menjadi anggota Komisi XI DPR sekaligus Sekjen Partai Nasdem.

Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan Ketua Frakasi Jazilul Fawaid di MPR dan Partai Demokrat mempercayakan pimpinan Fraksi kepada Guntur Saksono.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring sebagai ketua Frkasi PKS di MPR. Sedangkan Partai Amanat Nasonal mempercayakan pimpinan fraksinya kepada Alimin Abdullah.

Arwani Tohmafi dipercayakan memimpin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Khusus untuk ketua kelompok DPD hingga kini belum diputuskan meski nama Intsiawati Ayub disebut-sebut akan menempati posisi tersebut. (*/Adyt)

JAKARTA – Seperti jauh-jauh hari ditebak, Puan Maharani adalah pemilik kursi Ketua DPR. Malam ini,(1/10/2019) Puan resmi dilantik sebagai Ketua DPPR untuk masa bakti 2019-2024, setelah diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta.

Polisi PDIP yang bernama asli Puan Maharani Nakshatra Kusyala, sejauh ini sudah berpengalaman di parlemen, termasuk menjadi ketua Fraksi PDIP. Untuk Pemilu legislatif 2019 ini, Puan mendapatkan perolehan suara terbesar di antara seluruh anggota DPR, dia meraup suara di atas 400 ribu pemilih di Dapil wilayah Solo Raya, Jawa Tengah.

Dalam pengambilan sumpah malam ini, Puan didampingi empat wakil ketua yakni Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB.

Acara pelantikan kali ini berjalan mulus. Tak ada interupsi ataupun sanggahan dari sekitar 280-an anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu.

Pengesahan Puan dan empat pimpinan DPR lainnya itu dipimpin oleh Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe. Politiwsi Partai Demokrat ini menjelaskan kelima pimpinan DPR itu otomatis menjadi pimpinan karena masing-masing parpol pengusung berhasil meraih lima besar peraih suara terbesar dalam Pemilu 2019.

Aturan itu termaktub dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. “Apakah lima pimpinan DPR periode 2019-2024 ini dapat disetujui?” Tanya Abdul. “Setujuuuuuu,” ujar anggota Dewan yang hadir. “Tok” Abdul Wahab memberi tanda sudah sah.

Tepuk tangan riuh pun tampak bergemuruh saat kelima pimpinan DPR itu dipanggil menuju podium dilantik. Bahkan terlihat para anggota DPR ada yang melakukan salawatan saat kelima anggota itu maju ke podium.

Setelah itu, prosesi pelantikan kelima pimpinan DPR itu pun dimulai. Sebelum memangku jabatannya, kelima pimpinan DPR itu diwajibkan mengucapkan sumpah janji. pengucapan sumpah itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali.

Kelima pimpinan DPR yang baru itu lantas menuju podium untuk diambil sumpahnya berdasarkan agama Islam. Masing-masing tokoh agama lantas mengambil tempat berdiri di samping para pimpinan DPR terpilih itu dengan membawa kitab suci. (*/Adyt)

JAKARTA – Tugas kedepan TNI adalah mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR-MPR Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019, dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2019 mengamankan pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang terpilih.

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memimpin apel gelar kesiapan pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wapres serta pelantikan DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019) mengatakan, bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengerahkan 8.526 personel untuk mengamankan pelantikan tersebut.

“Sekitar 6.000 personel TNI telah dikerahkan untuk mempertebal pengamanan di Gedung Wakil Rakyat saat pelantikan DPR-MPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019, sedangkan pada saat pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, TNI mengerahkan 8.526 personel,” ujarnya.

Panglima TNI menyampaikan bahwa pasukan pengamanan dari TNI nantinya akan disebar di sejumlah titik seperti gedung DPR-MPR, Istana Negara, sentra ekonomi di Glodok, Jembatan Tiga, dan Jembatan Lima. “Untuk pengamanan di gedung DPR/MPR besok perimeter diperlebar dan pengamanan akan dilakukan di beberapa lokasi seperti Ladokgi, pintu utama DPR/MPR, Pejompongan, Petamburan dan jalan menuju Palmerah karena disitu ada stasiun kereta api dan pintu menuju masjid ke gedung DPR/MPR,” jelasnya.

“Titik-titik tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan, dan personel TNI tidak masuk ke dalam gedung DPR-MPR, namun berada diluar,” tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pengamanan yang dilakukan tidak hanya di gedung DPR-MPR RI, tetapi dikerahkan untuk menjaga Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi agar masyarakat merasa aman dan nyaman. “Upaya untuk menambah dan mempertebal pasukan pengamanan tersebut bertujuan untuk membantu Polri. Sebelumnya, TNI telah mengerahkan sebanyak 3.000 personel dan pasukan tersebut akan terus ditambah untuk mempertebal pengamanan,” tuturnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa tugas TNI adalah tugas yang sangat mulia yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan, dan tugas untuk menciptakan rakyat menjadi sejahtera karena aman dan tugas itu sudah ditunjukkan selama ini.

“Mari kita semua tetap menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme untuk tugas-tugas yang akan datang,” tutup Panglima TNi. (*/Ag)