Politik dan Keamanan

JAKARTA – Usai pertemuan dengan rivalnya di Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto , Presiden Jokowi memberikan keterangan isi pembicaraan dalam pertemuan. di Istana Merdeka,(11/10/19).

Presiden mengatakan bahwa keduanya intens membicarakan dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global. “Karena kita tahu semuanya ekonomi global baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu pembicaraan keduanya. Presiden menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk menggagas pemindahan ibu kota tersebut.

“Saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto,” tuturnya.

Prabowo, yang turut berkesempatan menyampaikan keterangannya, mengatakan bahwa pihaknya mendukung gagasan pemindahan ibu kota sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden.

“Saya menyampaikan, saya mendukung gagasan ibu kota. Tentunya, beliau juga mengatakan, akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya juga siap membantu pemerintah apabila dibutuhkan. Meskipun keduanya pernah berkompetisi pada pesta demokrasi yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi penghalang.

“Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Berkaca dari insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, TNI Angkatan Darat (AD) telah melakukan antisipasi menjelang pelantikan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengaku telah memerintahkan semua pejabat TNI AD untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayahnya masing-masing.

“Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh Panglima Kotama, dan seluruh Kepala Badan Pelaksanaan Pusat, intinya semua elemen untuk menyiapkan diri di daerah-daerah masing-masing,” kata Andika di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, (11/10/19).

Meski pelantikan berlangsung di Jakarta, namun lanjut Andika kewaspadaan harus dilakukan disemua wilayah Indonesia. Namun, pengamanan tetap dibawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Karena event ada di Jakarta, tapi kita harus antisipasi di seluruh wilayah. Dengan adanya insiden ini pun akan menambah kewaspadaan kami, sekalipun konsep operasi pengamanan akan diatur panglima TNI,” jelas Andika.

Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin akan menjalani pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. (*/Adyt)

JAKARTA – Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY didapuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, AHY menempati posisi itu sejak dua bulan lalu.

“Sudah bisa disebut Waketum. Dua bulan ini,” kata Andi Arief kepada Tempo, Kamis, 10 Oktober 2019.

Andi Arief tak menjelaskan alasan AHY ditunjuk menjadi wakil ketua umum. Dia mengatakan pergantian pengurus merupakan hak SBY sebagai ketua umum.

Namun, kata dia, nama AHY memang belum tercatat dalam struktur partai secara resmi. “Resminya kan nunggu pengesahan Depkumham,” ucapnya.

AHY sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat. Struktur itu bersifat adhoc dan dibentuk pada 2018 untuk tujuan pemenangan pemilihan kepala daerah hingga Pemilihan Umum 2019.

Andi Arief belum merinci bagaimana kelanjutan Kogasma di masa mendatang setelah pemilu rampung. Dia belum memastikan apakah struktur itu akan dihapus.

“Kogasma sebagai adhoc masih belum dibicarakan,” ujar Andi.

Jabatan AHY ini pernah dipersoalkan oleh Forum Komunikasi dan Pendiri Partai Demokrat. FKPD menyebut Kogasma merupakan struktur ilegal yang tak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

“Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD ART kepengurusan, saya kasih tahu itu. Ini blak-blakan saya sampaikan,” kata Wakil Ketua Umum FKPD Subur Sembiring di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019.(*/Adyt)

BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar Yod Mintaraga mengatakan, penggunaan hak interpelasi legislator untuk seorang gubernur atau kepala daerah merupakan hal yang biasa.

“Interpelasi ini sebuah hal biasa. DPRD meminta pertanggung jawaban kepada gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan dan menimbulkan gangguan, dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu,” katanya baru-baru ini.

Agenda interpelasi dilakukan untuk memperjelas arah pembangunan hingga pengalihan alokasi anggaran Pemprov Jabar.

Salah satu yang bakal jadi target para wakil rakyat adalah soal rencana revitalisasi Alun-alun Jonggol senilai Rp 15 miliar yang sudah disetujui Pemprov Jabar ketika periode Gubernur, Ahmad Heryawan. Namun, seiring waktu, alokasi justru dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.

Menurutnya sebaknya sebelum Ridwan Kamil mengambil keputusan, ia seharusnya berinisiatif berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Jabar ketika hendak mengubah program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD.

“Jadi atau tidak jadi (interpelasi) itu bukan urusan gubernur,” tandasnya.

Sebelumnya beredar wacana DPRD akan mengunakan hak interplasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Kang Emil sendiri sempat menyebut rencana Para Legislator Provinsi Jawa Barat menggunakan hak interplasi belum pasti terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke-74 di Kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. (*/And)

JAKARTA – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya mengatakan, sudah banyak fraksi yang mendukung wacana penggunaan hak interpelasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, rencana ini didukung sejumlah ketua partai politik tingkat Jawa Barat.

“10 ketua parpol sudah bertemu bersama. Pesannya kan jelas penguatan lembaga DPRD, dengan segala hak yang melekat di dalamnya. Saya kira pesan ini sangat jelas dan terang benderang untuk anggota yang akan dilantik nanti,” katanya belum lama ini.

Ia pun mengaku akan menyampaikan ke Kang Emil bahwa diskusi interpelasi ini belum selesai.

“Jadi, secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang RK, santai saja. Diskusi interpelasi ini belum selesai,” tambahnya.

Sebelumnya beredar wacana DPRD akan mengunakan hak interpelasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Kang Emil sendiri sempat menyebut rencana Para Legislator Provinsi Jawa Barat menggunakan hak interplasi belum pasti terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke-74 di Kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. (*/Adyt)

JAKARTA – Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan masih akan menghadapi berbagai ancaman nyata. Mulai dari terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dihadapan kurang lebih 100 peserta diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang mengambil tema “Transformasi TNI di Era Disrupsi Teknologi Global: Prospek dan Tantangan”, bertempat di CSIS Auditorium Lt.3 Gd. Pakarti Center Jl. Tanah Abang III No.23-27, Jakarta Pusat, (7/10/2019).

Letjen TNI Joni Supriyanto mengatakan bahwa walaupun masih belum menjadi prioritas didasarkan analisa strategis, ancaman belum nyata terhadap Indonesia dapat berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang berpotensi sewaktu-waktu terjadi. “Sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik,” katanya dalam rilis yang diterima Poskotanews.

Kasum TNI menyampaikan bahwa strategi pertahanan negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi lima sasaran strategis.

Kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Jelas Kasum TNI.

“Apabila ketiga substansi dasar tersebut tidak proporsional, tidak seimbang dan tidak terkoordinasi maka akan menimbulkan risiko karena terjadi kesenjangan antara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, kemampuan dan kekuatan sumber daya yang tersedia serta konsep bertindak strategis yang dipilih,” tuturnya.

Menurut Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto doktrin pertahanan dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya pihak manapun yang mengancam eksistensi kemerdekaan.

“Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, dimana penyelesaian pertikaian atau pertentangan diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha secara damai tidak berhasil,” ujarnya.

Lebih lanjut Kasum TNI menyampaikan bahwa pada masa damai, doktrin pertahanan negara digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pertahanan negara untuk membangun kekuatan pertahanan negara dalam kerangka kesiapsiagaan dan kekuatan penangkal yang mampu mencegah dan meniadakan setiap hakikat ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Diakhir pemaparan diskusi CSIS, Kasum TNI menyampikan bahwa untuk menghadapi kompleksitas di atas, diperlukan Postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pembangunan Postur TNI meliputi: Pembangunan kekuatan TNI yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi.

“Pembinaan kemampuan TNI meliputi pembinaan kemampuan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Gelar kekuatan TNI dengan pertimbangan strategis dan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah,” tandas Kasum TNI. (*/Tul)

JAKARTA – Meski hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan rakyat terhadap DPR RI rendah, namun Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya dan berjanji untuk memperbaiki citra DPR RI. Hasil survei itu sebagai tantangan DPR ke depan.

“Tantangan itu bukan saja bagi lima pimpinan DPR RI, tapi seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelenagkapan lainnya agar bekerja lebih baik,” tegas politisi PDIP itu di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan mengaku memang tidak mudah meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena masih baru berjalan. Karena itu kata dia, DPR ke depan harus mempunyai mekanisme dan sistem yang baik agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

“Mekanisme dan sistem DPR harus lebih baik agar bisa membuat seluruh anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan bisa lebih baik daripada DPR sebelumnya,” katanya singkat.

Sementara itu DPR RI dan DPD RI pada Senin (7/10/2019) hari ini sedang membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat paripurna DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi para wakilnya, dan juga DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan didampingi para wakilnya.

Sementara itu, terkait proses di DPR, Puan menargetkan proses pembahasan dan pembentukan alata kelengkapan Dewan AKD) bia selesai sebelum Jokowi- Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. Pelantikan keduanya bakal berlangsung pada 20 Oktober mendatang.

“Ya, kalau bisa minggu ini, minggu ini. Secepatnyalah. Kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober,” ungkap Puan.

Kemarin siang Puan beserta pimpinan DPR lainya menggelar rapat guna membahas pembentukan dan formasi AKD. hasilnya disepakati bahwa DPR akan terdiri dari 11 komisi. Meski jumlah komisi sudah disepakati, namun terkait pembagian posisi ketua dan wakil ketua komisi belum dibahas lanjut, belum ada nama-nama.

“Sudah disepakati 11 komisi kemudian terkait dengan BKSAP kemudian BKKN itu sudah disetujui. Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” ujarnya.

Pada penjelasan sebelumnya, Puan menjanjikan pembentukan AKD bakal dilakukan secara proporsional yakni berdasarkan aturan dan perolehan suara fraksi.

“Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” kata Puan.

Tentunya, lanjut Puan, formasi atau pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi.

“Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” ujar Puan. (*/Adyt)

JAKARTA – Meski hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan rakyat terhadap DPR RI rendah, namun Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmennya dan berjanji untuk memperbaiki citra DPR RI. Hasil survei itu sebagai tantangan DPR ke depan.

“Tantangan itu bukan saja bagi lima pimpinan DPR RI, tapi seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelenagkapan lainnya agar bekerja lebih baik,” tegas politisi PDIP itu di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan mengaku memang tidak mudah meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena masih baru berjalan. Karena itu kata dia, DPR ke depan harus mempunyai mekanisme dan sistem yang baik agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

“Mekanisme dan sistem DPR harus lebih baik agar bisa membuat seluruh anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan bisa lebih baik daripada DPR sebelumnya,” katanya singkat.

Sementara itu DPR RI dan DPD RI pada Senin (7/10/2019) hari ini sedang membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat paripurna DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi para wakilnya, dan juga DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dan didampingi para wakilnya.

Sementara itu, terkait proses di DPR, Puan menargetkan proses pembahasan dan pembentukan alata kelengkapan Dewan AKD) bia selesai sebelum Jokowi- Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. Pelantikan keduanya bakal berlangsung pada 20 Oktober mendatang.

“Ya, kalau bisa minggu ini, minggu ini. Secepatnyalah. Kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober,” ungkap Puan.

Kemarin siang Puan beserta pimpinan DPR lainya menggelar rapat guna membahas pembentukan dan formasi AKD. hasilnya disepakati bahwa DPR akan terdiri dari 11 komisi. Meski jumlah komisi sudah disepakati, namun terkait pembagian posisi ketua dan wakil ketua komisi belum dibahas lanjut, belum ada nama-nama.

“Sudah disepakati 11 komisi kemudian terkait dengan BKSAP kemudian BKKN itu sudah disetujui. Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” ujarnya.

Pada penjelasan sebelumnya, Puan menjanjikan pembentukan AKD bakal dilakukan secara proporsional yakni berdasarkan aturan dan perolehan suara fraksi.

“Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” kata Puan.

Tentunya, lanjut Puan, formasi atau pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi.

“Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” ujar Puan. (*/Adyt)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap netral jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2020. Hal tersebut dimaksudkan agar pekerjaan ASN dapat terselesaikan dengan maksimal sampai akhir 2019.

“Saya ingin sampaikan, pada situasi jelang proses-proses politik tahun ini, Pilkada khususnya, semuanya netral. Saya minta ASN tidak panikan, tidak baperan, dan tidak ikut-ikutan,” ujar Idris saat memimpin apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (7/10).

Menurut Idris, bagi ASN yang ingin berpartisipasi pada Pilkada 2020, dipersilakan untuk mengambil pensiun dini. Hal tersebut agar tidak mengganggu tugas utama ASN dalam melayani masyarakat.

“Saya juga mengingatkan para ASN agar meningkatkan kewaspadaan. Serta tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Saya ingatkan kepada semuanya agar berhati-hati, waspada, dan tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan tupoksinya,” ucap dia.

Pelaksanaan Pilkada Depok akan berlangsung pada September 2020. Adapun prosesnya akan mulai berlangsung pada Februari 2020.(*/Idr)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tiga hal agar negara tidak bubar: kerukunan, persatuan, dan kondusivitas.

Hal tersebut diungkapkan di hadapan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Menurutnya, di era serba cepat ini berita bohong atau hoaks begitu bertebaran bak peluru berdesingan dalam peperangan. “Sekarang bukan lagi perang senjata tapi perang informasi, provokasi, dan berita bohong,” katanya.

Emil, Sapaan akrabnya, mencatat setiap tahun bermunculan sampai sekitar 5.000 hoaks yang memperkeruh suasana dan jika dibiarkan berpotensi memunculkan konflik kekerasan. Tak ingin hal itu terjadi di Jabar, Emil membentuk Tim Jabar Saber Hoaks untuk menangkal berita bohong yang berseliweran di dunia maya.

Gubernur meminta agar para pamong andalan negara ini jangan sampai mudah terjebak pada informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, calon abdi negara ini harus menjadi pengaping masyarakat.

“Jadi hati- hati dengan yang namanya provokasi,” tambahnya.

Emil memaparkan, syarat NKRI tidak bubar dan menjadi negara adidaya di tahun 2045 seperti prediksi banyak pakar dunia adalah dengan menegakkan persatuan dan ideologi bangsa.

Sudah ada beberapa bukti sebuah negara bisa hancur karena tidak dapat memelihara ideologinya. “Dulu ada negara yang namanya Uni Soviet sudah bubar, dulu ada namanya Yugoslavia bubar, itu menandakan kalau tidak ada komitmen dari masyarakat terhadap ideologi bangsanya, maka sebuah negara bisa bubar,” jelasnya.

Uni Soviet mirip dengan Indonesia, memiliki banyak suku bangsa, bahasa daerah dan agama beragam. “Alhamdulillah masih bersatu, maka nikmat berbangsa dan bernegara ini harus terus diijaga. Syaratnya hanya satu, yaitu menjaga kepercayaan, persatuan, dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa,” tandasnya.(*/And)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melarang para pelanggar kesusilaan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Saat ini KPU tengah menggodok revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020, Pasal 4 huruf j.

“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang meliputi, satu, judi, kedua mabuk, ketiga pemakai atau pengedar narkoba, keempat berzina dan/atau melanggar kesusilaan lainnya,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat uji publik revisi PKPU Pilkada 2020 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (2/10/2019).

Larangan pencalonan seseorang pelanggar kesusilaan sebelumnya telah diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017, namun dalam PKPU tersebut tidak disebutkan secara rinci perbuatan asusila yang dimaksud.

“Karena ini ada dalam penjelasan Undang-undang, jadi kita penjelasan dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 kita cantumkan langsung dalam PKPU sehingga nanti tidak ada multitafsir yang dimaksud dengan perbuatan tercela ini,” ujar Evi.

Perbuatan tidak pernah melanggar atau melakukan tindakan kesusilan itu dapat dibuktikan melalui surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar pada September 2020 di 270 wilayah yang meliputi 9 Pemilihan Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan 37 Pemilihan Walikota.(*/Adyt)