Politik dan Keamanan

JAKARTA – Menghadapai sidang MPR untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengadakan rapat koordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Gedung Parlemen, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, hadir pula Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD RI La Nyala Matalitti.

Rapat koordinasi dilakukan untuk persiapan jelang pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada Minggu mendatang, dan pengamanan di lingkungan Gedung DPR, MPR, DPD RI.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat koordinasi itu untuk membahas situasi terkini dan skenario pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. “Tentunya juga membahas situasi keamanan di seluruh Tanah Air,” kata tokoh Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.

Bamsoet mengatakan rapat kali ini juga membahas soal peran intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden.

Akan halnya KPU ikut diundang, adalah untuk meminta penjelasan tentang surat keputusan (SK) mengenai Jokowi – Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Pimpinan MPR, kata Bamsoet, juga akan membahas soal bertanya para kepala negara sahabat yang akan menghadiri pelantikan Jokowi – Ma’ruf dengan Menlu Retno LP Marsudi.

“Termasuk soal masalah protokoler, siapa menyampaikan apa, jam berapa. Lalu selesai acara apakah ada inaugurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di Istana dengan jamuan makan malam bersama para duta besar,” ujar Bamsoet.

Bamsoet yang mantan Ketua DPR itu mengharapkan seluruh prosesi pelantikan Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024 bisa berlangsung khidmat, tertib, lancar dan tidak gaduh. “Jadi kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini ada hal-hal gangguan lain,” ujarnya. (*/Ag)

BOGOR – Menjaga anggotanya dari pemakaian narkoba, Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sendjaja (ATS) melakukan tes urine prajurit.

Bekerja sama dengan RSAU Dr M Hassan Toto, Lanud Atang Sendjaja, melakukan tes urine mendadak terhadap seluruh personel di lembaga itu, dan dilakukan usai upacara bendera di main apron Lanud ATS.

Komandan Lanud Atang Sendjaja, Marsma TNI Eding Sungkana kepada wartawan mengatakan, tes urine dilakukan sebagai upaya preventif dan memastikan anggota TNI AU khususnya Lanud Atang Sendjaja bebas dari pemakaian narkoba dan sejenisnya.

“Narkoba sudah menjadi permasalahan kompleks di Indonesia. Karena itu, harus diantisipasi narkoba masuk dalam lingkungan. Sebab narkoba bisa menyerang siapa saja makanya menjadi musuh bersama,” kata Danlanud, Marsma Sungkana Senin (14/10/2019).

Marsma TNI Eding Sungkana mengingatkan anggotanya dan siapapun, agar menghindari penyalahgunaan narkoba. “Saya memperingatkan kepada seluruh anggota, agar tidak berniat mendekati apalagi terjerat dalam kasus Narkoba. Akan ada sanksi berat bagi siapa saja yang terlibat narkoba,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Dansatpom Lanud ATS, Letkol Pom Izra Kamaruzzaman menambahkan bahwa tes urine ini dilakukan secara acak dan mendadak guna memberikan hasil yang akurat.

“Kegiatan ini merupakan wujud Lanud ATS turut berperan aktif dalam mencegah serta memerangi narkoba, terutama di lingkungan Lanud ATS,” tandas Letkol Izra. (*/Jun)

JAKARTA – Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menyebut, mulai besok hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019, pemberitahuan demo mahasiswa ataupun masyarakat tidak akan diproses. Larangan ini berlaku untuk sekitar lingkungan gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta.

“Sehingga kalau ada unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” ujar Eko seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, (14/10/2019).

Saat pelantikan presiden 20 Oktober mendatang, Pangdam Eko yang akan berperan sebagai pimpinan sektor keamanan dan akan berlaku Protap Waskita (pengamanan presiden). Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga akan turut membantu mengamankan acara ini.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan, terkait larangan unjuk rasa pada 15-20 Oktober ini, pihaknya akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa.

“Tujuannya agar situasi tetap kondusif. Saat pelantikan, beberapa kepala negara akan hadir beserta utusan-utusannya. Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa beradab dan santun,” ujar Gatot.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019. Pelantikan dilakukan pukul 14.00 WIB. Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk menjaga pelantikan. Seluruh personel akan mengamankan tempat-tempat sentral di Jakarta. Pelantikan itu sendiri akan digelar di Kompleks Parlemen.(*/Nia)

JAKARTA – Agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang aman, sebanyak 30 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri akan untuk mengamankan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pelantikan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan dengan baik.

“Terkait pelaksanaan hal-hal terkait keamanan pada tanggal tersebut, beberapa tempat akan kami clearance, untuk bisa tidak adanya orang untuk hadir di gedung MPR dan DPR ini, agar pelaksanaan pelantikan akan berjalan dengan baik,” kata Puan, dalam sesi jumpa pers, usai Rapat Koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, (14/10/19).

Adapun jumlah personel yang disiagakan, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua, di sekitar Kompleks Parlemen. “Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur, sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Jika sesuai rencana, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Terkait hal ini, Puan mengatakan bahwa sejumlah rapat koordinasi akan terus dilangsungkan, termasuk rapat koordinasi bersama jajaran MPR RI, esok hari.

“Jadi prinsipnya adalah kami selaku tuan rumah bersama MPR akan siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu saja gabungan dari TNI Polri beserta seluruh jajarannya siap untuk melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Terkait clearance, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi, bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen. Dirinya menambahkan bahwa penerapan perimeter ini sama seperti saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa, beberapa waktu lalu.

“Kita sudah menyiapkan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Kita sudah menyiapkan pengamanan seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR,” kata Pangdam Jaya. (*/Adyt)

JAKARTA – Organisasi Gerakan Bela Negara (GBN) melihat sudah sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sebab itu, perlunya ditumbuhkan lagi sikap bela negara dari setiap elemen bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Umum GBN Suaid Didu pada acara Musyawarah Nasional (Munas) GBN di Jakarta, Sabtu (12/10/2019). Acara itu juga dihadiri para pengurus GBN, seperti Ketua Dewan Kehormatan GBN Yoga Santosa dan Sekretaris Umum GBN Agung Budi Wijaya, serta pengurus GBN seluruh Indonesia.

Suaib mengetahui Munas GBN menyikapi kondisi bangsa Indonesia dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, bahwa sudah sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa ini.

Ia menilai kesadaran bela negara bagi setiap warga negara sudah menurun, selain itu sistem rekrutmen politik juga tidak terarah.

Dalam kondisi ekonomi sekarang , menurut Suaib, utang luar negeri kita semakin membengkak. Selain itu, ada lagi peristiwa Wamena. “Terakhir kita dikejutkan dengan kejadian penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto,” ucap Suaib.

Sebab itu, lanjut Suaib, Munas GBN mendesak diadakan revolusi mental bela negara setiap warga negara. Dalam rekrutmen politik, kata dia, para pengurus partai politik, khususnya yang menjadi anggota legislatif agar mengikuti pendidikan bela negara, untuk mereka yang belum mengikutinya.

Ia menambahkan dengan adanya peristiwa penusukan terhadap Wiranto bahwa ada kesan Indonesia oleh negara lain. Sebab itu, agar peristiwa ini tidak terulang lagi lembaga terkait seperti, BIN (Badan Intelijen Negara) agar bekerja profesional dengan prinsip, cepat dan akurat.

Yoga Santosa mengakui organisasi GBN dibentuk sebelum era reformasi, bahkan anggota GBN seluruh Indonesia mendapatkan pendidikan dari pemerintah saat itu yang dilakukan TNI.“Jadi saat itu kami mendapat pendidikan militer untuk kesiapan bela negara,” terang Yoga.

Dalam konteks sekarang ini , kata Yoga, pihaknya membantu saudara kita seperti yang tertimpa musibah. Seperti pada peristiwa tsunami Aceh, dan musibah di daerah lainnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memantapkan sikap politiknya untuk berada di luar pemerintahan. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan dengan di luar pemerintahan, pihaknya lebih terhormat dan bermartabat dalam menawarkan solusi perspektif persoalan kebangsaan.

“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” kata Jazuli dalam keterangannya, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Dia menyebut dengan oposisi memperlihatkan PKS menghormati koalisi partai politik yang total berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019. Kata Jazuli, sikap politik ini sebagai contoh politik yang sehat.

“PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat. PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin,” tutur Jazuli.

Kemudian, ia menyebut PKS juga akan mengoptimalkan peran fraksi di parlemen untuk menyuarakan keseimbangan. Meski berat, namun ia menekankan PKS akan berupaya. Selain itu, Partai Dakwah ini juga akan mengoptimalkan perjuangan lewat kader-kader yang menjadi kepala daerah.

“Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia,” jelasnya.

Terkait pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bamban Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, ia pun merespons. Menurut Jazuli, komunikasi politik itu wajar saja.

Namun, alangkah baiknya jika pertemuan tersebut lebih bicara dalam permasalahan fundamental bangsa. Hal ini penting agar pimpinan dan elite politik bicara solusi dan optimisme di hadapan rakyat.

“Kita berharap kalau pimpinan negara dan elite politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Usai pertemuan dengan rivalnya di Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto , Presiden Jokowi memberikan keterangan isi pembicaraan dalam pertemuan. di Istana Merdeka,(11/10/19).

Presiden mengatakan bahwa keduanya intens membicarakan dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global. “Karena kita tahu semuanya ekonomi global baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu pembicaraan keduanya. Presiden menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk menggagas pemindahan ibu kota tersebut.

“Saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto,” tuturnya.

Prabowo, yang turut berkesempatan menyampaikan keterangannya, mengatakan bahwa pihaknya mendukung gagasan pemindahan ibu kota sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden.

“Saya menyampaikan, saya mendukung gagasan ibu kota. Tentunya, beliau juga mengatakan, akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya juga siap membantu pemerintah apabila dibutuhkan. Meskipun keduanya pernah berkompetisi pada pesta demokrasi yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi penghalang.

“Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Berkaca dari insiden penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, TNI Angkatan Darat (AD) telah melakukan antisipasi menjelang pelantikan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengaku telah memerintahkan semua pejabat TNI AD untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayahnya masing-masing.

“Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh Panglima Kotama, dan seluruh Kepala Badan Pelaksanaan Pusat, intinya semua elemen untuk menyiapkan diri di daerah-daerah masing-masing,” kata Andika di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, (11/10/19).

Meski pelantikan berlangsung di Jakarta, namun lanjut Andika kewaspadaan harus dilakukan disemua wilayah Indonesia. Namun, pengamanan tetap dibawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Karena event ada di Jakarta, tapi kita harus antisipasi di seluruh wilayah. Dengan adanya insiden ini pun akan menambah kewaspadaan kami, sekalipun konsep operasi pengamanan akan diatur panglima TNI,” jelas Andika.

Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin akan menjalani pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. (*/Adyt)

JAKARTA – Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY didapuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, AHY menempati posisi itu sejak dua bulan lalu.

“Sudah bisa disebut Waketum. Dua bulan ini,” kata Andi Arief kepada Tempo, Kamis, 10 Oktober 2019.

Andi Arief tak menjelaskan alasan AHY ditunjuk menjadi wakil ketua umum. Dia mengatakan pergantian pengurus merupakan hak SBY sebagai ketua umum.

Namun, kata dia, nama AHY memang belum tercatat dalam struktur partai secara resmi. “Resminya kan nunggu pengesahan Depkumham,” ucapnya.

AHY sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat. Struktur itu bersifat adhoc dan dibentuk pada 2018 untuk tujuan pemenangan pemilihan kepala daerah hingga Pemilihan Umum 2019.

Andi Arief belum merinci bagaimana kelanjutan Kogasma di masa mendatang setelah pemilu rampung. Dia belum memastikan apakah struktur itu akan dihapus.

“Kogasma sebagai adhoc masih belum dibicarakan,” ujar Andi.

Jabatan AHY ini pernah dipersoalkan oleh Forum Komunikasi dan Pendiri Partai Demokrat. FKPD menyebut Kogasma merupakan struktur ilegal yang tak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

“Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD ART kepengurusan, saya kasih tahu itu. Ini blak-blakan saya sampaikan,” kata Wakil Ketua Umum FKPD Subur Sembiring di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019.(*/Adyt)

BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar Yod Mintaraga mengatakan, penggunaan hak interpelasi legislator untuk seorang gubernur atau kepala daerah merupakan hal yang biasa.

“Interpelasi ini sebuah hal biasa. DPRD meminta pertanggung jawaban kepada gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan dan menimbulkan gangguan, dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu,” katanya baru-baru ini.

Agenda interpelasi dilakukan untuk memperjelas arah pembangunan hingga pengalihan alokasi anggaran Pemprov Jabar.

Salah satu yang bakal jadi target para wakil rakyat adalah soal rencana revitalisasi Alun-alun Jonggol senilai Rp 15 miliar yang sudah disetujui Pemprov Jabar ketika periode Gubernur, Ahmad Heryawan. Namun, seiring waktu, alokasi justru dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.

Menurutnya sebaknya sebelum Ridwan Kamil mengambil keputusan, ia seharusnya berinisiatif berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Jabar ketika hendak mengubah program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD.

“Jadi atau tidak jadi (interpelasi) itu bukan urusan gubernur,” tandasnya.

Sebelumnya beredar wacana DPRD akan mengunakan hak interplasi untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Kang Emil sendiri sempat menyebut rencana Para Legislator Provinsi Jawa Barat menggunakan hak interplasi belum pasti terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke-74 di Kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. (*/And)