Politik dan Keamanan

JAKARTA – Pemerintah membatalkan kenaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga mampu 900 VA pada awal tahun 2020.

Wakil Ketua FPKS DPR-RI, Mulyanto, menyambut baik keputusan pembatalan tersebut.

Ia menilai keputusan itu tepat karena menghindarkan masyarakat dari tambahan beban ekonomi setelah menghadapi kenaikan iuran BPJS di waktu yang sama.
Ia juga menyebutkan pembatalan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disuarakan PKS.

“Kita patut bersyukur karena pada akhirnya Pemerintah berani mengambil keputusan yang tepat, ” kata Mulyanto anggota DPR dari Dapil Tangerang.

“Kita berharap setelah diumumkan keputusan pembatalan rencana kenaikan tarif dasar listrik ini tidak ada lagi isu yang membuat masyarakat khawatir,” seru Mulyanto di sela acara reses masa persidangan I, tahun 2019, DPR-RI, di Tangerang, Sabtu (28/12/2019).

Ia berharap keputusan yang ditetapkan pemerintah berlaku dalam waktu lama. Bukan sekedar menunda sementara dan akan diberlakukan lagi dalam waktu dekat.

“Bagi kami persoalan tarif listrik harus dihitung secara cermat karena akan berdampak terhadap banyak hal. Bukan hanya biaya rumah tangga tapi juga pada industri,” tegas anggota Komisi VII DPR-RI ini. (*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat sangat mendesak, karena hal itu berkaitan dengan keadilan fiskal.

Lebih Lanjut Saan meminta Pemerintah Daerah bersama masyarakat datang langsung ke Komisi II dan Mengajukan DOB, supaya dapat beraudiensi di Parlemen dengan para Anggota Dewan dan Kementerian Terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri RI.

“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali usulan DOB. Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” kata Saan baru-baru ini saat Kunker Reses Komisi II ke Jawa Barat.

Sebelumnya Gubernur Jabar, Kang Emil biasa disapa, menyampaikan bahwa ada salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota. “Yang sudah siap DOB sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur, harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,”paparnya.

Terkait DOB, dia menjelaskan, pemerintah pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal itu bisa saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain.

“Tapi, di Jawa Barat ini, secara SDM sangat siap. Kami buktikan di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Ini adalah DOB baru yang selalu mendapat penghargaan. Bahkan, Pangandaran saya laporkan tingkat penganggurannya terendah seluruh Jawa Barat,”terangnya

Solusi lainnya, lanjut Emil, dengan pemekaran desa artinya bagi desa-desa Jabar yang wilayahnya luas dan penduduk banyak diharapkan dapat dimekarkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi penduduk sekitar. (*/Ag)

JAKARTA – Menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi, Lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (Lemkapi) melakukan survai terhadap kebijakan keamanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hasil survai Lemkapi menjelaskan, tingkat kepuasan masyrakat terhadap kebijakan keamanan Presiden Jokowi Ma”ruf Amin dinilai banyak diapresiasi publik. Pemerintah dinilai berhasil memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan saat ini tingkat kepercayaan publik atas kebijakan keamanan pemerintah yang dalam hal ini dimotori Polri dan TNI berada pada angka 82,5 persen.

Pemerintah dinilai berhasil mrmberi rasa aman dan ketertiban kepada masyrakat. Publik puas karena berbagai alasan antara lain, Polri dan TNI dinilsi sungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya menjamin keamsnan. Sinergitas kinerja TNI dsn Polri dinilai publik bagus dari pusat hingga daerah.

Selain itu, publik juga merasa nyaman melihat kekompakan Panglima TNI Hadi dan Kapolri Idham Azis yang secara berssma2 rajin turun kelapangan dan hadir ditengah2 masyrakat di daerah daerah.

“Hasil penelitian kami, kehadiran pimpinan Polri dan TNI turun kelapangan dan hadir ditengah masyrakat membuar publik merasa nyaman,” ungkap mantan anggota Kompolnas ini, Jumat (27/12/2019).

Dalam survai ini tercarat publik puas 6.5 persen, cukup puas 8.6 persen, puas 67.4 persen, kurang puas 8.2. persen dan tidak puas 7.1 persen.

Adapun publik yang kurang puas dan tidak puas memberi alssan, publik melihat masih ada konplik sosial terjadi dan meminta Polri dan TNI lebih banyak disebar di daerah2 yang rawan konplik sosial. Publik juga meminta tahun depan diperbanyak pos pos keamanan baru.

“Kami melihat sebagian publik mengusulkan kepada Polri dan TNI menambah pos pos keamanan baru agar masyrakat lebih muda mendapatkan bantuan jika diperlukan,” tambah doktor ilmu hukum ini.

Menurut pemerhati keamanan ini, dalam penelitian yang didukung para akademisi ini tercatat ada 2.2 persen responden tidak memberikan komentar dan penilaian dengan alasan masih melihat kinerja pemerintah hingga 100 hari kedepan.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara jakarta ini, survai dilakukan sejak tgl 10 – 25 Desember 2019 dengan jumlah sampel 800 responden yang tersebar di 34 propinsi dengan margin of error 3.5 dan tingkat kepercayaan 95 porsen. Usia responden yang diteliti antara 17 sampai 55 thn.
Metode penelitian menggunakan multistage random sampling.(*/Fet).

SERANG – Mengantisipasi maraknya penjualan petasan dan kembang api menjelang malam tahun baru, petugas Polsek Ciruas melaksanakan operasi terhadap penjual petasan di sejumlah lokasi yang ada di wilayahnya. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan puluhan kembang api dan petasan berbagai jenis.

“Intinya, menyambut atau merayakan pergantian tahun tidak diperkenankan menjual atau menggunakan petasan atau kembang api. Mengantisipasi agar tidak meledak, barang operasi langsung direndam ke dalam air,” jelas Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan didampingi Kapolsek Ciruas, Kompol Sukirno,(27/12/2019).

Kapolres mengatakan, operasi penertiban kembang api dan petasan merupakan instruksi langsung pimpinan agar pelaksanaan malam pergantian tahun berjalan aman, nyaman dan tenteram. Menurut Kapolres, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada polsek jajaran agar melakukan operasi petasan di wilayahnya masing-masing.

“Jika nantinya ada warga yang masih nekat untuk menjual petasan, maka pihaknya akan melakukan penertiban dan pembinaan terhadap para penjual petasan yang tidak mengindahkan himbauan petugas,” tandasnya.

Kapolres menambahkan selain tidak menggunakan petasan dan kembang api, untuk malam tahun baru, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan arak-arakan kendaraan apalagi, pesta minum-minuman keras.

“Lebih baik kita intropeksi dan bermuhasabah, seperti, berdzikir maupun berdoa bersama. Kalau mau bakar-bakaran, lebih baik bakar jagung atau sate,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam tugas pengamanan Natal dan Tahun Baru, kata Kapolres pihaknya menurunkan 460 personel dari Polres Serang, Kodim 0602, instansi terkait serta pramukan. Para personil ini akan bertugas selama 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2019 hingga tanggal 1 Januari 2020 di pos-pos yang telah disiapkan.

“Tugas dari personil gabungan ini untuk memberikan pelayanan di 1 Posko, 6 Pospam, 1 Pos Pelayanan dan Pos Gatur pada jalur yang akan dilintasi para pemudik dan wisatawan,” kata Kapolres. (*/Dul)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menerbitkan surat edaran berisi imbauan agar warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak menyalakan kembang api, petasan dan meniup terompet pada malam Tahun Baru 2020.

“Tidak menyalakan kembang api, petasan dan peniupan terompet serta konvoi kendaraan bermotor,” demikian tertera dalam surat edaran yang ditandatangani Ade Yasin , (26/12/2019).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala perangkat daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), camat, kepala desa atau lurah, pimpinan organisasi atau lembaga, tokoh masyarakat serta kepala keluarga.

Imbauan itu dimaksudkan agar pimpinan di lembaga tersebut untuk mengingatkan dan membimbing anggota keluarga, pemuda dan anggota organisasi yang ada di Kabupaten Bogor.

“Dalam rangka mendukung ‘Karsa Bogor Berkeadaban’ serta untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW Jawa Barat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Surat edaran tersebut berisi empat poin imbauan. Tiga poin lainnya, berisi imbauan agar tidak merayakan pergantian malam tahun baru dengan berlebihan (hura-hura), tidak bermanfaat serta perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama.

Kemudian, mengimbau agar memanfaatkan momentum pergantian tahun untuk meningkatkan ibadah, rasa keprihatinan atas bencana, kepedulian dan kepekaan sosial antar sesama.

Terakhir, imbauan khusus masyarakat yang beragama Islam untuk meningkatkan shalat berjamaah, dzikir, istigosah dan muhasabah diri.(*/He)

JAKARTA – Memasuki libur hari raya Natal dan tahun baru (Nataru) 2020 arus mudik kendaraan mulai terjadi peningkatan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan Rabu, 25 Desember 2019 terjadi lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyebrangan Merak, Banten.

Selain itu, terdapat pula antrean kendaraan roda dua dan roda empat yang akan memasuki kapal.Kendaraan yang akan memasuki kapal harus menunggu hingga 1 jam lamanya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) melakukan evaluasi terkait adanya antrian kendaraan tersebut.

“ASDP memang telah menyiapkan vending machine (mesin tiket), menyiapkan kapal, tapi ada sedikit catatan tentang adanya antrian hingga 1 jam, itu harus di evaluasi,” ujarnya saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak Banten Selasa, 25 Desember 2019.

Selain meminta adanya evaluasi, Budi mengatakan agar ASDP menyiapjkan sistem ticketing yang lebih cepat serta penambahan jumlah gerbang atau gate dan juga fasilitas parkir dan pendukungnya.“Untuk itu perlu disiapkan suatu mekanisme ticketing yang lebih cepat. Kedua, jumlah gate yang lebih banyak. Jika memang dibutuhkan, sediakan area parkir yang kita sediakan minum dan sebagainya,” jelas Budi.

Untuk mengurangi kepadatan dan antrian kendaraan, pihaknya pun meminta kepada ASPD dan Korlantas Polri agar tetap bersiaga dan mempersiapkan rekayasan lalu lintas .

“Kami minta ASDP dan Korlantas Polri tetap bersiaga dan menyiapkan rekayasa lalin dengan baik untuk mengurangi kepadatan dan antrian khususnya saat terjadi lonjakan penumpang yang diprediksi terjadi pada malam tahun baru nanti,” ujarnya.

Budi menilai meskipun persiapan arus mudik Natal dan tahun baru yang dilakukan oleh pihak ASDP, Wali Kota, Basarnas, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah baik, dia meminta pelayanan yang sudah dilakukan tetap konsisten dan kompak.

“Secara umum kami merasa apa yang disiapkan oleh polisi, ASDP, walikota, Basarnas, dan PU ini baik ya. Bahkan saya bisa sampaikan ini baik sekali. Oleh karenanya kami minta pelayanan ini harus dilakukan secara konsisten dan kompak,” tutupnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat pada periode libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Kepala BMKG Dr Dwikorita Karnawati mengemukakan, hingga periode Dasarian II Desember 2019, berdasarkan jumlah ZOM, 74% wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan.

“Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat dan Papua umumnya hujan terjadi dimulai pada saat menjelang siang hingga sore hari,” kata Dwikorita dalam siaran persnya Senin (23/12).

Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan wisatawan, Kepala BMKG itu mengingatkan perlunya mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Pada periode 23 – 28 Desember 2019, jelas Dwikorita, gelombang setinggi 1.25 – 2.5 meter (Moderate Sea) berpeluang terjadi di Perairan utara Sabang, Perairan barat Aceh hingga Kep.Mentawai, Perairan Enggano – Bengkulu, Perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan Jawa hingga P.Sumba, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTB, Selat Bali – Selat Lombok – Selat Alas bagian selatan, Laut Sawu bagian selatan, Perairan selatan P.Sawu hingga P.Rotte, Samudera Hindia barat Sumatra, Laut Natuna Utara, Perairan Kep. Anambas – Kep. Natuna, Laut Natuna, Perairan timur Bintan hingga Lingga, Laut Sulawesi, Perairan Kep. Sangihe – Talaud, Laut Maluku, Perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, Perairan utara Papua Barat hingga Papua.

“Sementara untuk tanggal 27 – 28 Desember 2019 terjadi peningkatan gelombang laut setinggi 2,5-4 meter di Perairan Selatan Jawa Tengah hingga Sumbawa, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah hingga Sumba dan Laut Natuna Utara,” tambah Dwikorita.

Dwikorita menambahkan, selama periode Posko Natal dan Tahun Baru, lanjut Dwikorita, BMKG pun turut berperan aktif dalam kegiatan Posko NATARU Nasional di Kementerian Perhubungan, ASDP Pelabuhan Merak, 34 UPT Propinsi, Posko gabungan di 13 Pelabuhan dan 96 Bandara.

Informasi cuaca khusus yang terkait posko *NATARU 2019/2020* dapat diakses melalui kanal-kanal informasi resmi BMKG, baik melalui media sosial, media elektronik, hotline informasi, dan media lainnya.

Dwikorita mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi: a. Waspada terhadap kemungkinan hujan disertai angin kencang yang dapat menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/roboh.

Tidak berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat/petir. c. Waspada kenaikan tinggi gelombang. d. Menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional hingga gelombang tinggi mereda.
Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG senantiasa membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui: call center 021-6546318; Follow twitter @infobmkg; aplikasi iOS dan android “Info BMKG”; atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat. (setkab/Ag)

MANADO – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam rangka menghadiri Deklarasi atau Komitmen Natal Damai serta melihat kesiapan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Senin (23/12/2019).

Dalam rilis yang diterima media disebutkan saat menghadiri Deklarasi Natal Damai di Kantor Gubernur Manado, Panglima TNI menyampaikan bahwa sinergitas TNI-Polri dan komponen bangsa adalah modal dasar untuk menjaga NKRI yang sangat luas ini.

Keamanan dan ketertiban bisa terwujud dengan mengedepankan sinergitas dan kerja sama. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila negara seluas ini tanpa TNI-Polri dan komponen bangsa yang menjaganya.

Di samping itu, pengamanan Natal dan Tahun Baru juga mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang ikut berperan mengamankan tempat ibadah, tempat parkir, jalan-jalan raya.

Komponen masyarakat yang ingin ikut serta dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru tetap dibina dengan baik termasuk di lapangan harus tetap didampingin oleh aparat TNI maupun Polri agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Usai menghadiri Deklarasi Natal Damai, Panglima TNI dan Kapolri meninjau Gereja Katedral Hati Tersuci, Gereja GMIM Jemaat Paulus, serta pos pengamanan Natal.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. (*/Ag)

JAKARTA – Para pendiri Partai Hanura mengimbau Wiranto beserta loyalis untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proporsional terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

“Karena dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif,” ujar salah satu Pendiri Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, The City Tower, Jakarta,(23/12/2019).

Para pendiri juga mengimbau Oesman Sapta Odang (OSO) yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura dalam Musyawarah Nasional (Munas) III beberapa hari lalu bisa menerima kembali para fungsionaris yang dengan kesadarannya sendiri dan mengakui DPP Partai Hanura kepemimpinan OSO.

Dia mengatakan, Munas III Partai Hanura yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura kepemimpinan OSO dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU Partai Politik.

Menurut Yus, Munas III itu juga sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sehingga, keputusan-keputusan Munas III Partai Hanura sah dan mengikat,” katanya yang didampingi belasan orang pendiri Partai Hanura itu.

Masih kata dia, DPP Partai Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah melalui Kemenkumham adalah DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang, dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Hal tersebut dikatakannya berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Suding.

Dia menambahkan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Menurutnya. Para pendiri Partai Hanura yang taat azas dan taat hukum tidak ada pilihan lain harus mengamankan dan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas dengan mengakui DPP Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah DPP Hanura di bawah kepemimpinan Ketum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

“Sehingga kalau ada yang masih mengaku-ngaku DPP lain, adalah ilegal,”tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai Indonesia mengalami kemunduran demokrasi.
Namun, maksud LP3ES menilai seperti itu bukan ingin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini di era diktator.

“Kita mengalami regresi Demokrasi. Jadi, mengalami kemunduran demokrasi, bukan mau bilang bahwa kita telah sampai pada era diktaktor,” ujar Direktur Centre for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, di ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Dia pun mengingatkan bahwa proses pelemahan demokrasi selama ini bisa berujung pada demokrasi iliberal. “Demokrasi yang mana para aktornya tidak sepenuhnya mendukung value-value demokrasi,” katanya.

Dirinya pun menyampaikan pesan kepada pemerintah terkait persoalan tersebut. “Yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, bahwa oke kita sudah punya Pemilu, oke kita sudah menjalankan suksesi bagian dari kepemimpinan ya, yang demokratis, yang peace full, namun ada banyak catatan yang harus kita jadikan benang merah, kita highlight untuk kebaikan demokrasi ke depan,” ungkapnya.

Adapun salah satu bukti kemunduran demokrasi itu adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang menjadi tumpuan kita semua, tumpuan harapan untuk pemerintahan yang bersih,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga melihat adanya polarisasi yang tajam pada Pilpres 2019 lalu. “Lalu, kita juga melihat adanya penggunaan sarana-sarana yang non demokratis, misalnya ada keterlibatan institusi-institusi pemerintah, yang ikut memenangkan salah satu calon, lalu kita juga melihat ada fake news, hoaks,” ungkapnya.(*/Ag)