Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Jokowi bertolak ke Natuna hari ini, Rabu (8/1/2020). Di Natuna, Jokowi dijadwalkan meninjau sentra kelautan dan perikanan.

“Saya hendak meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa, meninjau jajar kapal, dan bertemu dengan para nelayan,” kata Jokowi dalam akun twitternya.

Natuna beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan sejak merapatnya kapal-kapal nelayan China yang dikawal oleh coast guard pemerintah China.

Tindakan dari kapal-kapal itu pun dinilai melanggaran kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan laut Natuna.

China sudah mengklaim bahwa mereka tidak melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Mereka masih berada diwilayah China yang mereka sebut dengan nine dashed line.

Nine dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim China mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna. Namun nine dash line ini tidak pernah diratifikasi dunia internasional.

Indonesia telah melayangkan protes ke China terkait pelanggaran batas tersebut. Pengamanan dilaut Natuna pun ditingkatkan pasca insiden tersebut.

Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah mengatakan tidak ada tawar menawar soal kedaulatan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi pelanggaran batas laut yang dilakukan kapal China di perairan Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi membuka Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (6/1/2020). (*/Iw)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen berharap agar pemerintah Indonesia berani mengambil sikap dengan meninjau ulang semua kerjasama dengan China.

Rudianto mengatakan sikap tersebut perlu diambil jika Negara Tirai Bambu itu tetap ‘ngeyel’ soal Natuna.

“Kalau seandainya masih saja menurut kita itu masih “ngeyel” , pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap ya tentu saja meninjau kembali semua perjanjian atau kerjasama dagang atau apa saja yang kita lakukan dengn pemerintah China selama ini,” ujarnya di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Dia menegaskan konflik Indonesia dengan China terkait Natuna merupakan persoalan kedaulatan negara. Upaya menjaga kedaulatan dan kehormatan negara, imbuhnya, harus dilakukan pemerintah.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menilai jika China masih berkeras mengakui Natuna sebagai bagian dari wilayahnya, pendekatan militer perlu dilakukan pemerintah Indonesia.

“Jadi secara hukum nasional jelas bahwa kita berdaulat di Natuna dan di laut China selatan itu kan ZEE Indonesia. Secara hukum saya pikir seandaya China masih bermain main disana pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia,” tegas dia.

Rudianto menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri tengah melakukan penekanan-penekanan terhadap China. Dia berharap agar pemerintah China melunak dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Kita harapkan pelunakan pelunakan dari Tiongkok, itu sudah ada tapi memang, tuntasnya belum. Kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini bisa tuntas. Kalau ini belum tuntas pihak negara sebelah masih main main sama republik kita saya pikir pendekatan operasi militer itu harus dilakukan untuk membawa wibawa bangsa republik kita,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Partai Golkar akan merampungkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024 setelah ditetapkannya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Rencananya, struktur kepengurusan akan selesai pada pertengahan Januari 2019.

“Mudah-mudahan pertengahan bulan Januari ini selesai,” ujar politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

Dalam menentukan sosok yang akan masuk ke dalam kepengurusan, Airlangga akan dibantu oleh empat orang. Keempatnya, yaitu Ahmad Doli Kurnia mewakili Indonesia Barat, Zainudin Amali Indonesia Tengah, Melki Laka Lena dari wilayah Timur, dan S Ilham Permana dari ormas/sayap Golkar.

“Jadi kami sifatnya membantu ketua formatur, kebijakan-kebijakan strategis itu punya ketua umum. Kami hanya memberikan pertimbangan,” ujar Doli.

Ia menegaskan, polemik sudah tak lagi jadi terjadi di internal Golkar. Bahkan, Bambang Soesatyo sudah disebut sebagai wakil ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

“Kan sudah tidak ada pendukung A atau B. Semua sudah cair menjadi DPP Golkar. Pak Bamsoet juga sudah diumumkan menjadi wakil ketua umum,” ujar Doli.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 di Munas X Partai Golkar. Nama Bamsoet juga sempat masuk dalam kandidat kuat calon ketua umum. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri setelah diwarnai sejumlah drama.

Ia menyebut Bambang Soesatyo menjadi salah satu wakil ketua umum Partai Golkar. Menurut dia, Bamsoet pun telah menyampaikan kesediaannya untuk menduduki posisi sebagai wakil ketua umum di partai berlambang pohon beringin itu. Namun, ia enggan menyebut siapa saja waketum yang terpilih lainnya.

“Salah satunya Pak Bamsoet. Bukan kandidat, tapi sudah diputuskan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).(*/Adyt)

PEKANBARU – TNI Angkatan Udara menerbangkan empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi patroli di wilayah terluar Indonesia itu.

“Empat pesawat F-16 berangkat sekarang,” kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka seperti dikutip Antara di Pekanbaru, Selasa (7/1/2020).

Ia menjelaskan pengerahan empat jet tempur F-16 berikut enam penerbang serta puluhan personel angkatan udara ke Natuna hari ini atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Seluruh pesawat buatan negeri Paman Sam yang menjadi salah satu andalan angkatan bersenjata Indonesia itu melaksanakan patroli wilayah kedaulatan NKRI dengan sandi Operasi Lintang Elang 20.

“Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kita geser ke Natuna,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain empat jet tempur itu, Lanud Roesmin Nurjadin yang merupakan pangkalan militer terlengkap di Pulau Sumatera dan diperkuat dua Skadron tempur itu juga tengah siaga. Dia menuturkan siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan jika ada perintah dari panglima TNI.

Akan tetapi, Ronny mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan ibu Pertiwi. Dia menuturkan tidak ada niat untuk melakukan provokasi dengan pihak manapun, terutama Tiongkok yang kini sedang mengirimkan kapal-kapal Coast Guard Dan nelayan ke perairan kaya akan ikan itu.

“Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita,” ujarnya.

Lebih jauh, selain kedatangan F-16 ke Natuna, Ronny mengatakan Panglima TNI juga akan terbang langsung ke Pulau tersebut hari ini.
Tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.

Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Senin (6/1).

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Cina tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut.

Namun Cina secara sepihak mengklaim kawasan itu, masuk ke dalam wilayah mereka, dengan sebutan Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus).(*/Gint)

JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak, Provinsi Banten adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal.

“Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut,” kata Jokowi saat meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (7/1/2020).

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tuturnya.

Akibat musibah banjir tersebut, lanjut Jokowi, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintah ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Selain itu, tercatat 19 sekolah mengalami kerusakan. Terkait hal tersebut, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR untuk menyelesaikannya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Lebak, Kepala Negara didampingi Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Presiden meninjau bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa. Selain itu, Jokowi juga melihat beberapa fasilitas lainnya yang rusak.

Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi. (*/Ag)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas dalam persoalan di perairan Natuna. Salah satunya dengan mendesak kapal-kapal nelayan milik Cina untuk segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai.

“Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982),” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Karena itu, menurut Puan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain. Ia juga meminta pemerintah Cina harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, yaitu Cina merupakan salah satu anggotanya.

Puan juga meminta seluruh kementerian dan lembaga satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri yang mengutamakan upaya diplomasi dengan Cina. “Selain itu, pemerintah Indonesia harus tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Kapal-kapal nelayan milik Cina yang dikawal oleh coast guard sebelumnya memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Cina menganggap wilayah tersebut masuk ke dalam Nine Dash Line sehingga mereka mengambil ikan dari sana.

Dalam rangka mencegah masuknya pihak asing ke wilayah perairan Indonesia, Puan meminta TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna dengan cara memperkuat coast guard.

Puan juga meminta pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna.

Adapun mengenai praktik pencurian ikan, Puan Maharani mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas. “Hal itu untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya.(*/Ag)

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad tidak boleh lagi memutasi aparatur sipil negara (ASN) terhitung Februari 2020.

Ketua KPU Kota Depok Nana Soebarna mengatakankepala daerah atau petahana yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya diberikan kesempatan untuk mutasi ASN, enam bulan sebelum penetapan calon (paslon).Penetapan paslon Wali Kota Depok akan dimulai pada 8 Juli 2020.

“Lewat dari enam bulan setelah ditetapkan paslon, wali kota tak boleh lagi memutasi ASN,” kata Nana, di Depok, Senin (6/1/2020).

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad kembali akan mencalonkan diri dalam pilkada yang akan digelar 23 September 2020.

Nana mengatakan KPU Kota Depok telah membuat jadwal dan tahapan.Jadwal pendaftaran paslon 16-18 Juni, pencoblosan 23 September 2020.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok Dede Selamet mengatakan saat ini tahapan pilkada sudah berjalan.
Bawaslu gencar menyampaikan imbauan kepada masyarakat, ASN agar menjaga netralitas dan bahkan kepada petahana yang akan kembali bertarung dalam pilkada nanti.

Menurut Dede, wali kota dilarang menggunakan kewenangan melakukan mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kota Depok sesuai UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Jika tidak dihiraukan, petahana yang bersangkutan bisa di diskualifikasi dari pencalonan wali kota dan wakil wali kota,” tandasnya.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pada Jumat (3/1) memutasi besar-besaran, 104 ASN eselon II, III dan IV di lingkup Pemkot Depok. Ada yang mengaitkan mutasi sebagai upaya ‘mendukung’ pencalonannya sebagai kepala daerah mendatang.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna juga ramai diberitakan akan mencalonkan diri dan menjadi rival Idris Abdul Shomad. (*/Idr)

JAKARTA – Presiden Jokowi mengatakan tidak ada tawar menawar soal kedaulatan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi pelanggaran batas laut yang dilakukan kapal China di perairan Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi membuka Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (6/1/2020).

China sudah mengklaim bahwa mereka tidak melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Mereka masih berada diwilayah China yang mereka sebut dengan nine dashed line.

Nine dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim China mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna. Namun nine dash line ini tidak pernah diratifikasi dunia internasional.

Indonesia telah melayangkan protes ke China terkait pelanggaran batas tersebut. Pengamanan dilaut Natuna pun ditingkatkan pasca insiden tersebut. (*/Adyt)

BOGOR – DPP Partai Golkar bersama PP AMPG kembali melanjutkan bakti sosial dengan menyalurkan paket bantuan pada masyarakat yang terdampak musibah Banjir di beberapa walayah, Minggu (5/1/2020).

Kali ini, paket bingkisan tersebut disalurkan di dua lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat.

“Kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari bakti sosial kemarin. Kemarin di Kampung Pulo, hari ini di Sukajaya-Bogor dan Rawa Buaya-Jakarta Barat,” kata Putra Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ravindra Airllangga yang juga ikut turun ke lokasi penyaluran bantuan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Minggu (5/1/2020).

Ravindra menerangkan, kali ini pihaknya sengaja memilih lokasi-lokasi yang susah dijangkau sebagai titik penyaluran paket bantuan.

Sebab, kata dia, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, lokasi-lokasi yang susah dijangkau justru masih kekurangan bantuan. Padahal, lokasi-lokasi itu juga terdampak banjir cukup parah.

“Makanya bantuan ini kita maksimalkan sampai ke tempat-tempat yang akses jalannya tertutup seperti desa cileuksa, pasir Madang, supaya tidak ada lagi masyarakat yang merasa kelaparan karena bantuan tidak sampai ke tempat yang sulit dilalui,” ujar Ravindra.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana menjelaskan bahwa paket bingkisan yang mereka salurkan hari ini berisi makanan, minuman, obat-obatan, selimut, serta beberapa item kebutuhan lainnya. Kata dia, di masing-masing lokasi jumlah paket 250 untuk 250 keluarga.

“Meskipun nilainya tidak seberapa, namun tentu kami sangat berharap bantuan yang kami salurkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah banjir ini,” ujar Ilham.

Ilham bersyukur kedatangan pihaknya ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir disambut antusias warga. Ia pun berharap kegiatan ini semakin mendekatkan Partai Golkar dengan masyarakat, tanpa ada sekat di antara keduanya.

“Jadi sesuai dengan tagline Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum pak Airlangga Hartarto yaitu ‘Golkar Indonesia – Indonesia Golkar’. Artinya Partai Golkar ini adalah satu kesatuan dengan Indonesia dan Rakyat Indonesia,” tuturnya.

“Kegiatan ini arahan langsung dari Ketua Umum. Kita diminta untuk membumikan tagline tersebut dengan turut meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah. Alhamdulillah itu sudah kami leksanakan dan disambut baik oleh warga,” tuntasnya.(*/Art)

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Hal itu terkait dengan klaim negara tersebut atas perairan Laut Natuna.

Demikian ditegaskan Mahfud usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.

Mahfud menyampaikan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna adalah milik Indonesia.

Karena itu, tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan melakukan negosiasi bilateral.

“Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok,” tegasnya.Menurutnya, negosiasi dilakukan bila ada masalah bilateral dan ada konflik soal Natuna.

Selama ini, China juga tidak memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. Melainkan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.

“Nah, perairan Natuna ini tidak ada konflik,” sambungnya.

Guru besar ilmu tata negara ini menyatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait Natuna lantaran berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.Jika dilakukan negosiasi, itu berarti sama saja Indonesia mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat negeri Tirai Bambu itu.

“(Natuna) Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi,” ucapnya.

Karena itu, Mahfud meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal China yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.

“Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan,” tegasnya lagi.“Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada,” pungkasnya.

Sementara, Pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia jangan sampai bersikap lembek terhadap China soal Natuna.

”Justru, bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia pada tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,” ujarnya.Hikmato juga menyampaikan bahwa masalah Natuna tidak perlu diselesaikan melalui perundingan.

”Mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan penegakan hukum jika ada nelayan asing, termasuk China, melakukan penangkapan ikan ilegal.

Peningkatan patroli itu juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.

”Tapi perlu dipahami, Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan Coast Guard Tiongkok,” ungkap guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.(*/Ag)