Politik dan Keamanan

BANTUL – Partai Golkar terus berusaha menjadi parpol yang bisa diterima semua kalangan. Kali ini 600 kader muda milenial Golkar DIY digembleng untuk pengkaderan parpol yang sempat berjaya di era orde baru tersebut.

Politisi senior Golkar, Gandung Pardiman mengatakan, saat ini Golkar terus berbenah dan siap mengembalikan kejayaan. Bahkan kaum muda milenial mulai tertarik untuk bergabung guna kemenangan parpol.

“Ini bukti bahwa Golkar bisa diterima golongan milenial,” tandasnya saat Pengkaderan Fungsional Pemuda Golkar Milenial di Grha Gandung Pardiman Center (GPC) di Bantul, Minggu (12/1/2020).

Dijelaskannya, setiap generasi memiliki perbedaan gaya sesuai dengan eranya. Begitu juga dengan tantangan yang dihadapi. “Setiap generasi akan memiliki tantangan tersendiri dan saat ini tantangan teknologi komunikasi menjadi hal penting,” kata anggota Komisi VII DPR ini. Untuk itu kader milenial Golkar wajib menguasai teknologi informasi. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman digital dan juga revolusi industri 4.0.

Ketua panitia pengkaderan, Syarif Guska Laksana mengemukakan sebanyak 600 kader milenial hadir dalam agenda pengkaderan kali ini. Para pemuda tersebut berasal generasi muda Golkar dari semua kabupaten/kota se-DIY. “Generasi muda milenial memang harus mendapatkan pendidikan politik, harus mampu memahami politik dengan benar. Ini menjadi bekal utama kader muda Golkar,” ulasnya.

Dilanjutkannya, sebuah pemahaman politik yang harus ditanamkan bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal instan. Namun diperlukan proses panjang dan berjenjang. “Pemuda Golkar harus paham. Hal ini bukanlah perkara mudah, harus melewati sistem yang ada di partai politik,” tandasnya.

Dalam agenda tersebut juga menghadirkan pengamat politik UGM Arie Sujito. Menurut Arie, politik adalah seni memahami kekuasaan. Dengan kemajuan politik saat ini membutuhkan peran anak muda atau generasi muda .

Oleh karena itu saat ini penting bagi partai politik termasuk Golkar melakukan pendidikan politik bagi generasi muda. “Ini penting agar mampu memiliki nilai positif dalam memahami peran dan fungsi partai politik,” ujarnya

Arie melanjutkan memperjuangkan demokrasi tidak hanya sekedar pemilu yang sukses saja. Namun lebih dari itu, harus berhasil menyejahterakan rakyat.

“Partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi, jika kita percaya demokrasi maka kita harus membangun partai politik. Generasi milenial harus dihadapkan pada politik yang humanis dan toleransi yang kuat, sehingga konsep politik yang tumbuh adalah politik yang humanis dan toleransi. generasi milenial harus hadir baik itu sebagai subjek dan objek politik,” tandasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui dirinya menandatangani surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.Dalam surat tersebut, Harun Masiku menggantikan posisi anggota DPR RI Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Demikian disampaikan Hasto di sela Rakernas I dan HUT PDIP ke-47 di Jiexpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020).

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto.Hasto menyatakan, bahwa penandatanganan surat PAW itu memang adalah tugas sekjen parpol.

Di sisi lain, Hasto menilai PDIP menjadi korban framing dalam kasus tersebut.

Terkait PAW, jelasnya, merupakan kedaulatan penuh partai dan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Karena itu ia menegaskan bahwa tidak ada yang salah jika PDIP mengajukan Harun Masiku.“Itu merupakan bagian dari kedaulatan partai politik,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menyatakan bahwa pengajuan PAW itu telah disampaikan tapi ditolak KPU pada 7 Januari 2020.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) memberikan bantuan kepada korban banjir di Jalan Kapuk Muara RW 05, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat (10/1/2020).

Bantuan yang diberikan di antaranya paket sembako, mi instan, matras, obat-obatan dan lainnya.

Ketua WPP PPP Wardatul Asriah menyebut walaupun banjir sudah surut, namun korban banjir masih membutuhkan sejumlah bantuan. Banyak barang kebutuhan rumah tangga yang belum bisa dipakai, seperti kasur dan lainnya. Bantuan makanan juga diperlukan di sejumlah titik.

“Kami datang ke Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara karena ini merupakan salah satu daerah yang mengalami banjir cukup besar beberapa waktu lalu. Sejumlah bantuan yang kami bawa diharapkan bisa meringankan beban korban,” tutur perempuan yang biasa disapa Indah ini.

Indah mengimbau para korban banjir untuk mewaspadai munculnya penyakit pascabanjir seperti penyakit kulit, cacar, pencernaan dan lainnya.

“Penyakit pascabanjir itu terutama bisa menyerang para balita dan anak-anak. Makanya, mari kita jaga lingkungan bersama-sama. Jaga kebersihan agar kita tetap sehat,” tutur perempuan yang biasa disapa Indah ini.

Indah menyebut pihaknya akan terus memberikan bantuan ke beberapa tempat yang menjadi lokasi banjir di Jabodetabek.Dana bantuan yang diberikan kepada korban selain berasal dari anggota WPP yang juga berasal dari para fungsionaris PPP.(*/Nia)

JAKARTA – Pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan salah satunya akan dibangun di Natuna, Kepulauan Riau.

“Wah tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan. di Natuna, di Indonesia timur di beberapa tempat,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Tak hanya di Natuna, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah timur Indonesia. Namun, Prabowo enggan menjelaskan di mana saja wilayah yang akan dibangun pangkalan militer tersebut.

“Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna. Di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud mengatakan rencana pembangunan pangkalan laut ini juga sudah dibahas dengan menteri terkait, seperti Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

“Menteri Pertahanan sudah punya rencana-rencana ini. Bappenas mau membangun pangkalan angkatan laut ini rasanya membangun pangkalan angkatan laut di Natuna kata tadi Pak Suharso Monoarfa bicara ke saya. Oh bagus juga saya bilang. Biar hidup di sana,” kata Mahfud.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Jokowi bertolak ke Natuna hari ini, Rabu (8/1/2020). Di Natuna, Jokowi dijadwalkan meninjau sentra kelautan dan perikanan.

“Saya hendak meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa, meninjau jajar kapal, dan bertemu dengan para nelayan,” kata Jokowi dalam akun twitternya.

Natuna beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan sejak merapatnya kapal-kapal nelayan China yang dikawal oleh coast guard pemerintah China.

Tindakan dari kapal-kapal itu pun dinilai melanggaran kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan laut Natuna.

China sudah mengklaim bahwa mereka tidak melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Mereka masih berada diwilayah China yang mereka sebut dengan nine dashed line.

Nine dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim China mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna. Namun nine dash line ini tidak pernah diratifikasi dunia internasional.

Indonesia telah melayangkan protes ke China terkait pelanggaran batas tersebut. Pengamanan dilaut Natuna pun ditingkatkan pasca insiden tersebut.

Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah mengatakan tidak ada tawar menawar soal kedaulatan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi pelanggaran batas laut yang dilakukan kapal China di perairan Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi membuka Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (6/1/2020). (*/Iw)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen berharap agar pemerintah Indonesia berani mengambil sikap dengan meninjau ulang semua kerjasama dengan China.

Rudianto mengatakan sikap tersebut perlu diambil jika Negara Tirai Bambu itu tetap ‘ngeyel’ soal Natuna.

“Kalau seandainya masih saja menurut kita itu masih “ngeyel” , pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap ya tentu saja meninjau kembali semua perjanjian atau kerjasama dagang atau apa saja yang kita lakukan dengn pemerintah China selama ini,” ujarnya di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Dia menegaskan konflik Indonesia dengan China terkait Natuna merupakan persoalan kedaulatan negara. Upaya menjaga kedaulatan dan kehormatan negara, imbuhnya, harus dilakukan pemerintah.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menilai jika China masih berkeras mengakui Natuna sebagai bagian dari wilayahnya, pendekatan militer perlu dilakukan pemerintah Indonesia.

“Jadi secara hukum nasional jelas bahwa kita berdaulat di Natuna dan di laut China selatan itu kan ZEE Indonesia. Secara hukum saya pikir seandaya China masih bermain main disana pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia,” tegas dia.

Rudianto menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri tengah melakukan penekanan-penekanan terhadap China. Dia berharap agar pemerintah China melunak dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Kita harapkan pelunakan pelunakan dari Tiongkok, itu sudah ada tapi memang, tuntasnya belum. Kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini bisa tuntas. Kalau ini belum tuntas pihak negara sebelah masih main main sama republik kita saya pikir pendekatan operasi militer itu harus dilakukan untuk membawa wibawa bangsa republik kita,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Partai Golkar akan merampungkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024 setelah ditetapkannya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Rencananya, struktur kepengurusan akan selesai pada pertengahan Januari 2019.

“Mudah-mudahan pertengahan bulan Januari ini selesai,” ujar politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

Dalam menentukan sosok yang akan masuk ke dalam kepengurusan, Airlangga akan dibantu oleh empat orang. Keempatnya, yaitu Ahmad Doli Kurnia mewakili Indonesia Barat, Zainudin Amali Indonesia Tengah, Melki Laka Lena dari wilayah Timur, dan S Ilham Permana dari ormas/sayap Golkar.

“Jadi kami sifatnya membantu ketua formatur, kebijakan-kebijakan strategis itu punya ketua umum. Kami hanya memberikan pertimbangan,” ujar Doli.

Ia menegaskan, polemik sudah tak lagi jadi terjadi di internal Golkar. Bahkan, Bambang Soesatyo sudah disebut sebagai wakil ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

“Kan sudah tidak ada pendukung A atau B. Semua sudah cair menjadi DPP Golkar. Pak Bamsoet juga sudah diumumkan menjadi wakil ketua umum,” ujar Doli.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 di Munas X Partai Golkar. Nama Bamsoet juga sempat masuk dalam kandidat kuat calon ketua umum. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri setelah diwarnai sejumlah drama.

Ia menyebut Bambang Soesatyo menjadi salah satu wakil ketua umum Partai Golkar. Menurut dia, Bamsoet pun telah menyampaikan kesediaannya untuk menduduki posisi sebagai wakil ketua umum di partai berlambang pohon beringin itu. Namun, ia enggan menyebut siapa saja waketum yang terpilih lainnya.

“Salah satunya Pak Bamsoet. Bukan kandidat, tapi sudah diputuskan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).(*/Adyt)

PEKANBARU – TNI Angkatan Udara menerbangkan empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi patroli di wilayah terluar Indonesia itu.

“Empat pesawat F-16 berangkat sekarang,” kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka seperti dikutip Antara di Pekanbaru, Selasa (7/1/2020).

Ia menjelaskan pengerahan empat jet tempur F-16 berikut enam penerbang serta puluhan personel angkatan udara ke Natuna hari ini atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Seluruh pesawat buatan negeri Paman Sam yang menjadi salah satu andalan angkatan bersenjata Indonesia itu melaksanakan patroli wilayah kedaulatan NKRI dengan sandi Operasi Lintang Elang 20.

“Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kita geser ke Natuna,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain empat jet tempur itu, Lanud Roesmin Nurjadin yang merupakan pangkalan militer terlengkap di Pulau Sumatera dan diperkuat dua Skadron tempur itu juga tengah siaga. Dia menuturkan siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan jika ada perintah dari panglima TNI.

Akan tetapi, Ronny mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan ibu Pertiwi. Dia menuturkan tidak ada niat untuk melakukan provokasi dengan pihak manapun, terutama Tiongkok yang kini sedang mengirimkan kapal-kapal Coast Guard Dan nelayan ke perairan kaya akan ikan itu.

“Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita,” ujarnya.

Lebih jauh, selain kedatangan F-16 ke Natuna, Ronny mengatakan Panglima TNI juga akan terbang langsung ke Pulau tersebut hari ini.
Tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.

Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Senin (6/1).

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Cina tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut.

Namun Cina secara sepihak mengklaim kawasan itu, masuk ke dalam wilayah mereka, dengan sebutan Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus).(*/Gint)

JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak, Provinsi Banten adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal.

“Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut,” kata Jokowi saat meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (7/1/2020).

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tuturnya.

Akibat musibah banjir tersebut, lanjut Jokowi, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintah ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Selain itu, tercatat 19 sekolah mengalami kerusakan. Terkait hal tersebut, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR untuk menyelesaikannya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Lebak, Kepala Negara didampingi Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Presiden meninjau bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa. Selain itu, Jokowi juga melihat beberapa fasilitas lainnya yang rusak.

Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi. (*/Ag)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas dalam persoalan di perairan Natuna. Salah satunya dengan mendesak kapal-kapal nelayan milik Cina untuk segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai.

“Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982),” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Karena itu, menurut Puan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain. Ia juga meminta pemerintah Cina harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, yaitu Cina merupakan salah satu anggotanya.

Puan juga meminta seluruh kementerian dan lembaga satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri yang mengutamakan upaya diplomasi dengan Cina. “Selain itu, pemerintah Indonesia harus tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Kapal-kapal nelayan milik Cina yang dikawal oleh coast guard sebelumnya memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Cina menganggap wilayah tersebut masuk ke dalam Nine Dash Line sehingga mereka mengambil ikan dari sana.

Dalam rangka mencegah masuknya pihak asing ke wilayah perairan Indonesia, Puan meminta TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna dengan cara memperkuat coast guard.

Puan juga meminta pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna.

Adapun mengenai praktik pencurian ikan, Puan Maharani mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas. “Hal itu untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya.(*/Ag)