Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman optimis Nurmansyah Lubis bakal jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Untuk memuluskan keinginannya, Sohibul berharap pemilihan Wagub DKI dijalankan dengan menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebagai pengusung kita sangat optimis, makanya kami berharap perlu dilakukan fit n proper test. Kan saat kami mengusung dua calon dari PKS sebelumnya, Gerindra minta fit and proper test.

Kenapa sekarang tidak?” ujar Sohibul kepada wartawan di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Sohibul menyarankan agar pada saat pemilihan nanti, dilakukan secara tertutup guna menjamin pemilih sesuai dengan hati masing-masing. “Nanti pemilihan setiap anggota dewan itu tertutup untuk menjamin mereka pemilihan sesuai dengan hati nurani,” bebernya.
Terkait pernyataan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik yang menyatakan tata tertib tidak mengatur adanya proses fit and proper test, Sohibul bilang pemilihan Wagub DKI jangan seperti membeli kucing dalam karung.

“Kalau itu masalahnya kenapa dulu ada fit and proper test? Ini kan untuk melihat mana yang lebih penting, jangan membeli kucing dalam karung. Harus kita buka kompetensinya, track recordnya,” tandasnya.(*Tya)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertemu dengan tujuh pimpinan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (Parliamentari threshold) pada Pemilu 2019. Pemimpin parpol itu meminta agar Pileg dan Pilpres ke depan dipisahkan.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Mendagri, Gedung A Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Ketujuh pemimpin parpol yang hadir adalah Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sekjen Partai Persatuan Indonesia (PPI), Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sekjen Partai Berkarya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sekjen Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, mereka berdiskusi banyak hal dengan Mendagri terkait isu-isu kebangsaan, salah satunya membahas tentang tata aturan perundangan politik di Indonesia.

“Kita bincang-bincang banyak hal, terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga membuka kesempatan bagi ketujuh Sekjen Parpol untuk mengemukakan gagasan pikirannya terkait sistem politik di Indonesia.

“Kami tadi bertujuh satu-persatu juga tadi menyampaikan pandangan untuk ke depannya bagaimana ini landscape politik dan sistem kepolitikan kita itu dibenahi seperti apa ke depan, termasuk Undang-Undang tentang Parpol, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Pilkada, dan hal-hal dalam pelaksanaan Pemilu serentak kemarin,” ujarnya.

Ketujuh sekjen parpol tersebut di antaranya mengusulkan untuk memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, sehingga tak dijadikan dalam satu hari penuh.

“Kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisahkan, jadi agar nanti pemilihan presiden di sebuah hari tertentu, pemilihan legislatif di sebuah hari tertentu lainnya, karena begitu diserentakkan kemarin (Pemilu 2019) yang terjadi adalah sengkarut yang alang kepalang luar biasanya,” tutur Budi.

Dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam program legislasi 2020, ketujuh sekjen parpol tersebut berharap Mendagri membawa aspirasi mereka ke DPR.(*/Adyt)

JAKARTA – TNI dan Polri menyatakan siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 yang akan digelar di Papua.

Hal itu dikatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Kita harapkan pelaksanaan pon nantinya semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa adanya gangguan keamanan di wilayah tersebut, khususnya di papua,” kata Hadi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menambahkan, apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI bahwa prinsipnya Polri didukung penuh oleh TNI untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak dan PON di Papua.

Kapolri menyebutkan, bahwa Polri telah menyiapkan beberapa satgas untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Seperti, Satgas Nusantara, Satgas masalah investasi, Satgas Pangan, Satgas khusus pengaman Papua.

“Itu semua kita bersama-sama dengan TNI. Semoga proses pengamanan oleh TNI-Polri ke depan akan berjalan dengan baik,” kata Idham.

Hadir dalam Rapim TNI-Polri, yakni Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan ratusan perwira TNI dan Polri.

Rapim TNI-Polri 2020 kali ini mengangkat tema yaitu “Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 Serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju”.

Rapim TNI-Polri tahun 2020 diikuti oleh 359 peserta terdiri dari 186 Pejabat Mabes TNI dan Angkatan serta 173 Pejabat Polri.

Tujuan Rapim TNI-Polri adalah mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para peserta Rapim TNI-Polri sesuai Tupoksi masing-masing serta meningkatkan profesionalitas, sinergi, soliditas, dan TNI-Polri.

Rangkaian kegiatan Rapim TNI pada Selasa ini diisi dengan pembekalan oleh Mendagri Tito Karnavian, Menpora Zainuddin Amali, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala BMKG, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. (*/JOh)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Jokowi meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro 405.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, Jokowi terlebih dahulu meninjau panel dan mendapatkan penjelasan terkait kapal selam Alugoro. Kemudian menuju kapal selam yang tengah bersandar di tepi dermaga.

Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Dia pun mengapresiasi kerja sama pembuatan kapal selam Alugoro tersebut dan berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri.

“Saya kira sebuah kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri,” kata melalui siaran pers, Senin (27/1/2020).

Keberhasilan pembangunan kapal selam Aluguro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Peluncuran dan pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).

Kapal selam Alugoro sendiri memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam Aluguro telah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT).

Mendampingi Presiden saat meninjau kapal selam Alugoro antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain itu turut pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Staf Khusus Presiden M Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.(*/Joh)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jokowi juga akan mencanangkan dimulainya program ‘sarapan tambahan’ serta program penghijauan nasional.

Sebagaimana siaran pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Senin (27/1/2020), Jokowi siap menghadiri acara puncak HPN yang akan digelar pada 9 Februari 2020 nanti. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN Atal S Depari.

“Selain menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional, Presiden dijadwalkan akan mencanangkan dimulainya Sapta Desa dan peresmian Pusat Pembibitan dan Penghijauan Nasional,” jelas Atal S Depari.

Ketua Umum PWI juga menjelaskan bahwa program Sapta Desa merupakan program sarapan tambahan anak desa untuk menurunkan jumlah angka stunting di Indonesia. Jumlah stunting di Kalimantan Selatan mencapai angka 27%. Jokowi menargetkan penurununan jumlah angka stunting hingga 17% untuk seluruh Indonesia, dibawah target WHO yang 20% untuk dunia.

Panitia HPN membuat seminar stunting yang akan diadakan di RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 7 Februari yang akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan sebagai pembicara utama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Menkes dr. Terawan akan meresmikan RSUD Ulin sebagai Pusat Rujukan Penyakit Jantung dan Saraf untuk wilayah Kalimantan,” ujar Atal S Depari didampingi Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Bendahara Umum PWI Muhammad Ihsan, dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Mensesneg Pratikno berharap agar program pencanangan pembibitan nasional untuk penghijauan berkelanjutan menjadi agenda utama HPN.(*/Ag)

DEPOK – PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Kota Depok Jawa Barat komitmen berkoalisi di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Depok 2020 untuk memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kami sudah menyatakan sikap untuk komitmen berkoalisi menyelesaikan masalah dan membangun Depok bersama-sama,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok Ikravany Hilman di Depok, Minggu (26/2020).

Ia mengatakan koalisi ini sudah mendapat amanat dari kedua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) karena ada kesamaan ideologi antara PDIP dengan Gerindra.

Dalam koalisi ada kesepakatan bahwa Gerindra mengusulkan wali kota, sementara PDIP mengusung wakil wali kota.

Komitmen berkoalisi ini kata dia, sudah diserahkan ke DPP dan DPD PDI-P Jawa Barat. Meskipun belum ada keputusan dari DPP, namun tidak ada penolakan DPC PDIP Kota Depok berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Depok 2020.

Kedua parpol juga membuka peluang bekerja sama dengan parpol lain untuk berkoalisi yang lebih besar yang sepaham ingin mengubah Kota Depok ke depan.

Sementara itu Sekretaris DPC Partai Gerindra Depok Hamzah mengatakan koalisi ini sudah lama direncanakan dan kesepakatan untuk berkoalisi di Pilkada Depok diperkuat oleh DPP dan DPD Partai Gerindra.

Bahkan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat telah menandatangani MoU untuk berkoalisi dengan PDIP di Pilkada 2020 di seluruh Jawa Barat.

“Di seluruh Jawa Barat yang melaksanakan pilkada sudah mendapat mandat dari ketua DPD kami untuk berkoalisi dengan PDIP,” kata Hamzah.
Hamzah mengatakan mengajak partai lain untuk bisa bergabung juga dengan koalisi tersebut, untuk bisa mencurahkan pikiran dan visi-misi partai bersama-sama membangun Kota Depok ke depan.(*/Idr)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, peristiwa Laut Cina Selatan (LCS) membawa hikmah karena membangunkan para elite politik bahwa membangun pertahanan dan menjaga kedaulatan sangat mahal harganya.

”Tanpa pesawat dan kapal laut yang kuat, kita tidak dapat berperang,” ujarnya, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan)-TNI, pada Kamis, 23 Januari 2020.

Menurut Prabowo, saat ini Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian secara global. Karenanya, tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa dalam 25 tahun ke depan tidak akan ada perang. Apalagi, gangguan terhadap kedaulatan melalui pelanggaran batas zona laut dan udara sangat banyak terjadi.

Untuk itu, mantan Danjen Kopassus meminta kepada TNI AL dan TNI AU harus kokoh sebagai penangkal terdepan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dan 17 selat yang menjadi celah masuk musuh. Sedangkan, TNI AD harus memiliki rudal-rudal yang dapat menguasai celah-celah tersebut. ”Kita yang duduk di sini adalah warga negara yang memiliki tugas khusus untuk mempertahankan negara, tanggung jawab kita tidak ringan. Kita siap untuk berperang kapan saja,” tegasnya.

Prabowo menyebut, tugas Kementerian Pertahanan adalah mencari dukungan agar TNI selalu siap menghadapi ancaman. Termasuk memenuhi kekurangan sarana, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan anggaran pertahanan. Sebab, pertahanan merupakan investasi bagi suatu Negara untuk menjaga wilayahnya agar selalu aman dan damai. ”Kemhan dan Mabes TNI harus menjadi satu tim yang solid untuk menjalankan tugas pertahanan, jangan ada batasan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Jala Berikat Nusantara Perkasa (JBNP) Subiyono menyambut baik kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri, serta mengutamakan produk dalam negeri.

Menurut dia, PT. JBNP dan PT. Ridho Agung Mitra Abadi telah mengembangkan produk industri pertahanan dan keamanan, dan selama ini telah banyak digunakan TNI dan Polri. ”Kami akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di TNI dan Polri.
Kami berharap dukungan dari pemerintah serta segenap institusi terkait lainnya atas rencana kami untuk melakukan kerja sama dengan mitra strategis luar negeri dalam pengembangan industri pertahanan,” paparnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) mengukuhkan pengurus DPP periode 2019-2024, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2020). Ada 51 kader yang masuk ke dalam struktural DPP.

Dalam sambutannya, OSO memastikan seluruh kader yang terpilih itu merupakan sosok yang terbaik dari partai Hanura. Ia juga memastikan seluruh kader Hanura di seluruh Indonesia tetap solid meski tak masuk ke dalam pengurus DPP.

“Kepengurusan yang telah terbentuk adalah Partai Hanura yang solid yang ingin memajukan Indonesia,” ujarnya di lokasi.

Ia meyakini Partai Hanura akan menjadi partai besar dan bakal sukses memenangkan Pileg 2024 karena pihaknya telah mampu melewati berbagai rintangan dalam pembentukan pengurus DPP beberapa waktu lalu.

“Kebanggan itu muncul karena sebagai Partai Hanura sudah berhasil menjaga hati nurani dewasa dalam berpolitik. Kita sudah lulus dari ujian yang ada,” ujarnya.

Mantan Ketua DPD RI itu mengaku telah memaafkan oknum-oknum yang mengganggu pembentukan pengurus DPP Partai Hanura. “Riak-riak yang memggangu telah hengkang. Kita telah memaafkan mereka,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menekankan pentingnya modernisasi TNI dan investasi dalam pertahanan. Sebab, negara yang kuat pertahanannya akan menciptakan rasa aman sehingga mudah menarik investor. Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI 2020.

Mantan Danjen Kopassus ini menyatakan, dia dan jajarannya bertanggung jawab memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara dan turunan-turunannya seperti doktrin, sistem, strategi dan sebagainya.

“Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiapan penggunaan kekuatan. Para Kepala Staf bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan,” kata Prabowo saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Prabowo mengatakan, di internal alat pertahanan negara telah menunjukan soliditas dan kekompakan. Sehingga, Kemhan bertugas menyiapkan sarana yang memadai bagi TNI dalam bertugas.

Selain itu, dari unsur-unsur pengambil kebijakan di tingkat nasional sudah ada pemahaman yang sangat tepat tentang pentingnya modernisasi TNI dan investasi dalam pertahanan, bahwa pertahanan adalah investasi.

“Negara yang kuat pertahanannya aman, terjadi iklim yang damai, iklim yang damai menjamin iklim ekonomi yang baik. Investasi, investor akan masuk kepada negara yang damai dan aman. Dengan demikian, ini satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kita butuh negara yang aman dan stabil, untuk negara aman dan stabil kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga keutuhan wilayah kita dan kedaulatan kita,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan pesan dari Presiden Jokowi, yang intinya adalah kedaulatan NKRI merupakan harga mati. Sehingga, tugas lembaganya adalah mendukung tugas TNI yang dianggapnya tidak ringan.

“Tetapi, kita juga kembali akan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehingga, TNI sebagai komponen inti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Terima kasih saya ucapkan selamat kepada TNI atas pengabdian, prestasi mereka yang tidak kecil dihadapkan dengan tantangan kita yang sangat besar. Kita bangga punya TNI dan kita sangat menghormati para pimpinan TNI yang menjalankan tugas yang tidak ringan,” tegasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa isu utama atau yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Ia pun menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan, bahwa kedaulatan itu harga mati. Kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, Kamis (23/1/2020), sebagaimana keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dia juga memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja sungguh-sungguh dalam memperkuat serta menjaga kedaulatan Indonesia. “Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkukuh kedaulatan NKRI kita,” imbuhnya.

Jokowi mengaku senang melihat sinergi yang terjalin antara TNI dan Polri. Menurut dia, dua lembaga pertahanan negara itu harus saling mendukung dan mengisi satu sama lain.

“Saling bekerja sama untuk mendukung agenda-agenda besar negara, saling mendukung untuk tujuan nasional kita Indonesia,” terangnya.

Selain isu kedaulatan, Jokowi juga berpesan agar seluruh prajurit harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan yang beragam, mulai konflik internal, perang asimetris seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, hingga perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter maupun strategi konvensional serta nonkonvensional.

“Saya kira saudara-saudara sudah mengerti dan tahu mengenai ini, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail,” ungkapnya.Di samping itu, Jokowi menilai bahwa tantangan ke depan juga akan semakin berat, salah satunya makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap menggelar kekuatan bersenjata guna melakukan penegakan hukum di wilayah Tanah Air.

“Jadi kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masih ada yang bertanya, itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan,” papar Jokowi.

“Meskipun saya tahu, Beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli. Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan itu enggak sekali-dua kali,”pungkasnya.(*/Ag)