Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jokowi juga akan mencanangkan dimulainya program ‘sarapan tambahan’ serta program penghijauan nasional.

Sebagaimana siaran pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Senin (27/1/2020), Jokowi siap menghadiri acara puncak HPN yang akan digelar pada 9 Februari 2020 nanti. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN Atal S Depari.

“Selain menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional, Presiden dijadwalkan akan mencanangkan dimulainya Sapta Desa dan peresmian Pusat Pembibitan dan Penghijauan Nasional,” jelas Atal S Depari.

Ketua Umum PWI juga menjelaskan bahwa program Sapta Desa merupakan program sarapan tambahan anak desa untuk menurunkan jumlah angka stunting di Indonesia. Jumlah stunting di Kalimantan Selatan mencapai angka 27%. Jokowi menargetkan penurununan jumlah angka stunting hingga 17% untuk seluruh Indonesia, dibawah target WHO yang 20% untuk dunia.

Panitia HPN membuat seminar stunting yang akan diadakan di RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 7 Februari yang akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan sebagai pembicara utama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Menkes dr. Terawan akan meresmikan RSUD Ulin sebagai Pusat Rujukan Penyakit Jantung dan Saraf untuk wilayah Kalimantan,” ujar Atal S Depari didampingi Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Bendahara Umum PWI Muhammad Ihsan, dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Mensesneg Pratikno berharap agar program pencanangan pembibitan nasional untuk penghijauan berkelanjutan menjadi agenda utama HPN.(*/Ag)

DEPOK – PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Kota Depok Jawa Barat komitmen berkoalisi di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Depok 2020 untuk memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kami sudah menyatakan sikap untuk komitmen berkoalisi menyelesaikan masalah dan membangun Depok bersama-sama,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok Ikravany Hilman di Depok, Minggu (26/2020).

Ia mengatakan koalisi ini sudah mendapat amanat dari kedua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) karena ada kesamaan ideologi antara PDIP dengan Gerindra.

Dalam koalisi ada kesepakatan bahwa Gerindra mengusulkan wali kota, sementara PDIP mengusung wakil wali kota.

Komitmen berkoalisi ini kata dia, sudah diserahkan ke DPP dan DPD PDI-P Jawa Barat. Meskipun belum ada keputusan dari DPP, namun tidak ada penolakan DPC PDIP Kota Depok berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Depok 2020.

Kedua parpol juga membuka peluang bekerja sama dengan parpol lain untuk berkoalisi yang lebih besar yang sepaham ingin mengubah Kota Depok ke depan.

Sementara itu Sekretaris DPC Partai Gerindra Depok Hamzah mengatakan koalisi ini sudah lama direncanakan dan kesepakatan untuk berkoalisi di Pilkada Depok diperkuat oleh DPP dan DPD Partai Gerindra.

Bahkan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat telah menandatangani MoU untuk berkoalisi dengan PDIP di Pilkada 2020 di seluruh Jawa Barat.

“Di seluruh Jawa Barat yang melaksanakan pilkada sudah mendapat mandat dari ketua DPD kami untuk berkoalisi dengan PDIP,” kata Hamzah.
Hamzah mengatakan mengajak partai lain untuk bisa bergabung juga dengan koalisi tersebut, untuk bisa mencurahkan pikiran dan visi-misi partai bersama-sama membangun Kota Depok ke depan.(*/Idr)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, peristiwa Laut Cina Selatan (LCS) membawa hikmah karena membangunkan para elite politik bahwa membangun pertahanan dan menjaga kedaulatan sangat mahal harganya.

”Tanpa pesawat dan kapal laut yang kuat, kita tidak dapat berperang,” ujarnya, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan)-TNI, pada Kamis, 23 Januari 2020.

Menurut Prabowo, saat ini Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian secara global. Karenanya, tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa dalam 25 tahun ke depan tidak akan ada perang. Apalagi, gangguan terhadap kedaulatan melalui pelanggaran batas zona laut dan udara sangat banyak terjadi.

Untuk itu, mantan Danjen Kopassus meminta kepada TNI AL dan TNI AU harus kokoh sebagai penangkal terdepan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dan 17 selat yang menjadi celah masuk musuh. Sedangkan, TNI AD harus memiliki rudal-rudal yang dapat menguasai celah-celah tersebut. ”Kita yang duduk di sini adalah warga negara yang memiliki tugas khusus untuk mempertahankan negara, tanggung jawab kita tidak ringan. Kita siap untuk berperang kapan saja,” tegasnya.

Prabowo menyebut, tugas Kementerian Pertahanan adalah mencari dukungan agar TNI selalu siap menghadapi ancaman. Termasuk memenuhi kekurangan sarana, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan anggaran pertahanan. Sebab, pertahanan merupakan investasi bagi suatu Negara untuk menjaga wilayahnya agar selalu aman dan damai. ”Kemhan dan Mabes TNI harus menjadi satu tim yang solid untuk menjalankan tugas pertahanan, jangan ada batasan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Jala Berikat Nusantara Perkasa (JBNP) Subiyono menyambut baik kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri, serta mengutamakan produk dalam negeri.

Menurut dia, PT. JBNP dan PT. Ridho Agung Mitra Abadi telah mengembangkan produk industri pertahanan dan keamanan, dan selama ini telah banyak digunakan TNI dan Polri. ”Kami akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di TNI dan Polri.
Kami berharap dukungan dari pemerintah serta segenap institusi terkait lainnya atas rencana kami untuk melakukan kerja sama dengan mitra strategis luar negeri dalam pengembangan industri pertahanan,” paparnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) mengukuhkan pengurus DPP periode 2019-2024, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2020). Ada 51 kader yang masuk ke dalam struktural DPP.

Dalam sambutannya, OSO memastikan seluruh kader yang terpilih itu merupakan sosok yang terbaik dari partai Hanura. Ia juga memastikan seluruh kader Hanura di seluruh Indonesia tetap solid meski tak masuk ke dalam pengurus DPP.

“Kepengurusan yang telah terbentuk adalah Partai Hanura yang solid yang ingin memajukan Indonesia,” ujarnya di lokasi.

Ia meyakini Partai Hanura akan menjadi partai besar dan bakal sukses memenangkan Pileg 2024 karena pihaknya telah mampu melewati berbagai rintangan dalam pembentukan pengurus DPP beberapa waktu lalu.

“Kebanggan itu muncul karena sebagai Partai Hanura sudah berhasil menjaga hati nurani dewasa dalam berpolitik. Kita sudah lulus dari ujian yang ada,” ujarnya.

Mantan Ketua DPD RI itu mengaku telah memaafkan oknum-oknum yang mengganggu pembentukan pengurus DPP Partai Hanura. “Riak-riak yang memggangu telah hengkang. Kita telah memaafkan mereka,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menekankan pentingnya modernisasi TNI dan investasi dalam pertahanan. Sebab, negara yang kuat pertahanannya akan menciptakan rasa aman sehingga mudah menarik investor. Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI 2020.

Mantan Danjen Kopassus ini menyatakan, dia dan jajarannya bertanggung jawab memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara dan turunan-turunannya seperti doktrin, sistem, strategi dan sebagainya.

“Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiapan penggunaan kekuatan. Para Kepala Staf bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan,” kata Prabowo saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Prabowo mengatakan, di internal alat pertahanan negara telah menunjukan soliditas dan kekompakan. Sehingga, Kemhan bertugas menyiapkan sarana yang memadai bagi TNI dalam bertugas.

Selain itu, dari unsur-unsur pengambil kebijakan di tingkat nasional sudah ada pemahaman yang sangat tepat tentang pentingnya modernisasi TNI dan investasi dalam pertahanan, bahwa pertahanan adalah investasi.

“Negara yang kuat pertahanannya aman, terjadi iklim yang damai, iklim yang damai menjamin iklim ekonomi yang baik. Investasi, investor akan masuk kepada negara yang damai dan aman. Dengan demikian, ini satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kita butuh negara yang aman dan stabil, untuk negara aman dan stabil kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga keutuhan wilayah kita dan kedaulatan kita,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan pesan dari Presiden Jokowi, yang intinya adalah kedaulatan NKRI merupakan harga mati. Sehingga, tugas lembaganya adalah mendukung tugas TNI yang dianggapnya tidak ringan.

“Tetapi, kita juga kembali akan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehingga, TNI sebagai komponen inti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Terima kasih saya ucapkan selamat kepada TNI atas pengabdian, prestasi mereka yang tidak kecil dihadapkan dengan tantangan kita yang sangat besar. Kita bangga punya TNI dan kita sangat menghormati para pimpinan TNI yang menjalankan tugas yang tidak ringan,” tegasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa isu utama atau yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Ia pun menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan, bahwa kedaulatan itu harga mati. Kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, Kamis (23/1/2020), sebagaimana keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dia juga memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja sungguh-sungguh dalam memperkuat serta menjaga kedaulatan Indonesia. “Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkukuh kedaulatan NKRI kita,” imbuhnya.

Jokowi mengaku senang melihat sinergi yang terjalin antara TNI dan Polri. Menurut dia, dua lembaga pertahanan negara itu harus saling mendukung dan mengisi satu sama lain.

“Saling bekerja sama untuk mendukung agenda-agenda besar negara, saling mendukung untuk tujuan nasional kita Indonesia,” terangnya.

Selain isu kedaulatan, Jokowi juga berpesan agar seluruh prajurit harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan yang beragam, mulai konflik internal, perang asimetris seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, hingga perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter maupun strategi konvensional serta nonkonvensional.

“Saya kira saudara-saudara sudah mengerti dan tahu mengenai ini, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail,” ungkapnya.Di samping itu, Jokowi menilai bahwa tantangan ke depan juga akan semakin berat, salah satunya makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap menggelar kekuatan bersenjata guna melakukan penegakan hukum di wilayah Tanah Air.

“Jadi kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masih ada yang bertanya, itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan,” papar Jokowi.

“Meskipun saya tahu, Beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli. Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan itu enggak sekali-dua kali,”pungkasnya.(*/Ag)

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai membuka pendaftaran rekrutmen terbuka tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak pada, 23 September 2020.

“Sejak pendaftaran dibuka 15 Januari 2020, banyak warga mengambil formulir pendaftaran hingga hari ini sekitar 43 warga dari 11 kecamatan di Kota Depok telah mendaftarkan diri ke panitia di KPU Depok,” kata Nana Shobarna, Ketua KPU Kota Depok, Rabu (22/1/2020).

Rekrutmen anggota PPK merupakan tahapan Pilkada yang dilaksanakan KPU Kota Depok atas dasar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 14 Februari 2020.

Menurut dia, pendaftaran bisa juga dilakukan secara online. Untuk pelamar online dapat diakses melalui
http://bit.ly/pendaftaranppk depok, dan hardcopy harus dikirimkan paling lambat tanggal 24 Februari 2020 ke Kantor KPU Depok.

Kegiatan serupa juga dilakukan KPU Kota Tangsel yang mulai membuka pendaftaran bagi warga Tangsel untuk menjadi anggota PPK di tujuh kecamatan. “Sudah ada sekitar 23 orang warga yang mendaftar untuk menjadi PPK menjelang Pilkada serentak September 2020 mendatang,” kata anggota KPU Kota Tangsel Bidang Sosialisasi Ade Wahyu Hidayat.

Nantinya, tambah dia, setiap kecamatan dibutuhkan sekitar lima petugas PPK termasuk unsur ketua PPK yang jelas KPU Kota Tangsel membutuhkan sekitar 35 orang anggota PPK dalam melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendatang.

Setelah tahap pendaftaran, selanjutnya seluruh pelamar PPK yang masuk akan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Dari seluruh berkas pelamar tentunya akan di seleksi sesuai kelengkapan berkas administrasinya, selanjutnya pada 30 Januari pelamar yang lolos akan mengikuti tes tertulis dan wawancara pada tahap terakhir tes penerimaan. “Untuk penutupan pendaftaran ini sampai Jumat (24/1) pukul 18.00 wib, jadi tidak ada penambahan waktu,”tandasnya. (*/Idr)

JAKARTA – Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang tempat tumbuh kembangnya kriminal menuai kritik dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat Santoso menilai, sebagai pejabat tinggi Negara, Yasonna seharusnya turut bertanggung jawab memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, bukan sebaliknya memperkeruh kondisi sosial masyarakat dengan pernyataan kontraproduktif.

Politisi Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta Utara ini dengan tegas mempertanyakan kenegarawanan Yasonna Laoly. Menurut dia, setiap ucapan yang dilontarkan seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Oleh karenanya Santoso meminta Yasonna menarik kembali ucapannya seputar Tanjung Priok sebagai daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal sehingga menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Priok.

“Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas,” tandas Santoso, Rabu (22/1/2020).

Santoso menambahkan, latar belakang Yasonna sebagai profesor kriminologi bukan menjadi dalil pembenar melontarkan sebuah pernyataan yang memiliki risiko menciptakan gesekan di masyarakat, terlebih yang bersangkutan adalah pembantu kepala negara yang notabene harus melayani kepentingan bangsa dan negara.

“Baju menteri yang melekat di badan Pak Yasonna tidak bisa dilepas dengan mengatakan beliau seorang profesor kriminologi. Bukankah seorang menteri sehatusnya mengayomi msyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” imbuhnya.

Yasonna menurut Santoso seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberi penilaian. Apalagi melabeli dengan daerah miskin dan kriminal. Sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok.

“Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kedzoliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa. Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” pungkasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman akan bersikap kooperatif terkait kasus Wahyu Setiawan. Arief mengatakan pihaknya akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam semua informasi yang dibutuhkan.

“KPU menyatakan siap. Kalau memang ada informasi, dokumen yang dibutuhkan, kami terbuka dan kooperatif,” kata Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (22/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Arief mengakui adanya surat undangan dari KPK untuk menjadi saksi terkait kasus yang menjerat Wahyu Setiawan. Namun, Arief belum menerima surat panggilan tersebut.

“Katanya adanya, tapi tadi saya lihat belum ada di meja saya. Jadi saya tidak tahu. Bisa datang siang, tapi untuk saya belum (terima),” kata Arief.

Arief menilai, adanya undangan dari KPK merupakan hal yang biasa dalam proses penegakan hukum. Untuk mencari keterangan informasi dari saksi-saksi.

“Saya pikir biasa, KPK dalam memproses kasus membutuhkan informasi dan keterangan saksi,”tutupnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Penangkapan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP memunculkan keraguan publik terhadap profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Karena itu, menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 kabupaten dan kota serta provinsi pada September mendatang, KPU dituntut untuk bisa menjawab keraguan publik.

”Peristiwa kemarin (OTT komisioner KPU) tentu harus diambil hikmahnya oleh seluruh penyelenggara pilkada karena sedikit banyak ini akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya maka partisipasinya juga rendah. Nanti hasilnya juga jelek.

Ini yang patut menjadi perhatian kita semua karena pasti itu berimbas kepada Pilkada 2020,” ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Jazil mengatakan, kasus OTT Komisioner KPU tersebut memunculkan persepsi masyarakat bahwa penyelenggara pemilu tidak jujur. Selain itu, dalam Pemilu 2019 lalu, proses penyelenggaraannya juga ada catatan karena banyak petugas di lapangan yang meninggal dunia. ”Persepsi masyarakat juga akan melihat bahwa penyelenggara yang ada di daerah juga belum siap secara mental sebagai penyelenggara yang penuh integritas,” katanya.

Namun, Jazil menekankan OTT tersebut jangan sampai membuat KPU merasa kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik meskipun banyak memunculkan pandangan negatif bahkan bullying di tengah masyarakat kepada KPU.

”Ini saatnya KPU membuktikan diri di 2020 akan bekerja secara lebih baik karena tekanan yang cukup tinggi kepada KPU. Dengan kinerja yang baik maka akan menghapus citra buruk itu,” paparnya.(*/Ag)