Politik dan Keamanan

KENDARI – Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilihan pada Kongres V PAN, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2) malam.

Mantan Ketua MPR RI ini menang dengan jumlah 331 suara dari 563 total suara sah pada kongres tersebut.

Berbeda dengan lawan beratnya, yaitu Mulfachri Harahap, hanya mendapatkan 225 suara. Dirinya kalah 106 suara dari Zulkifli Hasan.

Sementara itu, calon ketua lainnya, Dradjad Wibowo hanya mendapatkan 6 suara. Kemudian jumlah suara yang tidak sah ada tiga. Dengan kemenangan ini Zulkifli Hasan akan menakhodai kembali PAN selama 5 tahun kedepan periode 2020-2025.

Sebelumnya, kongres tersebut berlangsung menegangkan, karena sempat ricuh baik di dalam ruang kongres maupun di luar hotel tempat kongres tersebut. Dimana, kubu antara Zulkifli Hasan dan Mulfachri Harahap sempat terjadi cekcok dan pergesekan fisik. Akibatnya terdapat berapa peserta kongres dari kubu Mulfachri Harahap mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Namun seiring berjalannya waktu, proses pemilihan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025 kembali berjalan kondusif, meskipun sebelumnya terjadi kericuhan.

Pemilihan yang dilaksanakan di hotel Clarion, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, ini hanya diikuti tiga calon ketua umum, yakni Zulkifli Hasan, Drajad Wibowo dan Mulfachri Harahap.

Sementara itu, calon ketua umum, Asman Abnur memilih untuk mundur dari pemilihan ketua umum dengan pertimbangan menjaga kekompakan dan mengarahkan dukungannya ke petahana, yakni Zulkifli Hasan.

Dalam proses pemilihan, setiap voters atau yang berhak menyalurkan suaranya yakni Ketua DPW dan DPD. Dimana saat pemilihan masing-masing DPW dan DPD dipanggil satu persatu dan diverikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah (SC) Kongres V PAN Eddy Soeparno mengatakan proses pemilihan Ketua Umum PAN periode 2020-2025 dipercepat karena terjadi dinamika yang berujung bentrokan fisik. “Tadi rapat sempat diskors karena tidak terlalu kondusif lalu kami memutuskan untuk membuka skors dan langsung mengubah tatib dengan mengajukan agenda pemilihan caketum yang tadinya agenda keenam menjadi agenda pertama,” kata Edd direna Kongres V PAN.

Eddy menjelaskan, diperkirakan sebelum magrib proses pemilihan telah selesai sehingga Rabu (12/2) hanya melakukan pembahasan-pembahasan di komisi-komisi tentang AD/ART, program-program kerja dan lain-lain.

Eddy juga mengatakan dari 590 pemilih dalam pemilihan Ketua Umum PAN tersebut, namun ada 22 DPD PAN yang memiliki sengketa kepengurusan sehingga diputuskan dibekukan kepesertaannya.

Langkah itu menurut dia untuk menghindari proses pemilihan berkutat pada sengketa dan berujung pada tindakan hukum dalam bentuk gugatan, atau lain-lain di kemudian hari.(*/Ag)

KENDARI  – Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung ricuh. Kursi peserta kongres berterbangan dalam kericuhan tersebut.

Dalam video yang beredar nampak antar pendukung Caketum PAN Ricuh. Kursi-kursi yang seharusnya menjadi tempat duduk para Voters justru menjadi bahan untuk melempar ke arah pendukung lainnya.

Keributan terjadi di arena Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (11/2/2020). Massa meminta steering committee atau panitia pengarah Kongres PAN agar menutup pendaftaran peserta kongres.

Hentikan pendaftaran!” teriak salah seorang yang naik ke lantai 2 hotel.

Suara seperti barang dibanting juga terdengar. Sesaat kemudian aparat kepolisian yang berjaga di hotel tersebut mengamankan situasi.

Sejumlah peserta kongres mengalami luka-luka akibat kericuhan tersebut. Saat ini polisi masih menjaga ketat jalannya kongres PAN.(*/Ag)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat penerbitan SIM, STNK dan BPKB dilakukan oleh Polri. Kesepatan itu sekaligus membantah wacana yang berkembang penerbitan surat kendaraan tersebut akan diambil alih Kemenhub.

“Saya sudah duduk bicara ketika ratas dengan Menhub Budi Karya. Intinya tidak ada wacana itu dan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB di tangan Polri,” kata Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/2/2020).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengakui memang ada wacana dari Kemenhub untuk mengambil dua peran. Satu peran di terminal kedua jembatan timbang. Tapi, kata dia, pihaknya akan duduk bersama membangun komunikasi apakah akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) atau perubahan UU. “Kami sudah siapkan tim kajian untuk duduk bersama,” ungkapnya.

Menhub Budi Karya sebelumnya mengatakan, wacana tersebut seharusnya tak dilakukan. Pasalnya, pengelolaan SIM, STNK dan BPKB sudah terstruktur baik oleh Kepolisian RI.

“Lebih bagus yang punya kelembagaan, kalau di daerah saya enggak punya lembaga, menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana tentang efisiensi dan kompetensi,” ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dalam hal ini, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini justru meminta bantuan dalam memantau jembatan timbang hingga terminal. Sehingga, jika terjadi pelanggaran bisa langsung ditindak.

“Saya sudah konsultasi dengan Kapolri saya minta tolong di jembatan timbang terminal kami memiliki keamanan dengan polisi karena di situ kami melakukan law enforcement tentunya nanti diback up oleh polisi supaya jangan mengganggu tim dari Polri. Dua tempat aja terminal dan jembatan timbang,” ucapnya.

Seperti diketahui, revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Dalam pembahasan itu berkembang wacana pengalihan penerbitan surat-surat tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kemenhub dinilai kurang tepat. Pasalnya, kewenangan penerbitan tersbut sedianya berada dibawah institusi kepolisian. “Sudah benar kok Polri pegang semua komando tersebut,” ujar Sahroni.

Legislator Partai Nasdem ini sepakat penerbitan SIM, STNK hingga BPKB lebih baik di bawah kewenangan Polri. Sebab, mereka lebih berpengalaman dari Kemenhub jika wacana tersebut digulirkan.

“Kemenhub sudah bicara itu tugas polisi. Saya sangat sependapat, sesuai tupoksinya,”pungkasnya. (*/Tub)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danjen Akademi TNI dari Laksdya TNI Aan Kurnia kepada Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dan Asops Panglima TNI dari Letjen TNI Ganip Warsito kepada Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang.

Upacara serah terima jabatan itu berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2020).

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran Akademi TNI untuk membentuk perwira TNI yang berkualitas dan memiliki potensi pengembangan yang luas dan positif.

“Para perwira TNI tersebut nantinya akan diisi dengan pengalaman melalui berbagai tugas serta pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai jenjang pendidikan dan latihan sebagai pemimpin-pemimpin TNI di masa mendatang,” kata Marsekal Hadi.

Ke depan, lanjut dia, TNI akan menghadapi spektrum ancaman yang jauh lebih kompleks dan mungkin belum terbayangkan saat ini.
Dalam bidang operasi, Panglima TNI mengatakan bahwa operasi yang dilaksanakan oleh TNI harus lebih bersifat multidimensi.

“Saat ini sulit ditemukan operasi yang tidak membutuhkan ataupun terkait dengan lintas matra dan bahkan lintas kementerian dan lembaga. Konsep operasi tersebut harus mampu menjawab bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait, tentunya hal ini akan semakin mudah dengan adanya Kogabwilhan TNI yang telah mulai operasional,” tuturnya.

Mantan Irjen Kemhan ini mengingatkan bahwa upaya mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh memerlukan pemahaman yang utuh dan konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Rapim TNI menjadi titik tolak melaksanakan program-program tahun 2020 dengan melihat evaluasi program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Program-program tersebut telah dirumuskan dengan proyeksi TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis serta spektrum ancaman yang kian kompleks.

Program tersebut telah dicanangkan oleh Panglima TNI dan masuk dalam 11 program prioritas sejak tahun 2017. Untuk memenuhi 11 program prioritas tersebut dibutuhkan upaya yang lebih intensif seperti penyempurnaan organisasi, peningkatan kualitas prajurit dan sistem manajemen pengelolaannya, pengembangan sistem operasi tri matra terpadu, penguatan diplomasi militer, pembangunan ketiga matra dan seterusnya harus dicermati agar berjalan secara maksimal.

Dalam acara sertijab tersebut, pejabat baru melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Berita Acara Serah Terima Jabatan, dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di akhir sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian Letjen TNI Ganip Warsito dan Laksdya TNI Aan Kurnia.

Selanjutnya, Laksdya TNI Aan Kurnia menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), sementara Letjen TNI Ganip Warsito menjabat sebagai Pangkogabwilhan III. (*/Ag)

KENDARI – Kongres Ke-V Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung mulai Senin, 10 Februari 2020, di Kendari, Sulawesi Tenggara.Namun kongres PAN diwarnai ricuh, setelah kedatangan sekelompok massa.

Arena kongres PAN di Hotel Claro diwarnai ribut-ribut setelah sekelompok massa meminta panitia menghentikan proses pendaftaran peserta Kongres PAN, yang seharusnya ditutup pukul 12.00 WITA.

Laporan Antara, awalnya kelompok orang tersebut yang ada di lantai dasar Hotel Claro tiba-tiba naik ke lantai 2 tempat pendaftaran peserta Kongres.
Lalu sekelompok massa itu berteriak bahwa pendaftaran peserta seharusnya hanya dilakukan sejak pukul 08.00-12.00 WITA namun hingga sekitar pukul 14.30 WITA pendaftaran peserta masih dibuka oleh panitia.

“Tutup segera pendaftarannya, kami minta segera ditutup karena sudah melewati batas waktu,” kata sejumlah orang.

Mereka melempar bangku yang ada di depan meja registrasi yang berada di Lantai 2 Hotel Claro.

Lalu aparat kepolisian yang bersiaga berhasil mendesak kelompok massa tersebut untuk turun ke lantai dasar Hotel Claro tempat Kongres PAN berlangsung.

Sebelumnya, Antara juga melaporkan, bakal calon Ketua Umum DPP PAN 2020-2025 Mulfachri Harahap mengatakan registrasi peserta di luar arena Kongres Ke-V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah ilegal karena melanggar ketentuan penyelenggaraan Kongres.

“Saya tegaskan jika ada acara lain selain di arena Kongres yang sudah ditentukan yaitu di Hotel Claro, ya ilegal. Kalau ada registrasi di luar arena Kongres PAN, itu ilegal,” kata Mulfachri, Senin.

Dia mengatakan, pada awalnya dirinya keberatan tempat penyelenggaraan Kongres PAN berlangsung di Kendari namun karena sudah diputuskan maka harus diikuti bersama.

Karena itu menurut dia, semua pihak harus mengikuti keputusan yang telah diputuskan termasuk dalam hal registrasi peserta yang harus dilakukan di lokasi kongres.

Selain itu dia berharap Kongres Ke-V PAN berjalan lancar dan para jurnalis menyukseskan terselenggaranya momentum lima tahunan tersebut.

“Jadi saya minta teman-teman wartawan bantu buatkan berita yang baik-baik. Kalau ada hal-hal yang jelek, ya biar kita simpan dan kita konsumsi sendiri di sini, jadi mohon beritakan yang baik-baik,” katanya.

Dia mengatakan kalau ada riak-riak kecil dalam Kongres PAN merupakan hal yang lumrah, dan kalau ada satu atau dua piring yang pecah dalam pesta yang besar ini masuk akal.(*/Tu)

JAKARTA – Sebanyak 270 daerah akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Yakni, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Terkait hal tersebut, Partai Golkar menargetkan kemenangan 60 persen dalam Pilkada 2020.

“Kami targetkan 60 persen kemenangan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 7 Februari 2020 malam.

Saat ini, kata dia, masih tahap survei terhadap nama-nama calon yang sudah diinventarisir. “Kemudian disurvei lalu nanti akan dibahas, apakah ada yang bisa mencalonkan sendiri atau harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi semua kemungkinan itu dilihat,” katanya.

Mengenai Pilkada Solo, dia mengatakan, saat ini Partai Golkar masih dalam tahap komunikasi dengan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

“Itu sendiri juga menjajaki Pak Gibran jadi kalau kita bicara untuk itu komunikasi sudah dilakukan,” imbuhnya.

Sedangkan agenda pleno DPP Partai Golkar hari ini membahas program kerja dan Pilkada. Airlangga mengatakan, banyak program kerja yang dibahas dalam rapat pleno untuk lima tahun kedepan, salah satunya dalam rangka menghadapi Pilkada.

“Rapat Pleno mengenai program kerja selama lima tahun ke depan dan yang kedua terkait dengan aturan internal petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan berorganisasi mulai dari DPP sampai DPD yang ke tiga terkait dengan perkiraan Pilkada,” kata Airlangga.

Dia menambahkan, saat ini sedang melalui tahapan-tahapan yang ada dalam menghadapi Pilkada. “Beserta jadwal-jadwal dari Pilkada itu sendiri itu akan dibahas secara total nanti tentu teknisnya diberikan waktu untuk masing-masing kegiatan wakil ketua umum untuk melengkapi data-data,”tandasnya.(*/Ag)

MAGELANG – Lettu Dony Pedro, seorang anggota TNI aktif menjadi Presiden King of The King. Atas kenyataan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa, mengaku kecolongan.

“Jadi kami juga baru tahu, kami merasa juga kecolongan, tapi itu tanggung jawab saya. Jadi kita harus perbaiki. Proses hukum kita lihat kesalahan demi kesalahan, yang jelas arahnya dari investigasi beberapa hari ini arahnya ke penipuan,” kata Andika kepada wartawan di Kompleks Akmil Magelang(7/2/2020).

Andika menegaskan, akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Nantinya proses hukumnya di pengadilan militer. Pengawalan dalam proses hukum tersebut akan dilakukan sehingga diharapkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi para korbannya.

“Dan itu kami kawal benar. Kami kawal benar sehingga proses hukum ini dalam hal penegakan KUHP Militer itu benar-benar memberikan rasa keadilan kepada korban-korban penipuan,” tutur Andika.

Menyangkut para pengikutnya, kata Andika, sejauh ini masih ditelusuri mengingat melibatkan teman-teman tersangka dari kalangan sipil. Untuk itu, pihaknya akan terus menelusurinya.

Saat disinggung sang ‘presiden’ tersebut berasal dari satuan mana, Andika menyebut bahwa yang bersangkutan bertugas di Pusat Persenjataan Infranteri di Bandung. Ditegaskan bahwa sudah dilakukan penahanan terhadap Dony sejak 31 Januari lalu di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi di Bandung.

“Tugas (Dony) di Pusat Persenjataan Infantri di Bandung dan sekarang sudah ditahan sejak tanggal 31 Januari di Polisi Militer di Kodam III yaitu di Bandung. Jadi sudah kita tahan sambil melakukan proses hukum, tidak akan kita lepas,” tegasnya.

Andika menegaskan pihaknya akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi. Dia juga berharap adanya info-info dari masyarakat terkait dengan para personelnya.

“Ya, ini satu evaluasi seperti saya bilang tadi, kami kecolongan dan kami pasti akan terus memperbaiki. Justru info-info dari masyarakat ini, kita butuhkan sehingga kita bisa tahu lebih dini jangan sampai terlanjur bablas seperti Letnan Satu D (Dony Pedro),”tandasnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat melaksanakan regenerasi kepemimpinan menuntaskan periode kepengurusan 2015-2020.

Haru Suandharu dilantik menjadi Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat menggantikan Ahmad Syaikhu yang ditugaskan partai menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) Banten Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar).

Pelantikan dilaksanakan di Kantor DPW PKS Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Bandung pada tanggal 4/2/2020.

Ketua DPP PKS Bidang Wilda Banjabar Ahmad Syaikhu seusai pelantikan menyatakan bahwa DPW PKS Jabar ini menjadi motor dan pionir di dalam pemenangan pemilu di Banjabar khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Perolehan suara Jawa Barat ini sungguh sangat menentukan dan kita melihat kader-kadernya juga memiliki semangat yang kuat sehingga betul-betul ini memotivasi, mendorong wilayah-wilayah lain”,ujar dia dalam rilis resmi DPW PKS, Sabtu 8 Februari 2020.

Lebih lanjut anggota DPRRI dari Fraksi PKS ini menambahkan pesan kepada struktur dan kader PKS agar kompak untuk memenangkan 8 pilkada yang akan digelar pada tahun 2020 ini, yaitu Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu di tempat yang sama Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat yang baru dilantik Haru Suandharu menyatakan bahwa pergantian ketua umum ini mekanisme biasa di organisasi. Setelah pemilu ada konsolidasi mulai dari DPRa, DPC dan DPD.Saya akan melaksanakan sisa masa jabatan yang ada sampai Musyawarah Wilayah (Muswil) tahun 2020. Mudah-mudahan hasil Rakornas yang terbaru itu bisa dilaksanakan”, ujar dia.

Lebih lanjut Haru menambahkan fokus kerja selama setahun ke depan diantaranya penerbitan KTA dan upaya penjaringan hingga 600 ribu kader baru, pemenangan pilkada 2020, advokasi perjuangan implementasi janji kampanye termasuk di pusat, di provinsi, di kota/kabupaten yang memang memungkinkan itu agar diperjuangkan oleh seluruh anggota dewan setingkatannya.

Termasuk juga persiapan untuk laporan pertanggung jawaban pengurus pada saat Muswil nanti. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jawa Barat.

Agenda resmi setelah dilantik sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu akan memberikan sambutan pada acara Pembukaan Training Orientasi PKS pada Ahad 9 Februari 2020 pagi di Hotel Prama Grand Preanger Bandung, yang akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Presiden PKS M. Sohibul Iman dan Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid.(*/Hend)

JAKARTA – Waketum DPP PAN Asman Abnur dan Wakil Ketua Wanhor PAN Dradjad Wibowo akan mendaftarkan sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PAN periode 2020-2025 di Kantor DPP PAN di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta, pada besok Sabtu (8/2/2020).
Hanya saja, kedua orang ini akan mendaftar di waktu yang berbeda. Hal ini diungkapkan langsung oleh Tim Sukses (Timses) Asman, Noviantika Nasution dan Dradjad Wibowo sendiri.

“Besok jam 10 di Daksa, kita pendaftaran pertama,” kata Timses Asman Abnur, Noviantika Nasution di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Menurut Noviantika, dalam pendaftaran besok, Asman akan didampingi oleh dirinya, Waketum DPP PAN Bima Arya, Indra Gobel dan juga beberapa orang lainnya dari tim kecil Asman Abnur.

“Nanti ada saya, Bima Arya, ada Indra Gobel dan beberapa tim kecil aja enggak banyak-banyak,” jelas Ketua DPP PAN itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Wanhor PAN Dradjad Wibowo akan mendaftarkan diri besok pada pukul 01.00 siang. “Insya Allah besok sehabis zuhur, sekitar jam 1 siang,” kata Dradjad.

Adapun persyaratan yang dibawa, Dradjad menjelaskan, dirinya akan membawa daftar riwayat hidup, foto copy KTP dan juga KTA (kartu tanda anggota) PAN. Serta, visi misi-nya. “Riwayat hidup, KTP, KTA. Tambah visi misi,” urai Dradjad.

Dradjad mengaku, dirinya akan didampingi pendiri dan kader-kader PAN saat mendaftarkan diri nanti. “Pendiri dan kader-kader PAN,” tutupnya.

Terkait persyaratan pencalonan Ketum PAN periode 2020-2025, Noviantika menerangkan bahwa persyaratan yang ditetapkan cukup sederhana.

Di antaranya, surat kesediaan menjadi calon Ketum PAN, foto copy KTA, pernah mengikuti jenjang pengkaderan PAN/LKAU (Latihan Kepemimpinan Amanat Utama), daftar riwayat hidup (curriculum vitae/CV) dan surat keterangan sehat dari dokter. “Itu aja kayak syarat pilkada,” pungkasnya.(*/Ag)

BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, berharap ada kader dari partai besutan Prabowo Subianto menduduki kursi Bupati Bogor.

Melihat tren yang ada, terutama di Kabupaten Bogor, suara Partai Gerindra terus menjulang. Hingga kemudian, partai berlambang garuda itu dipaksa untuk mempertahankan suara.

Saat ditemui pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra di kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Bogor, Fadli mengatakan bahwa Gerindra saat ini lebih dipercaya oleh masyarakat.

“Dari tahun-tahum sebelumnya di Kabupaten Bogor ini (Gerindra) terus alami peningkatan. Sampai sekarang legislatifnya 14 kursi dan menjadi pimpinan daerah sebagai wakil bupati. Kita doakan saudara Iwan bisa menjadi orang nomor satu nantin(bupati),” tutur Fadli, Kamis (6/2/2020).

Selain itu, partai ingin semua kader bisa berlaku militan. Hal itu untuk mempertahankan suara yang ada. Tentunya diiringi dengan memberikan pelayanan terbaik kepda masyarakat.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu, Gerindra berhasil memperoleh 14 kursi dengan jumlah suara mencapai 570.658 suara. Atas dasar itu, tak ada alasan lagi, Gerindra didalam kepemimpinan saat ini tak mendukung program yang ada.

“Ke depan kita ingin menjadi partai nomor satu, target eksekutif juga jadi orang nomor satu. Juga untuk kenaikkan kursinya di legislatif. Karena mencapai itu tidak lebih sulit dibanding menjaga,” kata dia.

Menurut Fadli, komunikasi legislatif dan eksekutif harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin di Kabupaten Bogor. “Dan juga didukung oleh fraksi. Saya lihat ada peluang yang besar dan sangat tinggi di Kabupaten Bogor ini,” tukasnya.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor yang juga Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, semua kader harus satu frekuensi dengan semua struktur partai. Gerindra kedepan, harus lebih besar.

“Jangan terlena dengan 14 kursi, harus bertambah di pemilihan kedepan. Militansi kita bentuk dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Sampai sekarang dari 2008 kita masih dipercaya. Makanya amanat itu harus kita perjuangkan,” tambah Iwan.

Sementara, di luar itu semua, perayaan HUT Gerindra kemarin juga dihadiri oleh seluruh sayap partai. Seperti Satria, Tidar, PPRI, dan PIRA. Di sela perayaan juga dilakukan simbolis penyerahan bantuan kepada korban bencana di Kecamatan Sukajaya.“Kami bawa bantuan atas nama DPC Gerindra,” tandasnya.(*/Iw)