Politik dan Keamanan

KENDARI – Kongres Ke-V Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung mulai Senin, 10 Februari 2020, di Kendari, Sulawesi Tenggara.Namun kongres PAN diwarnai ricuh, setelah kedatangan sekelompok massa.

Arena kongres PAN di Hotel Claro diwarnai ribut-ribut setelah sekelompok massa meminta panitia menghentikan proses pendaftaran peserta Kongres PAN, yang seharusnya ditutup pukul 12.00 WITA.

Laporan Antara, awalnya kelompok orang tersebut yang ada di lantai dasar Hotel Claro tiba-tiba naik ke lantai 2 tempat pendaftaran peserta Kongres.
Lalu sekelompok massa itu berteriak bahwa pendaftaran peserta seharusnya hanya dilakukan sejak pukul 08.00-12.00 WITA namun hingga sekitar pukul 14.30 WITA pendaftaran peserta masih dibuka oleh panitia.

“Tutup segera pendaftarannya, kami minta segera ditutup karena sudah melewati batas waktu,” kata sejumlah orang.

Mereka melempar bangku yang ada di depan meja registrasi yang berada di Lantai 2 Hotel Claro.

Lalu aparat kepolisian yang bersiaga berhasil mendesak kelompok massa tersebut untuk turun ke lantai dasar Hotel Claro tempat Kongres PAN berlangsung.

Sebelumnya, Antara juga melaporkan, bakal calon Ketua Umum DPP PAN 2020-2025 Mulfachri Harahap mengatakan registrasi peserta di luar arena Kongres Ke-V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah ilegal karena melanggar ketentuan penyelenggaraan Kongres.

“Saya tegaskan jika ada acara lain selain di arena Kongres yang sudah ditentukan yaitu di Hotel Claro, ya ilegal. Kalau ada registrasi di luar arena Kongres PAN, itu ilegal,” kata Mulfachri, Senin.

Dia mengatakan, pada awalnya dirinya keberatan tempat penyelenggaraan Kongres PAN berlangsung di Kendari namun karena sudah diputuskan maka harus diikuti bersama.

Karena itu menurut dia, semua pihak harus mengikuti keputusan yang telah diputuskan termasuk dalam hal registrasi peserta yang harus dilakukan di lokasi kongres.

Selain itu dia berharap Kongres Ke-V PAN berjalan lancar dan para jurnalis menyukseskan terselenggaranya momentum lima tahunan tersebut.

“Jadi saya minta teman-teman wartawan bantu buatkan berita yang baik-baik. Kalau ada hal-hal yang jelek, ya biar kita simpan dan kita konsumsi sendiri di sini, jadi mohon beritakan yang baik-baik,” katanya.

Dia mengatakan kalau ada riak-riak kecil dalam Kongres PAN merupakan hal yang lumrah, dan kalau ada satu atau dua piring yang pecah dalam pesta yang besar ini masuk akal.(*/Tu)

JAKARTA – Sebanyak 270 daerah akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Yakni, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Terkait hal tersebut, Partai Golkar menargetkan kemenangan 60 persen dalam Pilkada 2020.

“Kami targetkan 60 persen kemenangan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 7 Februari 2020 malam.

Saat ini, kata dia, masih tahap survei terhadap nama-nama calon yang sudah diinventarisir. “Kemudian disurvei lalu nanti akan dibahas, apakah ada yang bisa mencalonkan sendiri atau harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi semua kemungkinan itu dilihat,” katanya.

Mengenai Pilkada Solo, dia mengatakan, saat ini Partai Golkar masih dalam tahap komunikasi dengan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

“Itu sendiri juga menjajaki Pak Gibran jadi kalau kita bicara untuk itu komunikasi sudah dilakukan,” imbuhnya.

Sedangkan agenda pleno DPP Partai Golkar hari ini membahas program kerja dan Pilkada. Airlangga mengatakan, banyak program kerja yang dibahas dalam rapat pleno untuk lima tahun kedepan, salah satunya dalam rangka menghadapi Pilkada.

“Rapat Pleno mengenai program kerja selama lima tahun ke depan dan yang kedua terkait dengan aturan internal petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan berorganisasi mulai dari DPP sampai DPD yang ke tiga terkait dengan perkiraan Pilkada,” kata Airlangga.

Dia menambahkan, saat ini sedang melalui tahapan-tahapan yang ada dalam menghadapi Pilkada. “Beserta jadwal-jadwal dari Pilkada itu sendiri itu akan dibahas secara total nanti tentu teknisnya diberikan waktu untuk masing-masing kegiatan wakil ketua umum untuk melengkapi data-data,”tandasnya.(*/Ag)

MAGELANG – Lettu Dony Pedro, seorang anggota TNI aktif menjadi Presiden King of The King. Atas kenyataan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa, mengaku kecolongan.

“Jadi kami juga baru tahu, kami merasa juga kecolongan, tapi itu tanggung jawab saya. Jadi kita harus perbaiki. Proses hukum kita lihat kesalahan demi kesalahan, yang jelas arahnya dari investigasi beberapa hari ini arahnya ke penipuan,” kata Andika kepada wartawan di Kompleks Akmil Magelang(7/2/2020).

Andika menegaskan, akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Nantinya proses hukumnya di pengadilan militer. Pengawalan dalam proses hukum tersebut akan dilakukan sehingga diharapkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi para korbannya.

“Dan itu kami kawal benar. Kami kawal benar sehingga proses hukum ini dalam hal penegakan KUHP Militer itu benar-benar memberikan rasa keadilan kepada korban-korban penipuan,” tutur Andika.

Menyangkut para pengikutnya, kata Andika, sejauh ini masih ditelusuri mengingat melibatkan teman-teman tersangka dari kalangan sipil. Untuk itu, pihaknya akan terus menelusurinya.

Saat disinggung sang ‘presiden’ tersebut berasal dari satuan mana, Andika menyebut bahwa yang bersangkutan bertugas di Pusat Persenjataan Infranteri di Bandung. Ditegaskan bahwa sudah dilakukan penahanan terhadap Dony sejak 31 Januari lalu di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi di Bandung.

“Tugas (Dony) di Pusat Persenjataan Infantri di Bandung dan sekarang sudah ditahan sejak tanggal 31 Januari di Polisi Militer di Kodam III yaitu di Bandung. Jadi sudah kita tahan sambil melakukan proses hukum, tidak akan kita lepas,” tegasnya.

Andika menegaskan pihaknya akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi. Dia juga berharap adanya info-info dari masyarakat terkait dengan para personelnya.

“Ya, ini satu evaluasi seperti saya bilang tadi, kami kecolongan dan kami pasti akan terus memperbaiki. Justru info-info dari masyarakat ini, kita butuhkan sehingga kita bisa tahu lebih dini jangan sampai terlanjur bablas seperti Letnan Satu D (Dony Pedro),”tandasnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat melaksanakan regenerasi kepemimpinan menuntaskan periode kepengurusan 2015-2020.

Haru Suandharu dilantik menjadi Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat menggantikan Ahmad Syaikhu yang ditugaskan partai menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) Banten Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar).

Pelantikan dilaksanakan di Kantor DPW PKS Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Bandung pada tanggal 4/2/2020.

Ketua DPP PKS Bidang Wilda Banjabar Ahmad Syaikhu seusai pelantikan menyatakan bahwa DPW PKS Jabar ini menjadi motor dan pionir di dalam pemenangan pemilu di Banjabar khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Perolehan suara Jawa Barat ini sungguh sangat menentukan dan kita melihat kader-kadernya juga memiliki semangat yang kuat sehingga betul-betul ini memotivasi, mendorong wilayah-wilayah lain”,ujar dia dalam rilis resmi DPW PKS, Sabtu 8 Februari 2020.

Lebih lanjut anggota DPRRI dari Fraksi PKS ini menambahkan pesan kepada struktur dan kader PKS agar kompak untuk memenangkan 8 pilkada yang akan digelar pada tahun 2020 ini, yaitu Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu di tempat yang sama Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat yang baru dilantik Haru Suandharu menyatakan bahwa pergantian ketua umum ini mekanisme biasa di organisasi. Setelah pemilu ada konsolidasi mulai dari DPRa, DPC dan DPD.Saya akan melaksanakan sisa masa jabatan yang ada sampai Musyawarah Wilayah (Muswil) tahun 2020. Mudah-mudahan hasil Rakornas yang terbaru itu bisa dilaksanakan”, ujar dia.

Lebih lanjut Haru menambahkan fokus kerja selama setahun ke depan diantaranya penerbitan KTA dan upaya penjaringan hingga 600 ribu kader baru, pemenangan pilkada 2020, advokasi perjuangan implementasi janji kampanye termasuk di pusat, di provinsi, di kota/kabupaten yang memang memungkinkan itu agar diperjuangkan oleh seluruh anggota dewan setingkatannya.

Termasuk juga persiapan untuk laporan pertanggung jawaban pengurus pada saat Muswil nanti. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jawa Barat.

Agenda resmi setelah dilantik sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu akan memberikan sambutan pada acara Pembukaan Training Orientasi PKS pada Ahad 9 Februari 2020 pagi di Hotel Prama Grand Preanger Bandung, yang akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Presiden PKS M. Sohibul Iman dan Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid.(*/Hend)

JAKARTA – Waketum DPP PAN Asman Abnur dan Wakil Ketua Wanhor PAN Dradjad Wibowo akan mendaftarkan sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PAN periode 2020-2025 di Kantor DPP PAN di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta, pada besok Sabtu (8/2/2020).
Hanya saja, kedua orang ini akan mendaftar di waktu yang berbeda. Hal ini diungkapkan langsung oleh Tim Sukses (Timses) Asman, Noviantika Nasution dan Dradjad Wibowo sendiri.

“Besok jam 10 di Daksa, kita pendaftaran pertama,” kata Timses Asman Abnur, Noviantika Nasution di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Menurut Noviantika, dalam pendaftaran besok, Asman akan didampingi oleh dirinya, Waketum DPP PAN Bima Arya, Indra Gobel dan juga beberapa orang lainnya dari tim kecil Asman Abnur.

“Nanti ada saya, Bima Arya, ada Indra Gobel dan beberapa tim kecil aja enggak banyak-banyak,” jelas Ketua DPP PAN itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Wanhor PAN Dradjad Wibowo akan mendaftarkan diri besok pada pukul 01.00 siang. “Insya Allah besok sehabis zuhur, sekitar jam 1 siang,” kata Dradjad.

Adapun persyaratan yang dibawa, Dradjad menjelaskan, dirinya akan membawa daftar riwayat hidup, foto copy KTP dan juga KTA (kartu tanda anggota) PAN. Serta, visi misi-nya. “Riwayat hidup, KTP, KTA. Tambah visi misi,” urai Dradjad.

Dradjad mengaku, dirinya akan didampingi pendiri dan kader-kader PAN saat mendaftarkan diri nanti. “Pendiri dan kader-kader PAN,” tutupnya.

Terkait persyaratan pencalonan Ketum PAN periode 2020-2025, Noviantika menerangkan bahwa persyaratan yang ditetapkan cukup sederhana.

Di antaranya, surat kesediaan menjadi calon Ketum PAN, foto copy KTA, pernah mengikuti jenjang pengkaderan PAN/LKAU (Latihan Kepemimpinan Amanat Utama), daftar riwayat hidup (curriculum vitae/CV) dan surat keterangan sehat dari dokter. “Itu aja kayak syarat pilkada,” pungkasnya.(*/Ag)

BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, berharap ada kader dari partai besutan Prabowo Subianto menduduki kursi Bupati Bogor.

Melihat tren yang ada, terutama di Kabupaten Bogor, suara Partai Gerindra terus menjulang. Hingga kemudian, partai berlambang garuda itu dipaksa untuk mempertahankan suara.

Saat ditemui pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra di kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Bogor, Fadli mengatakan bahwa Gerindra saat ini lebih dipercaya oleh masyarakat.

“Dari tahun-tahum sebelumnya di Kabupaten Bogor ini (Gerindra) terus alami peningkatan. Sampai sekarang legislatifnya 14 kursi dan menjadi pimpinan daerah sebagai wakil bupati. Kita doakan saudara Iwan bisa menjadi orang nomor satu nantin(bupati),” tutur Fadli, Kamis (6/2/2020).

Selain itu, partai ingin semua kader bisa berlaku militan. Hal itu untuk mempertahankan suara yang ada. Tentunya diiringi dengan memberikan pelayanan terbaik kepda masyarakat.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu, Gerindra berhasil memperoleh 14 kursi dengan jumlah suara mencapai 570.658 suara. Atas dasar itu, tak ada alasan lagi, Gerindra didalam kepemimpinan saat ini tak mendukung program yang ada.

“Ke depan kita ingin menjadi partai nomor satu, target eksekutif juga jadi orang nomor satu. Juga untuk kenaikkan kursinya di legislatif. Karena mencapai itu tidak lebih sulit dibanding menjaga,” kata dia.

Menurut Fadli, komunikasi legislatif dan eksekutif harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin di Kabupaten Bogor. “Dan juga didukung oleh fraksi. Saya lihat ada peluang yang besar dan sangat tinggi di Kabupaten Bogor ini,” tukasnya.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor yang juga Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, semua kader harus satu frekuensi dengan semua struktur partai. Gerindra kedepan, harus lebih besar.

“Jangan terlena dengan 14 kursi, harus bertambah di pemilihan kedepan. Militansi kita bentuk dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Sampai sekarang dari 2008 kita masih dipercaya. Makanya amanat itu harus kita perjuangkan,” tambah Iwan.

Sementara, di luar itu semua, perayaan HUT Gerindra kemarin juga dihadiri oleh seluruh sayap partai. Seperti Satria, Tidar, PPRI, dan PIRA. Di sela perayaan juga dilakukan simbolis penyerahan bantuan kepada korban bencana di Kecamatan Sukajaya.“Kami bawa bantuan atas nama DPC Gerindra,” tandasnya.(*/Iw)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan bahwa fraksinya berubah sikap terkait masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Awalnya, Fraksi Partai Gerindra setuju dibentuknya panitia khusus (Pansus) Jiwasraya.

“Awalnya kan Pansus. Mungkin ada permintaan karena kita kan bagian dari koalisi gitu, ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kita berubah,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Saat ditanya siapa yang meminta Fraksi Partai Gerindra berubah sikap terkait masalah Jiwasraya itu, dia enggan mengungkapkannya. “Ya enggak tahu permintaan dari siapa,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Namun, dia tidak membantah saat ditanya apakah Presiden Jokowi yang memintanya. “Enggak tahu juga saya, kayaknya begitu (Presiden Jokowi-red),” kata Legislator asal Dapil Jawa Barat V ini.

Sekadar diketahui, Fraksi PKS dan Demokrat DPR telah menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya ke Pimpinan DPR, kemarin. Total anggota DPR yang menandatangani usulan pembentukan Pansus Jiwasraya itu sebanyak 104 orang, 50 orang anggota DPR dari Fraksi PKS dan 54 orang dari Fraksi Partai Demokrat.

Di samping itu, Komisi III, VI, dan XI DPR telah membentuk Panja terkait Jiwasraya. Komisi III fokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Sedangkan Panja Jiwasraya di Komisi VI DPR mengupayakan penyelamatan dan memulihkan kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Sementara Panja Jiwasraya di Komisi XI DPR untuk menjamin kembalinya dana nasabah perusahaan pelat merah tersebut.(*/Adyt)

JAKARTA – Secara terang-terangan Partai Gerindra meminta dukungan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta sebagai partai penguasa di parlemen Kebon Sirih untuk mendukung Cawagub, Ahmad Riza Patria. Sinyal positif pun diberikan oleh F-PDIP.

Berbeda ketika kunjungan ke fraksi lain, kali ini Cawagub Riza Patria beserta rombongan dari Gerindra disambut spesial oleh F-PDIP dengan jamuan makan siang. Komunikasi pun berjalan cair dengan saling lempar pujian.

Mengawali pembicaraan, Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta, terang-terangan meminta dukungan F-PDIP sebagai penguasa dengan 25 kursi di DPRD DKI. Bahkan, sengaja silaturahmi ke F-PDIP dilakukan terahir agar menjadi penentu kemenangan.

“Saya kira dari suara tadi PDIP sudah dukung kami. PDIP sama Gerindra itu kan bersaudara. Bersaudara itu kan ada nyimpang dikit balik lagi. Kan seklarang sudah balik lagi. Jadi PDIP dukung Riza,” seloroh Taufik, Rabu (5/2/2020).

Taufik optimis Riza akan mendapat dukungan penuh dari F-PDIP karena Gerindra dan PDIP memiliki ikatan yang kuat meski sering berkompetisi namun pada akhirnya akan berkoalisi.

“PDI dengan Gerindra itu kan seperti ada persenyawaan lama gitu ya. Kuncinya PDI Perjuangan ini. Karena itu saya meyakini bahwa calon yang kami usulkan itu akan direspon positif oleh PDIP, Insya Allah pak Riza akan menjadi wakil gubernur,” kata Taufik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, pun ikut berseloroh bahwa dari beberapa pertanyaan anggota Fraksi PDIP yang diajukan ke Riza sudah bisa menjadi sinyal untuk memberikan dukungan. Pasalnya, banyak yang menyampaikan harapan terhadap Riza jika terpilih sebagai Wagub DKI.

“Soal dukungan nanti. Ini ada maksudnya. Tetapi niat baik kita nanti pada titiknya akan ketemu. Nggak mungkin saya sampaikan sekarang. Kalau saya sampaikan sekarang selesai pemilihan Wagubnya,” ucap Gembong disambut gelak tawa.

Senada dengan Taufik, Gembong pun membenarkan bahwa antara PDIP dan Gerindra memiliki sejarah yang panjang. Sehingga dia berharap kehadiran Riza Patria bisa menjadi umpan untuk berkolaborasi di Jakarta.

“Pak Riza ini umpan. Umpan apa? Sinergisitas PDIP dan Gerindra. Antara PDIP dan Gerindra kita menyatu dalam rangka memperbaiki kondisi Jakarta memberikan pelayanan terbaik bagi Jakarta,” ucap Gembong.

Sementara Riza Patria mengapresiasi sambutan F-PDIP, dirinya siap mengisi kekosongan Gubernur Anies Baswedan sebagai mana permintaan PDIP untu mempercepat pembangunan di Jakarta.

“Mudah-mudahan PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia dan Jakarta juga Gerindra sebagai pemenang kedua bersinergi positif. Mudah-mudahan bisa membantu mempercepat pembangunan khususnya di DKI Jakarta,”harapnya. (*/Joh)

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat mengajak fraksi lain untuk ikut terlibat dalam panitia khusus (Pansus) Hak Angket PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebab, kasus Jiwasraya dinilai masalah besar.

“Jadi prosesnya, dalam konteks proses pembentukan Pansus, tentu kami mengetuk fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama Demokrat dan PKS juga publik media supaya ada awareness edukasi ini loh ada suatu masalah besar di negeri ini,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). (Baca juga: Langkah PKS-Demokrat Serahkan Usulan Pansus Jiwasraya Tak Dipersoalkan)

Dia mengatakan, pihaknya menghormati aspek penegakan hukum kasus Jiwasraya tersebut. Namun, masyarakat dinilai perlu mengetahui detail masalah tersebut.

Ecky pun memastikan bahwa rapat Pansus hak angket Jiwasraya nantinya digelar terbuka. Sementara rapat panitia kerja (Panja) beberapa komisi DPR, kata dia, digelar tertutup.

“Bisa dibayangkan dalam konteks Komisi III, ada aspek penegakkan hukum, dalam konteks Komisi VI ada terkait koorporasi BUMN-nya, dalam konteks Komisi XI ada terkait keuangannya, ini kan harusnya ketiganya menyatu untuk memperbaiki, enggak mungkin dari Komisi III ujug-ujug harus BKO dan muter-muter.”

“Akan lebih baik mengetuk hati teman-teman fraksi yang lain dan juga publik untuk sama-sama membentuk Pansus. Karena ini untuk mengungkap kasus Jiwasraya secara terang benderang,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman meyakini bahwa jumlah anggota DPR yang terlibat dalam Pansus Jiwasraya itu akan bertambah. “Saya yakin banyak anggota fraksi yang akan bergabung,” ujar Benny.
Sekadar diketahui, Fraksi PKS dan Demokrat DPR telah menyerahkan usulan pembentukan Pansus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke pimpinan DPR. Sedangkan total anggota DPR yang menandatangani usulan pembentukan Pansus Jiwasraya itu sebanyak 104 orang, 50 orang anggota DPR dari Fraksi PKS dan 54 orang dari Fraksi Partai Demokrat.(*/Adyt)

INDRAMAYU – Tokoh muda Indramayu Daniel Mutaqien Syafiuddin dan Hilal Hilmawan mendaftar bakal calon bupati ke Partai Golkar.Pendaftaran kedua calon tersebut memperpanas persaingan Pilkada 2020 di Indramayu.

Pendaftaran Daniel dilakukan beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran pada Sabtu, 1 Februari 2020 tengah malam.

“Saya lagi di Semarang ada kegiatan lain. Saya dikabarkan teman-teman relawan sahabat Daniel atau apa namanya mengambil formulir untuk saya,” katanya, Minggu, (2/2/2020).

Dia menambahkan, ke depan dirinya akan melihat keseriusan para relawan dan elektabilitas dirinya dalam Pilkada 2020.

“Sebelum melangkah pada rekom (dari DPP) saya juga akan melihat kalkulasi secara matang untuk langkah selanjutnya,” ucap dia.Kalau pun nanti ia direkomendasikan oleh pengurus di pusat maka Daniel mengaku siap untuk maju.

Terkait visi misi, Daniel mengatakan masih panjang untuk membicarakan hal tersebut. Namun secara umum dia akan melanjutkan hal yang harus ditingkatkan dan dipertahankan.

“Kita akan melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang belum baik,” ucap Daniel yang saat ini duduk sebagai wakil di DPR RI.

Selain Daniel, Hilal Hilmawan juga sudah mendaftar ke Partai Golkar. Hilal yang kini duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Barat itu jadi bakal calon pertama yang menyerahkan formulir pendaftaran ke Golkar pada Minggu pagi.

“Saya secara pribadi Insha Allah akan mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Untuk tahap selanjutnya saya akan penuhi terlebih dahulu administrasi,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu Syaefudin mengatakan, hingga batas akhir pendaftaran tercatat 17 bakal calon sudah mengambil formulir termasuk dirinya.

Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti mantan ASN, pengusaha, pengacara, pemuka agama dan profesi lain. Mereka yang sudah mendaftar ke Golkar antara lain Imammuddin, Hilal, Badrun, Inu Danubaya, Syatori, Daniel Mutaqien, Nurdin Zaenudin, Dedy Rohendi, Amy Anggraeni, Kuswanto, Cecep, Abdul Tolib, Yoga Rahadiansyah, Yon Haryono, Yudi Rustomo. Syaefudin mengatakan, Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat sudah mendaftar beberapa hari kemarin.

“Langkah selanjutnya pada tanggal sepuluh nanti calon yang sudah mengembalikan formulir akan kita panggil. Kalau tidak mengembalikan artinya tidak ada keseriusan,” kata dia.

Dari 17 calon 5 di antaranya merupakan kader internal partai yakni Daniel, Hilal, Taufik, dan Yoga, dan Syaefudin. Adapun survei para bakal calon akan dilakukan setelah pemanggilan para calon.

Syaefudin mengatakan, bakal calon yang terpilih pastinya harus memiliki kapabilitas memimpin daerah. “Pastinya leadership,” katanya. Sementara itu, saat ini Partai Golkar menguasai 22 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Dengan perolehan kursi sebanyak itu Golkar bisa mengajukan sendiri pasangan calonnya dalam pilkada nanti. Sesuai aturan dari KPU, minimal kursi untuk maju dalam pilkada adalah 10.(*/As)