Politik dan Keamanan

SERANG – Badan Pengawasan Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Mengacu pada indeks tersebut, Pilkada di Kabupaten Serang menjadi daerah paling rawan di Pulau Jawa.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, Kabupaten Serang menduduki peringkat tertinggi pelaksanaan Pilkada di Pulau Jawa dengan skor 66,04.

“Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada,” kata Didih kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Didih menerangkan, empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan; otoritas penyelenggara pemilu; otoritas penyelenggara negara; dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Kemudian dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Selanjutnya, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. “Dan dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik,” ujar Didih.

Dia menambahkan, secara operasional Bawaslu akan mengintensifkan koordinasi dengan KPU dan stakeholder lainnya, meningkatkan edukasi masyarakat dan meningkatkan keterbukaan informasi.

“IKP ini erat kaitannya dengan kejadian atau perkara pada Pemilu 2019 dan Pilkada sebelumnya. Tentu, antisipasi yang kami lakukan adalah mengoptimalkan pencegahan dan mengantisipasi pelanggaran di pilkada 2020,” katanya.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan jajaran Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah agar penguatan koordinasi mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Berdasarkan data Bawaslu RI, IKP 2020 Pulau Jawa peringkat pertama Pilkada Kabupaten Serang dengan skor 66,04, kedua Kabupaten Kendal 65,33, ketiga Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur dengan skor sama 63,77, keempat Tasikmalaya dengan skor 62,42 dan kelima Pandeglang 60,80.(*/Dul)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Gerindra belum mengambil keputusan terkait pencalonan calon presiden. Namun mayoritas kader menginginkan agar Prabowo Subianto maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kehendak kader Gerindra yang saya ikuti dan dengar selama melakukan kunjungan ke daerah-daerah, masih berharap dan menginginkan agar Prabowo bersedia kami majukan kembali menjadi calon presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Namun, menurut dia, semua bergantung kepada Prabowo dan belum berkonsultasi mengenai perkembangan terakhir dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Dia mengatakan, Gerindra belum mengambil keputusan politik untuk Pemilu 2024 khususnya pencalonan presiden karena masih mempersiapkan Kongres di 2020.

“Tentang keputusan politik bagi Gerindra untuk 2024, sampai sekarang belum mengambil keputusan politik tentang itu. Karena sebagai partai, kami belum berkongres, kami sedang mempersiapkan kongres pertama di tahun 2020,” ujarnya.

Muzani enggan menanggapi spekulasi duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024 karena keputusan politik belum diambil partainya. Namun Gerindra dengan PDI Perjuangan punya hubungan yang baik.

Dia meyakini Prabowo sedang mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi Pemilu 2024 dan membuka peluang dengan siapapun dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

“Pokoknya dengan siapapun, karena kami belum mengambil keputusan politik tentang itu jadi saya agak susah memberikan komentar lebih lanjut soal itu,” katanya.

Menurut dia, keputusan politik Gerindra pada waktunya akan diambil dan posisi para kader partai sangat menginginkan Prabowo maju dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki tingkat pengenalan tertinggi dibandingkan menteri-menteri lain yang ada dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Survei menunjukkan bahwa 10 menteri dengan tingkat pengenalan tertinggi adalah Prabowo Subianto dengan 94,8 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/2).

Dia mengatakan, di posisi kedua adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tingkat pengenalan 71,8 persen. Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD (61,8 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (50,2 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (46,6 persen), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan (46,4 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim (45,3 persen).(*/Adyt)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih memperkirakan hujan deras dengan intensitas tinggi masih akan menghantui Jakarta hingga awal maret mendatang. Hujan yang terjadi diprediksi tidak separah yang terjadi pada awal tahun 2020.

“Masih ada potensi peringatan curah hujan beberapa hari ke depan, paling tidak sampai awal Maret,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R Prabowo, di Kantor BMKG, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Selain itu, intensitas hujan akan mengalami peningkatan pada Rabu, 26 Februari 2020 nanti. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang akan turun di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi disertai petir akan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Menurut Mulyono, konvensi intensitas hujan siang hingga sore terpantau rendah dan berawan. Namun, malam hari ini hingga besok berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita juga menyampaikan cuaca ekstrim yang dipengaruhi gejala alam yang terjadi dini hari sudah disampaikan sebelumnya ke Pemprov DKI.

“Sudah menyampaikan hasil ini dalam pertemuan khusus, sudah ada. Jadi betul sudah disampaikan dalam kondisi ekstrim yang semakin meningkat dan intensitasnya semakin tinggi,” ucap Dwikorita Karnawati.

Pada malam nanti, potensi hujan dengan intensitas rendah masih terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta.(*/Tya)

JAKARTA – Partai Golkar memantau pergerakan suara eks pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu yang dinilai cukup potensial untuk Pemilu 2024 mendatang.

Khususnya, setelah Prabowo merapat ke pemerintah dan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Joko Widodo dan Maruf Amin.

“Hasil survei proyeksi politik di 2024, kita di Golkar lima tahun kemarin gonjang-ganjing kemarin luar biasa. Alhamdulilah sekitar dua bulan lalu Golkar sudah menyelesaikan pesta demokrasi kita dan menghasilkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Angka yang tadi (dalam survei 10,7%) itu sudah luar biasa. Kondisi politik di Indonesia ini tidak statis dan dinamis,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurrahman di rilis survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang bertajuk Proyeksi Politik 2024 di Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020) sore.

Menurut Maman, sampai hari ini Golkar belum memutuskan apa-apa untuk pencalonan presiden ataupun wakil presiden. Karena pihaknya masih fokus pada konsolidasi internal, sukses pilkada dan sukses pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Dalam survei, satu minggu aja semua bisa berubah. Masih ada empat tahun ke depan. Ini masih terlalu dini sekali untuk kita bicarakan 2024,” ujarnya.

Soal Anies Baswedan yang elektabilitasnya menurun, menurut Anggota Komisi VII DPR ini, dalam politik tidak boleh juga hasil surveinya lebih tinggi di depan. Jika terlalu tinggi di depan bahaya bisa diserang beramai-ramai dan turun drastis.

Lagipula, kata dia, pemimpin ini juga masalah suratan takdir dna dia pun mengambil contoh Jokowi sebelum menjadi presiden yang tidak diketahui banyak orang

“Dulu satu dua tahun pertama belum ada yang tahu Joko Widodo. Orang tahu dia Wali Kota Solo kemudian maju DKI dan pilpres. Sekarang publik tahunya Anies itu gubernur bercita rasa presiden,” urai Maman. (Baca juga: Akademisi: Survei Capres 2024 Bikin Orang Omong Politik Terus)

Selain itu, Maman menambahkan, pihaknya tengakh meneropong dan memotret hal yang menarik untuk 2024 mendatang. Bagaimana Pemilu 2019 kemarin ada pergeseran dua kutub pendukung pasangan capres-cawapres yang cukup terpolarisasi. Pihaknya tengah memantau akan kemana suara bekas pendukung Prabowo khususnya, setelah Prabowo masuk pemerintah.

“Market di bawah ini akan ke mana pasca pak Praboso merapat pemerintah akan kemana. Itu yang dilakukan pemetaan Golkar pasca Pilpres 2019,” tandasnya.(*/Adyt)

DEPOK – KPU Kota Depok Jawa Barat memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat tidak diikuti oleh calon independen. Kepastian itu dinyatakan itu setelah batas akhir pendaftaran calon independen tersebut resmi ditutup.

“Sejak dibuka pada 19 hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, tidak ada bakal pasangan calon independen yang mendaftar,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna di Depok, Senin (24/2/2020).

Nana mengatakan syarat calon independen untuk maju Pilkada Depok harus menyerahkan syarat dukungan minimal 85.107 dukungan masyarakat dengan bukti foto kopi KTP-el yang bertandatangan.

Dikatakannya KPU Kota Depok melakukan apel penutupan dan penutupan pintu gerbang secara simbolis bersama komisioner KPU Kota Depok, juga dihadiri dan disaksikan oleh anggota KPU Provinsi Jawa Barat Titik Nurhayati dan pimpinan Bawaslu Kota Depok.

Nana menyatakan dengan demikian penerimaan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon independen dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2020 resmi ditutup.

“Dengan demikian kita tutup penerimaan calon perseorangan ini dan kami pastikan di Pilkada Depok tanpa diikuti oleh calon perseorangan,” ujarnya.

Dengan tidak adanya bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari jalur independen ini, maka Pilkada Depok 2020 tinggal menunggu pasangan calon yang diusung partai politik.

“Tahapan pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik ini mulai dibuka pada 16 sampai 18 Juni nanti,” ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Ilham Permana mengatakan AMPG sebagai sayap Partai Golkar akan terus mengawal seluruh program partai dan memantapkan ideologi kekaryaan partai berlambang pohon beringin tersebut dalam kerja-kerja politiknya.

“Sebagai kawah candradimuka Partai Golkar, AMPG akan terus melahirkan kader-kader muda partai yang berintegritas dan militan,” tutur Ilham di sela pelantikan Pimpinan Pusat AMPG periode 2020-2024 di Puncak, Bogor (21/2/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 itu juga optimistis AMPG bisa menjadi magnet bagi kelompok milenial di luar Partai Golkar untuk tertarik masuk ke dunia politik, mengabdi untuk bangsa, saling berkolaborasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbagi bagi republik ini.

Dia melanjutkan, AMPG selama ini merupakan laboratorium kader muda Partai Golkar untuk digembleng mematangkan leadership dan gagasan besar untuk bangsa. “Sebagai sayap partai yang diisi kelompok milenial, AMPG memiliki peran strategis ke depannya untuk menjadi daya tarik bagi anak muda Indonesia yang ingin berbuat lebih bagi bangsanya dengan masuk ke dalam sistem politik,” kata Ilham.

Sebab kata dia, ke depan kelompok milenial menjadi penentu bagi kemajuan bangsa. Pemerintahan Presiden Jokowi bahkan sudah memberikan panggung yang besar untuk anak-anak muda visioner dan inovati yang memiliki karya yang luar biasa untuk membantu pembangunan nasional.

“Di sekeliling Presiden Jokowi sehari-hari disupport 7 Staf Khusus milenial. Selain itu, ada Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Wishnutama, dan sejumlah Wakil Mentri milenial seperti Wamen Perdagangan yang juga kader Partai Golkar, Jerry Sambuaga. Bahkan di struktur kepengurusan DPP Partai Golkar, Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto saja mempercayakan banyak anak muda di posisi strategis DPP,” kata Ilham.

Maka itu setelah dilantik, Ilham mengakui langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal untuk memantapkan strategi dan program untuk mengembalikan marwah Partai Golkar yang hingga saat ini menjadi partai besar yang dipercaya rakyat Indonesia.

“Langkah awal kami tentu merapatkan barisan, satukan frekuensi perjuangan dan saling berkolaborasi untuk membesarkan partai Golkar,” jelasnya.

Dia menuturkan karena anak muda itu identik dengan idealisme, kolaborasi, kreatifitas dan militansi. “Maka kami akan menyatukan segala potensi kekuatan yang dimiliki AMPG untuk menjadi satu tarikan nafas perjuangan yang solid untuk menatap Pilkada 2020, mensukseskan pembangunan nasional, mengawal program pro kerakyatan seperti RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kartu Pra Kerja, dan pembangunan infrastruktur serta membangun SDM unggul seperti yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi,” tandasnya.

Hal yang dikatakan Ilham itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan, soliditas AMPG tidak diragukan lagi. AMPG diharapkan bisa berkontribusi besar untuk memenangkan golkar di tahun 2024.

“AMPG sudah terbukti dan teruji. Kita selalu memberikan penghargaan terhadap AMPG atas kerja nyatanya memenangkan dan membesarkan Partai Golkar,” kata Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Perekonomian di sela pelantikan Pimpinan Pusat AMPG.

Airlangga juga menyinggung soal rencana pemerintah bersama DPR yang sudah menyiapkan draft Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam skema Omnibus Law. “Undang-undang (UU) ini memperbaiki 79 UU lebih dari 1200 pasal dari berbagai sektor. Presiden Jokowi telah menjalankan perubahan struktural di bidang ekonomi saat ekonomi dalam kondisi stabil 5%, di saat itu juga, di DPR Parpol pendukung 70%,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan, Indonesia kini berada di urutan ke-15 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G-20) Di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara ranking 7 terbesar di dunia. “Perekonomian kita saat ini dihadapkan oleh perang dagang antara Tiongkok dan AS serta ketegangan di Timur Tengah juga isu Corona. Sektor pariwisata akan sangat berpengaruh perubahannya. Karena itu, penanaman modal menjadi kunci investasi,” tutur Airlangga.

Maka itu, Airlangga berharap AMPG sebagai ujung tombak Partai Golkar dalam mensosialisasikan keberhasilan kinerja pemerintah dan mengawal program-program pro kerakyatan.

“Ke depan, program AMPG sesuaikan terhadap tantangan. Pemerintah akan meluncurkan kartu pra kerja untk 2 juta masyarakat senilai Rp10 Triliun. Yang difokuskan bagaimana masyarakat diberikan penempatan dan dikucurkan kredit usaha serta sejumlah pelatihan yang menunjang untuk meningkatkan skill,” tutur Airlangga.

Banyak program, sambung dia, dilaksanakan secara online melalui aplikasi. Hal itulah yang seharusnya bisa dijadikan aset bukan library dan itu tugas AMPG. “Dengan UU Cipta Lapangan Kerja, akan memberikan kesempatan lapangan kerja dari dua juta orang menjadi tujuh juta masyarakat Indonesia. Kuncinya adalah di penanaman modal,” kata Airlangga.(*/He)

JAKARTA – Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kepala daerah yang paling populer untuk menjadi capres 2024 versi survei Indo Barometer.

Anies menempati peringkat pertama dengan skor 91,7%.
“Anies Baswedan 91,7%. Anies sangat dikenal, Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) 65,8% dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) cukup dikenal. Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) 49,9% dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) 47,8%, Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel) 10,7% kurang dikenal di bawah 50%,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari di Hotel Century Park Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Qodari menjelaskan, Anies diuntungkan karena jabatannya yang mendapat sorotan paling besar ketimbang kepala daerah lainnya. Apalagi, Jakarta merupakan ibu kota negara.Karena sering tampil di muncul di pemberitaan, istilah gubernur rasa presiden kemudian disematkan pendukungnya kepada Anies.

“Dari sinilah antara lain timbul istilah gubernur DKI Jakarta adalah gubernur rasa presiden,” kata Qodari.

Survei dilakukan pada 9 Januari 2020 sampai 15 Januari 2020. Sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden dari 34 provinsi. Margin of error survei sebesar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data wawancara dan tatap muka responden menggunakan kuesioner.(*/Tya)

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta berencana melakukan pemilihan Wagub DKI Jakarta secara tertutup dengan cara setiap anggota DPRD menuliskan nama calon wagub dalam secarik kertas. Pengamat politik pun menilai tata tertib pemilihan Wagub itu telah mengabaikan aspirasi publik.

Pengamat politik, Ubedilah Badrun mengatakan, pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD, baik tertutup maupun terbuka sangat rawan terjadi politik uang karena tidak melibatkan pihak ketiga yang mengawasi jalanya pemilihan. KPK, PPATK, Panwas pemilihan, atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) tidak dilibatkan mengawasi anggota DPRD sepanjang masa pemilihan wagub.

“Jika pengawasan pemilihan wagub tidak ada, ini berpotensi atau berpeluang besar terjadinya politik uang. Lalu, DPRD DKI dalam hal ini dalam membuat tata tertib pemilihan wagub telah mengabaikan aspirasi publik,” kata Ubedillah , Sabtu (22/2/2020).

Menurutnya, DPRD DKI dianggap telah mengabaikan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki adanya uji publik cawagub. Uji publik ini bermanfaat selain untuk mengetahui gagasan cawagub dan menguji integritas cawagub, juga sebagai upaya menangkap spirit substantif demokrasi karena cawagub sebelumnya dipilih langsung oleh warga Jakarta.

“DPRD DKI Jakarta juga telah mengabaikan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki adanya pengawasan dalam pemilihan calon wakil gubernur. Pengawasan ini penting dilakukan agar DPRD terhindar dari politik uang, yang akan merontokan kepercayaan publik pada anggota DPRD,” tuturnya.

Pria yang juga sebagai Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studues (CESPELS) pun mengingatkan, pada kedua cawagub DKI Jakarta harus melepaskan jabatan dari struktur partai dan kekuasaan lain yang melekat, termasuk jabatan anggota DPR RI yang dimiliki Ahmad Riza Patria. Itu penting dilakukan untuk menghindari semacam conflict of interest dalam pemilihan cawagub DKI Jakarta.

“Jadi begitu kedua calon resmi memasuki tahapan pemilihan di paripurna DPRD DKI Jakarta maka saat itu pula seluruh jabatan politis yang melekat pada kedua cawagub harus dilepaskan,” tandasnya.(*/Tub)

JAKARTA – Partai Golkar siap menerima masukan dari Dewan Pers dan asosiasi pers lainnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam RUU itu sejumlah pihak keberatan dengan dua pasal dalam perubahan Undang-undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Partai Golkar tidak melihat adanya semangat pembatasan pers di dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Partai Golkar justru melihat adanya penguatan,” ujar Politikus Partai Golkar, Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2020).

Menurut Ketua Komisi I DPR RI itu, pada rencana revisi pasal 18 ayat 1, UU Pers No 40 Tahun 1999, setiap orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers akan dikenakan sanksi, dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Tapi ia mempersilakan Dewan Pers untuk menyampaikan keberatannya terkait rencana pasal pers di dalam RUU sapu jagad tersebut.

“Partai Golkar juga berpandangan tidak perlu ada kekhawatiran pemerintah akan menurunkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat membatasi kebebasan pers,” tambahnya.

Sebab, lanjut Meutya, dalam Omnibus Law Cipta Kerja, sesungguhnya disebutkan pemerintah dapat mengeluarkan PP hanya dalam mengatur besaran denda dan bentuk sanksi administratif. Khususnya, yang ada di pasal 18 ayat 3 UU Pers, yang merujuk pasal 9, yaitu pers harus berbadan hukum di Indonesia.

“Bagi Partai Golkar semangat ini justru penguatan terhadap pers di dalam negeri,” tegas Meutya.

Selain itu, kata Meutya, poin pasal 18 ayat 3 UU Pers pada Omnibus Law Cipta Kerja justru mengalihkan pelanggaran oleh perusahaan pers dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Partai Golkar berpandangan, hal itu justru lebih melindungi perusahaan pers sekaligus bentuk keberpihakan terhadap pers.

Karena itu, Meutya meminta Dewan Pers serta asosiasi lembaga pers dapat lebih bijak dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi. Partai Golkar meyakini pers harus ditinggikan perannya sebagai pilar demokrasi. “Meski demikian, pers tidak boleh anti kritik dan perbaikan,” pintanya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan pihaknya menolak pasal-pasal pada Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi mengekang kebebasan pers, seperti pada orde baru silam. Maka secara tegas menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers.

“Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cipta Kerja yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi admintstratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12,” tegas Imam Wahyudi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menurut Imam, Pasal 9 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara untuk Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers yang Wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Padahal, kata Imam, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebobasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regutatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. “Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers,” ungkapnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendukung usul Ketua Kompolnas Mahfud MD agar Polsek dibebaskan dari menangani perkara. Usul Menko Polhukam itu dinilai sebuah pemikiran maju.

“Kami melihat, pemikiran Pak Mahfud sangat strategis. Tentu wacana ini perlu dibahas bersama antara Polri dan Kompolnas demi Polri yang semakin baik,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, di sejumlah neegara maju seperti Jepang dan Singapura, Polsek sudah tidak menangani perkara lagi. Tapi mengedepankan penyuluhan dan pembinaan harkamtibmas. Kebijakan itu terbukti dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Edi memberi contoh di Jepang ada kantor polisi bernama Koban atau Chuzazo. Koban ini lebih kecil dari Polsek yang ada di Indonesia. Peranan Koban lebih banyak pada fungsi pembinaan harkamtibmas dan pencegahaan. Begitu juga di Singapura terdapat kantor polisi kecil bernama Neighborhood Police Centre.

Dia menilai jika wacana ini diterapkan, Polri tentu saja harus merubah struktur dan HTCK yang ada di tingkat Polres dan Polsek. “Kita setuju dengan pemikiran staf ahli Kapolri Irjen Fadil Imran bahwa Polres dibuat bukan berdasarkan struktur Pemda, tapi berdasarkan beban kerja berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya selama ini,” bebernya.

Kemudian, pihaknya mengusulkan agar Polsek dibreakdown lagi menjadi beberapa subsektor, seperti kantor Koban yang ada di jepang. “Kami berpendapat, gagasan Menko Polhukam ini bagus, tapi membutuhkan waktu dan kajian serta perencanaan yang lebih matang, mengingat wacana ini memerlukan anggaran dan SDM yang memadai,” kata doktor ilmu hukum ini.

Edi melihat kunci keberhasilan pemolisian model ini adalah bagian dari transformasi organisasi, penyelesaian problem solving yang selama ini dihadapi Polri. Pakar hukum kepolisian dan pengajar pada pendidikan Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, polisi diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari Polsek, Polres, Polda, hingga Bareslrim Polri.

“Ukuran penanganan kasus biasanya dilihat dari tingkat kesulitan dalam menangani kasus. Jika perkaranya dinilai sulit, maka perkaranya ditangani Polda hingga Bareskrim Polri,” tandasnya.(*/Ag)