Politik dan Keamanan

JAKARTA – Dalam rapat paripurna, Anggota Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman melontarkan bertanya pada pimpinan DPR terkait usulan pembantukan Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus Jiwasraya yang sudah diajukan oleh fraksinya dan Fraksi PKS, namun belum direspons hingga sekarang.

“Kita belum mempersoalkan panja atau pansus penting yang mana? Yang kami soalkan pada saat ini adalah mengapa pimpinan yang sangat kami hormati, dan banggakan tidak membacakan usulan para pengusung (Pansus) sebagaimana yang diminta oleh UU MD3 dan peraturan perundang-undangan,” tutur Benny saat interupsi di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurut Benny, sejatinya para pimpinan DPR pastinya sudah memahami betul terkait mekanisme pengajuan pansus sebagaimana yang ada di dalam UU MD3.

Karena itu, Benny sangat berharap agar usulan tersebut bisa dibacakan di masa persidangan berikutnya. “Mohon berkenan pimpinan yang kami banggakan supaya itulah aturan yang sudah kita sepakati bersama, oleh sebab itu pimpinan kami mohon supaya dalam agenda rapat yang selanjutnya akan datang dibacakan usulan pengusul ini,” tutur Benny.

Lebih lanjut Benny pun memberikan pesan ke pimpinan DPR agar dapat mendengarkan masukan-masukan dari fraksi terkait polemik Jiwasraya tersebut.

“Pimpinan saya ingatkan, ini bapak ibu di depan ini adalah pimpinan dewan bukan kantor cabang kekuasaan eksekutif yang bapak pimpin yang bapak ibu pimpin. Itu saja yang kami ingatkan terima kasih,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat sudah mengusulkan agar membentuk pansus hak angket untuk mendalami polemik kasus Jiwasraya kepada pimpinan DPR.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Kerajaan Arab Saudi yang memutuskan menghentikan sementara pelaksanaan ibadah umrah dan kunjungan ke Masjid Nabawi, sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona (Covid-19).

“Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sangat menghargai,” kata Jokowi usai menghadiri acara Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Kepala Negara mengaku baru mendapatkan informasi soal ini kemarin. Ia yakin kebijakan itu diambil tidak hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua negara demi memproteksi masyarakat Arab Saudi dari penyebaran virus korona.

Usai Ibadah Umrah, Jokowi Potong Rambut Iriana dan 2 Putranya

“Saya baru mendapatkan informasi kemarin. Saya kira ini kan tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus korona. Kita sangat menghargai itu,” ujar Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi memutuskan menghentikan sementara pelaksanaan ibadah umrah dan kunjungan ke Masjid Nabawi, sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona (Covid-19).

Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, sebagaimana diberitakan VoA Indonesia, kebijakan itu hanya untuk warga dari negara-negara yang suspect korona. Namun ia akan memastikan informasi ini lebih jauh kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, termasuk soal apakah Indonesia akan terkena dampak kebijakan ini.

Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi meminta calon jamaah umrah di Indonesia tak panik dan tetap mengikuti aturan dari Arab Saudi.

“Minta tetap mengikuti aturan Arab Saudi yg sipatnya sementara untuk kebaikan kita semua,” kata Tauhid .(*/Adyt)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Duta Besar Indonesia di Timur Tengah untuk bersiaga dan terus memantau WNI pasca Arab Saudi menghentikan sementara pelaksanaan ibadah umrah, sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona (Covid-19).

“Saya sudah meminta duta besar kita di wilayah Timur Tengah untuk terus memantau karena kemungkinan ada warga negara kita yang menjadi terhenti perjalanannya pada saat mereka transit dan sebagainya,” kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

“Itu nanti penanganannya tentunya akan dikoordinasikan dengan maskapai maupun travel bironya masing-masing,” tambah dia.

Retno mengaku belum mendapat informasi sampai kapan penghentian sementara umrah ini akan berakhir. Namun menurut dia, pencabutan kebijakan itu tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami Arab Saudi.

“Belum ada. Karena tentunya semuanya ini akan sangat tergantung kepada perkembangan. perkembangan Covid-19 seperti apa,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi sementara yang didapatnya, jamaah asal Indonesia yang sudah menjalani umrah sebelum diterbitkannya kebijakan tersebut, masih diperbolehkan melanjutkan ibadahnya.

“Sejauh ini saya tidak mendengar informasi bahwa yang ada di sana kemudian diminta keluar, saya belum mendapat informasi,” tutur Retno.

“Jadi, semua perwakilan kita yang ada di Saudi dan wilayah Timur Tengah sekarang semuanya dalam posisi standby terutama yang ada di Jeddah, Riyadh, tentunya pantau karena kebijakan datang dari capital karena Jeddah langsung berkaitan dengan WNI yang masih berada di sana,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan agar jangan sampai ada tindak kekerasan aparat terhadap buruh dalam aksi-aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Jangan juga nanti kami dihadap-hadapkan kan, karena kami tidak setuju dengan Omnibus Law ini berhadapan dengan aparat,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.(26/2/2020)

Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sampai saat ini, kata dia, berbagai elemen buruh yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja juga masih melakukan aksi sehingga jangan sampai mereka mendapatkan tindak kekerasan.

Said sudah menyampaikannya kepada Menko Polhukam, dan Mahfud menyebutkan bahwa TNI dan Polri memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan ditekankan untuk menjalankan sesuai SOP yang berlaku.

“Beliau menyampaikan tentu Polri dan TNI ada SOP-nya. Nah, kalau ada SOP-nya nanti akan ditekankan hindari untuk lakukan kekerasan. Lakukan pengamanan sesuai SOP yang sudah berlaku,” tegasnya.

Mengenai rencana aksi yang akan dilakukan untuk menolak RUU Cipta Kerja, Said menyampaikan rencananya akan ada aksi gabungan semua serikat buruh saat rapat paripurna setelah masa reses DPR RI.

“Kalau dalam dekat ini, kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. Itu rapat paripurna DPR yang pertama, mungkin tanggal 23 Maret 2020 setelah reses,” katanya.

Masa reses anggota DPR RI dijadwalkan berlangsung mulai 27 Februari-22 Maret 2020 sehingga DPR juga menunda pembahasan RUU Cipta Kerja hingga selesai masa reses.

Pada pertemuan dengan Mahfud, KSPI meminta RUU Cipta Kerja untuk didiskusikan ulang karena proses pembuatan RUU Cipta Kerja selama ini berlangsung tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik, dan tergesa-gesa.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Said menyampaikan tidak ada pertemuan lanjutan dengan Menko Polhukam, melainkan lebih ditekankan upaya dialog dengan kementerian-kementerian terkait di bawah Kemenko Perekonomian.(*/Adyt)

SERANG – Badan Pengawasan Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Mengacu pada indeks tersebut, Pilkada di Kabupaten Serang menjadi daerah paling rawan di Pulau Jawa.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, Kabupaten Serang menduduki peringkat tertinggi pelaksanaan Pilkada di Pulau Jawa dengan skor 66,04.

“Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada,” kata Didih kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Didih menerangkan, empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan; otoritas penyelenggara pemilu; otoritas penyelenggara negara; dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Kemudian dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Selanjutnya, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. “Dan dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik,” ujar Didih.

Dia menambahkan, secara operasional Bawaslu akan mengintensifkan koordinasi dengan KPU dan stakeholder lainnya, meningkatkan edukasi masyarakat dan meningkatkan keterbukaan informasi.

“IKP ini erat kaitannya dengan kejadian atau perkara pada Pemilu 2019 dan Pilkada sebelumnya. Tentu, antisipasi yang kami lakukan adalah mengoptimalkan pencegahan dan mengantisipasi pelanggaran di pilkada 2020,” katanya.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan jajaran Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah agar penguatan koordinasi mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Berdasarkan data Bawaslu RI, IKP 2020 Pulau Jawa peringkat pertama Pilkada Kabupaten Serang dengan skor 66,04, kedua Kabupaten Kendal 65,33, ketiga Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur dengan skor sama 63,77, keempat Tasikmalaya dengan skor 62,42 dan kelima Pandeglang 60,80.(*/Dul)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Gerindra belum mengambil keputusan terkait pencalonan calon presiden. Namun mayoritas kader menginginkan agar Prabowo Subianto maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kehendak kader Gerindra yang saya ikuti dan dengar selama melakukan kunjungan ke daerah-daerah, masih berharap dan menginginkan agar Prabowo bersedia kami majukan kembali menjadi calon presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Namun, menurut dia, semua bergantung kepada Prabowo dan belum berkonsultasi mengenai perkembangan terakhir dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Dia mengatakan, Gerindra belum mengambil keputusan politik untuk Pemilu 2024 khususnya pencalonan presiden karena masih mempersiapkan Kongres di 2020.

“Tentang keputusan politik bagi Gerindra untuk 2024, sampai sekarang belum mengambil keputusan politik tentang itu. Karena sebagai partai, kami belum berkongres, kami sedang mempersiapkan kongres pertama di tahun 2020,” ujarnya.

Muzani enggan menanggapi spekulasi duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024 karena keputusan politik belum diambil partainya. Namun Gerindra dengan PDI Perjuangan punya hubungan yang baik.

Dia meyakini Prabowo sedang mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi Pemilu 2024 dan membuka peluang dengan siapapun dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

“Pokoknya dengan siapapun, karena kami belum mengambil keputusan politik tentang itu jadi saya agak susah memberikan komentar lebih lanjut soal itu,” katanya.

Menurut dia, keputusan politik Gerindra pada waktunya akan diambil dan posisi para kader partai sangat menginginkan Prabowo maju dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki tingkat pengenalan tertinggi dibandingkan menteri-menteri lain yang ada dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Survei menunjukkan bahwa 10 menteri dengan tingkat pengenalan tertinggi adalah Prabowo Subianto dengan 94,8 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/2).

Dia mengatakan, di posisi kedua adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tingkat pengenalan 71,8 persen. Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD (61,8 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (50,2 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (46,6 persen), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan (46,4 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim (45,3 persen).(*/Adyt)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih memperkirakan hujan deras dengan intensitas tinggi masih akan menghantui Jakarta hingga awal maret mendatang. Hujan yang terjadi diprediksi tidak separah yang terjadi pada awal tahun 2020.

“Masih ada potensi peringatan curah hujan beberapa hari ke depan, paling tidak sampai awal Maret,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R Prabowo, di Kantor BMKG, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Selain itu, intensitas hujan akan mengalami peningkatan pada Rabu, 26 Februari 2020 nanti. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang akan turun di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi disertai petir akan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Menurut Mulyono, konvensi intensitas hujan siang hingga sore terpantau rendah dan berawan. Namun, malam hari ini hingga besok berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita juga menyampaikan cuaca ekstrim yang dipengaruhi gejala alam yang terjadi dini hari sudah disampaikan sebelumnya ke Pemprov DKI.

“Sudah menyampaikan hasil ini dalam pertemuan khusus, sudah ada. Jadi betul sudah disampaikan dalam kondisi ekstrim yang semakin meningkat dan intensitasnya semakin tinggi,” ucap Dwikorita Karnawati.

Pada malam nanti, potensi hujan dengan intensitas rendah masih terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta.(*/Tya)

JAKARTA – Partai Golkar memantau pergerakan suara eks pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu yang dinilai cukup potensial untuk Pemilu 2024 mendatang.

Khususnya, setelah Prabowo merapat ke pemerintah dan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Joko Widodo dan Maruf Amin.

“Hasil survei proyeksi politik di 2024, kita di Golkar lima tahun kemarin gonjang-ganjing kemarin luar biasa. Alhamdulilah sekitar dua bulan lalu Golkar sudah menyelesaikan pesta demokrasi kita dan menghasilkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Angka yang tadi (dalam survei 10,7%) itu sudah luar biasa. Kondisi politik di Indonesia ini tidak statis dan dinamis,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurrahman di rilis survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang bertajuk Proyeksi Politik 2024 di Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020) sore.

Menurut Maman, sampai hari ini Golkar belum memutuskan apa-apa untuk pencalonan presiden ataupun wakil presiden. Karena pihaknya masih fokus pada konsolidasi internal, sukses pilkada dan sukses pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Dalam survei, satu minggu aja semua bisa berubah. Masih ada empat tahun ke depan. Ini masih terlalu dini sekali untuk kita bicarakan 2024,” ujarnya.

Soal Anies Baswedan yang elektabilitasnya menurun, menurut Anggota Komisi VII DPR ini, dalam politik tidak boleh juga hasil surveinya lebih tinggi di depan. Jika terlalu tinggi di depan bahaya bisa diserang beramai-ramai dan turun drastis.

Lagipula, kata dia, pemimpin ini juga masalah suratan takdir dna dia pun mengambil contoh Jokowi sebelum menjadi presiden yang tidak diketahui banyak orang

“Dulu satu dua tahun pertama belum ada yang tahu Joko Widodo. Orang tahu dia Wali Kota Solo kemudian maju DKI dan pilpres. Sekarang publik tahunya Anies itu gubernur bercita rasa presiden,” urai Maman. (Baca juga: Akademisi: Survei Capres 2024 Bikin Orang Omong Politik Terus)

Selain itu, Maman menambahkan, pihaknya tengakh meneropong dan memotret hal yang menarik untuk 2024 mendatang. Bagaimana Pemilu 2019 kemarin ada pergeseran dua kutub pendukung pasangan capres-cawapres yang cukup terpolarisasi. Pihaknya tengah memantau akan kemana suara bekas pendukung Prabowo khususnya, setelah Prabowo masuk pemerintah.

“Market di bawah ini akan ke mana pasca pak Praboso merapat pemerintah akan kemana. Itu yang dilakukan pemetaan Golkar pasca Pilpres 2019,” tandasnya.(*/Adyt)

DEPOK – KPU Kota Depok Jawa Barat memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat tidak diikuti oleh calon independen. Kepastian itu dinyatakan itu setelah batas akhir pendaftaran calon independen tersebut resmi ditutup.

“Sejak dibuka pada 19 hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB, tidak ada bakal pasangan calon independen yang mendaftar,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna di Depok, Senin (24/2/2020).

Nana mengatakan syarat calon independen untuk maju Pilkada Depok harus menyerahkan syarat dukungan minimal 85.107 dukungan masyarakat dengan bukti foto kopi KTP-el yang bertandatangan.

Dikatakannya KPU Kota Depok melakukan apel penutupan dan penutupan pintu gerbang secara simbolis bersama komisioner KPU Kota Depok, juga dihadiri dan disaksikan oleh anggota KPU Provinsi Jawa Barat Titik Nurhayati dan pimpinan Bawaslu Kota Depok.

Nana menyatakan dengan demikian penerimaan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon independen dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2020 resmi ditutup.

“Dengan demikian kita tutup penerimaan calon perseorangan ini dan kami pastikan di Pilkada Depok tanpa diikuti oleh calon perseorangan,” ujarnya.

Dengan tidak adanya bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari jalur independen ini, maka Pilkada Depok 2020 tinggal menunggu pasangan calon yang diusung partai politik.

“Tahapan pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik ini mulai dibuka pada 16 sampai 18 Juni nanti,” ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Ilham Permana mengatakan AMPG sebagai sayap Partai Golkar akan terus mengawal seluruh program partai dan memantapkan ideologi kekaryaan partai berlambang pohon beringin tersebut dalam kerja-kerja politiknya.

“Sebagai kawah candradimuka Partai Golkar, AMPG akan terus melahirkan kader-kader muda partai yang berintegritas dan militan,” tutur Ilham di sela pelantikan Pimpinan Pusat AMPG periode 2020-2024 di Puncak, Bogor (21/2/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 itu juga optimistis AMPG bisa menjadi magnet bagi kelompok milenial di luar Partai Golkar untuk tertarik masuk ke dunia politik, mengabdi untuk bangsa, saling berkolaborasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbagi bagi republik ini.

Dia melanjutkan, AMPG selama ini merupakan laboratorium kader muda Partai Golkar untuk digembleng mematangkan leadership dan gagasan besar untuk bangsa. “Sebagai sayap partai yang diisi kelompok milenial, AMPG memiliki peran strategis ke depannya untuk menjadi daya tarik bagi anak muda Indonesia yang ingin berbuat lebih bagi bangsanya dengan masuk ke dalam sistem politik,” kata Ilham.

Sebab kata dia, ke depan kelompok milenial menjadi penentu bagi kemajuan bangsa. Pemerintahan Presiden Jokowi bahkan sudah memberikan panggung yang besar untuk anak-anak muda visioner dan inovati yang memiliki karya yang luar biasa untuk membantu pembangunan nasional.

“Di sekeliling Presiden Jokowi sehari-hari disupport 7 Staf Khusus milenial. Selain itu, ada Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Wishnutama, dan sejumlah Wakil Mentri milenial seperti Wamen Perdagangan yang juga kader Partai Golkar, Jerry Sambuaga. Bahkan di struktur kepengurusan DPP Partai Golkar, Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto saja mempercayakan banyak anak muda di posisi strategis DPP,” kata Ilham.

Maka itu setelah dilantik, Ilham mengakui langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal untuk memantapkan strategi dan program untuk mengembalikan marwah Partai Golkar yang hingga saat ini menjadi partai besar yang dipercaya rakyat Indonesia.

“Langkah awal kami tentu merapatkan barisan, satukan frekuensi perjuangan dan saling berkolaborasi untuk membesarkan partai Golkar,” jelasnya.

Dia menuturkan karena anak muda itu identik dengan idealisme, kolaborasi, kreatifitas dan militansi. “Maka kami akan menyatukan segala potensi kekuatan yang dimiliki AMPG untuk menjadi satu tarikan nafas perjuangan yang solid untuk menatap Pilkada 2020, mensukseskan pembangunan nasional, mengawal program pro kerakyatan seperti RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kartu Pra Kerja, dan pembangunan infrastruktur serta membangun SDM unggul seperti yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi,” tandasnya.

Hal yang dikatakan Ilham itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan, soliditas AMPG tidak diragukan lagi. AMPG diharapkan bisa berkontribusi besar untuk memenangkan golkar di tahun 2024.

“AMPG sudah terbukti dan teruji. Kita selalu memberikan penghargaan terhadap AMPG atas kerja nyatanya memenangkan dan membesarkan Partai Golkar,” kata Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Perekonomian di sela pelantikan Pimpinan Pusat AMPG.

Airlangga juga menyinggung soal rencana pemerintah bersama DPR yang sudah menyiapkan draft Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam skema Omnibus Law. “Undang-undang (UU) ini memperbaiki 79 UU lebih dari 1200 pasal dari berbagai sektor. Presiden Jokowi telah menjalankan perubahan struktural di bidang ekonomi saat ekonomi dalam kondisi stabil 5%, di saat itu juga, di DPR Parpol pendukung 70%,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan, Indonesia kini berada di urutan ke-15 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G-20) Di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara ranking 7 terbesar di dunia. “Perekonomian kita saat ini dihadapkan oleh perang dagang antara Tiongkok dan AS serta ketegangan di Timur Tengah juga isu Corona. Sektor pariwisata akan sangat berpengaruh perubahannya. Karena itu, penanaman modal menjadi kunci investasi,” tutur Airlangga.

Maka itu, Airlangga berharap AMPG sebagai ujung tombak Partai Golkar dalam mensosialisasikan keberhasilan kinerja pemerintah dan mengawal program-program pro kerakyatan.

“Ke depan, program AMPG sesuaikan terhadap tantangan. Pemerintah akan meluncurkan kartu pra kerja untk 2 juta masyarakat senilai Rp10 Triliun. Yang difokuskan bagaimana masyarakat diberikan penempatan dan dikucurkan kredit usaha serta sejumlah pelatihan yang menunjang untuk meningkatkan skill,” tutur Airlangga.

Banyak program, sambung dia, dilaksanakan secara online melalui aplikasi. Hal itulah yang seharusnya bisa dijadikan aset bukan library dan itu tugas AMPG. “Dengan UU Cipta Lapangan Kerja, akan memberikan kesempatan lapangan kerja dari dua juta orang menjadi tujuh juta masyarakat Indonesia. Kuncinya adalah di penanaman modal,” kata Airlangga.(*/He)