Politik dan Keamanan

JAKARTA – Bareskrim Polri menyalurkan bantuan 10.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak virus corona. Sembako tersebut akan disalurkan dengan sistem door to door.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, di tengah pandemik optimisme harus dijaga. TNI dan Polri akan terus menjaga keamanan masyarakat.
Hal itu juga ditegaskan Wakabareskrim Irjen Pol Wahyu Hadiningrat

“Saya yakin dan percaya, bahwa dengan semangat dan kesungguhan dari kita semua, keyakinan yang tinggi, sikap optimisme, dan kebersamaan yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Polri dan TNI,” kata Wahyu di halaman Gedung Bareskrim, Jalan Trunojoyo, Jaksel, Selasa (21/4).

“Kita pasti mampu melewati dan menangani COVID-19 ini serta penyebarannya sehingga wabah ini dapat segera berakhir sesuai dengan harapan kita semua,” sambung Wahyu.

Wahyu menuturkan, tujuan dilaksanakannya bakti sosial adalah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 sebagai wujud nyata kepedulian Polri dan TNI terhadap masyarakat.

“Pekan ini umat Islam di Indonesia akan menjalankan puasa, mari kita sambut dengan gembira,” ujar Wahyu.
Sementara Karorenmin Brigjen Pol. Dadang Hartanto menjelaskan, distribusi bantuan juga akan dilakukan secara door to door untuk menghindari kerumunan massa yang justru bisa menimbulkan kerawanan.

Dadang menambahkan, sebanyak 10.000 paket sembako berisi gula 1 Kg, beras 5 Kg dan minyak goreng 2 liter. Bantuan akan disebar di Jabodetabek.

“Untuk sementara akan dibagikan kepada warga di Serang, Kota Tangerang, Karawang, Subang, Purwakarta, dan Kabupaten Bogor. Nanti akan secara rutin dilakukan setiap 2 minggu,” tandasnya.

Acara tersebut dihadiri Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono, Puspom TNI diwakili Wadan Puspom, Marsma TNI Joko Tri Kartono, Puspom TNI AD Mayjen TNI Rudi Yulianto, Puspom TNI AL Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo, Puspom TNI AU diwakili oleh Wadan Puspom AU, Kolonel Pom Sentot Adhi Kurnianto, dan para pejabat Polri.(*/Ridz)

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengusulkan agar dana bantuan politik (Banpol) dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau virus corona.

“Menyikapi perkembangan pandemi Covid-19 yang semakin meluas, PPP mengusulkan agar alokasi dana banpol yang diterima partai politik setiap tahun bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 selama masa pandemi,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, dana banpol yang biasa diterima partai politik (parpol) tersebut bisa dikemas dengan cara membuat kegiatan yang berkaitan dengan penanganan virus corona.

Seperti kegiatan pendidikan dan sosialisasi dengan memerhatikan physical distancing maupun social distancing dan protokol kesehatan dunia, serta akuntabilitas keuangan-dokumen terpenuhi.

“Contohnya sosialisasi cara membasmi bakteri dengan penyemprotan disinfektan. Itu juga harus dimaknai sosialisasi politik dalam konteks loyalitas warga kepada negara,” tuturnya.

Awiek menjelaskan, pendiididkan politik atau sosialisasi politik, salah salah caranya adalah mengajak warga negara agar memahami dan memiliki loyalitas kepada negaranya.

Seperti membangun nilai-nilai kebersamaan dan kecintaan kepada bangsa dan negara ditengah pandemi wabah Covid-19.

“Karena itu, Mendagri bisa membuat semacam ketentuan teknis agar usulan ini bisa berjalan. Sebab, saat ini untuk kumpul-kumpul melakukan kegiatan politik seperti lazimnya, sangat tidak memungkinkan,” pungkasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengambil kebijakan larangan mudik di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Larangan mudik itu berlaku untuk semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.

“Setelah pelarangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada rapat hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, Selasa (21/4/2020).

Jokowi menuturkan, berdasarkan hasil kajian dan pendalaman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ditemukan fakta bahwa 68% warta tidak melakukan mudik. Sedangkan 24% lainnya bersikeras akan melakikan mudik.

Sementara itu sudah ada 7% warga yang mudik.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24% tadi,” tuturnya.

Jokowi menjelaskan pemerintah pusat sudah menyalurkan bantuan sosial berupa sembako untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Selaras dengan itu, program Kartu Prakerja juga sudah berjalan. Kemudian bansos tunai telah dikerjakan. Karena stimulus kepada masyarakat sudah diberikan, maka Jokowi resmi melarang warga untuk mudik di tengah pandemi corona ini.

“Oleh sebab itu, saya minta ada persiapan-persiapan berkaitan dengan ini,” tuntasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dievaluasi secara total. Dia mengatakan melalui evaluasi dapat diketahui kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki dalam program pencegahan penyebaran virus Corona itu.

“Saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini, terutama evaluasi PSBB. Secara detail Kekurangan apa, plus minus apa sehingga kita bisa perbaiki,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (20/4/2020).
Mantan Wali Kota Solo itu juga menginginkan agar pemerintah daerah melakukan pengujian sampel secara masif. Termasuk melakukan pelacakan dan isolasi masif bagi warga yang terindikasi Corona.

“Saya ingin ditekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten/kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif. Kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat.

Tiga hal ini yang terus ditekankan kepada daerah,” ungkapnya.

Seperti diketahui beberapa daerah telah melakukan PSBB di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor,Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.(*/Ad)

JAKARTA – Politikus PDIP Masinton Pasaribu menolak Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dia menyebut Perppu tersebut sebagai sabotase konstitusi.

“Sudah jelas bahwa Perppu adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Bukan menggantikan Undang-undang Dasar. Ini yang saya sebut sebagai sabotase konstitusi,” kata Masinton dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/4/2020).

Masinton menyinggung Pasal 27 Perppu corona yang membuat pejabat pemerintah tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata jika mengambil kebijakan berdasarkan itikad baik. Perppu itu juga membuat keputusan berdasarkan aturan ini tidak dapat menjadi objek gugatan ke PTUN.

Masinton mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan UUD 45 yang menegaskan semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum. Di sanalah, menurut Masinton terdapat sabotase konstitusi.

Tidak Ada Kekosongan Hukum
Anggota Komisi III DPR ini juga tidak melihat ada kekosongan hukum yang menjadi kendala pemerintah menghadapi Covid-19. Sehingga tidak ada kegentingan untuk mengeluarkan Perppu. Menurut Masinton, pemerintah dapat menggunakan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Masyarakat, dan UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Masinton menduga ada ruang abu-abu untuk penumpang gelap yang bermain dengan regulasi untuk menyisipkan agenda dan kepentingan dengan memanfaatkan pandemi.

“Di sinilah ruang abu-abu para penumpang gelap bermain melalui regulasi dengan menyisipkan agenda dan kepentingannya memanfaatkan situasi pandemi Covid-19,” kata dia.

Dari judul, Masinton juga mempertanyakan karena rancu dan tidak fokus. “Perppu ini mau menanggulangi pandemi Covid-19 atau mau menanggulangi kebijakan keuangan negara?” kata dia.

Masinton berpendapat jika pandemi corona berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan belanja, dan perubahan peningkatan belanja, tidak perlu diterbitkan Perppu. Dia mengatakan, cukup melalui revisi UU APBN.
“Alasan ini nggak perlu menerbitkan Perppu, bisa dengan merevisi UU APBN,”ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meminta pemerintah dan DPR RI untuk tidak membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) dan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dalam situasi pandemi Covid-19.

Ini sejalan dengan sikap Dewan Pers yang juga menolak pasal-pasal dalam RKHUP yang akan membatasi kebebasan pers.

“Permohonan kepada pemerintah dan DPR agar dapat menahan diri dan bisa bersama-sama fokus dalam melawan Covid-19,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (19/4/2020).

Pasal-pasal RKUHP yang ditolak adalah 217-220 tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, 262-263 tentang penyiaran berita bohong, 281 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan, pasal 304-306 tentang tindak pidana terhadap agam, dan pasal 353-354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Kemudian, pasal 440 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 446 tentang pencemaran terhadap orang mati. Dalam Omnibus Law Ciptaker, Dewan Pers dan SMSI menolak perubahan pasal 11 dan 18 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Sikap SMSI mendukung apa yang disampaikan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh yang berorientasi pada kemerdekaan pers,” terang Firdaus.

Mohammad Nuh sudah menyampaikan sebaiknya pembahasan RKHUP dan Omnibus Law Ciptaker ditunda sampai kondisi kondusif. “Sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Dewan Pers meminta pemerintah dan DPR RI fokus dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dampak pandemi ini berimbas pada semua sektor dan aspek kehidupan masyarakat.

“Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi teladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat,” tutupnya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mensyukuri miladnya ke-22 tahun yang jatuh pada tanggal 20 April 2020. Fraksi PKS DPR sebagai garda terdepan PKS menyambut Milad ke-22 PKS dengan memperkuat komitmen melayani rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, dalam sambutannya tentang milad ke-22 PKS, Minggu (19/4/2020).

“Di tengah kondisi pandemi corona yang melanda bangsa ini, bukannya surut, Fraksi PKS justru meningkatkan pelayanan dengan aksi nyata kepedulian kepada rakyat khususnya mereka yang terdampak langsung,” kata Jazuli.

“Seperti tenaga medis, pekerja informal dan harian, serta masyarakat miskin dan marjinal. Fraksi PKS juga mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan solidaritas dan gotong royong, bahu membahu membantu rakyat yang kesusahan,” tambahnya.

Jazuli menjelaskan, bangsa kita dalam kondisi prihatin akibat pandemi corona. Fraksi PKS menganggap, pelayanan, kepedulian, dan aksi nyata melayani rakyat terdampak Covid-19 sebagai kado terbaik milad ke-22 PKS.

“Tidak cukup hanya Fraksi PKS, seluruh komponen bangsa harus menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial di saat ini. Fraksi PKS dari pusat dan daerah, berlomba-lomba memotong gaji anggota legislatif untuk penanganan Covid,” ucapnya.

“Kemudian menginisiasi gerakan bagi masker dan disinfektan gratis, bantuan APD untuk pahlawan medis, hingga bantuan paket sembako untuk rakyat kecil. Hal itu dilakukan tanpa putus sejak wabah corona melanda hingga hari ini,” sambungnya.

Menurut Jazuli, inilah spirit kami di PKS, partai bukan sarana meraih kekuasaan, tetapi sarana pelayanan kepada rakyat. Pelayanan adalah wujud terbaik dari kekuasaan, bahkan tanpa kekuasaan pelayanan harus tetap berjalan. Apapun yang terjadi kami tetap melayani, begitu semangat yang terus ditanamkan kepada kader-kader PKS.

“Karena spirit pelayanan itulah, Fraksi PKS di DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupten/Kota hadir dengan tiga garis perjuangan, yaitu prokerakyatan, prokeumatan, dan propengokohan nasionalisme Indonesia. Ketiganya untuk mewujudkan visi Fraksi PKS yakni Terdepan dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat untuk Mewujudkan Indonesia yang Berkarakter, Bermartabat, Adil, dan Sejahtera,” jelasnya.

Politikus kelahiran 2 Maret 1965 ini mengungkapkan, agenda kebangsaan Fraksi PKS pertama memperkuat identitas kebangsaan dengan mengokohkan Pancasila sebagai platform bersama. Kedua mewaspadai ancaman yang merongrong Pancasila, UUD NRI 1945 dan NKRI (lliberalisme, sekularisme, komunisme, terorisme, dan sparatisme. Ketiga mengokohkan ketahanan nasional dan menjawab tantangan global.

“Untuk mewujudkan itu semua, Fraksi PKS melaksanakan program kerja, terdepan dalam mengadvoksi rakyat melalui program ‘hari aspirasi rakyat’. Fraksi PKS terdepan dalam aksi-aksi kemanusiaan dan tanggap bencana seperti saat ini. Fraksi PKS juga mengembangkan jejaring diplomasi global untuk kemanusiaan, kerjasama, perdamaian dan kesejahteraan rakyat melalui diplomasi Fraksi ke badan-badan dunia, Fraksi-Fraksi negara sahabat, serta ambassador talks,” ungkapnya.

“Fraksi PKS aktif mengajak generasi muda cinta tanah air, menjadi pribadi yang berkarakter dan tidak tuna sejarah melalui seminar-seminar kebangsaan dan kepahlawanan, lomba karya tulis kebangsaan, lomba baca teks proklamasi, lomba baca kitab kuning, hingga lomba olah raga dan kreasi milenial,” jelas Jazuli.

Ditegaskan Jazuli, prinsip yang dipedomani Fraksi PKS adalah bahwa satu rancangan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip negara demokrasi dan otonomi daerah, dan tidak boleh melukai rasa keadilan rakyat apalagi kalau sampai melemahkan nasionalisme dan kepentingan nasional.

“Sikap-sikap tersebut menunjukkan Fraksi PKS tidak ada beban dan kokoh bersama rakyat. Untuk itu, di momen milad PKS ke-22 ini atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS seluruh Indonesia mohon doa dan dukungannya agar kami istiqomah dalam melayani dan membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, meminta Wakil Gubernur Achmad Riza Patria menyesuaikan diri untuk berbagi tugas dengan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, dalam menangani virus corona (Covid-19).

“Pak Riza, pertama harus melakukan penanganan atas kasus Covid-19 di Jakarta. Masalah kesehatan warga DKI,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi Riza adalah memastikan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ke masyarakat merata dan tepat sasaran.

“Bantuan bansos ke warga agar tepat sasaran,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan situs corona.jakarta.go.id. hingga Kamis (16/14/2020), ada sebanyak 2.670 kasus positif dengan rincian 1601 kasus masih dalam perawatan, 202 kasus dinyatakan sembuh dan 248 kasus dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 619 kasus melakukan isolasi mandiri.

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 2.465 Rinciannya, 1.167 masih dirawat serta 1.298 sudah dipulangkan dan sehat.

Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan mencapai 3.040. Sebanyak 584 orang masih proses pemantauan dan 2.456 selesai pemantauan.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 akan berakhir pada akhir tahun. Sehingga, ia optimis sektor pariwisata akan kembali menggeliat pada tahun depan atau 2021.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekomomi kreatif, Kamis (16/4/2020). Rapat tersebut digelar melalui telekonferensi dari Istana Mereka, Jakarta.

“Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata,” ucapnya.

Jokowi meyakini setelah pandemi corona berakhir, semua orang ingin keluar menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, ia optimis sektor pariwisata akan kembali menggeliat.

“Semua orang pengen keluar, semua orang pengin menikmati keindahan-keindahan yang ada di wilayah yang ada pariwisatanya sehingga optimisme itu yang terus harus diangkat,” tuturnya.

“Jangan sampai kita terjebak pada pesimisme, karena masalah Covid-19 ini sehingga booming yang akan muncul setelah Covid-19 ini selesai tidak bisa kita manfaatkan secara baik,” sambung Kepala Negara.

Baca juga: Jumlah Pasien Positif Covid-19 Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Berkurang

Jokowi menyadari sektor pariwisata cukup terpukul akibat pandemi corona. Baik itu pada sektor perhotelan, restoran maupun kerajinan masyarakat.

Maka dari itu, ia memerintahkan jajarannya untuk segera memitigasi dampak sosial-ekonomi yang muncul akibat wabah ini. Program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata harus betul dipastikan ada dan tepat sasaran.

“kedua, realokasi anggaran yang ada dari Kemenpar harus diarahkan ke arah semacam saya belum tahu barangnya apa, tapi semacam program padat karya bagi pekerja yang bergerak di bidang pariwisata ini,” kata Jokowi.

“Ketiga, penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul dilakukan agar mereka bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Ahmad Riza Patria segera menangani pandemi virus corona (Covid-19) di Ibu Kota setelah dilantik menjadi wakil gubernur (wagub).

“Yang pertama harus segera bantu Pak Gubenur (tangani Covid-19),” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).

Basri berharap Riza cepat beradaptasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil gubernur. Tantangan pertama yang harus dituntaskan adalah bagaimana Jakarta bisa terbebas dari pandemi virus corona.

“Bagi tugas, terutama dalam penanganan Covid 19 ini,” ujarnya.

Dalam percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona, Riza juga harus memastikan kesiapan fasilitas, tenaga medis dan rumah sakit, cadangan logistik, serta bantuan sosial.

“Selanjutnya banyak yang harus dikerjakan. Kesiapan Rumah sakit, pergerakan orang yang masih banyak, cadangan logistik, bantuan sosial, keamanan, dan lain-lain,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya meminta Riza Patria langsung melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Wagub, terutama membantu gubernur dalam melaksanakan percepatan penanganan virus corona (Covid-19) di Jakarta.

“PR pertama membantu gubernur untuk penanganan Covid-19 ini,” katanya kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

PDIP DPRD DKI juga meminta Riza Patria menjalankan program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta, seperti menangani persoalan banjir, kemacetan, penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota, serta menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman.

Baca Juga : Pandemi Corona, Pimpinan DPRD DKI Beri Masukan ke Anies soal Penyaluran Sembako

“Berikutnya ya melakukan percepatan program prioritas seperti banjir, penyediaan hunian layak bagi warga Jakarta yang ditargetkan selama 5 tahun ini sekitar 250 ribu hunian, kemacetan, penyediaan transportasi masal yang aman, nyaman,” tandasnya.(*/Tub)