Politik dan Keamanan

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara melaksanakan Salat Idul Fitri 1441 Hijriah di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu pagi, 24 Mei 2020. Salat berjamaah itu menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona atau Covid-19.

Presiden dan Ibu Iriana bersama putra bungsu mereka, Kaesang Pangarep melaksanakan Salat Id bersama beberapa perangkat melekat, antara lain Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) Kolonel Inf Achiruddin, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini, Asisten Ajudan Presiden Lettu Inf Mat Sony Masturi, dan Pengawal Pribadi Presiden Lettu Inf Windra Sanur.

Setelah melakukan salat sekitar pukul 06.52 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi beserta Kaesang Pangarep kembali ke Wisma Bayurini.

Dalam khotbahnya yang bertema “Idulfitri Momentum Hijrah”, Muhammadun menyampaikan Idulfitri adalah momentum untuk menghapus segala dosa dan kesalahan, dan momentum untuk hijrah menuju kebaikan.

“Jika sebelum Ramadan, kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, banyak melakukan kesalahan. Maka setelah hari raya Idulfitri ini, mari kita komitmen untuk memperbaiki diri, saling rukun, saling bermaafan, saling bersatu dan saling mempererat persaudaraan,” ucap Muhammadun sebagaimana dikutip dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut Muhammadun mengingatkan bahwa sebagai sesama muslim adalah bersaudara, sehingga harus saling berbuat baik.

“Semoga hari raya Idulfitri ini, menjadikan momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin rukun, semakin bersatu, cinta damai, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT,” kata Muhammadun.(*/Ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga keamanan data pemilih, setelah adanya dugaan 2,3 juta data diretas. Sistem informasi teknologi (IT) lembaga tersebut juga diminta untuk segera dibenahi.

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga trust dan kredibilitas di masyarakat,” ujarnya, Jumat (22/05/2020).

Audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU juga perlu dilakukan. Agar hal tersebut tidak terjadi terulang di kemudian hari. “Saya usulkan perlu di audit seluruhnya oleh konsultan independent, jadi bahan masukan untuk perbaikan kedepannya,” kata Mardani.

Selain itu, ia minta kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah agar sistem keamanan data nasional di tinjau ulang. Sebab, data pemilih merupakan hal penting dalam pemilu.

“Saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus di tinjau ulang keamanan data dan sistem IT nya agar tidak mendatangkan bencana nasional,” ujar Mardani.

KPU buka suara terkait dugaan kebocoran data penduduk karena diretas yang diungkap akun Twitter Under the Breach atau @underthebreach. Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan, data tersebut merupakan dokumen digital atau soft file yang bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik.

“Soft file data KPU tersebut (format .pdf) dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka,” ujar Viryan , Jumat (22/5).

Ia mengatakan, data yang dibocorkan untuk dijual itu adalah salinan digital daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Viryan menuturkan, unggahan Under the Breach yang disertai gambar berisi informasi DPT berdasarkan metadata tertanggal 15 November 2013.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto meminta kepada aparat keamanan jika nantinya ada masyarakat yang tetap menggelar Salat Idul Fitri 1441 Hijriah, baik di lapangan terbuka atau masjid agar tidak dibubarkan melalui tindakan kekeresan.

“Jika saja nanti satu syawal 1441 H, ada warga atau umat kita ingin tetap salat di lapangan atau di rumah, mohon kiranya kami dari DPR mengharapkan tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan, tidak ada pembubaran ataupun namanya secara kekerasan,” kata Yandri dalam konfrensi pers di Kemenag, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Yandri ingin aparat keamanan dapat melakukan dialog secara terbuka, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

“Oleh karena itu, kami juga dari zona hijau kalau ada yang mau salat, saya kira tidak perlu dibubarkan,” jelas Yandri.

“Karena juga banyak keluhan dari masyarakat, kenapa mal pada buka, dan dibiarkan buka dari jam 11 sampai jam 10 malam pasar penuh, walaupun kita memang harus satu kata corona adalah musuh kita bersama,” imbuh Yandri.

Maka dari itu, Yandri berharap bagi masyarakat dikawasan hijau menggelar salat Id agar tidak ada tindakan represif dari pihak Kepolisian.

“Mohon kiranya mohon tidak dibubarkan, atau tidak ada tindakan represif polisi, tentara, lurah, camat, bupati, walikota, dan sebagainya,” tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI Arsul Sani menyarankan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait meninjau kembali skema pelatihan dan penganggaran program Kartu Pra-Kerja. Peninjauan untuk mencegah potensi kasus hukum yang muncul di masa depan.

Baca Juga
Petugas Kesehatan Berperan Jadikan Jamaah Haji Istithaah Lockdown Berakhir, Kasus Covid-19 di Pakistan Kembali Naik Unik, Taman di Kota New York Dihiasi Lingkaran Jarak

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang daripada nanti berhadapan dengan lembaga penegak hukum,” ujar Arsul Sani, di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Sebelumnya, Arsul yang juga anggota Komisi III DPR RI yang antara lain membidangi penegakan hukum itu dalam cicitan akun Twitter-nya @arsul_sani menyatakan bahwa skema pelatihan kartu-prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan start-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah 2024. Cicitan Arsul Sani itu bermula dari cicitan akun Twitter Yunarto Wijaya.

Yunarto menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan Kartu Pra-Kerja ketika para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Saat dikonfirmasi, Arsul menyampaikan program Kartu Pra-Kerja tidak bermasalah. Apalagi, ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

Namun, kata dia, yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara “online”. Sebagian anggarannya yang senilai Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan “startup”.

Arsul mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century, kemudian juga kasus e-KTP. Semua kasus itu, menurut dia, tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, melainkan pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Arsul menyatakan jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan maka mengelindingnya skema pelatihan Kartu Pra Kerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar. Misalnya, melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma, seperti pada prakerja.org.

Ia meminta para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema Kartu Pra Kerja tersebut jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 itu. “Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara serah terima habatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dari Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, kepada Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/5/2020).

Upacara sertijab ini diawali dengan pembacaan memorandum dari Laksamana TNI Siwi Sukma Adji kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan secara garis besar kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan KSAL yang baru dalam melaksanakan tugasnya.

Laksamana TNI Yudo Margono merupakan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Madiun, 26 November 1965 yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-33 tahun 1988.

Berbagai jabatan strategis pernah diembannya di antaranya Komandan KRI Ahmad Yani-351 pada tahun 2006, Komandan Lanal Sorong tahun 2008, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim tahun 2010, Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim pada tahun 2011, Komandan Kolat Koarmabar tahun 2012, dan Paban II Sopsal tahun 2014.

Pada tahun 2015 Laksamana TNI Yudo Margono menjabat sebagai Komandan Lantamal I Belawan, tahun 2016 sebagai Kepala Staf Koarmabar, kemudian di tahun 2017 menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

Saat masih menjabat sebagai Panglima Kolinlamil Laksamana TNI Yudo Margono dipercaya menjabat Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) tahun 2018, dan terakhir sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di TNI AL, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) sejak 2019 lalu.

Berbagai pendidikan militer telah ditempuhnya selain di AAL, di antaranya Sus Paja (1988), Sus Korbantem (1989), Sus Perencanaan Operasi Amphibi (1990), Sus Pariksa Angkatan-18 (1992), Dikspespa Kom Angkatan-9 (1993), Diklapa-II/Koum Angkatan-11 (1997), Seskoal Angkatan-40 (2003), Sus Keankuman TNI AL (2007), Sesko TNI Angkatan-38 (2011), dan Lemhannas RI (PPSA) Angkatan-52 (2014). Pendidikan umum yang pernah ditempuh yaitu SD (1977), SMP (1981), SMA (1984), S1 Ekonomi Manajemen (2014) dan S2 Manajemen (2015).

Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, berbagai tanda jasa bintang dan satya lencana diperoleh antara lain: Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Dharma (perbatasan), Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Dharma Samudera.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Laksamana TNI Yudo Margono didampingi oleh istri tercinta Ny. Veronica Yulis Prihayati serta tiga orang putra yakni Novendi Wira Yoga, Ditya Wira Adibrata dan Noval Wira Abiyuda.(*/Ridz)

JAKARTA – Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sejumlah tuntunan pelaksanaan Idul Fitri 1441 Hijriah. Salah satunya mempersilakan umat Islam melaksanakan Salat Id secara normal bagi mereka yang berada di zona hijau.
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Noor Achmad mengatakan, umat Islam yang berada di zona dengan pengendalian corona yang baik atau zona hijau bisa melaksanakan Salad Id secara normal di masjid dan lapangan. Namun bagi mereka di zona merah dilakukan dirumah.

“Umat Islam yang berada di kawasan yang penyebaran corona tidak terkendali, atau zona merah hendaknya laksanakan Idul Fitri secara jemaah dengan keluarga inti di rumah masing-masing. Sementara di zona hijau bisa tunaikan salat Idul Fitri secara biasa dengan tetap terapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kehati-hatian,” kata Noor Achmad saat jumpa pers secara virtual, Rabu (20/5/2020).

Noor menuturkan, penentuan kawasan zona merah atau hijau merupakan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah, MUI, dan organisasi masyarakat.

“Penentuan kawasan atau zona terkendali atau tidak terkendali melalui musyawarah antara pemerintah dan MU serta ormas Islam,” tuturnya.

Noor menambahkan, MUI memberikan kelonggaran terkait pelaksanaan Salat Id, namun demikian jika masyarakat yang berada di zona hijau tetap khawatir akan penyebaran virus corona maka dipersilahkan untuk melaksanakan salat di rumah.

“Kita memberikan kelonggaran dan ini tuntutan juga dari masyarakat. Memang ada beberapa daerah yang khawatir kalau dibuka secara umum dan ada orang tanpa gejala (OTG)(corona) bawa virus dan menularkan, terserah pada masing daerah, jadi kita agak longgar disini,” tururnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama dan dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan rasa berkeadilan.

“Sikap ini bukan personal, kita ingin berkeadilan jika ada masyarakat yang merasa aman di zona aman, maka para ulama tak baik menghalanginya. Ini sikap yang proporsional,”ungkapnya.(*Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan ibadah dalam menjalankan protokol kesehatan, dan juga aturan PSBB.

Jokowi harap masyarakat tidak salah mengartikan imbauan untuk beribadah di rumah untuk mencegah penularan Covid-19.

“Dalam penerapan protokol kesehatan dan aturan-aturan PSBB, saya minta betul-betul dijelaskan diberikan pemahaman, disosialisasikan, bahwa pemerintah tidak melarang untuk beribadah,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, melalui Kementerian Agama, pemerintah justru mendorong setiap umat beragama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Jokowi menyebut, pemerintah hanya mengatur peribadatan sesuai dengan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona pun dapat dihindari.

Salah satunya dengan anjuran untuk beribadah di rumah masing-masing.

“Yang kita imbau, yang kita atur adalah peribadatan yang dilakukan sesuai protokol kesehatan. Dan ajuran ibadah di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama,” ucapnya.

Karena itu, ia meminta jajarannya agar menjelaskan kebijakan ini sehingga masyarakat tak salah mengartikan anjuran dan imbauan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran covid-19.(*/Ad)

JAKARTA – Ustadz Das’ad Latif menggelar Ngobrol Perkara Iman atau ‘Ngopi’ bersama Kapolri Jenderal Idham Azis, yang membahas seputar agama dan situasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pada kesempatan itu, Idham meminta seluruh masyarakat mengikuti anjuran para ulama saat menghadapi situasi wabah virus corona saat ini.

“Melalui Maklumat yang telah dikeluarkan berhubungan dengan pandemi Covid-19 untuk melakukan dan tidak melakukan hal-hal yang telah anjuran dari ulama atau pemerintah untuk mentaati anjuran hidup sehat, cuci tangan, budayakan pakai masker, physical distancing dan tidak mudik,” kata Idham Azis dalam perbincangannya bersama Ustadz Das’ad Latif, Jakarta, kemarin.

Idham menyatakan, jajarannya di Korps Bhayangkara juga tetap menjalankan tugasnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia juga menyebut Polri berperan aktif dalam menangani penyebaran Covid-19.

“Bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 seluruh aktivitas di institut kepolisian berjalan dengan baik karena saat ini negara membutuhkan pengabdian agar dapat sesegera mungkin keluar dari pandemi ini,” ucap Idham.

Menurutnya, jika seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa mengikuti anjuran pemerintah dan ulama untuk bergotong-royong membangun solidaritas sesama masyarakat, negara akan menang melawan virus corona.

Pada kesempatan itu, Idham meminta seluruh jajarannya dapat melakukan pola hidup sederhana, sebagaimana diajarkan semua agama yang diakui di Indonesia.

“Sesuai etika dalam asas Tribrata dan Catur Prasetya Polri merupakan pelindung, pelayanan, dan pengayom masyarakat, bukanlah penguasa,” ujarnya.

Polisi, kata Idham, dalam hidupnya harus memiliki ketauladanan hidup sederhana atau tidak boleh menerapkan perilaku hedonisme. Mengingat, hakikatnya pola hidup sederhana harus dimulai dari atasannya.

“Menegakkan disiplin dengan hormat, menampilkan sisi humanis, tidak boleh menjadi monster karena yang dihadapi adalah masyarakat dan saudaranya sendiri,” tutur Idham.

Di sisi lain, Kapolri menekankan, polisi harus memiliki sikap empati yang lebih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.(*/Tub)

JAKARTA – Kementerian Agama berharap Pemerintah Arab Saudi dapat segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.

Info kepastian tersebut diharapkan sudah jelas sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun ini.

“Kami berharap informasi pasti apakah haji tahun ini diselenggarakan atau batal bisa segera diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Semoga sebelum akhir Ramadan,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Menurut Oman, info kepastian penyelenggaran haji penting karena waktunya semakin dekat, sementara Kemenag juga harus melakukan beragam persiapan. Oman mengaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah berkoordinasi dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar bisa ikut mengkomunikasikan hal tersebut melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Kemenag juga melakukan upaya proaktif menghubungi pihak Arab Saudi terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M.

“Waktu penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kemenlu RI untuk meminta kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahuan 1441H/2020M dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” ujar Oman.

“Informasi mengenai kepastian penyelenggaran ibadah haji yersebut menjadi penting bagi kami dalam menyiapkan kebijakan serta peraturan-peraturan yang diperlukan apabila haji akan dilaksanakan dan atau tidak dilaksanakan pada tahun ini,” lanjutnya.

Dijelaskan Oman, sampai saat ini persiapan penyelenggaran ibadah haji 1441H terus dilakukan oleh Kementerian Agama. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap II masih dibuka dan akan berakhir pada 20 Mei mendatang. Persiapan layanan di Arab Saudi juga sudah dilakukan, meski prosesnya belum sampai pada kontrak pengadaan karena adanya surat Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Nomor 410711030 tanggal 11 Rajab 1441H/6 Maret 2020. Surat tersebut menjelaskan tentang permohonan untuk menunggu dalam penyelesaian kewajiban baru hingga jelasnya masalah Covid-19.

“Jadi persiapan di Saudi sudah dilakukan namun hingga saat ini Kementerian Agama belum melakukan penandatanganan kontrak maupun pembayaran uang muka atas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi,” tegasnya.

Oman menambahkan, Kemenag sudah menyiapkan mitigasi atas dua skenario penyelenggaraan haji tahun ini. Dua skenario tersebut adalah haji batal atau tetap dilaksanakan. “Mitigasinya sudah kami siapkan sehingga apapun keputusan Saudi, kami siap melaksanakan,” kata Oman.

“Mitigasi tersebut juga mencakup langkah yang akan Indonesia ambil jika Saudi tidak kunjung memberi kepastian, padahal waktu persiapan sudah semakin mepet,”tukasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) sudah berbeda jalan dengan kepengurusan Zulkifli Hasan. Loyalis Amien Rais satu per satu meninggalkan partai yang lahir pascareformasi itu.

Eks Ketua DPP PAN Agung Mozin mengklaim pihaknya sedang mematangkan pembentukan partai baru. Sejak keluarnya Hanafi Rais, putra Amien Rais, berembus kencang PAN akan mempunyai ‘saudara muda’. Dia membantah Hanafi mundur terkait dengan pendirian partai baru yang digagas Loyalis Amien Rais itu.

“Hanafi mundur bukan ada partai baru. Dia memang ada perbedaan sikap dan pandangan politik di dalam partai. Dia mundur dalam rangka ada partai baru, dugaan kita salah,” ujarnya , Sabtu (16/5/2020).

Agung mengungkapkan, wacana dan persiapan pembentukan partai baru ini sudah lama. Bahkan sebelum Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang diwarnai kericuhan, Februari 2020. “Menjadi booming ketika dia (Hanafi) mundur. Jadi momentum mundurnya dikait-kaitkan dengan persiapan yang sudah lama kami lakukan,” tuturnya.

Dia menerangkan sudah mundur dari PAN sebelum kongres. Begitu juga politikus senior PAN lainnya, Putra Jaya Husin. Setelah kongres, loyalis Amien Rais mendapatkan momentum untuk mempercepat pendirian partai baru.

“Kami ada kegelisahan ingin punya partai baru. Dengan (peristiwa) Kendari, memperkuat keinginan kami,” ucap Agung.

‘Saudara muda’ PAN ini sepertinya akan mengandalkan Amien Rais sebagai tokoh sentral dan penarik massa. Amien merupakan tokoh politik kawakan, punya pengaruh di basis massa Muhammadiyah, dan masyarakat perkotaan. Ini tentu sebuah modal besar, tapi mungkin saja mempersempit untuk merangkul pasar pemilih lain.

Agung membenarkan adanya persepsi seperti itu. Jika bicara gagasan, hal-hal seperti itu akan luntur. Bagi Agung, Amien Rais mempunyai pasar yang sangat luas. “Pak Amien ini tidak bisa dikotakkan hanya milik kelompok tertentu. Pak Amien milik bangsa ini dalam sebuah gagasan untuk memperbaiki bangsa,” tegasnya.

Partai baru ini akan terbuka terhadap kelompok dan ormas mana pun yang ingin bergabung. “Selama seperjuangan dan seide untuk memperbaiki bangsa dalam bingkai NKRI,” tandasnya.(*/Ag)