Politik dan Keamanan

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menilai panitia khusus (Pansus) Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu segera dibentuk.

Sebab, pemerintah hingga kini belum juga melakukan penyesuaian harga setelah lebih dari tiga pekan dibuat kesimpulan rapat kerja bersama antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI, tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seiring turunnya harga jual minyak dunia.

Adapun harga jual BBM non-subsidi di seluruh SPBU masih berdasar harga lama tanpa ada pengurangan sedikitpun. BBM jenis Pertalite dijual Rp7.650/liter, Pertamax Rp9.000/liter, Pertamax Turbo Rp9.850/liter, Dexlite Rp9.500 dan Pertamina DEX Rp10.200/liter.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai pemerintah telah mengabaikan isi kesimpulan rapat yang dibuat tanggal 4 Mei 2020. Padahal, kata dia, kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif mencantumkan secara tegas tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga jual BBM.

Kesimpulan rapat poin 5 menyebutkan Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk secepatnya memberikan penjelasan secara terbuka dan masif terkait harga BBM sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia.

Kemudian, pada poin 6 rapat menyimpulkan Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM melakukan penyesuaian harga BBM dengan merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.

“Pemerintah jelas mengabaikan kesimpulan rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR-RI. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan mengabaikan fungsi pengawasan DPR,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020).

Maka itu, Fraksi PKS bakal menggalang dukungan dibentuknya Pansus BBM. “Agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga harga BBM belum diturunkan hingga saat ini,” kata Mulyanto.

Dia melanjutkan, Pansus BBM ini sangat penting dibentuk sebagai wujud kesungguhan DPR menindaklanjuti aspirasi rakyat terkait harga BBM. Melalui Pansus itu, DPR dapat menanyakan secara rinci dan komprehensif berbagai persoalan yang menyebabkan harga BBM belum diturunkan.

Masih kata Mulyanto, ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR. Apalagi sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir ada praktik oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas.

“Dugaan ini harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya dan pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pemerintah jangan ambil untung berlebih dari rakyat yang saat ini sedang kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri Pembangunan ini.

Menurutnya, DPR perlu tahu apa yang membuat pemerintah sulit menurunkan harga BBM. Padahal negara ASEAN lain sudah menurunkan harga BBM berkali-kali. “Jika memang ada campur tangan mafia migas maka DPR harus segera bertindak dengan membuat Pansus. Pansus adalah sarana yang konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan itu,” imbuhnya.

Ditambahkan Mulyanto, pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Kata dia, jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina.

“Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah perbulan,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan partainya belum memutuskan siapa sosok pengganti Hanafi Rais di DPR RI. PAN akan mengumumkan nama pengganti Hanafi setelah masa reses DPR.

“Belum diputuskan sampai sekarang, mungkin nanti pasca-reses di masa persidangan berikutnya akan kita putuskan,” kata Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu (30/5/2020).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan penganti posisi putra Amien Rais di DPR akan diumumkan langsung selepas reses. ” Nanti akan diumumkan resmi oleh DPP PAN atau oleh ketua umum,” jelas Viva.

Viva enggan membocorkan siapa nama calon pengganti Hanafi yang sebelumnya menjabat Ketua Fraksi PAN DPR RI.

Hanafi Rais telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) 2020-2025 dan anggota DPR RI periode 2019-2024.ilustrasi

Adapun pengunduran diri itu tertuang dalam sebuah surat bertanda tangan Hanafi di atas materai Rp6.000 pada Selasa 5 Mei 2020 yang beredar di kalangan awak media.

“Saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, dan dari anggota DPR RI Fraksi PAN 2019-2024,” ujar Hanafi dalam surat tersebut.

Hanafi Rais disebut-sebut mundur dari PAN karena ingin bergabung dengan kubu ayahnya, Amien Rais, untuk membentuk partai baru.

Amien Rais santer dikabarkan akan membentuk partai baru setelah tidak memiliki jabatan strategis di DPP PAN periode kedua ketua umum Zulkifli Hasan.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pilkada serentak tetap akan digelar pada Desember 2020 dan tidak mungkin ditunda lagi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, yang telah disepakati oleh DPR serta pemerintah.

“Kita tidak mau tarik mundur lagi karena ini sudah menjadi pilihan kita bahwa pilkada akan diselenggarakan Desember 2020,” kata Arief dalam diskusi virtual “Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020”, Kamis (28/5).

KPU telah menyampaikan tiga opsi waktu pemungutan suara serentak, yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Waktu ini disusun setelah KPU RI memutuskan penundaan tahapan pilkada akibat pandemi Covid-19.

Arief mengakui, jika pilkada ditunda hingga September 2021, KPU akan memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan persiapan. KPU menilai, penundaan selama satu tahun cukup untuk menyelesaikan pembentukan regulasi, penyusunan anggaran, bahkan menunggu penyelesaian penanggulangan pandemi.

Namun demikian, Arief menegaskan, pelaksanaan pilkada tak bisa ditunda lagi. KPU akan segera melanjutkan tahapan pilkada pada 6 Juni atau 15 Juni, enam bulan sebelum waktu hari pemungutan suara.

Arief mengatakan, KPU menolak apabila tahapan pemilihan lanjutan dimulai Juli. Pasalnya, serangkaian tahapan prapencoblosan harus segera dilaksanakan. “Makanya kemarin ketika ada usulan dari beberapa anggota Komisi II (DPR) agar (pilkada lanjutan) dimulai bulan Juli, KPU tegas mengatakan tidak mungkin dimulai bulan Juli karena akan sangat terlambat,” kata Arief.

Ia berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 tak menurun kendati digelar pada masa pandemi Covid-19. KPU mendorong pemilih tetap aktif terlibat dalam berbagai tahapan. Arief juga meminta peserta pemilu mengajak konstituennya menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, KPU tengah menyusun protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada.

“Pemilih yang berdaulat adalah pemilih yang melibatkan dirinya sejak dari awal proses tahapan sampai dengan penetapan siapa yang menjadi dalam kontestasi pemilihan ini,” kata Arief.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Semula waktu pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020, tetapi ditunda menjadi 9 Desember tahun ini akibat pandemi Covid-19.(*/Ag)

JAKARTA – Basis massa Partai Amanat Nasional (PAN) dengan PAN Reformasi diyakini bakal sama. Hal tersebut jika PAN Reformasi sebagai pecahan dari PAN itu didirikan nantinya.

“Seperti sudah saya prediksi PAN Reformasi akan berdiri,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (29/5/2020).

Dia mengatakan, basis massa Muhammadiyah bakal menjadi rebutan. “Jika PAN Reformasi berdiri, perebutannya di basis massa Muhammadiyah.

Basis massanya akan sama, sama-sama akan berebut suara akar rumput massa Muhammadiyah,” katanya.

Sehingga, menurut dia, keberadaan PAN Reformasi nantinya bisa bersaing dengan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) itu. “Jika PAN Reformasi mampu menarik suara basis massa Muhammadiyah, maka PAN Reformasi akan bisa bersaing dengan PAN yang dipimpin Zulhas,” imbuhnya.

Alhasil, keberadaan PAN Reformasi nantinya diyakini memiliki dampak bagi PAN. “Besar atau kecil dampaknya pasti ada bagi PAN. Sangat rugi jika PAN terpecah. Dan melahirkan PAN Reformasi,” tuturnya.

Sebab, kata dia, di saat partai-partai lain sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti sejak saat ini, PAN justru terpecah.

“Ini bahaya bagi PAN. Karena sebagian kader dan tokohnya kemungkinan bergeser ke PAN Reformasi,”tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu dalam mengurangi jumlah kasus positif Covid-19. Jika kurva penularan menurun, barulah masyarakat dapat menerapkan prosedur kenormalan baru atau new normal.

“Sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi. Itu baru tepat dikatakan new normal,” ujar Irwan lewat pesan singkat, Kamis (28/5/2020).

Tetapi, ia melihat bahwa kurva penularan Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Sehingga wacana new normal belum dapat diterapkan saat ini.

“Seharusnya ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya,” ujar Irwan.

Jikalau rencana tersebut dipaksakan terealisasi dalam waktu dekat, itu merupakan keputusan yang tak tepat. Agar kasus positif Covid-19 tak lagi melonjak.

“Pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan new normal,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan new normal atau tatanan baru akan diterapkan jika Reproduction Number (R0) di sejumlah provinsi telah menurun di bawah 1. Selain itu, new normal juga akan dilakukan jika sektor-sektor tertentu di lapangan mampu mengikuti tatanan baru tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, Rabu (27/5).

“Akan kita mulai untuk tatanan baru ini, kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten dan kota yang memiliki R0 sudah di bawah 1 dan juga pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan mengikuti tatanan norma baru yang ingin kita kerjakan,”jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu dalam mengurangi jumlah kasus positif Covid-19. Jika kurva penularan menurun, barulah masyarakat dapat menerapkan prosedur kenormalan baru atau new normal.

“Sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi. Itu baru tepat dikatakan new normal,” ujar Irwan lewat pesan singkat, Kamis (28/5/2020).

Tetapi, ia melihat bahwa kurva penularan Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Sehingga wacana new normal belum dapat diterapkan saat ini.

“Seharusnya ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya,” ujar Irwan.

Jikalau rencana tersebut dipaksakan terealisasi dalam waktu dekat, itu merupakan keputusan yang tak tepat. Agar kasus positif Covid-19 tak lagi melonjak.

“Pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan new normal,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan new normal atau tatanan baru akan diterapkan jika Reproduction Number (R0) di sejumlah provinsi telah menurun di bawah 1. Selain itu, new normal juga akan dilakukan jika sektor-sektor tertentu di lapangan mampu mengikuti tatanan baru tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, Rabu (27/5).

“Akan kita mulai untuk tatanan baru ini, kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten dan kota yang memiliki R0 sudah di bawah 1 dan juga pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan mengikuti tatanan norma baru yang ingin kita kerjakan,”jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, kebijakan kenormalan baru (new normal) yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), di saat krisis wabah pandemi Covid-19 dengan merelaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah tepat.

Ia pun berharap semua pihak mendukung langkah pemerintah.

“The new normal bukanlah diksi atau istilah baru di dunia. Istilah the new normal sering kali digunakan untuk kembali melakukan sebuah aktivitas sehari-hari di saat berakhir atau sedang terjadinya, sebuah krisis sosial, krisis ekonomi, bencana alam yang masif. Artinya life must go on atau kehidupan harus berjalan di dunia ini,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, istilah normal baru pernah dipakai oleh para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dan ekonomi saat terjadi the great depression 1930 , stagflation Amerika Serikat 1970, the Japan lost decade 1980 dan krisis keuangan global tahun 2008.

“Mereka memasuki kehidupan normal baru saat krisis dan berakhirnya krisis yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dan strategi baru untuk tetap bisa keluar dari krisis ekonomi tersebut agar bisa membuat ekonomi dan bisnis di dunia berjalan dengan pola baru dan cara baru,” ujarnya.

Arief melanjutkan, normal baru juga pernah diterapkan di Indonesia. Salah satunya di Aceh pascabencana tsunami. Masyarakat Aceh yang selamat dari bencana itu tetap tinggal di Aceh, dan memasuki era normal baru untuk melanjutkan kehidupannya.

“Jadi, the new normal yang diterapkan oleh pemerintah Joko Widodo sudah tepat di saat vaksin dan obat Covid-19 belum ditemukan. Sama dengan the new normal yang dialami masyarakat yang terkena bencana dalam melangsungkan aktivitasnya, kan belum ada juga alat pencegah bencana alam selama ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan bagi kalangan elite dan tokoh nasional yang masih nyinyir dan protes serta minim pengetahuan terkait penerapan the new normal agar tetap berada di rumah saja dan senantiasa ikuti protokol kesehatan dalam masa wabah Covid-19.

“Normal baru sebuah cara yang paling tepat apalagi melibatkan TNI dan Polri secara masif dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat,” demikian Arief Poyuono.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bisa digelar pada tanggal 9 Desember.

Namun, protokol kesehatan Covid-19 tetap diutamakan saat ajang pemilihan kepala daerah serentak itu dilaksanakan.

Menurut Tito, pandemi Covid-19 ini memunculkan situasi ketidakpastian. Jika Pilkada serentak diundur hingga tahun 2021 pun tidak menjamin virus tersebut akan berakhir.

“Opsi diundur 2021 Maret atau september itu pun tidak menjamin. Dulu memang punya harapan pada rapat pertama, harapan kita, sitausi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini, endingnya. Kita waktu itu skenarionya 2021 itu aman,” jelas Tito saat rapat virtual dengan Komisi II DPR, Rabu (27/5/2020).

Tito mencontohkan negara lain yang dapat menjalankan pemilu namun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Meskipun ada beberapa yang menundanya.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana menyiasatinya, Pilkada Desember ini tetap dilaksanakan, namum protokol kesehatan dan kita koordinasikan,” jelas Tito.

Lebih lanjut Tito menyebut, jika pilkada dilaksanakan pada bulan Desember pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas. Prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” tandasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengkritik rencana pemerintah menjalankan kebijakan kenormalan baru (new normal) dalam mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dia menilai kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 terburu-buru.

“Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan, kasus Covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia,” ujar Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020).

Sekadar diketahui, rencananya pemerintah melakukan lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru yakni mulai dari dibukanya sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal.

“Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?” kata Netty.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini juga menilai, selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. “Apalagi penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan,” kata Netty.

Salah satu contohnya, kata dia, mengenai kemampuan tes corona yang rendah. Dia mengatakan, Indonesia juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19. “Tapi pemerintah mau melakukan new normal, kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus positif virus corona melonjak,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ini.

Diketahui, kemarin Presiden Jokowi Bundaran HI. “Meskipun pemerintah telah meninjau beberapa lokasi, tetapi ini saja belum cukup. Apa pemerintah bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat? Kalau tidak ada jaminan, jangan buru-buru menerapkan new normal,” kata Netty.

Tentang panduan kerja new normal yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Netty menilai panduan itu hanya mengurangi risiko terpapar, tetapi tidak menjamin tidak adanya penularan. “Apa yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu hanya mengurangi risiko tapi tidak menjamin tidak adanya penyebaran virus, karena ada orang yang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan virus di mana-mana,” katanya.

“Terkait aturan shift 3 adalah pekerja di bawah usia 50 tahun ini juga tidak tepat, karena berdasarkan data dari Gugus Tugas pasien positif Covid-19 di bawah usia 50 tahun itu mencapai 47 persen, jadi di mana letak amannya?” tambah Netty.

Dia mengatakan, Kementerian Kesehatan juga harus memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus Covid-19. “Karena ini sangat penting, mengingat selain Covid-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui kita seperti TBC dan DBD. Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ini harus menjadi catatan pemerintah,” tutupnya.(*/Tya)

JAKARTA – Pemerintah berencana menjalankan kebijakan kenormalan baru atau dikenal istilah new normal di tengah Pandemi Covid-19 atau virus Corona.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III DPR Herman Herry, mengingatkan aparat kepolisian yang dikerahkan untuk membantu adaptasi kehidupan masyarakat menuju tatanan kehidupan baru atau new normal untuk mengedepankan pendekatan humanis.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun berharap, kehadiran aparat kepolisian secara fisik bisa mempercepat tumbuhnya sikap disiplin masyarakat saat beraktivitas.

“Petugas kepolisian yang dikerahkan untuk adaptasi new normal ini fungsinya lebih kepada mengawasi penerapan protokol kesehatan sesuai PSBB,” kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020).

Adapun kehadiran aparat kepolisian itu, kata dia, tujuannya tak lain supaya masyarakat bisa segera betul-betul berdisiplin menerapkan pola pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga kurva virus Corona bisa segera menurun.

“Dalam tugasnya di lapangan, aparat kepolisian harus mengedepankan pendekatan humanis. Ingatkan dengan baik warga yang tidak mengenakan masker, awasi fasilitas publik agar orang yang berada di dalamnya tidak melebihi kapasitas aman, atur antrean agar sesuai prinsip jaga jarak aman, serta memberi edukasi kepada warga soal pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut bahwa anggota Polri dan TNI akan ditempatkan di sekitar 1.800 titik pada empat provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai Selasa (26/5/2020). Total sekitar 240 ribu anggota Polri dan TNI akan diterjunkan pada fase persiapan new normal tersebut.

“Polri harus cermat dalam mengatur kebutuhan personel yang diterjunkan untuk membantu persiapan new normal ini. Begitu pun dengan kebutuhan petugas yang dikerahkan ke lapangan, mesti betul-betul dicukupi,” tutur Herman, politikus asal Nusa Tenggara Timur itu.

Dirinya pun mengingatkan bahwa aparat kepolisian yang bertugas di lapangan mungkin akan menghadapi berbagai reaksi dari masyarakat. Kendati demikian, dia meminta aparat kepolisian tidak terpancing.

“Bagaimana pun reaksi dari masyarakat, petugas kepolisian harus tetap berpegang pada profesionalisme. Petugas yang diturunkan ke lapangan harus betul-betul mencamkan bahwa fungsi mereka kali ini fokus pada fungsi edukasi,”tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan secara bertahap dalam rangka untuk melihat kesiapan penerapan prosedur standar New Normal. Objek-objek yang akan jadi sasaran pendisiplinan pada tahap pertama antara lain lalu lintas masyarakat, tempat niaga, apotik dan lainnya.

Seperti pemerintah mulai hari ini mulai menerjunkan aparat untuk mendisiplinkan masyyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Yang kita laksanakan adalah pertama harus kedua masyarakat dalam berkegiatan harus jaga jarak aman .Dan yang ketiga kita sediakan tempat mencuci tangan atau hand sanitizer,” ujarnya di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Dia berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Menurutnya untuk mal nantinya hanya diperbolehkan untuk dikunjungi separuh dari kapasitas. Termasuk juga tempat-tempat makan juga tidak boleh penuh.

“Tahap pertama Termasuk juga rumah makan harusnya 500 kita batasi hanya 200 saja. Kerja sama antara TNI/Polri dan pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan gugus tugas,” jelasnya.

Hadi menambahkan dengan adanya pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat diharapkan tetap dapat beraktivitas tapi juga aman dari COVID-19. Dia juga berharap hal ini dapat menurunkan rasio penularan atau R0 di bawah angka 1. (Baca juga: Persiapan New Normal, Jokowi Siagakan TNI/Polri di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota)

“Mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut R0 bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus,” tandasnya.(*/Ad)