Politik dan Keamanan

JAKARTA – Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Moch Nurhasim mengusulkan agar presidential threshold atau ambang batas presiden diturunkan dari pemilu sebelumnya yang mencapai 20 persen. Jika pemilihan presiden menerapkan ambang batas yang sama maka kontestasi politik antara dua pasangan calon saja terus terjadi berulang kali.

“Dampak politiknya, polarisasinya akan sangat tinggi, dan ini akan mengulang terus menerus di dalam kontestasi politik Indonesia,” ujar Nurhasim dalam diskusi virtual ‘Kemana Arah RUU Pemilu’, Minggu(7/6/20202).

Ia mengatakan, apabila penerapan ambang batas ini masih sama dengan Pemilu 2019 akan menciptakan polarisasi politik dan politik head to head. Hal ini sudah terjadi pada dua gelaran pemilu sebelumnya yakni 2014 dan 2019 lalu.

“Kenapa syarat presidensial itu perlu diubah, ini agar tercipta paling tidak pada tahapan awal itu ada tiga sampai empat calon presiden dan wakil presiden,” lanjut Nurhasim.

Menurut dia, idealnya minimal ambang batas presiden ditetapkan sebesar 10 persen sampai 15 persen. Ia menyebutkan, 10 persen untuk suara DPR dan 15 persen suara pemilu tingkat nasional agar kemungkinan ada empat sampai lima calon presiden.

Selain itu, alasan syarat presidential threshold perlu diubah dan tidak terlalu tinggi karena konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden berdasarkan suara mayoritas mutlak, 50 persen + 1. Nurhasim meminta revisi UU Pemilu tak memaksakan sistem pemilihan presiden menjadi pluralistis.

Ia menjelaskan, Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar presiden itu milik bersama bukan milik kelompok. Kemudian legitimasinya menjadi kuat sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

“Kalau kemudian plurality terus, problem ketidakpercayaan, problem legitimasi, yang dianggap kurang dan sebagainya ini akan terus-menerus menjadi persoalan sehingga opsi ambang batas pencalonan presiden itu harus dilihat,” jelas Nurhasim.

Ia menambahkan, jika batas minimal ditetapkan 10-15 persen, penting menentukan batas maksimal secara tepat. “Jangan sampai suatu saat kita memilih presiden calon tunggal, ini saya kira akan mereduksi sistem demokrasi kita,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu mencuat usulan terkait ambang batas presiden. Ada fraksi yang ingin 20 persen parlemen dan 25 persen dari suara yang sah, ada juga yang mengingikan presidential threshold itu berubah.

“Jadi di paling minimal 10 persen parlemen dan suara sekitar 15 persenan. Ini isu-isu yang relatif menonjol di parlemen di Komisi II,” kata Saan.(*/Ad)

JAKARTA – Mantan Ketua DPR Marzuki Alie meminta partai-partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak diam menyikapi belum turunnyaharga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Marzuki, seharusnya BBM turun mengikuti harga minyak dunia. Oleh karena itu, partai politik di parlemen harus menyikapi hal itu, bukan malah diam.

“Wahai partai-partai yang mewakili rakyat, Partai Demokrat, Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKB, Partai Nasdem, Partai PKS. Pertanyaan sederhana, kapan BBM bisa diturunkan, mengikuti harga minyak dunia.

Jangan anda diam, rakyat sudah capek teriak, pemerintah bergeming, dan anda diam,” tulis Marzuki melalui akun Twitternya, @marzukialie_, Jumat 5 Juni 2020.

Dalam cuitannya, Marzuki Alie me-mention satu per satu akun Twitter partai partai tersebut.

Cuitan Marzuki Alie direspons politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang menyatakan sepakat dengan pernyataan mantan Ketua DPR itu.

Menurut Hidayat, pemerintah harus dikritisi agar harga BBM turun. “Sepakat Pak.Pemerintah harus dikritisi agar turunkan harga BBM. Sebagaimana sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Bagi yang cukup kritis baca berita atau memfollow twitternya FPKS, mestinya tahu FPKS sudah lama dan berkali-kali meneriakkan dan memperjuangkan itu. Seperti saat raker-raker dengan Menteri ESDM, ” tulis Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid.(*/Ad)

JAKARTA – Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai nama Prabowo Subianto tak lagi menjual di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun, sebanyak 34 DPD Partai Gerindra mendukungnya untuk kembali menjadi ketua umum partai.

Kekalahan Prabowo di tiga kontestasi sebelumnya menjadi salah satu alasan mengapa elektabilitasnya tak lagi tinggi jelang 2024. Apalagi ia kini bergabung dengan kabinet Joko Widodo, yang adalah lawannya pada dua edisi pilpres sebelumnya.

“Tokoh usang yang sudah tiga kali kalah dalam pilpres, sudah tidak relevan dijual ke publik. Sulit laku karena diaggap tokoh dan kaset usang,” ujar Pangi saat dibubungi, Jumat (5/6/2020).

Prabowo juga dinilainya hanya mengkampanyekan gagasan yang sama pada pilpres sebelumnya. Pada saat masyarakat membutuhkan terobosan baru untuk membuat Indonesia lebih baik.

“Publik lebih senang tokoh baru yang masih segar segar, dianggap punya narasi baru membangun Indonesia ketimbang Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting itu.

Pandemi virus Covid-19 juga berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo. Sebab saat ini, banyak kepala daerah yang mendapat sorotan dalam penanganannya, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranomo, daripada Prabowo yang kinerjanya saat ini tak begitu terlihat. Publik tentu akan lebih menaruh dukungan pada tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan masyarakat dan penanganam pandemi.

“Lain cerita kalau kemarin beliau puasa, tetap setiap bersama rakyat menjadi simbol tokoh oposisi, simbol perlawanan. Mungkin masih relevan dan moncer bertarung ulang,” ujar Pangi.

Meski begitu, Prabowo masih membawa efek positif bagi elektabilitas Partai Gerindra. Apalagi para kader membutuhkan sosok yang dapat menyatukan soliditas dan persatuan partai.

Ditambah, saat ini belum ada orang yang dapat menandingi peran dari Prabowo. Sehingga bukan hal yang aneh, jika Menteri Pertahanan itu kembali terpilih sebagai ketua umum.

“Untuk merekat persatuan partai butuh tokoh yang kuat. Prabowo saya pikir masih dibutuhkan oleh Gerindra,” ujar Pangi.

Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas), sebanyak 34 DPD Partai Gerindra mengungkapkan keinginannya agar Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum partai. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga mengeklaim bahwa Menteri Pertahanan itu siap mengemban posisi tersebut.

“Pak Prabowo menerima sebagai sesuatu yang dianggap perintah partai,” ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (5/6).

Prabowo dinilai sebagai sosok yang masih diperlukan untuk memimpin partai berlambang garuda itu. Apalagi jasanya terhadap Partai Gerindra terbukti dalam pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya.

“Gerindra masih butuh perekat, masih butuh figur yang dapat jadi pengayom dan masih butuh figur pejuang yang memimpin perjuangan Gerindra ke depan,” ujar Dasco.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Ia menyebut bahwa Prabowo menerima mandat yang diberikan oleh 34 DPD.

“Sebagai pejuang politik dan patriot, beliau siap menerima kepercayaan kembali dan InsyaAllah akan tetap berjuang bersama untuk memperjuangkan cita-cita Partai Gerindra,” ujar Andre.

Adapun, pemilihan ketua umum akan dilaksanakan dalam kongres, yang rencananya digelar tahun ini. Meski masih dalam situasi pendemi Covid-19, forum tersebut akan tetap digelar secara virtual.

“Tidak masalah kalau kongres juga dilaksanakan virtual, DPP sedang mengkaji apakah bisa dilakukan virtual,” ujar Andre.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut new normal harusnya dimulai dari tempat ibadah. Setelah dari tempat ibadah baru dilanjutkan ke tempat publik lainnya.

Hal itu disampaikan Zulkifli usai shalat Jum’at berjamaah di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Shalat Jum’at tersebut juga dihadiri mantan Wapres Jusuf Kalla dan Anggota DPD Prof. Jimly Ashiddiqie

“Mendahulukan New Normal untuk rumah ibadah ini sejalan dengan Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang religius dan karena itu yang harus didahulukan adalah penguatan jiwa dan spiritualnya,” kata Wakil Ketua MPR ini, dalam keterangan pers, Jumat (5/6).

Ketentuan new normal , menurut Zulkifli, seharusnya juga mengatur shalat berjamaah bagi umat Islam, dan bukan hanya mengatur Mall atau tempat belanja lainnya.

“Tentu new normal harus dimaknai juga penerapannya dalam melaksanakan shalat berjamaah bagi umat Islam. Pengurus Masjid bisa berperan untuk menjaga disiplin jamaah agar mengikuti semua prosedur new normal ,” jelas Zulkifli.

Zulkifli menghimbau agar dalam penerapan new normal ini, masjid mulai dibuka. Kegiatan shalat berjamaah bisa dilakukan dengan menerapkan standar pencegahan Covid-19. “Saya menghimbau agar Masjid diperbolehkan untuk dibuka dan mulai melaksanakan Shalat Berjamaah. Tentu dengan menerapkan prosedur Covid-19 seperti physical distancing dan menggunakan masker,” ungkap Ketua Umum PAN ini.(*/Ad)

JAKARTA – Walaupun Indonesia bersiap menuju kenormalan baru (new normal) akibat wabah virus corona atau Covid-19 yang pasti masih berkeliaran, bertebaran, dan mengancam jiwa-jiwa rakyat Indonesia, kegiatan politik yang bersifat strategis seperti muktamar dan kongres partai ditunda.

“Muktamar PPP memang sebaiknya diundur, menunggu corona lenyap atau trennya turun,” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin , Kamis (4/6/2020).

Menurut Ujang, muktamar itu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Dan, yang ikut muktamar itu perwakilan pengurus dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga, jika muktamar digelar di masa pandemi, dikhawatirkan muktamirin tertulari virus corona.

“Kecuali mereka melaksanakan muktamar dengan menaati protokol kesehatan. Tapi bagaimana caranya mengumpulkan ribuan orang dengan melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai dengan putusan Mukernas V, Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercepat tetap dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Diketahui, Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020.

“Artinya ya muktamar tetap setelah Pilkada 2020 dan dipercepat sebelum April 2021,” ujar Baidowi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Muktamar PPP Tetap Digelar Setelah Pilkada 2020).

Anggota DPR yang akrab disapa Awiek ini menegaskan, sejauh ini belum ada mukernas yang dilakukan internal partainya. Sehingga, untuk mengubah keputusan pelaksanaan muktamar harus melalui mukernas.(*/Joh)

JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Advokasi MCCC PP Muhammadiyah dr Corona Rintawan mengatakan, Pilkada 2020 digelar Desember terlalu awal mengingat penambahan kasus Covid-19 yang terjadi. Tak hanya soal angka kasus Covid-19, kondisi aman juga harus memenuhi indikator lainnya seperti jumlah pasien di rumah sakit, kemampuan rumah sakit, serta ketersediaan alat pelindung diri (APD).

“Artinya apa, konteks pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kalau memang artinya waktu ini yang memang harus dipertimbangkan, saya kira Desember masih terlalu awal,” ujar dr Corona dalam diskusi virtual ‘Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi: Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat?’ pada Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, pemberlakuan tatanan normal baru atau new normal karena alasan utamanya ekonomi, bukan kondisi Indonesia sudah aman. Ia justru mengkhawatirkan implementasi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada nanti.

Apalagi Indonesia juga masih terbatas dalam melakukan skrining terlihat dari jumlah warga yang sudah di tes polymerase chain reaction (PCR). Menurut Corona, seharusnya kemampuan tes PCR sudah mencapai angka 20 ribu sampai 30 ribu sehari, sedangkan saat ini masih di bawah 10 ribu dan jumlah naik turun.

“Artinya ini karena kita harus bisa melihat kondisi ini masih belum aman untuk Indonesia, dan perkiraan memang beberapa bulan ke depan, saya sendiri juga tidak bisa memastikan Desember itu aman atau tidak,” kata Corona.

Dengan demikian, kata dia, terkait konsekuensi tambahan anggaran jika pilkada digelar Desember, lebih baik anggaran digunakan untuk memaksimalkan fasilitas medis dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, Indonesia memperbanyak tes PCR.

“Di bidang kesehatan masih belum maksimal, jadi saya kira masih terlalu gambling, kalau memang sudah pasti ditentukan waktunya, itu tadi anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk yang betul-betul urgen,” tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menyarankan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak menunjukkan persaingan ke publik. Walau sebenarnya wajar jika di antara keduanya ada tensi politik.

“Persaingan keduanya memang tidak terhindarkan. Tapi, saran saya, jangan ribut di media atau medsos. Saya yakin mereka bisa menunjukkan kekompakan di depan publik. Apalagi, dua-duanya kepala daerah hebat,” kata Dradjad saat personal chat Whatsapp ikutif dari republika, Rabu (3/6/2020).

Sebagai orang Jawa Timur, Dradjad mengaku Khofifah adalah teman baiknya saat masih menjadi anggota DPR. “Beberapa kali rapat bersama juga saat beliau menjadi menteri sosial. Mbak Khofifah orang baik, berprestasi, dan cool pembawaannya. PAN juga mendukung beliau di pilgub,” kata Dradjad.

Begitu juga dengan Risma. Bagi Dradjad, Risma adalah kakak kelas di SMA 5, selisih dua tahun. Dradjad memang tidak kenal dekat dengan Risma, tetapi mereka punya sahabat dekat yang sama yang baru wafat tanggal 31 Mei lalu, saat Hari Jadi Surabaya. “Mbak Risma orangnya lurus dan berprestasi,” ungkap ekonom senior Indef tersebut.

Sebagai arek Suroboyo asli, Dradjad berharap keduanya bisa akur. Walau, diakui atau tidak, ada efek pilgub dalam hubungan keduanya. “Mbak Risma mendukung Cak Ipul dan Mbak Puti, pesaing Mbak Khofifah,” kata Dradjad.

Selain itu, dia menambahkan, dalam pilwakot Surabaya nanti, keduanya kemungkinan besar berseberangan lagi. Jadi, wajar dan manusiawi jika ada sedikit tensi politik di antara keduanya. Hal itu biasa dalam politik.

Namun, saat ini, menurut dia, Jatim menghadapi pandemi Covid-19 dan Surabaya menjadi episentrum kasus Covid-19. Ia berharap persaingan keduanya justru menjadi energi positif, bukan menjadi gesekan.

“Soal mobil tes PCR, itu kan gampang solusinya. Tidak usah jadi ribut di luar. Utus saja sekda atau ketua tim masing-masing untuk rapat mengaturnya. Beres,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar menyambut agenda Pilkada, 9 Desember 2020. Pembukaan Rakornis dilakukan pada Senin (1/6) diikuti 520 kader partai beringin dari berbagai daerah secara virtual.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam pidatonya saat membuka Rakornis memuji seluruh kader yang sudah hadir dalam agenda yang direncanakan digelar hingga Sabtu (6/6) ini. Airlangga mengeklaim partainya paling siap masuk dalam era digital. Ia berharap Golkar juga siap menghadapi pilkada di era pandemi Covid-19 mendatang.

“Semoga dengan kesiapan tersebut, maka Partai Golkar juga diharapkan yang paling siap dalam menghadapi pilkada di era pandemi Covid, dan semoga target Golkar meraih kemenangan 60 persen dapat terpenuhi,” kata Airlangga dalam keterangan dikutif dari republika, Senin (1/6) malam.

Bukan kali ini saja Golkar menggelar acara partai secara virtual. Sebelumnya, pada Jumat (29/5) kemarin, Golkar sudah menggelar acara halal bihalal secara virtual. “Ini adalah bukti Golkar adalah partai pertama yang menggunakan tools dan komunikasi virtual untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi ini,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menekankan usaha meraih kemenangan di Pilkada 2020. Menurutnya, kader Golkar harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan new normal di bidang politik. Terutama dalam melaksanakan tahapan-tahapan kampanye pilkada serentak.

“Pola kampanye kali ini berubah, karena tidak melakukan pengerahan massa, melainkan dengan door to door campaign, dan pertemuan town hall secara terbatas,” ujar dia.

Kunci dalam kampanye door to door, menurut Airlangga adalah menggerakkan mesin-mesin politik Partai Golkar dari level paling bawah. Selain itu Airlangga juga mengingatkan pentingnya kampanye dengan memanfaatkan media dan IT secara tepat guna. Ia juga meminta agar aplikasi ‘Saksiku’ yang diluncurkan Golkar pada Pemilu 2019 untuk terus diperbarui.

Salah satu agenda Rakornis kali ini adalah memeriksa kesiapan DPD tingkat provinsi dan kabupaten kota menghadapi Pilkada 2020. Agenda lainnya adalah mengevaluasi surat tugas dan surat penetapan sementara. Ketum Golkar berharap rakornis mampu merumuskan metode kampanye yang efektif dan efisien. “Metode kampanye yang tepat di era new normal akan menentukan upaya Partai Golkar mencapai target kemenangan di Pilkada 2020 sebesar 60 persen,” tegas Airlangga.

Ia berpesan kepada seluruh kader, pilkada tahun ini harus dilakukan untuk meraih kemenangan sebesar-besarnya, dan mengutamakan kader terbaik partai Golkar. Airlangga menilai, seluruh pengurus harus mengutamakan untuk mengusung kader sendiri agar menjadi kepala daerah. “Partai Golkar harus bekerja keras, saling membantu agar kader Partai Golkar dan (calon) yang diusung Partai Golkar memenangkan pertarungan pilkada tersebut,” ungkapnya.(*/Joh)

JAKARTA – Partai Gelora yang diketuai oleh Anis Matta sah menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Hal ini setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan surat keputusan (SK) tentang pengesahan Badan Hukum partai tersebut secara virtual.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan administrasi secara faktual, maka Partai Gelora memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat sebagai badan hukum partai politik,” ujar Yasonna, Selasa (2/6).

Ia menyampaikan, Partai Gelora dinilai sebagai partai yang memiliki modal kuat untuk mengarungi dunia perpolitikan Indonesia karena di dalamnya terdapat tokoh yang sudah tak asing didengar, seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Tak lupa ia menyampaikan harapannya, agar Partai Gelora dapat mengirimkan wakilnya di parlemen.

“Untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, aspirasi masyarakat yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang secara pribadi sudah saya kenal,” ujar Yasonna.

Ia juga menyampaikan, agar Partai Gelora juga ikut berkontribusi kepada masyarakat di tengah pandemi virus Covid-19. “Saya berharap kita sebagai anak bangsa dan semua yang ada di sini, masyarakat dapat bersama-sama merapatkan barisan,” ujar Yasonna.

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta mengatakan kehadiran partainya bertujuan mempertajam akal kolektif bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai masalah akibat pandemi Covid-19.

“Kita hanya mungkin bisa merumuskan peta jalan baru itu jika kita memberikan ruang bagi akal kolektif bangsa Indonesia untuk bekerja,” ujar Anis.

Pancasila juga disebutnya sebagai akal kolektif bangsa yang digagas oleh para pendiri bangsa. Dengan itu, Anis berharap Partai Gelora juga dapat menjadi hal tersebut dan menjadi solusi bagi Indonesia.

“Partai Gelora sebagai partai politik resmi berbadan hukum. Mudah-mudahan momentum Pancasila ini, Partai Gelora bisa mewarnai siklus perubahan di negeri ini,”paparnya.(*/Ad)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat Hari Jadi Ke-727 untuk Kota Surabaya dan berharap warganya mampu berdiri tegar menghadapi ujian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ucapan ini ditanggapi warga dengan komentar agar Khofifah dan Risma Rukun dan saling mendukung.

“Tetaplah berjaya, berdiri tegar menghadapi ujian dan tantangan zaman yang mendewasakan hingga nyawa berpisah dengan raga,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu(31/5/2020).

Ucapan selamat disampaikan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut melalui postingan status di akun instagram resmi miliknya, @khofifah.ip yang diunggah beserta gambar patung “Suro dan Boyo” depan Kebun Binatang Surabaya.

Postingan tersebut mendapat ratusan komentar dari warganet yang menuliskan pesan beragam, antara lain menginginkan dan berharap Gubernur Jatim Khofifah dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saling mendukung serta rukun dalam menangani wabah COVID-19.

Seperti diketahui di mata publik keduanya terlibat silang pendapat, mulai polemik pasien rumah sakit, persoalan klaster baru, bahkan terakhir saat Risma marah-marah karena miskomunikasi operasional mobil laboratorium PCR.

Tak itu saja, Gubernur Khofifah juga mengirimkan bunga ucapan selamat yang dipasang di halaman Balai Kota Surabaya. “Selamat hari jadi ke-727 Kota Pahlawan. Surabaya, Wani !!!,” katanya.

Kota Surabaya merayakan hari jadinya setiap 31 Mei. Khusus tahun ini, tak ada kegiatan dalam rangka HUT karena masa pandemi COVID-19.

Sementara itu, pada beberapa kali kesempatan dalam rangka berperang melawan COVID-19, Gubernur Khofifah mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, hidup berdisiplin serta membiasakan hidup bersih dan sehat (PHBS). “Vaksin COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan. Senjatanya, vaksin yang paling ampuh sekarang adalah berdisiplin, biasakan PHBS dan mematuhi protokol kesehatan,” kata Khofifah.(*/Gio)