Politik dan Keamanan

JAKARTA – Walaupun Indonesia bersiap menuju kenormalan baru (new normal) akibat wabah virus corona atau Covid-19 yang pasti masih berkeliaran, bertebaran, dan mengancam jiwa-jiwa rakyat Indonesia, kegiatan politik yang bersifat strategis seperti muktamar dan kongres partai ditunda.

“Muktamar PPP memang sebaiknya diundur, menunggu corona lenyap atau trennya turun,” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin , Kamis (4/6/2020).

Menurut Ujang, muktamar itu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Dan, yang ikut muktamar itu perwakilan pengurus dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga, jika muktamar digelar di masa pandemi, dikhawatirkan muktamirin tertulari virus corona.

“Kecuali mereka melaksanakan muktamar dengan menaati protokol kesehatan. Tapi bagaimana caranya mengumpulkan ribuan orang dengan melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai dengan putusan Mukernas V, Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercepat tetap dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Diketahui, Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020.

“Artinya ya muktamar tetap setelah Pilkada 2020 dan dipercepat sebelum April 2021,” ujar Baidowi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Muktamar PPP Tetap Digelar Setelah Pilkada 2020).

Anggota DPR yang akrab disapa Awiek ini menegaskan, sejauh ini belum ada mukernas yang dilakukan internal partainya. Sehingga, untuk mengubah keputusan pelaksanaan muktamar harus melalui mukernas.(*/Joh)

JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Advokasi MCCC PP Muhammadiyah dr Corona Rintawan mengatakan, Pilkada 2020 digelar Desember terlalu awal mengingat penambahan kasus Covid-19 yang terjadi. Tak hanya soal angka kasus Covid-19, kondisi aman juga harus memenuhi indikator lainnya seperti jumlah pasien di rumah sakit, kemampuan rumah sakit, serta ketersediaan alat pelindung diri (APD).

“Artinya apa, konteks pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kalau memang artinya waktu ini yang memang harus dipertimbangkan, saya kira Desember masih terlalu awal,” ujar dr Corona dalam diskusi virtual ‘Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi: Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat?’ pada Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, pemberlakuan tatanan normal baru atau new normal karena alasan utamanya ekonomi, bukan kondisi Indonesia sudah aman. Ia justru mengkhawatirkan implementasi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada nanti.

Apalagi Indonesia juga masih terbatas dalam melakukan skrining terlihat dari jumlah warga yang sudah di tes polymerase chain reaction (PCR). Menurut Corona, seharusnya kemampuan tes PCR sudah mencapai angka 20 ribu sampai 30 ribu sehari, sedangkan saat ini masih di bawah 10 ribu dan jumlah naik turun.

“Artinya ini karena kita harus bisa melihat kondisi ini masih belum aman untuk Indonesia, dan perkiraan memang beberapa bulan ke depan, saya sendiri juga tidak bisa memastikan Desember itu aman atau tidak,” kata Corona.

Dengan demikian, kata dia, terkait konsekuensi tambahan anggaran jika pilkada digelar Desember, lebih baik anggaran digunakan untuk memaksimalkan fasilitas medis dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, Indonesia memperbanyak tes PCR.

“Di bidang kesehatan masih belum maksimal, jadi saya kira masih terlalu gambling, kalau memang sudah pasti ditentukan waktunya, itu tadi anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk yang betul-betul urgen,” tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menyarankan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak menunjukkan persaingan ke publik. Walau sebenarnya wajar jika di antara keduanya ada tensi politik.

“Persaingan keduanya memang tidak terhindarkan. Tapi, saran saya, jangan ribut di media atau medsos. Saya yakin mereka bisa menunjukkan kekompakan di depan publik. Apalagi, dua-duanya kepala daerah hebat,” kata Dradjad saat personal chat Whatsapp ikutif dari republika, Rabu (3/6/2020).

Sebagai orang Jawa Timur, Dradjad mengaku Khofifah adalah teman baiknya saat masih menjadi anggota DPR. “Beberapa kali rapat bersama juga saat beliau menjadi menteri sosial. Mbak Khofifah orang baik, berprestasi, dan cool pembawaannya. PAN juga mendukung beliau di pilgub,” kata Dradjad.

Begitu juga dengan Risma. Bagi Dradjad, Risma adalah kakak kelas di SMA 5, selisih dua tahun. Dradjad memang tidak kenal dekat dengan Risma, tetapi mereka punya sahabat dekat yang sama yang baru wafat tanggal 31 Mei lalu, saat Hari Jadi Surabaya. “Mbak Risma orangnya lurus dan berprestasi,” ungkap ekonom senior Indef tersebut.

Sebagai arek Suroboyo asli, Dradjad berharap keduanya bisa akur. Walau, diakui atau tidak, ada efek pilgub dalam hubungan keduanya. “Mbak Risma mendukung Cak Ipul dan Mbak Puti, pesaing Mbak Khofifah,” kata Dradjad.

Selain itu, dia menambahkan, dalam pilwakot Surabaya nanti, keduanya kemungkinan besar berseberangan lagi. Jadi, wajar dan manusiawi jika ada sedikit tensi politik di antara keduanya. Hal itu biasa dalam politik.

Namun, saat ini, menurut dia, Jatim menghadapi pandemi Covid-19 dan Surabaya menjadi episentrum kasus Covid-19. Ia berharap persaingan keduanya justru menjadi energi positif, bukan menjadi gesekan.

“Soal mobil tes PCR, itu kan gampang solusinya. Tidak usah jadi ribut di luar. Utus saja sekda atau ketua tim masing-masing untuk rapat mengaturnya. Beres,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar menyambut agenda Pilkada, 9 Desember 2020. Pembukaan Rakornis dilakukan pada Senin (1/6) diikuti 520 kader partai beringin dari berbagai daerah secara virtual.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam pidatonya saat membuka Rakornis memuji seluruh kader yang sudah hadir dalam agenda yang direncanakan digelar hingga Sabtu (6/6) ini. Airlangga mengeklaim partainya paling siap masuk dalam era digital. Ia berharap Golkar juga siap menghadapi pilkada di era pandemi Covid-19 mendatang.

“Semoga dengan kesiapan tersebut, maka Partai Golkar juga diharapkan yang paling siap dalam menghadapi pilkada di era pandemi Covid, dan semoga target Golkar meraih kemenangan 60 persen dapat terpenuhi,” kata Airlangga dalam keterangan dikutif dari republika, Senin (1/6) malam.

Bukan kali ini saja Golkar menggelar acara partai secara virtual. Sebelumnya, pada Jumat (29/5) kemarin, Golkar sudah menggelar acara halal bihalal secara virtual. “Ini adalah bukti Golkar adalah partai pertama yang menggunakan tools dan komunikasi virtual untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi ini,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menekankan usaha meraih kemenangan di Pilkada 2020. Menurutnya, kader Golkar harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan new normal di bidang politik. Terutama dalam melaksanakan tahapan-tahapan kampanye pilkada serentak.

“Pola kampanye kali ini berubah, karena tidak melakukan pengerahan massa, melainkan dengan door to door campaign, dan pertemuan town hall secara terbatas,” ujar dia.

Kunci dalam kampanye door to door, menurut Airlangga adalah menggerakkan mesin-mesin politik Partai Golkar dari level paling bawah. Selain itu Airlangga juga mengingatkan pentingnya kampanye dengan memanfaatkan media dan IT secara tepat guna. Ia juga meminta agar aplikasi ‘Saksiku’ yang diluncurkan Golkar pada Pemilu 2019 untuk terus diperbarui.

Salah satu agenda Rakornis kali ini adalah memeriksa kesiapan DPD tingkat provinsi dan kabupaten kota menghadapi Pilkada 2020. Agenda lainnya adalah mengevaluasi surat tugas dan surat penetapan sementara. Ketum Golkar berharap rakornis mampu merumuskan metode kampanye yang efektif dan efisien. “Metode kampanye yang tepat di era new normal akan menentukan upaya Partai Golkar mencapai target kemenangan di Pilkada 2020 sebesar 60 persen,” tegas Airlangga.

Ia berpesan kepada seluruh kader, pilkada tahun ini harus dilakukan untuk meraih kemenangan sebesar-besarnya, dan mengutamakan kader terbaik partai Golkar. Airlangga menilai, seluruh pengurus harus mengutamakan untuk mengusung kader sendiri agar menjadi kepala daerah. “Partai Golkar harus bekerja keras, saling membantu agar kader Partai Golkar dan (calon) yang diusung Partai Golkar memenangkan pertarungan pilkada tersebut,” ungkapnya.(*/Joh)

JAKARTA – Partai Gelora yang diketuai oleh Anis Matta sah menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Hal ini setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan surat keputusan (SK) tentang pengesahan Badan Hukum partai tersebut secara virtual.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan administrasi secara faktual, maka Partai Gelora memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat sebagai badan hukum partai politik,” ujar Yasonna, Selasa (2/6).

Ia menyampaikan, Partai Gelora dinilai sebagai partai yang memiliki modal kuat untuk mengarungi dunia perpolitikan Indonesia karena di dalamnya terdapat tokoh yang sudah tak asing didengar, seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Tak lupa ia menyampaikan harapannya, agar Partai Gelora dapat mengirimkan wakilnya di parlemen.

“Untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, aspirasi masyarakat yang didirikan oleh tokoh-tokoh yang secara pribadi sudah saya kenal,” ujar Yasonna.

Ia juga menyampaikan, agar Partai Gelora juga ikut berkontribusi kepada masyarakat di tengah pandemi virus Covid-19. “Saya berharap kita sebagai anak bangsa dan semua yang ada di sini, masyarakat dapat bersama-sama merapatkan barisan,” ujar Yasonna.

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta mengatakan kehadiran partainya bertujuan mempertajam akal kolektif bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai masalah akibat pandemi Covid-19.

“Kita hanya mungkin bisa merumuskan peta jalan baru itu jika kita memberikan ruang bagi akal kolektif bangsa Indonesia untuk bekerja,” ujar Anis.

Pancasila juga disebutnya sebagai akal kolektif bangsa yang digagas oleh para pendiri bangsa. Dengan itu, Anis berharap Partai Gelora juga dapat menjadi hal tersebut dan menjadi solusi bagi Indonesia.

“Partai Gelora sebagai partai politik resmi berbadan hukum. Mudah-mudahan momentum Pancasila ini, Partai Gelora bisa mewarnai siklus perubahan di negeri ini,”paparnya.(*/Ad)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat Hari Jadi Ke-727 untuk Kota Surabaya dan berharap warganya mampu berdiri tegar menghadapi ujian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ucapan ini ditanggapi warga dengan komentar agar Khofifah dan Risma Rukun dan saling mendukung.

“Tetaplah berjaya, berdiri tegar menghadapi ujian dan tantangan zaman yang mendewasakan hingga nyawa berpisah dengan raga,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu(31/5/2020).

Ucapan selamat disampaikan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut melalui postingan status di akun instagram resmi miliknya, @khofifah.ip yang diunggah beserta gambar patung “Suro dan Boyo” depan Kebun Binatang Surabaya.

Postingan tersebut mendapat ratusan komentar dari warganet yang menuliskan pesan beragam, antara lain menginginkan dan berharap Gubernur Jatim Khofifah dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saling mendukung serta rukun dalam menangani wabah COVID-19.

Seperti diketahui di mata publik keduanya terlibat silang pendapat, mulai polemik pasien rumah sakit, persoalan klaster baru, bahkan terakhir saat Risma marah-marah karena miskomunikasi operasional mobil laboratorium PCR.

Tak itu saja, Gubernur Khofifah juga mengirimkan bunga ucapan selamat yang dipasang di halaman Balai Kota Surabaya. “Selamat hari jadi ke-727 Kota Pahlawan. Surabaya, Wani !!!,” katanya.

Kota Surabaya merayakan hari jadinya setiap 31 Mei. Khusus tahun ini, tak ada kegiatan dalam rangka HUT karena masa pandemi COVID-19.

Sementara itu, pada beberapa kali kesempatan dalam rangka berperang melawan COVID-19, Gubernur Khofifah mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, hidup berdisiplin serta membiasakan hidup bersih dan sehat (PHBS). “Vaksin COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan. Senjatanya, vaksin yang paling ampuh sekarang adalah berdisiplin, biasakan PHBS dan mematuhi protokol kesehatan,” kata Khofifah.(*/Gio)

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menilai panitia khusus (Pansus) Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu segera dibentuk.

Sebab, pemerintah hingga kini belum juga melakukan penyesuaian harga setelah lebih dari tiga pekan dibuat kesimpulan rapat kerja bersama antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI, tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seiring turunnya harga jual minyak dunia.

Adapun harga jual BBM non-subsidi di seluruh SPBU masih berdasar harga lama tanpa ada pengurangan sedikitpun. BBM jenis Pertalite dijual Rp7.650/liter, Pertamax Rp9.000/liter, Pertamax Turbo Rp9.850/liter, Dexlite Rp9.500 dan Pertamina DEX Rp10.200/liter.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai pemerintah telah mengabaikan isi kesimpulan rapat yang dibuat tanggal 4 Mei 2020. Padahal, kata dia, kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto dan Menteri ESDM Arifin Tasrif mencantumkan secara tegas tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga jual BBM.

Kesimpulan rapat poin 5 menyebutkan Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk secepatnya memberikan penjelasan secara terbuka dan masif terkait harga BBM sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia.

Kemudian, pada poin 6 rapat menyimpulkan Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM melakukan penyesuaian harga BBM dengan merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.

“Pemerintah jelas mengabaikan kesimpulan rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR-RI. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan mengabaikan fungsi pengawasan DPR,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020).

Maka itu, Fraksi PKS bakal menggalang dukungan dibentuknya Pansus BBM. “Agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga harga BBM belum diturunkan hingga saat ini,” kata Mulyanto.

Dia melanjutkan, Pansus BBM ini sangat penting dibentuk sebagai wujud kesungguhan DPR menindaklanjuti aspirasi rakyat terkait harga BBM. Melalui Pansus itu, DPR dapat menanyakan secara rinci dan komprehensif berbagai persoalan yang menyebabkan harga BBM belum diturunkan.

Masih kata Mulyanto, ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR. Apalagi sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir ada praktik oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas.

“Dugaan ini harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya dan pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pemerintah jangan ambil untung berlebih dari rakyat yang saat ini sedang kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri Pembangunan ini.

Menurutnya, DPR perlu tahu apa yang membuat pemerintah sulit menurunkan harga BBM. Padahal negara ASEAN lain sudah menurunkan harga BBM berkali-kali. “Jika memang ada campur tangan mafia migas maka DPR harus segera bertindak dengan membuat Pansus. Pansus adalah sarana yang konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan itu,” imbuhnya.

Ditambahkan Mulyanto, pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Kata dia, jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina.

“Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah perbulan,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan partainya belum memutuskan siapa sosok pengganti Hanafi Rais di DPR RI. PAN akan mengumumkan nama pengganti Hanafi setelah masa reses DPR.

“Belum diputuskan sampai sekarang, mungkin nanti pasca-reses di masa persidangan berikutnya akan kita putuskan,” kata Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu (30/5/2020).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan penganti posisi putra Amien Rais di DPR akan diumumkan langsung selepas reses. ” Nanti akan diumumkan resmi oleh DPP PAN atau oleh ketua umum,” jelas Viva.

Viva enggan membocorkan siapa nama calon pengganti Hanafi yang sebelumnya menjabat Ketua Fraksi PAN DPR RI.

Hanafi Rais telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) 2020-2025 dan anggota DPR RI periode 2019-2024.ilustrasi

Adapun pengunduran diri itu tertuang dalam sebuah surat bertanda tangan Hanafi di atas materai Rp6.000 pada Selasa 5 Mei 2020 yang beredar di kalangan awak media.

“Saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, dan dari anggota DPR RI Fraksi PAN 2019-2024,” ujar Hanafi dalam surat tersebut.

Hanafi Rais disebut-sebut mundur dari PAN karena ingin bergabung dengan kubu ayahnya, Amien Rais, untuk membentuk partai baru.

Amien Rais santer dikabarkan akan membentuk partai baru setelah tidak memiliki jabatan strategis di DPP PAN periode kedua ketua umum Zulkifli Hasan.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pilkada serentak tetap akan digelar pada Desember 2020 dan tidak mungkin ditunda lagi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, yang telah disepakati oleh DPR serta pemerintah.

“Kita tidak mau tarik mundur lagi karena ini sudah menjadi pilihan kita bahwa pilkada akan diselenggarakan Desember 2020,” kata Arief dalam diskusi virtual “Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020”, Kamis (28/5).

KPU telah menyampaikan tiga opsi waktu pemungutan suara serentak, yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Waktu ini disusun setelah KPU RI memutuskan penundaan tahapan pilkada akibat pandemi Covid-19.

Arief mengakui, jika pilkada ditunda hingga September 2021, KPU akan memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan persiapan. KPU menilai, penundaan selama satu tahun cukup untuk menyelesaikan pembentukan regulasi, penyusunan anggaran, bahkan menunggu penyelesaian penanggulangan pandemi.

Namun demikian, Arief menegaskan, pelaksanaan pilkada tak bisa ditunda lagi. KPU akan segera melanjutkan tahapan pilkada pada 6 Juni atau 15 Juni, enam bulan sebelum waktu hari pemungutan suara.

Arief mengatakan, KPU menolak apabila tahapan pemilihan lanjutan dimulai Juli. Pasalnya, serangkaian tahapan prapencoblosan harus segera dilaksanakan. “Makanya kemarin ketika ada usulan dari beberapa anggota Komisi II (DPR) agar (pilkada lanjutan) dimulai bulan Juli, KPU tegas mengatakan tidak mungkin dimulai bulan Juli karena akan sangat terlambat,” kata Arief.

Ia berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 tak menurun kendati digelar pada masa pandemi Covid-19. KPU mendorong pemilih tetap aktif terlibat dalam berbagai tahapan. Arief juga meminta peserta pemilu mengajak konstituennya menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, KPU tengah menyusun protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada.

“Pemilih yang berdaulat adalah pemilih yang melibatkan dirinya sejak dari awal proses tahapan sampai dengan penetapan siapa yang menjadi dalam kontestasi pemilihan ini,” kata Arief.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Semula waktu pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020, tetapi ditunda menjadi 9 Desember tahun ini akibat pandemi Covid-19.(*/Ag)

JAKARTA – Basis massa Partai Amanat Nasional (PAN) dengan PAN Reformasi diyakini bakal sama. Hal tersebut jika PAN Reformasi sebagai pecahan dari PAN itu didirikan nantinya.

“Seperti sudah saya prediksi PAN Reformasi akan berdiri,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Jumat (29/5/2020).

Dia mengatakan, basis massa Muhammadiyah bakal menjadi rebutan. “Jika PAN Reformasi berdiri, perebutannya di basis massa Muhammadiyah.

Basis massanya akan sama, sama-sama akan berebut suara akar rumput massa Muhammadiyah,” katanya.

Sehingga, menurut dia, keberadaan PAN Reformasi nantinya bisa bersaing dengan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) itu. “Jika PAN Reformasi mampu menarik suara basis massa Muhammadiyah, maka PAN Reformasi akan bisa bersaing dengan PAN yang dipimpin Zulhas,” imbuhnya.

Alhasil, keberadaan PAN Reformasi nantinya diyakini memiliki dampak bagi PAN. “Besar atau kecil dampaknya pasti ada bagi PAN. Sangat rugi jika PAN terpecah. Dan melahirkan PAN Reformasi,” tuturnya.

Sebab, kata dia, di saat partai-partai lain sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti sejak saat ini, PAN justru terpecah.

“Ini bahaya bagi PAN. Karena sebagian kader dan tokohnya kemungkinan bergeser ke PAN Reformasi,”tukasnya.(*/Ad)