Politik dan Keamanan

JAKARTA – Loyalis Amien Rais mengebut pembentukan partai baru. Calon ‘saudara muda’ Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditargetkan deklarasi pada Desember 2020.

Salah satu motor penggeraknya, Agung Mozin, mengungkapkan meskipun saat ini tengah pandemi Covid-19, tak menyurutkan semangat dirinya dan rekan-rekan untuk segera merealisasikan pembentukan partai baru.

“Selama ini kami menggunakan fasilitas zoom untuk koordinasi dan konsolidasi kekuatan-kekuatan untuk melahirkan partai. Kami tetap melakukan kerja politik selama Covid-19. Insya Allah Desember sudah deklarasi,” ujarnya ,Senin (8/6/2020).

Agung mengaku sedang melakukan survei untuk menangkap suara dan persepsi masyarakat terhadap partai politik. Dia menerangkan, mendirikan partai itu tidak boleh didasari oleh sikap emosional terhadap suatu kejadian. “Memang kami membuat partai ini dan menentukan arahnya harus berbasiskan riset,” ucapnya.

Eks Ketua DPP PAN itu menargetkan sebelum Desember 2020 sudah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dia sesumbar tidak terlalu sulit untuk melengkapi syarat administrasi dan membangun infrastruktur partai dari pusat hingga daerah.

Aturan itu tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol). Pasal 3 ayat 2 huruf c UU tersebut menyebutkan parpol harus memiliki pengurus di 34 provinsi, serta 75 persen dari total kabupaten/kota dan 50 persen di kecamatan di seluruh Indonesia.

“Tidak terlalu sulit bagi kami. Karena memang kami-kami yang terlibat dalam pembentukan wadah baru, merupakan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di partai,” terangnya.

Dia memastikan Amien Rais sudah bulat untuk mendirikan partai baru. Namun, para loyalis belum menentukan posisi untuk sang tokoh utama itu. “Pak Amien jadi semacam tokoh kami yang mempunyai posisi strategis dalam menjaga muruah partai. Juga pemberi semangat bagi kami,” tandasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Syamsurizal mengungkapkan PPP mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) tetap di angka 4 persen. Bahkan, menurutnya, akan lebih baik jika bisa diturunkan lagi menjadi 3 persen.

“Kita mengingkan kalau bisa itu 4, kalau bisa turun lagi,” kata Syamsurizal, Senin (8/6).

Sementara, untuk besaran ambang batas DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, PPP menginginkan agar besarannya di angka 0 persen. Menurutnya, pilihan tersebut dipilih sebagai upaya untuk meneguhkan bahwa sistem pemilu di Indonesia yakni proporsional, bukan distrik.

“Karena besaran PT semakin tinggi maka akan semakin besar potensi suara pemilih yang hangus,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sebanyak 13,5 juta (9 persen) suara pemilih hangus pada pemilu 2019 lalu. Menurutnya hal tersebut tidak baik untuk demokrasi.

Selain itu, menurutnya, besaran ambang batas parlemen 4 persen juga penting untuk memberi kesempatan kepada partai lain untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan. Sebaliknya, jika semakin tinggi parliamentary threshold, justru yang terjadi yaitu kediktatoran.

“Jadi ini yang kita tidak mau terjadi. Karena itu, kita ingin sama-sama lah menyelenggarakan pemerintahan,” tuturnya.

Dirinya juga menjawab terkait alasan dinaikannya parliamentary threshold yang selalu dikaitkan dengan penyederhanaan partai politik dan efektivitas pemerintahan. Menurut Syamsurizal, gagasan tersebut tidak linier dengan praktik di lapangan.

“Seperti saat ini, Parlemen hasil Pemilu 2019 yang menerapkan PT 4 persen yang menghasilkan 9 fraksi di DPR, nyatanya efektivitas pemerintahan dan dinamika parlemen tetap berjalan ideal yang tidak keluar dari spirit demokrasi dan sistem presidensial.(*/Ad)

JAKARTA – Loyalis Amien Rais mulai melemparkan psywar ke bekas partainya. Partai Amanat Nasional (PAN) disebut sulit untuk lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

Eks Ketua DPP PAN Agung Mozin menyebut PAN saat ini bukanlah partai menengah. Partai yang dikomandani Zulkifli Hasan itu disebutnya sebagai partai kecil.

Pada Pemilu 2019, PAN memperoleh suara 9.572.623 atau 6,84 persen. Dengan jumlah itu, PAN menempati urusan kedelapan. PAN bahkan kalah suaranya oleh Partai Nasdem yang baru dua kali ikut pemilu.

“Saya yakin PAN itu enggak akan lolos (2024),” ujar,” Agung , Senin (8/6/2020).

Dia mengungkapkan alasan di balik prediksinya tentang masa depan PAN itu. Pertama, suara pemilih PAN akan beralih ke partai baru yang akan dibuat loyalis Amien Rais. Kedua, pemilih tidak puas dengan sikap pragmatisme politik yang dipertontonkan PAN selama ini.

Menurutnya, warga Muhammadiyah akan lari dan tidak memilih PAN lagi. Padahal, sejak kelahirannya di awal reformasi, PAN ini identik dan menjadi saluran politik warga Muhammadiyah.

Jika dipotret lebih dekat, karakter pemilih PAN merupakan masyarakat perkotaan, agamais, dan rasional. Ceruk ini semakin terimpit dengan semakin menguatnya partai pesaing, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, dan Gerindra.

“Setelah terjadi pergeseran atas praktik-praktik politik yang ada di PAN hari ini, saya hakulyakin (warga) Muhammadiyah tidak akan menyuarakan politiknya di PAN,” ucapnya.

Di saat bersamaan, partai-partai besar, seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewacanakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 ke 7 persen. Ini akan mengancam eksistensi partai bawah, seperti PAN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sejumlah partai baru, termasuk partai yang akan didirikan loyalis Amien Rais.

“Semua partai berkepentingan dengan itu. Kalau orang bilang bagaimana dengan partai baru, kami tidak ada rasa khawatir. Insya Allah optimis selama membawa gagasan kepada pemilih. Kami enggak galau atau resah dengan itu,”tandasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dianggap berhasil dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diundang untuk menghadiri virtual meeting ‘The Mayoral Meeting Cities Against Covid-19 (CAC) Global Summit 2020’ pada 2 Juni lalu. Dengan mengusung tema ‘Together We Stand’, Anies berbicara di depan 40 gubernur dan wali kota di seluruh dunia. Video tersebut diunggah akun Youtube Pemprov DKI pada Ahad (7/6).

Dikutip dari prnewswire.com, global summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT) yang mencakup 15 sesi ini berlangsung pada 1-5 Juni 2020. Para ahli global di bidang perawatan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan lingkungan berbagi informasi mendalam tentang tanggapan dan solusi untuk penanganan Covid-19. Semua program yang dipaparkan pemateri dilengkapi dengan interpretasi simultan dalam bahasa Inggris.

Adapun Anies kebagian sesi presentasi pada 2 Juni, yang diawali dengan pidato pembukaan Wali Kota Seoul Park Won-Soon selaku tuan rumah. Acara tersebut diikuti Gubernur Maryland (AS) Larry Hogan, Wali Kota Moskow (Rusia) Sergei Sobyanin, Wali Kota London (Inggris) Sadiq Khan, dan Wali Kota Budapest (Hungaria) Gergely Karácsony.

Selain itu, wali kota Istanbul (Turki), Teheran (Iran), Tel Aviv (Israel), Buenos Aires (Argentina), Vancouver (Kanada), Chongqing (China), dan New Delhi (India) ikut berbagi penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Setelah diskusi, sesi dilanjutkan dengan ‘Deklarasi Seoul’ yang diikuti seluruh peserta.

Sebelum menyilakan Anies berbicara, dalam video di akun Youtube Pemprov DKI, moderator mengatakan bahwa contoh dari Gubernur Anies Baswedan pada Mei dapat dikatakan sebagai bulan terberat untuk provinsi terbesar keempat di Asia Tenggara dalam menangani pandemi Covid-19. “Namun, Jakarta tampaknya telah berhasil mengubah keadaan dengan jumlah kasus yang terus menurun setelah melewati puncaknya pada pertengahan Mei. Bapak Gubernur tampaknya Anda memiliki bahan paparan yang telah dipersiapkan. Jika (Anda) sudah siap, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berbicara sekarang.”

Gubernur Anies pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan untuk mengikuti pertemuan penting para pemimpin di seluruh dunia, khususnya teman baik Wali Kota Park. Menurut Anies, Park adalah salah satu panutan pemimpin kota. Dia juga menyampaikan salam kepada gubernur dan wali kota yang mengikuti pertemuan tersebut.

Anies mengatakan, Pemprov DKI ingin membagikan penanganan Covid-19 kepada seluruh peserta. Namun, ia menekankan, materi yang disampaikan ingin mengajak gubernur dan wali kota seluruh dunia untuk melihat ke depan. “Maksud saya, kita semua berpengalaman menghadapi pandemi ini, tapi saya pikir penting bagi kita semua untuk melihat hal-hal di balik pandemi ini,” ucap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) tersebut.

Menurut Anies, Jakarta tidak hanya mengalami masalah, tetapi juga kesempatan. Bagi dia, masalah yang dihadapi ada dua, yaitu krisis kesehatan dan ekonomi. Di sisi lain, Pemprov DKI mengalami terobosan dalam bidang digital dan lingkungan yang lebih asri.

Anies menuturkan, selama ini di Jakarta masalah polusi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Pemprov DKI. Dalam tiga bulan terakhir selama pandemi Covid-19, menurut dia, masyarakat mendapatkan langit yang biru kembali karena mobilitas kendaraan turun drastis.

“Sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa inilah yang dapat terjadi saat kita memiliki ekonomi berbasis lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ucap Anies.
Bagi dia, krisis kesehatan dan ekonomi memang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Namun, yang tidak pernah terbayangkan beberapa bulan lalu adalah semua pihak kini saling berbagi nilai-nilai baru tentang bagaimana mengelola kota. Indonesia sebagai negara berkembang, Anies melanjutkan, dan Jakarta sebagai kota megapolitan, perkembangannya berorientasi pada transportasi mobil, dengan transportasi publik yang minim.

“Kemudian, kita mengubah diri dari pengembangan berorientasi mobil menjadi pengembangan berorientasi transit (TOD). Kami membangun transportasi publik, stasiun, properti di sekitar stasiun-stasiun tersebut,” ucap mantan rektor Universitas Paramadina itu.

Berikutnya, menurut Anies, Pemprov DKI memikirkan program pembangunan lebih lanjut, yaitu pengembangan berorientasi mobil menjadi TOD, disusul pengembangan berorientasi digital. Hal itu mungkin adalah masa depan yang perlu diantisipasi. Pasalnya, masalah pandemi bisa saja muncul lagi pada kemudian hari sehingga perubahan-perubahan harus dilakukan mulai sekarang.(*/Tya)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai, ambang batas perncalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, akan membatasi jumlah pasangan calon yang akan berkontestasi. Menurutnya, sebaiknya presidential threshold (PT) dihapuskan saja.

Guspardi mengatakan, jika PT sebesar 20 persen kembali diterapkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, ia memprediksi hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon saja.

Hal tersebut dinilai kurang dalam memberikan pilihan ke masyarakat.

“Jika aturan mengenai presidential threshold tidak berubah, maka pada Pilpres 2024 dimungkinkan jumlah pasangan calon yang akan diusung juga hanya dua pasang,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).

Koalisi antar partai yang terbentuk untuk mengusung pasangan calon juga dipastikannya akan sedikit. Karena partai tentu tak akan mengambil jalan aman agar pasangan yang didukungnya menang.

“Sebaiknya dihapuskan saja presidential threshold ini dan paling tidak partai yang lolos ke senayan seharusnya diberikan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden,” katanya.

Piplres 2019 seharusnya menjadi pembelajaran bahwa ambang batas presiden sebesar 20 persen tak terlalu baik manfaatnya. Sebab hanya akan ada dua pasangan calon, yang membuat masyarakat menjadi terbelah.

“Jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya disikapi dengan kegembiraan justru menciptakan permusuhan yang berkepanjangan di antara anak bangsa,” ujarnya lagi.

Berbeda jika ada lebih dari dua pasangan calon, yang membuat adanya pilihan lain bagi masyarakat. Serta, hal tersebut dinilainya lebih baik bagi negara yang menganut sistem demokrasi.

“Rakyat punya hak untuk memilih mana calon terbaik tidak perlu direkayasa kita harus seleksi dulu melalui ambang batas,” ujar Guspardi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu mencuat usulan terkait ambang batas presiden. Ada fraksi yang ingin 20 persen parlemen dan 25 persen dari suara yang sah, ada juga yang mengingikan presidential threshold itu berubah.

“Jadi di paling minimal 10 persen parlemen dan suara sekitar 15 persenan. Ini isu-isu yang relatif menonjol di parlemen di Komisi II,” kata Saan.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan sudah menduga bahwa Prabowo Subianto akan dipercaya oleh kadernya untuk memimpin kembali Partai Gerindra selama lima tahun mendatang.

Kendati begitu, sejumlah nama berpotensi maju jika suatu waktu Prabowo lengser.

Menurut dia, nama yang berpeluang menggantikan Prabowo lima tahun mendatang adalah Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, Fadli Zon, hingga Sufmi Dasco Ahmad.

Bahkan, nama lain di luar Partai Gerindra seperti Anies Baswedan juga berpeluang menjadi pengisi kepemimpinan Partai Gerindra selanjutnya.

“Kalau Anies Baswedan masih meneruskan koalisinya dengan Prabowo dan Gerindra, dia juga potensial bisa menjadi penerus,” ungkap Djayadi ,dikutig dari republika .Minggu (7/6/2020).

Namun, untuk saat ini Prabowo masih menjadi figur dominan di partai berlambang kepala burung garuda tersebut. “Belum ada tokoh di Gerindra yang bisa menggantikan beliau (Prabowo). Karena Prabowo masih menjadi simbol utama Gerindra maka kepemimpinan Gerindra tergantung pada apakah beliau masih mau menjadi ketua umum atau tidak,” katanya.

Ia menilai, sampai saat ini belum ada tanda-tanda Prabowo akan menyerahkan kepemimpinannya kepada tokoh lain di Gerindra. Bahkan, ia menduga mantan danjen Kopassus tersebut baru akan menyerahkan kepemimpinan pada generasi berikutnya selepas pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Dari segi usia, Prabowo saat ini sudah 69 tahun, jadi akan berusia 74 tahun lima tahun lagi. Karena itu, kepemimpinan beliau selama lima tahun ke depan akan diutamakan untuk konsolidasi partai secara nasional dan persiapan untuk menguatkan struktur organisasi dan kepemimpinan di pusat dan daerah agar Gerindra siap ketika tidak lagi secara aktif dipimpin oleh Prabowo,” tukasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Moch Nurhasim mengusulkan agar presidential threshold atau ambang batas presiden diturunkan dari pemilu sebelumnya yang mencapai 20 persen. Jika pemilihan presiden menerapkan ambang batas yang sama maka kontestasi politik antara dua pasangan calon saja terus terjadi berulang kali.

“Dampak politiknya, polarisasinya akan sangat tinggi, dan ini akan mengulang terus menerus di dalam kontestasi politik Indonesia,” ujar Nurhasim dalam diskusi virtual ‘Kemana Arah RUU Pemilu’, Minggu(7/6/20202).

Ia mengatakan, apabila penerapan ambang batas ini masih sama dengan Pemilu 2019 akan menciptakan polarisasi politik dan politik head to head. Hal ini sudah terjadi pada dua gelaran pemilu sebelumnya yakni 2014 dan 2019 lalu.

“Kenapa syarat presidensial itu perlu diubah, ini agar tercipta paling tidak pada tahapan awal itu ada tiga sampai empat calon presiden dan wakil presiden,” lanjut Nurhasim.

Menurut dia, idealnya minimal ambang batas presiden ditetapkan sebesar 10 persen sampai 15 persen. Ia menyebutkan, 10 persen untuk suara DPR dan 15 persen suara pemilu tingkat nasional agar kemungkinan ada empat sampai lima calon presiden.

Selain itu, alasan syarat presidential threshold perlu diubah dan tidak terlalu tinggi karena konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden berdasarkan suara mayoritas mutlak, 50 persen + 1. Nurhasim meminta revisi UU Pemilu tak memaksakan sistem pemilihan presiden menjadi pluralistis.

Ia menjelaskan, Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar presiden itu milik bersama bukan milik kelompok. Kemudian legitimasinya menjadi kuat sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

“Kalau kemudian plurality terus, problem ketidakpercayaan, problem legitimasi, yang dianggap kurang dan sebagainya ini akan terus-menerus menjadi persoalan sehingga opsi ambang batas pencalonan presiden itu harus dilihat,” jelas Nurhasim.

Ia menambahkan, jika batas minimal ditetapkan 10-15 persen, penting menentukan batas maksimal secara tepat. “Jangan sampai suatu saat kita memilih presiden calon tunggal, ini saya kira akan mereduksi sistem demokrasi kita,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu mencuat usulan terkait ambang batas presiden. Ada fraksi yang ingin 20 persen parlemen dan 25 persen dari suara yang sah, ada juga yang mengingikan presidential threshold itu berubah.

“Jadi di paling minimal 10 persen parlemen dan suara sekitar 15 persenan. Ini isu-isu yang relatif menonjol di parlemen di Komisi II,” kata Saan.(*/Ad)

JAKARTA – Mantan Ketua DPR Marzuki Alie meminta partai-partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak diam menyikapi belum turunnyaharga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Marzuki, seharusnya BBM turun mengikuti harga minyak dunia. Oleh karena itu, partai politik di parlemen harus menyikapi hal itu, bukan malah diam.

“Wahai partai-partai yang mewakili rakyat, Partai Demokrat, Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKB, Partai Nasdem, Partai PKS. Pertanyaan sederhana, kapan BBM bisa diturunkan, mengikuti harga minyak dunia.

Jangan anda diam, rakyat sudah capek teriak, pemerintah bergeming, dan anda diam,” tulis Marzuki melalui akun Twitternya, @marzukialie_, Jumat 5 Juni 2020.

Dalam cuitannya, Marzuki Alie me-mention satu per satu akun Twitter partai partai tersebut.

Cuitan Marzuki Alie direspons politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang menyatakan sepakat dengan pernyataan mantan Ketua DPR itu.

Menurut Hidayat, pemerintah harus dikritisi agar harga BBM turun. “Sepakat Pak.Pemerintah harus dikritisi agar turunkan harga BBM. Sebagaimana sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Bagi yang cukup kritis baca berita atau memfollow twitternya FPKS, mestinya tahu FPKS sudah lama dan berkali-kali meneriakkan dan memperjuangkan itu. Seperti saat raker-raker dengan Menteri ESDM, ” tulis Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid.(*/Ad)

JAKARTA – Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai nama Prabowo Subianto tak lagi menjual di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun, sebanyak 34 DPD Partai Gerindra mendukungnya untuk kembali menjadi ketua umum partai.

Kekalahan Prabowo di tiga kontestasi sebelumnya menjadi salah satu alasan mengapa elektabilitasnya tak lagi tinggi jelang 2024. Apalagi ia kini bergabung dengan kabinet Joko Widodo, yang adalah lawannya pada dua edisi pilpres sebelumnya.

“Tokoh usang yang sudah tiga kali kalah dalam pilpres, sudah tidak relevan dijual ke publik. Sulit laku karena diaggap tokoh dan kaset usang,” ujar Pangi saat dibubungi, Jumat (5/6/2020).

Prabowo juga dinilainya hanya mengkampanyekan gagasan yang sama pada pilpres sebelumnya. Pada saat masyarakat membutuhkan terobosan baru untuk membuat Indonesia lebih baik.

“Publik lebih senang tokoh baru yang masih segar segar, dianggap punya narasi baru membangun Indonesia ketimbang Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting itu.

Pandemi virus Covid-19 juga berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo. Sebab saat ini, banyak kepala daerah yang mendapat sorotan dalam penanganannya, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranomo, daripada Prabowo yang kinerjanya saat ini tak begitu terlihat. Publik tentu akan lebih menaruh dukungan pada tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan masyarakat dan penanganam pandemi.

“Lain cerita kalau kemarin beliau puasa, tetap setiap bersama rakyat menjadi simbol tokoh oposisi, simbol perlawanan. Mungkin masih relevan dan moncer bertarung ulang,” ujar Pangi.

Meski begitu, Prabowo masih membawa efek positif bagi elektabilitas Partai Gerindra. Apalagi para kader membutuhkan sosok yang dapat menyatukan soliditas dan persatuan partai.

Ditambah, saat ini belum ada orang yang dapat menandingi peran dari Prabowo. Sehingga bukan hal yang aneh, jika Menteri Pertahanan itu kembali terpilih sebagai ketua umum.

“Untuk merekat persatuan partai butuh tokoh yang kuat. Prabowo saya pikir masih dibutuhkan oleh Gerindra,” ujar Pangi.

Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas), sebanyak 34 DPD Partai Gerindra mengungkapkan keinginannya agar Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum partai. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga mengeklaim bahwa Menteri Pertahanan itu siap mengemban posisi tersebut.

“Pak Prabowo menerima sebagai sesuatu yang dianggap perintah partai,” ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (5/6).

Prabowo dinilai sebagai sosok yang masih diperlukan untuk memimpin partai berlambang garuda itu. Apalagi jasanya terhadap Partai Gerindra terbukti dalam pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya.

“Gerindra masih butuh perekat, masih butuh figur yang dapat jadi pengayom dan masih butuh figur pejuang yang memimpin perjuangan Gerindra ke depan,” ujar Dasco.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Ia menyebut bahwa Prabowo menerima mandat yang diberikan oleh 34 DPD.

“Sebagai pejuang politik dan patriot, beliau siap menerima kepercayaan kembali dan InsyaAllah akan tetap berjuang bersama untuk memperjuangkan cita-cita Partai Gerindra,” ujar Andre.

Adapun, pemilihan ketua umum akan dilaksanakan dalam kongres, yang rencananya digelar tahun ini. Meski masih dalam situasi pendemi Covid-19, forum tersebut akan tetap digelar secara virtual.

“Tidak masalah kalau kongres juga dilaksanakan virtual, DPP sedang mengkaji apakah bisa dilakukan virtual,” ujar Andre.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut new normal harusnya dimulai dari tempat ibadah. Setelah dari tempat ibadah baru dilanjutkan ke tempat publik lainnya.

Hal itu disampaikan Zulkifli usai shalat Jum’at berjamaah di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Shalat Jum’at tersebut juga dihadiri mantan Wapres Jusuf Kalla dan Anggota DPD Prof. Jimly Ashiddiqie

“Mendahulukan New Normal untuk rumah ibadah ini sejalan dengan Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang religius dan karena itu yang harus didahulukan adalah penguatan jiwa dan spiritualnya,” kata Wakil Ketua MPR ini, dalam keterangan pers, Jumat (5/6).

Ketentuan new normal , menurut Zulkifli, seharusnya juga mengatur shalat berjamaah bagi umat Islam, dan bukan hanya mengatur Mall atau tempat belanja lainnya.

“Tentu new normal harus dimaknai juga penerapannya dalam melaksanakan shalat berjamaah bagi umat Islam. Pengurus Masjid bisa berperan untuk menjaga disiplin jamaah agar mengikuti semua prosedur new normal ,” jelas Zulkifli.

Zulkifli menghimbau agar dalam penerapan new normal ini, masjid mulai dibuka. Kegiatan shalat berjamaah bisa dilakukan dengan menerapkan standar pencegahan Covid-19. “Saya menghimbau agar Masjid diperbolehkan untuk dibuka dan mulai melaksanakan Shalat Berjamaah. Tentu dengan menerapkan prosedur Covid-19 seperti physical distancing dan menggunakan masker,” ungkap Ketua Umum PAN ini.(*/Ad)