Politik dan Keamanan

JAKARTA – Hasnaeni atau nama lengkap Mischa Hasnaeni Moein atau yang akrab berjuluk ‘Wanita Emas’ menawarkan setidaknya tujuh keuntungan bagi yang ingin bergabung dengan partai yang tengah dirintisnya, yakni Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas).

“Pertama, jaminan masa depan, kemudian jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan,” kata Hasnaeni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6).

Keuntungan keempat, kata dia, masyarakat yang menjadi kader Partai Emas juga akan terjamin memiliki lapangan pekerjaan dan terjamin hari tuanya.

“Lalu, jaminan rumah tinggal dan jaminan santunan kematian,” katanya menyebutkan dua poin terakhir keuntungan bergabung menjadi kader partainya.

Melalui partai tersebut, pemilik nama lengkap Mischa Hasnaeni Moein itu berjanji akan menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebagai langkah awal, dia akan menyejahterakan para anggota partainya terlebih dahulu.

Menurut Hasnaeni, tujuh janjinya ini tak mustahil diwujudkan mengingat Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

“Indonesia sangat kaya sumber alam dan sumber daya manusia. Dengan datangnya Partai Emas ini membawa suatu untuk rakyat Indonesia dan menyejahterakan mereka,” ungkap Hasnaeni.

Sebelumnya, Hasnaeni juga menyampaikan rencana pembentukan koperasi yang menjadi sayap partai, yakni Koper Emas sebagai langkah membantu perekonomian para anggotanya.

“Koper Emas nantinya akan menjadi semacam koperasi bagi para kader dan masyarakat dalam membantu berbagai urusan mereka,” katanya.

Mengenai pembentukan partai, Hasnaeni mengatakan bahwa sejauh ini berbagai persiapan pendirian partai berlambang kepala macan itu pun tengah dilakukan, mulai dari perekrutan anggota, maupun proses legal dan formal.

“Jika tidak ada halangan, kami akan launching partai ini pada tahun 2021,” tukasnya.

Hasnaeni diketahui cukup lama berkecimpung di dunia politik dengan bergabung di beberapa parpol, seperti Wakil Bendahara Umum Partai Hanura, kemudian juga Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).(*/Joh)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berencana akan mencicil dana Pilkada untuk tahun 2024 mendatang selama tiga tahun anggaran. Untuk itu, pemkot telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang dana cadangan Pilkada kepada DPRD Kota Serang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Wachyu Budi Kristiawan menuturkan perda dana cadangan akan membuat pemerintah daerah lebih ringan dalam pembiayaan.

Biaya pilkada yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 43 miliar dinilai terlalu berat jika harus dibebankan dalam satu tahun anggaran.

“Dana cadangan konsepnya itu kita nabung, nabung kalau dalam waktu dua tahun anggaran saja kita berat dibanding tiga tahun yang lebih ringan. Kalau perkiraan kurang lebih kan Rp 43 miliar, kalau tiga tahun setiap tahun hanya Rp 14 miliar, kalau dua tahun harus Rp 20 miliar dan itu sangat memberatkan,” jelas Wachyu Budi Kristiawan, Rabu (1/7).

Raperda ini disebutnya masih dalam pembahasan dengan DPRD Kota Serang, namun sebagian besar fraksi telah menyetujui usulan ini. “Usulannya sudah digulirkan dan semua fraksi ikut mendukung untuk perda pengeluaran dana daerah dan dana cadangan,” ungkapnya.

Wachyu menyebut, dana cadangan ini sangat penting setelah melihat pengalaman pilkada sebelumnya pada 2018 yang cukup memberatkan APBD Kota Serang. Meskipun pada 2018 lalu alokasi anggaran sedikit lebih ringan karena sudah dicicil sejak 2017.

“Perda dana cadangan ini baru pertama kali kita membuatnya, sebelumnya tahun 2018 kita masih agak mending karena anggarannya sejak 2017 karena tahapannya sejak 2017. Coba bayangkan kalau pilkadanya seperti tahun ini di akhir tahun, pasti membebani anggaran satu tahun dan nyesek banget,” katanya.

Sementara besaran dana untuk alokasi pilkada sebesar Rp 43 miliar juga sudah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang. “Masih ada pertanyaan dari dewan soal bagaimana perhitungannya bisa jadi Rp 43 miliar? Itu sudah kami koordinasikan dengan KPU,” jelasnya.

Adapun Wali Kota Serang Syafrudin meyakini dana cadangan ini tidak akan mengganggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, ia mengharap agar raperda dana cadangan ini disetujui untuk tiga tahun masa anggaran.

“Kalau menurut saya Pemkot Serang baiknya selama tiga tahun persiapan anggaran pemilihan itu, sehingga tidak terlalu berat. Kalau dua tahun agak berat, apalagi sekarang dari sisi pemasukan berkurang. Kalau tiga tahun tidak mengganggu RPJMD,” jelasnya.

Saat ini, Syafrudin mengatakan raperda masih dibahas oleh pansus dan kejelasan rentqng waktu pencicilan dana pilkada ini masih belum ditentukan. “Masih dibahas oleh DPRD, rapi menurut kita akan lebih baik kalau dana cadangan berlangsung selama tiga tahun,”katanya.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Serang Ari Winanto berpandangan bahwa cadangan anggaran untuk Pilkada Kota Serang bisa dilakukan selama dua tahun. Hal ini karena menurutnya pemkot harus menjaga agar RPJMD bisa turut berjalan.

”Memang lebih baik dana cadangan ini dilakukan dua tahun saja, mulai dari tahun 2022, karena bagaimana pun kita juga harus merealisasikan RPJMD Kota Serang,”tukasnya.(*/Dul)

SEMARANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah agar melibatkan para pakar dan ilmuwan dalam membuat kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Jokowi juga meminta kepala daerah tak asal membuka kembali daerah mereka menuju new normal tanpa perhitungan yang matang. “Saran-saran dari para saintis dan para pakar tersebut juga dipakai sehingga dalam memutuskan (kebijakan) itu betul-betul bisa tepat sasaran,” kata Jokowi saat memberikan arahan penanganan Covid-19 di gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Selasa (30/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo agar lebih menekankan pentingnya gas dan rem dalam menangani wabah Corona. Karena hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan dan ekonomi. (Baca juga: Posting Foto Bareng Jokowi, Ganjar Didoakan Netizen Jadi Presiden)

“Gas dan remnya ini harus betul-betul diatur, jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus tapi Covid-nya juga naik.

Bukan itu yang kita inginkan. Covid-nya terkendali tapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara, Ganjar Pranowo membeberkan kesiapan laboratorium Covid-19. Ganjar telah mendesak agar mereka bisa menyelesaikan dalam waktu dua hari. “Maka kalau mereka membutuhkan pegawai tambahan, kita tambahi, Pak. Per besok pagi kita selesai melatih untuk rekrutmen para petugas untuk membantu lab-lab ini,” ujar Ganjar.

Pihaknya berharap bantuan mobil dari Gugus Tugas pusat akan bisa dimanfaatkan ke titik-titik kota dan kabupaten agar bisa membantu penanganan bisa lebih cepat.

Pihaknya juga telah menyediakan rumah sakit, dan tempat isolasi yang memadai.

Langkah penanganan selanjutnya yakni membentuk korwil di enam eks karesidenan di Jateng. Tujuannya antara lain mendorong penemuan kasus di kabupaten dan kota dengan metode contact tracing, screening, swab, dan pengiriman spesimen secara masif.(*/D Tom)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyusun rencana pelonggaran ketentuan iklan kampanye di media massa dan elektronik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pelonggaran ini dikaji karena KPU pun telah membatasi sejumlah pelaksanaan metode kampanye lainnya karena menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Iklan di media massa, kita juga longgarkan, yang boleh diproduksi oleh pasangan calon, yang selama ini iklan di media massa cetak elektronik sepenuhnya diadakan oleh KPU,” ujar Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi virtual Pemilihan Serentak 2020, Selasa (30/6).

Pramono mengatakan, iklan kampanye media massa dalam gelaran pilkada selama ini, sepenuhnya diadakan oleh KPU. Sebab, undang-undang tentang Pilkada menentukan, iklan kampanye di media massa sepenuhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sementara untuk Pilkada 2020, KPU akan memperbolehkan paslon beriklan sendiri di media massa cetak maupun elektronik. Dengan demikian, ia berharap paslon memiliki peluang besar meraup perhatian pemilih di luar pembatasan-pembatasan karena aturan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Jadi selama ini iklan itu diadakan oleh KPU meskipun desainnya dari pasangan calon. Nah, di tengah pandemi ini maka kita membuka peluang bagi paslon untuk melakukan iklan,” kata Pramono.

Menurutnya, kemungkinan pelonggaran iklan di media massa tersebut dilakukan melalui media daring karena banyaknya media online saat ini. Di sisi lain juga pelonggaran iklan kampanye di media massa melalui media cetak maupun elektronik sepanjang tetap ada batasan-batasannya.

Pramono menyebutkan, KPU akan merumuskan aturan yang menentukan batasan-batasan beriklan kampanye di media massa, baik dari sisi frekuensi maupun jumlah slot per hari. Sehingga, ketentuan kesetaraan kemampuan paslon dalam berkampanye tetap terjaga.

Pramono mengatakan, iklan kampanye di media massa perlu diatur lebih detail agar tidak terjadi paslon yang memiliki anggaran besar dapat jorjoran memasang iklan. Sedangkan tidak adil bagi paslon yang mempunyai anggaran terbatas yang tidak bisa banyak beriklan.

“Kita ingin membangun keseimbangan, dibuka peluang tetapi jangan sampai juga terlalu besar sehingga membuka ketimpangan,” ujar Pramono.

Pramono menambahkan, segala bentuk metode kampanye akan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi tidak boleh ada bentuk kampanye, baik iklan di media, rapat umum, alat peraga kampanye, tiga hari sebelum hari H pencoblosan.

Sebelumnya, Pramono mengungkapkan, KPU membatasi pelaksanaan metode kampanye yang mengakibatkan tatap muka antarpihak atau kerumunan massa. Misalnya, jumlah peserta kampanye tidak boleh melebihi 50 persen dari kapasitas ruangan.

Selain itu, KPU akan melarang para pendukung hadir dalam debat kandidat calon kepala daerah yang disiarkan melalui televisi. KPU meminta pendukung menonton dari rumah.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung, meminta Unilever segera menghentikan kampanye pro LGBT mereka.
Pasalnya, kampanye ini tidak hanya menimbulkan gerakan antipati di masyarakat, tetapi juga kerugian bagi Unilever.

“Mereka itu berbisnis, ya fokus berbisnis saja. Kita juga tidak berharap karyawan Muslim di Unilever untuk keluar. Kita hanya berharap para pendiri Unilever sadar bahwa yang mereka dukung itu salah,” kata Azrul dikutip dari republika, Minggu (28/6).

“Kita tidak berkeinginan untuk merusak bisnis Unilever, tapi kita imbau kepada Unilever bahwa LGBT adalah penyakit dan harus diobati, bukan justru didukung,” katanya menambahkan.

Menurut Azrul, sebagai perusahaan besar, Unilever seharusnya dapat lebih bijak dalam mengambil sikap. Dia juga meminta Unilever untuk mengalihfungsikan dana dukungan mereka untuk membantu menormalkan kaum LGBT.

“Saya minta kepada Unilever untuk mengalihkan dana kampanye pro LGBT-nya itu untuk mengobati mereka (LGBT) supaya mereka sadar kalau mereka salah.

Itu seharusnya yang dilakukan Unilever,” ujar Azrul.

“Kita bayangkan kalau Unilever yang besar ini mendukung LGBT dengan dana mereka, tentu bisa membahayakan bagi peradaban kehidupan, dan jelas menyalahi sunatullah dan hukum alam,” ujarnya.

Karena itu, Azrul menegaskan akan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain jika Unilever tak kunjung menghentikan kampanye pro LGBT mereka. “Saya selaku ketua komisi ekonomi MUI akan mengajak masyarakat berhenti menggunakan produk Unilever dan memboikot Unilever,”tegasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyesalkan masuknya TKA China ke Indonesia di tengah pandemi covid-19 dan jutaan orang yang kehilangan pekerjaan.

Menurut Said Iqbal, kedatangan TKA tersebut mencederai rasa keadilan pekerja lokal dan rakyat Indonesia. Seharusnya, lapangan pekerjaan yang tersedia diberikan sepenuhnya kepada warga negara Indonesia.

Jika alasan masuknya ratusan TKA tersebut dibutuhkan keahliannya, Iqbal kurang sependapat. Pasalnya, perusahaan tersebut sudah cukup lama ada di Konawe, Sulawesi Tenggara.

“Itu artinya selama ini perusahaan dan pemerintah gagal memenuhi persyaratan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus tenaga ahli dan melakukan transfer of knowledge dan transfer of job,” kata Said Iqbal melalui rilis resmi KSPI, Minggu (28/6/2020).

Iqbal menuturkan, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 sudah diamanatkan, setiap 1 orang TKA wajib ada pendamping 10 orang pekerja lokal.

Apabila selama ini TKA yang bekerja di sana ada pendamping tenaga kerja lokal dan terjadi transfer pengetahuan, maka pekerjaan yang ada seharusnya sudah bisa dikerjakan tenaga kerja lokal. Sehingga tidak perlu lagi mendatangkan TKA.

Bagi KSPI, hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

“Pelanggaran yang lain, seharusnya TKA bisa berbahasa Indonesia. Karena tidak bisa berbahasa Indonesia, hal ini akan menyulitkan dalam berkomunikasi, dalam rangka melakukan transfer of knowledge tadi,” ujarnya.

“Saya tidak yakin lulusan dari UI, ITB, dan kampus-kampus ternama di Indonesia tidak mampu memenuhi skill yang dibutuhkan di sana,” tambah Said Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI meminta kepada pemerintah agar menarik kembali TKA yang sudah datang dalam gelombang pertama, serta membatalkan masuknya 500 TKA China. Apalagi mahasiswa dan masyarakat sudah melakukan protes terkait masuknya TKA tersebut.

“Di tengah pandemi dan banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, mengapa TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia? Bukankah akan lebih baik jika pekerjaan tersebut diberikan untuk rakyat kita sendiri,” tandasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Pancasila sudah tidak perlu diutak atik lagi karena bagi rakyat Indonesia sudah final .

Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan menegaskan Pancasila bagi rakyat Indonesia sudah final sebagai dasar dan ideologi negara.
Pancasila menurutnya, memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, sebagai pemersatu bangsa dan sebagai panduan rakyat Indonesia dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak,” kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/6).

Syarief melanjutkan, apabila didalami isi Pancasila merupakan jati diri dan karakter bangsa Indonesia, seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna, setiap diri rakyat Indonesia adalah sosok yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Syarief, walaupun agama dan kepercayaan berbeda, saling menghormati dan bersatu dalam kebinekaan.

Karena Pancasila sudah final dan diterima seluruh rakyat Indonesia, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus mendapatkan perhatian. “Sudah saatnya fokus melakukan upaya-upaya dalam pengamalan Pancasila mulai dari diri masing-masing,” katanya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bahwa MPR RI melakukan juga upaya-upaya pemahaman dan implementasi Pancasila melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan berbagai upaya pemahaman dan implementasi Pancasila sangat penting untuk membentengi bangsa Indonesia dari upaya-upaya pelemahan Pancasila dan usaha-usaha untuk mengganti Pancasila.

Syarief mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan panduan falsafah Pancasila yang sudah final.

“Pancasila sudah terbukti selama ini mampu menjaga bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan berat, baik dari dalam maupun luar. Dengan Pancasila, insyaallah, seluruh rakyat Indonesia bisa membawa bangsa ini lebih bagus lagi ke depan,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Pembangunan rumah swadaya dengan program sarhunta akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan tarap hidup warga .

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong program sarana hunian pariwisata (sarhunta) dengan membedah sebanyak 2.750 rumah tidak layak huni, Rumah itu akan menjadi penginapan atau homestay yang menarik bagi wisatawan.

“Kami akan berupaya untuk mengubah wajah rumah-rumah di daerah KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional) agar mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk datang melalui program sarhunta ini,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (27/6).

Ia menerangkan berdasarkan arahan Presiden JokoWidodo kepada Menteri PUPR, Kementerian PUPR ditugaskan untuk mengembangkan KSPN untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pascapandemi.

Menurut dia, program pembangunan rumah swadaya tersebut bukan berupa spot-spot tapi harus berkelompok dan mampu mengubah wajah gerbang masuk KSPN di Indonesia.

“Kami targetkan pembangunan //homestay dapat selesai tahun ini dan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Khalawi menjelaskan pembangunan rumah melalui program BSPS juga dilaksanakan untuk mengantisipasi meningkatnya wisatawan ke lokasi KSPN dan mendukung tatanan normal baru di Indonesia. Beberapa lokasi KSPN yang akan menjadi tujuan fasilitasi pembangunan dan pengembangan rumah swadaya antara lain Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Menurut Khalawi, program sarhunta pada dasarnya merupakan rumah swadaya layak huni yang dimanfaatkan sebagian untuk disewakan kepada wisatawan dan/atau tempat usaha sebagai pendukung pariwisata berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan sarhunta dibagi menjadi dua yakni pertama, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebagai sarhunta serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disepanjang koridor menuju lokasi pariwisata.

Jumlah bantuan yang akan disalurkan untuk program peningkatan kualitas tersebut sebesar Rp 90 juta. Sedangkan yang kedua adalah pembangunan rumah baru, pembangunan kembali ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata dengan jumlah bantuan maksimal Rp 180 juta.

Pelaksanaan program sarhunta ini nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan. Dalam hal ini, pihaknya menggandeng para tenaga ahli dan arsitek untuk melakukan surveilapangan sehingga hasil pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Ditjen Perumahan juga akan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah setempat, tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan UniversitasUdayana(Unud) serta SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi daerah KSPN untuk melakukan pendataan dan melakukan monitoring pembangunan rumah tersebut.

“Total rumah yang akan menjadi target program sarhunta berada di KSPN Danau Toba (1.000 unit), Borobudur (350 unit), Mandalika (500 unit), Labuan Bajo (600 unit), dan Likupang (300 unit). Total anggaran yang akan disalurkan dalam program sarhunta sebesar Rp 429,23 miliar,” terangnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan monopoli tafsir Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Putra Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga tidak sepakat Haluan Ideologi Pancasila diatur dalam Undang-Undang, karena Pancasila seharusnya menjadi rujukan pembentukan Undang-Undang.

“RUU ini berpotensi memfasilitasi monopoli tafsir terhadap Pancasila yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan,” ujar AHY dalam seminar daring lewat Zoom Meeting, Jumat.(26/6/2020)

AHY menilai Pancasila yang diatur dalam suatu Rancangan Undang-Undang justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Mohammad Jafar Hafsah dalam kesempatan yang sama juga sepakatRUU HIP menurunkan derajat (downgrade) Pancasila. “Sebenarnya RUU ini dibuat untuk downgrade ya, mengecilkan, membuat keropos Pancasila.

Sebenarnya kan tidak dibicarakan lain,” kata Jafar.

Ia pun mengatakan bahwa lima sila dalam Pancasila disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari tujuan berbangsa dan bernegara. Maka kalau mau membuat aturan-aturan lainnya, itu bukan lagi membicarakan Pancasila tapi komponen-komponen penerapan dari Pancasila tersebut.

“Itu tertuang dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sebagainya,” kata Jafar.

Diskusi daring yang diselenggarakan Partai Demokrat bertajuk Agama dan Pancasila dalam Merawat Ke-Indonesiaan: Bedah Tuntas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting, Jumat dari pukul 15.30 WIB hingga menjelang Maghrib pukul 17:30 WIB

Demokrat turut mengundang sejumlah tokoh lintas-agama seperti salah satunya tokoh agama Katolik Natalis Situmorang. Dalam diskusi itu, Natalis menyarankan agar jangan lagi membahas sesuatu yang sudah tuntas sebelumnya dengan RUU HIP.

Menurut Natalis, sebaiknya terus konsisten dengan Pancasila. “Yang terpenting kita harus mencari cara agar bisa mengamalkannya dengan cara yang harus disesuaikan dengan zaman,” katanya.

Sementara dalam diskusi tersebut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan Pancasila hanya butuh dipahami, dihayati, dan diimplementasikan melalui pemikiran dan tindakan.

“Pancasila hanya butuh dipahami, dihayati, dan diimplementasikan melalui pemikiran dan tindakan. Banyak yang bilang NKRI harga mati, sama dengan Pancasila. Pancasila pun harga mati,”tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya akan konsisten menolak Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). AHY pun menyebutkan empat alasan RUU HIP ini harus ditolak kelanjutan pembahasannya.

“Setidaknya ada empat alasan mengapa RUU HIP perlu ditolak. Kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan.

Sebab, ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang,” kata AHY dalam pembukaan webinar Partai Demokrat yang bertajuk “Agama dan Pancasila dalam Merawat Ke-Indonesiaan: Bedah RUU HIP”, Jumat (26/6/2020).

Menurut AHY, kalau RUU ini dianggap operasional untuk menjalankan Pancasila, justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila itu sendiri.

Sehingga, RUU ini berpotensi memfasilitasi monopoli tafsir terhadap Pancasila yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan. “Dan tidak sehat bagi demokrasi kita yang sedang tumbuh dan seharusnya semakin matang dam berkeadaban,” imbuh AHY.

Kedua, sambung AHY, RUU HIP ini juga mengesampingkan historis filosofis dan sosiologis di mana RUU ini tidak memuat TAP MPRS XXV tahun 1966 tentag Larangan Bagi Ajaran Komunisme, Marxisme sebagai konsideran dalam perumusah RUU HIP.

“Padahal TAP MPR tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila yang kemudian kita sepakati sebagai konsensus,” ujarnya.

Ketiga, AHY melanjutkan, RUU HIP ini memuat nuansa ajaran sekularistik dan juga ateistik sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemorkasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

“Hal ini mendorong ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial politik, hingga perpecahan bangsa yang lebih besar,” terang putra sulung Presiden RI ke-5 itu.

Terakhir, kata dia, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum di Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi trisila sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 terkristilasiaasi ekasila yaitu gotong royong. Hal ini jelas bertentangan denganspirit Pancasila yang seutuhnya.

“Karena itu Partai Demokrat ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi pada pemuka ormas keagamaan dan tokoh lintas keagamaan yang mengawal proses legislasi di parlemen. Partai Demokrat siap menjadi penyambung lidah rakyat dan umat,”tukasnya.(*/Ad)