Politik dan Keamanan

JAKARTA – Safari Politik yang dilakukan Ketua Umum Demokrat untuk siroturahmi dan juga menjajaki kemungkinan adanya koalisi pilkada yang akan datang .

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Rabu (8/7/2020) siang sekitar pukul 13.45 WIB.

AHY langsung diterima Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di ruang kerjanya.

Usai mengatupkan salam penyambutan, Cak Imin juga menyampaikan selamat kepada AHY yang belum lama ini ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. “Selamat, jadi ketua umum,” kata Cak Imin. “Eh, Pak Sekjen,” ucap Cak Imin menyapa Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

AHY yang datang dengan mengenakan kemeja batik dengan bawahan celana hitam menyapa awak media yang telah menunggu kedatangan putra sulung Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ditanya maksud kedatangannya menemui Cak Imin, secara singkat AHY menjawab, “Silaturahmi.”

AHY datang ditemani sejumlah elite DPP Partai Demokrat antara lain Sekjen DPP Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, anggota Fraksi PD DPR Herman Khaeron, dan Kepala Bappilu PD Andi Arif.

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, kedatangan AHY untuk silaturahmi politik. Salah satunya membahas soal kerja sama antarpartai seperti koalisi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. “Ya biasa ini kerja sama antarparpol. Banyak yang akan dibicarakan, salah satunya ya soal kerja sama pilkada,” ujar Hasan.

Senada dengan Hasan, Ketua Desk Pilkada DPP PKB Faisol Reza mengatakan, ini merupakan pertemuan biasa antarpetinggi partai. Faisol tidak spesifik memberikan bocoran apa materi pembahasan kedua petinggi parpol tersebut. “Ya ini silaturahmi politik,” katanya.

Apakah nantinya akan dibahas mengenai koalisi di pilkada dan juga mengenai pembahasan RUU Pemilu? Faisol mengatakan sangat mungkin poin-poin kerja sama tersebut akan dibahas. “Ya itu salah satunya,” katanya.

Selain Hasanuddin Wahid dan Faisol Reza, ikut menyambut AHY Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi X DPR dari PKB Syaiful Huda.(*/Ad)

JAKARTA – Kader elit yang mendorong adanya Manuslab berakhir di pecat dari Partai Berkarya . Manuver politik sejumlah kader Partai Berkarya yang mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) berbuntut panjang.

Mereka yang terlibat dalam Presidium Penyelamat Partai Berkarya dipecat dari partai yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu.

Keputusan itu diambil melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Gedung Granadi Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2020).

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengatakan, rapat pleno DPP itu menyepakati dan menyetujui untuk mengadakan tindakan organisasi terhadap Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang ingin menggelar Munaslub.

“Rapat pleno yang tadi dipimpin langsung oleh Pak Tommy Soeharto, Ketua Umum kami, yang didampingi oleh kami semua tadi, memutuskan secara bulat melakukan pemberhentian sebagai pengurus DPP Partai Berkarya periode 2017-2022 serta pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Berkarya terhadap nama-nama yang melakukan apa yang menamakan dirinya presidium penyelamat Partai Berkarya,” kata Priyo dalam jumpa pers usai rapat pleno.

Dia mengatakan, hak keanggotaan mereka yang terlibat Presidium Penyelamat Partai Berkarya dicabut. Sehingga, Presidium Penyelamat Partai Berkarya dilarang untuk menggunakan simbol-simbol Partai Berkarya dengan alasan apapun untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari.

“Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan pada hari ini, apabila terdapat kekeliruan pada penerapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya,” ujar mantan wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.(Baca juga: Tommy Soeharto-Muchdi PR Siap Berebut Kursi Ketum Berkarya)

Namun, pihaknya tidak ingin mengumumkan nama-nama yang dipecat tersebut. “Nama-nama yang kami berhentikan belum kami umumkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, hanya Achmad Goesra yang tidak dipecat. Adapun Achmad Goesra didaulat sebagai Ketua Presidium Penyelamat Partai Berkarya.

Goesra pun hadir dalam rapat pleno DPP Partai Berkarya itu. “Beliau langsung bertemu bapak ketua umum didampingi Sekjen Bendum, beliau menyampaikan rasa kembali, ingin membesarkan Partai Berkarya,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan pemberitaan beberapa waktu lalu, mereka yang terlibat dalam Presidium Penyelamat Partai Berkarya di antaranya adalah Badaruddin Andi Picunang, Sonny Pudjisasono, dan Khalek Lubis.(*/Joh)

JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menilai, sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masih terlihat plin-plan, tidak jelas.

Maka itu, tekad Fraksi PKS menolak RUU HIP dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 terus disuarakan.

Menurut Mulyanto, RUU HIP itu sebenarnya bisa dihentikan pembahasannya dengan menggunakan berbagai mekanisme politik. “Kalau ada niat politik, banyak jalan dan dasar untuk mencabut RUU HIP dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Ada pembenarannya, baik dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 ataupun dalam Peraturan DPR Nomor 1/2020.

Masalahnya, apakah pemerintah dan DPR punya political will untuk itu,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, dikutip dari sindo Rabu (8/7/2020).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini melanjutkan, Pasal 70 UU Nomor 12/2011 menyatakan bahwa RUU yang belum dibahas dapat ditarik. Bahkan, lanjut dia, pada pasal 71 UU yang sama menyatakan, bahwa RUU yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR sekalipun dapat ditarik melalui suatu prosedur yang ditetapkan.

“Itulah kenapa pada Rapat Kerja Tripartit DPR, DPD, dan pemerintah (2/7) lalu dicabut sebanyak 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020,” ujarnya.

Jadi, kata dia, sebenarnya kalau Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan DPR berkeinginan untuk mencabut RUU HIP, maka ini dapat dilaksanakan.

“Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah, kalau pemerintah benar-benar menolak RUU HIP, seperti yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, maka penolakan itu dapat dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada DPR atau dengan cara tidak menulis Surat Presiden dan DIM (daftar inventarisasi masalah) kepada DPR dalam waktu 60 hari setelah menerima surat dari DPR tentang RUU HIP, yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2020,” paparnya.

Kalau lewat dari tanggal 20 Juli 2020, sambung dia, Presiden tidak mengirim Surpres dan DIM terkait RUU HIP kepada DPR, maka otomatis tidak akan terjadi pembahasan RUU ini di DPR.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 141 ayat (2) Peraturan DPR No1/2020 tentang Tata Tertib disebutkan, bahwa apabila dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.

“Yang pasti tidak akan ada pembahasan RUU HIP oleh pemerintah dan DPR kalau sampai tanggal 20 Juli 2020, Presiden tidak mengirimkan Surpres dan DIM RUU HIP kepada DPR. Dengan demikian, terkait soal pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 bukanlah soal bisa dan tidak bisa secara perundangan, tetapi ini adalah soal mau dan tidak mau secara politik,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya dalam Rapat Kerja Tripartit DPR, DPD, dan pemerintah, yang diwakili Menkumham (2/7/2020) dengan agenda tunggal Evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2020, Mulyanto minta kepada pimpinan rapat agar RUU HIP didrop dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, karena aspirasi penolakan dari masyarakat yang sudah sangat massif dan meluas.

Pimpinan rapat yang Ketua Baleg DPR menjawab saat itu, bahwa karena sudah ditetapkan di Sidang Paripurna, maka pencabutan RUU HIP berada di luar kewenangan Baleg.(*/Ad)

JAKARTA – Berhembusnya Rieke Diah Pitaloka dicopot dari Pimpinan Baleg DPR sudah sudah sangat kencang dan sudah kemana – mana .

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membenarkan kabar bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Baleg DPR.

Namun, belum diketahui alasan pasti pimpinan Fraksi PDIP mengganti Rieke dari jabatan di Baleg DPR itu. Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno hanya membenarkan perihal kabar pergantian pemeran Oneng itu di struktur pimpinan Baleg.

“Betul,” kata Hendrawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Anggota Komisi XI DPR itu juga membenarkan bahwa yang menggantikan posisi Rieke di pimpinan Baleg adalah Nurdin yang merupakan anggota Komisi III DPR.

Tapi, soal alasan penggantian Rieke, Hendrawan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pimpinan Fraksi PDIP.

“Iya Pak Nurdin yang di Komisi III. (Alasan pergantian) Tolong tanya Pimpinan Fraksi,” tandas Hendrawan.

Sebelumnya, berdasarkan sumber di internal Fraksi PDIP membenarkan kabar pergantian Rieke di pimpinan Baleg DPR. Rieke digantikan oleh Nurdin, bahkan pada rapat internal pagi ini 8 Juli sudah dipimpin oleh Nurdin.

“Iya, diganti Kolonel Nurdin. Tadi pagi rapat sudah dipimpin oleh pimpinan baru,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP itu menjelaskan bahwa alasan pergantian itu tidak terkait isu apapun, melainkan rotasi di internal fraksi yang lumrah dilakukan.

Soal kapan waktu pergantiannya, dia mengaku kurang tahu karena itu urusan pimpinan fraksi.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Berkarya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Sabtu 11 Juli mendatang.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan, ada dua calon yang bakal bertarung di Munaslub Partai Berkarya.

Keduanya adalah calon petahana Hutomo Mandala Putra (HMP) atau dikenal dengan Tommy Soeharto dan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Muchdi Purwoprandjono (MPR) alias Muchdi PR.

Tommy Soeharto merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya saat ini, sedangkan Muchdi PR sebagai wakil ketua umum. “HMP dan MPR,” kata Badaruddin Andi Picunang kepada awak media, (6/7/2020).

Dia mengatakan, pemilihan nantinya berdasarkan paket ketua umum dan sekretaris jenderal. Namun, dirinya belum mengetahui siapa yang bakal menjadi calon sekretaris jenderal pendamping Tommy Soeharto maupun Muchdi PR.

“Belum tahu, belum mendaftar. (Tommy Soeharto-red) Bisa saja paketnya PBS (Priyo Budi Santoso-red) lagi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya ini.

Sekadar diketahui, Tommy Soeharto bersama Partai Berkarya mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019 lalu.
Sedangkan Muchdi PR memilih mendukung Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.(*/Joh)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan, pembahasan terkait adanya usulan untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebagai RUU Pembinaan Ideologi Pancasila mungkin dilakukan.

Menurutnya, hal tersebut tidak bertentangan dengan aspirasi masyarakat.

“Mungkin, silakan saja nanti dibicarakan. Tetapi kalau hanya itu, itu tidak bertentangan dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ungkap Mahfud dalam video singkatnya, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, ada gagasan dari beberapa pihak yang mengatakan tujuannya akan diubah menjadi membentuk organisasi untuk pembinaan ideologi Pancasila. Menurutnya, organisasi seperti itu sebenarnya sudah ada berupa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sehingga, mau ada UU atau tidak untuk itu bukanlah masalah.

“Nah, kalau sekarang mau ditingkatkan menjadi UU ya boleh saja tidak ada yang secara prinsip menentang ideologi Pancasila. Itu hanya oragnisasi yang wajib menyosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru ya, tapi yang sudah ada sekarang ini,” jelas dia.

Menurutnya, jika memang tujuannya untuk membentuk organisasi seperti itu maka yang perlu dibentuk ialah organisasinya. Tidak perlu kemudian bicara mengenai penafsiran Pancasila yang dikaitkan dengan berbagai hal, seperti ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya.

“Itu semua sudah ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi tafsir Pancasila itu tidak boleh hanya ada di dalam satu UU yang disebut haluan,” jelas dia.

Terkait meluasnya aksi massa untuk menolak RUU HIP, Mahfud tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mempersilakan masyarakat yang hendak beraksi selama aksi-aksi yang dilakukan tidak destruktif dan mengikuti protokol kesehatan.

“Jika mau demo tidak apa-apa itu menunjukan demokrasi tumbuh, kita tidak akan menghalangi demo. Demo silahkan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” ujar Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun kembali meminta DPR untuk mempertimbangkan lagi dan meminta masukan dari masyarakat dalam rencana pembentukan RUU HIP. Ia menegaskan lagi, terkait HIP, sikap pemerintah sudah final, yakni menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam RUU tersebut.(*/Ad)

JAKARTA – Ini adalah kunjungan balasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (6/7).
Seusai pertemuan tersebut, keduanya mengungkapkan adanya peluang berkoalisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Tadi bicara banyak dalam silahturahmi, bertukar pikiran hal-hal yang strategis termasuk kita bicara geopolitik dan pilkada,” ujar Prabowo di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menteri Pertahanan itu mengatakan, ada beberapa daerah di mana Golkar dan Gerindra memiliki persamaan. Tetapi, ada pula daerah-daerah yang memiliki visi yang berbeda.

“Perbedaan dalam pilkada itu normal dan wajar-wajar saja, tapi kita sepakat kita mendukung dan menjaga persahabatan,” ujar Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan Airlangga terkait peluang koalisi pada Pilkada 2020. Menurutnya, bukan tak mungkin Golkar dan Gerindra akan berkoalisi di sejumlah daerah.

“Kemungkinan-kemungkinan yang di depan kita bagaimana kerjasama Golkar dengan Gerindra, khususnya mungkin di Pilkada tertentu,” ujar Airlangga.

Namun, pada intinya kedua partai memiliki tujuan utama dalam membangun Indonesia ke arah lebih baik. Sehingga perbedaan pandangan dalam Pilkada tak akan memecah persahabatan keduanya.

“Di beberapa tempat kita cocok, di beberapa tempat kita setuju itu berbeda. Tidak masalah, ini demokrasi Indonesia yang penuh kekeluargaan,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Diketahui, Airlangga berkunjung ke kediaman Prabowo sekira pukul 17.00 WIB. Ia didampingi oleh sejumlah jajaran Partai Golkar, seperti Azis Syamsuddin, Nurul Arifin, Meutya Hafid, dan Adies Kadir.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan telah menemui berbagai kelompok dan lembaga untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ia mengatakan, kini DPR tinggal menunggu keputusan pemerintah.

“Sekarang DPR sudah serahkan ke pemerintah, maka sekarang kita tinggal tunggu respons pemerintah dan sepenuhnya kita serahkan kepada pemerintah,” ujar Bamsoet di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Pemerintah diminta untuk segera mengubah daftar inventarisasi masalah (DIM). Agar beberapa poin yang diketahui berpolemik dapat disesuaikan dengan keinginan banyak pihak.

“Misalnya DIM sebelumnya yang menafsirkan ideologi dan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 60 pasal sekian puluh bab, misalnya dipangkas diubah total menjadi ya kurang lebih 16,” ujar Bamsoet.

Ia mengatakan, MPR tidak berada dalam posisi mendukung atau tidak RUU HIP. Pihaknya saat ini menampung berbagai pandangan dari berbagai kelompok dan lembaga, termasuk PBNU dan LVRI.

“Hanya menampung berbagai aspirasi dan apapun yang kira-kira bisa redakan situasi dan bisa mencegah terjadinya perpecahan, maka MPR pasti akan mendukung,” ujar Bamsoet.

MPR kini meminta agar tak ada lagi pihak-pihak yang lagi membenturkan isu terkait Pancasila. Sebab, DPR dan pemerintah kini mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolaknya.

“Tidak usah bangun narasi yang adu domba. Intinya sekarang sudah bagus semua para tokoh dan elit publik menyadari bahwa RUU ini menimbulkan pro kontra,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ormas-ormas keagamaan yang ada di Indonesia telah menyampaikan pernyataan bersama untuk menanggapi polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan bahwa RUU HIP bukan persoalan golongan, tapi persoalan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, pernyataan bersama ormas-ormas keagamaan ini adalah satu komitmen dan upaya bersama-sama para tokoh agama di Indonesia dalam menyikapi berbagai situasi serta keadaan yang terjadi di Indonesia. Khususnya menyikapi kontroversi RUU HIP.

Menurutnya, selama ini ada kesan perdebatan, kontroversi dan polemik RUU HIP adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini situasi yang tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok tertentu yang sangat ingin mendesakkan aspirasinya, dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya.

“Jadi kami ingin mengatakan bahwa persoalan RUU HIP ini bukan persoalan golongan tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” kata Mu’ti setelah menyampaikan pernyataan bersama ormas-ormas keagamaan di Auditorium KH Ahmad Dahlan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (3/7)

Ia mengatakan, para tokoh agama tentu memiliki tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama dan milik bersama. Indonesia yang damai adalah Indonesia yang merupakan cita-cita yang juga menjadi bagian dari misi semua agama yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu semua sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar yang sudah final dan tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai rumusan Pancasila itu. Semuanya sepakat bahwa bagi bangsa Indonesia sekarang ini yang lebih penting bagaimana menginternalisasikan Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Serta menjadikan nilai Pancasila sebagai nilai-nilai yang terimplementasi dalam berbagai perundang-undangan dan kebijakan serta tentu mudah-mudahan mewujud dalam tata kehidupan bangsa secara keseluruhan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mu’ti membacakan pernyataan bersama ormas-ormas keagamaan tersebut. Salah satu poin dalam pernyataan bersama tersebut menyampaikan bahwa pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP, karena itu DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.

Pernyataan bersama untuk menanggapi polemik RUU HIP ini dihadiri perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).(*/Ta)

JAKARTA – Reshuffle Menteri yang dianggap tidak mampu bekerja menjadi sorotan publik.

Politikus Partai Kebangkian Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengomentari isu reshuffle yang sempat disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Menurutnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi menteri yang menurutnya paling layak untuk direshuffle.

“Kalau menteri-menteri yang harus diganti publik sebenarnya sudah sangat tahu ada beberapa menteri yang pantasnya menjadi Kyai malah menjadi menteri, menteri kesehatan maksudnya,” kata Maman dalam diskusi daring, Sabtu (4/7).

Selain Terawan, Maman juga menyebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebagai menteri yang paling pantas direshuffle.

Menurutnya kebijakan belajar jarak jauh yang diterapkan Mendikbud tidak menyelesaikan masalah.

“Menteri pendidikan itu sangat digarisbawahi belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah karena terjadi lost education dan lost generation,” ungkapnya.

Kemudian Maman juga menyoroti terkait kinerja Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menurutnya Kementerian Agama menjadi kementerian yang tidak memiliki kepekaan terhadap krisis yang terjadi saat ini.

“Ada lagi satu menteri yang ketika kemarin mengajukan anggaran tambahan selama pandemi, kita sisir programnya, tidak satu pun menyentuhkan pandemi. Saya sebut itu menteri agama. Kementerian Agama tidak punya sense of crisis,” tegas anggota Komisi VIII DPR itu.

Padahal, imbuhnya, para ustaz dan kyai menjadi yang paling terdampak dari pandemi Covid. Menurutnya jika pemerintah memberikan perhatian khsuus terhadap nasib para ulama, dan kyai maka mereka bisa menjadi ujung tombak sebagai pemimpin informal yang bisa mensosialisasikan tentang bahaya covid-19.(*/Ad)