Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi covid-19 dalam beberapa minggu terakhir ini.

Kekhawatiran masyarakat tersebut, kata dia, bisa disebabkan oleh jumlah kasus yang semakin meningkat maupun semakin banyaknya masyarakat yang tak patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

“Saya tidak tau sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai covid. Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama (kalangan) menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak,” ujar dia.

Jumlah kasus covid terkini di Indonesia pun telah mencapai angka 111.455 orang dengan tingkat kematian sebesar 4,7 persen. Angka kematian ini bahkan lebih tinggi 0,8 persen dari tingkat kematian global.

Sementara itu, angka kesembuhan pasien juga semakin meningkat, yakni sebesar 61,9 persen. “Pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita,” ucap Jokowi.

Jokowi ingin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 fokus pada kampanye disiplin protokol kesehatan. Kampanye protokol kesehatan ini harus dijelaskan secara detil kepada masyarakat sehingga benar-benar dipahami.

Selain itu, Jokowi juga ingin melibatkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap daerah. “Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini juga efektif untuk //door to door// urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di tv, medsos, dll, secara masif mungkin dalam dua minggu ini. Dengan cara-cara yang berbeda,”katanya.(*/Ridz)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bantuan sosial (bansos) dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik pejawat saat Pilkada 2020.

Ia mengingatkan, jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bantuan.

“Jadi ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama , foto, dan lain-lain,” ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Kamis (30/7).

Tito mengatakan, penyaluran bansos menjadi salah satu bagian yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Tito menegaskan, dalam paket bansos itu seharusnya tidak ada nama atau foto kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota, maupun wakilnya.

Menurut Tito, pemberian bansos itu sendiri tak mungkin disetop. Sebab itu, masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 masih membutuhkan bansos.

Tito mengatakan, kontestan calon kepala daerah yang bukan nonpejawat kepala daerah dapat mencari celah pembagian bansos ini. Penantang dapat mengkritisi apabila ada warga terdampak tetapi tak mendapatkan bansos atau pembagian bansos yang tidak merata

“Itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negative campaign (kampanye negatif), mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, tapi bukan sesuatu yang hoax atau sesuatu yang bohong,” kata Tito.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menuturkan, pihaknya sudah mengatur terkait bansos itu dalam Peraturan KPU (PKPU). Dalam PKPU tersebut, kegiatan pemerintah tidak boleh berhenti termasuk bansos.

“Yang dilarang sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, memasang fotonya di situ. Kemudian dia sambil membuat slogan-slogan di situ, itu yang tidak boleh, dan itu sudah diatur dalam Peraturan KPU kita,” kata Arief.

Arief menambahkan, terkait dengan anggaran pilkada, dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahap pertama telah ditransfer ke masing-masing KPU Daerah yang menggelar pilkada. Ada 270 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, 37 kota.

Sementara dana pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), 212 daerah sudah mentransfer anggaran pilkada 100 persen ke jajaran KPU Daerah.

“Sudah ditransfer 40 persen sampai dengan 80 persen. Sebanyak 58 daerah. Hanya tiga atau dua daerah saja yang masih di bawah 40 persen itu terkait dengan anggaran. Mudah-mudahan itu tidak menghalangi implementasi tahapan karena anggaran sudah tersedia,” tukasnya.(*/Joh)

DEPOK – KPU Kota Depok, Jawa Barat menyatakan kesiapannya menghadapi berbagai potensi sengketa dan permasalahan yang akan muncul tersebut dalam Pilkada 2020.

“Kami mengajak kepada seluruh jajaran kami untuk dapat mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan sejak dini,” kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Kamis (30/7/2020).

Dikatakannya, untuk mengantisipasi agar permasalahan tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan, maka KPU Kota Depok dan jajaran selaku penyelenggara pilkada harus siap dalam menghadapi berbagai potensi sengketa dan permasalahan yang akan muncul tersebut.

Nana berharap kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran harus hati-hati, serius, teliti dan cermat dalam melaksanakan semua tahapan pilkada, jangan anggap sepele jika ada permasalahan apapun yang sedang dihadapi.

“Kami juga berpesan kepada PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat untuk selalu menjalin hubungan dengan baik dengan semua stakeholder, koordinasi dan komunikasi harus terus dijalin dengan baik, dengan semua pihak tanpa terkecuali,” jelasnya.

Karena dengan koordinasi dan komunikasi yang baik lanjut Nana inilah yang menjadi kunci penyelenggaraan yang baik.

“Kami semua tentunya berharap, pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan keadaan kondisi yang normal.
Dan masyarakat pun akan antusias untuk datang ke TPS 9 Desember 2020,” katanya. (*/Idr)

JAKARTA – Artis berinisial VS Namanya mencuat setelah diduga terlibat kasus prostitusi di suatu hotel di wilayah Lampung.

Berdasarkan unggahannya di akun Instagram miliknya pada 2018, ia tampak menggunakan blazer warna biru. Kemudian, ia juga menyematkan pin bertuliskan “PUAN DKI Jakarta.” PUAN merupakan organisasi sayap partai Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan membantah bila VS disebut sebagai kader partai. Namun Zulhas mengakui perempuan itu hanya simpatisan Puan.

“Bukan kader. PAN itu punya PUAN namanya ya PUAN itu persatuan perempuan amanat. Nah itu simpatisannya banyak. Ada wartawan ada macam-macam orang, simpatisan bukan pengurus.

Kalau pengurusnya ada di sini, ini pengurusnya,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Dia menuturkan, simpatisan PAN jumlahnya sangat banyak bahkan mencapai jutaan. Siapapun bisa menjadi simpatisan partai berlogo sinar matahari putih itu.

“Tapi simpatisan banyak jutaan ya macam-macam, kita terima siapapun orang, manusia boleh, simpatisan kan boleh. Kaya yang milih PAN itu kan ada 10 juta orang ya macam-macam, boleh, punya hak suara kan, one man one vote, tapi pengurusnya bukan, ini pengurusnya,” tukasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Partai Berkarya tengah menyiapkan Sekolah Kader Berkarya (SKB) untuk mencetak kader-kader militan. Berkarya berharap kader-kader ini akan membesarkan partai yang dipimpin Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu.

“Benar adanya jika ke depan Partai Berkarya akan menghadirkan Sekolah Kader Berkarya (SKB),” kata Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Haryo Putra Wibowo melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Senin (27/7).

Haryo yang merupakan anak Ari Sigit, cucu Presiden ke-2 RI Soeharto itu, mengaku telah mendampingi ketua umum Partai Berkarya untuk menyurvei lokasi yang akan dijadikan sekolah kader itu pada ahad (26/7) lalu.

“Saya selaku Ketum AMPB turut mendampingi Ketum Partai Berkarya Bapak HMP (Tommy) bersama dengan tokoh muda Mas Darma Mangkuluhur Hutomo untuk meninjau lokasi tersebut,” katanya, tanpa menyebutkan lokasi calon sekolah kader tersebut.

Sosok yang akrab disapa HPW itu menegaskan jika Partai Berkarya siap menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) dan menuju kesuksesan pada Pemilu Legislatif 2024. “Kami terus berjuang untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka dari itu, dengan hadirnya Sekolah Kader Berkarya ini akan menuntun menuju ambang batas 4 persen,” ungkapnya.

Ia menilai Partai Berkarya akan mengalami kemajuan besar. Telebih lagi, Berkarya segera akan membentuk tim-tim untuk saksi agar ke depan tidak ada lagi kecurangan yang terjadi.

“Saya sudah bersuara di depan ratusan orang pada saat rapat pleno kemarin,” ucapnya.

Dalam sambutan rapat pleno tersebut, ia mengatakan akan berjuang mengawal dan membesarkan Partai Berkarya. “Maka dari itu, sesuai janji saya, sampai titik darah penghabisan saya akan berjuang untuk membesarkan Partai Berkarya sampai akar-akarnya,” tegas HPW.

Selain itu, HPW juga menegaskan sudah berkoordinasi dengan pengurus wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, dan AMPB seluruh Indonesia telah sepakat dan satu komando kepada Tommy Soeharto, tanpa terkecuali. “Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang ingin mengotori Partai Berkarya ini. Kami siap memberantasnya. Mulai saat ini, kami akan kawal terus perkembangan ini,” kata cicit Presiden ke-2 RI tersebut.(*/Joh)

YOGYAKARTA – Pasangan Prof Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanta resmi menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapatkan kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada Gunungkidul 2020 mendatang. Pada Ahad (26/7) sore, surat rekomendasi dari DPP PAN resmi diserahkan kepada keduanya.

Dengan turunnya SK dari DPP PAN ini, Sutrisna-Ardi telah mengantongi dukungan resmi dari tiga parpol setelah sebelumnya secara berturut-turut SK resmi juga turun dari Partai Demokrat dan PKS. Ditambah rekomendasi dari Gerindra pada Maret dan Juli, koalisi empat partai dengan total 17 kursi DPRD Gunungkidul ini membuat satu posisi sebagai kontestan Pilkada Gunungkidul 2020 pasti dikantongi pasangan Sutrisna-Ardi.

“Kita yakin semua akan berkomitmen untuk memajukan Gunungkidul dan PAN sudah tahu bagaimana untuk berpolitik yang efektif dan efisien. PAN 100 persen solid untuk pemenangan Sutrisna-Ardi,” kata Anwarudin, Sekjen DPD PAN Gunungkidul, didampingi Prof Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto dalam jumpa pers di Kantor DPD PAN Gunungkidul,Minggu(26/7) siang.

Keluarnya SK Rekomendasi dari DPP PAN ini tentunya menjadikan dinamika politik Pilkada Gunungkidul semakin menarik. Sebagaimana diketahui, dalam tiga kali Pilkada Gunungkidul sebelumnya, PAN selalu memenangkan kontestasi ini. Pada 2005, PAN yang mengusung Suharto-Badingah berhasil mengantarkan pasangan ini memimpin Gunungkidul.

Pada Pilkada 2010, PAN kembali memenangkan pertarungan setelah pasangan yang diusung mereka, Sumpeno Putro-Badingah berjaya. Terakhir pada 2015 silam, giliran pasangan Badingah-Immawan yang dihantarkan PAN untuk menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati.

Ditambahkannya, pada Ahad kemarin, secara resmi pihaknya telah menyerahkan SK Rekomendasi dari DPP PAN kepada pasangan Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanta. Surat ini ditandatangani oleh Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Adapun pada kesempatan penyerahan SK DPP ini, hadir seluruh pengurus dari 144 Kalurahan dan 18 Kapanewon. Menurut Anwarudin, hal ini sekaligus membuktikan bahwa PAN Gunungkidul sangat solid dalam menyongsong Pilkada.

Seluruh fungsionaris, kader maupun anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PAN telah berkomitmen untuk mendukung penuh dan bergerak bagi pasangan yang diusung PAN serta partai koalisinya.

“Untuk memenangkan paslon ini PAN terus bergerak, sambangi warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Targetnya 1.431 padukuhan nanti tersasar hingga Agustus mendatang,” ujarnya.

Bakal Calon Wakil Bupati Gunungkidul dari koalisi PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, Mahmud Ardi Widanto menyatakan, pengalaman tiga kali kemenangan dalam Pilkada ini pastinya membuat pihaknya sangat diperhitungkan dalam Pilkada Gunungkidul 2020 ini. Ia menyebut bahwa PAN sudah khatam dalam helatan Pilkada. Mesin partai serta relawan tahu betul bagaimana cara untuk menarik simpati serta dukungan rakyat Gunungkidul.

Terkait dengan informasi yang beredar hangat seputar rekomendasi Gerindra, Sutrisna menyatakan bahwa terus berkomunikasi baik dengan partai politik tersebut. Spekulasi di luar merupakan hal yang wajar dalam budaya dan dinamika demokrasi. “Kita masih terus berkomunikasi baik dengan Gerindra,” ungkap Sutrisna.

Sutrisna mengungkapkan, pihaknya sudah menerima amanat sejumlah partai meliputi PAN, PKS dan Demokrat. Termasuk Gerindra yang sudah diterima hitam di atas putih. Tentunya akan siap bekerja keras dan cerdas. Prinsipnya akan memajukan dan membangun Gunungkidul. “Saya siap bekerja keras dan cerdas, membangun Gunungkidul,”tukasnya.(*/D Tom)

MOJOKERTO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi memberikan rekomendasi untuk pasangan calon (paslon) Bupati Mojokerto Yoko Priyono dan Choirun Nisa (Yoni).

Selain mendapat rekomendasi dari PPP, pasangan Yoni juga mendapat rekomendasi dari Partai Golkar. Pemberian rekomendasi dilaksanakan di Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

Choirun Nisa mengatakan, setelah rekomendasi dua partai itu dipegang, dia akan segera melakukan koordinasi dengan tim.

“Segera akan kita tindaklanjuti, kita upayakan menang. Terus isu-isu di bawah yang semula sumbang agar terjawab,” ujar Nisa kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).

Mantan calon bupati periode 2010-2015 itu menambahkan, dirinya menerima dengan tangan terbuka kepada partai lain yang akan mengusungnya.

“Untuk sementara yakin dua ini. Mudah-mudahan ke depan ada koalisi dari partai lain. Kita belum berani menyampaikan, tetapi kami welcome dari partai apa saja yang gabung kita menerima dengan tangan terbuka,” ungkapnya.

“InsyaAllah nantilah minta doa mudah-mudahan ada karena belum jelas ya kita tidak berani menyampaikan,” imbuhnya.

Masih kata Nisa, timnya akan melaksanakan politik etis untuk mengambil suara kaum perempuan.

“Jadi tentunya perempuan yang jelas ke kita. Itu koperasi wanita dan ada beberapa dari nahdliyat sebagian dari muslimat, fatayat. Ya pokoknya yang sudah ke kandidat lain kita tidak merebutnya jadi kita matangkan yang ada di kita,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto Kusairin menjelaskan, pertimbangan rekomendasi untuk Yoko Priyono dan Choirun Nisa itu lantaran keduanya dinilai sebagai pasangan yang ideal.

“Pertimbangannya banyak sekali. Karena pasangan Yoko dan Nisa ini ideal yang sejalan dengan perjuangan PPP. Beliau sosok yang bekerja untuk rakyat Mojokerto, dari sisi agama dan sosial. Beliau Bu Nisa ini termasuk wakil ketua DPC Kabupaten Mojokerto bidang pendidikan dan budaya sampai sekarang,” tandasnya.(*/Gio)

JAKARTA – Peningkatan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat pada survei nasional yang dirilis Indikator Juli 2020 ini menunjukkan kian dinamisnya arah politik ke depan. Demokrat pun percaya bahwa pemimpin harus disiapkan, bukan dipaksakan.

Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, sosok AHY dan Partai Demokrat menjadi gambaran bahwa masyarakat saat ini sedang mengidolakan tokoh yang tidak saja populer, tapi siap bekerja untuk rakyat dalam situasi sulit.

“Masyarakat sudah bosan dengan kepemimpinan dramatis dan pencitraan. (Bukan pula dengan) Aksi marah-marah, nangis-nangis, dan lempar tanggung jawab,” kata Herzaky dalam rilisnya, Sabtu (25/7/2020).

Herzaky menambahkan, fokus kerja AHY dan Partai Demokrat cekatan membantu masyarakat terdampak Covid-19 di seluruh pelosok Tanah Air.

Menurutnya, masyarakat juga merindukan kepemimpinan yang siap, bukan pemimpin hasil dramatisasi atau yang dipaksakan. Kualitas, kapasitas, dan integritas pemimpin juga penting.

Diketahui, dalam survei Indikator yang dirilis pekan ini, elektabilitas AHY dalam dua bulan terakhir naik menjadi 6,8 persen dari sebelumnya 4,8 persen. Ada peningkatan hampir 50 persen. Sedangkan elektabilitas Partai Demokrat meningkat menjadi 5,7 persen dari sebelumnya 3,6 persen, atau meningkat hampir 60 persen.

Sejak dipimpin AHY pertengahan Maret 2020, partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memang langsung tancap gas. “Slogan ‘Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat’, benar-benar diwujudkan dan jadi panduan partai,” tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan politik ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pertemuan tertutup tersebut, AHY mengungkapkan bahwa kedua partai membicarakan perihal koalisi untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Kami juga membahas kerja sama, kerja sama yang sedang dan berpotensi kita lakukan dalam Pilkada 2020,” ujar AHY di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (24/7/2020).

AHY menjelaskan, memang ada sejumlah kontelasi yang terjadi di daerah terkait pilkada. Namun, Demokrat dan PKS disebutnya akur, sehingga peluang berkoalisi sangatlah besar.

“Banyak kebersamaan antara kader PKS dan Demokrat dalam pilkada. Tentu ini menjadi bahasan yang kami lakukan juga,” kata AHY.

Hubungan antara Demokrat dan PKS, diharapkannya tak hanya terjadi ketika adanyanya kontestasi politik saja. Namun, ikut bekerjasama dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kita selalu berorientasi pada tujuan besar. Bersama kita ingin bisa bangkit bersama dari pandemi Covid-19, mudah-mudahan ekonomi kita juga bisa selamat,” ujar AHY.

Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman mengatakan bahwa koalisi antara kedua partai sangat besar terjadi. Apalagi, PKS pernah berada di kabinet Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami pernah bersama 10 tahun, secara kemanusiaan tentu kami memiliki memori tentang kebersamaan 10 tahun itu,” ujar Sohibul.
PKS dan Demokrat, kata Sohibul, memiliki sejumlah kesamaan dalam cara pandang. Termasuk dalam memberikan sumbangsih bagi masyarakat terdampak Covid-19. “Kami sepakat untuk fokus, untuk bisa betul-betul menangani Covid-19. Sehingga Covid-19 tidak menjadi sesuatu yg tidak terkendali,” kata Sohibul.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi usulan pemakzulan Bupati Jember Faida oleh DPRD setempat melalui hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna. Tito masih menunggu pengujian hingga putusan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan pemberhentian kepala daerah.

“Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (24/7/2020).

Ia mengatakan, keputusan hak menyatakan pendapat dalam sidang paripurna tersebut harus diteruskan ke MA untuk dilakukan uji materi. Kemudian harus dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

Hasil putusan MA kemudian diserahkan ke Mendagri untuk mengeksekusinya. Kemendagri, kata Tito, akan menghormati proses hukum tersebut.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan, katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri,” kata Tito.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 80 mengatur ketentuan pemberhentian kepala daerah. Gubernur dan/atau wakil gubernur dapat diusulkan pemberhentian kepada Presiden.

Sedangkan bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wali kota diusulkan berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD, bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan maupun tidak melaksanakan kewajiban.

“Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” kata Tito.

DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (22/7). Rapat tersebut berlangsung selama empat jam sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB.

“Keberadaan bupati sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember selaku wakil rakyat,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai rapat paripurna.

Menurutnya, hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari dua hak yang sudah dilakukan DPRD Jember, yaitu interpelasi dan angket sesuai dengan aturan. Rekomendasi Dewan dalam dua hak tersebut diabaikan oleh Bupati Faida.

“Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan,”tukasnya.(*/Ta)