Politik dan Keamanan

INDRAMAYU – Kasus perusakan kantor DPD Partai Golkar Indramayu pada peristiwa penyerangan pekan lalu terus diselidiki polisi.
Pasca dilaporkan oleh pengurus Golkar Indramayu, polisi telah memeriksa sedikitnya enam orang saksi. Namun sejauh ini, polisi belum menetapkan satu pun tersangka.

Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto melalui Kasat Reskrim AKP Hamzah Badaru menjelaskan sampai saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan bukti dan keterangan para saksi yang diperiksa.

“Mereka kami minta keterangan seputar peristiwa yang dilaporkan yakni dugaan perusakan aset kantor Golkar oleh terlapor, “ ungkap Hamzah, Rabu (5/8/2020).

Terkait penetapan tersangka, Hamzah enggan menjelaskan lantaran masih dalam proses penyelidikan serta penyusunan anatomi kasusnya.“Sabar saja, nanti kami jelaskan semua, “ jelas dia.

Penyelidikan kasus perusakan bermula saat terjadinya peristiwa bentrokan antar dua kubu berbeda dukungan. Dua kelompok organisasi massa (ormas) yang merupakan “anak kandung” Partai Golkar (PG) pekan lalu terlibat bentrok di halaman kantor DPD PG Kabupaten Indramayu.

Bentrokan dipicu karena beda dukungan hasil Musyawarah Daerah X PG setempat.
Ormas Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengklaim hasil Musda X yang menghasilkan ketua terpilih Syaefudin adalah sah. Namun ormas lain yakni Pemuda Pancasila (PP) beranggapan bahwa Musda X yang dilaksanakan baru lalu ilegal karena tidak direstui DPD PG Jawa Barat.(*/Dang)

CIBINONG – Kala akan pencalegan dan sudah ada fakta integritas namun masih saja menganggap mudah dan enteng persoalan dana kompensasi . Tiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor terancam di ganti lewat sistem Pergantian Antar Waktu (PAW) karena dianggap tidak membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan.

Informasi yang dihimpun Inilah, ketiga anggota Fraksi Partai Demokrat itu ialah IN, AS dan H, mereka dituntut membayar dana pergantian kompensasi suara mulai dari angka Rp 70 hingga 140an juta.

“Ketiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tersebut terancam di PAW karena dianggap tidak membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan, mereka saat ini menunggu keputusan DPP Partai Demokrat,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bogor M Leo Hananto Wibowo kepada wartawan, Rabu, (5/8/2020).

Sepupu dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menerangkan sebelum ‘kasus’ di bawa ke Kantor DPP Partai Demokrat, ketiganya sudah dipanggil ke DPD Partai Demokrat Jawa Barat.

“Karena sudah setahun diperingati oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor untuk membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan namun tidak ‘diindahkan’, maka hal ini langsung ditanggani DPD Parta Demokrat Jawa Barat lalu mereka mengirim surat ke DPP Partai Demokrat untuk selanjutnya tinggal menunggu keputusan para petinggi yang berwenang untuk mengambil sikap selanjutnya,” terangnya.

Leo sapaan akrabnya menuturkan bahwa alasan ketiga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tersebut belum membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan karena sebelumnya mereka ‘habis-habisan’ saat berkampanye.

“Selain alasan habis-habisan saat kampanye, salah satu dari mereka juga ada yang beralasan habis-habisan karena istrinya mengikuti ajang pemilihan kepala desa hingga mereka kesulitan mencicil pembayaran. Karena alasan itu mereka meminta waktu hingga Bulan Desember Tahun 2020 ini, namun keputusan akhir sekali lagi tetap di DPP Partai Demokrat,” tutur Leo.

Mengenai kabar akan adanya perlawanan hukum dari salah satu anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor yang akan di PAW, ia menyakini hal itu tidak akan dilakukan karena Partai Demokrat bisa menuntut balik mereka.

“Sebelum pencalegan kan mereka kan sudah menandatangani pakta integritas, lalu ada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat dan mereka juga sudah menandatangani diatas materai surat peringatan terakhir atau lainnya hingga kalau mereka ada perlawanan hukum, mereka malah bisa dituntut balik oleh DPP Partai Demokrat,”tandasnya.(*/T Abd)

LAMPUNG – Dua lurah di Kota Bandar Lampung dinilai menyalahi aturan dengan melarang sosialisasi bakal calon kepala daerah di wilayahnya pada Senin (3/8). Tindakan dua lurah tersebut dinilai sudah berlebihan di luar kewenangannya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Hendra Mukrie menilai, tindakan dua lurah tersebut dengan dalih menjaga ketertiban masyarakat, dengan melarang tim bakal calon melakukan sosialisasi dengan membagikan sembako.

Dia mengatakan, tugas lurah atau camat memang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya. Namun, ujar dia, dalam kasus adanya tim bakal calon kepala daerah melakukan sosialisasi tidak ada unsur yang dilanggar, karena memang belum ada penetapan calon kepala daerah dari KPU.
“Tidak ada warga yang terganggu. Lagi pula belum ada penetapan calon jadi (sah-sah) saja sosialisasi,” ujarnya.

Komisi I DPRD Bandar Lampung berencana menggelar dengar pendapat dengan dua lurah dan camat yang tersebut untuk mendengar alasan mereka melarang sosialisasi bakal calon kepala daerah sebelum adanya penetapan calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Dua lurah yakni Lurah Tanjung Baru (Kecamatan Kedamaian) dan Lurah Gulak Galik (Kecamatan Telukbetung Utara), secara tegas melarang tim bakal calon kepala daerah dari Yusuf Kohar – Tulus Purnomo melakukan sosialisasi dengan membagikan sembako.

Bahkan, Yusuf Kohar mendatangi Lurah Tanjung Baru Hendri yang melarang timnya membagikan sembako dalam rangka sosialisasi. Terjadi adu mulut kedua pejabat Pemkot Bandar Lampung tersebut disaksikan masyarakat setempat, dan sempat viral di media sosial videonya.

Sedangkan Lurah Gulak Galik menghentikan aksi tim bakal calon wali kota Bandar Lampung Yusuf Kohar – Tulus Purnomo yang melakukan sosialisasi di wilayahnya. Lurah Gulak Galik tersebut melarang dengan dalih tim tidak memiliki perintah atau surat dari KPU dan juga tidak ada izin dari RT untuk masuk wilayahnya.

Sedangkan Yusuf Kohar, bakal calon wali kota Bandar Lampung, yang juga wakil wali kota Bandar Lampung menyatakan, tindakan lurah yang melarang sosialisasi bakal calon melanggar hukum dan kewenangannya selaku aparatur sipil negara.

Menurut dia, sikap dan tindakan lurah sudah berlebihan dari kewenangannya sebagai lurah, apalagi dalam masalah politik. Dia mengatakan, tidak ada alasan harus izin lurah atau ada larangan lurah, semua boleh sosialisasi asalkan sesuai dengan protokol kesehatan.(*/Kri)

JAKARTA – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai sah-sah saja munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dkk.

Sunanto menganggap, apa yang dilakukan Din dkk bagian dari otokritik yang diharapkan membangun.

“Yang penting tidak menabrak satu tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saja,” kata Sunanto saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyatakan, biasa saja orang atau kelompok untuk berkumpul menyampaikan pendapatnya dan kritiknya, karena telah diatur dalam konstitusi. Ia hanya mengingatkan agar langkah-langkah yang diambil oleh kelompok tersebut tidak keluar dari hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Cak Nanto menilai, kritik dan otokritik bisa disampaikan oleh siapa pun sebagai bagian dari demokrasi yang berkembang. Ia mengharapkan, kritik dan masukan itu dapat memberikan dampak yang konstruktif terhadap pembangunan bangsa.

“Jadi saya kira kritik-kritik yang membangun itu menjadi satu kelebihan di dalam membangun bangsa,” tutur mantan Koordinator Nasional JPPR ini.

Malah, kata Cak Nanto, tanpa kritik kemungkinan terlena dalam membangun sesuatu kebangsaan. “Itu (kritik) menjadi sesuatu yang wajar dilakukan oleh setiap rakyat, memberi masukan, otokritiknya kepada siapa pun yang sedang berkuasa,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh membentuk Koalisi Aksi menyelematkan Indonesia (KAMI).

Koalisi atau gerakan ini juga mendapat dukungan dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, putri Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri, dan ekonom senior Rizal Ramli.(*/Ridz)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi covid-19 dalam beberapa minggu terakhir ini.

Kekhawatiran masyarakat tersebut, kata dia, bisa disebabkan oleh jumlah kasus yang semakin meningkat maupun semakin banyaknya masyarakat yang tak patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

“Saya tidak tau sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai covid. Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama (kalangan) menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak,” ujar dia.

Jumlah kasus covid terkini di Indonesia pun telah mencapai angka 111.455 orang dengan tingkat kematian sebesar 4,7 persen. Angka kematian ini bahkan lebih tinggi 0,8 persen dari tingkat kematian global.

Sementara itu, angka kesembuhan pasien juga semakin meningkat, yakni sebesar 61,9 persen. “Pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita,” ucap Jokowi.

Jokowi ingin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 fokus pada kampanye disiplin protokol kesehatan. Kampanye protokol kesehatan ini harus dijelaskan secara detil kepada masyarakat sehingga benar-benar dipahami.

Selain itu, Jokowi juga ingin melibatkan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap daerah. “Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini juga efektif untuk //door to door// urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di tv, medsos, dll, secara masif mungkin dalam dua minggu ini. Dengan cara-cara yang berbeda,”katanya.(*/Ridz)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bantuan sosial (bansos) dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik pejawat saat Pilkada 2020.

Ia mengingatkan, jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bantuan.

“Jadi ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama , foto, dan lain-lain,” ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Kamis (30/7).

Tito mengatakan, penyaluran bansos menjadi salah satu bagian yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Tito menegaskan, dalam paket bansos itu seharusnya tidak ada nama atau foto kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota, maupun wakilnya.

Menurut Tito, pemberian bansos itu sendiri tak mungkin disetop. Sebab itu, masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 masih membutuhkan bansos.

Tito mengatakan, kontestan calon kepala daerah yang bukan nonpejawat kepala daerah dapat mencari celah pembagian bansos ini. Penantang dapat mengkritisi apabila ada warga terdampak tetapi tak mendapatkan bansos atau pembagian bansos yang tidak merata

“Itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negative campaign (kampanye negatif), mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, tapi bukan sesuatu yang hoax atau sesuatu yang bohong,” kata Tito.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menuturkan, pihaknya sudah mengatur terkait bansos itu dalam Peraturan KPU (PKPU). Dalam PKPU tersebut, kegiatan pemerintah tidak boleh berhenti termasuk bansos.

“Yang dilarang sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, memasang fotonya di situ. Kemudian dia sambil membuat slogan-slogan di situ, itu yang tidak boleh, dan itu sudah diatur dalam Peraturan KPU kita,” kata Arief.

Arief menambahkan, terkait dengan anggaran pilkada, dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahap pertama telah ditransfer ke masing-masing KPU Daerah yang menggelar pilkada. Ada 270 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, 37 kota.

Sementara dana pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), 212 daerah sudah mentransfer anggaran pilkada 100 persen ke jajaran KPU Daerah.

“Sudah ditransfer 40 persen sampai dengan 80 persen. Sebanyak 58 daerah. Hanya tiga atau dua daerah saja yang masih di bawah 40 persen itu terkait dengan anggaran. Mudah-mudahan itu tidak menghalangi implementasi tahapan karena anggaran sudah tersedia,” tukasnya.(*/Joh)

DEPOK – KPU Kota Depok, Jawa Barat menyatakan kesiapannya menghadapi berbagai potensi sengketa dan permasalahan yang akan muncul tersebut dalam Pilkada 2020.

“Kami mengajak kepada seluruh jajaran kami untuk dapat mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan sejak dini,” kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Kamis (30/7/2020).

Dikatakannya, untuk mengantisipasi agar permasalahan tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan, maka KPU Kota Depok dan jajaran selaku penyelenggara pilkada harus siap dalam menghadapi berbagai potensi sengketa dan permasalahan yang akan muncul tersebut.

Nana berharap kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran harus hati-hati, serius, teliti dan cermat dalam melaksanakan semua tahapan pilkada, jangan anggap sepele jika ada permasalahan apapun yang sedang dihadapi.

“Kami juga berpesan kepada PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat untuk selalu menjalin hubungan dengan baik dengan semua stakeholder, koordinasi dan komunikasi harus terus dijalin dengan baik, dengan semua pihak tanpa terkecuali,” jelasnya.

Karena dengan koordinasi dan komunikasi yang baik lanjut Nana inilah yang menjadi kunci penyelenggaraan yang baik.

“Kami semua tentunya berharap, pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan keadaan kondisi yang normal.
Dan masyarakat pun akan antusias untuk datang ke TPS 9 Desember 2020,” katanya. (*/Idr)

JAKARTA – Artis berinisial VS Namanya mencuat setelah diduga terlibat kasus prostitusi di suatu hotel di wilayah Lampung.

Berdasarkan unggahannya di akun Instagram miliknya pada 2018, ia tampak menggunakan blazer warna biru. Kemudian, ia juga menyematkan pin bertuliskan “PUAN DKI Jakarta.” PUAN merupakan organisasi sayap partai Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan membantah bila VS disebut sebagai kader partai. Namun Zulhas mengakui perempuan itu hanya simpatisan Puan.

“Bukan kader. PAN itu punya PUAN namanya ya PUAN itu persatuan perempuan amanat. Nah itu simpatisannya banyak. Ada wartawan ada macam-macam orang, simpatisan bukan pengurus.

Kalau pengurusnya ada di sini, ini pengurusnya,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Dia menuturkan, simpatisan PAN jumlahnya sangat banyak bahkan mencapai jutaan. Siapapun bisa menjadi simpatisan partai berlogo sinar matahari putih itu.

“Tapi simpatisan banyak jutaan ya macam-macam, kita terima siapapun orang, manusia boleh, simpatisan kan boleh. Kaya yang milih PAN itu kan ada 10 juta orang ya macam-macam, boleh, punya hak suara kan, one man one vote, tapi pengurusnya bukan, ini pengurusnya,” tukasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Partai Berkarya tengah menyiapkan Sekolah Kader Berkarya (SKB) untuk mencetak kader-kader militan. Berkarya berharap kader-kader ini akan membesarkan partai yang dipimpin Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu.

“Benar adanya jika ke depan Partai Berkarya akan menghadirkan Sekolah Kader Berkarya (SKB),” kata Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Haryo Putra Wibowo melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Senin (27/7).

Haryo yang merupakan anak Ari Sigit, cucu Presiden ke-2 RI Soeharto itu, mengaku telah mendampingi ketua umum Partai Berkarya untuk menyurvei lokasi yang akan dijadikan sekolah kader itu pada ahad (26/7) lalu.

“Saya selaku Ketum AMPB turut mendampingi Ketum Partai Berkarya Bapak HMP (Tommy) bersama dengan tokoh muda Mas Darma Mangkuluhur Hutomo untuk meninjau lokasi tersebut,” katanya, tanpa menyebutkan lokasi calon sekolah kader tersebut.

Sosok yang akrab disapa HPW itu menegaskan jika Partai Berkarya siap menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) dan menuju kesuksesan pada Pemilu Legislatif 2024. “Kami terus berjuang untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka dari itu, dengan hadirnya Sekolah Kader Berkarya ini akan menuntun menuju ambang batas 4 persen,” ungkapnya.

Ia menilai Partai Berkarya akan mengalami kemajuan besar. Telebih lagi, Berkarya segera akan membentuk tim-tim untuk saksi agar ke depan tidak ada lagi kecurangan yang terjadi.

“Saya sudah bersuara di depan ratusan orang pada saat rapat pleno kemarin,” ucapnya.

Dalam sambutan rapat pleno tersebut, ia mengatakan akan berjuang mengawal dan membesarkan Partai Berkarya. “Maka dari itu, sesuai janji saya, sampai titik darah penghabisan saya akan berjuang untuk membesarkan Partai Berkarya sampai akar-akarnya,” tegas HPW.

Selain itu, HPW juga menegaskan sudah berkoordinasi dengan pengurus wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, dan AMPB seluruh Indonesia telah sepakat dan satu komando kepada Tommy Soeharto, tanpa terkecuali. “Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang ingin mengotori Partai Berkarya ini. Kami siap memberantasnya. Mulai saat ini, kami akan kawal terus perkembangan ini,” kata cicit Presiden ke-2 RI tersebut.(*/Joh)

YOGYAKARTA – Pasangan Prof Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanta resmi menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapatkan kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada Gunungkidul 2020 mendatang. Pada Ahad (26/7) sore, surat rekomendasi dari DPP PAN resmi diserahkan kepada keduanya.

Dengan turunnya SK dari DPP PAN ini, Sutrisna-Ardi telah mengantongi dukungan resmi dari tiga parpol setelah sebelumnya secara berturut-turut SK resmi juga turun dari Partai Demokrat dan PKS. Ditambah rekomendasi dari Gerindra pada Maret dan Juli, koalisi empat partai dengan total 17 kursi DPRD Gunungkidul ini membuat satu posisi sebagai kontestan Pilkada Gunungkidul 2020 pasti dikantongi pasangan Sutrisna-Ardi.

“Kita yakin semua akan berkomitmen untuk memajukan Gunungkidul dan PAN sudah tahu bagaimana untuk berpolitik yang efektif dan efisien. PAN 100 persen solid untuk pemenangan Sutrisna-Ardi,” kata Anwarudin, Sekjen DPD PAN Gunungkidul, didampingi Prof Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto dalam jumpa pers di Kantor DPD PAN Gunungkidul,Minggu(26/7) siang.

Keluarnya SK Rekomendasi dari DPP PAN ini tentunya menjadikan dinamika politik Pilkada Gunungkidul semakin menarik. Sebagaimana diketahui, dalam tiga kali Pilkada Gunungkidul sebelumnya, PAN selalu memenangkan kontestasi ini. Pada 2005, PAN yang mengusung Suharto-Badingah berhasil mengantarkan pasangan ini memimpin Gunungkidul.

Pada Pilkada 2010, PAN kembali memenangkan pertarungan setelah pasangan yang diusung mereka, Sumpeno Putro-Badingah berjaya. Terakhir pada 2015 silam, giliran pasangan Badingah-Immawan yang dihantarkan PAN untuk menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati.

Ditambahkannya, pada Ahad kemarin, secara resmi pihaknya telah menyerahkan SK Rekomendasi dari DPP PAN kepada pasangan Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanta. Surat ini ditandatangani oleh Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Adapun pada kesempatan penyerahan SK DPP ini, hadir seluruh pengurus dari 144 Kalurahan dan 18 Kapanewon. Menurut Anwarudin, hal ini sekaligus membuktikan bahwa PAN Gunungkidul sangat solid dalam menyongsong Pilkada.

Seluruh fungsionaris, kader maupun anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PAN telah berkomitmen untuk mendukung penuh dan bergerak bagi pasangan yang diusung PAN serta partai koalisinya.

“Untuk memenangkan paslon ini PAN terus bergerak, sambangi warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Targetnya 1.431 padukuhan nanti tersasar hingga Agustus mendatang,” ujarnya.

Bakal Calon Wakil Bupati Gunungkidul dari koalisi PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, Mahmud Ardi Widanto menyatakan, pengalaman tiga kali kemenangan dalam Pilkada ini pastinya membuat pihaknya sangat diperhitungkan dalam Pilkada Gunungkidul 2020 ini. Ia menyebut bahwa PAN sudah khatam dalam helatan Pilkada. Mesin partai serta relawan tahu betul bagaimana cara untuk menarik simpati serta dukungan rakyat Gunungkidul.

Terkait dengan informasi yang beredar hangat seputar rekomendasi Gerindra, Sutrisna menyatakan bahwa terus berkomunikasi baik dengan partai politik tersebut. Spekulasi di luar merupakan hal yang wajar dalam budaya dan dinamika demokrasi. “Kita masih terus berkomunikasi baik dengan Gerindra,” ungkap Sutrisna.

Sutrisna mengungkapkan, pihaknya sudah menerima amanat sejumlah partai meliputi PAN, PKS dan Demokrat. Termasuk Gerindra yang sudah diterima hitam di atas putih. Tentunya akan siap bekerja keras dan cerdas. Prinsipnya akan memajukan dan membangun Gunungkidul. “Saya siap bekerja keras dan cerdas, membangun Gunungkidul,”tukasnya.(*/D Tom)