Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra terpilih Prabowo Subianto, nampaknya ingin suasana baru di kepengurusan partai yang ia pimpin sejak 2014 itu.

Pasalnya, Menteri Pertahanan (Menhan) ini menginginkan agar kepengurusan Gerindra periode 2020-2025 didominasi dari kalangan milenial yang berusia di bawah 50 tahun.

Hal ini disampaikan Ahmad Muzani yang kembali dipilih Prabowo sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra seusai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Wisma Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu 8 Agustus 2020.

“Pak Prabowo dalam pidato penutupannya mengatakan bahwa nanti pengurus DPP partai Gerindra yang baru akan didominasi anak-anak muda di bawah 50 tahun,” kata Muzani, Minggu (9/8/2020).

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, satu-satunya nama yang disebut masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025 adalah dirinya yang kembali menjadi Sekjen Gerindra.

“Satu-satunya yang sudah diumumkan baru sekjen hari ini yakni Ahmad Muzani,” ucapnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia diberi tugas 30 hari untuk menyusun kepengurusan baru dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, serta langkah strategis lainnya.

“Walau saya diberi 30 hari, tapi akan segera saya putuskan supaya tidak ada kevakuman, dan saya putuskan saudara Ahmad Muzani kembali sebagai Sekjen mendampingi saya,” ujar Prabowo di kesempatan sama.(*/Ad)

CIBINONG – Prabowo Subianto kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra untuk Periode 2020-2025. Penetapan dilakukan pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Pimpinan sidang pleno, Ahmad Muzani pun molontarkan pertanyaan kepada para kader apakah setuju Prabowo kembali jabat Ketum Partai Gerindra atau tidak. Para kader pun serempak menjawab setuju.

“Dengan mengucap Alhamdulilahirabbil alamin, maka kekosongan kepemimpinan partai hanya berlangsung 2 menit. Dan pimpinan sidang akan segera mengetok palu berarti kita telah kembali memiliki ketua umum dan ketua dewan pembina,” ujar Muzani di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Muzani pun kemudian mengucapkan selamat kepada Prabowo yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“Atas nama pimpinan sidang kongres luar biasa kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan memberikan ucapan selamat serta doa kepada Pak Prabowo Subianto untuk memimpin kembali selama 5 tahun,” kata Muzani.

Dalam kesempatan yang berbeda, Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan ini menyatakan siap setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

“Kalau itu memang permintaan kongres luar biasa ini, saya menyatakan saya siap sebagai ketua umum,” tegas Prabowo.KLB Partai Gerindra ini juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Gerindra Edhi Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Selain itu, juga hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, hingga adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.(*/Ad)

CIBINONG – Wawan Hikal Kurdi resmi menahkodai DPD Golkar Kabupaten Bogor, setelah pelaksanaan Musda ke X yang dilaksanakan di lokasi bencana longsor yaitu di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor berjalan secara aklamasi, Jumat (7/8/2020).

Dengan aklamasi ini, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhendi menampik isu bahwa salah satu calon yakni Nur Amin yang dikabarkan mundur dari pencalonananya dan keluar dari Partai Golkar.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan, bahwa perhelatan Musda Golkar Kabupaten Bogor ke X itu sebelumnya sudah aklamasi. Karena, salah satu calon yakni Nur Amin siap mendukung dan memenangkan Wawan Hikal Kurdi sebagai nahkoda baru.

“Nur Amin legowo mendukung Wawan Hikal Kurdi untuk maju di Musda, karena ia mundur jadi calon dan cuma Wawan yang maju maka terjadilah aklamasi, kalau mengenai diisukan keluar dari partai berlogo pohon beringin itu tidak benat. Ini hanya dinamika Musda ataupun Munas.

Kalau ada yang kecewa itu wajar dan manusiawi, tetapi tentu akhirnya persetujuan yang baik untuk Partai Golkar,” jelasnya.

Jaro Ade sapaan akrabnya juga bersyukur, acara Musda Partai Golkar Kabupaten Bogor ke X ini berjalan dengan lancar, walaupun dilaksanakan di lokasi bencana alam lonsor.

“Kami bersyukur Musda Golkar Kabupaten Bogor kali ini berbeda karena kita ingin lebih peduli lagi kepada korban bencana alam, karena masih pandemi Covid 19 maka kita tetap menerapkan protokol kesehatan menghindari kerumunan di wilayah yang rentan covid-19.

Arahan DPD I Partai Golkar Jawa Barat yang meminta Musda di tempat wilayah bencana alam, kami sambut baik minta dimana kami sodorkan Kecamatan Nanggung, Cigudeg, dan Jasinga, serta Sukajaya. Tapi mereka lebih memilih Sukajaya,” tutur Jaro

Ia berharap, kepada pimpinan baru Golkar Kab. Bogor agar bisa mencetak sejarah kembali. Bahwa partai berlambang pohon Berining ini bisa menjadi pemenang di pemilu nanti.

“Mudahan sekarang jadi sejarah di Partai Golkar dengan regerenasi saya dua periode, yang memegang rekomendasi saya adalah bung Wawan sebagai ketua, sekertaris bung Aan dan bendaraha bung Hengky,” tukasnya.

Sementara, ketua terpilih DPD Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada peserta Musda X Partai Golkar Kabupaten Bogor yang telah menetapkan dirinya sebagai ketua yang baru.

“Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta Musda ke X Partai Golkar, yang sudah memilih saya menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, dengan ini saya juga berharap agar semua panglima Partai Golkar bisa bekerja bersama-sama untuk memenangkan Partai Golkar dalam kontestasi politik yang akan dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bogor, saya juga berjanji akan segera menyelesaikan susunan kepengurusan,”tandasnya.(*/ T Abd)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pandemi Covid-19 harus ditangani secara luar biasa karena penyebarannya juga luar biasa.

Hadi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat dengan jajaran TNI yang membahas Evaluasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (7/8).

Dalam rapat evaluasi yang digelar secara virtual tersebut, Panglima TNI menjelaskan selama beberapa bulan ini, TNI bersama Polri telah melaksanakan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Hadi, operasi pendisiplinan awalnya dimulai di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Kemudian berkembang menjadi Operasi Pendisiplinan di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas di delapan provinsi.

“Operasi Pendisiplinan yang telah dilaksanakan bersifat dinamis menyesuaikan dinamika pandemi dan arahan dari Presiden Joko Widodo,” ucapnya dalam siaran pers.

Menurut Panglima TNI, perlu adanya evaluasi terhadap operasi yang sedang berjalan dan telah dilaksanakan agar TNI dapat melaksanakan operasi selanjutnya dengan lebih baik.

“Sejak awal penanganan Covid-19, TNI menjadi tumpuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pendisiplinan. Oleh karena itu, TNI juga harus menjadi contoh pelaksanaan disiplin tersebut,” tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) ini.

Hadi berharap seluruh jajaran TNI selalu memperhatikan dan mewaspadai perkembangan yang terjadi seperti munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di perkantoran.

Klaster baru tersebut telah meningkatkan angka kasus positif Covid-19. Untuk itu, TNI harus memastikan seluruh satuan, prajurit, dan PNS TNI melaksanakan protokol kesehatan secara baik, termasuk di lingkungan kantor satuan masing-masing. “Seluruh komandan/pimpinan di satuan bertanggung jawab akan hal tersebut,” kata Panglima TNI menegaskan.

Rapat evaluasi tersebut diikuti 86 peserta dari jajaran TNI, di antaranya Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasad Letjen TNI Moch Fachruddin, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dan Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, para Asisten Panglima TNI dan Angkatan serta para Pangkotama dan Komandan Satuan Kewilayahan.(*/Ridz)

JAKARTA – Meski tergolong partai anyar, Partai Berkarya sudah dihadapi masalah dualisme kepengurusan ketua umum sekaligus salah satu pendiri Partai Berkarya, Tommy Soeharto harus lengser dari singgasananya melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa waktu lalu.

Meski hingga kini kubu Tommy tidak mengakui gelaran munaslub yang memilih Muchdi Purwoprandjono (Pr) sebagai ketua umum, kubu Muchdi telah mendapatkan SK pengesahan dari Kemenkumham.

Sekjen Berkarya kubu Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang menegaskan, munaslub digelar atas permintaan dari dua pertiga pengurus provinsi dan pusat. Menurutnya, tidak mungkin Kemenkumham mengeluarkan SK jika Munaslub itu fiktif.

“Perlu diketahui, selain permintaan dari dua pertiga juga ada hal yang mendorong Munaslub,” tegas Badaruddin dikutif dari republika, Kamis (6/8/2020).

Badaruddin melanjutkan, sebenarnya turbulensi di internal partai sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, kemudian berproses menjadi Munaslub. Ia mengklaim, semua pengurus di daerah juga di pusat menginginkan partai ini dikelola secara profesional dan dan demokrasi, Sayangnya, kata Badaruddin, di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto hal itu tidak ditemukan.

Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan solusi-solusi untuk membesarkan partai, tapi tidak dipedulikan. Sehingga muncullah, kata Badaruddin, keinginan para pengurus untuk melaksanakan Munaslub.

Namun, ide tersebut tidak mendapatkan respons positif dari DPP Partai Berkarya. Sedangkan, DPP Partai Berkarya sendiri tidak pernah melaksanakan rapat-rapat.

Beberapa pengurus kemudian melaksanakan rapat inisiatif. Maka, alasan mendasar melaksanakan Munaslub adalah menyelematkan Partai Berkarya dari mati suri atau kevakuman politik.

“Karena Sekjen saat itu Pak Priyo (Priyo Budi Santoso) tidak mempedulikan partai. Bahkan saat pilpres dia sibuk mengurus Prabowo, partai tidak diperhatikan. Inilah yang membuat kita bagaimana partai ini kedepan tidak mati di tengah jalan, bagaimana partai ini menjadi peserta Pemilu 2024,” tutur Badaruddin.

Badaruddin menambahkan, pihaknya secara resmi telah membuat Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang membentuknya adalah Majelis Tinggi Partai didalamnya unsur-unsurnya dari para pendiri partai, termasuk Tommy Soeharto. Namun sayangnya, kata Badaruddin, selama Tommy tidak aktif dan tidak pernah merespons kegiatan-kegiatan partai. Secara prosedural, Tommy, hanya mendapatkan laporan-laporan “ABS” (asal bapak senang) dari Priyo.

“Sehingga ini perlu didobrak kalau tidak mati suri partai, akhirnya terbentuk dan terjadilah Munaslub itu sebagai titik keresahan teman-teman selama dua tahun dikelola oleh Pak Tommy dan Pak Priyo,” ungkap Badaruddin.

Kemudian terkait keabsahan Munaslub, Badaruddin menegaskan, tidak perlu diragukan lagi dan sudah sesuai dengan AD/ART partai. Badarudin juga menegaskan, Munaslub tersebut tidak ada kaitanya dengan pemerintah yang tengah berkuasa, tapi murni masalah internal. Kemudian pemerintah wajib memberikan SK dalam 14 hari.

“Karena ini kan perintah undang-undang bukan perintah Pak Jokowi,”tegas Badaruddin.(*/Joh)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan tidak ada tangan gaib kekuasaan di balik terbitnya Surat Keputusan (SK) terkait perubahan struktur kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025.

SK tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Badar, SK tersebut terbit karena Berkarya di bawah Ketua Umum Muchdi PR melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang diwajibkan.

“Kami melengkapi itu misalnya anggaran dasar perubahan yang dinotariskan, susunan pengurus yang dinotariskan, kemudian anggota absen yang hadir sesuai dengan permintaan 2/3 dari yang meminta Munaslub, kemudian yang hadir 50+1 yang meminta itu hadir semua,” kata Badar dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual pada Rabu (5/8/2020).

“Jadi, tidak ada celah bagi Kemenkumham untuk tidak menetapkan hasil Munaslub ini,” imbuhnya.

Pernyataan Badar tersebut sekaligus merespons Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Rusemy. Vasco sebelumnya menyatakan ada tangan-tangan gaib kekuasaan bila Kemenkumham menerima atau mengesahkan kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Badar dalam responsnya terhadap Vasco juga menyebut bahwa setiap orang bisa bernarasi apapun seputar SK Kemenkumham yang telah diterima pihaknya.

Namun, ia menyatakan bahwa pernyataan Vasco itu merupakan bentuk halusinasi dari orang yang masih ingin mempertahankan ketidakberesan yang terjadi di tubuh Partai Berkarya selama ini.

“Apa yang disampaikan teman kami yang tidak pro Munaslub ini adalah bagian dari kegalauan atau apapun, halusinasi bagi mereka yang masih mempertahankan status quo ketidakberesan partai ini,” ucap Badar.

Vasco adalah pengurus Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang menentang Munaslub Berkarya, Juli 2020 lalu.

Ia sebelumnya meyakini Kemenkumham tidak akan mengesahkan kepengurusan Berkarya di bahwa kepemimpinan Muchdi Pr.

“Kalau ternyata memang nantinya Kemenkumham menerima atau bahkan mengesahkan, berarti tandanya memang ada permainan tangan tangan gaib kekuasaan di belakang itu,” ungkap Vasco, 13 Juli 2020.

Tak lama berselang, 5 Agustus 2020, Partai Berkarya kubu Muchdi Pr mengklaim telah mengantongi SK dari Kemenkumham terkait perubahan struktur kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025.

Dalam SK tersebut nama Muchdi Pr tercatat sebagai Ketua Umum. Sementara Tommy Soeharto didapuk jadi Ketua Dewan Pembina. Untuk Sekretaris Jenderal tertulis nama Badaruddin Andi Picunang.

Saat dihubungi, Badaruddin Andi Picunang membenarkan SK Kemenkumham itu. SK tersebut Nomor M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 yang ditanda tangani oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 30 Juli 2020.

Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku sudah menerima SK dari Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Ia menyatakan SK tersebut sudah diserahkan oleh jajaran pengurus pusat Partai Berkarya.”Ya sudah diterima. Biasanya nanti kita juga akan dikirimi langsung oleh Kemenkumham,” kata Arief ,Rabu (5/8).(*/Joh)

INDRAMAYU – Kasus perusakan kantor DPD Partai Golkar Indramayu pada peristiwa penyerangan pekan lalu terus diselidiki polisi.
Pasca dilaporkan oleh pengurus Golkar Indramayu, polisi telah memeriksa sedikitnya enam orang saksi. Namun sejauh ini, polisi belum menetapkan satu pun tersangka.

Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto melalui Kasat Reskrim AKP Hamzah Badaru menjelaskan sampai saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan bukti dan keterangan para saksi yang diperiksa.

“Mereka kami minta keterangan seputar peristiwa yang dilaporkan yakni dugaan perusakan aset kantor Golkar oleh terlapor, “ ungkap Hamzah, Rabu (5/8/2020).

Terkait penetapan tersangka, Hamzah enggan menjelaskan lantaran masih dalam proses penyelidikan serta penyusunan anatomi kasusnya.“Sabar saja, nanti kami jelaskan semua, “ jelas dia.

Penyelidikan kasus perusakan bermula saat terjadinya peristiwa bentrokan antar dua kubu berbeda dukungan. Dua kelompok organisasi massa (ormas) yang merupakan “anak kandung” Partai Golkar (PG) pekan lalu terlibat bentrok di halaman kantor DPD PG Kabupaten Indramayu.

Bentrokan dipicu karena beda dukungan hasil Musyawarah Daerah X PG setempat.
Ormas Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengklaim hasil Musda X yang menghasilkan ketua terpilih Syaefudin adalah sah. Namun ormas lain yakni Pemuda Pancasila (PP) beranggapan bahwa Musda X yang dilaksanakan baru lalu ilegal karena tidak direstui DPD PG Jawa Barat.(*/Dang)

CIBINONG – Kala akan pencalegan dan sudah ada fakta integritas namun masih saja menganggap mudah dan enteng persoalan dana kompensasi . Tiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor terancam di ganti lewat sistem Pergantian Antar Waktu (PAW) karena dianggap tidak membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan.

Informasi yang dihimpun Inilah, ketiga anggota Fraksi Partai Demokrat itu ialah IN, AS dan H, mereka dituntut membayar dana pergantian kompensasi suara mulai dari angka Rp 70 hingga 140an juta.

“Ketiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tersebut terancam di PAW karena dianggap tidak membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan, mereka saat ini menunggu keputusan DPP Partai Demokrat,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bogor M Leo Hananto Wibowo kepada wartawan, Rabu, (5/8/2020).

Sepupu dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menerangkan sebelum ‘kasus’ di bawa ke Kantor DPP Partai Demokrat, ketiganya sudah dipanggil ke DPD Partai Demokrat Jawa Barat.

“Karena sudah setahun diperingati oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor untuk membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan namun tidak ‘diindahkan’, maka hal ini langsung ditanggani DPD Parta Demokrat Jawa Barat lalu mereka mengirim surat ke DPP Partai Demokrat untuk selanjutnya tinggal menunggu keputusan para petinggi yang berwenang untuk mengambil sikap selanjutnya,” terangnya.

Leo sapaan akrabnya menuturkan bahwa alasan ketiga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor tersebut belum membayar dana pergantian kompensasi suara calon anggota legislatif lainnya yang gagal melenggang ke gedung dewan karena sebelumnya mereka ‘habis-habisan’ saat berkampanye.

“Selain alasan habis-habisan saat kampanye, salah satu dari mereka juga ada yang beralasan habis-habisan karena istrinya mengikuti ajang pemilihan kepala desa hingga mereka kesulitan mencicil pembayaran. Karena alasan itu mereka meminta waktu hingga Bulan Desember Tahun 2020 ini, namun keputusan akhir sekali lagi tetap di DPP Partai Demokrat,” tutur Leo.

Mengenai kabar akan adanya perlawanan hukum dari salah satu anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor yang akan di PAW, ia menyakini hal itu tidak akan dilakukan karena Partai Demokrat bisa menuntut balik mereka.

“Sebelum pencalegan kan mereka kan sudah menandatangani pakta integritas, lalu ada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat dan mereka juga sudah menandatangani diatas materai surat peringatan terakhir atau lainnya hingga kalau mereka ada perlawanan hukum, mereka malah bisa dituntut balik oleh DPP Partai Demokrat,”tandasnya.(*/T Abd)

LAMPUNG – Dua lurah di Kota Bandar Lampung dinilai menyalahi aturan dengan melarang sosialisasi bakal calon kepala daerah di wilayahnya pada Senin (3/8). Tindakan dua lurah tersebut dinilai sudah berlebihan di luar kewenangannya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Hendra Mukrie menilai, tindakan dua lurah tersebut dengan dalih menjaga ketertiban masyarakat, dengan melarang tim bakal calon melakukan sosialisasi dengan membagikan sembako.

Dia mengatakan, tugas lurah atau camat memang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya. Namun, ujar dia, dalam kasus adanya tim bakal calon kepala daerah melakukan sosialisasi tidak ada unsur yang dilanggar, karena memang belum ada penetapan calon kepala daerah dari KPU.
“Tidak ada warga yang terganggu. Lagi pula belum ada penetapan calon jadi (sah-sah) saja sosialisasi,” ujarnya.

Komisi I DPRD Bandar Lampung berencana menggelar dengar pendapat dengan dua lurah dan camat yang tersebut untuk mendengar alasan mereka melarang sosialisasi bakal calon kepala daerah sebelum adanya penetapan calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Dua lurah yakni Lurah Tanjung Baru (Kecamatan Kedamaian) dan Lurah Gulak Galik (Kecamatan Telukbetung Utara), secara tegas melarang tim bakal calon kepala daerah dari Yusuf Kohar – Tulus Purnomo melakukan sosialisasi dengan membagikan sembako.

Bahkan, Yusuf Kohar mendatangi Lurah Tanjung Baru Hendri yang melarang timnya membagikan sembako dalam rangka sosialisasi. Terjadi adu mulut kedua pejabat Pemkot Bandar Lampung tersebut disaksikan masyarakat setempat, dan sempat viral di media sosial videonya.

Sedangkan Lurah Gulak Galik menghentikan aksi tim bakal calon wali kota Bandar Lampung Yusuf Kohar – Tulus Purnomo yang melakukan sosialisasi di wilayahnya. Lurah Gulak Galik tersebut melarang dengan dalih tim tidak memiliki perintah atau surat dari KPU dan juga tidak ada izin dari RT untuk masuk wilayahnya.

Sedangkan Yusuf Kohar, bakal calon wali kota Bandar Lampung, yang juga wakil wali kota Bandar Lampung menyatakan, tindakan lurah yang melarang sosialisasi bakal calon melanggar hukum dan kewenangannya selaku aparatur sipil negara.

Menurut dia, sikap dan tindakan lurah sudah berlebihan dari kewenangannya sebagai lurah, apalagi dalam masalah politik. Dia mengatakan, tidak ada alasan harus izin lurah atau ada larangan lurah, semua boleh sosialisasi asalkan sesuai dengan protokol kesehatan.(*/Kri)

JAKARTA – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai sah-sah saja munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dkk.

Sunanto menganggap, apa yang dilakukan Din dkk bagian dari otokritik yang diharapkan membangun.

“Yang penting tidak menabrak satu tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saja,” kata Sunanto saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyatakan, biasa saja orang atau kelompok untuk berkumpul menyampaikan pendapatnya dan kritiknya, karena telah diatur dalam konstitusi. Ia hanya mengingatkan agar langkah-langkah yang diambil oleh kelompok tersebut tidak keluar dari hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Cak Nanto menilai, kritik dan otokritik bisa disampaikan oleh siapa pun sebagai bagian dari demokrasi yang berkembang. Ia mengharapkan, kritik dan masukan itu dapat memberikan dampak yang konstruktif terhadap pembangunan bangsa.

“Jadi saya kira kritik-kritik yang membangun itu menjadi satu kelebihan di dalam membangun bangsa,” tutur mantan Koordinator Nasional JPPR ini.

Malah, kata Cak Nanto, tanpa kritik kemungkinan terlena dalam membangun sesuatu kebangsaan. “Itu (kritik) menjadi sesuatu yang wajar dilakukan oleh setiap rakyat, memberi masukan, otokritiknya kepada siapa pun yang sedang berkuasa,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh membentuk Koalisi Aksi menyelematkan Indonesia (KAMI).

Koalisi atau gerakan ini juga mendapat dukungan dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, putri Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri, dan ekonom senior Rizal Ramli.(*/Ridz)