Politik dan Keamanan

CIBINONG – Setelah Partai Golkar membuka peluang koalisi terhadap pemerintahan Ade Yasin dan Iwan Setiawan (Hadist), Partai Demokrat (PD) juga melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra.

Diawali dengan bermain tenis di lapangan perkantoran Bupati Bogor, Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Ketua DPC PD Anton Sukartono Suratto melangsungkan komunikasi politik, Cibinong, Senin (10/8/2020).

Ketua PD, Anton mengatakan, pihaknya telah membuka karpet biru untuk partai pemenang Pileg tahun 2019 di Kabupaten Bogor.

“Ini politik tenis. Tapi tanya saja ke Gerindra, mau gabung atau tidak dengan kami?,” ujar Anto kepada Jurnal METRO.com, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, pihaknya masih belum dapat memastikan sikap atas tawaran dari partai pemenang Pilpres tahun 2009 lalu itu.

“Saya masing bingung terhadap tawaran Kang Anton. Intinya sih tadi kami niatnya hanya main tenis, tapi ketika ada obrolan politik, saya kaget,” kata Iwan.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Bogor ini menerangkan, pihaknya bukan hanya membangun komunikasi poltik dengan satu partai saja.

“Gerindra itu membangun komunikasi dengan semua partai politik. Hal itu dilakukan demi lancarnya pemerintahan di Kabupaten Bogor ini. Saya dengan Bu Ade masih nyaman,” terangnya.

Terpisah, Pengamat Politik, Aditya Perdana mengungkapkan, perubahaan nuansa dalam dunia politik bukan menjadi hal yang baru di Republik Indonesia.

“Politik di Indonesia seperti itu wajar, yang dipikirkan sampai hal soal pragmatisme.

Jadi hanya jangka pendek saja,” ungkap Aditya.

Dosen Polik Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, fenomena bahwa kepentingan menjadi hal utama dalam perpolitikan itu sudah kerap terjadi di republik tercinta ini.

“Kalau memang kemarin kebutuhan pas pencalonan di Pilkada itu selesai pas pencalonan lalu tidak ada keuntungan apa pun diperoleh oleh politisi atau partai, maka kemudian akan mudah berpindah koalisi atau pun kumpulan yang lain,” jelanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, tidak ada sikap permanen yang diterapkan dalam politik.

“Tidak ada seorang politisi atau partai politik itu harus konsisten dijalur koalisi atau opisisi. Tidak ada ikatan idelogis atau emosional yang mengharuskan politisi atau partai politik itu berada di jalur yang sama,”ungkapnya.(Angg)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengatakan, surat keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Beringin Karya (Berkarya) kubu Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr periode 2020-2025 belum bisa dinyatakan keasliannya. Hal itu diutarakan Tommy lewat sebuah video yang bereda viral di media sosial (medsos).

“SK yang beredar, fotokopinya atau di WA-WA belum bisa dinyatakan keasliannya, keabsahannya,” ujar Tommy dalam video yang beredar di Twitter, yang diunggah pada Jumat (7/8/2020).

Tommy mengatakan, banyak kejanggalan dalam SK milik kepengurusan DPP Partai Berkarya kubu Muchdi Pr. Salah satunya, tidak adanya lambang Garuda di halaman kedua SK tersebut.

“Kejanggalan-kejanggalan yang kiranya akan kita klarifikasi, yang pada hari ini kita akan membuat surat kepada Menkumham,” ujar Tommy.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy, Priyo Budi Santoso belum dapat dikonfirmasi terkait kebenaran dan isi dalam video tersebut. Tetapi, sebelumnya dalam keterangan tertulis, ia memang menyebut adanya rapat pleno partai yang dipimpin langsung oleh Tommy Soeharto.

Priyo menjelaskan, bahwa pihaknya tidak segan-segan akan menyeret kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya pencatutan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik.

“Kami berhak melakukan gugatan hukum TUN dan pidana terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Priyo, Jumat (7/8).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Beringin Karya (Berkarya) Badaruddin Andi Picunang kubu Muchdi Pr membantah telah mencatut nama sejumlah petinggi Partai Berkarya, seperti Tommy Soeharto, Neneng A Tutty dan sejumlah nama petinggi Partai Berkarya lainnya ke dalam struktur kepengurusan baru Partai Berkarya hasil munaslub pertengahan Juli 2020 lalu.

Menurut Badaruddin, nama-nama yang kini menempati jabatan dewan pembina merupakan bagian dari keluarga besar Partai Berkarya.

“Partai Berkarya tidak pecah atau tidak ada dualisme kepemimpinan di dalamnya, tetap satu kepemimpinan sesuai dengan surat keputusan kemenkumham yang baru saja terbit dan kami serahkan ke KPU hari ini,” kata Badaruddin dalam video yang dikutip dari republika, Rabu (5/8).

Sebelumnya, Partai Berkarya resmi menerima surat keputusan (SK) pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 30 Juli 2020 lalu.

Di dalam daftar kepengurusan tersebut posisi ketua umum yang sebelumnya dijabat oleh Tommy Soeharto kini berganti ke Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr). Sedangkan Tommy kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Badaruddin menjelaskan alasan Partai Berkarya tetap mengajak Tommy untuk masuk ke dalam kepengurusan.

“Tetap kita merangkul semua potensi yang ada,” ungkapnya.(*/Ad)

CIBINONG – Memiliki dua calon namun salah satunya mengundurkan diri sebelum terselenggaranya Musda X Partai Golkar Kabupaten Bogor di Desa Cileuksa, Sukajaya pada Jumat (7/8) pekan lalu, Wawan Haikal Kurdi (WHK) terpilih secara aklamasi.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom menegaskan, pria asal Cisarua terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan dalam Musda kesepuluh Partai Golkar.

“Keputusan Musda kesepuluh terpilih Kang Wawan Haikal Kurdi sebagai Ketua DPD Golkar 2020-2025 secara aklamasi,” tegas Aan kepada Jurnal METRO.com melalui sambungan teleponnya, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor ini mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar terpilih segera membentuk kepengurusan paling lama sebulan kedepan.

“Formatur diberikan waktu maksimal satu bulan untuk menyusun kepengurusan kedepan. Ketua DPD Partai Golkar sebagai Ketua Formatur,” kata Aan.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ini mengungkapkan, bahwa agenda politik jangka panjang juga lahir dalam perhelatan Musda yang digelar di Kecamatan Sukajaya.

“Telah disepakati juga dalam Musda untuk Partai Golkar menjadi pemenang pemilu kabupaten dan provinsi hingga presiden. Kami kader Golkar yakin Kang Wawan Haikal bisa mengembalikan kejayaan Golkar khususnya di Kabupaten Bogor,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor terpilih, WHK menerangkan, bahwa pihaknya akan membawa partai berlambang pohon beringin semakin baik lagi.

“Saya jadi ketua DPD Partai Golkar itu kemenangan bagi seluruh partai Golkar maupun masyarakat di Kabupaten Bogor.

Saya akan konsolidasikan terlebih dahulu apa yang dipesankan Ketua Umum, semua elemen harus terakomodir,” terang WHK.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini memaparkan, dirinya akan membuat terobosan untuk partai yang dipimpinnya.

“Saya akan ada terobosan dimana Golkar harus menjadi kekinian alias Golkar milenial. Tentunya terobosan ini tidak melepas kader-kader Golkar yang memang militan dan selalu terdepan untuk bangkit lebih baik lagi,”lanjut dia.(T Abd)

JAKARTA – DPP Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto meminta klarifikasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait surat keputusan (SK) pengesahan partai berkarya kubu Muchdi PR tanggal 30 Juli 2020.

Dalam video yang diposting di akun Twitter @Berkarya_Info, Ketua Umum DPP Partai Berkarya Tommy Soeharto menjelaskan alasannya meminta klarifikasi atas klaim kubu Muchdi PR. Dia juga mempertanyakan keaslian SK tersebut.

Salah satu contohnya, tidak adanya lambang garuda di halaman dua surat keputusan pengesahan Partai Berkarya yang diklaim kubu Muchdi PR. “Sebagai contohnya, SK ini di halaman duanya tidak ada lambang garudanya,” kata Tommy dalam video tersebut.

Menurut putra Presiden kedua Indonesia Almarhum Soeharto ini, SK itu berbeda dengan SK Partai Berkarya sebelumnya.”Sementara SK yang pernah kita dapat, ada lambang garudanya,” kata Tommy.

Dalam rekaman video tersebut, Tommy menunjukkan fotokopi lembaran SK pengesahan Partai Berkarya kubu Muchdi yang beredar di grup WhatsApp.

Video itu diposting pada Jumat 7 Agustus 2020. Dalam rekaman tersebut, Tommy didampingi oleh sang kakak, Titiek Soeharto bersama Priyo Budi Santoso, Tedjo Edhy Purdijatno.

Rekaman itu diambil saat Tommy dkk hendak meminta klarifikasi Kemenkumham tentang kabar terbitkan SK Partai Berkarya kubu Muchdi PR.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra terpilih Prabowo Subianto, nampaknya ingin suasana baru di kepengurusan partai yang ia pimpin sejak 2014 itu.

Pasalnya, Menteri Pertahanan (Menhan) ini menginginkan agar kepengurusan Gerindra periode 2020-2025 didominasi dari kalangan milenial yang berusia di bawah 50 tahun.

Hal ini disampaikan Ahmad Muzani yang kembali dipilih Prabowo sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra seusai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Wisma Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu 8 Agustus 2020.

“Pak Prabowo dalam pidato penutupannya mengatakan bahwa nanti pengurus DPP partai Gerindra yang baru akan didominasi anak-anak muda di bawah 50 tahun,” kata Muzani, Minggu (9/8/2020).

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, satu-satunya nama yang disebut masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025 adalah dirinya yang kembali menjadi Sekjen Gerindra.

“Satu-satunya yang sudah diumumkan baru sekjen hari ini yakni Ahmad Muzani,” ucapnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia diberi tugas 30 hari untuk menyusun kepengurusan baru dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, serta langkah strategis lainnya.

“Walau saya diberi 30 hari, tapi akan segera saya putuskan supaya tidak ada kevakuman, dan saya putuskan saudara Ahmad Muzani kembali sebagai Sekjen mendampingi saya,” ujar Prabowo di kesempatan sama.(*/Ad)

CIBINONG – Prabowo Subianto kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra untuk Periode 2020-2025. Penetapan dilakukan pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Pimpinan sidang pleno, Ahmad Muzani pun molontarkan pertanyaan kepada para kader apakah setuju Prabowo kembali jabat Ketum Partai Gerindra atau tidak. Para kader pun serempak menjawab setuju.

“Dengan mengucap Alhamdulilahirabbil alamin, maka kekosongan kepemimpinan partai hanya berlangsung 2 menit. Dan pimpinan sidang akan segera mengetok palu berarti kita telah kembali memiliki ketua umum dan ketua dewan pembina,” ujar Muzani di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Muzani pun kemudian mengucapkan selamat kepada Prabowo yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“Atas nama pimpinan sidang kongres luar biasa kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan memberikan ucapan selamat serta doa kepada Pak Prabowo Subianto untuk memimpin kembali selama 5 tahun,” kata Muzani.

Dalam kesempatan yang berbeda, Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan ini menyatakan siap setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

“Kalau itu memang permintaan kongres luar biasa ini, saya menyatakan saya siap sebagai ketua umum,” tegas Prabowo.KLB Partai Gerindra ini juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Gerindra Edhi Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Selain itu, juga hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, hingga adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.(*/Ad)

CIBINONG – Wawan Hikal Kurdi resmi menahkodai DPD Golkar Kabupaten Bogor, setelah pelaksanaan Musda ke X yang dilaksanakan di lokasi bencana longsor yaitu di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor berjalan secara aklamasi, Jumat (7/8/2020).

Dengan aklamasi ini, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhendi menampik isu bahwa salah satu calon yakni Nur Amin yang dikabarkan mundur dari pencalonananya dan keluar dari Partai Golkar.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menjelaskan, bahwa perhelatan Musda Golkar Kabupaten Bogor ke X itu sebelumnya sudah aklamasi. Karena, salah satu calon yakni Nur Amin siap mendukung dan memenangkan Wawan Hikal Kurdi sebagai nahkoda baru.

“Nur Amin legowo mendukung Wawan Hikal Kurdi untuk maju di Musda, karena ia mundur jadi calon dan cuma Wawan yang maju maka terjadilah aklamasi, kalau mengenai diisukan keluar dari partai berlogo pohon beringin itu tidak benat. Ini hanya dinamika Musda ataupun Munas.

Kalau ada yang kecewa itu wajar dan manusiawi, tetapi tentu akhirnya persetujuan yang baik untuk Partai Golkar,” jelasnya.

Jaro Ade sapaan akrabnya juga bersyukur, acara Musda Partai Golkar Kabupaten Bogor ke X ini berjalan dengan lancar, walaupun dilaksanakan di lokasi bencana alam lonsor.

“Kami bersyukur Musda Golkar Kabupaten Bogor kali ini berbeda karena kita ingin lebih peduli lagi kepada korban bencana alam, karena masih pandemi Covid 19 maka kita tetap menerapkan protokol kesehatan menghindari kerumunan di wilayah yang rentan covid-19.

Arahan DPD I Partai Golkar Jawa Barat yang meminta Musda di tempat wilayah bencana alam, kami sambut baik minta dimana kami sodorkan Kecamatan Nanggung, Cigudeg, dan Jasinga, serta Sukajaya. Tapi mereka lebih memilih Sukajaya,” tutur Jaro

Ia berharap, kepada pimpinan baru Golkar Kab. Bogor agar bisa mencetak sejarah kembali. Bahwa partai berlambang pohon Berining ini bisa menjadi pemenang di pemilu nanti.

“Mudahan sekarang jadi sejarah di Partai Golkar dengan regerenasi saya dua periode, yang memegang rekomendasi saya adalah bung Wawan sebagai ketua, sekertaris bung Aan dan bendaraha bung Hengky,” tukasnya.

Sementara, ketua terpilih DPD Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada peserta Musda X Partai Golkar Kabupaten Bogor yang telah menetapkan dirinya sebagai ketua yang baru.

“Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta Musda ke X Partai Golkar, yang sudah memilih saya menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, dengan ini saya juga berharap agar semua panglima Partai Golkar bisa bekerja bersama-sama untuk memenangkan Partai Golkar dalam kontestasi politik yang akan dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bogor, saya juga berjanji akan segera menyelesaikan susunan kepengurusan,”tandasnya.(*/ T Abd)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pandemi Covid-19 harus ditangani secara luar biasa karena penyebarannya juga luar biasa.

Hadi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat dengan jajaran TNI yang membahas Evaluasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (7/8).

Dalam rapat evaluasi yang digelar secara virtual tersebut, Panglima TNI menjelaskan selama beberapa bulan ini, TNI bersama Polri telah melaksanakan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Hadi, operasi pendisiplinan awalnya dimulai di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Kemudian berkembang menjadi Operasi Pendisiplinan di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas di delapan provinsi.

“Operasi Pendisiplinan yang telah dilaksanakan bersifat dinamis menyesuaikan dinamika pandemi dan arahan dari Presiden Joko Widodo,” ucapnya dalam siaran pers.

Menurut Panglima TNI, perlu adanya evaluasi terhadap operasi yang sedang berjalan dan telah dilaksanakan agar TNI dapat melaksanakan operasi selanjutnya dengan lebih baik.

“Sejak awal penanganan Covid-19, TNI menjadi tumpuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pendisiplinan. Oleh karena itu, TNI juga harus menjadi contoh pelaksanaan disiplin tersebut,” tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) ini.

Hadi berharap seluruh jajaran TNI selalu memperhatikan dan mewaspadai perkembangan yang terjadi seperti munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di perkantoran.

Klaster baru tersebut telah meningkatkan angka kasus positif Covid-19. Untuk itu, TNI harus memastikan seluruh satuan, prajurit, dan PNS TNI melaksanakan protokol kesehatan secara baik, termasuk di lingkungan kantor satuan masing-masing. “Seluruh komandan/pimpinan di satuan bertanggung jawab akan hal tersebut,” kata Panglima TNI menegaskan.

Rapat evaluasi tersebut diikuti 86 peserta dari jajaran TNI, di antaranya Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasad Letjen TNI Moch Fachruddin, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dan Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, para Asisten Panglima TNI dan Angkatan serta para Pangkotama dan Komandan Satuan Kewilayahan.(*/Ridz)

JAKARTA – Meski tergolong partai anyar, Partai Berkarya sudah dihadapi masalah dualisme kepengurusan ketua umum sekaligus salah satu pendiri Partai Berkarya, Tommy Soeharto harus lengser dari singgasananya melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa waktu lalu.

Meski hingga kini kubu Tommy tidak mengakui gelaran munaslub yang memilih Muchdi Purwoprandjono (Pr) sebagai ketua umum, kubu Muchdi telah mendapatkan SK pengesahan dari Kemenkumham.

Sekjen Berkarya kubu Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang menegaskan, munaslub digelar atas permintaan dari dua pertiga pengurus provinsi dan pusat. Menurutnya, tidak mungkin Kemenkumham mengeluarkan SK jika Munaslub itu fiktif.

“Perlu diketahui, selain permintaan dari dua pertiga juga ada hal yang mendorong Munaslub,” tegas Badaruddin dikutif dari republika, Kamis (6/8/2020).

Badaruddin melanjutkan, sebenarnya turbulensi di internal partai sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, kemudian berproses menjadi Munaslub. Ia mengklaim, semua pengurus di daerah juga di pusat menginginkan partai ini dikelola secara profesional dan dan demokrasi, Sayangnya, kata Badaruddin, di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto hal itu tidak ditemukan.

Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan solusi-solusi untuk membesarkan partai, tapi tidak dipedulikan. Sehingga muncullah, kata Badaruddin, keinginan para pengurus untuk melaksanakan Munaslub.

Namun, ide tersebut tidak mendapatkan respons positif dari DPP Partai Berkarya. Sedangkan, DPP Partai Berkarya sendiri tidak pernah melaksanakan rapat-rapat.

Beberapa pengurus kemudian melaksanakan rapat inisiatif. Maka, alasan mendasar melaksanakan Munaslub adalah menyelematkan Partai Berkarya dari mati suri atau kevakuman politik.

“Karena Sekjen saat itu Pak Priyo (Priyo Budi Santoso) tidak mempedulikan partai. Bahkan saat pilpres dia sibuk mengurus Prabowo, partai tidak diperhatikan. Inilah yang membuat kita bagaimana partai ini kedepan tidak mati di tengah jalan, bagaimana partai ini menjadi peserta Pemilu 2024,” tutur Badaruddin.

Badaruddin menambahkan, pihaknya secara resmi telah membuat Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang membentuknya adalah Majelis Tinggi Partai didalamnya unsur-unsurnya dari para pendiri partai, termasuk Tommy Soeharto. Namun sayangnya, kata Badaruddin, selama Tommy tidak aktif dan tidak pernah merespons kegiatan-kegiatan partai. Secara prosedural, Tommy, hanya mendapatkan laporan-laporan “ABS” (asal bapak senang) dari Priyo.

“Sehingga ini perlu didobrak kalau tidak mati suri partai, akhirnya terbentuk dan terjadilah Munaslub itu sebagai titik keresahan teman-teman selama dua tahun dikelola oleh Pak Tommy dan Pak Priyo,” ungkap Badaruddin.

Kemudian terkait keabsahan Munaslub, Badaruddin menegaskan, tidak perlu diragukan lagi dan sudah sesuai dengan AD/ART partai. Badarudin juga menegaskan, Munaslub tersebut tidak ada kaitanya dengan pemerintah yang tengah berkuasa, tapi murni masalah internal. Kemudian pemerintah wajib memberikan SK dalam 14 hari.

“Karena ini kan perintah undang-undang bukan perintah Pak Jokowi,”tegas Badaruddin.(*/Joh)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan tidak ada tangan gaib kekuasaan di balik terbitnya Surat Keputusan (SK) terkait perubahan struktur kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025.

SK tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Badar, SK tersebut terbit karena Berkarya di bawah Ketua Umum Muchdi PR melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang diwajibkan.

“Kami melengkapi itu misalnya anggaran dasar perubahan yang dinotariskan, susunan pengurus yang dinotariskan, kemudian anggota absen yang hadir sesuai dengan permintaan 2/3 dari yang meminta Munaslub, kemudian yang hadir 50+1 yang meminta itu hadir semua,” kata Badar dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual pada Rabu (5/8/2020).

“Jadi, tidak ada celah bagi Kemenkumham untuk tidak menetapkan hasil Munaslub ini,” imbuhnya.

Pernyataan Badar tersebut sekaligus merespons Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Rusemy. Vasco sebelumnya menyatakan ada tangan-tangan gaib kekuasaan bila Kemenkumham menerima atau mengesahkan kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Badar dalam responsnya terhadap Vasco juga menyebut bahwa setiap orang bisa bernarasi apapun seputar SK Kemenkumham yang telah diterima pihaknya.

Namun, ia menyatakan bahwa pernyataan Vasco itu merupakan bentuk halusinasi dari orang yang masih ingin mempertahankan ketidakberesan yang terjadi di tubuh Partai Berkarya selama ini.

“Apa yang disampaikan teman kami yang tidak pro Munaslub ini adalah bagian dari kegalauan atau apapun, halusinasi bagi mereka yang masih mempertahankan status quo ketidakberesan partai ini,” ucap Badar.

Vasco adalah pengurus Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang menentang Munaslub Berkarya, Juli 2020 lalu.

Ia sebelumnya meyakini Kemenkumham tidak akan mengesahkan kepengurusan Berkarya di bahwa kepemimpinan Muchdi Pr.

“Kalau ternyata memang nantinya Kemenkumham menerima atau bahkan mengesahkan, berarti tandanya memang ada permainan tangan tangan gaib kekuasaan di belakang itu,” ungkap Vasco, 13 Juli 2020.

Tak lama berselang, 5 Agustus 2020, Partai Berkarya kubu Muchdi Pr mengklaim telah mengantongi SK dari Kemenkumham terkait perubahan struktur kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025.

Dalam SK tersebut nama Muchdi Pr tercatat sebagai Ketua Umum. Sementara Tommy Soeharto didapuk jadi Ketua Dewan Pembina. Untuk Sekretaris Jenderal tertulis nama Badaruddin Andi Picunang.

Saat dihubungi, Badaruddin Andi Picunang membenarkan SK Kemenkumham itu. SK tersebut Nomor M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 yang ditanda tangani oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 30 Juli 2020.

Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku sudah menerima SK dari Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Ia menyatakan SK tersebut sudah diserahkan oleh jajaran pengurus pusat Partai Berkarya.”Ya sudah diterima. Biasanya nanti kita juga akan dikirimi langsung oleh Kemenkumham,” kata Arief ,Rabu (5/8).(*/Joh)