Politik dan Keamanan

JAKARTA – Partai Beringin Karya (Berkarya) terpecah menjadi dua kubu, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR.

Perpecahan Partai Berkarya berawal dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digagas kubu Muchdi PR.

Adapun Munaslub Partai Berkarya digelar pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta. Sebelumnya, Tommy Soeharto menggelar terlebih dahulu rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juli 2020.

Saat itu, Tommy Soeharto memecat sejumlah kader Partai Berkarya yang menginisiasi Munaslub kubu Muchdi PR itu. Namun, sekelompok pendukung Muchdi PR yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya itu tetap menggelar Munaslub.

Munaslub menghasilkan Muchdi PR sebagai ketua umum Partai Berkarya, dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderalnya. Kemudian, pada Kamis 23 Juli 2020, Badaruddin Andi Picunang menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Kepada Yasonna Laoly, Badar melaporkan hasil Munaslub Partai Berkarya itu serta menyerahkan akta notaris perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta pengurus. Permohonan kubu Muchdi PR pun disetujui Yasonna Laoly.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan Surat Keputusan tanggal 30 Juli 2020 Nomor: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Di samping itu, telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Kemenkumham juga telah menerbitkan SK tanggal 30 Juli 2020 Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 dan telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022.

“Perubahan mendasar adalah Ketua Umum dari Hutomo Mandala Putra ke Muchdi Purwopranjono, Sekretaris Jenderal dari Priyo Budi Santoso kembali ke Badaruddin Andi Picunang dan Ketua Dewan Pembina tetap yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto),” kata Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulisnya, Rabu 5 Agustus 2020.

Kuasa hukum Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto pun menyambangi Kantor Kemenkumham pada Selasa 11 Agustus 2020. Mereka menyerahkan surat keberatan atas SK Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Kubu Muchdi PR.

Tommy Soeharto dan sejumlah pendukungnya merasa dicatut Kubu Muchdi PR dalam susunan kepengurusan yang baru hasil Munaslub. Tak hanya itu, Tommy Soeharto bakal menempuh jalur hukum atas pengesahan kepengurusan Kubu Muchdi PR itu.

Salah satunya, akan menggugat SK Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi PR. “Kami tidak boleh tinggal diam dan akan melakukan langkah-langkah hukum atau langkah lainnya yang dijamin konstitusi,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jumat 14 Agustus 2020).

Priyo mengatakan, pihaknya sudah mengajukan keberatan kepada pemerintah dengan tembusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ombudsman, serta ke Presiden Jokowi. “Pekan depan kami ajukan gugatan hukum PTUN, pidana dan perdata dan juga ke MA (Mahkamah Agung-red),” ungkapnya.

Kubu Muchdi PR pun menebar ancaman. Bagi anggota DPRD yang tidak hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan pembekalan anggota DPRD Partai Berkarya di Hotel Singgasana Surabaya, pada Jumat 14 Agustus hingga Minggu 16 Agustus 2020, bakal dikenakan sanksi berupa pergantian antarwaktu (PAW).

Ancaman yang disampaikan oleh Badaruddin Andi Picunang itu pun direspons oleh Tommy Soeharto. Tommy Soeharto meminta pendukungnya untuk meniru Fahri Hamzah yang menolak PAW oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lalu, bagaimana ujung dari perpecahan di Partai Berkarya?.(*/Joh)

JAKARTA – Pengamat Politik Boni Hargens menilai wajar munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai oposan pemerintah. Dia mengatakan, hal tersebut mengingat lemahnya kubu oposisi dalam parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

“Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan,” kata Boni saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Boni mengatakan, kemunculan KAMI sebagai opsosan tetap harus dihargai sebagai bagian dari kebebasan demokrasi di Indonesia. Dia melanjutkan, meskipun gerakan tersebut sebenarnya mengusung isu lama dan tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai serta lemahnya legitimasi moral di mata masyarakat.

Lebih jauh, dia menilai bahwa KAMI dibentuk untuk membangun negosiasi politik strategis untuk Pilpres 2024. Menurutnya, salah satu tokoh mereka memungkinkan untuk dicalonkak sebagai presiden atau wakil presiden.

“Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis,” katanya.

Ia menyayangkan kemunculan KAMI di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Menurutnya, gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya eksekutif.

Dia meminta agar KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya. Dia mengatakan, hal itu guna menunjukan kalau gerakan tersebut mempunyai motivasi dan intensi baik untuk merawat demokrasi.

Boni mengimbau agar gerakan tersebut tidak memainkan isu politik identitas meskipun di dalamnya memiliki banyak kelompok ideologis. Dia mengatakan, pengunggan politik identitas berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, pendiri PAN Amien Rais disebut-sebut juga hadir pada pembacaan deklarasi itu.(*/Joh)

JAKARTA – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiarti menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ampun terhadap penyelenggara pemilu yang mengubah atau merekayasa hasil pemilihan umum (pemilu). Menurut dia, perbuatan tersebut masuk dalam kategori perlanggaran berat.

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2020).

Selain mendistorsi hasil pemilu, dia menyebutkan pelanggaran lain yang masuk kategori berat adalah menghalangi hak konstitusional warga negara. Perbuatan tersebut dapat merusakan integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Selain itu, DKPP juga tidak akan memberi ampun terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti sebagai partisan serta melakukan perbuatan diskriminatif dalam terhadap peserta pemilu.

“Kemudian terbukti sebagai partisan, melakukan perbuatan diskriminatif, sudah pasti akan mendapatkan sanksi berat dari DKPP,” ujarnya.

Ida mengingatkan, cara kerja penyelenggara pemilu bersifat kolektif kolegial. Latar belakang yang berbeda-beda bertujuan untuk saling melengkapi sehingga mampu menjawab tantangan pemilu yang ada.

“Kerja penyelenggara pemilu kolektif kolegial, masing- punya background berbeda yang tujuannya saling melengkapi, bukan bekerja secara sektoral pakai kaca mata kuda,”tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Imanmenilai pemerintah gagal dalam merancang strategi dan mitigasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi selama lima bulan berjalan.

“Tampak sekali bahwa pemerintah gagal paham dalam mengelola hubungan antara bagaimana strategi melakukan mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi,” ujar Sohibul dalam Pidato Kebangsaan pada Upacara Virtual Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Halaman DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2020).

Dia mengatakan, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi maka ekonomi akan semakin cepat pulih. “Sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani Pandemi maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya,” ujarnya.

Sohibul mengatakan, seharusnya bangsa ini memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi cepat atau lambat akan pulih kembalisedangkan warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi.

Setiap warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukan statistik saja. “Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi,” tuturnya.

PKS sudah jauh-jauh hari memperingatkan pemerintah melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kita tegaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 ini, kita harus berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan.

“Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi. Gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk,”ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan ucapan dan harapannya dalam rangka HUT Ke-75 RI. Ucapan dan harapan itu diunggah melalui akun Instagram pribadinya @prabowo dan akun Instagram Kemhan @kemhanri.

“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, omswastiastu, namo budaya. Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75,” ujarnya dalam unggahan video yang dilihat, Senin (17/8/2020).

Dalam cuplikan video berdurasi 60 detik itu, Prabowo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bekerja lebih keras. Tak lupa dia berpesan agar masyarakat meneruskan perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan terdahulu dalam merebut kemerdekaan.

“Marilah kita semua meneruskan perjuangan pendahulu kita, kobarkan semangat merah putih di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita terus bekerja lebih keras lagi untuk membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, lebih Makmur, lebih damai,” ujarnya.

Di samping itu, melalui akun media sosial Twitter, Prabowo mengutip pernyataan Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Kutipan tersebut, bebunyi ‘Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.’

“Pesan Bung Karno yang harus selalu kita ingat sebagai generasi penerus bangsa. Generasi yang mengisi kemerdekaan agar rakyat bisa tersenyum,”katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan menggelar deklarasi pada pukul 10.00 WIB di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. Pelaksanaan deklarasi akan didahului dengan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75.

“Deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI dan juga sekaligus bagi kami peringatan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945,” ujar Din Syamsuddin dalam jumpa pers dikawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2020).
Din juga bersyukur bahwa KAMI didukung oleh banyak tokoh figur dari berbagai elemen dan komponen bangsa. Hingga dari berbagai profesi, tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, kaum buruh, kemudian juga angkatan muda, emak-emak.

“Jadi ini betul-betul kami ini koalisi menghimpun berbagai figur, berbagai tokoh yang ada di dalam masyarakat Indonesia termasuk juga mantan jenderal purnawirawan, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara termasuk juga mantan Panglima TNI,” jelasnya.

“Mohon teman-teman dapat digambarkan bahwa ini adalah koalisi yang majemuk baik antar profesi, agama, suku dan sekaligus juga generasi,” lanjutnya.

Selain dihadiri oleh para penggagas, deklarasi KAMI di Jakarta juga akan dihadiri oleh ribuan warga yang sudah menyampaikan minatnya untuk hadir di acara tersebut. Panitia juga mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta.

Meski akan dihadiri oleh ribuan warga, panitia menegaskan acara Deklarasi KAMI akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap tamu yang hadir. Selain itu, panitia menyediakan fasilitas hand sanitizer dan masker di pintu masuk Tugu Proklamasi.

Sebelumnya kehadiran KAMI yang dinyatakan sebagai gerakan moral ini sudah diperkenalkan ke masyarakat pada saat peluncuran di salah satu rumah makan, di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus 2020.
Peluncuran ini mendapat sambutan hangat masyarakat dan berita tentang kehadiran KAMI menjadi viral di media-media sosial pada saat itu.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyatakan akan terus berjuang dan membela kebenaran terkait dualisme kepengurusan partai yang didirikannya tersebut. Ia menolak keputusan Muchdi Pr diangkat sebagai ketua umum berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa pada 11-12 Juli 2020.

“Kita prihatin dengan keadaan berbangsa dan bernegara kita, khususnya berpolitik kita setelah Golkar, PPP, dan kini melanda Partai Berkarya,” kata Tommy saat berpidato dalam Silatuhrami Nasional DPP Partai Berkarya yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat.

Ia pun bersyukur sebagian besar kader Partai Berkarya hadir dalam kegiatan Silaturahmi Nasional. Para kader pun diminta selalu bersatu padu dan merapatkan barisan untuk membela kebenaran dan keadilan. Tommy berharap bisa kembali mengelola partainya secara sah, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Oleh karena itu, pihaknya segera mengugat secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham) tentang kepengurusan Partai Berkarya di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono. “Kita juga melakukan laporan tindak pidana,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya akan kembali lagi mengelola partai ini sesuai dengan apa yang dicanangkan dan diberikan SK-nya dengan Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa hari yang lalu. “Diharapkan, melalui jalur hukum yang ditempuhnya, maka SK MENKUMHAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 dapat dianulir,” tegas Tommy.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menuturkan, Partai Berkarya bukan singkatan dari Partai Beringin Karya. Ia menjelaskan Partai Berkarya merupakan reinkarnasi dari organisasi politik bernama Nasional Republik yang dulu dipimpin kader Partai Berkarya, Neneng A Tuty.

“Partai Berkarya dari sananya didirikan bukan singkatan apa-apa. Ini murni pandangan Tommy untuk menyebut nama Partai Berkarya yang bukan singkatan dari apa yang menamakan dirinya beringin karya atau apapun itu,” ucap Santoso.

Ia pun menyatakan bahwa Partai Berkarya digagas dengan satu ikon yakni mendiang Presiden Soeharto. Bahkan, masyarakat Indonesia tahu bahwa Partai Berkarya dipimpin oleh Tommy, putra bungsu mendiang Soeharto.

“Kalau kemudian ada partai yang tetap menamakan dirinya, mendompleng dengan nama Partai Berkarya, sementara dipimpin dengan tidak trahnya Pak Harto apakah itu masuk akal?” ujarnya.(*/Joh)

JAKARTA – Partai Demokrat sepakat menjalin koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 23 wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sore tadi.

“Terkait dengan politik praktis tadi Pak Suharso juga telah menyampaikan ada beberapa kebersamaan Partai Demokrat dengan PPP dalam Pilkada 2020 ini ada 23 paling tidak kebersamaan kami,” ujar AHY usai pertemuan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020) sore.

AHY mengatakan, Demokrat dan PPP memiliki banyak kesamaan cara pandang. Sehingga, dia berharap Demokrat dengan PPP bisa berjuang bersama di parlemen maupun di ruang publik lainnya.

“Demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi terimakasih saya doakan semoga para sahabat PPP senantiasa sehat dan dapat semakin sukses dalam mengembankan tugas dan amanahnya. Partai Demokrat terbuka dan sangat ingin bisa semakin membangun komunikasi sinergi dan kolaborasi untuk berbagai hal dan isu kebangsaan ke depan,” ungkap AHY.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku tidak begitu hapal mengenai 23 wilayah koalisi partainya dengan Demokrat di Pilkada serentak tahun ini. “Tapi ada catatannya.

Tapi yang sudah selesai misalnya Pilgub Sulawesi Tengah, kami sama-sama Demokrat. Kemudian, kebanyakan Pilgub dan Pilwalkot lah, ada yang belum selesai dengan Partai Demokrat, misalnya siapa yang mau kita usung di Pilgub Jambi, itu belum final,” ujar Arsul Sani.

Sementara untuk Pilkada kota Medan, Arsul mengungkapkan bahwa PPP belum memutuskannya. Sedangkan di Pilkada Solo, Arsul mengatakan bahwa PPP tidak memiliki kursi DPRD.(*/Ad)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dituding warganet sebagai sosok yang intoleran dan diskriminatif. Sayangnya, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis di Indonesia.

Hal itu menandakan Jakarta sukses menjaga toleransi antarwarga dengan nilai harmonisasi dan rasa gotong royong tinggi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mempertanyakan pihak-pihak tertentu yang menuding Anies memiliki kebijakan intoleran. Menurut dia, tudingan seperti itu tidak perlu direspon Anies, yang lebih baik fokus dalam penanganan Covid-19 di Jakarta lantaran laporan kasus positif setiap hari semakin tinggi.

“Jangan terlalu menanggapi, santai sajalah, fokus pada kondisi DKI Jakarta saat ini. Karena hal-hal seperti itu subjektif, namanya sudah politis,” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI di Jakarta pada Selasa (11/8).

Mujiono menjelaskan, indeks animo demokrasi masyarakat untuk wilayah DKI Jakarta sangat tinggi dalam menjalin harmonisasi dan rasa gotong royong. Dia menyebut, nilai harmonisasi itu memiliki makna positif. Sehingga segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni, yang berarti serasi, selaras, dan seimbang.

“Kemarin itu indeks demokrasi wilayah DKI Jakarta tertinggi di Indonesia. Sebenarnya nilai harmonisasi ini bagus. Lalu, yang menilai lembaga resmi pemerintah langsung, Badan Pusat Statistik (BPS) bukan dari organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Jadi, dengan pendapat-pendapat yang tidak perlu ditanggapi,” ujar Mujiono.

Dia menyebut, Pemprov DKI wajib untuk menjaga harmoni dengan membuat kebijakan tidak berfokus pada satu agama saja. Hal itu lantaran penduduk Ibu Kota bersifat multikultural yang terdiri berbagai macam budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Jakarta, sambung dia, mengandung nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang berbeda.

Karena itu, Mujiono menepis Anies sebagai gubernur intoleran. “Jadi kalau masyarakat DKI Jakarta yang tidak intoleran itu yang seperti apa yang di maksudkan, tolong jelaskan ke saya, karena emua harus jelas ada agama, budaya dan sosial,” ujar Mujiono.

Dia pun mengingatkan Anies agar segala aspirasi dari masyarakat harus tetap ditampung. Terkait nilai-nilai toleransi, menurut Mujiono, kembali sesuai porsi masing-masing penganut agama untuk mempraktikannya.(*/Ad)

JAKARTA – Sejumlah tokoh dan aktivis yang dimotori Din Syamasuddin dkk terus mematangkan rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka telah berkumpul dan merumuskan maklumat bersama yang akan diperjuangkan KAMI.

Hal tersebut terungkap dari foto-foto yang diposting salah satu inisiator KAMI, Syahganda Nainggolan melalui akun Twitternya @syahganda.

Dalam foto tersebut, terlihat sejumlah tokoh menghadiri perumusan maklumat di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu. Ada juga akademisi dan aktivis seperti Ichsanuddin Noorsy, Adhie M Massardi.

“Alhamdulillah telah selesai perumusan butir Maklumat yang akan diperjuangkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Prof Din, Gatot N, Ust Sobri Lubis, Lius Sungkarisma, Said Didu, Gus Aam, Jumhur dkk,” tulis Syahganda di akun Twitternya, Senin 10 Agustus 2020.
Postingan Syahganda juga dikomentari oleh Said Didu yang juga inisiator KAMI. “Bismillahirrahmanirrahim,” tulisnya melalui akun Twitternya, @msaid_didu, Senin 10 Agustus 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencananya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan dideklarasikan sekitar 17 Agustus 2020.

Salah satu inisiatornya, M Jumhur Hidayat, membeberkan alasan dipilihnya tanggal tersebut. enurut Jumhur, sebelum dideklarasikan, akan ada pertemuan lanjutan pada 10 Agustus 2020. “Pertemuan ini untuk merumuskan konsepsi perjuangan moral,” ujar Jumhur saat dihubungi SINDOnews, Selasa 4 Agustus 2020.

Soal dipilihnya waktu deklarasi sekitar tanggal 17 Agustus 2020, Jumhur mengatakan hal itu sebagai simbol bahwa kita ingin merdeka dari keterpurukan. “Kita kan mau merdeka dari keterpurukan, dari malapetaka saat ini dan masa depan yang bisa terjadi kalau rezim tidak mau mengubah orientasi,” tukasnya.(*/Ridz)