Politik dan Keamanan

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan ucapan dan harapannya dalam rangka HUT Ke-75 RI. Ucapan dan harapan itu diunggah melalui akun Instagram pribadinya @prabowo dan akun Instagram Kemhan @kemhanri.

“Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, omswastiastu, namo budaya. Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75,” ujarnya dalam unggahan video yang dilihat, Senin (17/8/2020).

Dalam cuplikan video berdurasi 60 detik itu, Prabowo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bekerja lebih keras. Tak lupa dia berpesan agar masyarakat meneruskan perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan terdahulu dalam merebut kemerdekaan.

“Marilah kita semua meneruskan perjuangan pendahulu kita, kobarkan semangat merah putih di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita terus bekerja lebih keras lagi untuk membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, lebih Makmur, lebih damai,” ujarnya.

Di samping itu, melalui akun media sosial Twitter, Prabowo mengutip pernyataan Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Kutipan tersebut, bebunyi ‘Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.’

“Pesan Bung Karno yang harus selalu kita ingat sebagai generasi penerus bangsa. Generasi yang mengisi kemerdekaan agar rakyat bisa tersenyum,”katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan menggelar deklarasi pada pukul 10.00 WIB di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. Pelaksanaan deklarasi akan didahului dengan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75.

“Deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI dan juga sekaligus bagi kami peringatan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945,” ujar Din Syamsuddin dalam jumpa pers dikawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2020).
Din juga bersyukur bahwa KAMI didukung oleh banyak tokoh figur dari berbagai elemen dan komponen bangsa. Hingga dari berbagai profesi, tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, kaum buruh, kemudian juga angkatan muda, emak-emak.

“Jadi ini betul-betul kami ini koalisi menghimpun berbagai figur, berbagai tokoh yang ada di dalam masyarakat Indonesia termasuk juga mantan jenderal purnawirawan, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara termasuk juga mantan Panglima TNI,” jelasnya.

“Mohon teman-teman dapat digambarkan bahwa ini adalah koalisi yang majemuk baik antar profesi, agama, suku dan sekaligus juga generasi,” lanjutnya.

Selain dihadiri oleh para penggagas, deklarasi KAMI di Jakarta juga akan dihadiri oleh ribuan warga yang sudah menyampaikan minatnya untuk hadir di acara tersebut. Panitia juga mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta.

Meski akan dihadiri oleh ribuan warga, panitia menegaskan acara Deklarasi KAMI akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap tamu yang hadir. Selain itu, panitia menyediakan fasilitas hand sanitizer dan masker di pintu masuk Tugu Proklamasi.

Sebelumnya kehadiran KAMI yang dinyatakan sebagai gerakan moral ini sudah diperkenalkan ke masyarakat pada saat peluncuran di salah satu rumah makan, di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus 2020.
Peluncuran ini mendapat sambutan hangat masyarakat dan berita tentang kehadiran KAMI menjadi viral di media-media sosial pada saat itu.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyatakan akan terus berjuang dan membela kebenaran terkait dualisme kepengurusan partai yang didirikannya tersebut. Ia menolak keputusan Muchdi Pr diangkat sebagai ketua umum berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa pada 11-12 Juli 2020.

“Kita prihatin dengan keadaan berbangsa dan bernegara kita, khususnya berpolitik kita setelah Golkar, PPP, dan kini melanda Partai Berkarya,” kata Tommy saat berpidato dalam Silatuhrami Nasional DPP Partai Berkarya yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat.

Ia pun bersyukur sebagian besar kader Partai Berkarya hadir dalam kegiatan Silaturahmi Nasional. Para kader pun diminta selalu bersatu padu dan merapatkan barisan untuk membela kebenaran dan keadilan. Tommy berharap bisa kembali mengelola partainya secara sah, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Oleh karena itu, pihaknya segera mengugat secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham) tentang kepengurusan Partai Berkarya di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono. “Kita juga melakukan laporan tindak pidana,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya akan kembali lagi mengelola partai ini sesuai dengan apa yang dicanangkan dan diberikan SK-nya dengan Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa hari yang lalu. “Diharapkan, melalui jalur hukum yang ditempuhnya, maka SK MENKUMHAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 dapat dianulir,” tegas Tommy.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menuturkan, Partai Berkarya bukan singkatan dari Partai Beringin Karya. Ia menjelaskan Partai Berkarya merupakan reinkarnasi dari organisasi politik bernama Nasional Republik yang dulu dipimpin kader Partai Berkarya, Neneng A Tuty.

“Partai Berkarya dari sananya didirikan bukan singkatan apa-apa. Ini murni pandangan Tommy untuk menyebut nama Partai Berkarya yang bukan singkatan dari apa yang menamakan dirinya beringin karya atau apapun itu,” ucap Santoso.

Ia pun menyatakan bahwa Partai Berkarya digagas dengan satu ikon yakni mendiang Presiden Soeharto. Bahkan, masyarakat Indonesia tahu bahwa Partai Berkarya dipimpin oleh Tommy, putra bungsu mendiang Soeharto.

“Kalau kemudian ada partai yang tetap menamakan dirinya, mendompleng dengan nama Partai Berkarya, sementara dipimpin dengan tidak trahnya Pak Harto apakah itu masuk akal?” ujarnya.(*/Joh)

JAKARTA – Partai Demokrat sepakat menjalin koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 23 wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sore tadi.

“Terkait dengan politik praktis tadi Pak Suharso juga telah menyampaikan ada beberapa kebersamaan Partai Demokrat dengan PPP dalam Pilkada 2020 ini ada 23 paling tidak kebersamaan kami,” ujar AHY usai pertemuan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020) sore.

AHY mengatakan, Demokrat dan PPP memiliki banyak kesamaan cara pandang. Sehingga, dia berharap Demokrat dengan PPP bisa berjuang bersama di parlemen maupun di ruang publik lainnya.

“Demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi terimakasih saya doakan semoga para sahabat PPP senantiasa sehat dan dapat semakin sukses dalam mengembankan tugas dan amanahnya. Partai Demokrat terbuka dan sangat ingin bisa semakin membangun komunikasi sinergi dan kolaborasi untuk berbagai hal dan isu kebangsaan ke depan,” ungkap AHY.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku tidak begitu hapal mengenai 23 wilayah koalisi partainya dengan Demokrat di Pilkada serentak tahun ini. “Tapi ada catatannya.

Tapi yang sudah selesai misalnya Pilgub Sulawesi Tengah, kami sama-sama Demokrat. Kemudian, kebanyakan Pilgub dan Pilwalkot lah, ada yang belum selesai dengan Partai Demokrat, misalnya siapa yang mau kita usung di Pilgub Jambi, itu belum final,” ujar Arsul Sani.

Sementara untuk Pilkada kota Medan, Arsul mengungkapkan bahwa PPP belum memutuskannya. Sedangkan di Pilkada Solo, Arsul mengatakan bahwa PPP tidak memiliki kursi DPRD.(*/Ad)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dituding warganet sebagai sosok yang intoleran dan diskriminatif. Sayangnya, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis di Indonesia.

Hal itu menandakan Jakarta sukses menjaga toleransi antarwarga dengan nilai harmonisasi dan rasa gotong royong tinggi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mempertanyakan pihak-pihak tertentu yang menuding Anies memiliki kebijakan intoleran. Menurut dia, tudingan seperti itu tidak perlu direspon Anies, yang lebih baik fokus dalam penanganan Covid-19 di Jakarta lantaran laporan kasus positif setiap hari semakin tinggi.

“Jangan terlalu menanggapi, santai sajalah, fokus pada kondisi DKI Jakarta saat ini. Karena hal-hal seperti itu subjektif, namanya sudah politis,” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI di Jakarta pada Selasa (11/8).

Mujiono menjelaskan, indeks animo demokrasi masyarakat untuk wilayah DKI Jakarta sangat tinggi dalam menjalin harmonisasi dan rasa gotong royong. Dia menyebut, nilai harmonisasi itu memiliki makna positif. Sehingga segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni, yang berarti serasi, selaras, dan seimbang.

“Kemarin itu indeks demokrasi wilayah DKI Jakarta tertinggi di Indonesia. Sebenarnya nilai harmonisasi ini bagus. Lalu, yang menilai lembaga resmi pemerintah langsung, Badan Pusat Statistik (BPS) bukan dari organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Jadi, dengan pendapat-pendapat yang tidak perlu ditanggapi,” ujar Mujiono.

Dia menyebut, Pemprov DKI wajib untuk menjaga harmoni dengan membuat kebijakan tidak berfokus pada satu agama saja. Hal itu lantaran penduduk Ibu Kota bersifat multikultural yang terdiri berbagai macam budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Jakarta, sambung dia, mengandung nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang berbeda.

Karena itu, Mujiono menepis Anies sebagai gubernur intoleran. “Jadi kalau masyarakat DKI Jakarta yang tidak intoleran itu yang seperti apa yang di maksudkan, tolong jelaskan ke saya, karena emua harus jelas ada agama, budaya dan sosial,” ujar Mujiono.

Dia pun mengingatkan Anies agar segala aspirasi dari masyarakat harus tetap ditampung. Terkait nilai-nilai toleransi, menurut Mujiono, kembali sesuai porsi masing-masing penganut agama untuk mempraktikannya.(*/Ad)

JAKARTA – Sejumlah tokoh dan aktivis yang dimotori Din Syamasuddin dkk terus mematangkan rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka telah berkumpul dan merumuskan maklumat bersama yang akan diperjuangkan KAMI.

Hal tersebut terungkap dari foto-foto yang diposting salah satu inisiator KAMI, Syahganda Nainggolan melalui akun Twitternya @syahganda.

Dalam foto tersebut, terlihat sejumlah tokoh menghadiri perumusan maklumat di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu. Ada juga akademisi dan aktivis seperti Ichsanuddin Noorsy, Adhie M Massardi.

“Alhamdulillah telah selesai perumusan butir Maklumat yang akan diperjuangkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Prof Din, Gatot N, Ust Sobri Lubis, Lius Sungkarisma, Said Didu, Gus Aam, Jumhur dkk,” tulis Syahganda di akun Twitternya, Senin 10 Agustus 2020.
Postingan Syahganda juga dikomentari oleh Said Didu yang juga inisiator KAMI. “Bismillahirrahmanirrahim,” tulisnya melalui akun Twitternya, @msaid_didu, Senin 10 Agustus 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencananya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan dideklarasikan sekitar 17 Agustus 2020.

Salah satu inisiatornya, M Jumhur Hidayat, membeberkan alasan dipilihnya tanggal tersebut. enurut Jumhur, sebelum dideklarasikan, akan ada pertemuan lanjutan pada 10 Agustus 2020. “Pertemuan ini untuk merumuskan konsepsi perjuangan moral,” ujar Jumhur saat dihubungi SINDOnews, Selasa 4 Agustus 2020.

Soal dipilihnya waktu deklarasi sekitar tanggal 17 Agustus 2020, Jumhur mengatakan hal itu sebagai simbol bahwa kita ingin merdeka dari keterpurukan. “Kita kan mau merdeka dari keterpurukan, dari malapetaka saat ini dan masa depan yang bisa terjadi kalau rezim tidak mau mengubah orientasi,” tukasnya.(*/Ridz)

CIBINONG – Setelah Partai Golkar membuka peluang koalisi terhadap pemerintahan Ade Yasin dan Iwan Setiawan (Hadist), Partai Demokrat (PD) juga melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra.

Diawali dengan bermain tenis di lapangan perkantoran Bupati Bogor, Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Ketua DPC PD Anton Sukartono Suratto melangsungkan komunikasi politik, Cibinong, Senin (10/8/2020).

Ketua PD, Anton mengatakan, pihaknya telah membuka karpet biru untuk partai pemenang Pileg tahun 2019 di Kabupaten Bogor.

“Ini politik tenis. Tapi tanya saja ke Gerindra, mau gabung atau tidak dengan kami?,” ujar Anto kepada Jurnal METRO.com, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, pihaknya masih belum dapat memastikan sikap atas tawaran dari partai pemenang Pilpres tahun 2009 lalu itu.

“Saya masing bingung terhadap tawaran Kang Anton. Intinya sih tadi kami niatnya hanya main tenis, tapi ketika ada obrolan politik, saya kaget,” kata Iwan.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Bogor ini menerangkan, pihaknya bukan hanya membangun komunikasi poltik dengan satu partai saja.

“Gerindra itu membangun komunikasi dengan semua partai politik. Hal itu dilakukan demi lancarnya pemerintahan di Kabupaten Bogor ini. Saya dengan Bu Ade masih nyaman,” terangnya.

Terpisah, Pengamat Politik, Aditya Perdana mengungkapkan, perubahaan nuansa dalam dunia politik bukan menjadi hal yang baru di Republik Indonesia.

“Politik di Indonesia seperti itu wajar, yang dipikirkan sampai hal soal pragmatisme.

Jadi hanya jangka pendek saja,” ungkap Aditya.

Dosen Polik Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, fenomena bahwa kepentingan menjadi hal utama dalam perpolitikan itu sudah kerap terjadi di republik tercinta ini.

“Kalau memang kemarin kebutuhan pas pencalonan di Pilkada itu selesai pas pencalonan lalu tidak ada keuntungan apa pun diperoleh oleh politisi atau partai, maka kemudian akan mudah berpindah koalisi atau pun kumpulan yang lain,” jelanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, tidak ada sikap permanen yang diterapkan dalam politik.

“Tidak ada seorang politisi atau partai politik itu harus konsisten dijalur koalisi atau opisisi. Tidak ada ikatan idelogis atau emosional yang mengharuskan politisi atau partai politik itu berada di jalur yang sama,”ungkapnya.(Angg)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengatakan, surat keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Beringin Karya (Berkarya) kubu Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr periode 2020-2025 belum bisa dinyatakan keasliannya. Hal itu diutarakan Tommy lewat sebuah video yang bereda viral di media sosial (medsos).

“SK yang beredar, fotokopinya atau di WA-WA belum bisa dinyatakan keasliannya, keabsahannya,” ujar Tommy dalam video yang beredar di Twitter, yang diunggah pada Jumat (7/8/2020).

Tommy mengatakan, banyak kejanggalan dalam SK milik kepengurusan DPP Partai Berkarya kubu Muchdi Pr. Salah satunya, tidak adanya lambang Garuda di halaman kedua SK tersebut.

“Kejanggalan-kejanggalan yang kiranya akan kita klarifikasi, yang pada hari ini kita akan membuat surat kepada Menkumham,” ujar Tommy.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy, Priyo Budi Santoso belum dapat dikonfirmasi terkait kebenaran dan isi dalam video tersebut. Tetapi, sebelumnya dalam keterangan tertulis, ia memang menyebut adanya rapat pleno partai yang dipimpin langsung oleh Tommy Soeharto.

Priyo menjelaskan, bahwa pihaknya tidak segan-segan akan menyeret kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya pencatutan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik.

“Kami berhak melakukan gugatan hukum TUN dan pidana terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Priyo, Jumat (7/8).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Beringin Karya (Berkarya) Badaruddin Andi Picunang kubu Muchdi Pr membantah telah mencatut nama sejumlah petinggi Partai Berkarya, seperti Tommy Soeharto, Neneng A Tutty dan sejumlah nama petinggi Partai Berkarya lainnya ke dalam struktur kepengurusan baru Partai Berkarya hasil munaslub pertengahan Juli 2020 lalu.

Menurut Badaruddin, nama-nama yang kini menempati jabatan dewan pembina merupakan bagian dari keluarga besar Partai Berkarya.

“Partai Berkarya tidak pecah atau tidak ada dualisme kepemimpinan di dalamnya, tetap satu kepemimpinan sesuai dengan surat keputusan kemenkumham yang baru saja terbit dan kami serahkan ke KPU hari ini,” kata Badaruddin dalam video yang dikutip dari republika, Rabu (5/8).

Sebelumnya, Partai Berkarya resmi menerima surat keputusan (SK) pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 30 Juli 2020 lalu.

Di dalam daftar kepengurusan tersebut posisi ketua umum yang sebelumnya dijabat oleh Tommy Soeharto kini berganti ke Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr). Sedangkan Tommy kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Badaruddin menjelaskan alasan Partai Berkarya tetap mengajak Tommy untuk masuk ke dalam kepengurusan.

“Tetap kita merangkul semua potensi yang ada,” ungkapnya.(*/Ad)

CIBINONG – Memiliki dua calon namun salah satunya mengundurkan diri sebelum terselenggaranya Musda X Partai Golkar Kabupaten Bogor di Desa Cileuksa, Sukajaya pada Jumat (7/8) pekan lalu, Wawan Haikal Kurdi (WHK) terpilih secara aklamasi.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom menegaskan, pria asal Cisarua terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan dalam Musda kesepuluh Partai Golkar.

“Keputusan Musda kesepuluh terpilih Kang Wawan Haikal Kurdi sebagai Ketua DPD Golkar 2020-2025 secara aklamasi,” tegas Aan kepada Jurnal METRO.com melalui sambungan teleponnya, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor ini mengatakan, Ketua DPD Partai Golkar terpilih segera membentuk kepengurusan paling lama sebulan kedepan.

“Formatur diberikan waktu maksimal satu bulan untuk menyusun kepengurusan kedepan. Ketua DPD Partai Golkar sebagai Ketua Formatur,” kata Aan.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ini mengungkapkan, bahwa agenda politik jangka panjang juga lahir dalam perhelatan Musda yang digelar di Kecamatan Sukajaya.

“Telah disepakati juga dalam Musda untuk Partai Golkar menjadi pemenang pemilu kabupaten dan provinsi hingga presiden. Kami kader Golkar yakin Kang Wawan Haikal bisa mengembalikan kejayaan Golkar khususnya di Kabupaten Bogor,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor terpilih, WHK menerangkan, bahwa pihaknya akan membawa partai berlambang pohon beringin semakin baik lagi.

“Saya jadi ketua DPD Partai Golkar itu kemenangan bagi seluruh partai Golkar maupun masyarakat di Kabupaten Bogor.

Saya akan konsolidasikan terlebih dahulu apa yang dipesankan Ketua Umum, semua elemen harus terakomodir,” terang WHK.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini memaparkan, dirinya akan membuat terobosan untuk partai yang dipimpinnya.

“Saya akan ada terobosan dimana Golkar harus menjadi kekinian alias Golkar milenial. Tentunya terobosan ini tidak melepas kader-kader Golkar yang memang militan dan selalu terdepan untuk bangkit lebih baik lagi,”lanjut dia.(T Abd)

JAKARTA – DPP Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto meminta klarifikasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait surat keputusan (SK) pengesahan partai berkarya kubu Muchdi PR tanggal 30 Juli 2020.

Dalam video yang diposting di akun Twitter @Berkarya_Info, Ketua Umum DPP Partai Berkarya Tommy Soeharto menjelaskan alasannya meminta klarifikasi atas klaim kubu Muchdi PR. Dia juga mempertanyakan keaslian SK tersebut.

Salah satu contohnya, tidak adanya lambang garuda di halaman dua surat keputusan pengesahan Partai Berkarya yang diklaim kubu Muchdi PR. “Sebagai contohnya, SK ini di halaman duanya tidak ada lambang garudanya,” kata Tommy dalam video tersebut.

Menurut putra Presiden kedua Indonesia Almarhum Soeharto ini, SK itu berbeda dengan SK Partai Berkarya sebelumnya.”Sementara SK yang pernah kita dapat, ada lambang garudanya,” kata Tommy.

Dalam rekaman video tersebut, Tommy menunjukkan fotokopi lembaran SK pengesahan Partai Berkarya kubu Muchdi yang beredar di grup WhatsApp.

Video itu diposting pada Jumat 7 Agustus 2020. Dalam rekaman tersebut, Tommy didampingi oleh sang kakak, Titiek Soeharto bersama Priyo Budi Santoso, Tedjo Edhy Purdijatno.

Rekaman itu diambil saat Tommy dkk hendak meminta klarifikasi Kemenkumham tentang kabar terbitkan SK Partai Berkarya kubu Muchdi PR.(*/Joh)