Politik dan Keamanan

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari, bahwa mayoritas partai sudah melabuhkan dukungannya kepada bakal calon (balon) Wali Kota Solo, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. Namun, PKS tetap akan mengupayakan membentuk koalisi penantang Gibran hingga 6 September mendatang.

“Kita masih nunggu sampai tanggal 6 September, penutupan pendaftaran di KPUD kota Solo. Barangkali ada partai-partai yang mau peduli mengakomodir elemen masyarakat yang tak terakomodir oleh partai-partai yang rata-rata keluarkan rekomendasi dengan mengabaikan aspirasi dari bawah,” kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah (Jateng), Abdul Fikri Faqih, Minggu (30/8/2020).

Fikri mengakui bahwa mayoritas partai sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Gibran, bahkan dukungan itu sudah disampaikan langsung oleh pimpinan DPP partainya. Untuk itu, PKS saat ini berupaya mendampingi mereka yang terpinggirkan oleh partainya sendiri.

“Sekarang PKS posisinya mendampingi mereka yang terpinggirkan dari partainya, dan elemen ummat yang belum berlabuh ke paslon yang ada,” terangnya.

Menurut legislator Dapil Jawa Tengah IX ini, semua partai di Solo itu sangat dekat dengan PKS bahkan, selalu bersama. Namun masalahnya, para elite partai di Jakarta sudah menentukan keputusannya sendiri tanpa mempedulikan apirasi partai di tingkat akar rumput.

“Sehingga kita menunggu barangkali usaha teman-teman partai lain ada yang sukses mengadvokasi aspirasi dari bawah,” ujar Fikri.

Wakil Ketua Komisi X DPR ini pun tidak menampik, bahwa semua pimpinan partai di Solo akan menunjukkan sikap taat kepada DPP partainya. Namun, pihaknya akan tetap melakukan upaya persuasif dan menurutnya, itu sesuatu yang sah untuk dilakukan.

“Sehingga, kita tetap masih setia menunggu dan membersamai mereka. Tentu dengan resiko ditinggal secara formal oleh mereka. Tapi silaturahmi kita semakin erat kok. Apalagi dengan kalangan non partai yakni ummat, kami tetap bersama mereka,”pungkasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan kemenangan 60 persen di Pemilihan Kepala Daerah (
Pilkada) 2020. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS hari ini.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional, PKS siap meraih target kemenangan 60 persen dalam pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 kabupaten atau kota dan provinsi,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2020 PKS Almuzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2020).

Dia mengatakan, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, PKS akan berpartisipasi di 230 pilkada dengan 215 daerah PKS yang memiliki kursi dan 15 daerah tidak memiliki kursi di DPRD.

“Dari total 270 Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan, PKS memiliki kursi di 215 daerah. Sebanyak 213 daerah, PKS menyatakan siap berpartisipasi dan berjuang, sedangkan 2 daerah PKS menyatakan abstain,” ujarnya.

Selain itu, di 15 daerah lain yang tidak ada kursi, PKS tetap mengusung calon kepala daerah. “Total sebanyak 230 daerah yang diusung oleh PKS,” ungkapnya.
Hari ini, DPP PKS resmi menyerahkan 210 surat keputusan (SK) kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara 20 SK lainnya masih berproses.

Dia mengatakan, terkait pilkada telah diikrarkan komitmen bersama dalam pakta integritas pasangan calon kepala daerah untuk menang dengan bermartabat.

“Yang tadi kami sampaikan serentak se-Indonesia melalui pertemuan virtual. Pakta integritas ini sebagai wujud komitmen untuk berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2020 dengan penuh kehormatan, keberkahan, dan bermartabat,” tandasnya.
Dia memastikan lewat koordinasi di setiap jenjang, seluruh struktur, kader, dan simpatisan, PKS siap berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2020 dengan penuh kehormatan, keberkahan, dan bermartabat.(*/Ad)

CIBINONG – Apakah ini hilang simpati dengan masyarakat Kabupaten Bogor yang masih terpuruk dengan pandemi covid-19 atau menutup mata dan telinga dari gunjingan publik mneruskan agenda yang sudah terlanjur namun ini bentuk dari wakil rakyat saat ini .

DPRD Kabupaten Bogor kini memiliki kegiatan baru saat pandemi Covid-19 demngan menggunakan fasilitas hotel mewah untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

Informasi yang dihimpun , dalam dua hari terakhir ini, 27-28 Agustus 2020, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang berjumlah 55 orang dikabarkan sedang melakukan Bimtek di Hotel Aston Bogor.

Ternyata, tidak semua anggaran kunjungan kerja maupun pelatihan-pelatihan di DPRD Kabupaten Bogor menjadi korban realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, seperti diungkapkan Ketua DPRD Bogor, Rudy Susmanto belum lama ini.

Terkait Bimtek di hotel, kata Rudy, dari enam agenda bimtek yang masuk di tahun anggaran 2020, disisakan dua kegiatan. Sementara sisanya, kata dia, dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

“Dari semua anggaran bimtek selama satu tahun, kalau tidak salah ada enam, disisakan dua dan lainnya untuk penanganan Covid-19,” kata Rudy, Jumat kemarin(28/8/2020).

Pada Maret 2020 lalu, Rudy sempat mengatakan, sangat menyetujui jika seluruh anggaran perjalanan dinas maupun kunjungan kerja DPRD digeser untuk menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19.

“Kan anggaran pelatihan, perjalanan dinas maupun kunjungan kerja DPRD bisa digeser. Toh hotel-hotel sudah pada tutup juga. Anggarannya besar itu. Bisa ratusan miliar,” katanya.(*/T Abd)

BOGOR – M. Rusly Prihatevi Akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bogor untuk periode 2020-2025. Rusli mengalahkan tiga kandidat lainnya yaitu Heri cahyono, Isye Cristina Iskandar dan R Andy Iskandar Natanegara.

Rusli yang juga anggota DPRD Kota Bogor terpilih secara aklamasi dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung di Hotel Sahira Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Sabtu (29/08/2020).

“Insya Allah 14 hari kedepan langkah pertama kerja kami semua adalah akan menyusun kepengurusan DPD Golkar Kota Bogor periode 2020-2025 yang mana struktur itu sama sama kita akan menggerakkan memajukan partai Golkar lebih maju dan profesional,” ujar Rusly kepada wartawan seusai Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Kota Bogor.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Sebelumnya, Tauhid J Tagor mengaku senang dengan hasil musda yang berlangsung hari ini.
Menurutnya, dengan hasil ini membuktikan bahwa regenerasi di Partai Golkar berjalan baik.

“Dan ini saya berharap terus berjenjang, kenapa? Kedepan Golkar harus kekinian. Situasi dan kondisi sekarang itu sangat berbeda dengan yang lalu.
Hari ini gadget, informasi dan komunikasi semua bisa update ini Golkar engga boleh ketinggalan dengan hal-hal yang seperti ini.
Saya berharap saudar Rusli bisa ngebut di Kota Bogor,”pungkasnya.(*/Iw)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

“Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/666/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 62 perwira tinggi (pati) TNI terdiri dari 27 pati TNI Angkatan Darat (AD), 13 pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 22 pati jajaran TNI Angkatan Udara (AU),” kata Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Sus Aidil dalam siaran, Kamis (27/8/2020).

Dari 27 pati TNI AD, di antaranya Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus) Brigjen Mohamad Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus menggantikan Mayjen I Nyoman Cantiasa. Pangkat Hasan pun akan naik menjadi bintang dua atau Mayjen.

Posisi Wadanjen Kopassus akan ditempati Brigjen Tri Budi Utomo yang sebelumnya merupakan Komandan Korem 052/Wijayakrama (Danrem 052/Wkr) Kodam Jaya.

Kebetulan, baik Hasan maupun Tri Budi sama-sama merupakan mantan komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasan merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1993, dan Tri Budi angkatan 1994.

Posisi Danrem 052/Wkr diduduki Brigjen Purwito Hadi Wardhono yang saat ini menjabat Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalimantan Utara. Purwito sebelumnya pernah menjadi komandan Grup D Paspampres.

Selain itu, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kemenhan Laksda Benny Rijanto Rudy S digeser menjadi Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama Kelembagaan Universitas Pertahanan (Unhan).

Kemudian, Ketua Sekolah Tinggi Intelijen Negara BIN Laksma Ivan Yulivan menjadi Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara BIN (validasi orgas).(*/Ridz)

JAKARTA – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Segitiga Institute M. Sukron mempertanyakan motif gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang telah dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, seperti Din Syamsuddin dan Jenderal (Purn.) TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu.

“Kalau KAMI itu murni gerakan moral, harusnya ketika deklarasi kemarin, jangan ada poster yang menyuarakan pemakzulan presiden. Apalagi, ada tokoh seperti Gatot Nurmantyo yang pada tahun 2019 gagal jadi calon presiden,” kata Sukron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Mengenai sindiran Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan banyak yang ingin jadi presiden, menurut Sukron, sangatlah kontekstual. Berbagai kritik dan usulan yang disampaikan KAMI nyatanya berujung pada desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

“Jadi, sindiran yang disampaikan Bu Mega itu sangat mengena,” katanya.

Sukron menilai apa yang dilakukan oleh KAMI saat ini akan mengingatkan publik atas salah satu tokoh yang membentuk Ormas Nasional Demokrat. Kala itu menggandeng sejumlah tokoh, termasuk Anies Baswedan yang saat ini ormas itu telah berubah menjadi partai.

“Jadi, perlu kita mencatat soal kemurnian gerakan ini. Kalau memang dia gerakan moral, dia tidak akan berubah menjadi partai seperti NasDem dulu,” tukasnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap KAMI. Menurut dia, KAMI sepertinya refleksi banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.

Komentar Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8).

“‘Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. ‘Kan banyak orang ini ‘kan, kemarin-kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI,” kata Megawati.

Ia melanjutkan, “Wah, KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya, daripada bikin seperti itu, kenapa, ya, dari dulu nggak cari partai?”

Megawati menegaskan bahwa aturan di Indonesia sesuai dengan tata kenegaraan pemerintahan. Untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, lanjut dia, seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.(*/Ad)

JAKARTA – Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, Toto Izul Fatah menyebut, dua tokoh nasional yaitu Gatot Nurmantyo (GN) dan Sandiaga Salahudin Uno (SSU) sangat potensial menjadi magnet publik, yang dapat mengantar Partai Persatuan Pembangun (PPP) kembali bangkit sebagai parpol besar.

Jika tak ada, PPP hanya akan menjadi kapal tua yang sebentar lagi karam.

Menurut Toto, yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, pilihan paling penting dalam menghadapi pertarungan Pileg 2024, PPP harus mampu mencari figur ketua umum yang memiliki magnet publik yang kuat. Aneka program dan sistem organisasi yang ditawarkan partai Islam tersebut tak akan banyak membawa efek electoral jika tak ada figur moncer sebagai leader.

“Meskipun program penting, tapi yang tak kalah penting dibutuhkan PPP saat ini adalah figur. Rentetan kasus hukum yang telah menyeret beberapa ketua umumnya masuk penjara, membuat PPP kehilangan legitimasi moral untuk jualan program sebagai daya tarik partai.” kata Toto, dalam siaran persnya, Jumat (21/8).

Perlunya figur kuat di PPP, kata Toto, karena partai tersebut memilih kelompok Islam sebagai captive market yang turun temurun sejak Orde Baru. Sementara ceruk yang sama, sekarang sudah diambil merata partai berbasis Islam yang lain seperti PAN, PKS dan PKB.

Idealnya, lanjut dia, kekuasaan bisa seperti Golkar yang tidak tergantung pada figur ketua umum. Karena punya sistem yang relatif kokoh dengan cengkraman kuku birokrasi kekuasaan yang kuat dan merata. “Namun, untuk PPP dalam kontek hari ini sangat rawan nasibnya jika tak segera memiliki figur yang punya kapasitas personal dan bermagnet electoral,” tegasnya.

Dalam pengamatan Toto, sampai saat ini belum ada figur internal yang punya potensi mengerek electoral partai ini. Kecuali harus membuka peluang masuknya figur dari luar partai yang di PPP-kan. “Sejauh ini, hanya Pak Gatot dan Pak Sandi yang memenuhi kriteria tersebut, baik secara intelektual, moral, electoral dan modal social,” tandasnya.

Namun, Toto mengakui kemungkinan adanya resistensi dari sebagian kelompok internal partai mengingat posisi kedua figur saat ini. Yaitu, Sandi yang masih berada dalam struktur kepengurusan DPP Gerindra, dan Gatot yang belakangan telah memilih jalan “oposisi” sebagai salah satu deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).

“Ini memang pilihan pahit. Kalau bicara penyelamatan partai agar tidak makin terpuruk, dan bahkan karam, suka atau tidak, PPP butuh darah segar yang bisa memanggil pulang kandang kembali para pemilih tradisionilnya yang ideologis, tapi sekaligus membawa segmen pemilih baru,” ujarnya.

Menurut Toto, kedua figur itu bukan saja mumpuni secara personal, tapi juga memiliki potensi kesamaan ‘darah’ dengan PPP. Gatot misalnya, selain nasionalis sebagai mantan tentara, juga dianggap agamis. Ada kombinasi dua hijau, yaitu hijau tentara dan hijau Islam. Begitu juga dengan Sandi yang menurut data survei pernah menjadi penyumbang elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu dengan segmen milenial dan emak-emak.

Karena itu, lanjutnya, posisi Sandi sebagai ketum PPP nanti sangat mungkin membawa dua segmen pemilih tadi, yaitu milenial dan emak-emak sebagai pasar baru PPP. Sandi juga dinilai sebagai sosok santun yang sangat mungkin diterima para stakeholder yang selama ini menjadi simpul penting di partai, seperti para ulama, kiayi dan ustad. Termasuk, Sandi juga bisa menjadi figur tengah dari lima kelompok yang berfusi di partai tersebut. Yaitu, NU, MI, Parmusi, Perti dan SI.(*/Ad)

JAKARTA – Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020) siang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada dua tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini yaitu menolak omnibus law draft pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak covid-19 dihentikan.

“Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2020).

Said menegaskan, aksi kali ini digelar untuk mendukung sekaligus mengapresiasi DPR RI yang sudah membentuk tim perumus bersama 32 konfederasi dan federasi Serikat Pekerja.

Mereka berharap agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

“Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law , maka sebaiknya memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat, meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang belum diatur dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi online,” ujarnya.

Said mengungkapkan aksi serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama. “Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya,” tutur Said.

“Kami berharap, pemerintah dan DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta federasi lainnya, yaitu mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, atau setidaknya UU no 13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali,” imbuhnya.

Sementara itu imbas unjuk rasa, kemacetan terjadi di sekitar kompleks Parlemen, Senayan. Berdasarkan pantauan Republika, antrean kendaraan terlihat di depan Hotel Mulia hingga persimpangan Stasiun Pal Merah.(*/Joh)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi menegaskan kembali penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia juga meminta DPR untuk segera mencabut RUU tersebut dari program legislasi nasional (prolegnas).

“MUI tetap menolak keras RUU HIP dan meminta agar DPR segera mencabut serta membatalkannya dari prolegnas. Semakin lama digantung, maka semakin menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip dari republika, Selasa (25/8/2020).

Bahkan, menurut Muhyidin, justru bisa menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat sehingga polarisasi pun bisa menjadi tidak terhindarkan. Jika ini terjadi, lanjut dia, maka akan merusak ukhuwah Islamiyah.

Selain itu, Muhyidin juga menyadari ada RUU yang hendak diajukan setelah RUU HIP ditolak, yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

RUU ini adalah sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dia menegaskan penolakannya terhadap RUU BPIP yang diajukan pemerintah karena melanggar aturan, prosedur dan cacat hukum.

Muhyidin menambahkan, MUI sebagai penyelenggara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung, akan tetap terus mengawal rekomendasi KUII ke-7 terkait pembubaran BPIP. Dia menyatakan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang punya otoritas untuk mengubah rekomendasi tersebut.

“Keberadaan badan tersebut membuka peluang terjadinya abuse of power dan potensi untuk dieksploitasi sebagai penafsir tunggal Pancasila. MPR/DPR/DPRD sesuai UUD punya tugas utama untuk menyosialisasikan Pancasila,”tukasnya.

“MUI masih tetap menolak dan menyesalkan mengapa RUU HIP masih belum dicabut dari prolegnas. MUI menolak apapun RUU yang diajukan oleh DPR atau oleh pemerintah selama tidak memberikan manfaat bagi bangsa, bagi rakyat, dan merusak kedaulatan negara,” tegas Muhyidin.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar perayaan HUT ke-22 di Kalibata, Jakarta. Namun, pendiri PAN Amien Rais tak nampak hadir secara fisik dan virtual dalam acara tersebut.

Hingga acara selesai sekira pukul 12.45 WIB, Amien tak kunjung datang di perayaan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu. Dalam perayaan itu, tampak hanya elite partai yang berada di struktur kepengurusan yang hadir, seperti Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir, dan Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) Hatta Rajasa.

Namun, Zulhas tetap mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mantan Ketua MPR itu. “PAN dilahirkan dari rahim reformasi, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Amien Rais.

Mudah-mudahan seluruh amal ibadah amal soleh yang ditorehkan Pak Amien dan kawan-kawan akan mengalir terus-menerus,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu, Minggu(23/8/2020).

Ia mengatakan, Amien merupakan sosok yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia dan PAN. Semangat dan kerja Amien saat menjabat sebagai ketua MPR dan posisi strategis lainnya, Zulhas menyebutkan, berdampak positif bagi kehidupan bangsa saat ini.

“Kita doakan Pak Amien selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar wakil ketua MPR tersebut.

Meski kerap berbeda pandangan terkait banyak hal, Zulhas mengatakan PAN dan mantan Ketua PP Muhammadiyah itu memiliki tujuan yang sama. Khususnya, perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

“Tujuan perjuangannya sama, hanya kadang-kadang caranya sedikit agak beda. Kalau Pak Amien itu ibarat pesawat itu maju terus, tidak ada rem. Kadang tidak ada gigi stop dan gigi mundur,” ungkapnya.(*/Ad)