Politik dan Keamanan

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

“Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/666/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 62 perwira tinggi (pati) TNI terdiri dari 27 pati TNI Angkatan Darat (AD), 13 pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 22 pati jajaran TNI Angkatan Udara (AU),” kata Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Sus Aidil dalam siaran, Kamis (27/8/2020).

Dari 27 pati TNI AD, di antaranya Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus) Brigjen Mohamad Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus menggantikan Mayjen I Nyoman Cantiasa. Pangkat Hasan pun akan naik menjadi bintang dua atau Mayjen.

Posisi Wadanjen Kopassus akan ditempati Brigjen Tri Budi Utomo yang sebelumnya merupakan Komandan Korem 052/Wijayakrama (Danrem 052/Wkr) Kodam Jaya.

Kebetulan, baik Hasan maupun Tri Budi sama-sama merupakan mantan komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasan merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1993, dan Tri Budi angkatan 1994.

Posisi Danrem 052/Wkr diduduki Brigjen Purwito Hadi Wardhono yang saat ini menjabat Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalimantan Utara. Purwito sebelumnya pernah menjadi komandan Grup D Paspampres.

Selain itu, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kemenhan Laksda Benny Rijanto Rudy S digeser menjadi Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama Kelembagaan Universitas Pertahanan (Unhan).

Kemudian, Ketua Sekolah Tinggi Intelijen Negara BIN Laksma Ivan Yulivan menjadi Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara BIN (validasi orgas).(*/Ridz)

JAKARTA – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Segitiga Institute M. Sukron mempertanyakan motif gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang telah dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, seperti Din Syamsuddin dan Jenderal (Purn.) TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu.

“Kalau KAMI itu murni gerakan moral, harusnya ketika deklarasi kemarin, jangan ada poster yang menyuarakan pemakzulan presiden. Apalagi, ada tokoh seperti Gatot Nurmantyo yang pada tahun 2019 gagal jadi calon presiden,” kata Sukron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Mengenai sindiran Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan banyak yang ingin jadi presiden, menurut Sukron, sangatlah kontekstual. Berbagai kritik dan usulan yang disampaikan KAMI nyatanya berujung pada desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

“Jadi, sindiran yang disampaikan Bu Mega itu sangat mengena,” katanya.

Sukron menilai apa yang dilakukan oleh KAMI saat ini akan mengingatkan publik atas salah satu tokoh yang membentuk Ormas Nasional Demokrat. Kala itu menggandeng sejumlah tokoh, termasuk Anies Baswedan yang saat ini ormas itu telah berubah menjadi partai.

“Jadi, perlu kita mencatat soal kemurnian gerakan ini. Kalau memang dia gerakan moral, dia tidak akan berubah menjadi partai seperti NasDem dulu,” tukasnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengomentari deklarasi dan pernyataan sikap KAMI. Menurut dia, KAMI sepertinya refleksi banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.

Komentar Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8).

“‘Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. ‘Kan banyak orang ini ‘kan, kemarin-kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI,” kata Megawati.

Ia melanjutkan, “Wah, KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya, daripada bikin seperti itu, kenapa, ya, dari dulu nggak cari partai?”

Megawati menegaskan bahwa aturan di Indonesia sesuai dengan tata kenegaraan pemerintahan. Untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, lanjut dia, seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.(*/Ad)

JAKARTA – Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, Toto Izul Fatah menyebut, dua tokoh nasional yaitu Gatot Nurmantyo (GN) dan Sandiaga Salahudin Uno (SSU) sangat potensial menjadi magnet publik, yang dapat mengantar Partai Persatuan Pembangun (PPP) kembali bangkit sebagai parpol besar.

Jika tak ada, PPP hanya akan menjadi kapal tua yang sebentar lagi karam.

Menurut Toto, yang juga Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, pilihan paling penting dalam menghadapi pertarungan Pileg 2024, PPP harus mampu mencari figur ketua umum yang memiliki magnet publik yang kuat. Aneka program dan sistem organisasi yang ditawarkan partai Islam tersebut tak akan banyak membawa efek electoral jika tak ada figur moncer sebagai leader.

“Meskipun program penting, tapi yang tak kalah penting dibutuhkan PPP saat ini adalah figur. Rentetan kasus hukum yang telah menyeret beberapa ketua umumnya masuk penjara, membuat PPP kehilangan legitimasi moral untuk jualan program sebagai daya tarik partai.” kata Toto, dalam siaran persnya, Jumat (21/8).

Perlunya figur kuat di PPP, kata Toto, karena partai tersebut memilih kelompok Islam sebagai captive market yang turun temurun sejak Orde Baru. Sementara ceruk yang sama, sekarang sudah diambil merata partai berbasis Islam yang lain seperti PAN, PKS dan PKB.

Idealnya, lanjut dia, kekuasaan bisa seperti Golkar yang tidak tergantung pada figur ketua umum. Karena punya sistem yang relatif kokoh dengan cengkraman kuku birokrasi kekuasaan yang kuat dan merata. “Namun, untuk PPP dalam kontek hari ini sangat rawan nasibnya jika tak segera memiliki figur yang punya kapasitas personal dan bermagnet electoral,” tegasnya.

Dalam pengamatan Toto, sampai saat ini belum ada figur internal yang punya potensi mengerek electoral partai ini. Kecuali harus membuka peluang masuknya figur dari luar partai yang di PPP-kan. “Sejauh ini, hanya Pak Gatot dan Pak Sandi yang memenuhi kriteria tersebut, baik secara intelektual, moral, electoral dan modal social,” tandasnya.

Namun, Toto mengakui kemungkinan adanya resistensi dari sebagian kelompok internal partai mengingat posisi kedua figur saat ini. Yaitu, Sandi yang masih berada dalam struktur kepengurusan DPP Gerindra, dan Gatot yang belakangan telah memilih jalan “oposisi” sebagai salah satu deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).

“Ini memang pilihan pahit. Kalau bicara penyelamatan partai agar tidak makin terpuruk, dan bahkan karam, suka atau tidak, PPP butuh darah segar yang bisa memanggil pulang kandang kembali para pemilih tradisionilnya yang ideologis, tapi sekaligus membawa segmen pemilih baru,” ujarnya.

Menurut Toto, kedua figur itu bukan saja mumpuni secara personal, tapi juga memiliki potensi kesamaan ‘darah’ dengan PPP. Gatot misalnya, selain nasionalis sebagai mantan tentara, juga dianggap agamis. Ada kombinasi dua hijau, yaitu hijau tentara dan hijau Islam. Begitu juga dengan Sandi yang menurut data survei pernah menjadi penyumbang elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu dengan segmen milenial dan emak-emak.

Karena itu, lanjutnya, posisi Sandi sebagai ketum PPP nanti sangat mungkin membawa dua segmen pemilih tadi, yaitu milenial dan emak-emak sebagai pasar baru PPP. Sandi juga dinilai sebagai sosok santun yang sangat mungkin diterima para stakeholder yang selama ini menjadi simpul penting di partai, seperti para ulama, kiayi dan ustad. Termasuk, Sandi juga bisa menjadi figur tengah dari lima kelompok yang berfusi di partai tersebut. Yaitu, NU, MI, Parmusi, Perti dan SI.(*/Ad)

JAKARTA – Para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020) siang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada dua tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini yaitu menolak omnibus law draft pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak covid-19 dihentikan.

“Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2020).

Said menegaskan, aksi kali ini digelar untuk mendukung sekaligus mengapresiasi DPR RI yang sudah membentuk tim perumus bersama 32 konfederasi dan federasi Serikat Pekerja.

Mereka berharap agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

“Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law , maka sebaiknya memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat, meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang belum diatur dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi online,” ujarnya.

Said mengungkapkan aksi serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama. “Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya,” tutur Said.

“Kami berharap, pemerintah dan DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta federasi lainnya, yaitu mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, atau setidaknya UU no 13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali,” imbuhnya.

Sementara itu imbas unjuk rasa, kemacetan terjadi di sekitar kompleks Parlemen, Senayan. Berdasarkan pantauan Republika, antrean kendaraan terlihat di depan Hotel Mulia hingga persimpangan Stasiun Pal Merah.(*/Joh)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi menegaskan kembali penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia juga meminta DPR untuk segera mencabut RUU tersebut dari program legislasi nasional (prolegnas).

“MUI tetap menolak keras RUU HIP dan meminta agar DPR segera mencabut serta membatalkannya dari prolegnas. Semakin lama digantung, maka semakin menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip dari republika, Selasa (25/8/2020).

Bahkan, menurut Muhyidin, justru bisa menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat sehingga polarisasi pun bisa menjadi tidak terhindarkan. Jika ini terjadi, lanjut dia, maka akan merusak ukhuwah Islamiyah.

Selain itu, Muhyidin juga menyadari ada RUU yang hendak diajukan setelah RUU HIP ditolak, yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

RUU ini adalah sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dia menegaskan penolakannya terhadap RUU BPIP yang diajukan pemerintah karena melanggar aturan, prosedur dan cacat hukum.

Muhyidin menambahkan, MUI sebagai penyelenggara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung, akan tetap terus mengawal rekomendasi KUII ke-7 terkait pembubaran BPIP. Dia menyatakan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang punya otoritas untuk mengubah rekomendasi tersebut.

“Keberadaan badan tersebut membuka peluang terjadinya abuse of power dan potensi untuk dieksploitasi sebagai penafsir tunggal Pancasila. MPR/DPR/DPRD sesuai UUD punya tugas utama untuk menyosialisasikan Pancasila,”tukasnya.

“MUI masih tetap menolak dan menyesalkan mengapa RUU HIP masih belum dicabut dari prolegnas. MUI menolak apapun RUU yang diajukan oleh DPR atau oleh pemerintah selama tidak memberikan manfaat bagi bangsa, bagi rakyat, dan merusak kedaulatan negara,” tegas Muhyidin.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar perayaan HUT ke-22 di Kalibata, Jakarta. Namun, pendiri PAN Amien Rais tak nampak hadir secara fisik dan virtual dalam acara tersebut.

Hingga acara selesai sekira pukul 12.45 WIB, Amien tak kunjung datang di perayaan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu. Dalam perayaan itu, tampak hanya elite partai yang berada di struktur kepengurusan yang hadir, seperti Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir, dan Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) Hatta Rajasa.

Namun, Zulhas tetap mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mantan Ketua MPR itu. “PAN dilahirkan dari rahim reformasi, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Amien Rais.

Mudah-mudahan seluruh amal ibadah amal soleh yang ditorehkan Pak Amien dan kawan-kawan akan mengalir terus-menerus,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu, Minggu(23/8/2020).

Ia mengatakan, Amien merupakan sosok yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia dan PAN. Semangat dan kerja Amien saat menjabat sebagai ketua MPR dan posisi strategis lainnya, Zulhas menyebutkan, berdampak positif bagi kehidupan bangsa saat ini.

“Kita doakan Pak Amien selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar wakil ketua MPR tersebut.

Meski kerap berbeda pandangan terkait banyak hal, Zulhas mengatakan PAN dan mantan Ketua PP Muhammadiyah itu memiliki tujuan yang sama. Khususnya, perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

“Tujuan perjuangannya sama, hanya kadang-kadang caranya sedikit agak beda. Kalau Pak Amien itu ibarat pesawat itu maju terus, tidak ada rem. Kadang tidak ada gigi stop dan gigi mundur,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Beringin Karya (Berkarya) terpecah menjadi dua kubu, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR.

Perpecahan Partai Berkarya berawal dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digagas kubu Muchdi PR.

Adapun Munaslub Partai Berkarya digelar pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta. Sebelumnya, Tommy Soeharto menggelar terlebih dahulu rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juli 2020.

Saat itu, Tommy Soeharto memecat sejumlah kader Partai Berkarya yang menginisiasi Munaslub kubu Muchdi PR itu. Namun, sekelompok pendukung Muchdi PR yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya itu tetap menggelar Munaslub.

Munaslub menghasilkan Muchdi PR sebagai ketua umum Partai Berkarya, dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderalnya. Kemudian, pada Kamis 23 Juli 2020, Badaruddin Andi Picunang menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Kepada Yasonna Laoly, Badar melaporkan hasil Munaslub Partai Berkarya itu serta menyerahkan akta notaris perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta pengurus. Permohonan kubu Muchdi PR pun disetujui Yasonna Laoly.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan Surat Keputusan tanggal 30 Juli 2020 Nomor: M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Di samping itu, telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Kemenkumham juga telah menerbitkan SK tanggal 30 Juli 2020 Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 dan telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022.

“Perubahan mendasar adalah Ketua Umum dari Hutomo Mandala Putra ke Muchdi Purwopranjono, Sekretaris Jenderal dari Priyo Budi Santoso kembali ke Badaruddin Andi Picunang dan Ketua Dewan Pembina tetap yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto),” kata Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulisnya, Rabu 5 Agustus 2020.

Kuasa hukum Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto pun menyambangi Kantor Kemenkumham pada Selasa 11 Agustus 2020. Mereka menyerahkan surat keberatan atas SK Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Kubu Muchdi PR.

Tommy Soeharto dan sejumlah pendukungnya merasa dicatut Kubu Muchdi PR dalam susunan kepengurusan yang baru hasil Munaslub. Tak hanya itu, Tommy Soeharto bakal menempuh jalur hukum atas pengesahan kepengurusan Kubu Muchdi PR itu.

Salah satunya, akan menggugat SK Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi PR. “Kami tidak boleh tinggal diam dan akan melakukan langkah-langkah hukum atau langkah lainnya yang dijamin konstitusi,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jumat 14 Agustus 2020).

Priyo mengatakan, pihaknya sudah mengajukan keberatan kepada pemerintah dengan tembusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ombudsman, serta ke Presiden Jokowi. “Pekan depan kami ajukan gugatan hukum PTUN, pidana dan perdata dan juga ke MA (Mahkamah Agung-red),” ungkapnya.

Kubu Muchdi PR pun menebar ancaman. Bagi anggota DPRD yang tidak hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan pembekalan anggota DPRD Partai Berkarya di Hotel Singgasana Surabaya, pada Jumat 14 Agustus hingga Minggu 16 Agustus 2020, bakal dikenakan sanksi berupa pergantian antarwaktu (PAW).

Ancaman yang disampaikan oleh Badaruddin Andi Picunang itu pun direspons oleh Tommy Soeharto. Tommy Soeharto meminta pendukungnya untuk meniru Fahri Hamzah yang menolak PAW oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lalu, bagaimana ujung dari perpecahan di Partai Berkarya?.(*/Joh)

JAKARTA – Pengamat Politik Boni Hargens menilai wajar munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai oposan pemerintah. Dia mengatakan, hal tersebut mengingat lemahnya kubu oposisi dalam parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

“Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan,” kata Boni saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Boni mengatakan, kemunculan KAMI sebagai opsosan tetap harus dihargai sebagai bagian dari kebebasan demokrasi di Indonesia. Dia melanjutkan, meskipun gerakan tersebut sebenarnya mengusung isu lama dan tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai serta lemahnya legitimasi moral di mata masyarakat.

Lebih jauh, dia menilai bahwa KAMI dibentuk untuk membangun negosiasi politik strategis untuk Pilpres 2024. Menurutnya, salah satu tokoh mereka memungkinkan untuk dicalonkak sebagai presiden atau wakil presiden.

“Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis,” katanya.

Ia menyayangkan kemunculan KAMI di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Menurutnya, gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya eksekutif.

Dia meminta agar KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya. Dia mengatakan, hal itu guna menunjukan kalau gerakan tersebut mempunyai motivasi dan intensi baik untuk merawat demokrasi.

Boni mengimbau agar gerakan tersebut tidak memainkan isu politik identitas meskipun di dalamnya memiliki banyak kelompok ideologis. Dia mengatakan, pengunggan politik identitas berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, pendiri PAN Amien Rais disebut-sebut juga hadir pada pembacaan deklarasi itu.(*/Joh)

JAKARTA – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiarti menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ampun terhadap penyelenggara pemilu yang mengubah atau merekayasa hasil pemilihan umum (pemilu). Menurut dia, perbuatan tersebut masuk dalam kategori perlanggaran berat.

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2020).

Selain mendistorsi hasil pemilu, dia menyebutkan pelanggaran lain yang masuk kategori berat adalah menghalangi hak konstitusional warga negara. Perbuatan tersebut dapat merusakan integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Selain itu, DKPP juga tidak akan memberi ampun terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti sebagai partisan serta melakukan perbuatan diskriminatif dalam terhadap peserta pemilu.

“Kemudian terbukti sebagai partisan, melakukan perbuatan diskriminatif, sudah pasti akan mendapatkan sanksi berat dari DKPP,” ujarnya.

Ida mengingatkan, cara kerja penyelenggara pemilu bersifat kolektif kolegial. Latar belakang yang berbeda-beda bertujuan untuk saling melengkapi sehingga mampu menjawab tantangan pemilu yang ada.

“Kerja penyelenggara pemilu kolektif kolegial, masing- punya background berbeda yang tujuannya saling melengkapi, bukan bekerja secara sektoral pakai kaca mata kuda,”tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Imanmenilai pemerintah gagal dalam merancang strategi dan mitigasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi selama lima bulan berjalan.

“Tampak sekali bahwa pemerintah gagal paham dalam mengelola hubungan antara bagaimana strategi melakukan mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi,” ujar Sohibul dalam Pidato Kebangsaan pada Upacara Virtual Peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di Halaman DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2020).

Dia mengatakan, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi maka ekonomi akan semakin cepat pulih. “Sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani Pandemi maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya,” ujarnya.

Sohibul mengatakan, seharusnya bangsa ini memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi cepat atau lambat akan pulih kembalisedangkan warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi.

Setiap warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukan statistik saja. “Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi,” tuturnya.

PKS sudah jauh-jauh hari memperingatkan pemerintah melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kita tegaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 ini, kita harus berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan.

“Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi. Gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk,”ungkapnya.(*/Ad)