Politik dan Keamanan

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono tertarik untuk mengikuti pencalonan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar IX yang dilangsungkan pada pertengahan Desember 2020. Mardiono merasa terpanggil untuk menakhodai serta membesarkan partai berlambang Kabah tersebut.

“Saya merasa terpanggil untuk membesarkan PPP, sehingga berniat maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Namun, saya masih melihat animo pemegang kedaulatan dalam partai ini yang memberikan dukungan saya, apakah itu merupakan satu dukungan yang menjadi keinginan organisasi apakah itu pribadi-pribadi saja.

Saya masih melakukan penelaahan,” kata Mardiono, dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10).

Mardiono ingin menyatukan kembali seluruh kader PPP di Indonesia untuk membesarkan partai berlambang Kabah tersebut. Dia mengatakan, Muktamar IX ini harus menjadi ajang konsolidasi bagi PPP untuk agenda lima tahun ke depan.

“Saya sebagai kader partai tentu saya harus ikut menjaga agar Muktamar kali ini sukses untuk konsolidasi nasional karena tujuan muktamar tidak semata perebutan ketua umum,” ujarnya.

Saat ini, Mardiono masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019–2024. Sebelum menjabat sebagai anggota Wantimpres, Mardiono menjadi Wakil Ketua Umum PPP.

Tentunya, Mardiono akan mendeklarasikan diri sebagai salah satu bakal calon Ketua Umum PPP setelah melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, berdasarkan regulasi, anggota Wantimpres tidak boleh menduduki jabatan struktural di partai politik.

Namun, menurut Mardiono, tidak ada aturan harus mundur apabila masih mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum.

Berdasarkan Undang–Undang, anggota Wantimpres baru mengajukan pengunduran diri setelah enam bulan terpilih sebagai ketua umum partai politik. Jika masih baru sebatas pencalonan, menurutnya, dirinya masih boleh menjadi anggota Wantimpres.(*/Adyt)

JAKARTA – Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

“Lagi-lagi kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokratis partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk berbicara, apapun isinya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring,Minggu (25/10/2020).

Berdasarkan demografi, responden laki-laki cenderung sangat setuju bahwa warga takut menyatakan pendapat. Selain itu, masyarakat di perkotaan juga cenderung setuju dengan hal tersebut.

Selain itu, Indikator dalam surveinya juga menanyakan soal setuju tidaknya warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya sebanyak 20,8 persen menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi, dan 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara hanya 19,6 persen responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin sulit turun ke jalan. Kemudian hanya 1,5 persen responden tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.

Indikator dalam surveinya juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena.

Sebanyak 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa. “Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya udah bunyi nih hati-hati,” kata dia.

Survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(*/Adyt)

CIBINONG – Mempringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56, Partai Golkar Kabupaten Bogor menyuarakan Wawan Haikal alias Wanhay sebagai Calon Bupati Bogor.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, seluruh Ketua Pengurus Kecamatan (PK) beserta pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menggelar peringatakan HUT ke-56 dengan pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat melalui video zoom, Cibinong, Selasa (20/10/2020).

Usai menggelar video zoom dengan pengurus DPD Partai Golkar Jabar, seluruh Ketua PK menyuarakan Wanhay Bupati Bogor dengan suara lantang dibalut semangat perubahan.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wanhay menegaskan, aspirasi para pengurus PK se-Kabupaten Bogor menjadi aura positif terhadap target partai berlambang pohon beringin di Bumi Tegar Beriman.

“Semangat dari kawan-kawan Ketua PK untuk saya menjadi Bupati Bogor itu menjadi motivasi.

Saya sebagai Kader Golkar, tentunya harus siap mengemban amanah ini,” tegas Wanhay kepada Jurnal Metro.com, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengatakan, konsolidasi seluruh kader partai menjadi kunci terhadap target politik wilayah Kabupaten Bogor.

“Tentunya harus ada konsolidasi di seluruh daerah pemilihan (Dapil).

Kawan-kawan Ketua PK ini representasi daripada kepanjangan tangan Ketua DPD Partai Golkar,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, R. Muhibih menambahkan, sosok Wanhay sebagai pemimpin sudah tidak dapat diragukan lagi.

“Saya sebagai Fraksi Partai Golkar mendukung penuh Wanhay sebagai Calon Bupati Bogor. Wanhay tau ruh nya Golkar dan milenial dengan semangat kerja yang tinggi,” kata Muhibih.

Muhibih mengungkapkan, intruksi DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor terhadap seluruh kader untuk dapat mengakomodir kepentingan elemen masyarakat tingkat bawah.

“Golkar Kabupaten Bogor wajib memiliki ruh kebersamaan. Kami akan lebih mengakomodir kepentingan mayarakat banyak disamping membesarkan partai di Bumi Tegar Beriman,” ungkapnya.

Senada, Ketua PK Golkar Jonggol, Hanafi menambahkan, pihaknya bertekad untuk menghantarkan Wanhay sebagai Bupati Bogor dalam Pilkada nanti.

“Saya akan menguningkan wilayah Timur Kabupaten Bogor. Saya dukung penuh Wanhay sebagai Bupati Bogor periode berikutnya,” kata Hanafi.

Lebih lanjut pria berkumis ini memaparkan, pihaknya juga menargetkan penambahan kursi parlemen dari Dapil di wilayah timur Kabupaten Bogor.

“Kemenangan Golkar adalah kemenangan bersama rakyat. Kami juga akan gotong royong secara maraton untuk minimal 3 kursi wakil rakyat dari Dapil wilayah timur Tegar Beriman,” tandasnya.(T Abd)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan akan tetap menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) apabila dalam kajian yang dilakukan MUI, UU itu tetap melanggar konstitusi UUD 1945. MUI menyatakan akan mendalami kembali naskah UU Ciptaker yang diserahkan Presiden Jokowi.

“MUI tetap pada prinsip awal menolak apabila Omnibus Law melanggar kedaulatan dan UU. Sekarang kami minta win win solution seperti apa. Kami kan sudah kasih saran, bangun komunikasi yang lebih intensif,” kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi saat dihubungi, Senin (19/10/2020).

MUI bersama sejumlah ormas lain telah meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun pemerintah tak mau, karena UU Ciptaker itu merupakan usulan pemerintah sendiri.

Maka MUI meminta naskah asli terakhir yang diberikan DPR ke Jokowi. Setelah dibedah, maka MUI akan memberikan kembali pandangan dan sikapnya pada Jokowi terkait UU kontroversial itu.

“MUI membahas ini dan nanti mempresentasikan hasil konsenyering kami kepada presiden, kepada DPR, ini masih ada waktu sebulan. Presiden bisa menolak UU yang ditandangani atau presiden mengatakan, oke kami sempurnakan di sisi ini,” kata Muhyiddin.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Minggu (18/10). Pratikno menyerahkan langsung naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR pada 5 Oktober lalu kepada Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi.

Naskah yang diserahkan adalah dokumen final yang diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi, melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Oktober lalu.

Tujuan pertemuan itu, pemerintah pusat ingin menjaring masukan dari pemangku kepentingan, termasuk NU dan MUI, untuk menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sesuai arahan Presiden Jokowi, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) segera diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

“Untuk menjaring masukan pemangku kepentingan, karena pemerintah memang segera menyusun sejumlah PP dan Perpres sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan PP dan Perpres,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dihubungi,Minggu(18/10).(*/Tub)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengimbau kepada seluruh kader Golkar agar menanamkan rasa saling peduli untuk bangsa dan negara. “Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak maju menatap masa depan, kobarkan semangat juang tanpa mengenal lelah, demi meraih kemenangan untuk kebesaran Partai Golkar,” kata Airlangga saat ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kalibata, Senin malam (19/10).

Ziarah itu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-56 Tahun 2020. “Pada malam hari ini kami kader Partai Golkar datang untuk memberikan penghormatan sekaligus berdoa mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita,” katanya.

Ziarah ke TMP Kalibata, tampak hadir, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar HR Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung dan pengurus DPP Partai Golkar, di antaranya, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto dan para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Azis Syamsuddin. Hadir pula Ketua Umum KPPG Airin Rachmi Diany dan Ketua Umum AMPG Ilham Permana.

Airlangga menuturkan Partai Golkar akan melanjutkan perjuangan para pendahulu baik dari segi pemikiran perjuangan dan juga dharma bhaktinya kepada bangsa dan Negara. “Kami generasi yang berikut akan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa. Itu adalah janji dan dedikasi kami kepada bangsa dan negara republik Indonesia ini,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Saat ditanya apa saja sumbangsih Partai Golkar kepada masyarakat Indonesia di saat pandemi Covid-19, Airlangga mengatakan Partai Golkar membagikan empat juta masker kepada masyarakat. “Tentu kita mendorong agar masyarakat aman dan sehat. Karena sebelum ada Covid-19, faktor yang menjadi aman adalah diri sendiri dan untuk lingkungan serta keluarga menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” jelasnya.

Airlangga juga menyebutkan, Partai Golkar juga melakukan kegiatan di bidang kesehatan termasuk mendorong mendirikan klinik kuning (yellow clinic). Sedangkan, di bidang ekonomi, Airlangga mengatakan Partai Golkar melalui parlemen selalu mendukung program pemerintah, melakukan pengawasan baik budgeting dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. “Intinya Partai Golkar selalu bersama rakyat dan juga golkar mengawal pemerintahan agar program pemerintahan berjalan dengan baik dan kesejahteraan rakyat bisa kita wujudkan,” tandasnya.(*/Ad)

SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur Musyafak Noer mengusulkan dua nama tokoh di Jawa Timur yang layak memimpin partai berlambang kakbah. Yakni, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Kami sodorkan dua nama tokoh dari Jatim Bu Khofifah dan Gus Ipul untuk layak menjadi ketum PPP mendatang. Mereka berdua layak memimpin PPP di skala nasional,” ujar Musyafak di Surabaya, Selasa (20/10/2020).

Musyafak yang juga anggota DPRD Jatim itu memgaku mempunyai alasan mengusulkan Khofifah dan Gus Ipul. Khofifah dianggap pernah menjadi anggota PPP, dan sampai sekarang belum keluar dari partai tersebut.

Ketua Muslimat NU itu juga pernah tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PPP periode 1995-1999. “Begitu juga Gus Ipul yang sampai saat ini masih tercatat kader PPP,” ujarnya.

Selain Gus Ipul dan Khofifah, kata Musyafak, beberapa nama juga berpeluang untuk memimpin PPP ke depan. “Selain Gus Ipul, Khofifah, ada nama Suharso Monoarfa hingga Arsul Sani dan sejumlah tokoh lainnya juga berpeluang memimpin PPP,” kata dia.

Sejauh ini, kata dia, yang sudah mulai bergerak ke beberapa DPW PPP se-Indonesia untuk mengumpulkan dukungan adalah Suharso Monoarfa. Harso diakuinya mulai memaparkan program-program yang akan dijalankannya jika terpilih menjadi Ketum PPP.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan segera menggelar Muktamar pada akhir 2020. Sejumlah nama kandidat ketua umum pun mulai muncul seperti Suharso Monoarfa, Arsul Sani, dan Zainut Tauhid Sa’adih.(*/Gio)

BANDUNG – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) digawangi sejumlah tokoh nasional mulai dari Gatot Nurmantyo sampai Din Syamsudin. Kehadiran koalisi ini namun mendapat banyak kecamatan dari berbagai pihak.

Salah satunya, di Jawa Barat keinginan untuk mendeklarasikan KAMI mendapat banyak penolakan. Yakni, mulai dari izin dari manajemen gedung serba guna, hingga didemo sejumlah massa.

Deklarasi KAMI Jabar, akhirnya dipindahkan ke sebuah rumah di Kota Bandung. Kegiatannya, dibuat secara tertutup, deklarasi ini tidak mendatangkan banyak orang. Ketika ingin masuk ke rumah ini pun mereka yang akan ikut deklarasi akan ditanya petugas internal KAMI Jabar.

Relawan KAMI Jabar yang hadir mayoritas menggenakan pakaian merah dan putih. Tapi tak sedikit juga yang menggenakan baju batik. Setiap yang datang kemudian mendapat pin KAMI yang harus dipasang di bagian dada.

Sebelumnya, deklarasi KAMI yang digelar Senin (7/9/2020), rencananya akan dilaksanakan di Gedung Bikasoga Kota Bandung. Pamflet digital susunan acara bahkan sudah disebar jauh sebelum acara ini terselanggara. Namun, seminggu jelang deklarasi pihak manajemen Gedung Bikasoga kemudian membatalkan itikad tersebut karena menganggap acara deklarasi bisa melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, panitia pun memindahkan acara di Hotel Grand Pasundan. Namun, niatan menggelar deklarasi di tempat tersebut juga gagal. Alasannya karena Satgas Covid-19 Kota Bandung melayangkan surat kepada pihak manajemen hotel atas tidak adanya izin untuk menggelar acara tersebut.

“Ini lokasi yang ketiga kita pilih, Insya Allah ini pilihan terbaik,” ujar Ketua Panitia Harry Mulyana dalam deklarasi yang diselenggarakan di sebuah rumah di Bandung, Senin (7/9/2020).

Deklarasi tersebut, dihadiri Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo. Menurut Harry, deklarasi ini awalnya akan digelar di gedung dan dihadiri ribuan simpatisan dari Jabar dan Banten. “Bahkan 1.200 orang sudah berencana datang dan sudah memesan bus,” katanya.

Namun, kata dia, karena ada penolakan dan izin yang kemudian dibatalkan oleh Satgas Covid-19, pihak panitia meminta para simpatisan ini tak hadir ke Bandung. Penitia pun menyediakan tayangan secara daring baik lewat aplikasi Zoom atau Youtube.

“Dengan berat hati kami meminta kepada mereka untuk membatalkan keinginannya datang ke sini (Bandung),” paparnya.

Menurut Harry, meskipun ada penolakan deklarasi KAMI Jabar tapi antusias masyarakat di berbagai daerah sangat tinggi untuk menggelar acara serupa. Yakni, mulai dari KAMI di Garut, Tasikmalaya, Ciamias, hingga Banten siap melaksanakan kegiatan ini.

Karena, kata dia, koalisi ini dianggap menjadi spirit dan harapan baru bagi Indonesia ke depannya. “Saya yakin KAMI ini akan menggelinding besar seperti bola salju, saya yakin,”ujarnya.(*/Hend)

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi kehilangan kursi jika terus melakukan blunder. Hal tersebut berkenaan dengan pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani terkait Sumatera Barat (Sumbar).

“Harus lebih hati-hati lagi. Jika blunder terus bisa tak dapat kursi di Sumbar (Saat ini dapat tiga kursi di DPRD Sumbar). Bisa menjadi lampu merah bagi PDIP,” kata Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan, jika pernyataan Puan tersebut menggelinding terus maka PDIP bisa kerepotan dalam pemilu ke depan. Menurutnya, solusi dari perkara tersebut adalah dengan permintaan maaf dan melakukan pendekatan secara keagamaan dan lain sebagainya.

Ujang mengatakan, isu yang saat ini hangat terkait Sumbar juga merupakan isu nasional. Dia menjelaskan, artinya peristiwa soal Sumbar bakal menjadi peringatan bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu di Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.

“Karena yang disinggung soal Pancasila. Bukan hanya warning di Pilkada saat ini saja tapi warning untuk Pileg dan Pilpres mendatang,” katanya.

Ujang juga mengungkapkan alasan PDIP kerap menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, publik tengah mengalami kekecewaan akibat kondisi perekonomian yang sulit.

“Ya, masyarakat banyak kecewa terhadap pemerintah. PDIP partai berkuasa dan presidennya pun dari PDIP. Tapi kehidupan masyarakat makin sulit,” katanya.

Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” katanya.

PDIP tetap optimistis, pernyataan Puan soal Sumbar tidak akan menjadi preseden negatif. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu yakin hal tersebut tidak akan berdampak bagi Pilkada di wilayah lain.

“Saya meyakini rakyat Indonesia sudah cerdas dan selalu berpikir jernih dalam menerima berbagai informasi,” kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP, Sadarestuwati di Jakarta, Senin (7/9).

Dia mengatakan, masyarakat tidak akan menelan langsung atau mentah-mentah informasi yang masuk ke dalam diri mereka. Menurutnya, publik akan mencari tahu kebenarannya dari sumber-sumber yang lain yang dapat dipercaya.

Sadarestuwati mengatakan, kecerdasan publik itulah yang membuat partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini yakin pernyataan Puan tidak akan mengganggu kontestasi Pilkada di daerah lain. Lanjutnya, perjalanan calon-calon yang telah direkomendasikan PDIP juga tidak akan terkendala.

“Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh mbak Puan tidak ada yang salah. Negara kita memang negara Pancasila dan itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,”tukasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus mengomentari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut agar masyarakat Sumbar mendukung negara Pancasila. Menurutnya, Puan harus kembali belajar sejarah bangsa.

“Saya minta kepada Ibu Puan untuk belajar sejarah, siapa pendiri bangsa ini, siapa yang merumuskan UUD dan Pancasila itu adalah tokoh yang berasal dari Sumatera Barat,” kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).

Ia menyayangkan pernyataan tersebut dilontarkan Puan yang juga merupakan Ketua DPR. Anggota Komisi II DPR itu membantah jika dikatakan warga Sumbar tidak Pancasila.

“Tidak mungkin orang Sumbar itu tidak Pancasila. Orang Sumbar itu paling pancasilais,” ujarnya.

Ia menganggap pernyataan tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta agar Puan Maharani berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

“Hati-hatilah dalam menyampaikan statement yang akan menyakiti masyarakat banyak,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam agenda pemberian rekomendasi Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila. Namun, pernyataan itu berbuntut kontroversi.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,”kata Puan.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan dukungannya kepada Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung oleh PDIP, Partai Demokrat, dan PAN di pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Barat. Partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon Fakhrizal-Genius Umar.

Dalam surat keputusan bernomor 4034/DPP/01/IX/2020, tertulis bahwa DPP PKB memberikan persetujuan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Fakhrizal-Genius Umar. “Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya,” tertulis dalam surat yang ditandatangani pada 3 September 2020.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di atas materai 6000. Selain itu, juga terdapat tanda tangan dari Sekretaris Jenderal PKB M Hasanuddin Wahid.

Meski begitu, pengurus DPP PKB hingga saat ini belum ada yang dapat dikonfirmasi perihal kebenaran surat keputusan untuk Pilgub Sumatera Barat tersebut. Walaupun foto penyerahan dukungan terhadap Fakhrizal-Genius telah diunggah oleh DPW PKB Sumatera Barat di akun Twitter-nya.

Jika PKB mendukung Fakhrizal-Genius, mereka akan berkoalisi dengan Partai Golkar dan Nasdem. Ketiga partai telah memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah, di mana Golkar memiliki 8 kursi, Nasdem dan PKB 3 kursi di DPRD Sumatera Barat.

Diketahui, PKB sebelumnya berkoalisi dengan PDIP, Demokrat, dan PAN mengusung Mulyadi-Ali Mukhni. Namun, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menimbulkan polemik.

Ia sempat berbicara terkait sikap politik publik di Sumatera Barat. Hal tersebut lantas dinilai telah menyinggung masyarakat yang tinggal atau berasal dari wilayah tersebut.

Saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.

“Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.(*/Wid)