Politik dan Keamanan

JAKARTA – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebagai penerima perdana vaksin Covid-19. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menilai hal itu menjadi bentuk mengedepankan keselamatan rakyat.

“Kami PDI Perjuangan menaruh apresiasi pada Pak Jokowi yang menjadi penerima pertama vaksin guna meyakinkan bahwa vaksin tersebut aman dan sebagai upaya menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” kata Hasto dalam keterangan, Selasa (5/1).

Dia menilai sikap pemerintah yang bergerak cepat dalam melakukan vaksinasi dan menggratiskannya untuk rakyat adalah keputusan yang tepat. Dia mengatakan, kebijakan itu menunjukkan suatu dedikasi keputusan politik bagi kepentingan rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Terkait keamanan, dia meyakini kalau vaksin yang akan didistribusikan untuk rakyat telah melalui tahapan uji klinis secara berjenjang dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia mengatakan, pemerintah dan DPR telah mengambil keputusan tepat agar secepatnya pandemi ini bisa diatasi melalui proses vaksinasi.

“Ini merupakan hal yang sangat baik yang kita kedepankan adalah rasa kemanusiaan dan keselamatan bagi rakyat,” katanya.

Dia mengatakan, target 15 bulan proses vaksinasi juga hal yang ideal. Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi itu optimistis pemerintah telah melakukan kalkulasi dengan sangat hati-hati.

“Yang penting adalah seluruh proses vaksinasi itu dilaksanakan dengan mendekatkan pada keselamatan rakyat itu. Karena itulah apapun, ketika pandemi telah menyentuh sektor perekonomian rakyat harus ada upaya-upaya secara menyeluruh dalam mengatasi itu termasuk dengan vaksin,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mendistribusikan 700 ribu vaksin Sinovav ke berbagai daerah dalam tahap pertama pengiriman. Pemerintah juga telah memastikan bahwa pekan depan bakal lebih banyak lagi pasokan vaksin Sinovac tiba di Indonesia.

Kepastian akan rencana vaksinasi tahap pertama mulai lebih terang. Hal tersebut menyusul distribusi vaksin ke 34 provinsi dan kepastian kapan Presiden akan menjadi orang pertama yang divaksin.

“Saya ingin menginformasikan bahwa dua hari yang lalu telah kita kirim dalam rangka untuk menangani Covid-19 ini, vaksin sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah,” kata Presiden Jokowi.(*/Adyt)

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang diharapkan menjadi momentum generasi muda untuk berpikir kritis dalam memilih calon pemimpin daerah. Salah satunya, Pilkada diharapkan melahirkan calon pemimpin daerah yang peduli terhadap ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Hal ini menjadi salah satu fokus perkumpulan anak muda yang tergabung dalam program Warga Muda Jaga Pilkada pada webinar bertema “Berdaulat Pangan, Berdaulat Masa Depan”.

“Anak muda harus berani pilih kepala daerah yang pro terhadap kedaulatan pangan lokal dan masa depan anak muda di daerah,” ujar Koordinator Program Sosial Warga Muda Bilal Sukarno dalam keterangan yang dikutip, Senin (30/11/2020).

Bilal menilai generasi muda perlu mencari calon pemimpin daerah yang peduli terhadap ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Sebab, kondisi krisis pangan erat kaitanya dengan kegagalan politik dalam melestarikan lingkungan.

Ia pun mendorong generasi muda daerah untuk memilih kepala daerah yang mau mengadopsi pendekatan kebijakan pembangunan keberlanjutan serta mendukung kedaulatan pangan lokal. “Di era ini kegiatan ekonomi yang merusak bumi justru diberikan karpet merah oleh penguasa juga pengusaha,” katanya.

Terlebih, ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas merupakan kunci menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan terpenuhinya gizi dan nutrisi masyarakat.

Pegiat dari Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Wdiya Hasian Situmeang menilai dalam Konteks Pilkada 2020, anak muda harus lebih peduli dengan calon pemimpin yang akan dipilih, termasuk calon pemimpin yang mempunyai kontrak politik pro kedaulatan pangan.

Ia mengatakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu adanya niat baik bersama dan perjuangan politik kaum muda. “Ada beberapa Pilar untuk menyokong kedaulatan pangan diantaranya: Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan Berkeadilan, Konsumsi Pangan Lokal,” katanya.

Pengurus KADIN Indonesia Bidang UMKM Koperasi Dewi Hutabarat mengingatkan adanya pandemi Covid-19 mengingatkan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Karena itu, ia menekanan isu kedaulatan pangan menjadi hal yang diperhatikan pemilih dalam memilih pasangan calon di Pilkada 2020.

Namun demikian, salah satu yang menjadi masalah di kedaulatan pangan Indonesia saat ini adalah persoalan ketimpangan pemilikan lahan. Penggagas Harvest Mind Niki Sulaeman menilai masalah ketimpangan kepemilikan lahan bisa menjadi perhatian utama Pemerintah. “Seharusnya hukum agraria dapat diterapkan benar-benar agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan,” paparnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Aksi demonstrasi mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron masih berlangsung di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Massa menyerukan agar umat Islam Indonesia memboikot produk Prancis.

Massa yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan eksponen lain menyerukan agar memboikot produk buatan Prancis yang ada di Indonesia.”Boikot produk Prancis,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, orator lainnya mengatakan pernyataan Macron merupakan cermin kepanikan Prancis atas masifnya dakwah Islam di penjuru dunia. Karena itulah, agama Islam dideskreditkan.

“Pernyataan Macron merupakan bentuk kepanikan,” tegas orator tersebut.
Sebagaimana diberitakan, pernyatan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait ekstremisme Islam telah menuai reaksi keras dari berbagai negara, terutama negara Arab dan negara mayoritas Islam. Dan membela penerbitan kartun Nabi Muhammad yang kontroversial.

Sejumlah negara telah menyampaikan kecamannya atas pernyataan Macron tersebut, sementara aksi boikot produk Prancis telah diserukan di beberapa negara termasuk Kuwait, Qatar dan Turki.(*/Ta)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, menginginkan adanya islah atau damai dalam forum Muktamar IX PPP. Muktamar rencananya akan digelar di Makasar pada 19 Desember mendatang.

“Yang paling utama bagi saya adalah penyatuan PPP yang masih terpecah belah,” ujar Humphrey lewat pesan singkat, Minggu(1/11/2020).

Diketahui, PPP saat terpecah menjadi dua kubu. Pertama yakni PPP kubu Muktamar Jakarta yang diketuai Humphrey Djemat dan kubu PPP versi Muktamar Pondok Gede yang saat ini dipimpin Suharso Monoarfa.

Islah diklaim terjadi dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) V di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu (14/12/2019). Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta saat itu, Sudarto, mengatakan islah adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh PPP usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Untuk kembali berada dalam satu kepengurusan, Sudarto mengatakan bahwa PPP versi Muktamar Pondok Gede tak memberikan syarat apapun untuk bergabung. Sebab, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan PPP.

“Tanpa syarat apa pun, saya kira kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong pemilu 2024,” ujar Sudarto.

Namun, Ketua DPP PPP versi Muktamar Jakarta Ibnu Hajar Dewantoro mengatakan islah atau penyatuan belum tercapai. Sudarto, katanya saat itu, sudah tak lagi merupakan Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta.

“Menolak keras dan sangat berkeberatan terhadap klaim yang dinyatakan pihak PPP Muktamar Pondok Gede dalam Mukernas yang dilakukan bahwa telah terjadi islah,” ujar Ibnu lewat keterangan tertulisnya kala itu, Selasa (17/12/2019).

Muktamar IX PPP yang di Makasar pada 19 Desember 2020 mendatang akan memilih ketua umum untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka’bah itu.(*/Ad)

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono tertarik untuk mengikuti pencalonan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar IX yang dilangsungkan pada pertengahan Desember 2020. Mardiono merasa terpanggil untuk menakhodai serta membesarkan partai berlambang Kabah tersebut.

“Saya merasa terpanggil untuk membesarkan PPP, sehingga berniat maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Namun, saya masih melihat animo pemegang kedaulatan dalam partai ini yang memberikan dukungan saya, apakah itu merupakan satu dukungan yang menjadi keinginan organisasi apakah itu pribadi-pribadi saja.

Saya masih melakukan penelaahan,” kata Mardiono, dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10).

Mardiono ingin menyatukan kembali seluruh kader PPP di Indonesia untuk membesarkan partai berlambang Kabah tersebut. Dia mengatakan, Muktamar IX ini harus menjadi ajang konsolidasi bagi PPP untuk agenda lima tahun ke depan.

“Saya sebagai kader partai tentu saya harus ikut menjaga agar Muktamar kali ini sukses untuk konsolidasi nasional karena tujuan muktamar tidak semata perebutan ketua umum,” ujarnya.

Saat ini, Mardiono masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019–2024. Sebelum menjabat sebagai anggota Wantimpres, Mardiono menjadi Wakil Ketua Umum PPP.

Tentunya, Mardiono akan mendeklarasikan diri sebagai salah satu bakal calon Ketua Umum PPP setelah melapor terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, berdasarkan regulasi, anggota Wantimpres tidak boleh menduduki jabatan struktural di partai politik.

Namun, menurut Mardiono, tidak ada aturan harus mundur apabila masih mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum.

Berdasarkan Undang–Undang, anggota Wantimpres baru mengajukan pengunduran diri setelah enam bulan terpilih sebagai ketua umum partai politik. Jika masih baru sebatas pencalonan, menurutnya, dirinya masih boleh menjadi anggota Wantimpres.(*/Adyt)

JAKARTA – Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

“Lagi-lagi kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokratis partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk berbicara, apapun isinya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring,Minggu (25/10/2020).

Berdasarkan demografi, responden laki-laki cenderung sangat setuju bahwa warga takut menyatakan pendapat. Selain itu, masyarakat di perkotaan juga cenderung setuju dengan hal tersebut.

Selain itu, Indikator dalam surveinya juga menanyakan soal setuju tidaknya warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya sebanyak 20,8 persen menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi, dan 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara hanya 19,6 persen responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin sulit turun ke jalan. Kemudian hanya 1,5 persen responden tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.

Indikator dalam surveinya juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena.

Sebanyak 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa. “Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya udah bunyi nih hati-hati,” kata dia.

Survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(*/Adyt)

CIBINONG – Mempringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56, Partai Golkar Kabupaten Bogor menyuarakan Wawan Haikal alias Wanhay sebagai Calon Bupati Bogor.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, seluruh Ketua Pengurus Kecamatan (PK) beserta pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menggelar peringatakan HUT ke-56 dengan pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat melalui video zoom, Cibinong, Selasa (20/10/2020).

Usai menggelar video zoom dengan pengurus DPD Partai Golkar Jabar, seluruh Ketua PK menyuarakan Wanhay Bupati Bogor dengan suara lantang dibalut semangat perubahan.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wanhay menegaskan, aspirasi para pengurus PK se-Kabupaten Bogor menjadi aura positif terhadap target partai berlambang pohon beringin di Bumi Tegar Beriman.

“Semangat dari kawan-kawan Ketua PK untuk saya menjadi Bupati Bogor itu menjadi motivasi.

Saya sebagai Kader Golkar, tentunya harus siap mengemban amanah ini,” tegas Wanhay kepada Jurnal Metro.com, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengatakan, konsolidasi seluruh kader partai menjadi kunci terhadap target politik wilayah Kabupaten Bogor.

“Tentunya harus ada konsolidasi di seluruh daerah pemilihan (Dapil).

Kawan-kawan Ketua PK ini representasi daripada kepanjangan tangan Ketua DPD Partai Golkar,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, R. Muhibih menambahkan, sosok Wanhay sebagai pemimpin sudah tidak dapat diragukan lagi.

“Saya sebagai Fraksi Partai Golkar mendukung penuh Wanhay sebagai Calon Bupati Bogor. Wanhay tau ruh nya Golkar dan milenial dengan semangat kerja yang tinggi,” kata Muhibih.

Muhibih mengungkapkan, intruksi DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor terhadap seluruh kader untuk dapat mengakomodir kepentingan elemen masyarakat tingkat bawah.

“Golkar Kabupaten Bogor wajib memiliki ruh kebersamaan. Kami akan lebih mengakomodir kepentingan mayarakat banyak disamping membesarkan partai di Bumi Tegar Beriman,” ungkapnya.

Senada, Ketua PK Golkar Jonggol, Hanafi menambahkan, pihaknya bertekad untuk menghantarkan Wanhay sebagai Bupati Bogor dalam Pilkada nanti.

“Saya akan menguningkan wilayah Timur Kabupaten Bogor. Saya dukung penuh Wanhay sebagai Bupati Bogor periode berikutnya,” kata Hanafi.

Lebih lanjut pria berkumis ini memaparkan, pihaknya juga menargetkan penambahan kursi parlemen dari Dapil di wilayah timur Kabupaten Bogor.

“Kemenangan Golkar adalah kemenangan bersama rakyat. Kami juga akan gotong royong secara maraton untuk minimal 3 kursi wakil rakyat dari Dapil wilayah timur Tegar Beriman,” tandasnya.(T Abd)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan akan tetap menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) apabila dalam kajian yang dilakukan MUI, UU itu tetap melanggar konstitusi UUD 1945. MUI menyatakan akan mendalami kembali naskah UU Ciptaker yang diserahkan Presiden Jokowi.

“MUI tetap pada prinsip awal menolak apabila Omnibus Law melanggar kedaulatan dan UU. Sekarang kami minta win win solution seperti apa. Kami kan sudah kasih saran, bangun komunikasi yang lebih intensif,” kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi saat dihubungi, Senin (19/10/2020).

MUI bersama sejumlah ormas lain telah meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun pemerintah tak mau, karena UU Ciptaker itu merupakan usulan pemerintah sendiri.

Maka MUI meminta naskah asli terakhir yang diberikan DPR ke Jokowi. Setelah dibedah, maka MUI akan memberikan kembali pandangan dan sikapnya pada Jokowi terkait UU kontroversial itu.

“MUI membahas ini dan nanti mempresentasikan hasil konsenyering kami kepada presiden, kepada DPR, ini masih ada waktu sebulan. Presiden bisa menolak UU yang ditandangani atau presiden mengatakan, oke kami sempurnakan di sisi ini,” kata Muhyiddin.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Minggu (18/10). Pratikno menyerahkan langsung naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR pada 5 Oktober lalu kepada Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi.

Naskah yang diserahkan adalah dokumen final yang diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi, melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Oktober lalu.

Tujuan pertemuan itu, pemerintah pusat ingin menjaring masukan dari pemangku kepentingan, termasuk NU dan MUI, untuk menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sesuai arahan Presiden Jokowi, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) segera diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

“Untuk menjaring masukan pemangku kepentingan, karena pemerintah memang segera menyusun sejumlah PP dan Perpres sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan PP dan Perpres,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dihubungi,Minggu(18/10).(*/Tub)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengimbau kepada seluruh kader Golkar agar menanamkan rasa saling peduli untuk bangsa dan negara. “Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak maju menatap masa depan, kobarkan semangat juang tanpa mengenal lelah, demi meraih kemenangan untuk kebesaran Partai Golkar,” kata Airlangga saat ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kalibata, Senin malam (19/10).

Ziarah itu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-56 Tahun 2020. “Pada malam hari ini kami kader Partai Golkar datang untuk memberikan penghormatan sekaligus berdoa mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita,” katanya.

Ziarah ke TMP Kalibata, tampak hadir, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar HR Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung dan pengurus DPP Partai Golkar, di antaranya, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto dan para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Azis Syamsuddin. Hadir pula Ketua Umum KPPG Airin Rachmi Diany dan Ketua Umum AMPG Ilham Permana.

Airlangga menuturkan Partai Golkar akan melanjutkan perjuangan para pendahulu baik dari segi pemikiran perjuangan dan juga dharma bhaktinya kepada bangsa dan Negara. “Kami generasi yang berikut akan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa. Itu adalah janji dan dedikasi kami kepada bangsa dan negara republik Indonesia ini,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Saat ditanya apa saja sumbangsih Partai Golkar kepada masyarakat Indonesia di saat pandemi Covid-19, Airlangga mengatakan Partai Golkar membagikan empat juta masker kepada masyarakat. “Tentu kita mendorong agar masyarakat aman dan sehat. Karena sebelum ada Covid-19, faktor yang menjadi aman adalah diri sendiri dan untuk lingkungan serta keluarga menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” jelasnya.

Airlangga juga menyebutkan, Partai Golkar juga melakukan kegiatan di bidang kesehatan termasuk mendorong mendirikan klinik kuning (yellow clinic). Sedangkan, di bidang ekonomi, Airlangga mengatakan Partai Golkar melalui parlemen selalu mendukung program pemerintah, melakukan pengawasan baik budgeting dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. “Intinya Partai Golkar selalu bersama rakyat dan juga golkar mengawal pemerintahan agar program pemerintahan berjalan dengan baik dan kesejahteraan rakyat bisa kita wujudkan,” tandasnya.(*/Ad)

SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur Musyafak Noer mengusulkan dua nama tokoh di Jawa Timur yang layak memimpin partai berlambang kakbah. Yakni, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Kami sodorkan dua nama tokoh dari Jatim Bu Khofifah dan Gus Ipul untuk layak menjadi ketum PPP mendatang. Mereka berdua layak memimpin PPP di skala nasional,” ujar Musyafak di Surabaya, Selasa (20/10/2020).

Musyafak yang juga anggota DPRD Jatim itu memgaku mempunyai alasan mengusulkan Khofifah dan Gus Ipul. Khofifah dianggap pernah menjadi anggota PPP, dan sampai sekarang belum keluar dari partai tersebut.

Ketua Muslimat NU itu juga pernah tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PPP periode 1995-1999. “Begitu juga Gus Ipul yang sampai saat ini masih tercatat kader PPP,” ujarnya.

Selain Gus Ipul dan Khofifah, kata Musyafak, beberapa nama juga berpeluang untuk memimpin PPP ke depan. “Selain Gus Ipul, Khofifah, ada nama Suharso Monoarfa hingga Arsul Sani dan sejumlah tokoh lainnya juga berpeluang memimpin PPP,” kata dia.

Sejauh ini, kata dia, yang sudah mulai bergerak ke beberapa DPW PPP se-Indonesia untuk mengumpulkan dukungan adalah Suharso Monoarfa. Harso diakuinya mulai memaparkan program-program yang akan dijalankannya jika terpilih menjadi Ketum PPP.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan segera menggelar Muktamar pada akhir 2020. Sejumlah nama kandidat ketua umum pun mulai muncul seperti Suharso Monoarfa, Arsul Sani, dan Zainut Tauhid Sa’adih.(*/Gio)