Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman ketua umum pertama Partai Demokrat Subur Budhisantoso pada Minggu (14/2) lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Herzaky Mahendra Putra mengatakan diskusi antara keduanya berlangsung sangat cair.

“AHY memang dikenal sangat menghargai para senior, baik pas di SMA TN, akmil, maupun di institusi tempat beliau pernah mengabdi,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (15/2).

Apalagi, Herzaky menambahkan, keduanya sudah lama saling mengenal. Bahkan, AHY menjadikan sosok Budhi sebagai teladan. “Beginilah sosok pendiri, kader senior yang benar-benar peduli dengan Partai Demokrat. Tak perlu banyak berkoar di media, tapi terus memantau situasi dan perkembangan Partai Demokrat, serta mendukung penuh penerusnya,” ujarnya.

Tidak dijelaskan secara detail apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, Herzaky menjelaskan dalam pertemuan tersebut Budhisantoso dan AHY saling bertukar pikiran mengenai Partai Demokrat maupun situasi kebangsaan terkini.

“Mari kita doakan beliau berdua beserta keluarga selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah,” ucapnya.

Untuk diketahui pertemuan tersebut digelar usai ramai-ramai soal gerakan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat yang diduga melibatkan kader imternal dan pihak eksternal. Bahkan, sebelumnya faksi Subur Budhisantoso menjadi jadi salah satu faksi dari empat faksi yang tak puas dengan kepemimpinan AHY.(*/Ad)

BANTEN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten siap bekerja maksimal untuk mencapai target 21 persen dalam pemilu 2024 mendatang. “Kami siap gas pol untuk mencapai target menang 21 persen di pemilu mendatang,” kata Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Gembong Sumedi saat memberikan sambutan pelantikan pengurus baru MPW, DPW, dan DSW PKS Provinsi Banten di Hotel Santika, Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangsel, Kamis (13/2).

Gembong mengatakan, ada dua tugas yang diemban bagi pengurus baru PKS provinsi Banten yakni, penambahan kursi di parlemen dan penambahan kader. “Saat ini PKS Provinsi Banten peringkat tiga besar dengan memiliki 11 kursi di DPRD Provinsi Banten. Dan di pemilu mendatang kami menargetkan menambah menjadi 18 kursi,” katanya.

Gembong menjelaskan, dalam pemilu 2019 kemarin, PKS Provinsi Banten memperoleh sekitar 661.000 suara. Sehingga jika dikonversikan dari 18 kursi, maka target pemilih PKS Baten sekita 1.167.000 suara di pemilu mendatang. “Dengan dilantiknya pengurus baru definitif ini, kita bisa bekerja dan melaksanakan tugas untuk mencapai target yang ditentukan,” kata Gembong.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jendral DPP PKS, Aboebakar Al Habsyi melantik 76 pengurus MPW, DPW, dan DSW PKS Provinsi Banten masa bhakti 2020-2025. Dari 76 pengurus, yang hadir offline sebanyak 31 orang, sisanya dilantik secara online karena unntuk mematuhi protokol kesehatan. Sebelum masuk ke ruangan acara, semua peserta yang hadir juga dilakukan tes swab antigen. Acara ini juga disaksikan kader PKS Provinsi Banten melalui akun resmi media sosial DPW PKS Banten.(*/Idr)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, upaya pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta tak hanya berasal dari internal partai, melainkan juga dari pihak luar atau eksternal. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebutnya sebagai sosok yang terlibat aktif dalam gerakan tersebut.

“Bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) tersebut, tetapi yang bersangkutan yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2/21).

Dalam kasus tersebut, Demokrat menilai, bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani melakukan penggulingan kepemimpinan lewat kongres luar biasa (KLB). Jika, tidak ada keterlibatan orang yang memiliki kekuasaan dan dana besar untuk melakukan gerakan tersebut.

Demokrat, kata Teuku, telah mendengar kesaksian yang menyampaikan bahwa Moeldoko sudah melakukan pertemuan dengan kader pusat dan daerah. Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen. Sisanya akan diberikan setelah mantan Panglima TNI itu memimpin Demokrat.

Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen.
“Semua itu membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius. Karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan,” ujar Teuku.

Dia mengatakan, betapa sedihnya jika upaya tersebut terealisasi dan membuat Demokrat terpecah menjadi dua kubu. Meskipun, ditegaskan Teuku, Moeldoko tak bisa menjadi ketua umum jika tidak ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai sebagai pemegang suara sah.

Namun, perpecahan di tubuh partai berlambang bintang mercy itu akan berdampak pada keberlangsungan Demokrat ke depan. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpeluang tak akan mengesahkan kedua kubu partai dan membuat mereka tak dapat mengikuti pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi gerakan pengambil kepemimpinan Partai Demokrat ini kami ingin berjuang baik-baik. Agar sekali lagi kedaulatan dan keberlangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang disebut tak akan membalas surat dari pihaknya terkait kudeta. Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan bagian dari kabinetnya.

“Kalau tidak ada hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklarifikasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko,” ujar Herman dalam sebuah diskusi daring,dikutip dari republika, Kamis (4/2/21).

Herman menambahkan, jika pihak Istana beralasan hal itu masalah internal Demokrat, menurutnya itu adalah hal yang keliru. Sebab, dalam penyelidikan yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan dari pihak eksternal yang diyakini adalah Moeldoko.

“Bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting. Karena ada pihak eksternal dimana bagian dari lingkaran Istana,” ujar Herman.

Dengan adanya permasalahan ini dan terlibatnya orang Istana, ia berharap Jokowi dapat membalas surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Agar Demokrat segera mendapatkan penjelasan terkait terlibatnya Moeldoko.

“Kita sebetulnya itu aja, bagaimanapun menunggu proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap keterlibatan lingkaran utamanya Presiden. Kemudian tetap bahwa secara konstitusi partai memproses terhadap kader-kader internal,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Sebelumnya, AHY mengatakan ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan (kudeta) posisinya dari ketum partai. Ia menyebut, gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko. AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

Pratikno melanjutkan, apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu. “Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja,” ujar Pratikno.(*/Ad)

JAKARTA – Upaya pengambil-alihan kepemimpinan Partai Demokrat bukan kali pertama terjadi. Hampir sebagian partai politik yang ada juga pernah mengalami hal yang sama, sayangnya partai Demokrat masih dibentengi dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“AHY berupaya selamat dari kudeta tersebut karena masih ada SBY sebagai mentornya,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Reasearch and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dikutip dari MNC Portal Indonesia, Senin (1/2/2021).

Menurut dia, banyak partai oposisi yang kurang piawai menghadapi fenomena seperti ini, digembosi dari dalam dengan memperkuat faksi dan Munaslub. Elite lingkaran Penguasa sudah berhasil pola pola semacam ini dari dulunya seperti fenomena mengambil PPP, mengambil alih PAN, mengambil alih Golkar dengan munaslub tandingan, tidak bisa lepas dari desain yang sedang berkuasa, agar mampu menjinakkan oposisi, maka upaya untuk mengatasi tersebut adalah dengan ada kepengurusan tandingan yang nanti munaslub, lalu disahkan kemenkumham.

“Salah satu partai oposisi lain yang pernah menjadi korban adalah Partai berkarya melalui operasi khusus. Kemudian Tommy tidak lagi menguasai berkarya,” ujarnya.

Fenomena semacam ini tidak hanya sekarang, kata dia, di era orde baru juga terjadi bagaimana mengembosi kekuatan oposisi dengan mengambil alih paksa partai tersebut. Dia mencontohkan, ketika ada kubu Soeryadi dan kubu Megawati, sampai memakan korban karena adanya dua faksi di internal yang dibenturkan penguasa rezim orde baru.

Dengan mengumumkan melalui konfrensi pers, ia memandang bahwa langkah AHY sebetulnya bagus. Putera sulung SBY itu berhasil dan menggagalkan kudeta tersebut, bentuk perlawanan, dan berhasil atau selamat dari kudeta.

“Banyak partai oposisi yang gagal mengendus operasi khusus mengambil alih partai melalui aktor internal yang pernah diberhentikan, yang merasa di zolimi, aktor ini yang seringkali di manfaatkan,” tutur dia.

Akan tetapi, katanya, partai Demokrat harus mempunyai bukti yang cukup kuat, kalau tidak maka bisa terjadi serangan balik, dan demokrat bisa dituduh mengarang, atau pencemaran nama baik/fitnah.

“Apalagi demokrat sudah langsung sebut nama, tentu bukan tuduhan yang main main, sudah cukup bukti yang kuat, maka sah sah saja partai demokrat melakukan pembelaan dan mengumumkan ke publik bahwa partai mereka selamat dari upaya atau kudeta,” tandasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan, saat ini ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

“Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar dia dikutip dari Republika, Senin (1/2/21).

Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.

AHY mengeklaim, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri. “Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tambah dia.

Menyikapi hal tersebut, pagi ini, Senin (1/2/21), dirinya telah berkirim surat kepada Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi.

Menurutnya, gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Demokrat secara inkonstitusional itu bisa terjadi pada partai mana pun. Sehingga, kasus di Demokrat saat ini dinilainya bisa menjadi pembelajaran.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebagai penerima perdana vaksin Covid-19. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menilai hal itu menjadi bentuk mengedepankan keselamatan rakyat.

“Kami PDI Perjuangan menaruh apresiasi pada Pak Jokowi yang menjadi penerima pertama vaksin guna meyakinkan bahwa vaksin tersebut aman dan sebagai upaya menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” kata Hasto dalam keterangan, Selasa (5/1).

Dia menilai sikap pemerintah yang bergerak cepat dalam melakukan vaksinasi dan menggratiskannya untuk rakyat adalah keputusan yang tepat. Dia mengatakan, kebijakan itu menunjukkan suatu dedikasi keputusan politik bagi kepentingan rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Terkait keamanan, dia meyakini kalau vaksin yang akan didistribusikan untuk rakyat telah melalui tahapan uji klinis secara berjenjang dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia mengatakan, pemerintah dan DPR telah mengambil keputusan tepat agar secepatnya pandemi ini bisa diatasi melalui proses vaksinasi.

“Ini merupakan hal yang sangat baik yang kita kedepankan adalah rasa kemanusiaan dan keselamatan bagi rakyat,” katanya.

Dia mengatakan, target 15 bulan proses vaksinasi juga hal yang ideal. Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi itu optimistis pemerintah telah melakukan kalkulasi dengan sangat hati-hati.

“Yang penting adalah seluruh proses vaksinasi itu dilaksanakan dengan mendekatkan pada keselamatan rakyat itu. Karena itulah apapun, ketika pandemi telah menyentuh sektor perekonomian rakyat harus ada upaya-upaya secara menyeluruh dalam mengatasi itu termasuk dengan vaksin,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mendistribusikan 700 ribu vaksin Sinovav ke berbagai daerah dalam tahap pertama pengiriman. Pemerintah juga telah memastikan bahwa pekan depan bakal lebih banyak lagi pasokan vaksin Sinovac tiba di Indonesia.

Kepastian akan rencana vaksinasi tahap pertama mulai lebih terang. Hal tersebut menyusul distribusi vaksin ke 34 provinsi dan kepastian kapan Presiden akan menjadi orang pertama yang divaksin.

“Saya ingin menginformasikan bahwa dua hari yang lalu telah kita kirim dalam rangka untuk menangani Covid-19 ini, vaksin sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah,” kata Presiden Jokowi.(*/Adyt)

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang diharapkan menjadi momentum generasi muda untuk berpikir kritis dalam memilih calon pemimpin daerah. Salah satunya, Pilkada diharapkan melahirkan calon pemimpin daerah yang peduli terhadap ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Hal ini menjadi salah satu fokus perkumpulan anak muda yang tergabung dalam program Warga Muda Jaga Pilkada pada webinar bertema “Berdaulat Pangan, Berdaulat Masa Depan”.

“Anak muda harus berani pilih kepala daerah yang pro terhadap kedaulatan pangan lokal dan masa depan anak muda di daerah,” ujar Koordinator Program Sosial Warga Muda Bilal Sukarno dalam keterangan yang dikutip, Senin (30/11/2020).

Bilal menilai generasi muda perlu mencari calon pemimpin daerah yang peduli terhadap ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Sebab, kondisi krisis pangan erat kaitanya dengan kegagalan politik dalam melestarikan lingkungan.

Ia pun mendorong generasi muda daerah untuk memilih kepala daerah yang mau mengadopsi pendekatan kebijakan pembangunan keberlanjutan serta mendukung kedaulatan pangan lokal. “Di era ini kegiatan ekonomi yang merusak bumi justru diberikan karpet merah oleh penguasa juga pengusaha,” katanya.

Terlebih, ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas merupakan kunci menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan terpenuhinya gizi dan nutrisi masyarakat.

Pegiat dari Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Wdiya Hasian Situmeang menilai dalam Konteks Pilkada 2020, anak muda harus lebih peduli dengan calon pemimpin yang akan dipilih, termasuk calon pemimpin yang mempunyai kontrak politik pro kedaulatan pangan.

Ia mengatakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu adanya niat baik bersama dan perjuangan politik kaum muda. “Ada beberapa Pilar untuk menyokong kedaulatan pangan diantaranya: Reforma Agraria, Pertanian Berkelanjutan, Perdagangan Berkeadilan, Konsumsi Pangan Lokal,” katanya.

Pengurus KADIN Indonesia Bidang UMKM Koperasi Dewi Hutabarat mengingatkan adanya pandemi Covid-19 mengingatkan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Karena itu, ia menekanan isu kedaulatan pangan menjadi hal yang diperhatikan pemilih dalam memilih pasangan calon di Pilkada 2020.

Namun demikian, salah satu yang menjadi masalah di kedaulatan pangan Indonesia saat ini adalah persoalan ketimpangan pemilikan lahan. Penggagas Harvest Mind Niki Sulaeman menilai masalah ketimpangan kepemilikan lahan bisa menjadi perhatian utama Pemerintah. “Seharusnya hukum agraria dapat diterapkan benar-benar agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan,” paparnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Aksi demonstrasi mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron masih berlangsung di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Massa menyerukan agar umat Islam Indonesia memboikot produk Prancis.

Massa yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan eksponen lain menyerukan agar memboikot produk buatan Prancis yang ada di Indonesia.”Boikot produk Prancis,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, orator lainnya mengatakan pernyataan Macron merupakan cermin kepanikan Prancis atas masifnya dakwah Islam di penjuru dunia. Karena itulah, agama Islam dideskreditkan.

“Pernyataan Macron merupakan bentuk kepanikan,” tegas orator tersebut.
Sebagaimana diberitakan, pernyatan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait ekstremisme Islam telah menuai reaksi keras dari berbagai negara, terutama negara Arab dan negara mayoritas Islam. Dan membela penerbitan kartun Nabi Muhammad yang kontroversial.

Sejumlah negara telah menyampaikan kecamannya atas pernyataan Macron tersebut, sementara aksi boikot produk Prancis telah diserukan di beberapa negara termasuk Kuwait, Qatar dan Turki.(*/Ta)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, menginginkan adanya islah atau damai dalam forum Muktamar IX PPP. Muktamar rencananya akan digelar di Makasar pada 19 Desember mendatang.

“Yang paling utama bagi saya adalah penyatuan PPP yang masih terpecah belah,” ujar Humphrey lewat pesan singkat, Minggu(1/11/2020).

Diketahui, PPP saat terpecah menjadi dua kubu. Pertama yakni PPP kubu Muktamar Jakarta yang diketuai Humphrey Djemat dan kubu PPP versi Muktamar Pondok Gede yang saat ini dipimpin Suharso Monoarfa.

Islah diklaim terjadi dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) V di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu (14/12/2019). Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta saat itu, Sudarto, mengatakan islah adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh PPP usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Untuk kembali berada dalam satu kepengurusan, Sudarto mengatakan bahwa PPP versi Muktamar Pondok Gede tak memberikan syarat apapun untuk bergabung. Sebab, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan PPP.

“Tanpa syarat apa pun, saya kira kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong pemilu 2024,” ujar Sudarto.

Namun, Ketua DPP PPP versi Muktamar Jakarta Ibnu Hajar Dewantoro mengatakan islah atau penyatuan belum tercapai. Sudarto, katanya saat itu, sudah tak lagi merupakan Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta.

“Menolak keras dan sangat berkeberatan terhadap klaim yang dinyatakan pihak PPP Muktamar Pondok Gede dalam Mukernas yang dilakukan bahwa telah terjadi islah,” ujar Ibnu lewat keterangan tertulisnya kala itu, Selasa (17/12/2019).

Muktamar IX PPP yang di Makasar pada 19 Desember 2020 mendatang akan memilih ketua umum untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka’bah itu.(*/Ad)