Politik dan Keamanan

BANDUNG – ICMI Orwil Jawa Barat meminta Pemerintah untuk mencabut atau mengevaluasi/ merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. ”Ini demi kebaikan dan kemaslahatan generasi bangsa,” tandas Ketua ICMI Korwil Jabar, Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag dalam pernyataan sikap ICMI Jabar , Kamis (18/11).

Ada tiga poin yang disampaikan ICMI Jabar terkait Permendikbudristek tersebut.Pertama, ICMI Orwil Jawa Barat menyayangkan penerbitan SK Mendikbudristek dengan maksud sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. ”Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memunculkan pertentangan, karena prosedur pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945,” tandas Najib dikutip dari republika.

Kedua, dikatakan Najib, ICMI Korwil Jabar berpendapat dengan pemakaian bahasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tidak sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundang- Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

”Ketiga, Atas dasar di atas, maka ICMI Orwil Jawa Barat meminta Pemerintah untuk mencabut atau mengevaluasi/ merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, demi kebaikan dan kemaslahatan generasi bangsa,”sambungnya.(*/He)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyampaikan penetapan jadwal Pemilu 2024 pada awal Desember nanti. Setelah itu, pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu akan menggelar rapat kerja (raker).

“Sebelum masa reses pada 16 Desember 2021, Komisi II DPR akan melaksanakan raker dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menetapkan tanggal dan bulan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Junimart kepada wartawan, Kamis (18/11).

Pihaknya akan patuh pada peraturan perundang-undangan dalam penetapan pelaksanaan Pemilu 2024. Mengingat, KPU dan penyelenggara pemilu lainnya harus independen dan tidak bisa diintervensi sebagaimana amanat konstitusi.

“Otoritas penentuan jadwal pemilu mutlak berada di tangan KPU. Pasal 167 UU Pemilu secara tegas menyebutkan bahwa penentuan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditentukan oleh KPU dengan keputusan KPU,” ujar Junimart.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, komisioner KPU telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno pada 11 November lalu. Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut telah menyepakati jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Yang katanya insya Allah, kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu,” ujar Rifqi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/11/21)dikutif dari republika.

Namun, ia tak mengungkapkan tanggal Pemilu 2024 yang menjadi kesepakatan antara KPU dan pemerintah. Rifqy hanya mengungkapkan, tanggalnya tak jauh berbeda dengan yang menjadi usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Nampak-nampaknya (tanggal Pemilu 2024) tidak jauh berbeda dari usul Fraksi PDI Perjuangan,”katanya.(*/Ad)

CIBINONG – reses ke dua 11 Agustus 2021 di kecamatan Cigudeg
pelaksanaan kegiatan reses secara online untuk hari kedua di setiap dapil diselenggarakan bersama DPRD dengan salah satu kecamatan ada 6 kecamatan perkali reses khusus dapil 5 hari ini di kecamatan cigudeg muncul beberapa usulan dari kegiatan reses ini yang dihadiri oleh seluruh aleg dapil 5 dan jajaran kecamatan yang dipimpin langsung oleh camat baru cigudeg Bapak Pardi beberapa usulan adalah

1. penataan jaringan tower

2. penataan penduduk pendatang sari relokasi dari kecamatan yang terdampak bencana

3. peningkatan status jalan akses tiga kecamatan leuwisadeng rumpin dan cigudeg

4. pelebaran jalan tembus pertigaan cigudeg sukajaya

5. penataan setu sebagai sarana rekreasi masyarakat waarga cigudeg

6. penataan persiapan daerah perkotaan khususnya kota cigudeg dan bunar serta perbatasan rumpin dan parung panjang
secara khusus dadeng menyoroti bahwa Cigudeg ini merupkan daerah strategis untuk pengembangan wilayah perkotaan dan daerah administrasi karena secara letak wilayah cigudeg termasuk daerah yang strategi berada di tengan calon wilayah.

Daerah Otonomi baru sehingga sudah waktunya adanya kajian strategi untuk pengembangan wilayah perkotaan selain di lalui jalan propinsi yang menghubungkan dua propinsi jawa barat dan banten sehingga cigudeg setiap hari dilalui oleh pergerakan mobilitas antar kedua propinsi ini.

Penataan perkotaan ini diarahkan khusunya cigudeg ini yaitu penataan desa cigudeg penataan pusat ekonomi berupa pasar cigudeg dan penataan pbyek destinasi wisata untuk menarik para wisatawan ada Gua gudawang harus jai bahan perhatian khusus
jika memungkinkan harus sudah dipersiapkan adanya RSUD kedua setelah leuwiliang supaya pelayaan kepada masyarakat Bogor Barat lebih cepat dan terlayani maksimal.

Demikian pelaksanaan kegiatan Reses ini dengan segala perkembangan teknologi dimasa pandemik ini. sehingga tupoksi pemerintah dan tupoksi tetap terlaksaba dengan baik. selain itu usulan ini akan di bawa ke pembahasan selanjutnya untuk di serahkan peada pemerintah daerah kab Bogor untuk dimasukan kedalam program penyusunan KUA dan PPAS selanjutnya .(Jun)

JAKARTA – Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengemukakan seluruh gerakan yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi berada pada satu komando dari Presiden Joko Widodo. Arahan berdasarkan fakta di lapangan.

“Pada prinsipnya, berdasarkan pada satu komando arahan Presiden. Arahan Presiden ini didasarkan pada data dan fakta di lapangan secara rutin,” kata Wiku saat memberikan keterangan secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa.

Wiku mengatakan komando tersebut terkait dengan langkah yang telah diambil pemerintah untuk melakukan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersamaan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua pekan terakhir.

Menurut Wiku, arahan Presiden ditindaklanjuti oleh seluruh menteri koordinator untuk saling bahu-membahu mengkoordinasikan upaya yang dilakukan oleh jajaran menteri terkait. Kementerian Kesehatan, kata Wiku, melakukan peningkatan kesiapan penanganan kesehatan, seperti penambahan kapasitas tempat tidur dengan konversi atau pembangunan rumah sakit darurat maupun penambahan jumlah alat kesehatan pendukung.

“Upaya ini didukung melalui berbagai dukungan internasional hasil diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya. Dukungan ini didapat dari unsur pemerintah maupun swasta dengan bentuk pasokan oksigen ventilator dan masker medis,” katanya.

Kemenkes juga bertanggung jawab atas bantuan dosis vaksin yang terus berdatangan demi percepatan vaksinasi berdasarkan evaluasi penanganan kesehatan yang telah dilakukan. Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus pada kebutuhan pasokan tabung oksigen lewat kerja sama dalam meningkatkan kapasitas produksi tabung oksigen, pengaktifan kembali operasional pabrik serta usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan milik negara. “Upaya ini paralel dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan oksigen jangka pendek dengan pembelian ke produsen di luar negeri,” katanya.

Untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru menjalankan protokol kesehatan, kata Wiku, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI-Polri saling bekerja sama untuk melakukan edukasi dan menangkal kabar bohong.

Wiku juga menyampaikan peran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan aktivitas masyarakat di sektor terkait sejalan dengan kebijakan pemerintah.”Kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial terkait penganggaran khusus untuk dukungan bantuan sosial serta distribusi obat-obatan gratis sebagai dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil, di antaranya pemberian program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai sesuai usulan pemerintah daerah,” katanya.(ANTARA/Adyt)

CIBINONG – Peduli Untuk Mencegah Pandemik dan untuk mengurangi penyeberan virus baik melalui doplet arau melalui udara anggota DPRD dari PKS dapil 5 Dadeng wahyudi membagikan alat penyemprot ke Daerah Rumoin alat ini untuk menyemprotkan disinfektans dengan harapan agar penyebaran virus segera berakhir dan pandemik segera selesai.

Dadeng mengatakan Pademik dan wabah ini memang dari yang maha kuasa namun kita meski ikhtiar yang maksimal untuk mencegah dan menangani nya salah satunikhtiar agar masyarakat terhindar dan pandemik ini selesai kita upayakan udara bersih dari virus membahayakan ini. alat yang di bagikan memang sederhana namun semoga hasil nya maksimal.

Selain membagikan alat penyemprot juga harus di barengi dengan peningkatan gizi masyarakat dengan tercukupi butrisi supaya imun tetap stabil dan baik karena itu saya membagikan juga dahin hewan kurban sebagai bukti penduli pda gizi masyarakat dan saatnya peduli kepada sesama. seiring dengan daging qurban DPRD kabupten bogor yang menyediakan berasnya sehingga semoga hal ini bisa maksimal dalam upaya menekan dan menghentikan penyebaran wabah.

imun Kuat nutrisi tercukupi dan udara segar. meskipun belum bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat kab Bogor.
kegiatan ini pun menurut Dadeng diharapkan menghentikan polemik diselenggarakan PPKM denganenumbuhkan kepedulian kepada yang sedang PPKM dan membantu pemerintah dan masyarakat kab Bogor untuk berjibaku bersama sama menghentikan penyebaran wabah. semoga kita segera di terbebas dari wabah ini.
untuk mencegah kerumunan dan menjaga distancing maka penyerah dilakukan simbolik kepada masyarakat semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi alat yang bisa kita bantu. pungkasnya.(*/Jun)

CIBINONG – apresiasi kepada Ibu Bupati terkait dengan Penyaluran 2500 paket sembako sumbangan dari tim TJSL namun sudah waktunya tim
TJSL Kabupaten Bogor transparan dan aktif dalam menyalurkan dan menyampaikan informasi terkait kondisi bantuan CSR yang di kolektif oleh mereka dimasa pandemik ini terutama sekarang yang sedang puncak puncaknya kegiatan tolong menolong dan bahu membahu meringankan sesama kita sangat di butuhkan sekali.

Di kabupaten sudah di bentuk tim TJSL salah satu fungsi nya adalah menangani berbagai aktifitas sosial pada masyarakat dan mengkoleksi bantuan CSR dari berbagai perusahaan sehingga jika dilakukan secara priodik dan masif maka selain akan ketahuan perusahaan mana saja yang rajin memberikan CSR nya juga masyarakat jadi memamhami kemana akan meminta bantuan selain pada bagian sosial dan segala macam kebutuhan terutama masa ppkm ini bagi yang berdampak bisa sedikit banyak teratasi . jika perlu selalu menggunakan akuntan publik sehingga pemasukan dan pengeluarannya lebih transfaran.

Saya mengharapkan kepada jajaran pemerintahan kabupaten bogor terutama Kepada Bupati atau wakil Bupati juga sekda terus memantau dan memberikan pembinaannya sehingga penyaluran TJSL ini benar benar efektif dan tepat sasaran. semoga wabah ini segera teratasi dengan bekerjasama berbagai elemen salah satunya TJSL tersebut. Bravo tim TJSL kabupaten Bogor.(*/Jun)

JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Rabu (6/5) kemarin merupakan sebuah penjajakan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, keduanya termasuk orang populer di Indonesia sebagaimana terlihat dari hasil survei LP3ES.

“Wajar kalau pertemuan Anies dan AHY dikaitkan dengan Pilpres 2024. Sebab, dua tokoh muda ini memang capres potensial pada Pilpres 2024. Hasil survei LP3ES memperlihatkan, Anies dan AHY dua sosok muda yang masuk lima besar, baik popularitas maupun elektabilitasnya,” ungkap Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/5/21).

Karena itu, kata Jamiluddin, wajar kalau Anies dan AHY saling membutuhkan untuk kepentingan Pilpres 2024. Anies dengan elektabilitas yang tinggi tentu memerlukan perahu dari partai politik. Partai Demokrat yang dikomandoi AHY tentu berpeluang menjadi perahu Anies. Selain mempunyai perahu, AHY memiliki popularitas dan elektabilitasnya juga moncer.

“Jadi, pertemuan di Balai Kota kiranya penjajakan ke arah duet capres pada Pilpres 2024. Penjajakan ini diperkirakan akan berlanjut untuk mematangkan duet tokoh muda itu pada Pilpres 2024,” ujar Jamiluddin menjelaskan.

Untuk mewujudkannya, tentu masih diperlukan dukungan partai lain. Partai yang berpeluang dijajaki tampaknya PKS dan Nasdem. Dia menilai dua partai ini punya kedekatan dengan Anies. Sementara, Partai Demokrat punya kedekatan dengan PKS. Kalau Anies dan AHY dapat menjaga popularitas dan elektabilitasnya, tampaknya tidak akan sulit mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PKS.

Menurut Jamiluddin, dua partai ini bersama Partai Demokrat sudah lebih dari cukup untuk mengusung duet Anies-AHY pada Pilpres 2024. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dukungan akan datang dari PPP dan PAN. Sebab, dua partai ini juga punya kedekatan terhadap Partai Demokrat dan Anies.

“Kalau duet Anies-AHY terwujud, tentu akan jadi magnet sekaligus lawan tangguh bagi kompetitornya pada Pilpres 2024,” ujar Jamiluddin.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Partai Politik Islam (PPI) Masyumi, Ahmad Yani, menyambut baik kehadiran Partai Ummat yang baru dideklarasikan politikus senior Amien Rais, Kamis (29/4) lalu. Bagi Masyumi, Partai Ummat bukanlah ancaman.

“Kita Masyumi tidak ada masalah, Masyumi sendiri tidak menganggap ancaman, karena bagi Masyumi baik partai Islam yang sudah ada PPP, PKS, PBB, maupun partai yang berbasiskan Islam yaitu PAN dan PKB, bukan sebagai lawan, sebagai kompetitor, tapi dia adalah sebagai sahabat,” kata Ahmad Yani dikutip dari Republika, Sabtu (1/5).

Ahmad Yani juga memandang kehadiran Partai Ummat sebagai sesuatu yang positif. Adanya partai besutan Amien Rais tersebut dinilai akan semakin memperkuat institusional partai politik Islam di Indonesia.

“Tidak ada masalah, karena kalau kita bukan mau ambil ceruk yang sama,” ujarnya.

Dia mengungkapkan ada banyak pemilih yang belum tergarap oleh partai-partai Islam lainnya. Apalagi masih ada sekitar 20 persen suara golput yang bisa diyakinkan oleh partai-partai Islam yang ada saat ini.

“Golput ini kan bisa dikategorikan dua hal, yang pertama mereka yang golput ini memang menganggap instrumen demokrasi ini tidak sama dengan Islam. Oleh karena itu kita mau ajak, ini cukup besar suara ini,” ungkapnya.

Selain itu, yang kedua adalah mereka yang golput adalah mereka yang menganggap partai politik tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, menampung aspirasi rakyat dan sebagainya. Bahkan masyarakat cenderung melihat partai-partai itu menjadi beban terhadap negara.

“Mereka banyak terlibat kasus-kasus korupsi, oleh karena itu masyumi ingin hadir mengembalikan lagi politik moral, politik etik di dalam rangka mengisi jabatan-jabatan kenegaraan itu,” ucapnya.

Dia meyakini keinginan PPI Masyumi menghadirkan kembali politik moral dan politik etik menjadi pembeda PPI Masyumi dengan partai islam lainnya. Ia menganggap moral bangsa saat ini kian tergerus.

“Oleh karenanya maka tadi saya menyatakan Masyumi itu ingin menghadirkan politik moral dan politik etik. dan ingin betul memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang sampai saat ini kita menilai belum mendekati bahkan meninggalkan cita-citanya itu sendiri,” jelasnya.(*/Tu)

SURABAYA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai kehadiran Partai Ummat membuatnya senang. Sebab, kehadiran Partai Ummat justru memastikan tidak akan ada konflik di tingkat internal.

“Justru enak buat saya. Saya bahagia, happy, senang. Kenapa? Karena kalau tidak, kita bisa bertengkar sendiri,” ujarnya di sela silaturahim dan safari ramadhan di Kantor DPW PAN Jatim di Surabaya, Jumat (30/4) malam.

Zulhas, sapaan akrabnya, juga mengucapkan selamat datang atas didirikannya Partai Ummat oleh Amien Rais, yang pernah menjabat ketua umum sekaligus pendiri PAN. Namun, mantan Menteri Kehutanan RI tersebut enggan berbicara panjang lebar menanggapi berdirinya partai yang dideklarasikan pada Kamis (29/4) tersebut.

Di tempat sama, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi juga menyampaikan selamat datang kepada Partai Ummat. PAN, kata dia, berharap Partai Ummat sama dengan partai politik lainnya menjalankan fungsi-fungsi konstitusional-nya dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kalau ditanya apakah PAN merasa risau dengan keberadaan Partai Ummat, tentu tidak. PAN tidak ‘gegana’, atau gelisah, galau, merana,” ucap dia.

Jika ada mantan anggota maupun pengurus PAN yang masuk ke Partai Ummat, kata dia, hal tersebut bukan disebut sebagai “bedol desa” karena diklaim-nya hanya sebagian kecil dan tak terlalu signifikan. Yoga juga mempersilakan seluruh anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi dari Fraksi PAN menentukan masing-masing pilihan politiknya.

Hanya, ia mengingatkan bahwa anggota DPRD PAN di tingkat manapun diyakini berakal sehat dan berpikir rasional. “Mendirikan partai politik itu tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, parliamentary threshold yang lolos di Senayan itu empat persen. Dan untuk mendapatkannya tidak mudah, apalagi partai baru,”ungkapnya.(*/Gio)

BANJARMASIN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. AHY mengatakan Demokrat terus melakukan konsolidasi untuk hadapi Pemilu

“Ke depan kami ingin kembalikan kejayaan Demokrat atau berada pada ‘papan atas’ minimal tiga besar,” ujar AHY, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (26/4).

Karena itu, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah, ujar ketua partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. AHY menegaskan dengan terus melakukan konsolidasi, optimistis Demokrat akan kembali berjaya atau minimal tidak terpuruk seperti sekarang.

“Bayangkan walau suara orang-orang Demokrat lantang di parlemen tidak begitu terdengar, karena hanya puluhan orang bila dibandingkan dengan ratusan orang,” katanya lagi.

“Namun Demokrat tetap konsisten menyuarakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kalau yang benar kita benarkah dan yang salah kita koreksi,” ucap AHY.

Ketika Demokrat berjaya, keanggotaan DPRD Kalsel sebanyak sembilan orang dan menduduki unsur pimpinan dewan tersebut, namun kini hasil Pemilu 2019 tinggal tiga orang wakil rakyat dari Partai Demokrat di DPRD Kalsel. Setibanya di “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel, AHY bersama rombongan berziarah ke makam Tuan Guru Haji Anang Djazouly Seman yang akrab dengan sapaan Abah Anang, di Martapura (40 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Banjar.(*/ANTARA)