Politik dan Keamanan

JAKARTA – Pengamat politik yang juga pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetaplah pihak yang diperhitungkan untuk Pemilu 2024. Meskipun partai tersebut hingga saat ini belum mengumumkan ihwal koalisi atau sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres).

“Menurut hasil survei KedaiKOPI, PDI Perjuangan harusnya kerja sama. Karena kalau jalan sendiri walaupun bisa, akan kalah nantinya,” ujar Hendri saat dihubungi, Minggu(26/6/2022).

Tingginya suara PDIP di peringkat teratas, akan membuat mereka akan selalu menjadi pertimbangan partai lain untuk berkoalisi. Apalagi, partai berlambang kepala banteng itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

“Kerja sama dengan PDI Perjuangan akan memuluskan jalan partai politik lainnya untuk bisa memenangkan pemilihan pegislatif maupun pemilihan presiden,” ujar Hendri.

Masalahnya sekarang adalah sosok yang akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Saat ini, beredar dua nama yang berpeluang besar akan diusung mereka, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ketua DPR Puan Maharani.

Meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga saat ini belum mau mengumumkan nama tersebut. Ia menilai, sosok tersebut akan diumumkan jelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 25 November 2023.

“Atau minimal mendekati penutupan pendaftaran calon presiden di 2023 nanti. Apapun itu PDI Perjuangan selalu menjadi pusat perhatian,” ujar Hendri.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya untuk tidak main dua kaki. Megawati mengatakan, kader yang melakukan manuver sebaiknya keluar partai.

Megawati mengatakan, ia sebagai ketua umum partai memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presiden yang akan diusung PDIP. Ia pun mempersilakan kadernya keluar jika ada yang tidak setuju terhadap hal tersebut.

“Ingat lho, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu,”katanya(*/Ad).

BATAM – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki tantangan besar untuk segera melakukan konsolidasi di tiap daerah. Airlangga menuturkan, Silaturahim Daerah KIB penting untuk menyatukan persepsi dan sinkronisasi rencana pemenangan di Pemilu 2024.

“Acara malam ini juga untuk menyosialisasikan bahwa diantara kita tidak ada rencana yang berbeda, tidak ada visi yang berbeda, tidak ada masyarakat yang berbenturan, kita semua bersatu untuk Indonesia Maju,” tutur Airlangga saat menyampaikan arahan pada Silatda KIB Kepulauan Riau di Batam, dalam keterangan, Sabtu (25/6/2022).

Ia mengingatkan kepada seluruh anggota partai KIB untuk bersatu dan menyatukan rakyat Indonesia. Menurutnya, bersatunya masyarakat berarti bisa menyejahterakan rakyat.

Ketum Golkar meminta pengurus parpol KIB di daerah segera saling menyamakan frekuensi dan menyatukan visi, serta menyiapkan jaringan yang dimiliki.

Selanjutnya, kader-kader bisa mulai melakukan sosialisasi dan menyapa masyarakat untuk mengenalkan KIB. Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berharap Kepulauan Riau memberi kemenangan bagi Golkar dan KIB. Secara khusus, ia menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk menyosialisasikan KIB bersama pengurus PAN dan PPP di daerah masing-masing.

“Saya minta seluruh pengurus Golkar, lanjutkan untuk bersosialisasi dan ajaklah sahabat-sahabat kita dari PAN dan PPP. Kita bangun silaturahim soliditas, kita bangun Indonesia,” ujar Ketum Golkar.(*/Gi)

JAKARTA – Rapat kerja daerah (Rakderda) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Barat menghasilkan empat nama capres-cawapres untuk pemilu 2024, yang di antaranya adalah Erick Thohir. Menteri BUMN RI ini diusulkan untuk menjadi RI 2 atau Calon Wakil Presiden.

Ketua DPD PAN Jakbar, Lukmanul Hakim mengatakan keempat nama tersebut, termasuk Erick Thohir akan disodorkan ke Rapat Kerja Wilayah DPW PAN DKI Jakarta pada 30 Juli mendatang, untuk diteruskan ke DPP.

“Kami di sini bersama seluruh pengurus mengusulkan nama Anies Baswedan dan Zulkifli Hasan, lalu ada Erick Thohir dan Letjen TNI Joni Supriyanto (Kepala Badan Intelijen Strategis TNI),” kata Lukman melalui keterangan tertulis ,Sabtu (18/6/2022).

Dalam aspirasi yang mengemuka di rakerda, kader PAN Jakbar menginginkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sebagai capres. Sedangkan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Letjen Joni Supriyanto diplot sebagai RI 2.

Lukman yang juga anggota DPRD DKI Jakarta memastikan, keempat nama ini muncul secara bottom up, karena diserap langsung para kader yang sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat.

“Tentunya mereka ini yang bersentuhan langsung dengan tokoh masyarakat dan konstituennya di lingkungan masing masing. Berdasarkan itu mereka mengajukan usulan ke DPD, kita tampung semua dan baru kita putuskan,” kata Lukman.

Diketahui pada 26 Agustus mendatang, PAN akan menggelar Rapat Kerja Nasional yang salah satu agendanya menetapkan 6 nama capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan, nama yang dihasilkan pada Rakernas nanti bakal dikomunikasikan lagi dengan mitra PAN di Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar dan PPP.

“Keenam nama tersebut akan dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi kita dalam KIB agar bisa didaftarkan menuju Pemilu pada 14 Februari 2024,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah dibentuk. Koalisi ini dibangun oleh tiga partai yaknu Golkar, PAN, dan PPP dalam mengahapi pemilu dan pemilihan presiden 2024.

Saat ini, nama yang muncul sebagai calon presiden adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bagaimana peluang tokoh yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut?

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, R. Siti Zuhro, menyatakan bahwa peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) sangat terbuka untuk ikut pilpres 2024. Apalagi bila ia mampu menunjukkan karya-karyanya yang bermanfaat bagi rakyat.

“Posisi Golkar sebagai partai besar sangat menguntungkan karena tidak perlu berkoalisi dengan banyak partai untuk mengusung capres-cawapres. Golkar cukup berkoalisi dengan satu partai menengah, sudah bisa mengusung capres-cawapres,” kata Siti Zuhro Senin (23/5/2022).

Terkait elektabilitas, Zuhro mengatakan sejauh ini mesin Partai Golkar belum dihidupkan secara total karena pendaftaran capres-cawapres baru akan dilakukan September 2023.

Menurutnya, ketika mesin partai sudah dihidupkan dan dimaksimalkan, tak tertutup kemungkinan tingkat preferensi dan kesukaan serta dukungan terhadap AH akan meningkat.

“Artinya, mesin Partai Golkar dan koalisinya harus mensosialisasikan secara intensif dan substantif paslon AH. Apa yang ingin dilakukan bila jadi presiden. Sejauh mana janji itu bisa dikonkritkan,” katanya.

Zuhro melanjutkan AH juga perlu menggandeng sosok yang bisa mendongkrak keterpilihannya dalam pilpres. Dia menyampaikan sosok yang tepat untuk mendampingi AH adalah sosok yang berprestasi dan diakui publik secara luas, tidak tersangkut pelanggaran etika dan hukum atau terkait korupsi.

“Calon perempuan bisa dipertimbangkan untuk memenangkan pilpres,”ujarnya.

Mengenai koalisi yang dibangun Golkar bersama PAN dan PPP, Zuhro mengatakan kekuatan mereka sudah sangat cukup untuk menghadapi Pilpres 2024. Memang, dari perolehan kursi, Golkar mempunyai 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi.

Jika ditotal, perolehan kursi ketiga partai itu adalah 148 kursi. Salah satu syarat mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR.

Dengan 148 kursi, ketiga partai tersebut sudah memenuhi persyaratan yaitu minimal 115 kursi, dari total 575 kursi di DPR.

“AH adalah calon yang prospektif,” tutur Siti Zuhro yang merupakan Profesor Riset BRIN.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, meminta jajarannya di daerah menegaskan Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Hal ini menanggapi beredarnya undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenko Polhukam) kepada KPU Balikpapan perihal permohonan menjadi narasumber dalam rapat koordinasi terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan penjabat kepala daerah.

“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ujar Ilham dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).

Dia mengaku telah menghubungi langsung Menko Polhukam Mahfud MD melalui pesan singkat. Dalam pesan yang dibagikan kepada wartawan, Mahfud mengatakan, isu penundaan pemilu dan pilkada serentak bukan urusan pemerintah. Pemerintah tetap mengagendakan pemilu dan pilkada.

“Ya, Pak. Kedeputian saya kreatif akan menjelaskan bahwa isu penundaan Pemilu dan Pilkada Serentak bukan urusan Pemerintah. Pemerintah tetap mengagendakan Pemilu dan Pilkada Serentak,” demikian bunyi pesan Mahfud kepada Ilham.

Ilham juga menuturkan, sejauh ini belum ada undangan serupa kepada KPU RI untuk membahas isu penundaan pemilu.

Dalam kesempatan yang berbeda, Mahfud MD telah mengklarifikasi undangan tersebut melalui media sosial pribadinya. Dia mengatakan, agenda yang akan digelar 21 Maret 2022 mendatang untuk menegaskan, isu penundaan pemilu tidak akan mempengaruhi kerja pemerintah dalam menyiapkan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak. Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah,” kata dia melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi yang terdepan untuk menghalangi wacana masa jabatan presiden tiga periode. Salah satu caranya dengan mengajak para ulama dan habaib untuk memastikan Indonesia yang lebih baik.

“Mohon doa dari para ulama dan habaib supaya negara ini selamat. Saya juga minta para ulama dan habaib untuk istiqomah bergerak memperbaiki kondisi masyarakat,” ujar LaNyalla ketika bersilaturahmi dengan Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Jakarta, Sabtu (19/3).

Ia menjelaskan, perpanjangan masa jabatan presiden dapat terealisasi lewat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh MPR. Sedangkan, DPD yang merupakan bagian dari MPR akan tegas menolak usulan tersebut.

“Amandemen ini dilakukan oleh MPR, yang di dalamnya ada anggota DPR dan DPD. Kalau DPD tidak ikut artinya itu bukan Sidang MPR dan tidak sah,” ujar LaNyalla.

Ia juga menepis kabar adanya anggota DPD yang akan diajak untuk melakukan sidang pleno MPR untuk mengamandemen UUD 1945. Pihaknya memiliki tata tertib yang mengikat dan tak boleh dilanggar.

“Kami satu suara, menolak perpanjangan jabatan presiden. Artinya kalau ada anggota DPD RI yang ikut sidang MPR dan mendukung itu, bisa diproses di Badan Kehormatan, sanksinya diberhentikan,” ujar LaNyalla.

Di samping itu, DPD disebutnya tengah bersiap untuk menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Tujuannya agar demokrasi tegak berdiri dan tidak dikangkangi oleh kekuatan partai politik.

“Supaya negara mampu memunculkan banyak calon pemimpin nasional. Bahkan idealnya tidak hanya dari partai politik, tetapi juga dari elemen non partisan seperti kami, di DPD RI,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, tidak ada alasan moral dan etika untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika kontestasi tersebut batal digelar, hal tersebut justru dinilainya merampas hak masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

“Dapat dikatakan merampas hak rakyat memilih pemimpinnya lima tahun sekali, tapi kalau dipaksakan dan kekuatan mayoritas MPR setuju, siapa yang dapat menghambat. Putusan MPR formal sah dan konstitusional, soal legitimasi rakyat urusan lain,” ujar Hamdan lewat keterangannya, Selasa (1/3/2022).

Jika pemilu benar ditunda dua hingga tiga tahun, yang harus dipertanyakan adalah sosok yang akan menjabat sebagai presiden di masa tersebut. Ditambah menteri di kabinet, serta anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang periodenya akan habis pada September 2024.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mengenal penjabat presiden. Menurut Pasal 8 undang-undang tersebut, jika presiden dan wapres berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.

“Tetapi itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu, dan Menhan berakhir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka. Kecuali MPR menetapkannya lebih dahulu sebagai pelaksana tugas kepresidenan,” ujar Hamdan.

MPR yang diatur dalam Pasal 8, jelas Hamdan, dapat mengangkat dan menggantikan presiden yang berhenti atau diberhentikan, sampai terpilihnya presiden hasil pemilu. Namun, masalahnya masa jabat MPR juga akan berakhir pada 2024. “Untuk keperluan tersebut, ketentuan UUD mengenai anggota MPR pun harus diubah, yaitu anggota MPR tanpa melalui pemilu dan dapat diperpanjang,” Hamdan.

Untuk memuluskan skenario penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabat presiden, harus ada sidang MPR untuk mengubah UUD 1945 sebelum periode mereka berakhir. Selanjutnya, MPR akan memberhentikan Presiden Joko Widodo dan menunjuk penjabat presiden.

“Merujuk ketentuan UUD 1945, tidak ada dasarnya MPR begitu saja memberhentikan presiden dan wapres tanpa alasan. Kecuali mereka berhenti bersamaan karena mengundurkan diri, berhenti, atau diberhentikan karena melakukan pelanggaran hukum menurut Pasal 7B UUD 1945,” ujar Hamdan.

Kendati demikian, ia menilai proses tersebut sangatlah rumit untuk dilakukan MPR. Karena, hal tersebut akan memakan waktu sangat lama dan menguras pikiran bangsa di tengah penanganan Covid-19. “Jangan pikirkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja,” ujar Hamdan.

“Lagipula, skenario penundaan pemilu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap lima tahun sekali,” lanjutnya.(*/Jo)

JAKARTA – Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman menegaskan, usulan penundaan pemilu sangat jelas melanggar konstitusi. “Politik harus dijalankan menurut konstitusi, bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” kata Benny di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Dia mengingatkan semua pihak untuk patuh kepada konstitusi karena itu untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia. Benny mengatakan, alasan penundaan pemilu dianggap tidak masuk akal karena kondisi ekonomi sosial dan politik Indonesia baik-baik saja. Menurut survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di atas 70 persen.

“Ini modal untuk bisa menjalankan kalender konstitusi secara tertib,” ujarnya.

Dia menegaskan, tingkatan kepuasan di atas 70 persen itu jangan digunakan sebagai alasan untuk mengangkangi konstitusi. Karena masa jabatan presiden itu hanya lima tahun, baik dalam kondisi sukses maupun tidak sukses.

Dia meminta agar Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan sikap secara jelas dan terbuka untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apa pun. Benny berharap semua pimpinan partai politik dan golongan di masyarakat tetap patuh pada konstitusi. Karena perpanjangan tidak ada alasan untuk mempertahankan masa jabatan karena prestasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.(*/Ad)

JAKARTA Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang mengumpamakan suara adzan sama mengganggunya dengan gonggongan anjing, menuai kontroversi. Salah satu yang turut angkat biacara adalah Pengurus Pusat Muslimah Parmusi.

Ketua Umum PP Muslimah Parmusi, Nurhayati Payapo mengatakan, sangat tidak etis menyamakan suara azan seperti gonggongan anjing. Nurhayati pun meminta agar Presiden Jokowi mencopot Yaqut.

“Pimpinan Pusat Muslimah Parmusi mengecam terhadap pernyataan Menteri Agama Yaqut yang dalam menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. PP Muslimah Parmusi mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menag Yaqut karena sudah menistakan agama Islam,” kata Ketua Umum PP Muslimah Parmusi, Nurhayati Payapo dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Kecaman juga disuarakan Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI). Sekjen Pemuda PUI, Jumadi mengatakan, pernyataan Menag Yaqut telah memancing kemarahan umat Islam.

“Seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya sudah paham dan saling bertoleransi dengan suara azan di masjid. Jadi ini bukan masalah yang perlu dipersoalkan Menag. Pernyataan Menag lah yang memicu kegaduhan dan perpecahan antar umat beragama,” kata Jumadi.(*/Ind)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, menanggapi ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk sama-sama bergabung dalam satu poros pada pilpres 2024 mendatang. Amir mengatakan, PPP masih terbuka terhadap ajakan tersebut.

“Saya kira semua opsi masih terbuka,” kata Amir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Amir mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan internal yang diambil PPP terkait koalisi. Menurut Amir, opsi-opsi koalisi yang berkembang selama ini sangat memungkinkan bagi PPP untuk bergabung.

“Artinya apakah nanti itu opsinya dengan poros yang dibentuk PKB, atau mungkin poros lain yang akan dibentuk poros lain itu buat PPP karena memang kita dalam posisi tidak mungkin duduk sendiri, kita pasti akan ikut, nanti akan kemana keputusannya akan diambil dalam rapat yang memang ditujukan untuk itu,” jelasnya.

Ia mengungkapkan komunikasi politik yang dibangun PPP dengan partai lain selama ini berjalan baik. PPP berharap agar koalisi ke depan diisi oleh kalangan nasionalis religius.

“Kalau komunikasi politik yang kita bangun selama ini hampir semua partai sama, dengan Golkar oke, PKS oke, PKB oke, hampir semua yang kita lakukan artinya dari sisi kita sih melihat untuk koalisi nanti harusnya memang ada koalisi nasionalis religius, itu buat kita seperti itu harus terjadi seperti itu,” ujarnya.

PPP dan PKS juga pernah mewacanakan pembentukan poros Islam. Namun terkait apakah keduanya akan kembali menseriusi wacana itu usai ajakan PKB tersebut, ia menyebut PPP masih terbuka dengan opsi tersebut.

“Saya kira semua opsi masih terbuka, PPP sampai saat ini belum mengambil keputusan, komunikasi politik masih kita bangun sampai saat ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan PKB ingin pimpin poros koalisi di Pilpres 2024. Jazilul mengajak partai lain seperti PPP dan PAN untuk mau bergabung dalam poros tersebut.

“Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri, nggak tahu dengan cara apa tapi saya sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros, mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau, tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN iu sudah cukup itu, berangkat kita bismillah,” kata Jazilul dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/12).(*/Jo)