Politik dan Keamanan

JAKARTA – Dewan Pers meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi yang terjadi sejak 24 September 2022. Dewan Pers menerima laporan dari beberapa konstituen bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi.

Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional. “Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas,” kata Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Berkaitan dengan kejadian tersebut, Dewan Pers mengeluarkan seruan berupa kecaman terhadap semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya. Selain itu, dia memandang bahwa tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers.

Padahal, menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. “Dewan Pers mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik,” kata Agung Dharmajaya.

Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 4 Undang-Undang Pers sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenai pidana.

Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum. Hal ini menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

“Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945,” tuturnya.(*/Ad)

JAKARTA – Proyeksi koalisi tiga partai politik (parpol) pemilik suara di Parlemen untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin mendekati kenyataan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun mengunggah foto tiga pimpinan parpol, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam satu momen acara kondangan di Jakarta.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Surya Paloh, dan Akhmad Syaiku berdampingin berfoto bersama Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Anies berfoto didampingi Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 M Jusuf Kalla (JK). Selama ini, hubungan Anies dan JK memang dikenal memiliki kedekatan khusus.

“Kita tidak tahu doa siapa yang akan diterima “langit”,” kata Andi dikutip melalui akun Twitter @Andiarief__ di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Sementara itu, Gubernur Anies Rasyid Baswedan menjelaskan, proses pemilihan presiden tidak menjadi kewenangan pribadi. Melainkan, ada mekanisme yang dilakukan parpol dalam mengusung calon presiden (capres) untuk berkontestasi pada 2024. “Jadi biarkan partai politik berproses, melakukan pembentukan koalisi dan menentukan calonnya,” kata Anies di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9/2022) malam WIB.

Dia menyatakan, percaya, khususnya kepada parpol untuk mengedepankan kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, mantan mendikbud tersebut menegaskan, masih akan memantau kondisi lebih jauh sebelum memutuskan maju di Pilpres 2024. “Kan saya bilang, kalau ada yang mengusung, kita lihat,” tegas Anies.(*/Jo)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjadi salah satu figur yang digadang-gadang menjadi kandidat calon presiden (capres) 2024. Dia pun mengomentari kesiapannya dalam mencalonkan diri menyambut Pilpres 2024.

Anies menegaskan, akan selalu siap dalam semua panggilan tugas untuk kebaikan masyarakat. “Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal, maka saya selalu katakan siap. Ok,” kata mantan rektor Universitas Paramadina itu seusai meresmikan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Ahad (18/9/2022).

Meski demikian, dia menyangkal, jika panggilan tugas untuk menjadi capres untuk merupakan kehendaknya pribadi. Anies menegaskan, panggilan itu masih bisa menunggu untuk sementara waktu dari partai politik (parpol) yang nantinya resmi meminangnya.

“Sekarang belum ada panggilannya. Kita tunggu, kita tuntaskan (gubernur) sampai selesai (16 Oktober 2022),” tutur eks mendikbud itu.

Sebelumnya, Anies menuturkan jika proses pemilihan presiden tidak menjadi kewenangan pribadi. Melainkan, ada mekanisme yang harus dijalani dalam setiap parpol. “Jadi biarkan partai politik berproses, melakukan pembentukan koalisi dan menentukan calonnya,” kata Anies kepada awak media di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9/2022) malam WIB.(*/Ad)

JAKARTA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengajak seluruh kader partai berlogo kabah ini tetap solid menghadapi Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan agar PPP tidak mengulang sejarang buruk, dimana mereka mendapat suara kecil dalam hasil Pemilu 2019 lalu.

“Kepada seluruh jajaran kader PPP di Indonesia, saya minta untuk merapatkan barisan, bersatu, dan bergandeng tangan menghadapi kerja politik dalam rangka Pemilu 2024,” kata Mardiono dalam keterangan, Sabtu (10/9).

Kemenkumham telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Mardiono mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Kemenkumham sehingga permohonan yang diajukan pada Selasa (6/9) terkait kepengurusan pimpinan partai direspon dengan cepat.

Mardiono mengaku akan segera melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas amanah baru sebagai Plt Ketua Umum PPP. Hal tersebut lantaran Mardiono juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres).

“Saya sebagai Watimpres dan mendapat SK Kemenkumham tentunya akan melapor kepada Pak Presiden. Selanjutnya, kami menunggu arahan usai melapor,” katanya.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengapresiasi penerbitan SK Kemenkumham dalam waktu singkat. Menurutnya, SK ditandangani langsung oleh Menkumham pada Jumat sore (9/9) dan langsung diserahkan.

“Banyak pertanyaan proses penerbitan SK yang cepat, hal itu karena kami saat ini sedang proses administrasi di KPU. Alhamdulillah kondisi saat ini berbeda (tidak dalam proses Pemilu), maka permohonan yang kami ajukan cepat,” kata Arsul.

Adapun penetapan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP tertuang dalam SK Kemenkumham nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022, tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Masa Bakti 2020-2025. SK tersebut ditandatangani oleh Menkumham Yasonna Laoly, pada Jumat (9/9) lalu.(*/Jo)

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada periode 2020-2025.

Hal tersebut berdasarkan dalam surat Keputusan Menkumham Nomor Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Menkumham, Yassona H Laoly pada 9 September 2022.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” dikutip dari surat keputusan tersebut pada Jumat (9/9/2022).

Dalam surat keputusan itu juga menetapkan jika susunan kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025 sepanjang tidak menyangkut Ketua Umum.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” bunyi surat tersebut.(*/Jo)

JAKARTA – Permasalahan yang mendera PPP berawal dari amplop Kiai berujung diturunkan Ketua Umum PPP . Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan menegaskan, Plt Ketum PPP Mardiono adalah penanggungjawab parpol di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sehingga, PPP tetap akan bergabung di KIB.

“Sampai hari ini koalisi tetap berjalan karena Pak Mardiono kan yang menjadi penanggung jawab mewakili PPP acara deklarasi KIB, Sekarang kita masih fokus selesaikan masalah internal,” ujar Usman, Selasa (6/9/2022).

Mengenai calon presiden yang bakal diusung PPP, kata Usman, hal tersebut belum dibahas sampai hari ini. Menurut dia, PPP harus lebih dulu menggelar rapat internal untuk menentukan capres.

Usman mengatakan, fatsun politik PPP harus berdasarkan petunjuk dari pimpinan majelis yang diisi oleh para kiai.

“Nanti akan dibahas dengan pimpinan majelis karena patsun politik PPP dalam urusan kebangsaan harus mendapatkan petunjuk dari pimpinan majelis setelah mereka melakukan istikharoh dan lain lain, baru kita memutuskan,” kata Usman.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menuturkan, sikap PPP terhadap KIB tidak bakal berubah. PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN bahwa tidak akan mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024 meski ada konflik pemberhentian ketua umum.

“Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian,” ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

“Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB,” kata wakil ketua Baleg DPR RI ini.(*/Ad)

JAKARTA – Pasca pergantian posisi ketua umum, PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN. Yakni, PPP tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

“Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga merupakan koordinator PPP di KIB. Sehingga koalisi ini akan terus berlanjut.

“Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah. Karena pak Mardiono kan koordinator koalisi dari PPP,” kata Awiek.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan PPP akan tetap bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kepemimpinannya. Dia menegaskan, PPP akan tetap menjalankan program-program KIB bersama PAN dan Golkar.

“Oh enggak ada, enggak ada (cabut dari KIB). Kita tidak terkait dengan itu semua program kerja yang sudah kita laksanakan terdahulu itu kita akan lebih meningkatkan lagi seiring jarum jam yang berputar ke depan. Jarum jam enggak pernah berputar ke belakang,” kata Mardiono

Mardiono mengatakan dirinya merupakan salah satu koordinator yang ikut membentuk KIB. Oleh sebab itu, dia mengaku tak berpikir cabut dari KIB untuk Pemilu 2024.(*/Ad)

JAKARTA – Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa (6/9/2022). Dalam kesempatan itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam pihaknya akan melakukan mogok nasional jika sampai akhir tahun harga BBM tidak diturunkan.

“November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional,” tegas Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Said Iqbal meminta agar kaum buruh tidak takut untuk melancarkan mogok nasional. Bahkan, dirinya siap bertanggungjawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa kaum buruh akibat mogok nasional tersebut. Karena itu, ia menyerukan aksi mogok nasional secara terbuka, tapi konstitusional dengan mengikuti aturan undang-undang dan menjaga ketertiban.

“Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, Damri, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa,” papar Presiden Partai Buruh tersebut.

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisi modal. Disebutnya, atas nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN pemerintah tega menyengsarakan rakyat.

Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu selama empat bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya “gula-gula saja” agar buruh tidak protes.

“Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah,” keluh Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu, kata dia, berpotensi memicu terjadinya ledakan PHK. Terbaru harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.(*/Jo)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, ia mengatakan bahwa pentingnya bagi santri untuk mengamalkan Pancasila.

“Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai, Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan kiai dan santri yang build in di kesehariannya,” ujar Muzani lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).

“Dengan demikian, adik-adik semua ketika lulus dari sini akan menjadi pribadi yang unggul, memiliki optimisme dan berdaya saing tinggi,” sambungnya.

Ia menjelaskan, generasi anak muda saat ini harus mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, untuk tak meremehkan kekuatan dan semangat persatuan yang dilakukan para pemuda Indonesia ketika Kongres Pemuda Kedua pada 1928 atau Sumpah Pemuda.

“Kongres pemuda yang memutuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan itu adalah sebuah keputusan maju dan visioner,” ujar Muzani.

Ia juga bicara mengenai pentingnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Itu sebabnya, dalam bulan-bulan ke depan MPR akan membentuk panitia ad hoc yang akan merumuskan apakah penting untuk dibentuk kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Kenapa PPHN dianggap penting? Sejak tidak ada GBHN, program orientasi pembangunan dianggap sering putus antara pemimpin sebelum dan selanjutnya. Maka dengan PPHN diharapkan ada keberlanjutan,” ujar Muzani.

Menurut Muzani pembentukan PPHN harus betul-betul dikaji. Karena ini menyangkut dengan suksesi pembangunan negara yang berkelanjutan.

“PPHN bagian dari upaya untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah selanjutnya supaya ada kesinambungan pembangunan demi kemajuan bangsa,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.(*/Jo)

JAKARTA – Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pengembangan pembangunan yang dilakukannya selama menjadi jabatan gubernur adalah berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua warga. Hal ini dilakukan dengan terus berusaha menghilangkan adanya diskriminasi dan menyatukan tujuan bersama.

“Usaha itulah yang kami lakukan selama menjabat gubernur selama lima tahun. Kami berusaha menghadirkan narasi besar dalam bernegara yakni mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dalam berbagai bidang, hingga menyatukan semua orang tujuan bersama. Di antara itu tantangan yang laing berat adalah mewujudkan keadilan sosial yang selama ini mudah diomongkan tetapi memang sangat susah dilakukan dan penuh tantangan,” kata Anies Baswedan dalam pembukaan Rakernas Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), di Jakarta, Jumat malam (5/8/2022).

Sedangkan pada acara pagi hari ini (Sabtu/06/08/20022) mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD akan memberikan arahannya. Para anggota KB PII yang hadir sejak semalam antara lain Mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, mantan menteri Sofyan Djalil, Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki, Said Didu, mantan rektor Unpad Ganjar Kurnia dan para aktivis KB PII lainnya dari seluruh Indonesia.

Anies mengatakan tantangan paling berat untuk mewujudkan hal itu adalah menyakinkan para birokrat dan teknokrat bahwa semua hal itu, terutama keadilan sosial, yang ternyata masih belum utuh dipahaminya. Mengerti masih terpaku pada acuan bahwa kinerja mereka harus selalu sesuai dengan hukum dan aturan, serta target yang nyata semata. Target yang tidak nyata yakni pemenuhan rasa keadilan sosial dan kesataraan kepada mereka harus perlu diyakinkan agar lebih diperhatikan lagi.

”Contoh yang paling sederhana adalah dalam memberikan keijakan mengenai kesetaraan warga. Ini misalnya dalam satu tempat misalnya kawasan bundaran Hotel Indonesia di sana ada tiga mall besar, Grand Indonesia, Thamrin City, dan Sarinah. Anehnya saya lihat antara pengunjung satu mall dengan yang lain tidak sama. Ini jelas bukan salah para pebisnis, tapi salah karena ada kebijakan dari pihak yang dikenai amanat membuat kebijakan. Sebab, pemerintahlah yang seharusnya memberikan fasilitas agar warga bisa saling bertemu secara setara dan tanpa dipaksa,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Anies, selama ini pihanya mencermati adanya fenoma unik. Hal itu salah satu contohnya adalah warga yang berbelanja di Thamrin City banyak yang tidak berani berkunjung Grand Indonesia dan yang di Grand Indonesia juga banyak yang enggan ke Thamrin City. Seakan ada beda kelas. “Nah, itu tantangan yang harus dihadapi. Maka jalan keluarnya adalah memberikan fasilitas bersama agar mereka saling bertemu tanpa dipaksa sehingga nantinya akan tercipta keakraban sosial sejati. Maka seperti yang selalu saya katakan sarana pertemuaan setara itu salah satu fasilitasnya ya diangkutan umum atau di fasilitas lain, yakni di trotoar di mana semua orang bebas bertemu.”

Ditegaskan Anies, hal-hal tersebut adalah salah satu contoh yang sepele mengenai bagaimana ide dan usahanya terus berusaha menyatukan warga Jakarta. Dalam soal keadilan sosial misalnya pihaknya kini memberikan bebas pajak bumi bangunan kepada keluarga pahlawan nasional, guru, dan anggota TNI/ABRI yang punya rumah di kawasan elit Menteng.

”Hal ini saya putuskan karena mereka hampir pasti masih mempunyai rumah di kawasan Menteng dari warisan orang tuanya itu yang dahulu berjuang memerdekakan bangsa ini. Tapi karena beban pembayaran uang PBB sangat berat mereka harus bar dengan jumlah besar sekali. Akhirnya, satu persatu rumah bersejarah itu dijual, mereka pilih tinggal di pinggiran. Contoh yang paling sederana misalnya rumah mantan Gubernur Ali Sadiki. Dalam setahun keluarga Pak Ali harus bayar hingga Rp 180 juta. Ini membuat keluarga harus urunan mempertahankan rumah itu kalau tidak ingin dijual. Maka PBB rumah itu kami hapuskan dengan tujuan menghargai jasa besar Ali Sadikin kepada bangsa dan warga Jakarta selama ini. Hal yang sama juga kami berlakukan kepada keluarga para pahlawan lainnya,” ujar Anies lagi.

Lagi bagaimana dengan warga DKI bisa? Anies mengatakan selama masa jabatannya sudah mengeluarkan kebijakan bila ada warga Jakarta hanya punya tanah seluas 60 meter persegi ke bawah, makaPBB-nya tak ada atau dihapuskan. Ini terjadi karena pihaknya mendapat data bahwa sebagian besar tanah warga Jakarta jarang, atau bahkan 60 persen, tak punya tanah di atas luas itu.”Saya pun tahu bahwa kalau batas tanah bebas PBB di Jakarta sampai 80 meter persegi, maka 80 persen orang Jakarta tak mempunya tanah seluas itu. Makanya supaya lebih adil maka saya tidak pilih kebijakan menghapuskan PBB untuk tanah warga Jakarta yang maksimal 80 meter persegi saja. Negara dalam hal ini masih punya pendapatan pajak.”

”Jadi kebijakan penghapusan PBB ini bagi warga Jakarta ini pun tak hanya dinikmati orang kaya saja yang punya tanah yang luas. Rumah seorang konglomerat di kawasan elit Senayan misalnya 60 meter persegi pertamanya juga pajak PBB-nya dibebaskan. Jadi dia hanya dibebani PBB bagi tanah selanjutnya,” kata Anies.

Misalnya, rumah dia 500 meter. warga kaya di Senayan itu harus bayar PBB atas kepemilikan lahannya yang 440 meter saja. Sedangkan yang 60 meter dia dapat penghapusan PBB. “Itulah usaha kami yang kami lakukan. Pajak kami berusaha dikenakan kepada sesuatu yang bersifat produktif. Sedangkan kepemilikan tanah dalam jumlah tertentu adalah hak dasar bagi kehidupan setiap warga negara. PBB tidak dijadikan kami sebagai ‘cara sopan’ untuk mengusir warga tak mampu untuk meninggalkan Jakarta,”(*/Ad)