Politik dan Keamanan

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada periode 2020-2025.

Hal tersebut berdasarkan dalam surat Keputusan Menkumham Nomor Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Menkumham, Yassona H Laoly pada 9 September 2022.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” dikutip dari surat keputusan tersebut pada Jumat (9/9/2022).

Dalam surat keputusan itu juga menetapkan jika susunan kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2020-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025 sepanjang tidak menyangkut Ketua Umum.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” bunyi surat tersebut.(*/Jo)

JAKARTA – Permasalahan yang mendera PPP berawal dari amplop Kiai berujung diturunkan Ketua Umum PPP . Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan menegaskan, Plt Ketum PPP Mardiono adalah penanggungjawab parpol di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sehingga, PPP tetap akan bergabung di KIB.

“Sampai hari ini koalisi tetap berjalan karena Pak Mardiono kan yang menjadi penanggung jawab mewakili PPP acara deklarasi KIB, Sekarang kita masih fokus selesaikan masalah internal,” ujar Usman, Selasa (6/9/2022).

Mengenai calon presiden yang bakal diusung PPP, kata Usman, hal tersebut belum dibahas sampai hari ini. Menurut dia, PPP harus lebih dulu menggelar rapat internal untuk menentukan capres.

Usman mengatakan, fatsun politik PPP harus berdasarkan petunjuk dari pimpinan majelis yang diisi oleh para kiai.

“Nanti akan dibahas dengan pimpinan majelis karena patsun politik PPP dalam urusan kebangsaan harus mendapatkan petunjuk dari pimpinan majelis setelah mereka melakukan istikharoh dan lain lain, baru kita memutuskan,” kata Usman.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menuturkan, sikap PPP terhadap KIB tidak bakal berubah. PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN bahwa tidak akan mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024 meski ada konflik pemberhentian ketua umum.

“Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian,” ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

“Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB,” kata wakil ketua Baleg DPR RI ini.(*/Ad)

JAKARTA – Pasca pergantian posisi ketua umum, PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN. Yakni, PPP tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

“Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga merupakan koordinator PPP di KIB. Sehingga koalisi ini akan terus berlanjut.

“Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah. Karena pak Mardiono kan koordinator koalisi dari PPP,” kata Awiek.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan PPP akan tetap bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kepemimpinannya. Dia menegaskan, PPP akan tetap menjalankan program-program KIB bersama PAN dan Golkar.

“Oh enggak ada, enggak ada (cabut dari KIB). Kita tidak terkait dengan itu semua program kerja yang sudah kita laksanakan terdahulu itu kita akan lebih meningkatkan lagi seiring jarum jam yang berputar ke depan. Jarum jam enggak pernah berputar ke belakang,” kata Mardiono

Mardiono mengatakan dirinya merupakan salah satu koordinator yang ikut membentuk KIB. Oleh sebab itu, dia mengaku tak berpikir cabut dari KIB untuk Pemilu 2024.(*/Ad)

JAKARTA – Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa (6/9/2022). Dalam kesempatan itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam pihaknya akan melakukan mogok nasional jika sampai akhir tahun harga BBM tidak diturunkan.

“November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional,” tegas Said Iqbal disela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Said Iqbal meminta agar kaum buruh tidak takut untuk melancarkan mogok nasional. Bahkan, dirinya siap bertanggungjawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa kaum buruh akibat mogok nasional tersebut. Karena itu, ia menyerukan aksi mogok nasional secara terbuka, tapi konstitusional dengan mengikuti aturan undang-undang dan menjaga ketertiban.

“Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, Damri, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa,” papar Presiden Partai Buruh tersebut.

Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisi modal. Disebutnya, atas nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN pemerintah tega menyengsarakan rakyat.

Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu selama empat bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya “gula-gula saja” agar buruh tidak protes.

“Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah,” keluh Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu, kata dia, berpotensi memicu terjadinya ledakan PHK. Terbaru harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.(*/Jo)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, ia mengatakan bahwa pentingnya bagi santri untuk mengamalkan Pancasila.

“Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai, Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan kiai dan santri yang build in di kesehariannya,” ujar Muzani lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).

“Dengan demikian, adik-adik semua ketika lulus dari sini akan menjadi pribadi yang unggul, memiliki optimisme dan berdaya saing tinggi,” sambungnya.

Ia menjelaskan, generasi anak muda saat ini harus mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, untuk tak meremehkan kekuatan dan semangat persatuan yang dilakukan para pemuda Indonesia ketika Kongres Pemuda Kedua pada 1928 atau Sumpah Pemuda.

“Kongres pemuda yang memutuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan itu adalah sebuah keputusan maju dan visioner,” ujar Muzani.

Ia juga bicara mengenai pentingnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Itu sebabnya, dalam bulan-bulan ke depan MPR akan membentuk panitia ad hoc yang akan merumuskan apakah penting untuk dibentuk kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Kenapa PPHN dianggap penting? Sejak tidak ada GBHN, program orientasi pembangunan dianggap sering putus antara pemimpin sebelum dan selanjutnya. Maka dengan PPHN diharapkan ada keberlanjutan,” ujar Muzani.

Menurut Muzani pembentukan PPHN harus betul-betul dikaji. Karena ini menyangkut dengan suksesi pembangunan negara yang berkelanjutan.

“PPHN bagian dari upaya untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah selanjutnya supaya ada kesinambungan pembangunan demi kemajuan bangsa,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.(*/Jo)

JAKARTA – Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pengembangan pembangunan yang dilakukannya selama menjadi jabatan gubernur adalah berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua warga. Hal ini dilakukan dengan terus berusaha menghilangkan adanya diskriminasi dan menyatukan tujuan bersama.

“Usaha itulah yang kami lakukan selama menjabat gubernur selama lima tahun. Kami berusaha menghadirkan narasi besar dalam bernegara yakni mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dalam berbagai bidang, hingga menyatukan semua orang tujuan bersama. Di antara itu tantangan yang laing berat adalah mewujudkan keadilan sosial yang selama ini mudah diomongkan tetapi memang sangat susah dilakukan dan penuh tantangan,” kata Anies Baswedan dalam pembukaan Rakernas Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), di Jakarta, Jumat malam (5/8/2022).

Sedangkan pada acara pagi hari ini (Sabtu/06/08/20022) mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD akan memberikan arahannya. Para anggota KB PII yang hadir sejak semalam antara lain Mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, mantan menteri Sofyan Djalil, Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki, Said Didu, mantan rektor Unpad Ganjar Kurnia dan para aktivis KB PII lainnya dari seluruh Indonesia.

Anies mengatakan tantangan paling berat untuk mewujudkan hal itu adalah menyakinkan para birokrat dan teknokrat bahwa semua hal itu, terutama keadilan sosial, yang ternyata masih belum utuh dipahaminya. Mengerti masih terpaku pada acuan bahwa kinerja mereka harus selalu sesuai dengan hukum dan aturan, serta target yang nyata semata. Target yang tidak nyata yakni pemenuhan rasa keadilan sosial dan kesataraan kepada mereka harus perlu diyakinkan agar lebih diperhatikan lagi.

”Contoh yang paling sederhana adalah dalam memberikan keijakan mengenai kesetaraan warga. Ini misalnya dalam satu tempat misalnya kawasan bundaran Hotel Indonesia di sana ada tiga mall besar, Grand Indonesia, Thamrin City, dan Sarinah. Anehnya saya lihat antara pengunjung satu mall dengan yang lain tidak sama. Ini jelas bukan salah para pebisnis, tapi salah karena ada kebijakan dari pihak yang dikenai amanat membuat kebijakan. Sebab, pemerintahlah yang seharusnya memberikan fasilitas agar warga bisa saling bertemu secara setara dan tanpa dipaksa,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Anies, selama ini pihanya mencermati adanya fenoma unik. Hal itu salah satu contohnya adalah warga yang berbelanja di Thamrin City banyak yang tidak berani berkunjung Grand Indonesia dan yang di Grand Indonesia juga banyak yang enggan ke Thamrin City. Seakan ada beda kelas. “Nah, itu tantangan yang harus dihadapi. Maka jalan keluarnya adalah memberikan fasilitas bersama agar mereka saling bertemu tanpa dipaksa sehingga nantinya akan tercipta keakraban sosial sejati. Maka seperti yang selalu saya katakan sarana pertemuaan setara itu salah satu fasilitasnya ya diangkutan umum atau di fasilitas lain, yakni di trotoar di mana semua orang bebas bertemu.”

Ditegaskan Anies, hal-hal tersebut adalah salah satu contoh yang sepele mengenai bagaimana ide dan usahanya terus berusaha menyatukan warga Jakarta. Dalam soal keadilan sosial misalnya pihaknya kini memberikan bebas pajak bumi bangunan kepada keluarga pahlawan nasional, guru, dan anggota TNI/ABRI yang punya rumah di kawasan elit Menteng.

”Hal ini saya putuskan karena mereka hampir pasti masih mempunyai rumah di kawasan Menteng dari warisan orang tuanya itu yang dahulu berjuang memerdekakan bangsa ini. Tapi karena beban pembayaran uang PBB sangat berat mereka harus bar dengan jumlah besar sekali. Akhirnya, satu persatu rumah bersejarah itu dijual, mereka pilih tinggal di pinggiran. Contoh yang paling sederana misalnya rumah mantan Gubernur Ali Sadiki. Dalam setahun keluarga Pak Ali harus bayar hingga Rp 180 juta. Ini membuat keluarga harus urunan mempertahankan rumah itu kalau tidak ingin dijual. Maka PBB rumah itu kami hapuskan dengan tujuan menghargai jasa besar Ali Sadikin kepada bangsa dan warga Jakarta selama ini. Hal yang sama juga kami berlakukan kepada keluarga para pahlawan lainnya,” ujar Anies lagi.

Lagi bagaimana dengan warga DKI bisa? Anies mengatakan selama masa jabatannya sudah mengeluarkan kebijakan bila ada warga Jakarta hanya punya tanah seluas 60 meter persegi ke bawah, makaPBB-nya tak ada atau dihapuskan. Ini terjadi karena pihaknya mendapat data bahwa sebagian besar tanah warga Jakarta jarang, atau bahkan 60 persen, tak punya tanah di atas luas itu.”Saya pun tahu bahwa kalau batas tanah bebas PBB di Jakarta sampai 80 meter persegi, maka 80 persen orang Jakarta tak mempunya tanah seluas itu. Makanya supaya lebih adil maka saya tidak pilih kebijakan menghapuskan PBB untuk tanah warga Jakarta yang maksimal 80 meter persegi saja. Negara dalam hal ini masih punya pendapatan pajak.”

”Jadi kebijakan penghapusan PBB ini bagi warga Jakarta ini pun tak hanya dinikmati orang kaya saja yang punya tanah yang luas. Rumah seorang konglomerat di kawasan elit Senayan misalnya 60 meter persegi pertamanya juga pajak PBB-nya dibebaskan. Jadi dia hanya dibebani PBB bagi tanah selanjutnya,” kata Anies.

Misalnya, rumah dia 500 meter. warga kaya di Senayan itu harus bayar PBB atas kepemilikan lahannya yang 440 meter saja. Sedangkan yang 60 meter dia dapat penghapusan PBB. “Itulah usaha kami yang kami lakukan. Pajak kami berusaha dikenakan kepada sesuatu yang bersifat produktif. Sedangkan kepemilikan tanah dalam jumlah tertentu adalah hak dasar bagi kehidupan setiap warga negara. PBB tidak dijadikan kami sebagai ‘cara sopan’ untuk mengusir warga tak mampu untuk meninggalkan Jakarta,”(*/Ad)

JAKARTA – Pengamat politik yang juga pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetaplah pihak yang diperhitungkan untuk Pemilu 2024. Meskipun partai tersebut hingga saat ini belum mengumumkan ihwal koalisi atau sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres).

“Menurut hasil survei KedaiKOPI, PDI Perjuangan harusnya kerja sama. Karena kalau jalan sendiri walaupun bisa, akan kalah nantinya,” ujar Hendri saat dihubungi, Minggu(26/6/2022).

Tingginya suara PDIP di peringkat teratas, akan membuat mereka akan selalu menjadi pertimbangan partai lain untuk berkoalisi. Apalagi, partai berlambang kepala banteng itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

“Kerja sama dengan PDI Perjuangan akan memuluskan jalan partai politik lainnya untuk bisa memenangkan pemilihan pegislatif maupun pemilihan presiden,” ujar Hendri.

Masalahnya sekarang adalah sosok yang akan diusung sebagai capres oleh PDIP. Saat ini, beredar dua nama yang berpeluang besar akan diusung mereka, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ketua DPR Puan Maharani.

Meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga saat ini belum mau mengumumkan nama tersebut. Ia menilai, sosok tersebut akan diumumkan jelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 25 November 2023.

“Atau minimal mendekati penutupan pendaftaran calon presiden di 2023 nanti. Apapun itu PDI Perjuangan selalu menjadi pusat perhatian,” ujar Hendri.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya untuk tidak main dua kaki. Megawati mengatakan, kader yang melakukan manuver sebaiknya keluar partai.

Megawati mengatakan, ia sebagai ketua umum partai memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presiden yang akan diusung PDIP. Ia pun mempersilakan kadernya keluar jika ada yang tidak setuju terhadap hal tersebut.

“Ingat lho, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu,”katanya(*/Ad).

BATAM – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki tantangan besar untuk segera melakukan konsolidasi di tiap daerah. Airlangga menuturkan, Silaturahim Daerah KIB penting untuk menyatukan persepsi dan sinkronisasi rencana pemenangan di Pemilu 2024.

“Acara malam ini juga untuk menyosialisasikan bahwa diantara kita tidak ada rencana yang berbeda, tidak ada visi yang berbeda, tidak ada masyarakat yang berbenturan, kita semua bersatu untuk Indonesia Maju,” tutur Airlangga saat menyampaikan arahan pada Silatda KIB Kepulauan Riau di Batam, dalam keterangan, Sabtu (25/6/2022).

Ia mengingatkan kepada seluruh anggota partai KIB untuk bersatu dan menyatukan rakyat Indonesia. Menurutnya, bersatunya masyarakat berarti bisa menyejahterakan rakyat.

Ketum Golkar meminta pengurus parpol KIB di daerah segera saling menyamakan frekuensi dan menyatukan visi, serta menyiapkan jaringan yang dimiliki.

Selanjutnya, kader-kader bisa mulai melakukan sosialisasi dan menyapa masyarakat untuk mengenalkan KIB. Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berharap Kepulauan Riau memberi kemenangan bagi Golkar dan KIB. Secara khusus, ia menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk menyosialisasikan KIB bersama pengurus PAN dan PPP di daerah masing-masing.

“Saya minta seluruh pengurus Golkar, lanjutkan untuk bersosialisasi dan ajaklah sahabat-sahabat kita dari PAN dan PPP. Kita bangun silaturahim soliditas, kita bangun Indonesia,” ujar Ketum Golkar.(*/Gi)

JAKARTA – Rapat kerja daerah (Rakderda) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Barat menghasilkan empat nama capres-cawapres untuk pemilu 2024, yang di antaranya adalah Erick Thohir. Menteri BUMN RI ini diusulkan untuk menjadi RI 2 atau Calon Wakil Presiden.

Ketua DPD PAN Jakbar, Lukmanul Hakim mengatakan keempat nama tersebut, termasuk Erick Thohir akan disodorkan ke Rapat Kerja Wilayah DPW PAN DKI Jakarta pada 30 Juli mendatang, untuk diteruskan ke DPP.

“Kami di sini bersama seluruh pengurus mengusulkan nama Anies Baswedan dan Zulkifli Hasan, lalu ada Erick Thohir dan Letjen TNI Joni Supriyanto (Kepala Badan Intelijen Strategis TNI),” kata Lukman melalui keterangan tertulis ,Sabtu (18/6/2022).

Dalam aspirasi yang mengemuka di rakerda, kader PAN Jakbar menginginkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sebagai capres. Sedangkan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Letjen Joni Supriyanto diplot sebagai RI 2.

Lukman yang juga anggota DPRD DKI Jakarta memastikan, keempat nama ini muncul secara bottom up, karena diserap langsung para kader yang sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat.

“Tentunya mereka ini yang bersentuhan langsung dengan tokoh masyarakat dan konstituennya di lingkungan masing masing. Berdasarkan itu mereka mengajukan usulan ke DPD, kita tampung semua dan baru kita putuskan,” kata Lukman.

Diketahui pada 26 Agustus mendatang, PAN akan menggelar Rapat Kerja Nasional yang salah satu agendanya menetapkan 6 nama capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sekjen PAN, Eddy Soeparno mengatakan, nama yang dihasilkan pada Rakernas nanti bakal dikomunikasikan lagi dengan mitra PAN di Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar dan PPP.

“Keenam nama tersebut akan dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi kita dalam KIB agar bisa didaftarkan menuju Pemilu pada 14 Februari 2024,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah dibentuk. Koalisi ini dibangun oleh tiga partai yaknu Golkar, PAN, dan PPP dalam mengahapi pemilu dan pemilihan presiden 2024.

Saat ini, nama yang muncul sebagai calon presiden adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bagaimana peluang tokoh yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut?

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, R. Siti Zuhro, menyatakan bahwa peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) sangat terbuka untuk ikut pilpres 2024. Apalagi bila ia mampu menunjukkan karya-karyanya yang bermanfaat bagi rakyat.

“Posisi Golkar sebagai partai besar sangat menguntungkan karena tidak perlu berkoalisi dengan banyak partai untuk mengusung capres-cawapres. Golkar cukup berkoalisi dengan satu partai menengah, sudah bisa mengusung capres-cawapres,” kata Siti Zuhro Senin (23/5/2022).

Terkait elektabilitas, Zuhro mengatakan sejauh ini mesin Partai Golkar belum dihidupkan secara total karena pendaftaran capres-cawapres baru akan dilakukan September 2023.

Menurutnya, ketika mesin partai sudah dihidupkan dan dimaksimalkan, tak tertutup kemungkinan tingkat preferensi dan kesukaan serta dukungan terhadap AH akan meningkat.

“Artinya, mesin Partai Golkar dan koalisinya harus mensosialisasikan secara intensif dan substantif paslon AH. Apa yang ingin dilakukan bila jadi presiden. Sejauh mana janji itu bisa dikonkritkan,” katanya.

Zuhro melanjutkan AH juga perlu menggandeng sosok yang bisa mendongkrak keterpilihannya dalam pilpres. Dia menyampaikan sosok yang tepat untuk mendampingi AH adalah sosok yang berprestasi dan diakui publik secara luas, tidak tersangkut pelanggaran etika dan hukum atau terkait korupsi.

“Calon perempuan bisa dipertimbangkan untuk memenangkan pilpres,”ujarnya.

Mengenai koalisi yang dibangun Golkar bersama PAN dan PPP, Zuhro mengatakan kekuatan mereka sudah sangat cukup untuk menghadapi Pilpres 2024. Memang, dari perolehan kursi, Golkar mempunyai 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi.

Jika ditotal, perolehan kursi ketiga partai itu adalah 148 kursi. Salah satu syarat mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR.

Dengan 148 kursi, ketiga partai tersebut sudah memenuhi persyaratan yaitu minimal 115 kursi, dari total 575 kursi di DPR.

“AH adalah calon yang prospektif,” tutur Siti Zuhro yang merupakan Profesor Riset BRIN.(*/Ad)