Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang dibutuhkan adalah kepemimpinan nasional. Bukan sosok yang hanya berbasis kewilayahan, seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.

Hal tersebutlah yang terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memenangkan Pilpres pada 2004 dan 2009. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga masih memiliki basis kekuatan di berbagai wilayah Indonesia.

“Jangan lupa masih ada SBY masih ada jejak SBY di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahkan di Indonesia timur dan Sumatra ini yang harus dihitung sebagai kekuatan, walaupun Pak SBY mungkin hanya menjadi pandito saat ini, tapi jejaknya masih ada dan masih kuat,” ujar Andi lewat pesan suara, Kamis (9/3).

Inilah yang menjadi latar belakang Partai Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Meskipun pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Anies.

“Jadi dalam melihat survei kita melihat kedua pasangan ini dikehendaki seluruh rakyat Indonesia. Nah itulah perlunya dalam simulasi-simulasi kami menunjukan Anies-AHY yang cukup menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief lewat pesan suara, Kamis (9/3/2023).

AHY juga disebutnya juga populer di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), sama halnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ditambah, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY memiliki kekuatan massa di Jawa Timur.

“Pemilih perempuan AHY juga banyak di Demokrat dan AHY banyak dipilih kaum perempuan, dan orang jangan lupa masih ada SBY. Masih ada jejak SBY di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ujar Andi.

Anies sendiri telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Ketua DPP Partai Nasdem yang juga bagian dari tim kecil, Willy Aditya mengatakan, tim kecil juga sudah membahas calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies.

“Cawapres sudah kita bahas ada beberapa nama, tapi mungkin belum bisa kita expose dari dalam maupun dari luar. Cara berpikir kita kan yang penting best of the best jadi standing point itu lah, yang jadi patokan kita untuk memberikan persembahan kepada rakyat Indonesia,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Anies Baswedan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Partai Demokrat yang resmi mendeklarasikannya sebagai bakal calon presiden (capres). Ia menegaskan, deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membawa perubahan dan perbaikan untuk Indonesia.

“Amanah besar untuk menunaikan dan janji kemerdekaan utamanya untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah amanah yang Insya Allah akan terasa ringan bila kita kerjakan dan kita jalani bersama-sama di dalam perjalanan ke depan,” ujar Anies di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Deklarasi hari ini merupakan bentuk momen penguatan tekad dan komitmen untuk kerja sama ke depan bersama Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Termasuk memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia bahwa ketiganya akan bergerak bersama menghadirkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Dengan memohon izin, ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kami menerima amanah besar ini, pengemban amanah besar ini, dan Insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan,” ujar Anies.

“Amanah besar untuk merawat konstitusi, amanah besar untuk merawat demokrasi, dan menuntaskan cita-cita reformasi,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan.

Majelis Tinggi Partai Demokrat telah mengambil keputusan terkait sikapnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, partai berlambang bintang mercy resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres.

“Dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Keputusan tersebut menguatkan sikap resmi Partai Demokrat yang dikeluarkan pada 26 Januari 2023. Deklarasi hari ini menegaskan bahwa koalisi pengusungan Anies sebagai bakal capres sudah resmi terbentuk.

“Sebenarnya semangat ini tak terjadi dalam semalam dua malam terakhir, ini proses dialog, pertemuan hati, pertemuan pikiran dan Insya Allah abadi selamanya Mas Anies. Bahwa kita punya niat yang baik, Insya Allah juga akan melakukan cara-cara yang baik,” ujar AHY.

Ketum Demokrat menegaskan, rakyat membutuhkan orang-orang seperti Anies yang menghadirkan tujuan besar untuk masa depan Indonesia. Khususnya dalam menghadirkan perubahan dan perbaikan lewat kerja sama politik yang disebutnya sebagai Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“You are the leader, you are the superstar, and you will command Koalisi Perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all,” kata AHY.(*/Ad)

JAKARTA – Deputi Analisa Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan bahwa setiap pihak boleh menyampaikan pendapatnya soal bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Termasuk nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Namun, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan kewenangan tersebut kepada Anies. Salah satu kriterianya adalah membantu pemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Saya kira, Pak Anies akan konsisten dengan kriteria yang beliau tetapkan, di mana bacawapres yang dipilih akan memudahkan terjadinya proses pemenangan calon dari koalisi perubahan. Mampu menjaga stabilitas di tubuh koalisi dan dapat membantu keseimbangan kerja-kerja pemerintahan yang akan datang,” ujar Syahrial saat dihubungi, Selasa (28/2).

Ia menjelaskan, siapapun calon wakil presiden (cawapres) harus mewakili kepentingan rakyat yang menghendaki perubahan dan perbaikan. Karenanya harus dikonfirmasikan juga, apakah Khofifah memenuhi kriteria tersebut.

“Pertimbangan-pertimbangan terkait kebangsaan ini juga perlu diperhatikan. Serta hal-hal lainnya yang bisa membebani bacapres pada saat kompetisi berlangsung yang berhadapan dengan status quo yang sedang berkuasa,” ujar Syahrial.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa keputusan calon wakil presiden (cawapres) koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan kewenangan Anies Baswedan. Ia sendiri berpandangan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pantas menjadi pasangan Anies.

“Itu adalah pemahaman saya dan mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kalau ditanya pantas? sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas,” ujar Surya Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2).

Ia melihat AHY sebagai sosok yang memiliki fisik dan pemikiran yang tepat untuk menjadi cawapres dari Anies. Namun sekali lagi disampaikannya, keputusannya berada di tangan Anies sebagai bakal capres.

“Dari awal saya katakan, mengenai masalah pasangan cawapres, dari sejak awal deklarasi serahkan kepada capres. Nah ini bagaimana? kalau tanya pada pendapat saya, cocok,” kata Surya Paloh.(*/Joh)

LAMPUNG – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengajak simpatisan dan sukarelawan bergerak bersama menuju perubahan Indonesia yang lebih adil. Ajakan itu disampaikan Anies saat menyambangi seluruh simpatisan usai pelantikan DPD Partai Nasdem Lampung Selatan, Sabtu (25/2/2023).

“Ketika Partai Nasdem memutuskan mencalonkan, saya sampaikan jawaban insya allah amanah ini akan dijalankan sebaik-baiknya guna berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies saat memberikan sambutan di Lapangan Way Hui, Lampung, Sabtu (25/2/2023).

Anies mengatakan berkumpulnya para tokoh partai, baik dari DPP maupun DPW Nasdem, di Lampung serta simpatisan yang hadir guna menyamakan langkah ke depan. Selain itu, hal ini menjadi penanda untuk segera bersiap menyambut kesempatan perubahan untuk Indonesia pada 14 Februari 2024.

“Kesempatan untuk kita semua, setiap lima tahun sekali kita menengok arah perjalan bangsa. Bangsa ini memilih mendirikan sebuah republik, bernama Republik Indonesia (RI), mengapa kita memilih RI? Karena ingin meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pada bulan Februari 2024, Anies mengajak seluruh simpatisan bersama-sama mengikhtiarkan agar keadilan, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan serta masa depan bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies sendiri telah mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden dari Nasdem, Demokrat, dan PKS.

“Sederhana saja, satu kalimat saja, tetapi harus dilaksanakan. Kalimat keadilan sosial untuk semua, bukan untuk dokumen yang dibaca pada upacara, melainkanpraktik untuk keseharian bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

“Lampung siap bekerja sama dan bekerja keras. Insya Allah, dari Lampung menyebar ke seluruh wilayah Sumatra dan Indonesia,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Lampung Herman HN meminta seluruh kadernya di provinsi ini untuk bisa dekat dengan rakyat dan membantunya sebisa mungkin. “Saya harap semua dapat bekerja keras dan bergerak bersama. Tanpa kerja keras, apa yang ingin dicapai tidak akan berhasil,” kata dia.

Anies beserta rombongan dijadwalkan menuju Lapangan Way Hui guna menghadiri pelantikan DPD Partai Nasdem Lampung Selatan, kemudian rombongan menuju Lapangan Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah menghadiri pelantikan Sayap Partai Nasdem se-Lampung sekaligus menyapa masyarakat.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(*Tian)

JAKARTA – Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan rencana safari politik bersama Anies Baswedan. “Tunggu saja pekan-pekan ini. Akan ada beberapa agenda yang kemungkinan bisa diikuti oleh publik,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Dia menjelaskan beberapa hal yang sedang dikalkulasi secara rinci, seperti momentum pembentukan sekretariat perubahan, penandatanganan kesepakatan tiga partai politik dan deklarasi maupun rencana safari dengan Anies Baswedan. “Ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja. Bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail dan pembahasan berbagai skenario,” katanya menegaskan.

Menurut dia, politik tidak dilakukan dalam ruang hampa. Ada aksi-reaksi. Tetapi, pihaknya tidak mau reaktif dan memilih proaktif. Partai Demokrat, kata dia, berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, dan berbagai kemungkinan.

Sehingga, ketika satu pilihan langkah sudah diambil, apapun respons publik, respons koalisi lain, respons pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang diprediksi sebelumnya. Dia mengungkapkan ada harapan besar masyarakat akan perubahan.

Denyut keinginan masyarakat inilah yang diyakini dan diperjuangkan oleh Demokrat. “Ketika merasa ini sudah saatnya untuk menyampaikan rencana dan kemajuan tertentu yang dicapai oleh koalisi perubahan, kami akan sampaikan ke publik,” katanya menegaskan.

Namun, Jika dirasa belum saatnya, rencana yang sudah disepakati dan kemajuan yang sudah dicapai, belum akan disampaikan ke publik. “Tiap pekan, Koalisi Perubahan memang semakin bergerak maju. Memang harus progresif dan kolaboratif jika ingin menang dan memperjuangkan perubahan dan perbaikan,”katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akhirnya buka suara soal utang Rp 50 miliar yang banyak dibicarakan satu pekan terakhir. Utang ini diberikan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilgub DKI 2017.

Saat menjadi bintang tamu YouTube Merry Riana, Anies mengatakan, saat masa kampanye memang banyak yang memberi sumbangan. Ada yang mereka tahu, ada yang mereka tidak tahu, dan ada pula yang memberikan dukungan secara langsung.

Soal Rp 50 miliar, dia menuturkan, bukan pinjaman tapi dukungan untuk kampanye, untuk perubahan dan untuk kebaikan yang pemberinya meminta dicatat sebagai utang.

Bila Anies-Sandi berhasil, maka dukungan itu dicatat sebagai dukungan. “Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Siapa penjamin, yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung,” kata Anies, dikutip dari Republika.co.id, Senin (13/2/2023).

Tapi, bila pilkada kalah, Anies dan Sandi berjanji mengembalikan dan Anies jadi orang yang menandatangani surat pernyataan utang.

Bila menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu dikembalikan karena selesai.

“Jadi, itulah yang terjadi. Makanya, begitu pilkada selesai, menang, selesai,” ujar Anies.

Anies turut menggaris bawahi perjanjian yang dibuat karena biasanya orang-orang berpikir ketika menang baru akan membayar.

Tapi, dia berpendapat, ketika kalah, justru orang-orang itu akan berada di luar pemerintahan dan sah mencari uang.

Bisa berbisnis, bisa melakukan usaha-usaha apapun untuk mengembalikan uang itu. Malah, dia menekankan, ketika menang dan masuk pemerintahan, mereka seharusnya tidak boleh mencari uang dalam pemerintahan untuk membayar uang-uang tersebut.

Dia merasa, ini yang menjebak selama ini dengan segala macam praktik-praktik penggalangan dana untuk biaya pilkada. Kemarin, Anies menekankan, sebaliknya. Bila kalah, maka di luar pemerintahan, sah mencari uang, sah memiliki usaha.

Baca juga: 4 Sosok Wanita yang Bisa Mengantarkan Seorang Mukmin ke Surga, Siapa Saja?

“Tapi, begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah. Justru, itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, untuk membawa perubahan Jakarta,” kata Anies.

Menurut Anies, ini pola pikir baru yang ingin dibawa. Dia menuturkan, lantaran ada yang mengungkap cerita ini sekalian saja diceritakan lengkap. Apalagi, ada dokumen, sehingga suatu saat perlu dilihat disilakan karena ini soalan biasa.

Dia menegaskan, tidak ada utang apapun yang hari ini harus dilunasi. Sebab, saat pilkada selesai dan Anies-Sandi menang, menjadi aneh ketika dibicarakan soal ada utang belum selesai karena memang perjanjian yang dibuat memang seperti itu.

“Saya berharap, mudah-mudahan pola seperti ini bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, mendukung untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam privilege-privilege,” jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menilai bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) akan menimbulkan krisis politik di Indonesia. Hal ini diprediksi lantaran isu penundaan pemilu kembali mencuat menjelang kontestasi Februari 2024 mendatang.

“Saya belum bisa melihat adanya celah untuk melakukan penundaan pemilu. Dan pun jika ditunda saya khawatir penundaan itu bakal menimbulkan krisis politik,” ujar Qodari ketika menjadi tamu podcast Klimaks Republika belum lama ini.

Qodari tidak melihat ada kondisi di lapangan maupun internal Pemerintah Indonesia yang memungkinkan pemilu ditunda. Selain itu, ia juga tidak melihat pasal-pasal hukum maupun aturan hukum yang memungkinkan diputuskannya penundaan masa pemilu yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan.

“Saya tidak melihat ada potensi pemilu itu tertunda, walaupun partai politik semisal menghendaki adanya penundaan pemilu, mungkin akan mencari pasal-pasal yang tersedia di Undang-Undang,” ujar dia.

“Dan menurut saya pasal itu tidak berbicara penundaan pemilu secara keseluruhan namun biasanya bersifat sektoral saja semisal karena bencana alam atau logistik,” ujarnya menambahkan.

Menyoal potensi penundaan pemilu karena faktor dana, Qodari tidak meyakini akan hal tersebut bisa terjadi. Sebab menurutnya anggaran Pemerintah Indonesia untuk pemilu sudah matang disiapkan meski kondisi ekonomi Indonesia yang dipicu krisis ekonomi dunia terimbas.

“Prediksi dunia memang resesi, namun inflasi kita prediksinya terkendali, pertumbuhan ekonomi kita baik dan berjalan pada 2023-2024,” katanya.

Qodari menganalogikan Indonesia adalah sebuah kapal yang tengah menghadapi lautan yang sedang badai. Oleh karenanya, butuh nahkoda dan awak-awak kapal yang mampu mengendalikan badai tersebut agar penumpang selamat.

“Ibarat sebuah kapal, kapal ini akan berlayar di lautan yang sedang badai, kapal (Indonesia) itu kapal yang cukup kuat, tapi kalau kapal ini tidak dikemudikan dengan baik dan para awak tidak bertugas dengan baik, ya bisa jadi situasi lingkungan lautan yang buruk menyebabkan masalah-masalah yang timbul di kapal (Indonesia) itu,” jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Nama Gregorius Alex Plate banyak diperbincangkan sepekan terakhir. Hal itu setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut sedang mendalami dugaan keterlibatan adik dari Menkominfo Johnny Gerard Plate, itu dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo.

Gregorius disebut ikut mendapatkan fasilitas BAKTI Kominfo. Padahal, Kejagung sendiri tidak menemukan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa, Gregorius Alex Plate merupakan staf khusus atau stafsus dari Menkominfo atau Kominfo.

Bahkan, Subdit Penyidikan Jampidsus Kejagung turut menyebut, Gregorius Alex Plate diduga ikut plesiran ke luar negeri bersama Menkominfo. Tapi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, Gregorius bukan kader dari Partai Nasdem.

“Bukan,” kata Ahmad Ali kepada Republika ketika dikonfirmasi apakah Gregorius Alex Plate merupakan kader Nasdem seperti kakaknya atau bukan, Sabtu (4/2/2023).

Sebelumnya, Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo mengaku, masih mendalami alasan Gregorius ikut ke luar negeri apakah terkait kasus itu atau dalam rangka lain. Termasuk, mendalami anggaran yang digunakan Gregorius.

“GAP masih kita pastikah apakah pakai dana Kominfo atau BAKTI atau mungkin dari swasta. Kita lagi pastikan, siapa tahu ada yang membayari,” ujar Haryoko.

Partai Nasdem sendiri mempersilakan Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. Serta, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022. Pada 7 November 2022, Kejagung telah pula melakukan penggeledahan di Kominfo terkait kasus tersebut.

Namun, Kejagung memang belum menjadwalkan untuk meminta keterangan dari Menkominfo, Johnny G Plate, yang merupakan kader Partai Nasdem. Saat ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka mulai dari Dirut BAKTI, Dirut PT Mora Telematika, TA Hudev Universitas Indonesia, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kerugian korupsi ini diperkirakan capai Rp 1 triliun.(*/Joh)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.

“Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,” kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk “Transformasi Lemhannas RI 4.0” di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2) seperti dikutip Antara.

Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.

“Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,” tambahnya.

Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.

“Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,” jelasnya.

Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.

“Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,” katanya.(*/Ad)

DENPASAR — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk meraup suara 51 persen untuk kemenangan Pilpres 2024. Ia mengaku, pihaknya optimistis mampu mengamankan 20 persen suara untuk Pileg 2024 mendatang.

Namun, tutur Airlangga, seluruh fungsionaris dan kader harus mampu mewujudkan target 51 persen suara untuk bisa memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Golkar.

Baca Juga
Inilah Sosok Asri Irwan yang Jadi Plt Direktur Penuntutan KPK, Tangani Kasus Besar Anggota Polri Lolos Jadi Hakim Ad hoc HAM Ini Alasan Presiden PKS tak Jadi Ikut Rombongan ke Nasdem Tower
“Kita tidak boleh puas dengan memegang 20 persen (suara), tetapi untuk menang pilpres kita harus dorong targetnya menjadi 51 persen. Itulah tugas penggalangan kelompok masyarakat, tugas memperbesar koalisi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornis DPD Partai Golkar Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, dalam keterangan, Jumat (3/2/2023).

Airlangga optimistis Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangan partai berlambang pohon beringin. Ia mengaku optimisme itu didasarkan sejumlah alasan.

Pertama, menurut Airlangga, saat ini berbagai partai politik nyaman berkomunikasi dengan Partai Golkar. Selain itu, berbagai kelompok masyarakat juga banyak yang bergabung dengan Golkar. Antara lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jawa Barat, mantan gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) dan anaknya, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai daerah.

“Berbagai kelompok masyarakat nyaman berada di bawah pohon beringin, maka kita punya momentum. Maka momentum ini manfaatkan semaksimal mungkin,” tutur Airlangga.

Ketum Golkar menambahkan, Pemilu 2024 juga menjadi pertaruhan bagi Partai Golkar. Sebab, melihat pemilu sebelumnya, pertarungan bagai parpol berjalan dalam satu atau dua dekade.

“Jadi kemarin, 2004 Golkar nomor 1, 2009, 2014, 2019 Golkar nomor dua, maka sudah waktunya 2024 Golkar nomor satu kembali,” tegas Airlangga.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menilai, kemenangan Golkar di Pemilu 2024 menjadi momentum untuk mewarnai pemerintahan. Menurut Airlangga, pada 2025, Indonesia akan mendapat bonus demografi yang tidak hadir dalam 100 tahun sekali.

Bonus demografi diprediksi muncul antara 2025 hingga 2035. “Parpol yang paham pembangunan, seperti Golkar, harus mewarnai pemerintahan di periode itu. Ini adalah pertempuran Partai Golkar,” tutur Ketum Golkar.

Menurut Airlangga, strategi kemenangan Golkar untuk Pemilu 2024 salah satunya dengan menarik suara dari generasi Z dan generasi milenial. Dua generasi inii diprediksi lebih dari 40 juta orang. Airlangga menginstruksikan DPD Golkar Bali untuk membuat program yang bisa menarik kedua generasi tersebut memilih Partai Golkar.

“Saya meminta kepada seluruh ketua DPD yang hadir disini, dan secara khusus kepada fungsionaris yang ada di Bali, Nusa Tenggara untuk bisa bekerja sama dan masuk kepada generasi Z dan generasi milenial,” katanya.(*/Gio)