Politik dan Keamanan

JAKARTA – Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan rencana safari politik bersama Anies Baswedan. “Tunggu saja pekan-pekan ini. Akan ada beberapa agenda yang kemungkinan bisa diikuti oleh publik,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Dia menjelaskan beberapa hal yang sedang dikalkulasi secara rinci, seperti momentum pembentukan sekretariat perubahan, penandatanganan kesepakatan tiga partai politik dan deklarasi maupun rencana safari dengan Anies Baswedan. “Ini masalah pengaturan ritme dan tempo saja. Bagian dari strategi. Ada kalkulasi mendetail dan pembahasan berbagai skenario,” katanya menegaskan.

Menurut dia, politik tidak dilakukan dalam ruang hampa. Ada aksi-reaksi. Tetapi, pihaknya tidak mau reaktif dan memilih proaktif. Partai Demokrat, kata dia, berupaya bersiap diri menghadapi semua skenario, dan berbagai kemungkinan.

Sehingga, ketika satu pilihan langkah sudah diambil, apapun respons publik, respons koalisi lain, respons pendukung status quo, sebisa mungkin sebagian besar sudah masuk dalam kalkulasi yang diprediksi sebelumnya. Dia mengungkapkan ada harapan besar masyarakat akan perubahan.

Denyut keinginan masyarakat inilah yang diyakini dan diperjuangkan oleh Demokrat. “Ketika merasa ini sudah saatnya untuk menyampaikan rencana dan kemajuan tertentu yang dicapai oleh koalisi perubahan, kami akan sampaikan ke publik,” katanya menegaskan.

Namun, Jika dirasa belum saatnya, rencana yang sudah disepakati dan kemajuan yang sudah dicapai, belum akan disampaikan ke publik. “Tiap pekan, Koalisi Perubahan memang semakin bergerak maju. Memang harus progresif dan kolaboratif jika ingin menang dan memperjuangkan perubahan dan perbaikan,”katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akhirnya buka suara soal utang Rp 50 miliar yang banyak dibicarakan satu pekan terakhir. Utang ini diberikan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pilgub DKI 2017.

Saat menjadi bintang tamu YouTube Merry Riana, Anies mengatakan, saat masa kampanye memang banyak yang memberi sumbangan. Ada yang mereka tahu, ada yang mereka tidak tahu, dan ada pula yang memberikan dukungan secara langsung.

Soal Rp 50 miliar, dia menuturkan, bukan pinjaman tapi dukungan untuk kampanye, untuk perubahan dan untuk kebaikan yang pemberinya meminta dicatat sebagai utang.

Bila Anies-Sandi berhasil, maka dukungan itu dicatat sebagai dukungan. “Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Siapa penjamin, yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung,” kata Anies, dikutip dari Republika.co.id, Senin (13/2/2023).

Tapi, bila pilkada kalah, Anies dan Sandi berjanji mengembalikan dan Anies jadi orang yang menandatangani surat pernyataan utang.

Bila menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu dikembalikan karena selesai.

“Jadi, itulah yang terjadi. Makanya, begitu pilkada selesai, menang, selesai,” ujar Anies.

Anies turut menggaris bawahi perjanjian yang dibuat karena biasanya orang-orang berpikir ketika menang baru akan membayar.

Tapi, dia berpendapat, ketika kalah, justru orang-orang itu akan berada di luar pemerintahan dan sah mencari uang.

Bisa berbisnis, bisa melakukan usaha-usaha apapun untuk mengembalikan uang itu. Malah, dia menekankan, ketika menang dan masuk pemerintahan, mereka seharusnya tidak boleh mencari uang dalam pemerintahan untuk membayar uang-uang tersebut.

Dia merasa, ini yang menjebak selama ini dengan segala macam praktik-praktik penggalangan dana untuk biaya pilkada. Kemarin, Anies menekankan, sebaliknya. Bila kalah, maka di luar pemerintahan, sah mencari uang, sah memiliki usaha.

Baca juga: 4 Sosok Wanita yang Bisa Mengantarkan Seorang Mukmin ke Surga, Siapa Saja?

“Tapi, begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah. Justru, itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, untuk membawa perubahan Jakarta,” kata Anies.

Menurut Anies, ini pola pikir baru yang ingin dibawa. Dia menuturkan, lantaran ada yang mengungkap cerita ini sekalian saja diceritakan lengkap. Apalagi, ada dokumen, sehingga suatu saat perlu dilihat disilakan karena ini soalan biasa.

Dia menegaskan, tidak ada utang apapun yang hari ini harus dilunasi. Sebab, saat pilkada selesai dan Anies-Sandi menang, menjadi aneh ketika dibicarakan soal ada utang belum selesai karena memang perjanjian yang dibuat memang seperti itu.

“Saya berharap, mudah-mudahan pola seperti ini bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, mendukung untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam privilege-privilege,” jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari menilai bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) akan menimbulkan krisis politik di Indonesia. Hal ini diprediksi lantaran isu penundaan pemilu kembali mencuat menjelang kontestasi Februari 2024 mendatang.

“Saya belum bisa melihat adanya celah untuk melakukan penundaan pemilu. Dan pun jika ditunda saya khawatir penundaan itu bakal menimbulkan krisis politik,” ujar Qodari ketika menjadi tamu podcast Klimaks Republika belum lama ini.

Qodari tidak melihat ada kondisi di lapangan maupun internal Pemerintah Indonesia yang memungkinkan pemilu ditunda. Selain itu, ia juga tidak melihat pasal-pasal hukum maupun aturan hukum yang memungkinkan diputuskannya penundaan masa pemilu yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan.

“Saya tidak melihat ada potensi pemilu itu tertunda, walaupun partai politik semisal menghendaki adanya penundaan pemilu, mungkin akan mencari pasal-pasal yang tersedia di Undang-Undang,” ujar dia.

“Dan menurut saya pasal itu tidak berbicara penundaan pemilu secara keseluruhan namun biasanya bersifat sektoral saja semisal karena bencana alam atau logistik,” ujarnya menambahkan.

Menyoal potensi penundaan pemilu karena faktor dana, Qodari tidak meyakini akan hal tersebut bisa terjadi. Sebab menurutnya anggaran Pemerintah Indonesia untuk pemilu sudah matang disiapkan meski kondisi ekonomi Indonesia yang dipicu krisis ekonomi dunia terimbas.

“Prediksi dunia memang resesi, namun inflasi kita prediksinya terkendali, pertumbuhan ekonomi kita baik dan berjalan pada 2023-2024,” katanya.

Qodari menganalogikan Indonesia adalah sebuah kapal yang tengah menghadapi lautan yang sedang badai. Oleh karenanya, butuh nahkoda dan awak-awak kapal yang mampu mengendalikan badai tersebut agar penumpang selamat.

“Ibarat sebuah kapal, kapal ini akan berlayar di lautan yang sedang badai, kapal (Indonesia) itu kapal yang cukup kuat, tapi kalau kapal ini tidak dikemudikan dengan baik dan para awak tidak bertugas dengan baik, ya bisa jadi situasi lingkungan lautan yang buruk menyebabkan masalah-masalah yang timbul di kapal (Indonesia) itu,” jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Nama Gregorius Alex Plate banyak diperbincangkan sepekan terakhir. Hal itu setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut sedang mendalami dugaan keterlibatan adik dari Menkominfo Johnny Gerard Plate, itu dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo.

Gregorius disebut ikut mendapatkan fasilitas BAKTI Kominfo. Padahal, Kejagung sendiri tidak menemukan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa, Gregorius Alex Plate merupakan staf khusus atau stafsus dari Menkominfo atau Kominfo.

Bahkan, Subdit Penyidikan Jampidsus Kejagung turut menyebut, Gregorius Alex Plate diduga ikut plesiran ke luar negeri bersama Menkominfo. Tapi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, Gregorius bukan kader dari Partai Nasdem.

“Bukan,” kata Ahmad Ali kepada Republika ketika dikonfirmasi apakah Gregorius Alex Plate merupakan kader Nasdem seperti kakaknya atau bukan, Sabtu (4/2/2023).

Sebelumnya, Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo mengaku, masih mendalami alasan Gregorius ikut ke luar negeri apakah terkait kasus itu atau dalam rangka lain. Termasuk, mendalami anggaran yang digunakan Gregorius.

“GAP masih kita pastikah apakah pakai dana Kominfo atau BAKTI atau mungkin dari swasta. Kita lagi pastikan, siapa tahu ada yang membayari,” ujar Haryoko.

Partai Nasdem sendiri mempersilakan Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. Serta, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022. Pada 7 November 2022, Kejagung telah pula melakukan penggeledahan di Kominfo terkait kasus tersebut.

Namun, Kejagung memang belum menjadwalkan untuk meminta keterangan dari Menkominfo, Johnny G Plate, yang merupakan kader Partai Nasdem. Saat ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka mulai dari Dirut BAKTI, Dirut PT Mora Telematika, TA Hudev Universitas Indonesia, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kerugian korupsi ini diperkirakan capai Rp 1 triliun.(*/Joh)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.

“Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,” kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk “Transformasi Lemhannas RI 4.0” di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2) seperti dikutip Antara.

Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.

“Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,” tambahnya.

Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.

“Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,” jelasnya.

Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.

“Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,” katanya.(*/Ad)

DENPASAR — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk meraup suara 51 persen untuk kemenangan Pilpres 2024. Ia mengaku, pihaknya optimistis mampu mengamankan 20 persen suara untuk Pileg 2024 mendatang.

Namun, tutur Airlangga, seluruh fungsionaris dan kader harus mampu mewujudkan target 51 persen suara untuk bisa memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Golkar.

Baca Juga
Inilah Sosok Asri Irwan yang Jadi Plt Direktur Penuntutan KPK, Tangani Kasus Besar Anggota Polri Lolos Jadi Hakim Ad hoc HAM Ini Alasan Presiden PKS tak Jadi Ikut Rombongan ke Nasdem Tower
“Kita tidak boleh puas dengan memegang 20 persen (suara), tetapi untuk menang pilpres kita harus dorong targetnya menjadi 51 persen. Itulah tugas penggalangan kelompok masyarakat, tugas memperbesar koalisi,” tutur Airlangga saat menghadiri Rakornis DPD Partai Golkar Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, dalam keterangan, Jumat (3/2/2023).

Airlangga optimistis Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangan partai berlambang pohon beringin. Ia mengaku optimisme itu didasarkan sejumlah alasan.

Pertama, menurut Airlangga, saat ini berbagai partai politik nyaman berkomunikasi dengan Partai Golkar. Selain itu, berbagai kelompok masyarakat juga banyak yang bergabung dengan Golkar. Antara lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jawa Barat, mantan gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) dan anaknya, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai daerah.

“Berbagai kelompok masyarakat nyaman berada di bawah pohon beringin, maka kita punya momentum. Maka momentum ini manfaatkan semaksimal mungkin,” tutur Airlangga.

Ketum Golkar menambahkan, Pemilu 2024 juga menjadi pertaruhan bagi Partai Golkar. Sebab, melihat pemilu sebelumnya, pertarungan bagai parpol berjalan dalam satu atau dua dekade.

“Jadi kemarin, 2004 Golkar nomor 1, 2009, 2014, 2019 Golkar nomor dua, maka sudah waktunya 2024 Golkar nomor satu kembali,” tegas Airlangga.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menilai, kemenangan Golkar di Pemilu 2024 menjadi momentum untuk mewarnai pemerintahan. Menurut Airlangga, pada 2025, Indonesia akan mendapat bonus demografi yang tidak hadir dalam 100 tahun sekali.

Bonus demografi diprediksi muncul antara 2025 hingga 2035. “Parpol yang paham pembangunan, seperti Golkar, harus mewarnai pemerintahan di periode itu. Ini adalah pertempuran Partai Golkar,” tutur Ketum Golkar.

Menurut Airlangga, strategi kemenangan Golkar untuk Pemilu 2024 salah satunya dengan menarik suara dari generasi Z dan generasi milenial. Dua generasi inii diprediksi lebih dari 40 juta orang. Airlangga menginstruksikan DPD Golkar Bali untuk membuat program yang bisa menarik kedua generasi tersebut memilih Partai Golkar.

“Saya meminta kepada seluruh ketua DPD yang hadir disini, dan secara khusus kepada fungsionaris yang ada di Bali, Nusa Tenggara untuk bisa bekerja sama dan masuk kepada generasi Z dan generasi milenial,” katanya.(*/Gio)

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader partai berlambang pohon beringin di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menguningkan wilayah tersebut di Pemilu 2024. Airlangga meminta kader untuk bekerja keras dengan seirama dan sinergi menjadikan Sulut kembali menjadi lumbung suara Golkar.

Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa menyampaikan pesan Airlangga ini kepada seluruh kader di Sulut saat Perayaan Natal Nasional Partai Golkar di Manado, Sulut.

“Mesin Partai Golkar di Sulut harus bergerak seirama, simultan, dan bersinergi memenangkan Pemilu 2024,” tutur Erwin Aksa di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Sulut, dalam keterangannya, (27/1/2023).

Erwin mengatakan, target Golkar di Sulut adalah mengirimkan dua kadernya ke DPR RI. Ia menegaskan amanat Airlangga tetap berharap ada bonus satu kursi yang bisa disumbangkan DPD I Sulut untuk kursi Parlemen Senayan.

“Targetnya disini Insya Allah, Partai Golkar bisa dua kursi lagi. Tiga kursi bonus. Kata Pak Airlangga begitu, tiga itu bonus, kalau dua ya Insya Allah. Bu Tetty akan berjuang keras. Mudah-mudahan tiga supaya bonus,” ujar Erwin.

Ia mengaku, Ketum Airlangga sudah memberikan pengarahan agar Sulawesi Utara kembali menguning di Pemilu 2024. Seluruh kader diminta turun menyapa masyarakat dan membantu kesulitan mereka dengan tulus dan konsisten.

Bahkan, Erwin mengingatkan, DPP Golkar akan mengawasi siapa saja kader yang serius membantu kesulitan masyarakat secara konsisten hingga Pemilu 2024 mendatang. Selain menargetkan tiga kursi untuk DPR RI, Golkar juga menargetkan bisa mengantarkan kadernya, Ketua DPD I Golkar Sulut Tetty Paruntu untuk duduk di kursi Gubernur pada Pilkada Serentak 2024.

Secara nasional, Erwin kembali mengingatkan seluruh kader partai berlambang pohon beringin di Sulut terkait target Golkar di Pemilu 2024. Pertama, memenangi Pilpres 2024 dengan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden, yakni Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Menang Pilpres 2024, mengusung kader Partai Golkar sebagai calon presiden 2024. Partai Golkar harus memenangkan kontestasi pilpres,” tegasnya.

Dua, kemenangan pileg 20 persen, dan ketiga kemenangan 60 persen di Pilkada Serentak 2024. “Kader Partai Golkar harus menjabat sebagai gubernur, bupati, maupun wali kota, terkhusus Sulut, kita ingin melihat gubernurnya adalah perempuan dari Partai Golkar,” tegas Erwin.

Di tempat yang sama Ketua DPD I Golkar Sulut Tetty Paruntu mengaku seluruh kader di wilayahnya siap untuk menjalankan perintah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Tetty menegaskan, pihaknya akan langsung merealisasikan permintaan Airlangga dengan turun membantu masyarakat di Sulut, terutama di Manado yang saat ini menjadi korban bencana banjir.

“Kami habis ini akan membantu para korban bencana yang ada khususnya di Kota Manado, atas nama Partai Golkar Sulut dan atas nama Ketua Umum Airlangga Hartarto, kami akan membawa bantuan itu ke masyarakat yang tertimpa bencana,” ujarnya.

Tetty sendiri mengaku DPD I Golkar Sulut sudah menetapkan target kemenangan Partai Golkar di wilayahnya. Selain target minimal dua kursi untuk DPR RI, ia juga menargetkan Golkar mampu mengantarkan 9 kadernya duduk di DPRD provinsi.

“Kami dari Provinsi Sulut menargetkan Pileg kami memiliki target minimal dua untuk DPR RI, dan 9 kursi untuk provinsi, dan untuk kabupaten kota paling tidak kami jadi pimpinan di setiap wilayah di Sulut,” paparnya.(*/Ad)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, resmi merapat ke Partai Golkar, Rabu petang (19/1). Pria yang akrab disapa Kang Emil ini, dinyatakan sebagai anggota Golkar ditandai dengan pemasangan jas Golkar berwarna kuning oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Kang Emil pun, menjelaskan alasannya memilih bergabung ke partai berlambang pohon beringin ini di media sosial (Medsos) Pribadinya.

“Akhirnya saat yang menentukan ini tidak terkait keputusan saya bergabung dengan partai-partai politik berjuang bagi pembangunan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlabuh ke Partai Golkar,” tulis Kang Emil di instagram ridwankamil.

Kang Emil menjelaskan, keputusannya ini diambil tidak secara tiba-tiba. Melainkan melalui pertimbangan panjang dari mulai istikharah, meminta masukan dari ibunya hingga mendengarkan nasehat ulama.

“Keputusan ini melalui pertimbangan panjang, baik dengan melakukan istikharah, masukkan dari ibu yang juga guru bagi saya istri dan keluarga, ulama, kerabat kolega. Serta para sahabat. Keputusan ini pun saya ambil demi peningkatan kinerja bukan ambisi politik semata,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyatakan komitmennya untuk partai. Termasuk patuh terhadap segala keputusan partai berlambang pohon beringin itu.

Salah satu keputusan Partai Golkar berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) pada 2019 adalah mendorong Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Ridwan Kamil yang kini berposisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dipastikannya juga ikut mensosialisasikan Airlangga.

“Pak Ridwan Kamil sudah menunjukkan komitmennya untuk mengikuti dan loyal terhadap keputusan tersebut. Serta beliau berkomitmen mensosialisasikan dan menggaungkan kemenangan Pak Airlangga dan Golkar dalam Pemilu 2024 nanti,” ujar Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).

Ridwan Kamil dinilainya sebagai sosok yang dapat mendompleng suara Partai Golkar, khususnya di Jawa Barat. Apalagi sosok tersebut memiliki kompetensi baik dan dikenal oleh pemilih dari generasi muda.

“Kemampuan beliau dalam dekati milenial tentu potensi ini akan kami dorong. Agar jelang 2024 potensi bisa kami optimalkan dalam menangkan Partai Golkar di Jawa Barat dan provinsi lain, terutama di Jawa,” kata Ace.(*/Hen)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali merombak struktur kepengurusan partai. Dalam struktur baru Majelis Pertimbangan DPP PPP periode 2022-2025, Romahurmuziy menjabat kembali bersama beberapa tokoh, di antaranya Wardatul Asriyah, Nu’man Abdul Hakim, Anang Iskandar, Syarief Hadler, dan Witjaksono. Kembalinya Romahurmuziy dinilai bisa mengganggu internal partai.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif mengatakan kembalinya Romahurmuziy dalam struktur organisasi PPP bisa memunculkan polemik baru. Pertama, persoalan status Romahurmuziy sebagai mantan narapidana korupsi bisa menurunkan citra partai politik.

“Hadirnya tokoh politik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi akan memunculkan stigma negatif terhadap partai PPP, padahal PPP baru saja menghadapi gonjang-ganjing konflik pemilihan ketua umum, seharusnya PPP mempertimbangkan kondisi internal partai dalam menghadapi pemilu di 2024,” kata Ikhwan, kepada wartawan, Selasa (3/1/2022).

Kedua, lanjut dia, jabatan yang diembannya tidak sembarang jabatan. “Jika PPP salah langkah dalam membuat keputusan bisa saja memunculkan permasalahan baru di internal partai,” terangnya.

Kecuali jabatan yang diberikan sebatas kader biasa, menurut saya jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) adalah jabatan strategis yang sangat penting dalam proses kaderisasi politik. Meskipun Romahurmuziy sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum, menurut Ikhwan, bukan berarti Romi layak menduduki jabatan Ketua MPP PPP.

Karena ada bekas luka politik yang tidak bisa dihindari. Selain itu, hadirnya Romahurmuziy bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap PPP. “Justru PPP akan dicap sebagai partai yang tidak berhasil dalam regenerasi kader, sebab PPP bergantung pada figur yang jelas-jelas berstatus mantan narapidana,” jelasnya.

Ikhwan mengatakan, PPP seharusnya mampu membagi jatah Ketua MPP kepada kader lain agar regenerasi berjalan dan tidak bertumpu pada figur sentral saja. Jika PPP salah langkah dalam membentuk infrastruktur politik PPP bisa saja kehilangan kepercayaan publik di Pemilu 2024.

Pengangkatan Romahurmuziy sebagai Ketua MPP PPP itu tertera dalam surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi. Adapun sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP adalah Anas Thahir bersama Hizbiyah Rochim dan Irene Rusni Halil.(*/Joh)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan akan menerjunkan sekitar 166.791 personel gabungan untuk mengamankan libur Nataru. Personel gabungan yang dilibatkan itu terdiri atas 101 ribu personel Polri, 23 ribu personel TNI, dan sisanya dari seluruh stakeholder terkait.

“Sehingga diharapkan semuanya ini bisa memberikan bantuan dengan tupoksinya masing-masing sehingga seluruh rangkaian bisa berjalan dengan baik,” ujar Listyo saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas persiapan Natal dan tahun baru di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Listyo menyebut, terdapat sekitar 56.636 obyek yang akan diamankan. Terdiri atas gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata, dan juga kegiatan perayaan tahun baru. Pihaknya juga akan mendirikan 2.629 posko yang terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu.

Ia menjelaskan, posko pengamanan akan didirikan di tempat-tempat ibadah ataupun tempat wisata dan tempat belanja. Sedangkan posko pelayanan didirikan untuk memberikan pelayanan saat arus balik dan arus mudik baik di jalan tol maupun arteri.

“Dan posko terpadu tentunya posko yang di dalamnya terdapat stakeholder terkait termasuk di dalamnya mengantisipasi apabila terjadi bencana, bencana alam, apalagi hujan yang sangat tinggi dan hal-hal yang terkait dengan hal-hal tersebut,” kata Listyo.

Kepolisian juga melakukan persiapan pengamanan saat malam Natal dan juga pengamanan tempat-tempat ibadah, khususnya dari Densus. Untuk mengamankan Nataru, polisi juga bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, termasuk Banser.(*/Ad)