Politik dan Keamanan

JAKARTA – Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan kegelisahan tentang survei-survei menuju Pemilu 2024. Pasalnya, ia merasa, belakangan survei begitu sering bermunculan.

Hal itu diungkapkan tepat setelah menghadiri dan memberi pidato politik di Milad 21 PKS. Tepatnya, ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan awak media tentang lembaga-lembaga yang melakukan survei soal Pilpres 2024.

“Saya sampai kadang-kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya,” kata Anies di Istora Senayan, Sabtu (20/5)dikutip dari republika.

Pasalnya, lanjut Anies, lembaga-lembaga survei semakin sering memberi rilis survei tentang Pilpres 2024, bahkan kadang-kadang setiap pekan sekali. Meski begitu, ia mengaku tidak mau ambil pusing terkait itu.

Ia berpendapat, itu merupakan hak dari orang-orang yang melaksanakan survei tersebut. Bahkan, Anies mengaku melihat rilis-rilis survei itu sebagai pemicu untuk bekerja lebih keras lagi menghadapi 2024 nanti.

“Bekerja lebih keras, menjangkau semua dan mengajak untuk berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan dan rekam karya,” ujar Anies.

Anies sendiri dalam begitu banyak lembaga survei yang merilis hasil survei mereka memang hampir selalu ada di posisi buncit. Elektabilitas tertinggi kadang diraih Prabowo Subianto, kadang diraih Ganjar Pranowo.

Terkait itu, ia menambahkan, Pemilu 2024 masih akan berlangsung tahun depan tepatnya pada 14 Februari. Anies melihat waktu yang ada sebagai suatu perjalanan yang perlu kerja keras dari semua elemen yang ada.

Apalagi, ia menekankan, kondisi seperti itu bukan yang pertama kali dialaminya. Anies menerangkan, pada Pilkada DKI 2017 lalu elektabilitas dari survei-survei yang ada hampir selalu berada di posisi terakhir.

“Bagi kami ini suatu perjalanan, tentu harus kerja keras, tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor tiga,” ungkapnya. (*/Jo)

PADANG – Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan, penetapan status tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung menjadi pertanda bahwa genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai. Najmuddin menyebut, hal ini pertanda Partai Nasdem sudah mulai ditinggalkan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Penetapan Johnny Plate sebagai tersangka adalah menunjukkan perang terbuka sudah dimulai. Ini menurut saya genderang perang telah dimulai,” kata Johnny, Rabu (17/5/2023).

Najmuddin menyebut Johnny G Plate merupakan menteri Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem. Sejak partai besutan Bos Medi Grup, Surya Paloh, itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, memang Nasdem mulai ditinggalkan gerbong koalisi Jokowi.

Momen yang memperlihatkan Nasdem mulai ditinggalkan koalisi pemerintah adalah tidak diundangnya Surya Paloh ketika Jokowi beramah tamah dengan ketua umum parpol dalam beberapa kali kesempatan.
“Saya melihat penetapan Johnny tidak terlepas dari retaknya hubungan Nasdem dengan Jokowi. Semenjak Surya Paloh memilih Anies sebagai bacapres, hubungan antara Jokowi dengan Paloh mulai renggang,” ujar Najmuddin dikutip dari republika.

Namun politikus Nasdem Ahmad Sahroni enggan mengaitkan penetapan tersangka Johnny ini dengan unsur politik karena sikap partainya yang berseberangan dengan koalisi pemerintah. “Kalau terkait dengan politik karena memang suasana politik ini sangat dinamis menjelang 2024 karena yang bersangkutan Pak Johnny G Plate tadi di kejaksaaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tetapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate telah ditetapkan,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kemenkominfo pada Rabu (17/5/2023). Seusai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB, Jhonny keluar gedung Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan Kejagung warna merah muda sekitar pukul 12.00 WIB.

Rompi dengan nomor 004 itu merupakan tanda seseorang yang menjadi tersangka di kejaksaan. Johnny pun tampak diborgol saat dibawa keluar ruang pemeriksaan. Selanjutnya, Johnny diangkut dengan mobil tahanan kejaksaan.

“Peningkatan status saksi JP sebagai tersangka menyangkut perannya sebagai menteri dan tentunya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI pada paket 1,2,3,4 dan 5,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi

Pada Senin (15/5/2023), Kejagung bersama Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara terkait korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI. Dari hasil audit yang dilakukan, BPKP menyatakan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 8,32 triliun.

Nilai kerugian tersebut lebih besar dari estimasi semula penyidik yang menaksir sekitar Rp 1 triliun. Namun, Kejagung menjadikan angka Rp 8,32 triliun keluaran BPKP resmi sebagai acuan kerugian negara dalam proses penyidikan.(*/Gint)

JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Perwakilan Partai Golkar, Nusron Wahid menanggapi diusulkannya nama Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra). Hal tersebut semakin memantapkan Partai Golkar untuk mengusung Airlangga pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kan hasil Musra tiga, Ganjar, Prabowo dan Airlangga. Karena Ganjar sudah diusung sama PDIP, maka selayaknya Prabowo-Airlangga. Pasti relawan Presiden Jokowi senang kalau keputusannya itu (Prabowo dipasangkan dengan Airlangga),” ujar Nusron lewat keterangannya, Senin (15/5/2023).

Partai Golkar sendiri tengah menjajaki peluang koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia sendiri berharap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memilih Airlangga sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Jika terpilih, pasangan calon Prabowo-Airlangga sudah pasti akan meneruskan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, keduanya merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju. “Ini tentunya akan menjadi duet maut dua menteri Jokowi. Intinya Airlangga memang layak untuk disandingkan dengan Prabowo,” ujar Nusron.

Ia sendiri mengapresiasi, diusulkannya nama Airlangga sebagai capres dari hasil Musra. Menurutnya, itu bukti Ketua Umum Partai Golkar itu dikehendaki oleh rakyat. “Pak Airlangga dikehendaki oleh rakyat, sehingga sangat wajar kalau menjadi alternatif pemimpin Indonesia. Menjadi ideal untuk dijadikan presiden atau wakil presiden,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik untuk mengusung capres yang tepat yang diinginkan rakyat. Meskipun begitu, Jokowi mengaku belum memutuskan terkait tiga nama capres hasil musyawarah nasional (munas) yang disampaikan kepadanya siang ini.

Jokowi mengatakan, berdasarkan konstitusi, yang bisa mencalonkan capres dan cawapres adalah partai atau gabungan partai. Namun, saat ini partai politik masih belum selesai menyusun koalisi.

“Menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai,” ujar Jokowi dalam arahannya di Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, minggu (14/5/2023).

Jokowi mengatakan, langkahnya yang belum mengumumkan capres yang didukungnya tersebut merupakan bentuk dari strategi. Karena itu, ia juga meminta para relawan untuk tidak tergesa-gesa. “Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grusa grusu, jangan pengen cepet-cepetan karena Belanda masih jauh,” ucapnhya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Nasdem secara resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 ke KPU. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengaku, memiliki capres meningkatkan kepercayaan diri partainya hadapi Pemilu 2024.

Apalagi, ia menuturkan, Nasdem sudah dua kali melewati pemilu dan pada momentum ketiga tidak banyak perpindahan kader-kader yang terjadi. Willy merasa, semua itu menandakan kalau Nasdem secara internal semakin solid.
Willy mengeklaim, Nasdem banyak mendapatkan simpati pemilih dari pilkada periode sebelumnya. Selain itu, ia menekankan, Nasdem banyak mendapat simpati baru dari keputusan mereka mengusung Anies Baswedan.

“Nasdem mendapatkan antusiasme dari hasil pilkada sebelumnya dan efek Anies, keberadaan Nasdem yang sudah punya capres sendiri yang membuat kita lebih percaya diri dan itu ada di semua level,” kata Willy, Kamis (11/5/2023).

Terkait komposisi, ia menerangkan, Nasdem paling banyak diisi politikus. Disusul mantan birokrat sebagai profesional, lalu peneliti, dan tokoh-tokoh intelektual karena doktor-doktor mencapai 30-40 orang di Nasdem.

Saat ini, Willy menuturkan, mereka sedang bersiap untuk pematangan proses legislasi dan perwakilan-perwakilan di DPR. Hal itu dilakukan agar nanti mereka dapat menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

“Jadi, prosesnya lebih banyak kualitatif. Jadi, Nasdem sudah menjadi Barcelona lah, sudah tidak Paris Saint Germain lagi, sudah tidak lagi Manchester City, sudah Barcelona, La Masia-nya sudah matang,” ujar Willy.

Selain itu, Willy menambahkan, dari kategori menteri-menteri dari Partai Nasdem ada dua yang turut maju. Ada Syahrul Yasin Limpo yang maju di Dapil Sulsel 1 dan Johnny Plate yang maju di Dapil NTT 1.

Willy turut menanggapi santai perusakan baliho Anies Baswedan yang terjadi di Jember. Ia menekankan tidak perlu langkah-langkah hukum menghadapi itu dan baliho yang dirusak tinggal dipasang kembali.

“Ya kalau (baliho) Anies dicabut nanti kita pasang lagi, tidak perlu langkah-langkah melaporkan, tapi kita mengimbau, happy happy saja lah pemilu ini, tidak usah musuh-musuhan tidak usah saling iri hati,” ucap Willy.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi punya pendapat serupa dengan Partai Nasdem, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersikap keras terhadap capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tapi lembek kepada capres PDIP, Ganjar Pranowo. Aboe pun meminta Bawaslu berlaku adil kepada Anies.

“Kita ingin yang terbaik. Bawaslu tolong adil,” kata Aboe kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Aboe juga meminta Komisi II DPR RI (mitra kerja Bawaslu RI) untuk mengambil tindakan guna memastikan Bawaslu berlaku adil kepada setiap capres. Komisi II tidak boleh diam, apalagi anggota Komisi II dari Fraksi PKS.

“Kawan-kawan PKS harus bersuara dengan baik (terkait ketidakadilan Bawaslu ini). Karena kita bagian dari pada anak bangsa yang harus mengantarkan demokrasi yang terbaik,” ujarnya.

Bawaslu RI pada Minggu (7/5/2023), menyampaikan sikap terkait kegiatan safari politik Ganjar ke sejumlah kota di Jawa Timur yang berlangsung selama akhir pekan ini. Bawaslu RI tak mempersoalkan kegiatan tersebut, sepanjang tidak ada ajakan memilih dan unsur pelanggaran pemilu lainnya.

Sikap terbaru Bawaslu ini kontras dengan sikapnya terhadap Anies yang disampaikan pada akhir 2022 lalu. Bawaslu ketika itu menyebut kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung dan “terkesan mencuri start” kampanye. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir tahun 2023.

Merespons sikap tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Choi menilai Bawaslu tidak netral dalam menyikapi safari politik Anies dan Ganjar. Bawaslu hanya keras kepada Anies.

“(Sikap terbaru Bawaslu) mengonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar,” kata Gus Choi kepada Republika, Ahad (7/5/2023).

Gus Choi menuding Bawaslu bersikap tidak netral karena lembaga itu bekerja atas pesanan kelompok tertentu yang hendak menjegal Anies. Dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa kelompok itu.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Nasdem untuk mengatasi ketidaknetralan Bawaslu itu, Gus Choi menyebut pihaknya akan mendoakan pimpinan Bawaslu agar segera sadar, tobat, dan kembali netral. Selain itu, Nasdem juga akan bergerak di parlemen untuk memastikan Bawaslu bekerja secara adil.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengeklaim pihaknya memperlakukan Ganjar dan Anies secara sama. Bawaslu mengawasi kedua capres itu menggunakan standar yang sama.

Bagja mengatakan, Bawaslu tidak mempersoalkan kegiatan safari politik yang dilakukan para capres, termasuk Ganjar dan Anies. Adapun teguran Bawaslu kepada Anies pada akhir 2022 lalu disampaikan karena eks Gubernur DKI Jakarta itu melakukan kegiatan safari politik di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, sebuah tindakan yang dilarang UU Pemilu.

“Kita kan tidak menganggap kegiatan safari politiknya Mas Anies kemarin (tahun 2022) bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika dilakukan di tempat ibadah,” kata Bagja.

JAKARTA – Para pendukung calon presiden (capres) Anies Baswedan terus bertambah. Mereka menyatakan sikap kesetiaan serta kesolidan untuk mendukung Capres Anies pada pemilu 2024 mendatang. Dukungan tersebut dibuktikan dengan kegiatan Halal Bihalal dan tatap muka para relawan dan simpul pendukung Anies baik dari partai koalisi seperti Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, di Restoran Al-Jazeera, Jakarta, Sabtu 6 Mei.

Hasilnya membuat deklarasi Aljazeera pendukung Anies. Ratusan relawatan dari berbagai elemen sepakat akan berkerja memenangkan Anies sebagai capres dikpilu mendatang. Kegiatan yang digagas oleh Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BJPK) DPP Partai Demokrat Umar Arsal dan Relawan Indonesia Gemilang dihadiri perwakilan partai pendukung Anies, diantaranya Mardani Ali (PKS), Damianus Bilo (Nasdem) d, dan Ustad Sambo (Partai Umat, Bahtiar Hamzah, serta simpul – simpul relawan.

Seperti dikatakan Umar para relawan yang Hadir tidak hanya dari pendukung partai koalisi, namun relawan yang kecintaanya pada Anies Baswedan. “Kehadiran dan kegiatan ini sebagai bentuk kesetiaan kita dan dukungan kepada capres Anes dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang,” tegas mantan anggota DPR RI dalam siaran pers.

Menurut Umar kegiatan ini akan berlangsung hingga ke berbagai daerah, tentunya dalam rangka memenangkan Anies sebagai Presiden. Umar tidak dpungkrii hingga saat ini capres Anes terus di ganggu agar tidak menang dalam pemilu besok. Bahkan Partai Demorkat diakui diajak gabung ke partai koalisi besar.

” Tidak dipungkiri banyak godaan dan cobaan yang di hadapi Anies, termasuk godaan Partai Demokrat masuk. Tapi Alhamdulillah Partai Demokrat godaan kuat,” jelasnya.

Mantan anggota Komisi V ini juga menegaskan bahwa koalisi pendukung capres Anes tetap solid meski ada godaan dari para pendukung lain. Umar juga mengatakan bahwa hingga saat ini Partai Demorkat masih tetap menyodorkan nama AHY pendamping Anies. ” Mohon maaf dan mengurangi rasa hormat hasil rapimnas bahwa AHY tidak capres ataupun cawapres. Jadi kita berharap AHY masih tetap cawapres,” ungkapn Umar.(*/Ad)

JAKARTA — Relawan Anies Baswedan dari berbagai elemen masyarakat menggelar ‘Buka Bersama dan Silaturahim Simpul Relawan Anies Baswedan’, Sabtu (1/4/2023). Dalam acara itu mereka mengeluarkan resolusi bersama untuk memenangkan Anies dan meminta penyelenggara pemilu untuk bersikap netral di Pemilu 2024.

Kegiatan yang dimotori Tamsil Linrung dan Refly Harun ini dijadiri sekitar 78 simpul relawan Anies Baswedan, dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya Majelis Sholawat Annadhiyyah Indonesia (Mas Anies), Anies Baswedan Center (AB Center), Jardiknas, Gemakopin, Rapembar, Anies Mania (Aman), Aliansi Kerakyatan untuk Anies (AKU ANIES), Amanah Macenning Anies Fot RI-1 (AMARI), Forum Anies Nasional Network (FANN), dan sebagainya.

Dalam kegiatan ini, setiap simpul relawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi dan pandangan mereka terhadap pencapresan Anies. Hingga di ujung acara secara bersama-sama mereka membacakan Resolusi Relawan Anies Baswedan.

Adapaun isi resolusi adalah: Pertama, Relawan Anies Baswedan bertekad memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 secara jujur dan bermartabat. Kedua, Relawan Anies menuntut penyelenggara pemilu, Presiden Jokowi, dan lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindal netral selama Pemilu 2024. Ketiga, Relawan Anies Baswedan akan melawan segala bentuk kecurangan pemilu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Anies Baswedan yang sedang berada di Surabaya tidak hadir di acara tersebut. Namun Anies melalui panggilan video yang disiarkan di forum, mengatakan usaha bersama-sama untuk membawa perubahan dimudahkan. “Semangat para jamaah akan menular ke semuanya,” kata Anies.

Mantan menteri pendidikan ini juga meminta agar para relawan menjaga kebersamaan. Sesama relawan harus saling menguatkan sehingga menjadi besar, bukan saling melemahkan.

Sementara Tamsil Linrung mengatakan ada kekhawatiran adanya isu presiden tiga periode. “Dan saat ini dimunculkan wacana perpanjangan masa jabatan dua hingga tiga tahun, maupun penundaan pemilu,” jelasnya.

Adanya isu-isu ini, menurut Tamsil, muncul karena banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan. Termasuk tidak senang jika Anies Baswedan menjadi presiden. “Dalam beberapa survei yang sungguh-sungguh, netral, selalu memposisikan Anies sebagai pemenang,” ungkap Tamsil.

Dalam kondisi ini, Tamsil meminta agar relawan Anies Baswedan bisa mengawal agar upaya penggagalan pemilu bisa dicegah. “Kita kawal agar tidak ada yang melakukan kudeta terhadap konstitusi,” kata Tamsil.(*/Ad)

JAKARTA – Viral sebuah foto mobil bertuliskan Bea Cukai tengah mengawal sebuah mobil Alphard hitam ke dalam apron Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Kota Tangerang, Provinsi Tangerang. Foto tersebut ramai di media sosial setelah pengusaha, Peter Gontha di akun Instagram @petergontha membagikan foto tersebut.

“Mobil pribadi masuk apron Bandara Soetta, menurunkan penumpang langsung dari pesawat lewat tangga ke mobil pribadi Alphard, terus dikawal belakangnya sama mobil Bea Cukai,” tulis Peter Gontha dalam akun Instagram-nya, seperti dikutip di Jakarta pada Sabtu (25/3/2023).

Ternyata mobil Alphard tersebut sedang menununggu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Sri mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai mendarat setelah melawat dari luar kota.

Selain mobil Alphard yang dikawal, barang yang dibawa turut menjadi sorotan lantaran cukup banyak. Peter mendesak Bea Cukai Kemenkeu lebih waspada karena banyaknya isu yang menimpa instansi Kementeria Keuangan belakangan ini.

“Sudah tau netizen yang jadi wartawan bergentayangan di seluruh Nusantara kok masih berani yah?????” kanta.

Peter menduga kuat bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah pejabat. “Ini pasti pejabat, lihat aja sada ajudan pakai baju putih pakai ransel, tipikal pejabat atau istrinya yang dikawal atau dijemput!,” lanjut dia.

Unggahannya kemudian ramai di lini masa Instagram dan Twitter. Fajar Nugros ikut berkomentar di Twitter centang birunya dengan nada sindiran.

“Kok ngga dijemput di depan tangga pesawat sekalian sih? Masak ngga boleh? Siapa yang melarang? Boleh laaaahhh,” kata sang sutradara tersebut menyisipkan tangkapan layar unggahan foto Peter.

“Pejabat-pejabat tingginya sekelas menteri nenteng koper sendiri, antri di pemeriksaan imigrasi, susah2 demi konten. Pejabat di bawahnya dijemput Alphard di apron wkwkwkwkw,” lanjut Fajar.(*/Joh)

CIBINONG – Memperhatikan serta bantu meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi salah satu niat utama bagi sosok Delf Morcee Subeki salah satu caleg dapil I DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN).

Delf Morcee Subeki yang akrab disapa Abang ini sejak awal tahun 2023 telah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dapil I khususnya yang ada di Kecamatan Babakan Madang.

Bahkan, pada pekan lalu, Delf Morcee Subeki yang juga sebagai Ketua Pimpinan Cabang (Pimcab) Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN) Kabupaten Bogor pada pekan lalu menggelar Bazar Ramadhan dengan menjual beberapa kebutuhan pokok masyarakat dengan potongan harga lebih dari 50 persen

” Kegiatan Bazar Ramadhan yang kami lakukan ini sangat disambut antusias oleh masyarakat. Insya Allah pada pertengahan bulan Puasa nanti saya akan kembali menggelar kegiatan serupa,” tegas Delf Morcee Subeki, Senin, 20 Maret 2023

Kegiatan lainnya, kata Delf, ia akan melakukan berbagai kegiatan bakti sosial seperti bersih bersih atau pengecetan muhsola atau masjid yang ada di Dapil I.

Disamping itu, lanjut Delf, ia juga akan menyasar kalangan milenial di Dapil I dengan menggelar event atau turnamen Esport se Dapil 1

” Esport saat ini suda jadi bagian Industri Olahraga. Makanya, saya akan berusaha menggali potensi atau bakat bakat remaja dan pemuda terhadap Esport dengan menggelar turnamen Esport,” ujar Delf yang juga sangat hobi olahraga renang ini.

Mudah- mudahan, sambung Delf, turnamen Esport yang akan ia lakukan habis lebaran nanti akan jadi salah satu wadah yang tepat untuk menggali talenta generasi muda di Dapil I pada olahraga Esport.

Motivasi Delf Subeki Nyalon DPRD Kabupaten Bogor dari PKN ini benar benar ingin jadi bagian dalam garda terdepan membantu dan merealisasikan aspirasi rakyat yang ada di Dapil I Kabupaten Bogor.

Delf Morcee Subeki boleh dikatakan sebagai caleg milenial yang ada di Dapil I Kabupaten Bogor. Usianya baru menginjak 26 tahun namun pemikirannya sudah matang. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Barat melakukan pemantauan akun media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu untuk mencegah kampanye politik menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kita pantau di media sosial karena perilaku ASN bukan hanya yang kasat mata saja tetapi juga di dunia maya,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Oding Junaedi, saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin.

Menurut Oding, pemantauan aktivitas ASN di media sosial diperlukan untuk memastikan mereka selalu netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi adanya ASN yang membuat kelompok atau pergerakan terkait politik.

Pemantauan, lanjut Oding dilakukan tim siber khusus Bawaslu di tingkat kota hingga provinsi. Jika dalam pemantauan ditemukan ASN yang melakukan kampanye di media sosial, maka Bawaslu akan melayangkan teguran keras.

Sejauh ini, Oding belum mendapatkan laporan adanya aktivitas ASN yang mendukung atau menjadi lawan untuk calon tertentu melalui media sosial.

Oding berharap upaya pengawasan tersebut dapat meningkatkan netralitas jajaran ASN di seluruh instansi menjelaskan pesta demokrasi 2024 mendatang.

Oding menjelaskan para peserta pemilu baru diperbolehkan melakukan promosi diri sebagai calon legislatif pada masa kampanye selama 75 hari. Masa kampanye itu diperkirakan akan berlangsung pada November 2023 mendatang.

“Selama 75 hari sebelum masa tenang, di situ barulah para calon boleh melakukan kampanye,” jelas Oding.

Jika selama 75 hari masa kampanye ada parpol yang melakukan pelanggaran seperti kampanye di sekolah, rumah ibadah, dan lingkungan ASN, maka pihaknya akan memberikan teguran keras.

“Misalnya selama 75 hari itu ada partai politik yang melakukan pelanggaran akan kita catat , kita buat semacam diagram tingkat kepatuhan parpol kepada peraturan seperti apa. Nanti kita publikasikan,” ungkapnya.(*/Joh)