Politik dan Keamanan

JAKARTA – Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengakui bahwa sudah mengantongi satu nama untuk menjadi cawapres-nya. Hanya saja, Anies enggan mengungkap sosok yang akan menjadi pendampingnya dalam gelaran Pilpres 2024 itu.

“Pokoknya sudah ada, tapi nanti pada waktunya diumumkan,” kata Anies usai menjadi pembicara dalam acara pembekalan bakal caleg Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Menurut Anies, masih ada proses panjang sampai akhirnya dirinya mengumumkan sosok cawapres. Yang penting, kata dia, proses itu sudah berjalan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP, Willy Aditya menyebut Anies Baswedan memang sudah mengantongi satu nama cawapres. Sosok cawapres yang masih dirahasiakan namanya itu merupakan hasil pertimbangan Tim 8.

“Cawapres itu sudah kita putuskan di Tim 8. Jadi benar sudah ada satu nama,” kata Willy kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat.

Willy menjelaskan, Tim 8 alias tim kecil yang terdiri atas perwakilan Nasdem, PKS, Demokrat, dan pihak Anies menentukan satu nama cawapres itu setelah melalui proses pertimbangan kuantitatif dan kualitatif selama sekian bulan. Berawal dari lebih dari lima nama kandidat cawapres, lalu dikerucutkan menjadi tiga nama, hingga akhirnya diputuskan satu nama.

Dia enggan memastikan apakah satu nama cawapres pilihan Tim 8 itu berasal dari internal koalisi atau bukan. Dia juga enggan memastikan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Dia hanya mengatakan bahwa cawapres pilihan Tim 8 itu adalah sosok yang sesuai dengan aspirasi rakyat.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh diketahui mengajak elite Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya ikut dalam pertemuan itu.

Riefky mengungkapkan, salah satu yang dibahas adalah membicarakan potensi upaya penjegalan terhadap Anies Rasyid Baswedan. Termasuk dengan mengganggu tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumber daya apapun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya,” ujar Riefky saat dikonfirmasi, Rabu (31/5/2023) dikutip dari ripublika.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap bertekad dan solid di tengah potensi penjegalan tersebut. Terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, aman, dan memiliki kebebasan dalam berdemokrasi.

“Utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum, maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar,” ujar Riefky.

“Tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI,” sambung Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Anies buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara. Jelasnya, ada kekhawatiran soal cawe-cawe itu berkaitan dengan kontestasi nasional 2024 mendatang.

Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi, hingga penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang tidak sportif. Aspirasi itu juga disampaikan oleh para bakal calon legislatif (caleg).

“Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah kami berharap kekhawatiran kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar,” ujar Anies di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan, setiap orang punya hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Harapannya, semua yang berkontestasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.

Penyelenggara Pemilu 2024 juga harus menyelenggarakan seluruh tahapannya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang berat sebelah terhadap satu orang atau kelompok tertentu.

“Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yg sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil,” kata Anies.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta seluruh kader partai berlambang bintang mercy mengikuti perkembangan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Moeldoko di Mahkamah Agung (MA).

Ia memerintahkan, seluruh kader di Tanah Air siap untuk memperjuangkan jika ada ketidakadilan yang diterima Partai Demokrat. “Ini sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT. Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” kata SBY, Ahad (29/5/2023).

SBY mengaku, telah menerima telepon dari seorang mantan menteri terkait PK yang diajukan kepala Staf Presiden (KSP) ini. Namun, SBY tak menyebut siapa mantan menteri tersebut. SBY menuturkan, ia kerap menerima pesan-pesan tersebut. Sehingga SBY menduga bahwa pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko merupakan hal yang serius.

“Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” tutur SBY dikutip dari rpublika.
Ia menyampaikan, berdasarkan akal sehat, MA sulit menerima PK Moeldoko tersebut. Sebab, sudah 16 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan. SBY menilai jika hal ini terjadi, informasi adanya tangan-tangan politik untuk mengganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. “Ini berita yang sangat buruk,” kata SBY.

Presiden RI periode 2004-2014 ini berharap, pemegang kekuasaan politik dan hukum tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Indonesia, kata dia, bukan negara ‘predator’ serta tak menganut hukum rimba.

“Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, saya harap pemegang kekuasaan (politik dan hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan. Indonesia bukan negara ‘predator’ (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” katanya menegaskan.

Pernyataan SBY ini setelah muncul pernyataan dari mantan wamenkumham, Denny Indrayana, soal tukar guling kasus perkara MA di KPK dengan putusan menerima PK Moeldoko oleh MA. Denny Indrayana sebelumnya membocorkan informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memutus mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutupKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko telah mengajukan PK untuk putusan MA terkait dengan ‘kudeta’ Partai Demokrat. Moeldoko mengajukan PK pada 3 Maret 2023.

PK yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun di MA untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara: 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Di sisi lain, Moeldoko mengaku tidak mengurus pengajuan PK terhadap putusan kasasi yang memenangkan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan pihaknya bersikap netral saat menanggapi upaya hukum berupa peninjauan kembali ke MA ini. Yasonna meminta kepada seluruh pihak untuk mentaati hukum yang berlaku dan berlaku sebagaimana ketentuan hukum.(*/Jo)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menerima gugatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Namun, ia mempertanyakan kewenangan MK dalam memutuskan hal tersebut.

Putusan yang memperpanjang masa jabat pimpinan KPK dinilainya melampaui kewenangan MK. Apalagi objek putusan tersebut merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, di mana kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

“Itu kan agak dalam tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk undang-undang itu DPR dan presiden,” ujar Arsul di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Ia juga menilai adanya inkonsistensi dari MK usai memutuskan untuk menjadikan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Sebab sebelumnya, juga ada gugatan terhadap Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Di pasal tersebut mengatur, seorang hakim MK bisa menjabat sampai dengan 15 tahun sepanjang usianya tidak melebihi 70 tahun.

Namun, MK menolak semua gugatan terhadap pasal tersebut. Di mana dalam pertimbangannya, MK tak menyinggung soal ketidakadilan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.

“Nah tiba-tiba di sini di dalam pertimbangan putusan itu, bicara soal keadilan, soal keadilan terkait masa jabatan. Empat tahun itu dianggap, satu, bertentangan dengan prinsip keadilan, dibandingkan dengan lembaga negara lain yang constitutional important,” ujar Arsul.

“Tapi ketika bicara tentang dirinya sendiri, MK mengatakan itu tidak masalah. Sehingga uji materinya ditolak, nah ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebagian hakim kita masih negarawan atau sudah sama seperti politisi kami yang ada di DPR ini, bisa berubah-ubah,” sambungnya.

Ia pun menyinggung, apakah keputusan tersebut dikarenakan adanya kepentingan politik atau kelompok tertentu. Sebab, MK tak pernah menyinggung ihwal keadilan tersebut di gugatan-gugatan lain yang serupa.

“Karena ada kepentingan politik, ada kepentingan katakanlah kelompok, ada kepentingan pribadi ya, maka putusannya kemudian standarnya berbeda. Ini yang menjadi concern, kenapa menjadi concern? karena MK itu berbeda dengan lembaga negara yang lain,” ujar Wakil Ketua MPR itu.(*/Ad)

LAMPUNG – Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusifitas pada tahun politik. Muzani menegaskan perbedaan politik jangan sampai menjadi sumbu perpecahan di tengah masyarakat.

“Kita sedang menghadapi tahun politik. Suasananya kadang hangat, kadang adem. Kita harus jaga persatuan ukhuwah Islamiyah kita, persaduaraan kita, dan kegotongroyongan kita. Itu adalah nilai luhur kita semua yang harus kita jaga bersama,” katanya saat menyerahkan bantuan berupa ambulans kepada Universitas Islam An Nur dan kendaraan operasional LAZISNU kepada Nahdlatul Ulama (NU) Pringsewu, Lampung, Kamis ,(25/5).

Menurut Muzani, persatuan sangatlah penting bagi pembangunan di sebuah negara. Dengan persatuan, maka perdamaian bisa tercipta. Sehingga suasana kondusif dalam bermasyarakat bisa terjaga.

“Itu sebabnya kita bisa berkumpul di sini. Karena ada persatuan, anak kita bisa sekolah. Karena persatuan, kita bisa bekerja, bertani, berdagang, mengaji dan lain-lain,” ujarnya.

Muzani mencontohkan negara-negara yang tidak mampu menjaga persatuannya yang kemudian tidak bisa membangun peradabannya dengan baik. Seperti Sudan yang saat ini terus terjadi perang saudara yang sudah menelan korban ribuan rakyatnya meninggal dunia karena perang tersebut.

“Sekarang di Sudan semua aktivitas ditutup karena ada peperangan di sana. Warga negara asing termasuk seluruh WNI saat ini dievakuasi karena suasannya sangat kacau dan tidak aman,” jelas Sekjen Gerindra itu.

“Itulah mengapa kita sebagai warga Indonesia sangat bersyukur bahwa persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan di negara kita bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

Muzani menyadari, terkadang elite-elite politik mudah sekali untuk bersatu kembali. Namun di level masyarakat terkadang untuk kembali bersatu akibat perbedaan pilihan politik membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, Muzani mengingatkan kembali agar perbedaan politik tidak menjadi sumbu-sumbu perpecahan di tengah masyarakat.

“Pak Prabowo dan Pak Jokowi telah memberi contoh tentang pentingnya mengutamakan persatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Yang penting jangan golput. Karena golput itu menunjukkan kita tidak memiliki keberpihakan atas hak kita sendiri. Begitu pun partai politik. Pilihan boleh berbeda tapi persatuaan dan persaudaraan harus tetap kita jaga,” kata Muzani.

“Itu pesan saya. Jadi jangan ada kisruh atau gontok-gontokan. Karena itu akan berakibat buruk pada masa yang akan datang. Para ulama dan kyai sudah susah payah menjaga persatuan ini,” katanya.(*/Tian)

JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, PPP sudah bukan lagi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Ya, sudah pasti (meninggalkan Partai Golkar dan PAN) karena kan PPP udah ke PDI. Sudah pasti meninggalkan KIB,” ujar Bambang di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Jelasnya, PPP yang meninggalkan KIB adalah dalam konteks dukungannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai berlambang Ka’bah itu diketahui sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo yang dideklarasikan PDIP sebagai bakal calon presiden (capres).

“Bahwa komunikasi terjalin, ya, itu namanya antarpimpinan partai saling komunikasi kan biasa. Komunikasinya kan mungkin bukan terkait dengan wilayah kerja sama capres-cawapres,” ujar Bambang.

Dalam hal komunikasi, PDIP juga disebutnya tetap berhubungan dengan Partai Golkar dan PAN. Ia juga tak mempermasalahkan jika PPP masih berkomunikasi dengan dua partai yang ada di KIB tersebut.

“Ya saling komunikasi terus kok antara pimpinan partai, kan komunikasi. Bentuk komunikasinya kayak apa? Kan mana kita tahu,” ujar Ketua Komisi III DPR itu.

Diketahui, PDIP bersama PPP akan kembali bertemu pada Juni mendatang. Salah satu yang akan dibahas adalah terkait calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.

“Jika pada kesempatan pertama PDIP bersama dengan PPP, sudah menyampaikan terkait dengan capres, yaitu Pak Ganjar. Insya Allah, di bulan Juni juga ada tahapan untuk melangkah pada mencermati dan membahas terkait cawapres,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arwani belum memastikan secara detail ihwal pembahasan yang akan dilakukan nantinya. Namun, ia berharap pada Juni mendatang, di internal PPP sudah mendapatkan konfirmasi terkait siapa saja kandidat yang masuk bursa cawapres Ganjar.

“Di bulan Juni nanti itulah kami baru akan mendapatkan konfirmasi secara resmi dari, ya, kita berharap Juni ada dalam tahapan berikut dengan PDIP itu ada hal-hal yang mengarah pada nama, atau nama-nama,” ucapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuat geger publik di Tanah Air dan warganet di lini masa Twitter. Hal itu setelah Arinal mengukuhkan kembali Adi Erlansyah dan Sulpakar sebagai penjabat (pj) bupati Pringsewu dan Mesuji. Dia juga melantik dan mengambil sumpah jabatan M Firsada sebagai pj bupati Tulang Bawang Barat.

Pengukuhan pj bupati Pringsewu dan Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor: 100.2.1.3-1184 Tahun 2023 dan Nomor: 100.2.1.3-1185 Tahun 2023 tentang perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Pringsewu dan Penjabat Bupati Mesuji. Sedangkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan M Firsada berdasarkan SK Mendagri Nomor: 100.2.1.3-1186 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat.

Kebijakan Arinal yang sebelumnya menimbulkan kontroversi akibat jalan rusak di Provinsi Lampung, itu mengundang sorotan karena Adi Erlansyah merupakan adik iparnya. Erlansyah yang merupakan eks kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung pertama kali dilantik menjadi pj bupati Pringsewu pada Ahad (22/5/2023). Berarti, Arinal sudah dua kali melantik adik iparnya menjadi pj bupati Pringsewu sampai kepala daerah definitif terpilih pada 27 November 2024.

Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan, pengukuhan dan pelantikan pj bupati merupakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu dan Mesuji, serta Tulang Bawang Barat.

Dikutip dari laman resmi Pemprov Lampung, Arina menyebut, mereka yang diberi amanah, bakal memimpin selama jangka waktu jabatan setahun ke depan. Dia meminta agar pj bupati dapat membagi waktu secara efektif, dengan mendelegasikan tugas kedinasan yang bersifat umum kepada jajaran struktural maupun fungsional yang ada.

“Untuk itu, Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudari Zaidirina, atas pengabdian yang telah Saudari berikan selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung,” ujar Arinal di Balai Keratun Lantai III Komplek Kantor Gubernur, Kota Bandar Lampung, Senin (22/5/2023).

Arinal menyinggung kepercayaan yang diberikan kepada Adi Erlansyah dan Sulpakar, yang dikukuhkan kembali sebagai pj bupati Pringsewu dan Mesuji. Dia berpesan agar kepala daerah bisa menangani masalah batas wilayah, administrasi kependudukan, peningkatan pertumbuhan perekonomian, pengendalian inflasi, serta perbaikan infrastruktur.

“Kepercayaan pemerintah maupun segenap elemen masyarakat yang telah diberikan kepada Saudara-Saudara, tentunya harus disikapi dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat segera terwujud,”jelasnya.(*/Ti)

JAKARTA – Gibran yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto membuat halayak terhenyak dan bertanya -tanya . Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Andriadi Achmad menyebut PDIP kini mulai khawatir dengan manuver yang dilakukan relawan Presiden Joko Widodo maupun putranya Gibran Rakabuming dalam dukungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini nampak dari pemanggilan DPP PDIP kepada Gibran usai mendampingi Relawan menemui dan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto.

“Bentuk kekhawatiran PDIP, karena Gibran adalah putra Presiden Jokowi. Jika pendukung Jokowi dan Gibran ke Prabowo Subianto, artinya tidak bulat dukungan ke Ganjar Pranowo, ada dualisme dukungan di internal PDIP,” ujar Andriadi dalam keterangannya , Senin (22/5/2023).

Andriadi juga menilai ketidaksolidan internal PDIP dalam mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga bukan kali ini saja. Menurutnya, ada internal PDIP lainnya yang juga belum sepenuhnya mendukung Ganjar. Mereka yang belum mendukung adalah kader yang sebelumnya cenderung pro terhadap Puan Maharani.

“Sebelumnya beberapa kader DPP juga cenderung menyerang Ganjar seperti politisi senior PDIP Tri Media Panjaitan mempertanyakan kinerja Ganjar selama dua periode sebagai Gubernur Jateng, begitu juga panas dingin hubungan antara Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul dengan Ganjar,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) melanjutkan, ditambah dengan relawan Jokowi yang juga meninggalkan Ganjar dan terbaru mendukung Prabowo.

“Menurut saya, ketidaksolidan dan perpecahan internal PDIP dalam mendukung GP akan semakin meluas jika tidak ditertibkan secara cepat oleh ketua umum PDIP Megawati,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Andriadi, berbeda dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung bacapres Anies Baswedan yang semakin solid dan kokoh. Penangkapan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate yang dikaitkan dengan sikap politik Nasdem pun tidak mempengaruhi partai besutan Surya Paloh untuk mendukung Anies Baswedan.

“Genderang perang antara PDIP dan Nasdem sudah ditabuhkan dengan penangkapan sekjen Partai Nasdem Johni G Plate. Belum lagi dukungan secara terbuka para senior atau tokoh-tokoh seperti JK terhadap capres Anies Baswedan, menjadi amunisi baru,” ucapnya.(*/Jo)

CIBINONG – Banyak mantan pejabat yang akan berkarir dipolitik salah satu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Ade Yana Mulyana dikabarkan siap menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrat saat nanti akan pensiun dari ASN.

Namun, Ade Yana Mulyana baru akan memastikannnya ada Bulan Agustus mendatang, usai dirinya pensiun sebagai pejabat esselon 2 B Pemkab Bogor.

Ade Yana Mulyana yang ditemui di Cibinong tak memungkiri kabar tersebut, ia menuturkan bahwa dirinya ditawari menjadi Bacaleg DPRD oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita .

“Saya memang ditawari oleh Dede Chandra Sasmita menjadi Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor, namun keputusannya nanti setelah pensiun dan kebetulan masih ada masa perbaikan dari Daftar Caleg Sementara (DCS) menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT),” tuturnya kepada wartawan, Senin, 22 Mei 2023.

Ade Yana menerangkan, apabila jadi. Maka ia akan ‘berangkat’ dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Ciomas,Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Megamendung dan Cisarua.

“Kecenderungannya saya memilih ‘berangkat’ dari Dapil III, kebetulan keluarga istri maupun saya, bertebaran mulai dari Ciomas hingga Cisarua,” terang mantan Camat Cijeruk ini.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menjelaskan hingga Bulan Oktober tahun ini, nama Bacaleg masih bisa diganti oleh masing-masing partai politik.”DCT baru ditetapkan pada Tanggal 3 Bulan Oktober mendatang, saat ini kami baru verifikasi administrasi Bacaleg atau DCS 18 partai politik nasional,” jelas Ummi Wahyuni.

Dede Chandra Sasmita mengatakan dari 55 orang bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor, yang didaftarkan oleh DPC Partai Demokrat, 1 orang diantaranya ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor esselon 2 B.

Namun, pejabat teras Pemkab Bogor tersebut akan dimasukkan nanti atau menjadi ‘kartu truf’ , sewaktu masa perbaikan daftar caleg sementara (DCS).

“Ada seorang pejabat esselon 2 B yang akan menjadi Bacaleg Partai Demokrat, namun namanya akan dimasukkan saat masa perbaikan DCS,” kata Dede Chandra Sasmita. (Rez)

JAKARTA – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan mendukung penyelidikan penuh terhadap kasus korupsi di Indonesia. Termasuk mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Diketahui, kasus tersebut menyeret nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate. Ia sendiri mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bahwa mafia di Indonesia, termasuk Johnny diberantas lewat penyelidikan yang transparan dan tanpa adanya intervensi politik.

“Jangan biarkan mereka melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan memang hukum tegak bukan saja ke bawah, tetapi juga ke atas, bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan,” ujar Anies dalam pidatonya di hadapan kelompok relawannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (21/5/2023).

“Transparansi ini diperlukan secara menyeluruh, jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun,” kata Anies menambahkan dikutip dari republika.

Ia khawatir dengan merajalelanya mafia-mafia di Indonesia. Mulai dari mafia pemilihan umum (pemilu), mafia bantuan sosial (bansos), mafia proyek pemerintah, mafia pupuk, hingga mafia kesehatan.

Namun, mafia-mafia tersebut dalam beberapa waktu terakhir telah diungkap oleh aparat penegak hukum. Dari mafia pajak yang merugikan negara, hingga mafia narkoba di kepolisian yang membuat buruk generasi muda Indonesia.

“Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka ini itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga republik ini,” ujat mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jika seluruh mafia-mafia tersebut diberantas, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan hadir di seluruh Indonesia. Termasuk dirasakan oleh para petani yang selama ini pupuknya dikuasai oleh para mafia.

“Saya perhatikan, betapa masyarakat yang kita temui, menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit. Ada suasana menantang, tapi sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian,” ujar Anies.

“Serba ketidakpastian, bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang dia keluarkan,” tegas Anies menambahkan dalam pidatonya.(*/Ad)