Politik dan Keamanan

LAMPUNG – Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusifitas pada tahun politik. Muzani menegaskan perbedaan politik jangan sampai menjadi sumbu perpecahan di tengah masyarakat.

“Kita sedang menghadapi tahun politik. Suasananya kadang hangat, kadang adem. Kita harus jaga persatuan ukhuwah Islamiyah kita, persaduaraan kita, dan kegotongroyongan kita. Itu adalah nilai luhur kita semua yang harus kita jaga bersama,” katanya saat menyerahkan bantuan berupa ambulans kepada Universitas Islam An Nur dan kendaraan operasional LAZISNU kepada Nahdlatul Ulama (NU) Pringsewu, Lampung, Kamis ,(25/5).

Menurut Muzani, persatuan sangatlah penting bagi pembangunan di sebuah negara. Dengan persatuan, maka perdamaian bisa tercipta. Sehingga suasana kondusif dalam bermasyarakat bisa terjaga.

“Itu sebabnya kita bisa berkumpul di sini. Karena ada persatuan, anak kita bisa sekolah. Karena persatuan, kita bisa bekerja, bertani, berdagang, mengaji dan lain-lain,” ujarnya.

Muzani mencontohkan negara-negara yang tidak mampu menjaga persatuannya yang kemudian tidak bisa membangun peradabannya dengan baik. Seperti Sudan yang saat ini terus terjadi perang saudara yang sudah menelan korban ribuan rakyatnya meninggal dunia karena perang tersebut.

“Sekarang di Sudan semua aktivitas ditutup karena ada peperangan di sana. Warga negara asing termasuk seluruh WNI saat ini dievakuasi karena suasannya sangat kacau dan tidak aman,” jelas Sekjen Gerindra itu.

“Itulah mengapa kita sebagai warga Indonesia sangat bersyukur bahwa persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan di negara kita bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

Muzani menyadari, terkadang elite-elite politik mudah sekali untuk bersatu kembali. Namun di level masyarakat terkadang untuk kembali bersatu akibat perbedaan pilihan politik membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, Muzani mengingatkan kembali agar perbedaan politik tidak menjadi sumbu-sumbu perpecahan di tengah masyarakat.

“Pak Prabowo dan Pak Jokowi telah memberi contoh tentang pentingnya mengutamakan persatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Yang penting jangan golput. Karena golput itu menunjukkan kita tidak memiliki keberpihakan atas hak kita sendiri. Begitu pun partai politik. Pilihan boleh berbeda tapi persatuaan dan persaudaraan harus tetap kita jaga,” kata Muzani.

“Itu pesan saya. Jadi jangan ada kisruh atau gontok-gontokan. Karena itu akan berakibat buruk pada masa yang akan datang. Para ulama dan kyai sudah susah payah menjaga persatuan ini,” katanya.(*/Tian)

JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, PPP sudah bukan lagi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Ya, sudah pasti (meninggalkan Partai Golkar dan PAN) karena kan PPP udah ke PDI. Sudah pasti meninggalkan KIB,” ujar Bambang di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Jelasnya, PPP yang meninggalkan KIB adalah dalam konteks dukungannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai berlambang Ka’bah itu diketahui sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo yang dideklarasikan PDIP sebagai bakal calon presiden (capres).

“Bahwa komunikasi terjalin, ya, itu namanya antarpimpinan partai saling komunikasi kan biasa. Komunikasinya kan mungkin bukan terkait dengan wilayah kerja sama capres-cawapres,” ujar Bambang.

Dalam hal komunikasi, PDIP juga disebutnya tetap berhubungan dengan Partai Golkar dan PAN. Ia juga tak mempermasalahkan jika PPP masih berkomunikasi dengan dua partai yang ada di KIB tersebut.

“Ya saling komunikasi terus kok antara pimpinan partai, kan komunikasi. Bentuk komunikasinya kayak apa? Kan mana kita tahu,” ujar Ketua Komisi III DPR itu.

Diketahui, PDIP bersama PPP akan kembali bertemu pada Juni mendatang. Salah satu yang akan dibahas adalah terkait calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.

“Jika pada kesempatan pertama PDIP bersama dengan PPP, sudah menyampaikan terkait dengan capres, yaitu Pak Ganjar. Insya Allah, di bulan Juni juga ada tahapan untuk melangkah pada mencermati dan membahas terkait cawapres,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arwani belum memastikan secara detail ihwal pembahasan yang akan dilakukan nantinya. Namun, ia berharap pada Juni mendatang, di internal PPP sudah mendapatkan konfirmasi terkait siapa saja kandidat yang masuk bursa cawapres Ganjar.

“Di bulan Juni nanti itulah kami baru akan mendapatkan konfirmasi secara resmi dari, ya, kita berharap Juni ada dalam tahapan berikut dengan PDIP itu ada hal-hal yang mengarah pada nama, atau nama-nama,” ucapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuat geger publik di Tanah Air dan warganet di lini masa Twitter. Hal itu setelah Arinal mengukuhkan kembali Adi Erlansyah dan Sulpakar sebagai penjabat (pj) bupati Pringsewu dan Mesuji. Dia juga melantik dan mengambil sumpah jabatan M Firsada sebagai pj bupati Tulang Bawang Barat.

Pengukuhan pj bupati Pringsewu dan Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor: 100.2.1.3-1184 Tahun 2023 dan Nomor: 100.2.1.3-1185 Tahun 2023 tentang perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Pringsewu dan Penjabat Bupati Mesuji. Sedangkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan M Firsada berdasarkan SK Mendagri Nomor: 100.2.1.3-1186 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat.

Kebijakan Arinal yang sebelumnya menimbulkan kontroversi akibat jalan rusak di Provinsi Lampung, itu mengundang sorotan karena Adi Erlansyah merupakan adik iparnya. Erlansyah yang merupakan eks kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung pertama kali dilantik menjadi pj bupati Pringsewu pada Ahad (22/5/2023). Berarti, Arinal sudah dua kali melantik adik iparnya menjadi pj bupati Pringsewu sampai kepala daerah definitif terpilih pada 27 November 2024.

Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan, pengukuhan dan pelantikan pj bupati merupakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu dan Mesuji, serta Tulang Bawang Barat.

Dikutip dari laman resmi Pemprov Lampung, Arina menyebut, mereka yang diberi amanah, bakal memimpin selama jangka waktu jabatan setahun ke depan. Dia meminta agar pj bupati dapat membagi waktu secara efektif, dengan mendelegasikan tugas kedinasan yang bersifat umum kepada jajaran struktural maupun fungsional yang ada.

“Untuk itu, Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudari Zaidirina, atas pengabdian yang telah Saudari berikan selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung,” ujar Arinal di Balai Keratun Lantai III Komplek Kantor Gubernur, Kota Bandar Lampung, Senin (22/5/2023).

Arinal menyinggung kepercayaan yang diberikan kepada Adi Erlansyah dan Sulpakar, yang dikukuhkan kembali sebagai pj bupati Pringsewu dan Mesuji. Dia berpesan agar kepala daerah bisa menangani masalah batas wilayah, administrasi kependudukan, peningkatan pertumbuhan perekonomian, pengendalian inflasi, serta perbaikan infrastruktur.

“Kepercayaan pemerintah maupun segenap elemen masyarakat yang telah diberikan kepada Saudara-Saudara, tentunya harus disikapi dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat segera terwujud,”jelasnya.(*/Ti)

JAKARTA – Gibran yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto membuat halayak terhenyak dan bertanya -tanya . Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Andriadi Achmad menyebut PDIP kini mulai khawatir dengan manuver yang dilakukan relawan Presiden Joko Widodo maupun putranya Gibran Rakabuming dalam dukungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini nampak dari pemanggilan DPP PDIP kepada Gibran usai mendampingi Relawan menemui dan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto.

“Bentuk kekhawatiran PDIP, karena Gibran adalah putra Presiden Jokowi. Jika pendukung Jokowi dan Gibran ke Prabowo Subianto, artinya tidak bulat dukungan ke Ganjar Pranowo, ada dualisme dukungan di internal PDIP,” ujar Andriadi dalam keterangannya , Senin (22/5/2023).

Andriadi juga menilai ketidaksolidan internal PDIP dalam mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga bukan kali ini saja. Menurutnya, ada internal PDIP lainnya yang juga belum sepenuhnya mendukung Ganjar. Mereka yang belum mendukung adalah kader yang sebelumnya cenderung pro terhadap Puan Maharani.

“Sebelumnya beberapa kader DPP juga cenderung menyerang Ganjar seperti politisi senior PDIP Tri Media Panjaitan mempertanyakan kinerja Ganjar selama dua periode sebagai Gubernur Jateng, begitu juga panas dingin hubungan antara Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul dengan Ganjar,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) melanjutkan, ditambah dengan relawan Jokowi yang juga meninggalkan Ganjar dan terbaru mendukung Prabowo.

“Menurut saya, ketidaksolidan dan perpecahan internal PDIP dalam mendukung GP akan semakin meluas jika tidak ditertibkan secara cepat oleh ketua umum PDIP Megawati,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Andriadi, berbeda dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung bacapres Anies Baswedan yang semakin solid dan kokoh. Penangkapan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate yang dikaitkan dengan sikap politik Nasdem pun tidak mempengaruhi partai besutan Surya Paloh untuk mendukung Anies Baswedan.

“Genderang perang antara PDIP dan Nasdem sudah ditabuhkan dengan penangkapan sekjen Partai Nasdem Johni G Plate. Belum lagi dukungan secara terbuka para senior atau tokoh-tokoh seperti JK terhadap capres Anies Baswedan, menjadi amunisi baru,” ucapnya.(*/Jo)

CIBINONG – Banyak mantan pejabat yang akan berkarir dipolitik salah satu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Ade Yana Mulyana dikabarkan siap menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrat saat nanti akan pensiun dari ASN.

Namun, Ade Yana Mulyana baru akan memastikannnya ada Bulan Agustus mendatang, usai dirinya pensiun sebagai pejabat esselon 2 B Pemkab Bogor.

Ade Yana Mulyana yang ditemui di Cibinong tak memungkiri kabar tersebut, ia menuturkan bahwa dirinya ditawari menjadi Bacaleg DPRD oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita .

“Saya memang ditawari oleh Dede Chandra Sasmita menjadi Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor, namun keputusannya nanti setelah pensiun dan kebetulan masih ada masa perbaikan dari Daftar Caleg Sementara (DCS) menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT),” tuturnya kepada wartawan, Senin, 22 Mei 2023.

Ade Yana menerangkan, apabila jadi. Maka ia akan ‘berangkat’ dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Ciomas,Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Megamendung dan Cisarua.

“Kecenderungannya saya memilih ‘berangkat’ dari Dapil III, kebetulan keluarga istri maupun saya, bertebaran mulai dari Ciomas hingga Cisarua,” terang mantan Camat Cijeruk ini.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menjelaskan hingga Bulan Oktober tahun ini, nama Bacaleg masih bisa diganti oleh masing-masing partai politik.”DCT baru ditetapkan pada Tanggal 3 Bulan Oktober mendatang, saat ini kami baru verifikasi administrasi Bacaleg atau DCS 18 partai politik nasional,” jelas Ummi Wahyuni.

Dede Chandra Sasmita mengatakan dari 55 orang bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor, yang didaftarkan oleh DPC Partai Demokrat, 1 orang diantaranya ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor esselon 2 B.

Namun, pejabat teras Pemkab Bogor tersebut akan dimasukkan nanti atau menjadi ‘kartu truf’ , sewaktu masa perbaikan daftar caleg sementara (DCS).

“Ada seorang pejabat esselon 2 B yang akan menjadi Bacaleg Partai Demokrat, namun namanya akan dimasukkan saat masa perbaikan DCS,” kata Dede Chandra Sasmita. (Rez)

JAKARTA – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan mendukung penyelidikan penuh terhadap kasus korupsi di Indonesia. Termasuk mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Diketahui, kasus tersebut menyeret nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate. Ia sendiri mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bahwa mafia di Indonesia, termasuk Johnny diberantas lewat penyelidikan yang transparan dan tanpa adanya intervensi politik.

“Jangan biarkan mereka melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan memang hukum tegak bukan saja ke bawah, tetapi juga ke atas, bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan,” ujar Anies dalam pidatonya di hadapan kelompok relawannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (21/5/2023).

“Transparansi ini diperlukan secara menyeluruh, jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun,” kata Anies menambahkan dikutip dari republika.

Ia khawatir dengan merajalelanya mafia-mafia di Indonesia. Mulai dari mafia pemilihan umum (pemilu), mafia bantuan sosial (bansos), mafia proyek pemerintah, mafia pupuk, hingga mafia kesehatan.

Namun, mafia-mafia tersebut dalam beberapa waktu terakhir telah diungkap oleh aparat penegak hukum. Dari mafia pajak yang merugikan negara, hingga mafia narkoba di kepolisian yang membuat buruk generasi muda Indonesia.

“Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah, tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah, orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka ini itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga republik ini,” ujat mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jika seluruh mafia-mafia tersebut diberantas, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan hadir di seluruh Indonesia. Termasuk dirasakan oleh para petani yang selama ini pupuknya dikuasai oleh para mafia.

“Saya perhatikan, betapa masyarakat yang kita temui, menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit. Ada suasana menantang, tapi sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian,” ujar Anies.

“Serba ketidakpastian, bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang dia keluarkan,” tegas Anies menambahkan dalam pidatonya.(*/Ad)

JAKARTA – Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan kegelisahan tentang survei-survei menuju Pemilu 2024. Pasalnya, ia merasa, belakangan survei begitu sering bermunculan.

Hal itu diungkapkan tepat setelah menghadiri dan memberi pidato politik di Milad 21 PKS. Tepatnya, ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan awak media tentang lembaga-lembaga yang melakukan survei soal Pilpres 2024.

“Saya sampai kadang-kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya,” kata Anies di Istora Senayan, Sabtu (20/5)dikutip dari republika.

Pasalnya, lanjut Anies, lembaga-lembaga survei semakin sering memberi rilis survei tentang Pilpres 2024, bahkan kadang-kadang setiap pekan sekali. Meski begitu, ia mengaku tidak mau ambil pusing terkait itu.

Ia berpendapat, itu merupakan hak dari orang-orang yang melaksanakan survei tersebut. Bahkan, Anies mengaku melihat rilis-rilis survei itu sebagai pemicu untuk bekerja lebih keras lagi menghadapi 2024 nanti.

“Bekerja lebih keras, menjangkau semua dan mengajak untuk berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan dan rekam karya,” ujar Anies.

Anies sendiri dalam begitu banyak lembaga survei yang merilis hasil survei mereka memang hampir selalu ada di posisi buncit. Elektabilitas tertinggi kadang diraih Prabowo Subianto, kadang diraih Ganjar Pranowo.

Terkait itu, ia menambahkan, Pemilu 2024 masih akan berlangsung tahun depan tepatnya pada 14 Februari. Anies melihat waktu yang ada sebagai suatu perjalanan yang perlu kerja keras dari semua elemen yang ada.

Apalagi, ia menekankan, kondisi seperti itu bukan yang pertama kali dialaminya. Anies menerangkan, pada Pilkada DKI 2017 lalu elektabilitas dari survei-survei yang ada hampir selalu berada di posisi terakhir.

“Bagi kami ini suatu perjalanan, tentu harus kerja keras, tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor tiga,” ungkapnya. (*/Jo)

PADANG – Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan, penetapan status tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung menjadi pertanda bahwa genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai. Najmuddin menyebut, hal ini pertanda Partai Nasdem sudah mulai ditinggalkan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Penetapan Johnny Plate sebagai tersangka adalah menunjukkan perang terbuka sudah dimulai. Ini menurut saya genderang perang telah dimulai,” kata Johnny, Rabu (17/5/2023).

Najmuddin menyebut Johnny G Plate merupakan menteri Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem. Sejak partai besutan Bos Medi Grup, Surya Paloh, itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, memang Nasdem mulai ditinggalkan gerbong koalisi Jokowi.

Momen yang memperlihatkan Nasdem mulai ditinggalkan koalisi pemerintah adalah tidak diundangnya Surya Paloh ketika Jokowi beramah tamah dengan ketua umum parpol dalam beberapa kali kesempatan.
“Saya melihat penetapan Johnny tidak terlepas dari retaknya hubungan Nasdem dengan Jokowi. Semenjak Surya Paloh memilih Anies sebagai bacapres, hubungan antara Jokowi dengan Paloh mulai renggang,” ujar Najmuddin dikutip dari republika.

Namun politikus Nasdem Ahmad Sahroni enggan mengaitkan penetapan tersangka Johnny ini dengan unsur politik karena sikap partainya yang berseberangan dengan koalisi pemerintah. “Kalau terkait dengan politik karena memang suasana politik ini sangat dinamis menjelang 2024 karena yang bersangkutan Pak Johnny G Plate tadi di kejaksaaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tetapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate telah ditetapkan,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kemenkominfo pada Rabu (17/5/2023). Seusai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB, Jhonny keluar gedung Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan Kejagung warna merah muda sekitar pukul 12.00 WIB.

Rompi dengan nomor 004 itu merupakan tanda seseorang yang menjadi tersangka di kejaksaan. Johnny pun tampak diborgol saat dibawa keluar ruang pemeriksaan. Selanjutnya, Johnny diangkut dengan mobil tahanan kejaksaan.

“Peningkatan status saksi JP sebagai tersangka menyangkut perannya sebagai menteri dan tentunya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI pada paket 1,2,3,4 dan 5,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi

Pada Senin (15/5/2023), Kejagung bersama Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara terkait korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI. Dari hasil audit yang dilakukan, BPKP menyatakan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 8,32 triliun.

Nilai kerugian tersebut lebih besar dari estimasi semula penyidik yang menaksir sekitar Rp 1 triliun. Namun, Kejagung menjadikan angka Rp 8,32 triliun keluaran BPKP resmi sebagai acuan kerugian negara dalam proses penyidikan.(*/Gint)

JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Perwakilan Partai Golkar, Nusron Wahid menanggapi diusulkannya nama Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra). Hal tersebut semakin memantapkan Partai Golkar untuk mengusung Airlangga pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kan hasil Musra tiga, Ganjar, Prabowo dan Airlangga. Karena Ganjar sudah diusung sama PDIP, maka selayaknya Prabowo-Airlangga. Pasti relawan Presiden Jokowi senang kalau keputusannya itu (Prabowo dipasangkan dengan Airlangga),” ujar Nusron lewat keterangannya, Senin (15/5/2023).

Partai Golkar sendiri tengah menjajaki peluang koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia sendiri berharap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memilih Airlangga sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Jika terpilih, pasangan calon Prabowo-Airlangga sudah pasti akan meneruskan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, keduanya merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju. “Ini tentunya akan menjadi duet maut dua menteri Jokowi. Intinya Airlangga memang layak untuk disandingkan dengan Prabowo,” ujar Nusron.

Ia sendiri mengapresiasi, diusulkannya nama Airlangga sebagai capres dari hasil Musra. Menurutnya, itu bukti Ketua Umum Partai Golkar itu dikehendaki oleh rakyat. “Pak Airlangga dikehendaki oleh rakyat, sehingga sangat wajar kalau menjadi alternatif pemimpin Indonesia. Menjadi ideal untuk dijadikan presiden atau wakil presiden,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik untuk mengusung capres yang tepat yang diinginkan rakyat. Meskipun begitu, Jokowi mengaku belum memutuskan terkait tiga nama capres hasil musyawarah nasional (munas) yang disampaikan kepadanya siang ini.

Jokowi mengatakan, berdasarkan konstitusi, yang bisa mencalonkan capres dan cawapres adalah partai atau gabungan partai. Namun, saat ini partai politik masih belum selesai menyusun koalisi.

“Menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai,” ujar Jokowi dalam arahannya di Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, minggu (14/5/2023).

Jokowi mengatakan, langkahnya yang belum mengumumkan capres yang didukungnya tersebut merupakan bentuk dari strategi. Karena itu, ia juga meminta para relawan untuk tidak tergesa-gesa. “Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grusa grusu, jangan pengen cepet-cepetan karena Belanda masih jauh,” ucapnhya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Nasdem secara resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 ke KPU. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengaku, memiliki capres meningkatkan kepercayaan diri partainya hadapi Pemilu 2024.

Apalagi, ia menuturkan, Nasdem sudah dua kali melewati pemilu dan pada momentum ketiga tidak banyak perpindahan kader-kader yang terjadi. Willy merasa, semua itu menandakan kalau Nasdem secara internal semakin solid.
Willy mengeklaim, Nasdem banyak mendapatkan simpati pemilih dari pilkada periode sebelumnya. Selain itu, ia menekankan, Nasdem banyak mendapat simpati baru dari keputusan mereka mengusung Anies Baswedan.

“Nasdem mendapatkan antusiasme dari hasil pilkada sebelumnya dan efek Anies, keberadaan Nasdem yang sudah punya capres sendiri yang membuat kita lebih percaya diri dan itu ada di semua level,” kata Willy, Kamis (11/5/2023).

Terkait komposisi, ia menerangkan, Nasdem paling banyak diisi politikus. Disusul mantan birokrat sebagai profesional, lalu peneliti, dan tokoh-tokoh intelektual karena doktor-doktor mencapai 30-40 orang di Nasdem.

Saat ini, Willy menuturkan, mereka sedang bersiap untuk pematangan proses legislasi dan perwakilan-perwakilan di DPR. Hal itu dilakukan agar nanti mereka dapat menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

“Jadi, prosesnya lebih banyak kualitatif. Jadi, Nasdem sudah menjadi Barcelona lah, sudah tidak Paris Saint Germain lagi, sudah tidak lagi Manchester City, sudah Barcelona, La Masia-nya sudah matang,” ujar Willy.

Selain itu, Willy menambahkan, dari kategori menteri-menteri dari Partai Nasdem ada dua yang turut maju. Ada Syahrul Yasin Limpo yang maju di Dapil Sulsel 1 dan Johnny Plate yang maju di Dapil NTT 1.

Willy turut menanggapi santai perusakan baliho Anies Baswedan yang terjadi di Jember. Ia menekankan tidak perlu langkah-langkah hukum menghadapi itu dan baliho yang dirusak tinggal dipasang kembali.

“Ya kalau (baliho) Anies dicabut nanti kita pasang lagi, tidak perlu langkah-langkah melaporkan, tapi kita mengimbau, happy happy saja lah pemilu ini, tidak usah musuh-musuhan tidak usah saling iri hati,” ucap Willy.(*/Ad)