Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan, insiden pengusiran terhadap petugas Bawaslu yang sedang mengawasi proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2024. Pelaku pengusiran adalah petugas KPU.

Menurut Bagja, peristiwa itu terjadi di dua kabupaten dalam satu provinsi yang sama ketika sedang berlangsung tahapan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) beberapa waktu lalu. “Kami protes ketika mengawasi DPS, ada pengawas yang disuruh keluar. Apa-apaan!” kata Bagja kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Atas kejadian tersebut, Bagja memperingati KPU agar insiden semacam itu tidak terulang. Jika terjadi lagi, pihaknya akan memidanakan anggota KPU menggunakan Pasal 512 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut mengatur bahwa semua anggota KPU di setiap jenjang, termasuk badan ad hoc di bawah KPU, dapat diancam pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta. Hal ini berlaku jika anggota KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data serta penyusunan dan pengumuman daftar pemilih.

“Kalau misalnya terjadi lagi pengusiran terhadap teman-teman panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) pada saat rekapitulasi DPS, kami akan pidanakan,” kata Bagja menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Bagja mengingatkan KPU bahwa Bawaslu juga merupakan penyelenggara pemilu. “Jika kami diusir, berarti kami bukan penyelenggara sepertinya,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejak 21 Mei 2023, tahapan pemutakhiran daftar pemilih mulai memasuki fase penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). KPU akan menetapkan DPT pada akhir Juni ini.

Peristiwa pengusiran ini menambah panjang rentetan friksi antara KPU dan Bawaslu. Friksi antara dua lembaga penyelenggara pemilu itu sebelumnya terjadi soal akses terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ketika tahap pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.

Setelah itu, muncul ketegangan lagi karena KPU enggan memberikan data pemilih kepada Bawaslu ketika tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam penyusunan DPS. Teranyar, Bawaslu geram karena KPU tak memberikan akses memadai untuk menyelidiki keabsahan dokumen para bakal calon anggota legislatif (caleg).

Atas semua perkara itu, KPU selalu berdalih bahwa akses atau data tak bisa diberikan karena ada ketentuan kerahasiaan data pribadi.(*/Ad)

CIBINONG – Usai menghadiri rapat panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Burhanudin memastikan rekomendasi atas catatan LHP tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Informasi yang dihimpun , LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, uang sebesar Rp8 miliar harus dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Bogor.

Jumlah catatan atau temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada tahun ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya dalam pemeriksaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp 42 miliar.

“Catatan LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat atas pemeriksaan pengelolaan APBD Tahun 2022 menurun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 8 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Bogor. Plt Bupati Bogor pun langsung memberikan rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk segera menindaklanuuti catatan tersebut,” ujar Burhanudin kepada wartawan, Senin, 12 Juni 2023.

Burhanudin menerangkan dari angka Rp 8 miliar, terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr) yang besarnya mencapai Rp 5 miliar.
“Catatan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ini tersebar ke banyak SKPD, paling besar ada di Dpupr yaitu Rp 5 miliar. Semoga sebelum akhir Tahun 2023, catatan diatas bisa diselesaikan,” terang Burhanudin.

Kepala Dpupr Kabupaten Bogor Raden Soebiantoro bersyukur catatan di dinasnya menurun atau lebih kecil jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13 miliar.
Ia pun menyarankan agar auditor Inspektorat Kabupaten Bogor turun ke lapangan, terutama di proyek insfrastuktur jalan, jembatan, pengairan maupun lainnya yang nilai angggarannya cukup besar.

“Catatan LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ini karena kurang efektifnya Konsultan Pengawas hingga terjadi penilaian kelebihan bayar pada proyek-proyek insfrastruktur. Saya pun, menyarankan Auditor Inspektorat untuk turun ke lapangan, mengawasi sejak proses pembangunan,” kata Raden Soebiantoro. (Rez)

BOGOR – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan pemilihan umum (Pemilu) mendatang merupakan jalan menuju keadilan sosial sebagai tujuan Republik Indonesia. Menurutnya, keadilan harus diterapkan di berbagai aspek dan hal itu tengah diikhtiarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Halal Bi Halal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor, di GOR Pajajaran, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Anies mengatakan, perubahan yang akan dibawa koalisi ialah perubahan tentang memasukkan unsur keadilan, kesetaraan, dalam kebijakan yang dibuat.

“Jadi yang sekarang sedang kita ikhtiarkan sama-sama adalah yang sudah menjadi nama partai ini (PKS). Kita ingin agar kalimat keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia, bukan sekadar dibacakan dalam upacara upacara tapi dilaksanakan dalam keseharian penyusunan program pemerintah,” kata Anies, Ahad (11/6/2023).

Anies menjelaskan, keadilan akan diwujudkan di seluruh sektor. Bagaimana koalisi memastikan bahwa kesetaraan dan kesempatan itu ada.

Sebagai contoh, kata dia, pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai tempat. “Masyarakat yang merasakan pertumbuhan itu bukan saja di angka statistik, tapi juga di dalam kehidupan perekonomian keluarganya,” ucap Anies.

Di samping itu, menurutnya, adahal-hal strategis yang akan menjadi perhatian utama. Pertama, tentang penanganan kemiskinan yang masih menjadi satu masalah terbesar.

“Dan efek dari ini adalah satu atau dua generasi ke depan kita akan bisa mengalami penurunan kualitas manusia. Karena dari kemiskinan itu kualitas kesehatan lebih turun, gizi, stunting, dan lain-lain,” jelasnya.

Kedua, sambung Anies, lapangan pekerjaan yang setara kesempatannya. Ia dan koalisi ingin agar masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan dapat kesempatan untuk bekerja.

Sedangkan, masih kata Anies, masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha, khususnya yang mikro dan kecil, dapat kesetaraan kesempatan dalam akses permodalan. “Jadi aspek keadilan yang kita bicarakan, adalah aspek yang diwujudkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang punya dampak konkret ke masyarakat,” katanya.(*/Co)

JAKARTA – Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, membantah ada nama yang mengurungkan niatnya menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Justru sebaliknya, menurut Sahroni, banyak yang ingin menjadi pendamping Anies pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Semua orang bisa mengucapkan sekata-kata untuk mengatakan bahwa calon wakil presiden Anies sudah dimintakan, tapi mereka pada mundur. Nggak mungkin lah, siapa yang nolak? Pasti semua orang mau kok,” ujar Sahroni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengungkapkan sembilan nama yang pernah beredar menjadi kandidat cawapres untuk Anies. Kesembilan tersebut pernah dibahas oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada beberapa bulan lalu.

Nama-nama tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya ada Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.

Kemudian, mantan panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tiga nama terakhir adalah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Salim Segaf Al Jufri, Ahmad Heryawan, dan Ahmad Syaikhu.

“Kan keinginan partai politik pasti kan beda-beda, PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda, semua partai selain Koalisi Perubahan pasti punya keinginan yang sama ingin cepat-cepat diumumkan cawapresnya,” ujar Sahroni.

“Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini, semua bagus-bagus kok,” sambung Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Anies sendiri mengakui bahwa sudah mengantongi satu nama untuk menjadi cawapres-nya. Anies namun enggan mengungkap sosok yang akan menjadi pendampingnya dalam gelaran Pilpres 2024 itu.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu masih ada proses panjang sampai akhirnya dirinya mengumumkan sosok cawapres. Yang penting, kata dia, proses itu sudah berjalan.

“Pokoknya sudah ada, tapi nanti pada waktunya diumumkan,” kata Anies usai menjadi pembicara dalam acara pembekalan bakal caleg Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).(*/Ad)

JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengeklaim kajian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan upaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi.

“Hubungan sipil dan militer di Indonesia, konsolidasi demokrasi. Bagaimana revisi UU TNI diarahkan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi,” kata Andi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Menurut Andi, saat ini Lemhannas sedang memelajari kajian struktural awal revisi UU tersebut. Yakni yang mencakup lingkungan strategis, perubahan karakter ancaman, serta teknologi.

“Kalau ada perubahan perlu ada revisi. Kalau tidak ada perubahan, revisi nanti menunggu jika ada signifikan berubah. Itu saja kira-kira,” tegasnya.

Sebelumnya, Kamis (25/5/2023), Andi mengungkapkan revisi UU TNI merupakan upaya Lemhannas mengevaluasi penerapan undang-undang itu setelah berlaku selama hampir 20 tahun. Sebab, banyak perubahan yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun sejak UU TNI disahkan pada 2004.

“Kami di Lemhannas kemarin memulai kajian tentang revisi Undang-Undang TNI yang diarahkan memang untuk mengevaluasi bagaimana UU TNI diterapkan selama (hampir) 20 tahun. Apakah ada hal-hal struktural, fundamental, mendasar yang harus kamiantisipasi. Apakah ada adopsi-adopsi teknologi yang harus kami lakukan,” ujar Andi.

Dia menyebutkan ada beberapa perubahan terjadi dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir. Antara lain situasi geopolitik terutama hubungan antarnegara kuat, kemajuan teknologi, serta penggunaan terminologi atau istilah baru dalam kebijakan pertahanan nasional.

“Dari sisi geopolitik, kami betul-betul melihat ada satu negara menjadi rising power dan satu negara menantang hegemoni, Amerika Serikat ditantang China. Kami juga melihat perkembangan teknologi. Kalau dalam tiga tahun terakhir ini, kombinasi antara siber, digital, dan space,” katanya.

Dia menjelaskan kemajuan teknologi tentu berpengaruh terhadap cara suatu negara mempertahankan diri, doktrin militer, dan cara berperang. “Lompatan teknologi ini akan menghasilkan revolution of military defense, akan menghasilkan Revolusi Krida Yudha, yang akan membuat cara berperang kita lima tahun, 10 tahun ke depan; betul-betul berbeda dari cara pandang sebelumnya,” kata Andi Widjajanto.(*/Ad)

JAKARTA – Calon wakil presiden dari kubu Anies Baswedan telah mengerucut pada satu nama. Partai Demokrat menilai, Tim 8 telah menunjukkan kemajuan menjalankan tugas-tugas sesuai mandat. Kendati demikian belum dipastikan cawapres Anies akan diungkap ke publik.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, pengumuman siapa yang mendampingi Anies akan melihat momentum tepat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Anies.

Kamhar menekankan, bagi mereka selaku kader Partai Demokrat tentu saja berharap cawapres dari internal KPP. Sesuai aspirasi segenap kader dan aspirasi masyarakat sebagaimana terpotret dari berbagai lembaga survei.”Mas Ketum AHY adalah figur terbaik untuk mendampingi Mas Anies,” kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (6/6).

Namun, ia mengingatkan, keputusan siapa cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan selaku capres. Hal itu sesuai piagam kerja sama tiga partai poin keempat.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP juga akan menyelenggarakan deklarasi. Dalam deklarasi itu akan diumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029 dari KPP.

Kamhar menegaskan, mereka semua taat asas dan mengindahkan itu, serta meminta masyarakat menanti. “Kami percaya sepenuhnya kepada Mas Anies yang sebelumnya telah memberi sinyal bahwa cawapresnya dari internal Koalisi Perubahan,” ujar Kamhar.

Sesuai kesepakatan pada piagam kerja sama tiga partai, ia menambahkan, Anies Baswedan telah diberi kepercayaan penuh untuk memilih cawapres. Sosok pilihan cawapres itu sendiri merujuk kepada lima kriteria.

Berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada penguatan koalisi, berkontribusi pada pengelolaan pemerintahan yang efektif. Memiliki visi yang sama dengan capres dan membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal. “Kita akan taat asas dan mengindahkan kesepakatan ini,” katanya.(*/Nub)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bahwa elektabilitas bakal calon presiden (capres) masih sangat dinamis. Termasuk elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Sumatra Barat.

Ia mengatakan, PDIP akan menyusun strategi pemenangan nasional untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Dimana di dalamnya strategi untuk dua provinsi tersebut.

“Strategi Jawa Barat, Sumatra (Barat), dan lain-lain itu tentu saja menjadi satu strategi bagi PDI Perjuangan,” ujar Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Ia memastikan, strategi pemenangan tersebut juga bagian dari upaya mengamankan wilayah yang menjadi lumbung suara PDIP. Termasuk untuk meluaskan suara Ganjar dan PDIP di daerah lain.

“Jadi ini memang rakernas merupakan suatu rakernas yang sangat strategis menjelang Pemilu tahun 2024,” ujar Puan.

Adapun hingga saat ini, sudah ada dua partai politik yang resmi mendukung Ganjar sebagai bakal capres. Keduanya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura.

PDIP masih terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung dalam koalisi pengusung Ganjar. Ungkapnya, akan ada partai lain yang akan bersilaturahmi ke Kantor DPP PDIP.

“Jadi memang partai parlemen atau non parlemen sedang kami lakukan komunikasi yang intensif dan mulai kemarin sudah PPP. Alhamduilah PAN sudah bersilaturahmi, nanti kedepan akan ada partai-partai lain yang ikut kemudian datang untuk bersilaturahmi,” kata Ketua DPR itu.(*/Ad)

JAKARTA — Jika Koalisi Perubahan (PKS, Demokrat, Nasdem) gagal mengusung Anies Baswedan sebagai capres, maka akan membuka peluang Partai Golkar yang akan mengusungnya. Golkar ada kemungkinan memasangkan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Anies.

“Jika Anies gagal mendapatkan tiket capres dari koalisi perubahan, kartu Golkar justru lebih hidup,” kata peneliti Lingkaran Suvei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana, saat merilis survei mereka bertajuk “Jika Anies Gagal Tiket Capres,” pada Senin (5/6/2023).

Dipaparkannya, Anies masih berpeluang gagal maju, jika Mahkamah Agung (MA) memenangkan kepengurusan Moeldoko, dalam konflik internal Partai Demokrat.

Menurut Ade Mulyana, Golkar dapat membuat Anies memperoleh tiket capres cukup dengan berkoalisi dengan salah satu partai apa saja, di luar PPP. Karena koalisi Golkar dengan satu partai saja sudah akan mendapatkan tiket minimum 20 persen kursi DPR.

Golkar justru akan memiliki daya tawar (bargaining) lebih kuat lagi. Golkar dapat menggertak. “Jika Airlangga Hartarto (AH) tak menjadi cawapres terpilih (oleh Ganjar atau Prabowo), Golkar bersama partai lain dapat menghidupkan kembali tiket capres Anies Baswedan,” ungkap Ade Mulyana.

Tapi, lanjut dia, hal itu bergantung pula pada kenekatan Airlangga Hartarto. Ia akan berhitung apa yang akan menimpa dirinya dan Golkar jika berani mencalonkan Anies sebagai capres. Airlangga akan berkaca dari apa yang dialami Surya Paloh.(*/Da)

JAKARTA – Survei nasional Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa mayoritas pemilih PDIP ternyata setuju pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Padahal, DPP PDIP selama ini gigih menginginkan sistem pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup.

Peneliti utama di Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, sebanyak 78,3 persen pemilih PDIP pada Pemilu 2019 mengaku setuju dengan sistem proporsional terbuka atau sistem yang memungkinkan pemilih mencoblos calon anggota legislatif (caleg) yang diinginkan. Hanya 14,2 persen yang setuju sistem proporsional tertutup alias sistem coblos partai.

“Basis pemilih PDI Perjuangan, meski elitenya secara umum pro proporsional tertutup, tapi basis masanya pro proporsional terbuka,” kata Burhanuddin ketika merilis hasil surveinya secara daring, dikutip Senin (5/6/2023).

Burhanuddin mengatakan, pemilih partai lain pada Pemilu 2019, semuanya di atas 77 persen mendukung sistem proporsional terbuka. Hanya pemilih PKB yang presentasenya sedikit rendah mendukung sistem proporsional terbuka dibanding partai lain, yakni 66,7 persen.

Jika dilihat berdasarkan sosio demografi responden, lanjut dia, mayoritas juga mendukung sistem proporsional terbuka. Misalkan berdasarkan jenis kelamin, rentang usia etnis, tingkat pendidikan, agama dan tingkat penghasilan responden, presentasenya di atas 70 persen.

“Yang pro proporsional terbuka datang dari semua segmen demografi. Termasuk semua segmen konsituen politik,” kata pria peraih gelar doktor ilmu politik dari Australian National University itu.

Secara keseluruhan, kata Burhanuddin, sebanyak 80,6 persen responden setuju pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan yang setuju penerapan sistem proporsional tertutup hanya 11,9 persen. Sisanya tidak tahu/tidak jawab. “Artinya, preferensi (publik) terhadap sistem proporsional terbuka mayoritas mutlak,” ujarnya.

Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 9-16 Februari 2023, tapi baru dirilis awal Juni 2023. Survei ini melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi, yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan atau margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Nasdem tak terima disebut ‘bermuka dua’ oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak. Nasdem pun melawan balik ‘serangan’ tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut PDIP merupakan partai besar yang kelakuannya justru seperti anak-anak.

“Kalau PDIP, partai boleh besar, tapi kelakuan kekanak-kanakan,” kata Willy kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Sebelumnya, Kepala Badiklatda PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Nasdem tidak konsisten dan bermuka dua. Sebab, Nasdem mengaku berkomitmen mendukung dan mengawal Pemerintahan Jokowi sampai tuntas, tapi diam saja ketika Anies Baswedan mengkritik panjang jalan yang dibangun selama rezim Jokowi.

“Sikap inkonsisten dan dua muka Nasdem ini padahal berada dalam kabinet, sangatlah tidak etis. Sebaiknya Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas. Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintahan saat ini,” kata Gilbert, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Permintaan keluar dari partai pendukung Pemerintahan Jokowi sekaligus mundur dari kabinet tersebut dinilai Willy sikap kekanak-kanakan. PDIP, menurut dia, melupakan begitu saja jasa besar Nasdem selama ini untuk Jokowi. Ia pun tak terima Nasdem disebut bermuka dua.

“Apa yang bermuka dua? PDIP kacang lupa pada kulitnya. Yang menjadi modalitas Jokowi di periode pertama Jokowi-JK dan periode ke-2 Jokowi-Ma’ruf Amin itu adalah PDIP dan Nasdem,” kata Willy dengan nada suara meninggi dan muka memerah. “Jokowi lahir dari gedung ini. Jokowi adalah Nasdem. Ibaratnya ibunya PDIP, bapaknya NasDem,” kata Willy menambahkan.

Dia menjelaskan, Nasdem dan PDIP merupakan partai yang berjasa besar memenangkan Jokowi dan mendukung Pemerintah Jokowi sejak tahun 2014. Dia mengibaratkan Nasdem sebagai ayah dan PDIP sebagai ibu yang bersama-sama melahirkan anak bernama Jokowi.

Tentu, kata dia, Nasdem tidak bisa begitu saja meninggalkan anak yang sudah dilahirkan dan dibesarkan itu. Nasdem berkomitmen mengawal Pemerintahan Jokowi sampai tuntas. Dia lantas mengatakan bahwa Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional partai politik. Selain itu, Jokowi tidak bisa lagi menjadi capres.

Menurut Willy, pernyataan pimpinan PDIP DKI Jakarta itu merupakan ‘provokasi recehan’. Padahal, Nasdem selama ini tidak pernah melakukan provokasi ketika PDIP menolak rancangan undang-undang yang diusulkan Pemerintahan Jokowi. “Kami tidak bilang ‘kenapa PDIP tidak keluar dari kubu pemerintah’. Kami tidak kekanak-kanakan seperti itu,” kata wakil ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Willy menegaskan, PDIP tidak bisa memaksa Nasdem keluar dari Kabinet Pemerintahan Jokowi. Hanya Jokowi sendiri lah yang bisa menendang Nasdem keluar. “Kalau Presiden mengatakan ‘cau’ (keluar dari koalisi pemerintah), maka Nasdem akan taat dan patuh. Bukan PDIP. Bertepuk ini tidak bisa sebelah tangan,” kata Willy.

Kalau Presiden mengatakan ‘cau’ (keluar dari koalisi pemerintah), maka Nasdem akan taat dan patuh. Bukan PDIP.

Nasdem sebelumnya juga sebelumnya terang-terangan menyerang Presiden Jokowi. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, banyak suara kekhawatiran usai Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe atau ikut campur. Jangan sampai kekhawatiran banyak pihak itu benar dan memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan negara tersebut dikutip dari republika.

“Tidak lantas abuse of power, nah catat itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power, kalau ini terjadi, mundur kita, setback,” ujar Sugeng di kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta.

Partai Nasdem yang saat ini masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi mengeklaim masih berpikir positif terkait cawe-cawe Jokowi. Sugeng berharap, ikut campur Jokowi memang dalam rangka kepentingan bangsa, seperti pemulihan ekonomi dan terselenggaranya Pemilu 2024 yang baik.

Indonesia, lanjut Sugeng, harus mampu menghadirkan demokrasi yang benar-benar dilaksanakan secara substansial dan konstitusional. Bukan semata-mata demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada mekanismenya saja.

“Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya pencalegan pencapresan biar gagasan yang beradu di permukaan. Pak Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan, nanti kan kita breakdown, kami tim kecil itu yang bertugas mem-breakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya,” ujar Sugeng.

Namun, kata Sugeng, jika ikut campurnya Jokowi terkait Pemilu 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi. “Bayangkan kalau presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita,” ujar Sugeng.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait Pilpres 2024, tetapi juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia. Banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.

photo
“Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik dia harus netral,” ujar ketua Komisi VII DPR itu.

Hubungan Nasdem dengan PDIP dan Presiden Jokowi memang merenggang sejak partai yang dipimpin Surya Paloh itu resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Beberapa waktu lalu, mantan menkominfo Johnny Plate juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut membuat hubungan Nasdem dengan Jokowi dan PDIP semakin panas adem.(*/Ad)