Politik dan Keamanan

JAKARTA – Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang bertujuan untuk menggulingkan Ketua Umum Airlangga Hartarto bisa merugikan konsolidasi partai di tengah persiapan menghadapi Pemilu 2024. Wacana itu digulirkan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang mendesak pergantian ketum.

Pengamat politik ARSC, Ikhwanul Maarif, isu Munaslub Golkar seolah membuat partai berlambang beringin menjadi kecil. Hal itu juga menandakan Golkar seakan-akan tidak solid.

“Tentunya ini memunculkan spekulasi dan citra negatif, mengganggu atau bahkan berupaya merubah strategi politik dan konsolidasi partai yang dijalankan oleh Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. Jika dibaca secara kritis, ini permainan faksi spekulan Partai Golkar yang tidak puas dan ingin meningkatkan nilai tawar mereka terhadap Airlangga, bermain di tikungan terakhir,” kata Ikhwanul di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, munaslub hanya dapat berlangsung jika ada sesuatu masalah yang sangat prinsipil dan fundamental. Dia menyebut, Golkar saat ini memiliki nilai tawar dan positioning yang cukup tinggi sebagai partai politik tengah yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.

Berdasarkan sejumlah survei, posisi Airlangga juga memiliki prospek yang kuat sebagai calon wapres atau bahkan maju sebagai capres membentuk poros koalisi keempat. “Menurut survei terakhir ARSC, saya melihat Airlangga Hartarto hari ini sangat potensial untuk menang, sebagai cawapres jika dipasangkan dengan Ganjar ataukah dengan Prabowo,” ucap Ikhwanul.

Menurut Ikhwanul, isu Munaslub Golkar selalu dimainkan sejumlah faksi yang sebenarnya hanya membuang waktu dan merugikan partai sendiri. Menurut dia, faksi kecil itu tidak akan mendapat dukungan dari kader dan para pimpinan partai.

Apalagi, nama yang muncul menyuarakan isu ini adalah tokoh Golkar periferi yang tidak mencerminkan wajah dan kekuatan partai hari ini. “Kader Partai Golkar sebagai kekuatan demokrasi partai politik terbesar kedua di Indonesia harus menunjukkan kualitas mereka sebagai politisi cerdas dan negarawan besar,” ucap Ikhwanul.(*/Ad)

SURABAYA – Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaytun merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan NII yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo.

“Di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan,” kata Mahfud MD dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazahlah yang bisa masuk ke pemerintahan.

“Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung,” katanya.

Selain itu, sambung Mahfud, terpinggirkannya kalangan Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam, salah satunya adalah Kartosoewirjo yang kemudian mendirikan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII).

“Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang, hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia,” katanya.

Dijelaskan oleh Mahfud, NII merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah tetapi NII memiliki struktur yang terdiri dari syekh yang memimpin, gubernur, menteri, bupati hingga camat.

Pemikiran Kartosoewirjo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akhirnya diketahui oleh pemerintah. NII bikinan Kartosoewirjo yang seolah sudah tamat itu kemudian dioperasi kembali oleh intelijen.

Pemerintah mengetahui bahwa NII itu sebenarnya masih hidup meski sudah ditumpas di berbagai tempat. Akhirnya pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu, NII versus NII.

“Nah, (NII) itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 1970-an, NII oleh pemerintah dipecah, diadu, yang satunya untuk melawan yang lain. Itu operasi yang dilakukan Ali Moertopo,” ujar Mahfud.

“Memang begitu dulunya, dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, setelah itu ditangkap lalu dicitrakan ada komando jihad yang sama dengan NII sebelumnya. Saya dengar dari sumbernya langsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud membeberkan, NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu salah satu wilayahnya adalah Komandemen 9, yang sekarang menjadi Al Zaytun.

“Mengadu NII dengan NII itu kalau pakai sholawatnya orang NU itu sama dengan sholawat asyghil. Wa asyghilid dholimin bid dholimin. NII diadu dengan NII, maka NII akan hancur sendiri, kira kira begitu,” tuturnya.

Kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri. menampilkan sosok al zaytun yang seperti sekarang.

Mahfud mengatakan di balik inilah latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak, yang memang ideologinya sendiri.(*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengabaikan permintaan resmi pembukaan data bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Padahal, permintaan data ini diajukan organisasi pemantau pemilu yang terakreditasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita mengatakan, pihaknya mengirimkan surat permohonan untuk mendapat data bakal caleg berupa nama lengkap, asal partai, daerah pemilihan, jenis kelamin, dan usia, serta data bakal caleg berstatus disabilitas. Surat dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU pada 16 Juni 2023 atau sudah tiga pekan lebih.

“Sampai saat ini belum ada jawaban dari KPU RI melalui PPID KPU RI,” kata Mita lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/7/2023).

Padahal, ujar Mita, Pasal 49 ayat 1 dan 2 Peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU mewajibkan KPU di setiap tingkatan memberikan informasi yang diminta paling lama dua hari setalah permohonan diterima. Apabila tidak dapat memberikan informasi yang diminta, maka KPU harus menyampaikan alasan tertulis paling lama empat hari setelah permohonan diterima.

“JPPR memertanyakan keterbukaan informasi tahapan pencalonan anggota legislatif ini kepada KPU yang seharusnya dilakukan secara terbuka berdasarkan Pasal 2 PKPU 10/23,” kata Mita.

Mita menegaskan, pemberian informasi data caleg yang diminta JPPR tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Data yang dimintakan itu merupakan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya baru akan membuka data puluhan ribu bakal caleg Pemilu 2024 ketika mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19-23 Agustus 2023. “Masyarakat disilakan menyambut masukan dan tanggapannya (atas DCS kepada KPU RI) pada 19-28 Agustus 2023,” ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU itu.(*/Ad)

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam penyediaan lahan dan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Diduga, terdapat penundaan berlarut dalam penyediaan lahan dan huntap bagi korban banjir di daerah itu.

“Keterlambatan penyediaan lahan dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor ini disebabkan oleh kondisi pandemi, anggaran, dan penyelesaian lahan untuk huntap,” ujar Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya saat menggelar konpers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2023).

Akibat penundaan berlarut tersebut, kata Dadan, saat ini masih terdapat sekira 2.000 warga korban bencana alam yang masih menempati hunian sementara (huntara) sejak tahun 2020. Ombudsman telah menyerahkan hasil investigasi temuan tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bogor, PT PTPN III, Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi pada 2020 mengakibatkan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Kemudian, PTPN VIII yang saat itu akan memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) diminta untuk mengeluarkan sebagian dari lahan HGU yang dimohon untuk digunakan sebagai hunian tetap korban bencana alam yaitu sekira 52,8 hektare.

“Hunian tetap yang dimaksud berada di beberapa desa yaitu Desa Urug, Desa Sipayung, Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg,” sambung Dadan.

Dadan memaparkan, dalam investigasi ini, temuan lainnya adalah tingkat keterisian hunian tetap yang telah dibangun di empat desa di Kabupaten Bogor masih rendah. Kondisi ini bertolak belakang dengan masih banyaknya warga korban bencana yang menempati hunian sementara.

Selanjutnya, Ombudsman juga menemukan adanya pembaruan HGU PTPN VIII yang berproses di Kantor Pertanahan atau Kanwil BPN setempat. Kantor pertanahan setempat telah mengeluarkan sebagian lahan HGU seluas 52,8 hektar untuk hunian tetap bagi korban bencana alam.

“Telah dilakukan pelepasan lahan HGU PTPN VIII seluas 52,8 hektare oleh PTPN VIII kepada negara sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PTPN VIII dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PTPN VIII dan Pemerintah Kabupaten Bogor,” beber Dadan.”Namun, belum seluruh areal yang dimohonkan untuk huntap dimanfaatkan oleh pemkab Bogor, baru 38.6 Ha yang dimanfaatkan dan masih terdapat 14.2 Ha yang belum terbangun,” sambungnya dikutip dari OK NEWS.

Ombudsman juga menemukan adanya areal lahan kosong yang dimanfaatkan oleh perorangan yang tidak sesuai peruntukan atau didasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor. Dengan adanya sejumlah temuan ini, maka Ombudsman menyampaikan Saran Korektif bagi instansi terkait untuk dilaksanakan.

Dadan menyebutkan, kepada Pemkab Bogor agar melakukan saran korektif yakni agar menyusun skema penyelesaian kepemilikan lahan dan penyediaan hunian tetap beserta fasilitas penunjang lainnya bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor tahun 2004 dan 2020.

“Kedua, agar Pemkab Bogor melakukan tahapan pengamanan fisik dan yuridis terhadap areal seluas 52,8 hektare dan aset lain di atasnya untuk relokasi pemukiman akibat bencana alam di Kabupaten Bogor dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Perjanjian Kerja Sama antara PTPN VIII dan Pemkab Bogor,” ucap Dadan menambahkan.

Ketiga, agar Pemkab Bogor menyusun skema verifikasi faktual ulang guna memastikan akurasi dan kondisi eksisting terhadap penerima bantuan hunian tetap bagi korban bencana alam yang tertera pada Keputusan Bupati Bogor. Keempat, agar membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi ulang, penyerahan dan pensertipikatan hunian tetap.

“Selain itu, Kepada Direktur Utama PTPN VIII diminta agar mengajukan dan memastikan kelengkapan persyaratan permohonan pembaruan HGU Kebun Cikasungka atas nama PTPN VIII kepada Kementerian ATR/BPN Cq. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.(*/Jo)

JAKARTA – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jelata berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7). Mereka mempertanyakan KPK yang sibuk menersangkakan Anies Baswedan. Mereka membawa spanduk dan yel mempertanyakan kredibilitas KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

“Kami mempertanyakan kenapa KPK sibuk mengurusi kasus kecil dan melupakan kasus kasus besar,” kata Sunardi salah satu orator yang mengaku dari kalangan Ojol.

“KPK bahkan sudah menjadi alat politik untuk menjegal calon presiden Anies Baswedan. Kami menuntut agar ketua KPK ditangkap,” kata Didi Suardi.

Sementara itu, aktivis Rinjani dalam orasi menyatakan KPK didirikan untuk mengangkat harkat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. KPK adalah wakil Tuhan di bumi untuk menangkap koruptor.

Namun, yang terjadi KPK malah tebang pilih dan menjadi alat kekuasaan. “Tapi seiring perjalanan KPK sudah tidak netral. Bahkan, KPK terlihat takut sama capres Anies Baswedan. Kenapa saudara? karena takut dibongkar saudara saudara,” ujarnya.

Aliansi rakyat jelata membawa mobil komando dan menyampaikan orasi secara berturut-turut. Beberapa poster, di antaranya berbunyi ‘Tangkap Firli Bahuri’, Anies Tersangka, Bubarkan KPK’, Hai Firli Lu Urus Tuh Harun Masiku’, dan lain-lain.(*/Ad)

BANDUNG — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Lapangan Mandalamukti, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (29/6/2023).

Prabowo datang bersama Dedi Mulyadi dan mantan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan. Prabowo datang sekitar pukul 06.45 WIB. Dia lalu masuk ke dalam stadion tempat sholat Idul Adha diselenggarakan.

Riuh teriakan jamaah yang sudah hadir sejak pagi. Emak-emak dengan jelas menunjukkan dukungan pada Prabowo agar bisa menjadi Presiden RI tahun 2024 mendatang.

Selepas itu, Prabowo kemudian duduk di shaf terdepan. Dia khusyuk mengikuti shoat Idul Adha yang diimami oleh Ketua MUI Desa Mandalamukti, Ahmad Gunawan dan khatibnya Ketua MUI KBB, Muhammad Ridwan.

Usai sholat, Prabowo menyempatkan diri bersalaman dengan ratusan jamaah yang hadir. Dia tak menolak kala diajak foto bersama oleh emak-emak yang terus mengelu-elukan namanya.

Di sepanjang jalan dari Lapangan Mandalamukti menuju ke kendaraannya, Prabowo menyempatkan diri membagi-bagikan kaos untuk masyarakat yang berderet di sepanjang jalan.

Prabowo mengatakan kalau alasannya melaksanakan sholat Idul Adha di Lapangan Mandalamukti, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan karena banyak teman dan pendukungnya.

“Ya saya sholat di sini karena di sini kebetulan banyak teman, kawan, dan pendukung,” kata Prabowo kepada wartawan.

Undangan yang diterimanya itu, kata Prabowo, ditindaklanjutinya dengan datang langsung ke lokasi tersebut. “Ya karena ada undangan itu, akhirnya saya menyempatkan datang ke sini,” ujar Prabowo.

Ibadah sholat tersebut diimami Haji Dadan Sadeli. Usai shalat, khatib Kiai Muhammad Ridwan membacakan doa yang menyentuh untuk kedua orang tua, dan doa ampunan atas segala dosa yang banyaknya tidak terhitung.

Baca juga: Masuk Islam, Zilla Fatu Putra Umaga Pegulat WWE Ini Beberkan Alasannya yang Mengejutkan

Dia menegaskan, kita semua yang hidup hari ini tidak mungkin mampu tanpa ada jasa, perjuangan, keringat dan air mata ayah dan bunda yang meleleh. Maka itu, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa besar kedua orang tua.

“Bahkan, bercucur darah ibunda ketika melahirkan kami,” kata Ridwan , Kamis (29/6).

Ridwan mengajak jamaah-jamaah agar selalu ingat kalau kita belum bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua, bahkan takkan mampu membalasnya. Karenanya, ia menekankan, penting bagi kita senantiasa meminta ampunan.

“Ampunilah putramu yang selalu menyusahkan, merepotkan, bahkan menjengkelkan. Ampunilah anakmu yang tak tahu membalas budi. Ya Allah Ya Rahman Yang Maha Pemurah,” ungkapnya.(*/He)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga Pemilu 2024 selesai digelar. MK berkesimpulan, permohonan uji materi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon II tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan atas perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 itu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Permohonan ini diajukan oleh advokat bernama Bahrain. Pemohon lainnya adalah (Centre For Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP). Mereka mengajukan uji materi atas Pasal 10 Ayat 9 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut berbunyi “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. Mereka menilai, pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945.

Para pemohon mendalilkan, pasal tersebut membuat ratusan komisioner KPU provinsi dan ribuan komisioner KPU kabupaten/kota harus diganti di tengah tahapan Pemilu 2024. Pergantian di tengah jalan itu diyakini mengganggu tahapan pemilu, yang pada akhirnya membuat gelaran pesta demokrasi 2024 berlangsung tidak jujur dan adil.

Para pemohon meminta MK membuat norma baru atas pasal tersebut, dengan bunyi sebagai berikut: “Anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatanya sampai setelah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024″.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Pasal 10 ayat 9 UU Pemilu itu tidak bertentangan dengan konstitusi. MK mengatakan, pergantian komisioner KPU daerah yang dilakukan KPU sesuai undang-undang tidak mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, MK mengakui bahwa pengisian komisioner KPU secara serentak merupakan keharusan atau konsekuensi logis atas desain pemilu secara serentak. Pemilu serentak merupakan konsekuensi putusan MK tahun 2013.

“Karena telah diadopsinya model pemilu secara serentak, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pengisian penyelenggara pemilu secara serentak,” ujar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Masalahnya, pembuat undang-undang tidak merevisi UU Pemilu 7/2017 untuk mengatur keserentakan rekrutmen komisioner KPU Pemilu 2024. Masalahnya lagi, permohonan uji materi ini diajukan saat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.

“Oleh karena permohonan pengujian diajukan oleh Pemohon ketika tahapan penyelenggaraan pemilu telah dimulai, sehingga pengisian penyelenggara pemilu di daerah secara serentak tidak mungkin dilaksanakan pada pemilu secara serentak 2024,” kata Guntur.(*/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menyerang balik seniman Butet Kartaredjasa. Hal itu terkait pantun yang dibacakan Butet di perayaan puncak Bulan Bung Karno yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/6/2023).

Butet yang berdiri di panggung utama acara yang dihelat PDIP tersebut menyindir keras dua bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan. Kini, Fadli pun merespons ucapan Butet.

“Butet lagi kepepet, biarlah dia sedikit cerewet, untuk mengisi dompet,” kata Fadli berpantun saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Fadli sebenarnya merespons status milik Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil pun mempertanyakan maksud Butet membuat diksi tentang tukang culik.

“Mas Butet ngomong opo? Ah sudahlah. Tidak ada waktu kami baper dan marah-marah sama tudingan dan kebencian. Lupakan. Yuk kerja bersatu untuk Indonesia maju dan berkompetisi dengan sehat tanpa mengorbankan persatuan,” kata Dahnil di akun Twitter, @Dahnilanzar

Sementara itu, Butet memuji PDIP dan Ganjar Pranowo yang akan meneruskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia juga sinis dengan kelompok lain yang mengusung semangat perubahan. “Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Itulah sebuah persaingan,” kata Butet.

Baca: Pedagang Pakaian Raup Untung Besar dari Peringatan Bulan Bung Karno di GBK

Meski tidak menyebut nama, Butet menyorot kinerja Anies dan melabelinya dengan ucapan kasar, serta menuduh dalam kasus balapan Formula E Jakarta.

“Di sini menyebutnya banjir, di sana menyebutnya air yang parkir. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambel terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, eh lha, kok koar-koar mau dijegal,” kata Butet.

Ketika memuji Ganjar si rambut putih gigih bekerja, Butet langsung menyerang Prabowo. “Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih, jika kelak ada presiden hobinya kok menculik,” jelasnya.(*/Nub)

JAKARTA – Partai Golkar sampai saat ini belum memutuskan sikap untuk Pilpres 2024. Pengamat politik, Saiful Mujani melihat, potensi Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih terbuka.

Ia menuturkan, kemungkinan KPP membutuhkan partai lain muncul jika Partai Demokrat bergabung ke PDIP. Saiful merasa, poros jadi tiga atau dua tidak bisa dihindarkan karena jumlah partai yang semakin sedikit.

Apalagi, jika PPP dan Demokrat gabung ke PDIP, ditambah partai-partai non-parlemen mereka sudah mengumpulkan suara 35 persen lebih. Saat itu terjadi, sudah tidak bisa dihindarkan maksimal tiga poros yang akan ada.

Dari sana, Saiful menekankan, nasib KPP tentu menjadi berubah karena harus mencari dua partai parlemen lain yang belum memutuskan. Baik Partai Golkar atau PAN, itu tergantung tawaran yang mereka berikan.

“Terbuka kemungkinan PAN atau Golkar atau keduanya bergabung dengan KPP, terutama Golkar karena Golkar ini hubungannya dengan Nasdem cukup dekat, mereka satu family sebenarnya, menjadi sangat terbuka kemungkinan itu,” kata Saiful, Kamis (22/6).

Terlebih, Golkar belum memutuskan Airlangga bisa jadi nomor satu, nomor dua atau tidak. Sedangkan, amanat partai agar ketua partainya menjadi nomor satu atau nomor dua atau tidak ditentukan oleh sang ketua umum.

Pendiri SMRC ini melihat, bisa saja Anies tetap nomor satu dan Golkar masuk karena sudah cukup. Airlangga menjadi nomor dua itu mungkin saja terjadi karena keadaan memaksa dan tidak ada jalan lain yang terbuka.

Lagipula, lanjut Saiful, Anies tetap masih memiliki peluang, belum betul betul tertinggal jauh dalam kompetisi ini.Bahkan, sekalipun PKS pergi kembali mengusung Prabowo, koalisi Golkar dan Nasdem cukup untuk maju.

“Menarik kalau proses inovasi yang dilakukan Demokrat memang terjadi dan bersama PDIP itu akan mengubah banyak sekali peta koalisi,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Sejumlah organisasi pemantau pemilu memperkirakan gelaran Pemilu 2024 bakal terganggu atau buyar apabila pemerintah memberhentikan belasan ribu tenaga honorer, yang bekerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada akhir November 2023 mendatang.

Masalahnya lagi, pemerintah belum punya solusi atas persoalan mendesak tersebut. Prediksi itu disampaikan salah satunya oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), organisasi pemantau pemilu yang terakreditasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

“Jika belasan ribu tenaga honorer harus berakhir masa tugasnya, penyelenggaraan dan pengawasan tahapan pemilu berpotensi terganggu,” kata Direktur DEEP Neni Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/6/2023)dikutip dari republika.

KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota total punya 7.551 tenaga honorer. Sedangkan Bawaslu di setiap tingkatan total memperkerjakan sekitar 7.000 pegawai honorer. Adapun Pemerintah telah menetapkan batas akhir penghapusan semua tenaga honorer, yakni 28 November 2023.

Neni menjelaskan, 28 November 2023 merupakan hari pertama pelaksanaan tahapan masa kampanye Pemilu 2024. Pada saat bersamaan, KPU melaksanakan tahapan krusial lainya seperti menyiapkan dan mendistribusikan logistik pemilihan. Begitu pula Bawaslu yang akan intens melakukan pengawasan mulai November.

Neni mengatakan, apabila 7.000 lebih tenaga honorer KPU diberhentikan atau di-PHK pada akhir November, maka para komisioner KPU RI hingga KPU kabupaten/kota tidak mungkin bisa optimal melaksanakan tahapan pemilu. Sebab, kehilangan ribuan sumber daya manusia (SDM) saat masa puncak pelaksanaan pemilu, tentu akan mengganggu persiapan dan pelaksanaan setiap tahapan.

Kinerja Bawaslu RI hingga Bawaslu kabupaten/kota, lanjut dia, juga akan terganggu. Kehilangan sekitar 7.000 SDM tentu akan membuat Bawaslu hanya punya sedikit petugas untuk mengawasi berbagai bentuk pelanggaran saat masa kampanye seperti praktik politik uang, politisasi SARA, dan ASN tidak netral.

Selain itu, keberadaan tenaga honorer di sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan merupakan ujung tombak untuk mengelola administrasi laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Ketika mereka diberhentikan massal, tentu staf PNS akan kewalahan bekerja.

“Pada akhirnya, Bawaslu disibukkan menyelesaikan permasalahan internal di kesekretariatan. Padahal, ada yang lebih substansial untuk dilakukan, yakni mengawasi peserta pemilu,” kata Neni kepada wartawan Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Pendapat serupa disampaikan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebuah organisasi pemantau pemilu yang juga terakreditasi di Bawaslu RI. “Kebijakan penghapusan tenaga honorer di tengah tahapan pasti akan berimplikasi terhadap kinerja penyelenggara yang juga memengaruhi kualitas pemilu yang demokratis,” kata Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita.

Mita menjelaskan, belasan ribu tenaga honorer di KPU dan Bawaslu itu sangat dibutuhkan karena mereka sudah berpengalaman melaksanakan pemilu maupun pilkada sebelumnya. Mereka juga telah mendapatkan banyak pelatihan untuk memahami kerumitan dan melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Andaikata pemerintah mengganti para honorer itu dengan meminjamkan ASN dari lembaga lain, menurut dia, tentu SDM baru itu butuh waktu memahami kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai tahapan pemilu.

JPPR dan DEEP punya solusi sama untuk mengatasi persoalan SDM di lembaga penyelenggara pemilu ini. Keduanya meminta Pemerintah menunda penerapan kebijakan penghapusan tenaga honorer bagi pegawai non-ASN di lingkungan KPU dan Bawaslu sampai gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 usai pada awal tahun 2025 mendatang.

“Setidaknya Pemerintah dapat membuat suatu kebijakan khusus yang dapat mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer di lingkungan penyelenggara pemilu, setidaknya selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024,” kata Mita.

Belum ada solusi

Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap pada Selasa (20/6/2023) mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah terkait persoalan tenaga honorer ini. Pihaknya ingin para honorer KPU bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS.

“Pada prinsipnya, tahapan pemilu harus tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ada, dengan ketersediaan SDM KPU yang ada saat ini,” kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI itu.

Sedangkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, ketika sekitar 7.000 tenaga honorer di lembaganya di-PHK, maka di setiap Bawaslu kabupaten/kota hanya akan tersisa delapan atau 10 PNS. Dengan jumlah pegawai yang amat minim, tentu tidak mungkin Bawaslu bisa mengarahkan mereka untuk membantu masa kampanye Pemilu 2024.

Bagja mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas untuk memastikan apakah pegawai honorer Bawaslu akan ikut dihapuskan atau tidak. Surat dikirimkan sekitar beberapa bulan yang lalu. Namun, hingga kini belum ada balasan.

Bagja berharap, pemerintah memberikan solusi agar lembaganya tidak kehilangan ribuan SDM. Dia ingin pemerintah mengangkat para tenaga honorer menjadi PPPK atau mencarikan solusi lain yang tak mengakibatkan ribuan orang itu kehilangan pekerjaan. “Kita ingin teman-teman (honorer) ini diselamatkan karena mereka sudah berjuang sejak tahun 2018 atau 2019,” kata Bagja.

Merespons keluhan Bagja itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyebut pihaknya sedang menyiapkan solusi jalan tengah untuk mengatasi persoalan tenaga honorer ini. Sebab, saat ini total ada 2,4 juta tenaga honorer di semua instansi di seluruh Indonesia. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) sudah mengamanatkan agar keberadaan tenaga honorer dihapus total pada 28 November 2023, atau lima bulan dari sekarang.

Azwar menjelaskan, solusi jalan tengah itu akan berupa kebijakan yang menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah masif terhadap tenaga honorer. Pada saat bersamaan, solusi jalan tengah itu menghindari pembengkakan penggunaan anggaran negara untuk membayar gaji pegawai.

“Nanti akan ada kebijakan. Termasuk afirmasi kebijakan tidak boleh ada PHK massal, tapi tidak ada pembengkakan anggaran. Kita mencarikan solusi jalan tengah,” kata Azwar, Senin (19/6/2023).(*/Ad)