Politik dan Keamanan

JAKARTA – Pengamat Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI), Firman Kurniawan, mengatakan bahwa tokoh elite politik perlu berkontribusi dalam memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjunjung budi pekerti luhur dan saling menghormati terlebih dalam menggunakan media sosial.

“Menurut saya justru para elite, para tokoh-tokoh politik, yang memberikan contoh kepada masyarakat menggunakan budi pekerti luhur dan menegakkan penghormatan kepada pihak lain,” kata Firman pada Rabu (16/8/2023).

Menjelang Pemilihan Umum 2024, media sosial menjadi tempat di mana ujaran kebencian serta fitnah kerap terjadi. Menurut Firman, maraknya ujaran kebencian serta fitnah disebabkan oleh fasilitas internet yang memungkinkan penggunanya untuk berbuat sebebas mungkin tanpa memikirkan konsekuensinya.

“Karakter dari media sosial itu sendiri yang membebaskan orang untuk ngomong apa yang mereka ingin omongkan kemudian juga ada fasilitas untuk anonymous, tidak menunjukkan namanya, sehingga merasa tidak ada konsekuensinya dari ucapan mereka,” kata Firman.

Firman menilai dengan maraknya ujaran kebencian dan perdebatan tidak sehat di media sosial menjelang Pemilu dapat menyebabkan masyarakat awam melihat media sosial sebagai tempat yang tidak nyaman untuk mendapatkan informasi.

“Mereka yang tidak terlalu berminat dalam urusan politik itu melihatnya menjadi sesuatu yang mengerikan ‘wah event ini datang lagi kemarin Pilkada 2017 di DKI, kemudian Pilpres 2019 warnanya saling tarik-menarik dua kontestan, nah ini berarti 2024 datang lagi nih’ jadi ada trauma kolektif atau rasa tidak nyaman dari publik melihat situasi yang semacam ini,” ujar Firman.

Selain itu, perilaku-perilaku negatif di media sosial juga dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, yang menurut Firman, tidak akan bergerak ke arah yang lebih baik.

“Ibaratkan ada orang yang belum dewasa terus diberi senjata yang sangat pamungkas dan dia tidak bisa menggunakannya dengan bijaksana nah ini yang terjadi, demokrasi kita menjadi semakin, katakanlah, tidak menyenangkan atau mungkin tidak meningkat kualitasnya,” kata Firman.

Oleh karena itu, untuk membangun demokrasi yang sehat, sebaiknya masyarakat menggunakan media sosial secara beretika dan bertanggung jawab termasuk ketika sedang membahas Pemilu. Salah satunya dengan menyampaikan kelebihan calon pilihan melalui cara yang positif dan saling menghormati.

“Dalam demokrasi yang sehat semestinya gagasan kita kalau jagoan kita nanti diperkenankan untuk menjadi penguasa atau terpilih untuk menjadi presiden atau legislatif ‘ini loh keadaan yang akan diperbaiki’, ‘ini loh visi dan misi yang diperjuangkan’ ketika pembicaraan seperti itu mengemuka maka atmosfer dari kompetitor juga seperti itu akhirnya yang ada kan dialektika terhadap gagasan,” ujar Firman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD tahun 2023 menyinggung tentang nilai budi pekerti dan sopan santun yang saat ini mulai hilang.

Dia menilai di tengah perkembangan media sosial saat untuk berbagi informasi, justru dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berperilaku negatif yang dapat merusak nilai keluhuran budi pekerti bangsa.

“Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia,” kata Presiden.(*/Joh)

JAKARTA — Pendiri Posko Pilihan Rakyat (PPR), Tamsil Linrung, gerakan pembentukan relawan saksi semakin masif. Ia meyakini Anies Baswedan akan bisa memenangangi Pilpes 2024, selama suaranya di pemilu bisa dikawal dengan baik.

“Tugas kita dan relawan sekarang adalah mengawal bagaimana suara Mas Anies bisa aman hingga penghitungan di KPU,” kata Tamsil, Rabu (9/8/2023).

Tamsil dalam beberapa pekan terakhir secara marathon telah melantikan para koordinator saksi di Sulawesi Selatan. Di antaranya Pangkep, Sopeng, Enrekang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng. “Para saksi yang kita lantik ini, mulai dari koordinator di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten,” ungkap Tamsil.

Keberadaan para saksi ini sangat penting. Dijelaskannya, salah satu hal yang harus diantisipasi dalam pemilu adalah kemungkinan adanya kecurangan dalam penghitungan suara. Sehingga proses ini harus dikawal para saksi. Mulai dari penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS) hingga penghitungan di tingkat pusat.

Jika suara bisa dikawal dengan baik, Tamsil yakin Anies bisa memenangi pilpres. Tamsil menyebut dukungan untuk Anies sangat masif. Ini terlihat dari sambutan dan antusiasme mereka dalam menyambut Anies.

“Temasuk dalam pembentukan relawan saksi. Banyak yang menghubungi saya untuk mendaftar sekalipun tidak dibayar,” kata Tamsil yang pada pemilu mendatang akan maju sebagai caleg DPD dari dapil Sulawesi Selatan ini.

Dengan dukungan ke Anies yang terus mengalir ini, Tamsil juga yakin kalau dukungan tersebut akan berefek kepada caleg. Ia yakin dirinya pun bisa terpilih sebagai anggota DPD RI, dengan suara yang lebih tinggi dari pencalonan sebelumnya sebagai Anies coctail effect.

Koordinator PPR Taufik Amrullah mengatakan dalam beberapa pekan terakhir Tamsil melantikan Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi). Di antaranya di Pangkep, Sopeng, Enrekang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan sejumlah daerah lainnya.

“Dalam sehari bisa melantik tiga hingga empatkali di beberapa tempat, karena kan yang dilantik itu relawan saksi bisa di tingat desa, kecamatan, kabupaten,” kata Taufik. Sekali pelantikan, lanjut dia, pesertanya ratusan orang.

Para relawan ini, selain beasal dari relawan PPR, Gen Perubahan maupun kelompok-kelompok ormas dan masyarakat umum di Sulawesi Selatan. “Kita harapkan Oktober para relawan sudah selesai. Kita terus bergerak,” kata Taufik.

Antusiasme masyarakat, menurut Taufik, sangat besar. Sehingga dari target seratus orang di tiap desa, yang bergabung jumlahnya seringkali malah lebih banyak.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke daerah rawan konflik dan daerah yang sulit diakses. Sebab, TNI dan Polri punya armada, peralatan, dan pasukan yang kuat untuk menembus daerah-daerah semacam itu.

“Kita akan bekerja sama dengan TNI/Polri, termasuk juga dukungan untuk distribusinya terutama di daerah-daerah yang terdalam, terluar, yang sulit diakses,” kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (7/8/3024).

Yulianto meyakini, kerja sama ini akan terjalin dengan baik mengingat KPU sudah sering meminta bantuan TNI dan Polri untuk membantu distribusi logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dia pun meyakini, pelibatan dua institusi tersebut bakal membuat distribusi logistik Pemilu 2024 tiba tepat waktu di semua TPS, yakni sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Yulianto menambahkan, selain rencana kerja sama dengan dua institusi tersebut, pihaknya juga sudah melakukan persiapan internal. KPU RI sudah meminta semua KPU provinsi dan kabupaten/kota memetakan jalur pendistribusian logistik yang paling efisien dan aman.

Dengan demikian, lanjut dia, semua alur pendistribusian logistik sejak dari perusahaan percetakan surat suara hingga ke TPS sudah tergambar. “Sehingga nanti proses berikutnya misalnya dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa lama koordinatnya di mana, itu sudah dipetakan,” ujarnya.

Yulianto menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan simulasi distribusi logistik, meliputi pelipatan surat suara, sortir, dan pengiriman dari KPU kabupaten/kota hingga ke TPS. Hal ini perlu dilakukan untuk menghitung estimasi perjalanan logistik dan memetakan potensi kendala cuaca mengingat bulan Februari masih musim hujan.

Berkaca dari hasil simulasi tersebut, lanjut dia, KPU provinsi maupun kabupaten/kota bisa terlebih dahulu menyewa kapal untuk mengantarkan logistik ke daerah pulau-pulau. Dengan demikian, ketika logistik datang, semua alat transportasi yang dibutuhkan sudah siap.(*/Ad)

JAKARTA- Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengungkap soal mahalnya ongkos politik untuk menjadi ketua umum Partai politik di Indonesia. Bahkan, termasuk di Partai Golkar.

“Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp600 miliar,” kata JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Mantan Wakil Presiden ini menambahkan, hal ini tidak hanya berlaku di Partai Golkar saja. Tapi, hampir semua partai memiliki ongkos yang tinggi untuk menjadi seorang ketua umum. “Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak Nasdem,” ujarnya.

Hanya saja, untuk partai yang pendirinya sudah tidak ada, terlebih partai tersebut sudah go public, biaya menjadi ketua umum sangat tinggi.

“Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang bertujuan untuk menggulingkan Ketua Umum Airlangga Hartarto bisa merugikan konsolidasi partai di tengah persiapan menghadapi Pemilu 2024. Wacana itu digulirkan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang mendesak pergantian ketum.

Pengamat politik ARSC, Ikhwanul Maarif, isu Munaslub Golkar seolah membuat partai berlambang beringin menjadi kecil. Hal itu juga menandakan Golkar seakan-akan tidak solid.

“Tentunya ini memunculkan spekulasi dan citra negatif, mengganggu atau bahkan berupaya merubah strategi politik dan konsolidasi partai yang dijalankan oleh Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. Jika dibaca secara kritis, ini permainan faksi spekulan Partai Golkar yang tidak puas dan ingin meningkatkan nilai tawar mereka terhadap Airlangga, bermain di tikungan terakhir,” kata Ikhwanul di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, munaslub hanya dapat berlangsung jika ada sesuatu masalah yang sangat prinsipil dan fundamental. Dia menyebut, Golkar saat ini memiliki nilai tawar dan positioning yang cukup tinggi sebagai partai politik tengah yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.

Berdasarkan sejumlah survei, posisi Airlangga juga memiliki prospek yang kuat sebagai calon wapres atau bahkan maju sebagai capres membentuk poros koalisi keempat. “Menurut survei terakhir ARSC, saya melihat Airlangga Hartarto hari ini sangat potensial untuk menang, sebagai cawapres jika dipasangkan dengan Ganjar ataukah dengan Prabowo,” ucap Ikhwanul.

Menurut Ikhwanul, isu Munaslub Golkar selalu dimainkan sejumlah faksi yang sebenarnya hanya membuang waktu dan merugikan partai sendiri. Menurut dia, faksi kecil itu tidak akan mendapat dukungan dari kader dan para pimpinan partai.

Apalagi, nama yang muncul menyuarakan isu ini adalah tokoh Golkar periferi yang tidak mencerminkan wajah dan kekuatan partai hari ini. “Kader Partai Golkar sebagai kekuatan demokrasi partai politik terbesar kedua di Indonesia harus menunjukkan kualitas mereka sebagai politisi cerdas dan negarawan besar,” ucap Ikhwanul.(*/Ad)

SURABAYA – Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaytun merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan NII yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo.

“Di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan,” kata Mahfud MD dilansir Antara, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazahlah yang bisa masuk ke pemerintahan.

“Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung,” katanya.

Selain itu, sambung Mahfud, terpinggirkannya kalangan Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam, salah satunya adalah Kartosoewirjo yang kemudian mendirikan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII).

“Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang, hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia,” katanya.

Dijelaskan oleh Mahfud, NII merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah tetapi NII memiliki struktur yang terdiri dari syekh yang memimpin, gubernur, menteri, bupati hingga camat.

Pemikiran Kartosoewirjo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akhirnya diketahui oleh pemerintah. NII bikinan Kartosoewirjo yang seolah sudah tamat itu kemudian dioperasi kembali oleh intelijen.

Pemerintah mengetahui bahwa NII itu sebenarnya masih hidup meski sudah ditumpas di berbagai tempat. Akhirnya pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu, NII versus NII.

“Nah, (NII) itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 1970-an, NII oleh pemerintah dipecah, diadu, yang satunya untuk melawan yang lain. Itu operasi yang dilakukan Ali Moertopo,” ujar Mahfud.

“Memang begitu dulunya, dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, setelah itu ditangkap lalu dicitrakan ada komando jihad yang sama dengan NII sebelumnya. Saya dengar dari sumbernya langsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud membeberkan, NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu salah satu wilayahnya adalah Komandemen 9, yang sekarang menjadi Al Zaytun.

“Mengadu NII dengan NII itu kalau pakai sholawatnya orang NU itu sama dengan sholawat asyghil. Wa asyghilid dholimin bid dholimin. NII diadu dengan NII, maka NII akan hancur sendiri, kira kira begitu,” tuturnya.

Kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri. menampilkan sosok al zaytun yang seperti sekarang.

Mahfud mengatakan di balik inilah latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak, yang memang ideologinya sendiri.(*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengabaikan permintaan resmi pembukaan data bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Padahal, permintaan data ini diajukan organisasi pemantau pemilu yang terakreditasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita mengatakan, pihaknya mengirimkan surat permohonan untuk mendapat data bakal caleg berupa nama lengkap, asal partai, daerah pemilihan, jenis kelamin, dan usia, serta data bakal caleg berstatus disabilitas. Surat dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU pada 16 Juni 2023 atau sudah tiga pekan lebih.

“Sampai saat ini belum ada jawaban dari KPU RI melalui PPID KPU RI,” kata Mita lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/7/2023).

Padahal, ujar Mita, Pasal 49 ayat 1 dan 2 Peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU mewajibkan KPU di setiap tingkatan memberikan informasi yang diminta paling lama dua hari setalah permohonan diterima. Apabila tidak dapat memberikan informasi yang diminta, maka KPU harus menyampaikan alasan tertulis paling lama empat hari setelah permohonan diterima.

“JPPR memertanyakan keterbukaan informasi tahapan pencalonan anggota legislatif ini kepada KPU yang seharusnya dilakukan secara terbuka berdasarkan Pasal 2 PKPU 10/23,” kata Mita.

Mita menegaskan, pemberian informasi data caleg yang diminta JPPR tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Data yang dimintakan itu merupakan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya baru akan membuka data puluhan ribu bakal caleg Pemilu 2024 ketika mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19-23 Agustus 2023. “Masyarakat disilakan menyambut masukan dan tanggapannya (atas DCS kepada KPU RI) pada 19-28 Agustus 2023,” ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU itu.(*/Ad)

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam penyediaan lahan dan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Diduga, terdapat penundaan berlarut dalam penyediaan lahan dan huntap bagi korban banjir di daerah itu.

“Keterlambatan penyediaan lahan dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor ini disebabkan oleh kondisi pandemi, anggaran, dan penyelesaian lahan untuk huntap,” ujar Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya saat menggelar konpers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2023).

Akibat penundaan berlarut tersebut, kata Dadan, saat ini masih terdapat sekira 2.000 warga korban bencana alam yang masih menempati hunian sementara (huntara) sejak tahun 2020. Ombudsman telah menyerahkan hasil investigasi temuan tersebut ke Pemerintah Kabupaten Bogor, PT PTPN III, Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi pada 2020 mengakibatkan banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Kemudian, PTPN VIII yang saat itu akan memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) diminta untuk mengeluarkan sebagian dari lahan HGU yang dimohon untuk digunakan sebagai hunian tetap korban bencana alam yaitu sekira 52,8 hektare.

“Hunian tetap yang dimaksud berada di beberapa desa yaitu Desa Urug, Desa Sipayung, Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg,” sambung Dadan.

Dadan memaparkan, dalam investigasi ini, temuan lainnya adalah tingkat keterisian hunian tetap yang telah dibangun di empat desa di Kabupaten Bogor masih rendah. Kondisi ini bertolak belakang dengan masih banyaknya warga korban bencana yang menempati hunian sementara.

Selanjutnya, Ombudsman juga menemukan adanya pembaruan HGU PTPN VIII yang berproses di Kantor Pertanahan atau Kanwil BPN setempat. Kantor pertanahan setempat telah mengeluarkan sebagian lahan HGU seluas 52,8 hektar untuk hunian tetap bagi korban bencana alam.

“Telah dilakukan pelepasan lahan HGU PTPN VIII seluas 52,8 hektare oleh PTPN VIII kepada negara sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PTPN VIII dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PTPN VIII dan Pemerintah Kabupaten Bogor,” beber Dadan.”Namun, belum seluruh areal yang dimohonkan untuk huntap dimanfaatkan oleh pemkab Bogor, baru 38.6 Ha yang dimanfaatkan dan masih terdapat 14.2 Ha yang belum terbangun,” sambungnya dikutip dari OK NEWS.

Ombudsman juga menemukan adanya areal lahan kosong yang dimanfaatkan oleh perorangan yang tidak sesuai peruntukan atau didasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor. Dengan adanya sejumlah temuan ini, maka Ombudsman menyampaikan Saran Korektif bagi instansi terkait untuk dilaksanakan.

Dadan menyebutkan, kepada Pemkab Bogor agar melakukan saran korektif yakni agar menyusun skema penyelesaian kepemilikan lahan dan penyediaan hunian tetap beserta fasilitas penunjang lainnya bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor tahun 2004 dan 2020.

“Kedua, agar Pemkab Bogor melakukan tahapan pengamanan fisik dan yuridis terhadap areal seluas 52,8 hektare dan aset lain di atasnya untuk relokasi pemukiman akibat bencana alam di Kabupaten Bogor dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Perjanjian Kerja Sama antara PTPN VIII dan Pemkab Bogor,” ucap Dadan menambahkan.

Ketiga, agar Pemkab Bogor menyusun skema verifikasi faktual ulang guna memastikan akurasi dan kondisi eksisting terhadap penerima bantuan hunian tetap bagi korban bencana alam yang tertera pada Keputusan Bupati Bogor. Keempat, agar membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi ulang, penyerahan dan pensertipikatan hunian tetap.

“Selain itu, Kepada Direktur Utama PTPN VIII diminta agar mengajukan dan memastikan kelengkapan persyaratan permohonan pembaruan HGU Kebun Cikasungka atas nama PTPN VIII kepada Kementerian ATR/BPN Cq. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.(*/Jo)

JAKARTA – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jelata berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7). Mereka mempertanyakan KPK yang sibuk menersangkakan Anies Baswedan. Mereka membawa spanduk dan yel mempertanyakan kredibilitas KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

“Kami mempertanyakan kenapa KPK sibuk mengurusi kasus kecil dan melupakan kasus kasus besar,” kata Sunardi salah satu orator yang mengaku dari kalangan Ojol.

“KPK bahkan sudah menjadi alat politik untuk menjegal calon presiden Anies Baswedan. Kami menuntut agar ketua KPK ditangkap,” kata Didi Suardi.

Sementara itu, aktivis Rinjani dalam orasi menyatakan KPK didirikan untuk mengangkat harkat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. KPK adalah wakil Tuhan di bumi untuk menangkap koruptor.

Namun, yang terjadi KPK malah tebang pilih dan menjadi alat kekuasaan. “Tapi seiring perjalanan KPK sudah tidak netral. Bahkan, KPK terlihat takut sama capres Anies Baswedan. Kenapa saudara? karena takut dibongkar saudara saudara,” ujarnya.

Aliansi rakyat jelata membawa mobil komando dan menyampaikan orasi secara berturut-turut. Beberapa poster, di antaranya berbunyi ‘Tangkap Firli Bahuri’, Anies Tersangka, Bubarkan KPK’, Hai Firli Lu Urus Tuh Harun Masiku’, dan lain-lain.(*/Ad)

BANDUNG — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Lapangan Mandalamukti, Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (29/6/2023).

Prabowo datang bersama Dedi Mulyadi dan mantan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan. Prabowo datang sekitar pukul 06.45 WIB. Dia lalu masuk ke dalam stadion tempat sholat Idul Adha diselenggarakan.

Riuh teriakan jamaah yang sudah hadir sejak pagi. Emak-emak dengan jelas menunjukkan dukungan pada Prabowo agar bisa menjadi Presiden RI tahun 2024 mendatang.

Selepas itu, Prabowo kemudian duduk di shaf terdepan. Dia khusyuk mengikuti shoat Idul Adha yang diimami oleh Ketua MUI Desa Mandalamukti, Ahmad Gunawan dan khatibnya Ketua MUI KBB, Muhammad Ridwan.

Usai sholat, Prabowo menyempatkan diri bersalaman dengan ratusan jamaah yang hadir. Dia tak menolak kala diajak foto bersama oleh emak-emak yang terus mengelu-elukan namanya.

Di sepanjang jalan dari Lapangan Mandalamukti menuju ke kendaraannya, Prabowo menyempatkan diri membagi-bagikan kaos untuk masyarakat yang berderet di sepanjang jalan.

Prabowo mengatakan kalau alasannya melaksanakan sholat Idul Adha di Lapangan Mandalamukti, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan karena banyak teman dan pendukungnya.

“Ya saya sholat di sini karena di sini kebetulan banyak teman, kawan, dan pendukung,” kata Prabowo kepada wartawan.

Undangan yang diterimanya itu, kata Prabowo, ditindaklanjutinya dengan datang langsung ke lokasi tersebut. “Ya karena ada undangan itu, akhirnya saya menyempatkan datang ke sini,” ujar Prabowo.

Ibadah sholat tersebut diimami Haji Dadan Sadeli. Usai shalat, khatib Kiai Muhammad Ridwan membacakan doa yang menyentuh untuk kedua orang tua, dan doa ampunan atas segala dosa yang banyaknya tidak terhitung.

Baca juga: Masuk Islam, Zilla Fatu Putra Umaga Pegulat WWE Ini Beberkan Alasannya yang Mengejutkan

Dia menegaskan, kita semua yang hidup hari ini tidak mungkin mampu tanpa ada jasa, perjuangan, keringat dan air mata ayah dan bunda yang meleleh. Maka itu, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa besar kedua orang tua.

“Bahkan, bercucur darah ibunda ketika melahirkan kami,” kata Ridwan , Kamis (29/6).

Ridwan mengajak jamaah-jamaah agar selalu ingat kalau kita belum bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua, bahkan takkan mampu membalasnya. Karenanya, ia menekankan, penting bagi kita senantiasa meminta ampunan.

“Ampunilah putramu yang selalu menyusahkan, merepotkan, bahkan menjengkelkan. Ampunilah anakmu yang tak tahu membalas budi. Ya Allah Ya Rahman Yang Maha Pemurah,” ungkapnya.(*/He)