Politik dan Keamanan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadwalkan sidang pembacaan putusan atas permohonan uji materi pasal syarat usia minimum capres-cawapres. Sidang akan digelar pada pekan depan, tepatnya Senin (16/10/2023) pukul 10.00 WIB.

Jadwal resmi sidang itu tampak di laman resmi MK. Tampak diagendakan sidang pembacaan putusan akan dilakukan untuk tiga perkara sekaligus terkait gugatan batas usia minimum capres-cawapres.

Juru Bicara MK Fajar Laksono kemarin meminta publik bersabar menunggu jadwal pengumuman putusan itu. Fajar mengimbau masyarakat dapat mengecek situs resmi MK secara berkala guna mendapat informasi resmi.

“Silakan pantau dan cek jadwal sidang di mkri.id. Kalau sudah teragenda, ya itu jadwalnya,” kata Fajar dikutip dari republika, Senin (9/10/2023).

Diketahui ada tiga perkara terkait gugatan ini. Perkara pertama bernomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan petitum meminta batas usia minimum capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. PSI merupakan partai yang mengaku tegak lurus kepada Jokowi.

Kedua, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda, yakni Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana. Partai Garuda meminta MK menetapkan batas usia capres dan cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Ahmad Ridha Sabhana merupakan adik kandung Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Ketiga, perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh sejumlah kepala daerah, yang dua di antaranya adalah Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Erman dan Pandu sama-sama politikus Partai Gerindra. Petitum mereka sama dengan petitum Partai Garuda.

Sebagai catatan, sidang pembacaan putusan tersebut dilaksanakan tepat tiga hari sebelum KPU membuka pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024. Jadwal pendaftaran adalah 19 Oktober hingga 25 Oktober 2024.

Sementara persidangan bergulir dalam beberapa bulan terakhir, di sejumlah daerah mulai bermunculan baliho yang mempromosikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi itu kini berusia 36 tahun. Putusan gugatan batas usia ini akan jadi penentu apakah Gibran bisa memenuhi syarat atau tidak menjadi cawapres.

Di sisi lain, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), sebuah lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi di Bawaslu RI, menilai putusan ini adalah ujian independensi sekaligus moralitas hakim MK. Jika MK menurunkan batas usia minimum dari 40 tahun menjadi 35 tahun, maka MK bisa dibilang terjebak dalam kepentingan politik dinasti Jokowi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kemarin, menyebut MK akan menggelar sidang putusan soal gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 terkait syarat usia capres dan cawapres pada pekan ini. Namun, saat ditanya terkait isi putusan tersebut, Budi Arie mengaku tidak mengetahuinya.

“Katanya minggu ini, isunya minggu ini. Minggu ini. Dahlah nggak usah kamu pancing-pancing,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/10/2023).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menilai MK tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut dia, UU Pemilu yang sedang diuji materi di MK, hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.

“Mahkamah Konstitusi itu kerjanya sebagai negative legislator, artinya hanya membatalkan kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi,” ujar Mahfud ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).(*/Ad)

JAKARTA – Hari pencoblosan Capres-Cawapres akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Setelah 35 hari ke depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan siapa nama yang akan menjadi presiden periode 2024-2029.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, meski saat pengumuman masih ada presiden yang menjabat. Namun, hal itu berdampak positif bagi pasangan terpilih. Sebab pasangan terpilih dapat ikut merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

“Kemudian ada perdebatan, seolah-olah ada dua matahari kembar, di satu sisi masih ada presiden existing di satu sisi sudah ada paslon terpilih,” ucap Hasyim di Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

“Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah dengan dapat diketahuinya pasangan calon presiden lebih awal maka pasangan terpilih ini bisa ikut menyusun RAPBN untuk 2025,” sambungnya.

Ia menyebut, jika masa pencoblosan diselenggarakan pada pertengahan bulan atau akhir, dikhawatirkan hal tersebut mempersulit pasangan terpilih dalam mewujudkan visi misinya diawal tahun masa jabatan barunya.

“Kalau misalkan paslon terpilih presiden di tengah tahun, atau di akhir tahun, dalam arti tahun anggaran, itu kemudian paslon presiden akan susah untuk mewujudkan visi misinya untuk tahun pertama 2025,” ucapnya.

Sebagai informasi, presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun presiden yang menjabat harus menyetorkan RAPBN 2025 pada bulan Agustus.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, angkat suara atas kasus yang menimpa Syahrul Yasin Limpo. Ia menegaskan, Partai Nasdem tetap akan memegang komitmennya untuk menghadapi setiap permasalahan.

“Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapi permasalahan,” kata Paloh, Kamis yang lalu (5/10).

Ia mengaku ingin bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan, selalu terdepan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Sehingga, Indonesia menjadi lebih baik dan semua cita-cita bersama bisa lebih terwujud.

Paloh menilai, kasus yang dialami kadernya merupakan berita yang tidak mengenakkan hati dan memprihatinkan. Apalagi, ia mengingatkan, SYL tidak cuma Menteri Pertanian tapi salah satu fungsionaris DPP Partai Nasdem.

Paloh merasa, semua pasti menginginkan agar selalu konsisten memberikan penghormatan atas upaya-upaya penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini. Menurut Paloh, itu misi kita semua, termasuk Partai Nasdem sendiri.

“Maka, di luar dugaan baik oleh diri saya dan semua kawan-kawan, dan saya yakin juga di luar dugaan daripada Bung SYL, dia harus mengalami sebuah kondisi yang seperti apa yang dialami dirinya pada saat ini,” ujar Paloh.

Paloh menuturkan, SYL pergi ke luar negeri atas izin Presiden Jokowi. Di sana, SYL menerima penghormatan dan penghargaan dari lembaga di bawah naungan PBB, atas keberhasilan yang telah diraih Kementan Indonesia.

Bagi Paloh, kondisi itu yang mengusik hati. Meski begitu, atas nama pribadi dan Partai Nasdem, tetap akan konsisten menghormati upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum dan itu tidak pernah surut sedikitpun.

“Itu perlu saya tegaskan, baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem,” kata Paloh.

Menurut Paloh, SYL sudah meminta izin untuk menghadap Presiden Jokowi menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Hal itu disebut sebagai penghormatan atas penyidikan yang sedang berlangsung.

“Saya ingin mengajak semua kita untuk tetap memberi ruang penghormatan kepada presumption of innocence, terhadap asas praduga tak bersalah,”tegasnya.(*/Jon)

JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 M Jusuf Kalla (JK) mengaku, berbicara lebih detail bersama bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan daripada Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan JK usai bertemu Anies selama kurang lebih 2,5 jam di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/10/2023) pagi WIB. Sebelum bertemu Anies, JK memang pernah berbincang dengan Prabowo dan Puan sebelumnya.

“Kami membicarakan hal-hal kebangsaan sama dengan apa yang saya bicarakan dengan Puan dan Prabowo, tapi ini lebih mendetail lah apa yang kami lakukan untuk bangsa ini dan tentunya juga melihat ke depan apa yang baik,” ujar JK saat ditemui awak media.

Eks ketua umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, mereka banyak membahas mengenai ihwal kebangsaan. Salah satunya, sambung dia, Indonesia harus mewaspadai kondisi penurunan ekonomi, khususnya dari Cina.

“Bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar, kayak pengaruh Cina terlalu besar,” ucap JK. Menurut dia, Indonesia kini dikelilingi oleh situasi seperti itu.

Untuk itu, JK menyarankan perlu ada perjuangan yang akan ditangani oleh presiden yang akan datang, seperti Anies. “Pak Anies dengan teman-teman ini pejuang untuk kita semua,” ucap JK.

Adapun Anies hadir bersama Juru Bicara Sudirman Said. Sebelum berbincang, Anies sempat makan pagi bersama sang tuan rumah JK.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus politisi NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan siap menghadapi persoalan kasus dugaan korupsi yang menimpanya secara bertanggung jawab.

Hal itu dia sampaikan usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian kepada Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kementerian Sekretariat Negara, di Jakarta, Kamis.

“Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi dari pada pangkat atau jabatan. Biarkan saya hadapi ini, dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat,” kata SYL.

Ia berharap nasihat-nasihat para orangtua di tanah kelahirannya dapat selalu dipegang teguh oleh dia, yakni manakala berani berbuat harus berani bertanggung jawab.

“Saya berharap nasihat-nasihat orangtua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab dan saya siap bertanggung jawab,” kata dia.

Alasan mundur, Diberitakan sebelumnya SYL mengaku meminta waktu Jokowi dan diberi kesempatan melalui Praktikno, untuk menyampaikan usul dan pengunduran dirinya sebagai menteri.

SYL menyampaikan alasan mengundurkan diri dari jabatan menteri pertanian karena ada proses hukum yang harus dihadapi, dan dia harus siap menghadapi secara serius.

Ia berharap agar tidak ada penghakiman terhadapnya sebelum ada putusan atau vonis yang sah. “Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan perception of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi,” harapnya.

SYL mengatakan dia meniti karier mulai dari lurah dan camat. Ia mengatakan 25 tahun menjadi kepala daerah yakni 10 tahun menjadi bupati, lima tahun menjadi wakil gubernur, 10 tahun menjadi gubernur, dan baru kali ini menerima persoalan hukum.

“Dan baru kali ini saya merasa ada hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma,” katanya.(*/Jo)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri membahas soal percepatan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut, rencananya pelaksanaan pilkada serentak akan dipercepat dari jadwal semula yakni dari November 2024 menjadi September 2024.

“Ini soal pilkada serentak. Rencana percepatan aja. Dari Perppu atau apa nanti,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Menurut Mahfud, payung hukum rencana percepatan pelaksanaan pilkada serentak inipun masih akan dibahas lebih lanjut. “Ya September, hitungannya kan September tapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi,” lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pembahasan percepatan pilkada serentak ini akan dilakukan bersama DPR. Rencana percepatan ini diperlukan untuk menghindari kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

“Itu akan dibicarakan oleh DPR atas inisiatif legislatif karena ini kepentingan bersama pilkada ini kan, tapi karena hitung-hitungannya tadi Pak Tito sampaikan bahwa kalau November itu nanti agak lama, karena kan penetapan sampai pelantikan itu perlu waktu 2 bulan,” jelas Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Sementara proses pilkada harus dimajukan, sehingga di satu Januari tidak terjadi kekosongan. Kalau November 27 November kan tambah 2 bulan kan gitu,” lanjut dia.

Terkait regulasi soal percepatan pilkada serentak tidak akan diterbitkan melalui perppu untuk menghindari persepsi adanya kepentingan. Menurutnya, pemerintah akan melakukan revisi terbatas UU.

“Nggak nggak. Jangan perppu dong. Kalau perppu ntar dipikir Presiden punya kepentingan. Percepatan kan kepentingan bersama. Undang-Undang aja, revisi terbatas,” ujarnya.

“Kan revisi kan poinnya cuma ada 9 poin dan itu kepentingan bersama kan. Nanti setelah reses 1 November akan dibicarakan,” lanjut dia.

Dalam rapat ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Sebagai catatan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menyebabkan kekosongan kursi kepala daerah. Pada 2022, terdapat 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Mereka digantikan oleh pj sampai kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024 dilantik.

Pada 2023 ini, total terdapat 173 daerah yang akan dipimpin pj. Adapun pada Desember 2024, terdapat 270 kepala daerah yang habis masa jabatan. Jika hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 digelar sesuai rencana awal, yakni 27 November 2024, maka ada potensi kepala daerah terpilih baru bisa dilantik sekitar Februari 2025.

Sebab, rata-rata jarak antara hari pencoblosan dan pelantikan sekitar tiga bulan karena ada sengketa hasil serta proses penetapan oleh KPU. Ketika kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024 baru dilantik pada Februari 2025, maka harus ada 270 Pj kepala daerah untuk mengisi kekosongan yang terjadi sejak 270 kepala daerah definitif sebelumnya habis masa jabatan pada Desember 2024.

Saat 270 daerah dipimpin oleh pj pada 1 Januari 2025, itu berarti hampir semua daerah di Indonesia dipimpin oleh pejabat sementara.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan keputusan ia bergabung ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri pertahanan karena tak ingin diadu domba oleh pihak-pihak tertentu. Ia lebih mendukung persatuan daripada perpecahan.

“Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya, saya katakan ‘Ya saya bergabung’. Kita bersatu dan Indonesia tenang, Indonesia kuat, Indonesia tidak mau diadu domba lagi,” kata Prabowo di Jakarta Selatan, Sabtu.

Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju, mengatakan Indonesia mempunyai sejarah panjang mengalami politik adu domba, oleh karena itu, dirinya tak ingin hal itu terulang kembali.

“Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena saya memahami sejarah bangsa Indonesia, dari dulu kita selalu diadu domba dan waktu tahun 2019, Pak Jokowi tergerak hatinya, dan saya tergerak hatinya, kita tidak mau diadu domba,” ujarnya.

Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mengatakan instingnya menilai Jokowi sebagai sosok yang mencintai Indonesia dan hal itu juga yang mendorong dirinya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

“Karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Hati saya, insting saya, mengatakan Pak Jokowi itu orang Merah Putih, cinta Indonesia, cinta rakyat, kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia, dan cinta rakyat Indonesia?” ujar Prabowo.

Meskipun demikian, Prabowo memahami bahwa keputusannya bergabung ke Jokowi akan mengecewakan sebagian pendukungnya. Namun Prabowo berharap seiring berjalann waktu, para pendukungnya akan memahami bahwa keputusannya tersebut adalah demi kemajuan bangsa dan negara.

“Saya mengerti banyak pendukung saya kecewa. Saya mengerti banyak yang tidak mau saya bergabung sama Pak Jokowi. Saya mengerti, apalagi yang emak-emak nih dan benar bahwa akhirnya saya memerlukan waktu, memerlukan upaya dan memerlukan bantuan daripada kawan-kawan untuk menjelaskan mengapa keadaan seperti itu,” ungkapnya.(*/Ad)

SLEMAN – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pengamanan tahapan Pemilu 2024 lebih berat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini disampaikan Sigit mengingat saat ini jumlah provinsi di Indonesia sudah bertambah menjadi 38 provinsi, dari yang sebelumnya 34 provinsi.

“Pemilu kali ini jauh lebih berat karena jumlah provinsi bertambah dari 34 menjadi 38,” kata Sigit saat mengisi kuliah kebangsaan dengan tema ‘Generasi Berkemajuan dalam Perspektif Keamanan Berbangsa Bernegara’ di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (29/9/2023).

Sigit menuturkan bahwa dalam tahapan Pemilu 2019 lalu terjadi polarisasi karena adanya perbedaan pilihan politik. Untuk itu, di Pemilu 2024 ini Sigit meminta agar seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan selama berjalankan proses Pemilu 2024.

“Tentunya kita selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dengan civitas akademika, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh masyarakat. Kita saling mengingatkan bahwa indonesia butuh yang namanya persatuan dan kesatuan untuk menjaga agar kita bisa landing, bisa take off menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Meski adanya perbedaan pilihan dalam pemilu, kata Sigit, namun persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik.

“2019 kita terbawa dalam polarisasi karena perbedaan pilihan. Saya ingatkan bahwa siapapun nanti yang dipilih, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” ungkap Sigit.

Dalam Pemilu 2024, katanya, merupakan momen penting bagi Indonesia dalam membawa demokrasi yang baik dan mapan. Sigit berharap selama tahapan Pemilu 2024 tidak menimbulkan perpecahan, seperti dalam proses pemilu yang terjadi di beberapa negara di dunia.

“Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri seperti di Amerika, Brazil, Nigeria terkait dengan masalah pemilu ini sampai sekarang gara-gara masalah hoaks, masalah perang di medsos, kemudian terjadi polarisasi, dan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Akhirnya negaranya sengsara, dan rakyatnya ikut sengsara, ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia,” tegas Sigit.

Sigit juga menegaskan bahwa pihaknya bersama stakeholder lainnya melakukan pengamanan selama berjalannya proses Pemilu 2024. “Polri tentunya siap bersama seluruh kekuatan yang kita miliki, dan bekerja sama dengan teman-teman TNI, dan seluruh stakeholder terkait untuk mengamankan rangkaian kegiatan pemilu, dan kita bawa demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih mapan, demokrasi yang modern, demokrasi yang menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk menjadi negara maju,” paparnya.(*/D To)

JAKARTA – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menilai gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di MK hanya sebatas mencari panggung politik.

“Padahal, gugatan ini hanya permainan untuk cari panggung politik,” katanya di Jakarta, Rabu (27/9).

Dia meminta gugatan terkait dengan capres dan cawapres di MK tak perlu dipolitisasi. Hal itu justru membuat malu Presiden Joko Widodo.

Ia menilai gugatan batas usia capres dan cawapres yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah masalah sepele. Masalah itu, menurut dia, hanya terkait dengan persyaratan teknis dan tidak perlu dipolitisasi seperti sekarang ini.

Dia juga menegaskan jika persoalan itu sebenarnya bukan masalah yang berat, sebab terkait dengan batasan usia capres dan cawapres itu dasarnya undang-undang.

“Undang-undang pemilu paling banyak digugat sejak tahun 2003, apalagi jelang pemilu dan pemilihan presiden,” ujarnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menegaskan MK tidak bisa mengubah aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres-cawapres. Proses pengubahan aturan, kata dia, hanya dapat dilakukan lewat lembaga legislatif.

“MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan, tidak boleh,” kata dia, Senin (25/9).

Ahli hukum tata negara itu, mengatakan jika dalam konstitusi tidak ada aturan yang menyebut batas usia minimal capres-cawapres tertentu maka tidak ada pelanggaran. “Kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi itu tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah kalau mau diubah di mana, bukan MK yang mengubah itu DPR lembaga legislatif,” katanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres-cawapres ke MK. PSI ingin agar aturan batasan usia minimal capres-cawapres diubah dari 40 menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang kemudian ikut menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan ini.

Aturan pembatasan usia minimal capres-cawapres ini tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi: “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.(*/Ad)

JAKARTA – Rekaman video bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaiman Iskandar mengapit Habib Rizieq Shihab (HRS) ramai di media sosial. Anies dan Muhaimin Iskandar mengenakan peci hitam sementara HRS berserban putih. Semua terlihat harmonis duduk bersila dan bershalawat bersama.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengonfirmasi pertemuan itu. Kehadiran Anies dan Cak Imin untuk menghadiri pernikahan putri HRS.

“Menghadiri pernikahan putri HRS, bukan membuat pertemuan dengan HRS,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim lewat pesan singkat kepada wartawan, Rabu (27/9/2023) malam.

“Menghadiri undangan adalah bagian dari silahturahmi yang baik buat sesama anak bangsa,” katanya melanjutkan.
Kendati hanya menghadiri pernikahan, tetap saja pertemuan itu memicu spekulasi, apakah ini merupakan sinyal dukungan HRS pada pasangan tersebut.

Jika benar demikian, maka hal ini terbilang menarik karena selama ini basis massa PKB memiliki perbedaan pandangan dengan kubu HRS.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menilai, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat ini adalah seorang politisi. Bukan lagi sepenuhnya ulama.

“Saya melihat HRS ini adalah politisi, jadi kacamata saya tidak sepenuhnya beliau sebagai ulama, tetapi sebagai politisi yang bisa bergerak dengan isu apa saja,” ujar Karding dalam sebuah diskusi daring, Minggu (15/11/2021).

HRS dinilai sebagai sosok yang dapat menjahit sejumlah realitas yang tengah terjadi di Indonesia. Bahkan mampu merangkul banyak pihak dan kelompok yang sedang ‘terpinggirkan’. “Itu kelebihan dan mampu dikelola sedemikian rupa lewat media sosial, sehingga menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan,” katanya.(*/Ad)