Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan, berkas pendaftaran pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024 sudah lengkap. Begitu pula pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasyim menerima berkas pendaftaran pasangan Anies-Muhaimin dari pimpinan tiga partai politik pengusung, yakni Partai Nasdem, PKB dan PKS di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (19/10/2023) pagi. “Tim verifikasi dengan LO gabungan partai politik sudah memeriksa (semua dokumen yang diserahkan) dan dinyatakan lengkap,” kata Hasyim usai menerima berkas tersebut.

Adapun berkas pendaftaran Ganjar-Mahfud diterima dari pimpinan empat partai politik pengusung, yakni PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, pada Kamis siang. “Sudah kami periksa untuk paslon yang mendaftar ini, kami nyatakan (dokumen persyaratannya) lengkap,” ujar Hasyim.

Hasyim menjelaskan, KPU akan melakukan verifikasi atau penelitian administrasi terhadap semua dokumen persyaratan pasangan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud. Verifikasi dilakukan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diserahkan.

“Nanti kami akan lakukan penelitian atau verifikasi sehingga kalau nanti ada hal-hal yang katakanlah dokumennya belum benar atau belum sah, nanti ada kesempatan untuk dipenuhi,” ujar Hasyim.

Hasyim juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk para kandidat yang telah mendaftar. Anies dan Muhaimin dijadwalkan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroeto pada Sabtu (21/10/2023). Adapun Ganjar dan Mahfud dijadwalkan tes kesehatan di rumah sakit yang sama pada Minggu (22/10/2023).(*/Ad)

JAKARTA – Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyapa ribuan pendukungnya yang berkumpul di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023) siang WIB. Mahfud mengaku, mengenakan kemeja putih, yang sama dikenakannya saat menjelang pengumuman cawapres pada 2019.

Kala itu, Mahfud akan digandeng Joko Widodo (Jokowi). Namun, Mahfud akhirnya batal terpilih sebagai cawapres. Sebagai penggantinya, Jokowi berkat restu partai koalisi menggandeng Ketua MUI KH Ma’ruf Amin.

“Keberangkatan pribadi saya hari ini saya memakai baju putih yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ada pesan Tuhan di baju ini, ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar,” ujar Mahfud di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis.

Di hadapan ribuan pendukung yang siap mengantar ke KPU, eks ketua MK tersebut menyinggung tiga pesan utama dalam teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Sukarno. Salah satunya adalah kemerdekaan yang bermartabat.

“Artinya kita kan terus berjuang mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersatu berdaulat,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut.

Mahfud telah resmi dideklarasikan sebagai bakal cawapres dari Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku, optimistis pasangan tersebut dapat menang dalam satu putaran Pilpres 2024.

“Kita lihat nanti, tapi optimis bahwa bisa dengan tiga calon ini kan kita harus realistis ada kemungkinan dua putaran. Tapi kita optimis insya Allah bisa satu putaran,” ujar Puan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud menyapa ribuan pendukungnya yang berkumpul di Tugu Proklamasi. Mereka ke lokasi tersebut, sebelum mendaftar ke KPU, didampingi oleh para ketua umum partai politik pengusungnya.
Ganjar menjelaskan, Pilpres 2024 bukanlah tentang dirinya dan Mahfud. Kontestasi nasional tersebut merupakan tempat untuk memperjuangkan nasib rakyat.

“Ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat. Cerita tentang anak-anak kita yang butuh perlindungan dan membutuhkan akses pendidikan yang baik,” ujar Ganjar di Tugu Proklamasi.

Menurut dia, Pilpres 2024 adalah tempat untuk memperjuangkan nasib para ibu, perempuan, dan kelompok disabilitas. Tempat untuk memperjuangkan guru, petani, nelayan yang menginginkan kesejahteraan.

“Bapak/ibu, tentu saja kalau kita melihat bidang tenaga medis, dokter, mereka yang ada di ujung-ujung Indonesia, betapa mereka butuh perhatian kita semuanya. Itu tentang kita, itu tentang Indonesia,” kata gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 tersebut.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menjelaskan makna filosofi dari pemilihan tempat tersebut. Pihaknya sejak awal sengaja memilih tempat di bawah langsung patung sang proklamator, Sukarno-Mohammad Hatta.

Pasalnya, ada pesan yang ingin disampaikan pasangan ini kepada masyarakat. “Untuk memberikan suatu kesan kuat kepada masyarakat Indonesia bahwa Ganjar dan Mahfud akan memulai niatnya mengikuti kontestasi pemilu presiden pada 14 Februari 2024 yang akan datang,”katanya.(*/Nu)

JAKARTA – Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan dan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar, beserta rombongan pendukungnya melewati rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023), ketika konvoi menuju kantor KPU RI.

Hal itu terpaksa dilakukan, karena ia baru saja dari kantor Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat. “Kan dari kantor Nasdem, terus lewatnya mana kalau nggak lewat sana,” kata Anies kepada wartawan usai dirinya dan Muhaimin didaftarkan sebagai pasangan capres-cawapres di Kantor KPU RI.

Anies dan Muhaimin beserta rombongan memang bertolak dari Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi. Anies dan Muhaimin menaiki mobil jip terbuka. Lokasi kantor Nasdem dan rumah Megawati memang terbilang dekat.

Elite Partai Nasdem, PKB, dan PKS serta sejumlah pendukung ikut mengiringi Anies-Imin menuju Kantor KPU RI. Dari Gondangdia, rombongan Anies-Imin melaju ke Jalan Cut Mutia. Setalah itu, mereka melawati kediaman pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar.

Rombongan Anies lalu melewati Taman Suropati dan tiba di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol sekitar pukul 09.00 WIB. Semua lokasi itu masih berada di Kecamatan Menteng.

Setibanya di Kantor KPU RI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, PKB, dan PKS mendaftarkan pasangan Anies-Imin dengan menyerahkan dokumen syarat pengusungan pasangan capres-cawapres kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Sesuai proses pendaftaran, Anies menyampaikan pidato politik di hadapan massa pendukungnya yang menunggu di jalan depan Kantor KPU RI. Dalam orasinya, Anies menyindir lawan politiknya yang selama ini meragukan dirinya bisa mendaftar sebagai capres Pilpres 2024.

“Mohon maaf karena kami telah mengecewakan, mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar,” kata Anies di hadapan ratusan pendukungnya yang memadati ruas jalan depan Kantor KPU RI.

“Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar, mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat, mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas, kepada mereka kami sampaikan mohon maaf kami telah mengecewakan,” ujar Anies menambahkan.

Anies menuturkan, semua pandangan sinis soal Koalisi Perubahan tidak solid kini terbantahkan. Termasuk pandangan sinis yang meyakini Partai Nasdem akan mengalihkan dukungan, serta PKB dan PKS akan batal mendukung pada saat-saat akhir jelang pendaftaran.

“Hari ini, seluruh Indonesia melihat kata-kata, pikiran pesimis itu lenyap tak terbukti. Kita solid, kita kokoh. Kita bergerak untuk perubahan,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu dikutip dari republika.

Pendaftaran pasangan Anies-Muhaimin (Amin) sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, terlambat. Duet yang dijadwalkan mendaftar pada Kamis (19/10/2023) sekitar pukul 08.00 WIB itu terlambat sekitar satu jam lebih.

Pasangan Amin tiba di depan Kantor KPU RI sekitar pukul 09.00 WIB. Keduanya semakin terlambat karena mobil bak terbuka yang mereka tumpangi terhalang untuk sampai ke gerbang KPU karena Jalan Imam Bonjol dipenuhi massa pendukung. Kendati begitu, Anies dan Imin tetap menyapa ratusan pendukungnya itu.

Salah satu kader Partai NasDem yang hadir di halaman KPU sempat mengingatkan kepada massa pendukung agar membukakan jalan bagi Anies-Imin dan elite partai pengusung. “Acara kita sedikit terlambat, kalau saudara gak berikan jalan. Kami mohon keikhlasan saudara-saudara untuk bergeser ke kiri dan kanan,” ucapnya menggunakan pengeras suara.

Setelah itu, elite partai pengusung Anies-Imin satu per satu masuk ke halaman KPU seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Waketum PKB Jazilul Fawaid, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Ada pula mantan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi.

Imin kemudian menyusul. Anies masuk paling akhir, yakni pukul 09.45 WIB. “Semangat luar biasa,” kata Anies kepada wartawan ketika ditanya bagaimana perasaannya akhirnya mendaftar sebagai capres.

Kemudian, Anies langsung bergegas masuk untuk menuju ruang pendaftaran di aula lantai dua Gedung KPU RI. Mereka disambut pimpinan KPU RI.

Pasangan Anies-Imin (Amin) diusung oleh Partai Nasdem yang punya 10,26 persen kursi di DPR, PKB dengan 10,09 persen kursi, dan PKS dengan 8,7 persen kursi. Gabungan tiga partai politik tersebut total punya 29,05 persen kursi DPR sehingga melampaui aturan 20 persen kursi DPR.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto diumumkan secepatnya setelah para ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) rapat. Dia menyebut kemungkinan nama itu dibuka dalam hitungan jam setelah rapat.

“Mudah-mudahan bukan sehari dua hari, jamlah. Mudah-mudahan,” kata Sekjen Gerindra saat ditemui di dekat kediaman Prabowo, Jakarta, Rabu.

Terkait jadwal rapat, ia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto masih menunggu semua ketua umum partai ada di Jakarta.

Pasalnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI masih di luar negeri mendampingi Presiden RI Joko Widodo.

Walaupun demikian, Zulkifli Hasan (Zulhas) dijadwalkan tiba di tanah air sehari lebih cepat, yaitu pada Jumat (20/10), sementara rombongan Presiden Jokowi pada Sabtu (21/10).

Ketua DPW PAN Jakarta Eko Hendro Purnomo — juga populer dengan nama Eko Patrio — di lokasi yang sama menyebut agenda pertama Zulhas setibanya di Tanah Air mengikuti rapat bersama para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Eko memberi sinyal rapat itu bakal membahas cawapres, yang pada Minggu lalu (13/10) telah mengerucut menjadi empat nama.

Eko memperkirakan rapat para ketum Koalisi Indonesia Maju itu berlangsung pada sore atau malam hari.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu lalu (13/10) mengumumkan kandidat yang berpeluang menjadi bakal cawapres mengerucut menjadi empat nama. Namun saat itu, dia masih enggan menyebut empat nama tersebut.

“Tentang cawapres tadi, kami diskusi. Setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya, yang akhirnya kami pada malam ini mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa saya sampaikan, satu calon dari luar Jawa, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Tengah, satu dari Jawa Timur,” kata Prabowo minggu lalu.

Sejauh ini, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra telah mengantongi surat keterangan dari pengadilan tentang status mereka yang tidak pernah menjadi terpidana dan SKCK. Dokumen-dokumen itu dibuat demi keperluan pendaftaran sebagai cawapres ke KPU.

Jika merujuk pada informasi yang diberikan oleh Prabowo, Yusril kemungkinan menjadi kandidat yang berasal dari luar Pulau Jawa, sementara Erick Thohir merujuk pada kandidat dari Jawa Barat mengingat ibunya Erick berasal dari Majalengka.

Untuk kandidat dari Jawa Timur, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut itu merujuk pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Salah satunya Ibu Khofifah karena beliau mewakili pemimpin perempuan, Jawa Timur, juga NU, punya kapasitas juga pernah menjadi menteri, gubernur, dan beliau ini elected official. Tetapi apa pun itu, kami meyakini Pak Prabowo akan memutuskan yang tepat dan memilih siapa cawapres terbaik yang bisa membawa kemenangan,” kata Herzaky saat ditemui di luar rumah yang menjadi lokasi rapat elite partai Koalisi Indonesia Maju, dekat kediaman Prabowo, Jakarta, Rabu.(*/Ad)

JAKARTA – Capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Subuh di rumah masing-masing pada Kamis (19/10/2023), atau hari pertama pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu, Cak Imin mendatangi kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, untuk bersama-sama mendatangi KPU guna mendaftar sebagai capres dan cawapres.

Cak Imin tiba di Lebak Bulus sekitar pukul 05.12 WIB. Dia terlihat sudah mengenakan kemeja putih, celana hitam dan kopiah hitam. Ketua umum PKB tersebut datang didampingi istrinya, Rustini Murtadho. Dia lalu langsung masuk ke Pendopo Anies, lalu ke bagian belakang rumah Anies.

Kedatangan Cak Imin dan Rustini langsung disambut Anies yang sudah pula mengenakan kemeja putih, celana hitam dan kopiah hitam. Anies didampingi istri, Fery Farhati, dan langsung diajak menemui ibunda Anies, Prof Aliyah Rasyid Baswedan.

“Sabar, tawakal,” kata Muhaimin saat ditanya awak media tentang persiapannya, sambil menuju bagian belakang kediaman Anies, Kamis (19/10).

Setelah itu, Muhaimin dan istri langsung menemui ibunda Anies, Prof Aliyah, yang sedang duduk di kursi. Keduanya langsung mencium tangan Prof Aliyah, lalu duduk di kursi bersebelahan dengannya. Lalu Anies mempersilakan ibundanya memimpin doa.

“Ayo, Mah, pimpin doa,” ujar Anies.

Sekitar 06.28 WIB, Anies dan Fery langsung melakukan sungkeman ke ibunda Anies. Disusul setelahnya, Muhaimin dan Rustini yang melakukan sungkeman ke ibunda Anies. Ditutup dengan pamitan Anies dan Muhaimin untuk berangkat ke KPU.

Hanya saja, keduanya terlebih dulu mampir ke markas DPP PKS, PKB, dan Nasdem terlebih dulu. Setelah itu, baru berangkat ke KPU di Menteng, Jakarta Pusat.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri resmi mendeklarasikan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo. Rencananya, keduanya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023).

“Pendaftaran ke KPU akan dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Oktober pada jam 11 tepat. Kita dengan penuh semangat penuh disiplin diharapkan mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto usai pendeklarasian Ganjar-Mahfud, Rabu (18/10/2023).

Adapun Megawati mengatakan, pemilihan Mahfud sudah melalui kontemplasi dan diskusi dengan berbagai pihak pengusung Ganjar. Mahfud dipandangnya sebagai sosok yang memiliki pengalaman yang panjang dan luas terkait persoalan hukum.

“Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya,” ujar Megawati.

“Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang,” sambungnya menyampaikan rasa optimistisnya.

Ia juga meminta Mahfud untuk tampil apa adanya, jujur, dan bernyali ketika menjadi bakal cawapres dari Ganjar dalam menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Megawati sendiri tak lagi mempertanyakan komitmen terhadap Indonesia dan Pancasila.

“Saya bilang sama beliau, ‘Ya hukum ini jangan terus semuanya pada bungkam’. Saya bilang pada beliau ‘Ya untuk apa ada aturan hukum, kalau semuanya pada diam’. Ayo Pak (Mahfud) kita ngomong Pak,” ujar Megawati.

Di samping itu, ia menyinggung sosok pemimpin yang harus digerakkan oleh nilai moral, etika, dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Pada saat bersamaan, ia mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kasus korupsi.

“Hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan, kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Megawati.

“Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD,” sambung Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat deklarasi bersama partai koalisi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

“Hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya sudah mantap mengambil putusan untuk kepentingan rakyat dan negara. Oleh karena itulah dengan mengucap bismillahirahmanirahhim, maka cawapres yang dipilih PDIP yang mendampingi Ganjar Pranowo adalah Profesor Mahfud MD.

Sebelumnya, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku setuju apabila Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Ya udah saya setuju Mahfud lah,” kata OSO kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Awalnya, OSO menyebutkan ada beberapa nama bakal cawapres Ganjar yang menguat antara lain Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kendati demikian, sudah ada satu nama yang dipilih untuk mendampingi Ganjar.

“Ini kan ada tiga calon nih, nah, yang pasti yang disetujui satu,” ujarnya.

Ia pun lantas bertanya siapa sosok bakal cawapres Ganjar yang ingin diberitahukan kepada media. Awak media pun serentak menyorakkan nama Mahfud yang diprediksi sebagai cawapres pendamping Ganjar.

OSO pun menyetujui sosok Mahfud sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan menyampaikan pendapatnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto.

Hal itu karena putusan MK tersebut disebut mengakomodasi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo. Selaku pakar hukum tata negara, Yusril merasa perlu menyampaikan pandangannya kepada Prabowo terkait putusantersebut, jika ingin menggandeng Gibran.

Menurut Yusril, putusan MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu problematik dan cacat hukum karena ada penyelundupan di dalamnya. Dia pasti memberi tahu Prabowo terkait konsekuensi keputusan MK.

“Ada ketua ketua partai diberikan kesempatan untuk bicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini, karena memang walaupun saya ketua partai, tetapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai akademisi dalam berbagai disiplin ilmu khususnya akademisi di bidang hukum tata negara, saya tau putusan MK itu problematik,” ujar Yusril dalam diskusi Kedai kopi bertajuk ‘Menakar Pilpres Pascaputusan MK’ di Jakarta, Selasa (17/10/2023)dikutip dari republika.

Yusril mengatakan, putusan MK mengandung satu cacat hukum serius. Hal itu karena putusan tersebut mengadung penyelundupan hukum, salah satunya dua pendapat berbeda hakim (disenting opinion) disebut sebagai concurring opinion (pendapat bersamaan).

Hal itu membuat putusan MK disebut telah disetujui lima hakim setuju dan empat disenting opinion. Padahal, sambung dia, yang sebenarnya adalah tiga setuju sepenuhnya, dan enam disenting opinion.

Karena itu, menurut Yusril, putusan kontroversial MK akan memiliki implikasi berupa persoalan legitimisasi pada masa mendatang jika Koalisi Prabowo memutuskan menggandeng Gibran pada Pilpres 2024. Karena itu, pihaknya perlu mengkonsultasikan masalah itu dengan Prabowo.

“Saya tau implikasi-implikasinya dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan ya meskipun kontroversial kita jalan terus, mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai angota koalisi ya saya mengatakan menghormati putusan koalisi,” ujar Yusril.

Namun demikian, Yusril berharap, putusan kontroversial ini meski final dan mengikat, tetapi mesti disikapi secara bijak oleh semua pihak. Hal itu agar mencegah terjadinya persoalan legitimasi di di masa mendatang.

Apalagi jabatan yang dikontestasikan pascaputusan ini adalah untuk posisi penting yakni wakil presiden. “Jabatan yang ingin dikontestasikan ini kan bukan sembarang jabatan. Ini jabatan presiden wakil presiden, kalau itu menimbulkan persoalan legitimasi, keabsahan itu dampaknya bagi keputusan-keputusan diambil,” kata Yusril.

Karena itu, Yusril mengingatkan, jangan sampai karena untuk kepentingan politik kemudian mengorbankan kepentingan bangsa Indonesia. Yusril juga menilai meski putusan tidak memerlukan perubahan Undang-undang, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU (PKPU).

Jika ingin menerapkan putusan MK untuk Pilpres ini maka KPU harus menyusun PKPU baru sebelum pendaftaran capres dan cawapres tutup. Namun, kondisi itu tidak menungkinkan mengingat kondisi DPR yang saat ini sedang masa reses hingga 30 Oktober 2023, sedangkan perubahan KPU harus melalui konsultasi dengan DPR.

“Kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal dua hari lagi dari sekarang ini dan apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU,” ujar Yusril.Namun demikian, jika KPU memaksakan dengan membuat PKPU sendiri tanpa konsultasi dengan DPR maka juga akan berimplikasi pada legitimasi aturan.

“Ya, itu memang yang saya katakan masalah kalau KPU langsung melaksanakan ini (putusan MK). Ini kan putusan MK dilaksanakan, besok diterima pendaftaran dan ada orang yg mendaftar itu belum 40 tahun, tapi kebetulan pernah atau sedang menjabat kepala daerah,” kata Yusril.

“Ya itu yang akan timbul persoalan karena mestinya kan harus dilakukan pengubahan dari peraturan KPU itu sendiri. Jadi inilah yang saya katakan hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan cacat hukum dan kontroversi,” sambungnya.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memastikan telah menyiapkan sosok calon wakil presiden (Cawapres) untuk Ganjar Pranowo yang akan tampil dalam Pilpres 2024.

Megawati menyampaikan dirinya sudah mempertimbangkan nama bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk dipasangkan dengan calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun, ia mengingatkan semua pihak bersabar.

“Minggu-minggu ini kita akan memasuki masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo,” kata Megawati, saat meresmikan 27 gedung kantor PDIP yang baru dibangun, bersama sejumlah bangunan historis baru seperti rumah sakit, jalan, dan patung Ir.Soekarno, Senin (16/10/2023).

Presiden Kelima RI itu juga sudah menerima berbagai masukan dari berbagai pihak terkait siapa figur cawapres untuk Ganjar.

Namun, ia mengingatkan kadernya juga seluruh pihak untuk bersabar menunggu diumumkan.

“Oleh sebab itu maka sabar saja, tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meyakini tidak akan salah pilih dalam menentukan siapa Cawapres yang berpasangan dengan Ganjar.

“Ya masa ibu salah pilih, enggak lah hehe,” kata Megawati.Sebelumnya, juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan mengungkap alasan yang membuat para Megawati dan parpol koalisi pendukung Ganjar tak kunjung mengumumkan calon pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

“Ibu (Megawati) masih terus mencermati dinamika politik. Jangan buru-buru, itu pesan beliau,” kata Usman kepada MNC Portal Indonesia.(*/Rid)

JAKARTA – Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut penolakan terhadap politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia saat ini semakin membesar. Terutama karena beragam peristiwa dan polemik yang muncul belakangan ini yang berkaitan dengan Joko Widodo.

Ray yang juga Direktur eksekutif Lingkar Madani mengatakan tanda-tanda tersebut mulai terlihat sejak putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi Ketum PSI di hari kedua dirinya menjadi anggota partai. Lalu soal polemik batas usia Capres Cawapres yang dituding banyak pihak ingin melanggengkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres salah satu capres.

“Karena ini sudah ada di tingkat nasional. Kalau di tingkat kota atau provinsi mungkin orang oke saja, tapi kalau sudah menjabat dalam tingkat presiden atau cawapres, sekali ini lolos praktik seperti ini dan terjadi, itu artinya kita cabut deh kata dinasti politik di Indonesia,” jelas Ray Rangkuti saat Diskusi publik bertema “MK: Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan?” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/10/2023).

Dia kemudian mengingatkan tentang sensitivitas masyarakat Indonesia terkait nepotisme, seperti yang terjadi pada masa Presiden Soeharto. Presiden kedua RI itu bahkan dilengserkan karena dipicu oleh peristiwa pengangkatan anaknya sendiri sebagai Menteri Sosial pada saat itu.

Karena polemik tersebut, hanya beberapa bulan setelah mengangkat anaknya sebagai menteri, aksi besar terjadi dan Soeharto turun dari kekuasaan.

Dia menyayangkan beberapa pihak yang masih menampik adanya politik dinasti saat ini. Sesuatu yang sebenarnya menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat pada 1998.

“Yang memaklumkan situasi ini juga ada kawan-kawan dari aktivitas 98 yang menganggap bahwa pola-pola seperti ini bukan bagian dari politik dinasti. Kalau seperti ini bukan politik dinasti, seperti apa yang Anda bayangkan politik dinaati pada tahun 98? Padahal Soeharto hanya mengangkat anaknya sebagai Menteri Sosial bukan calon wakil presiden,” katanya.

“Menteri Sosial, Menko juga nggak. Apalagi kalau wakil presiden? Jadi kalau pada 1998 membuat kita jengkel, gundah, marah pada Soeharto, maka pertanyaannya, definisi dinasti politik itu di kepala kita seperti apa pada 1998?” tambah Ray.

Dia bahkan menduga meningkatnya penolakan terhadap politik dinasti telah diperhitungkan Istana. Saat ini, Jokowi seakan menahan diri terhadap isu-isu yang mempunyai kaitan dengan Gibran, seperti keberpihakan Projo kepada Prabowo yang diisukan akan bersanding dengan Gibran.

“Bacaan saya respon negatif ini akan meningkat dalam saat yang bersamaan PDIP akan membuat perhitungan. Tentu saja kepada Gibran dan tidak menutup kemungkinan juga sampai kepada Pak Jokowi,” katanya.(*/Nu)