Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.

Jokowi menegaskan semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP ataupun pemerintah daerah.

“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah.

“Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi.

Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian.

“Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata Jokowi.
Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Iya itu semua urusan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa 31 Oktober 2023, pagi.

Dalam kunjungan Presiden, tampak banyak dipasang atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti baliho dan bendera di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.

Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.(*/Ad)

JAKARTA – Suara kaum muda yang mencapai lebih dari separuh dari suara pemlih aktif pada Pemilihan Umum 2024, menempatkan generasi muda manenjadi penentu utama dalam kontentasi pemilihan kali ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 bicara soal itu. Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 278,70 juta jiwa, hampir 55 persen merupakan anak muda dan ini merupakan gelombang besar dan sejarah Pemilu Indonesia. Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk “Suara Muda, Suara Penentu” yang diselenggarakan oleh Apahabar Community yang berlangsung, Selasa (31/10/2023).

Pengamat Komunikasi Universitas Gadja Mada, Nyarwi Ahmad mengungkapkan sejauh ini anak muda berpotensi menjadi penentu Pemilu 2024, namun mereka harus menjaga momen tersebut agar tidak hanya dimanfaatkan oleh elite dan partai tertentu.

Baginya sejauh ini banyak partai yang mengatasnamakan anak muda, dengan menggalang isu-isu terkait anak muda namun sebenarnya kurang menyentuh anak muda secara langsung.

“Misalkan di media sosial. Bila kita tracking isu anak mudanya seputar Gibran. Sangat minim menemukan voice tentang anak muda yang kuat berkaitan dengan suara mereka tentang politik,” kata Nyarwi dalam webinar yang diselenggarakan Apahabar Community itu.

Karena itu, ia mengajak anak muda untuk menjaga momen ini, dengan sadar akan posisi mereka agar benar-benar mamanfaatkan kekuatannya dalam menentukan pemimpin terbaik untuk kemajuan negeri.

“Saya berpikir kalau anak muda tidak memanfaatkan Pemilu kali ini, akan sangat disayangkan, karena tidak menjadi momentum bagi mereka. Perlu menghadirkan anak muda yang punya privilege tertentu dan hadir dalam Pemilu, ini menjadi momen mereka,” tuturnya.

Dalam diskusi oleh Apahabar community ini, Influencer Ratu Lubis sebagai salah satu nara sumber mengungkapkan sebenarnya tidak banyak anak muda yang punya perhatian lebih pada masalah dan isu politik karena mereka sudah apatis dan skeptis.

“Ada dua hal yang membuat politik tidak menarik untuk anak muda yakni skeptis dan apatis. Aku merasa generasi aku itu, skeptis karena siapapun pemimpinnya negara ini akan begitu-begitu saja. Itu adalah masalah yang kompleks dan muncul karena kondisi saat ini,” kata Ratu masih dalam webinar Apahabar Community.

Ratu juga melihat ketidak peduli anak muda karena mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa suara anak muda nantinya bisa ikut menentukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Dari sikap skeptis melihat kondisi itu lahirlah sikap apatis, apakah suara kita akan membawa perubahan yang berarti untuk bangsa. Padahal memang dari orang tua aku mengarahkan agar aku menggunakan hakku. Mau milih siapa saja Oke tapi golput bukan pilihan,” ungkapnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin memandang optimis suara anak muda ke depan bisa menjadi sebuah lokomotif perubahan, dengan menempatkan perspektif mereka pada titik bahwa mereka bisa menjadi bagian dari perubahan negeri.

Ia mengambil contoh dirinya saat muda, “Ujang muda saat itu berpikir tidak ada persoalan bangsa ini yang tuntas. Dalam pergumulan saya saatkuliah politik di UIN, S1, S2. Saya ingin tahu kenapa anak muda anti terhadap politik. Lalu saya temukan bahwa harus berkontribusi bagi bangsa ini, lewat berbagai aspek salah satunya melalui politik ” jelas Ujang.

Untuk itu, Ujang berpesan kepada kaum muda agar tidak apatis dengan politik karena dengan langkah itu, perubahan bisa tercapai.

“Bisa kok kita berkontribusi melalui politik. Cuman kesadaran itu belum ada. Nah itu yang harus kita bangun. Ngapaian rebahan, mager, nongkrong. Kita harus membangun perspektif yang baru bahwa kita anak muda yang potensial dibutuhkan bangsa ini untuk berkontribusi bagi bangsa,jika tidak maka yang akan mengisi ruang itu adalah anaknya ketua DPR, anak pejabat, anaknya Bupati saja,” ujarnya.(*/Ad)

SOLO – Ketua Umum Projo Budi Arie beri tanggapan soal cawapres Gibran Rakabuming yang mengungkapkan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi salah satu arena pertarungan berat saat pilpres mendatang.

Budi mengatakan, tak ada yang berat jika ada dukungan dari masyarakat. “Gak ada yang berat, seluruh rakyat dukung,” kata Budi ketika ditemui seusai menghadiri Industry Summit di Solo Techno Park (STP), Selasa (31/10/2023).

Disingung soal Jawa Tengah yang disebut sebut menjadi kandang banteng alias pusat pasokan suara PDIP? Budi mengatakan semua daerah sama. Menurutnya, ia tahu hati nurani rakyat.

“(Jawa Tengah kandang banteng) gak ada semuanya (sama), kita yakin ini kontestasi milih figur, biar aja saya yakin kan kita tahu hati nurani rakyat kita doakan satu putaran,” ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan, tak hanya akan memfokuskan relawan untuk pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Jateng saja. Ia juga berharap rakyat bijaksana dalam memberikan suaranya.

“Semuanya seluruh Indonesia, ini kan pilpres bukan satu provinsi, semuanya udah kita harap rakyat punya kebijaksanaan,” katanya.

Budi juga berharap pemilu mendatang berlangsung hanya satu putaran saja. “Ia juga berharap pemilu mendatang berlangsung selama satu putaran. Pokoknya satu putaran doakan bersama rakyat,” harapnya.(*/D To)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan akan meresmikan Jembatan Otista yang saat ini dalam pembangunan, pada 8 Desember 2023. Para kontraktor pun diminta untuk mempercepat proses pembangunan

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan ada beberapa poin yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu pun membutuhkan usaha dan komitmen dari kontraktor dan pendukung lainnya.

“Nah tanggal 8 Desember ini kenapa di tetapkan sebagai peresmian, saya fikir ini sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal. Termasuk juga nanti kita akan lanjutkan langkah beautifikasi dengan perbaikan trotoar atau dengan perbaikan pengamanan melalui ducting,” kata Dedie di lokasi, Senin (30/10/2023).

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat bersabar menanti proses pembangunan jembatan yang dulunya menjadi ‘biang kerok’ kemacetan menuju pusat Kota Bogor ini. Sebab, pembangunan Jembatan Otista ini cukup strategis sehingga membutuhkan kesabaran.

“Adanya pembangunan Jembatan Otista ini membuat masyarakat masyarakat mungkin upaya mobilisasinya lebih berat, karena kemacetan dan keterbatasan ruang dan jalan. Itu yang saya ingin sampaikan apresiasi dan terimakasih pada masyarakat,” kata Dedie.

Di samping itu, Dedie mengatakan, saat ini kondisi menjelang musim hujan tengah dimanfaatkan oleh kontraktor untuk mempercepat pekerjaannya. Sehingga ketika musim hujan tiba, pekerjaan bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Makanya kita ingatkan kepada Dinas PUPR Kota Bogor, dorong kontraktor untuk komitmen dan mempercepat pekerjaan supaya tepat waktu pada tanggal 8 Desember nanti kita bisa resmikan jembatan ini. Persembahan untuk masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan Jembatan Otista bisa menjadi solusi permasalahan kemacetan di kawasan Sistem Satu Arah (SSA). Masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dan berolahraga secara leluasa di SSA.

“Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ya, yang tadinya selalu menjadi bottleneck di sini sehingga masyarakat bisa lebih leluasa mobilitas. Termasuk juga yang berolahraga dan bersepeda,” ucapnya.

Diketahui, latar belakang pembangunan Jembatan Otista ialah karena jembatan inj menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sejak diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, jembatan ini menjadi bottle neck dan kerap menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan kajian, tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan jembatan Otista untuk melancarkan arus lalu lintas. Sebetulnya pelebaran jembatan ini ingin dilakukan pada 2021, namun ditunda karena proses rasionalisasi sehubungan dengan sumber bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk membangun Jembatan Otista, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat, dengan angka sekitar Rp 49 miliar. Dimana proses lelang dimenangkan oleh PT Mina Fajar Abadi.(*/Ju)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, didampingi Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan memimpin briefing pagi Badan Pelaksana Pusat (Balakspus) jajaran Mabes TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Dalam arahannya, Panglima TNI mengatakan, dalam pelaksanaan tugas, jangan ada ego sektoral dan tumpang tindih perintah.

“Untuk jajaran Mabes TNI fungsinya jelas sebagai pengguna kekuatan atau manajerial dan masing-masing Angkatan sebagai pembina kekuatan,” katanya, dalam keterangannya.

Panglima TNI menekankan terkait anggaran dan perencanaan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada lagi kegiatan yang lintas tahun, laksanakan tertib administrasi dan yang paling penting jangan wariskan beban permasalahan kepada pengganti kita,” ucapnya.

Panglima TNI menekankan kepada para Kabalakpus untuk menginventarisir barang-barang yang dibutuhkan dan kelola dengan baik barang inventaris yang telah diberikan serta di urus keabsahan kepemilikannya.

“Pergunakan barang sesuai peruntukan dan rawat dengan baik barang tersebut, bila memang sudah tidak layak segera ajukan penghapusan dan tidak perlu disimpan dalam gudang,” tuturnya.
“Mabes TNI sebagai leading sector dan sebagai pengayom bagi angkatan, untuk itu bagaimanapun caranya TNI harus solid. Dengan Polri kita mampu bersinergi, dengan lain Matra kita harus bisa lebih solid lagi,” sambungnya.

Panglima kembali mengingatkan kepada para Kabalakpus dalam menghadapi tahun politik, Mabes TNI harus mampu membuktikan dan sebagai pelopor bahwa TNI itu netral.

“TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung. Bila TNI netral, kita bisa menegur pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu tersebut,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal membentuk Dana Abadi yang disiapkan untuk melakukan riset terhadap penemuan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Isu terkait penggunaan EBT diangkat oleh pasangan ini sebagai salah satu program dalam agenda ketahanan energi untuk mencapai misi yang pertama, yakni yakni memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

“Dana Abadi berasal dari pendapatan sumber daya alam, yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT,” tulis pasangan ini dalam uraiannya.

Anies-Muhaimin memastikan, upaya diversifikasi energi akan dilanjutkan pada pemerintahan mereka dengan mengoptimalisasi seluruh potensi yang ada. Baik itu bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, hingga tenaga surya.

Hal itu dipastikan bisa berjalan lewat dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi.

Pasangan ini juga mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatang. Termasuk lewat project development funding, viability gap financing, dan credit enhancement funding.

Indonesia dinilainya juga dapat memanfaatkan green financing atau pembiayaan hijau dengan bunga yang kompetitif dan merealisasikan peluang perdagangan karbon serta bursa karbon untuk mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri.

Sementara di level masyarakat, Anies-Muhaimin bila terpilih akan terus mendorong penggunana kendaraan umum melalui edukasi, perbaikan sarana-prasarana, serta peningkatan layanan. Terakhir, baru diikuti dengan konversi menuju kendaraan umum listrik.

Sementara untuk energi fosil, Anies-Muhaimin juga siap untuk mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi berorientasi kepentingan nasional dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri.

Di kancah internasional, Indonesia, menurut pasangan ini, harus terus menjalin kerja sama dengan negara produsen, termasuk di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Timur Tengah demi mendapatkan energi murah.

Upaya itu diharapkan juga dapat membantu peningkatan stok impor bahan bakar minyak (BBM) nasional ke tingkat yang aman. Anies-Muhaimin juga memperhatikan keberadaan mafia migas yang selama ini dinilai ikut bermain dalam fluktuasi harga.

“Memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024.

“Arahnya (kebijakan Jokowi) sudah benar, jangan ragu, jangan plin-plan, harus tegas. Saya tegas, saya akan lanjutkan program Pak Jokowi. Saya tegas mengatakan itu,” kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Deklarasi Dukungan Relawan Penerus Negeri untuk Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Ia menilai program kerja dan kebijakan Jokowi telah menjadi pondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. “Saya benar-benar meyakini bahwa semua yang dilakukan (Jokowi) harus kita lanjutkan, dan harus kita sempurnakan, dan harus kita tambah bila perlu,” katanya.

Salah satu kebijakan Jokowi yang akan dilanjutkan adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA). “Jadi, konsep hilirisasi ini salah satu dari kebijakan strategi yang menentukan apakah kita terus begini, maju maju, tapi tidak lompat.

Kita ingin melompat jadi negara makmur,” ucap Prabowo.

Apabila terpilih menjadi presiden pada 2024, dengan kebijakan hilirisasi SDA, Prabowo ingin melihat masyarakat Indonesia menggunakan motor dan mobil hasil produksi dalam negeri. Selain itu, Prabowo ingin masyarakat tak lagi bergaji sebesar upah minimum regional (UMR).

Prabowo menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai 30 ribu dolar AS per tahun pada 2045 sehingga Indonesia masuk kategori negara maju. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia, menyebut Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden yang sering membicarakan hilirisasi SDA.
Menurutnya, penerapan hilirisasi SDA membutuhkan pemimpin dengan nasionalisme dan integritas yang kuat, agar tidak disetir oleh negara lain. “Contoh ketika IMF (International Monetary Fund) mau mengintervensi kita yang mau melarang ekspor nikel, kalau presidennya lemah, sudah lewat barang itu, pasti kita sudah ekspor lagi,” kata Bahlil.(*/Ad)

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berjanji akan mengembalikan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen dan tidak tebang pilih. Janji tersebut tertuang dalam dokumen visi, misi, dan program Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

“Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain,” demikian dikutip dari dokumen tersebut, Sabtu (28/10/2023).

Selain itu, AMIN juga berjanji memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor, termasuk sektor strategis seperti sumber daya alam, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN.

“Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN,” lanjut dokumen tersebut.

Mereka pun berjanji untuk menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, dari 34 (2022) ke 44-46 (2029).

Dalam visi misinya, AMIN juga berjanji untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta. Selain itu, pasangan ini juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi.

Pasangan ini juga berjanji akan memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih.
“Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional,”tegasnya.(*/Fa)

JAKARTA – Polemik soal keberadaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di tubuh PDIP terus menjadi perbincangan. Apakah Gibran sudah keluar, ataukah masih berada di tubuh partai berlogo banteng itu?.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berpendapat secara etika politik, Gibran Rakabuming Raka telah keluar dari keanggotaan PDIP dengan sendirinya. Hal ini terjadi setelah Gibran memutuskan untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

“Ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri,” kata Basarah kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Oleh karena itu, Basarah menyebut, saat ini PDIP tengah menunggu Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA). Sebab, jelas dia, hal ini sebagai bentuk etika politik dari Wali Kota Solo tersebut.

“Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP,” jelas Basarah.

“Saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Kita tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkannya, dan menjaganya,” lanjut dia.

Diketahui, Gibran diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto oleh Partai Golkar pada 21 Oktober 2023, setelah MK memutuskan soal batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu. Pasangan Prabowo-Gibran pun maju sebagai capres-cawapres melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan telah mendaftarkan diri di KPU pada 25 Oktober 2023 lalu.(*/Ag)

JAKARTA – Capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan memberikan sorotan atas kehidupan bernegara akhir-akhir ini. Dia menekankan, salah satu perubahan yang ingin dilakukan jika terpilih menjadi presiden 2024-2029 adalah mengembalikan kewarasan bernegara.

Gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut menekankan, ikhtiar perubahan yang mereka bawa tidak cuma memikirkan perubahan untuk keluarga. Tapi, perubahan dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, pertanian, pangan dan perubahan di bidang kenegaraan.

“Mengembalikan kewarasan bernegara, mengembalikan adab dalam kehidupan bernegara,” kata Anies usai deklarasi Menara Perubahan yang dilakukan alumni-alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Anies menegaskan, tata kelola dalam kehidupan bernegara harus bisa dikembalikan. Dia pun mengajak semua pihak menjaga muruah demi pendiri dan generasi generasi awal yang terlibat dalam pendirian Republik Indonesia.

Maka dari itu, Anies menyampaikan terima kasih kepada seluruh alumni-alumni PII yang bergerak dari tempat mereka masing-masing. Anies menitipkan salam kepada seluruh keluarga besar PII yang tersebar di seluruh Indonesia. “Salam takzim untuk semua,” ujarnya.

Menurut Anies, deklarasi dukungan yang dilakukan alumni-alumni PII itu merupakan tambahan semangat perjuangan yang luar biasa. Dia mengaku terhormat dan merasa bersyukur barisan PII bisa membersamai perjuangan. “Insya Allah ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bisa diwujudkan,” kata Anies.

Sebelumnya, alumni-alumni PII mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Mereka menamai diri sebagai Koordinator Nasional Menara Perubahan.

Mereka akan mengambil peran menjaga pelaksanaan Pilpres 2024 agar benar-benar berlangsung jujur dan adil. Karena itu, salah satu fokus dukungan dilaksanakan dengan menjaga perhitungan suara di TPS-TPS.
Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) deklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Mereka yang merupakan alumni-alumni PII pun membentuk Koordinator Nasional Menara Perubahan.

Ketua Menara Perubahan, As’ad Nugroho mengatakan, mereka pada akhirnya akan bergabung ke Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi). Sa’ad menekankan, mereka akan mengambil peran mengawal pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang.

“Nantinya kita akan bergabung ke Bakorsi, ini akan menjadi ujung tombak mengawal TPS-TPS,” kata Sa’ad di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat.

Sa’ad mengakui, deklarasi yang dilakukan Menara Perubahan terasa di akhir. Tapi, Sa’ad mengungkapkan, sebenarnya komitmen untuk mendukung Anies sudah dilaksanakan sejak 2022, sebelum ada partai yang deklarasi.

Saat itu, ia menuturkan, Anies turut menghadiri agenda yang diinisiasi alumni-alumni PII tersebut. Pada kesempatan itu pula, mereka menyampaikan komitmen untuk mendukung Anies pada Pilpres 2024.

Sa’ad merasa, masih banyak waktu untuk menyusun kekuatan-kekuatan dan strategi untuk memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, ia mengingatkan, dibutuhkan semangat dan kerja keras mewujudkan itu.

“Serta, komitmen dan koordinasi elemen-elemen relawan Anies-Muhaimin,” katanya.(*/Ad)