Politik dan Keamanan

JAKARTA – Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti Aksi Bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Ahad (5/11/2023). Aksi tersebut diperkirakan diikuti berbagai masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya.

“Mari bersolidaritas di Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina hari Minggu besok di Monas,” katanya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip di Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Menurut Anies, persoalan penindasan yang dilakukan militer Israel kepada rakyat Palestina bukan tentang agama. Dia juga menyebut, masalah itu tidak hanya menjadi urusan pemerintah Indonesia sematan.

“Palestina adalah urusan kemanusiaan. Palestina adalah masalah kita semua, bukan hanya urusan Kemenlu saja (yang sudah menjalankan peran diplomasi dengan baik),” kata gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut.

Anies pun mengajak semua tokoh agama di Indonesia bersatu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu karena hingga kini, Palestina yang termasuk negara pertama mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, saat ini masih dalam keadaan terjajah. Karena itu, dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina sangat dibutuhkan.

“Bayangkan bila semua pemuka agama di Indonesia mengajak untuk mendoakan Palestina. Bayangkan doa ratusan juta rakyat Indonesia menggetarkan dunia,” ujar Anies.

“Ya, Indonesia-Palestina itu hitungan jaraknya ribuan kilometer tapi hati dan pikiran kita amat dekat. Perjuangannya untuk merdeka di masa kini serasa perjuangan kita di Indonesia untuk merdeka di masa lalu. #FreePalestine,” sambung Anies.(*/Ag)

JAKARTA – Mantan ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersilaturahmi dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Dalam pertemuannya, Din berseloroh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ adalah koalisi Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU).

“Dari sudut kriteria, ini bukan suatu kebetulan. Saya ditanya ‘kapan terjadi Indonesia dipimpin tokoh NU dan Muhammadiyah?’ Saya jawab begini, ‘Cak Imin itu tokoh NU, Mas Anies bisa lah dianggap dari Muhammadiyah. Ini sudah terjadi koalisi Muhammadiyah-NU,” kata Din di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, (3/11/2023).

Din menyebut bahwa, baik Anies maupun Imin, merupakan cucu dari tokoh pergerakan nasional. Anies merupakan cucu AR Baswedan yang merupakan tokoh nasional yang merupakan warga Muhammadiyah. Adapun Cak Imin adalah cucu dari Kyai H Wahab Chasbullah dan Bisri Syansuri, yang juga tokoh pergerakan nasional dan tokoh NU.

“Ormas-ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah punya wawasan tengah atau wasatiyah. Ini maksud kami datang, untuk apresiasi terhadap ijtihad politik,” ujar dia.

“Tapi kepada para tokoh agama lain, ini bukan wawasan sekternianisme. NU dan Muhammadiyah pilar dari bangsa dan negara Indonesia, jadi enggak perlu khawatir karena turut membangun bangsa dan negara,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Din bersama para pimpinan ormas Islam yang hadir di DPP PKB menunjukkan dukungannya terhadap AMIN dari Koalisi Perubahan dalam Pilpres 2024 mendatang. Adapun Koalisi Perubahan meliputi PKS, PKS, dan Partai Nasdem.

“Ini bagian dari silaturahmi kita, sebelumnya sudah ke DPP PKS (Kamis, 26 Oktober 2023), hari ini ke DPP PKB dan Insya Allah hari Senin, 6 November 2023 akan datang ke DPP Partai Nasdem, Insya Allah ketua umumnya langsung yang akan menerima,” ungkapnya.(*/Nu)

JAKARTA – Pegiat media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo, menyarankan PKS melebarkan lagi sayapnya ke pemilih nasional. Hal itu disampaikan saat mengisi Bimbingan Teknis PKS untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Ia berpendapat, terdapat pasar nasionalis yang sangat merindukan kaum nasionalis-religius. Yang mana, Mardigu melihat, sampai saat ini pasar itu belum terwakili dan sangat bisa digarap partai politik seperti PKS.

“Jadi, teman-teman PKS harap menggarap pasar tengah tersebut agar menjadi lebar lagi, menjadi ada nasionalis di sana,” kata Mardigu melalui rilis yang diterima media, Kamis (2/11).

Mardigu melihat, PKS sebagai partai yang membawa kebenaran kalah karena kurangnya pengulangan yang dilakukan. Padahal, pengulangan merupakan ibu dari semua perubahan, sehingga memang perlu memperbanyak pengulangan.

“PKS ini kan bawa kebenaran, tapi kalah pengulangannya, harus terus mengulang-ulang pesan kebenarannya,” ujar Mardigu.

Pada kesempatan itu, Mardigu menyampaikan materi tentang memahami konspirasi dan penguatan jiwa Pancasila. Antara lain dengan memaparkan sejarah Palestina sampai masuknya Israel yang melakukan penjajahan.

Ia berpendapat, Israel sebagai negara ciptaan memang sejak lama menciptakan berbagai kebohongan yang diulang-ulang. Dari langkah pengulangan tersebut lama-lama diyakini sebagai sebuah kebenaran.

“Ïtu filosofinya berperang, ciptakan sebuah kebohongan, ulang-ulangi pada akhirnya mereka akan percaya,” kata Mardigu.

Selain Mardigu, turut hadir pakar hukum tata negara, Refly Harun, yang memberikan materi. Dalam paparannya, Refly menilai, stigma PKS itu anti Pancasila seharusnya tidak ada karena Muslim yang baik pasti Pancasila.

Kemudian, seorang Pancasilais pasti Muslim yang baik. Karenanya, kita harus lebih sering menafsirkan kalau Pancasila tidak berseberangan dengan ideologi keagamaan karena keduanya tidak dikotomi.

“Pancasila itu ibarat constitutional framework, kerangka kita bernegara dan itu cocok dengan semua agama,” ungkap Refly.

JAKARTA – Pasangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, disebut menjadi duet yang paling masif meraih simpati masyarakat akar rumput. Masyarakat menilai Prabowo-Gibran pilihan terbaik untuk Pilpres 2024

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas menjelaskan, Prabowo-Gibran merupakan bisa dikatakan pro dengan rakyat kecil. Dukingan masyarakat tersebut membuat elektabilitas Prabowo-Gibran terus menjauh meninggalkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar.

“Prabowo-Gibran unggul disebabkan lead di segmen-segmen besar, seperti masyarakat akar rumput,” kata Hanggoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Keunggulan di kalangan akar rumput tersebut memang tercermin dari komitmen Prabowo-Ganjar untuk melanjutkan program yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo-Ganjar sudah membocorkan banyak program untuk menyejahterakan rakyat Indonesia jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode berikutnya.

Dalam dokumen yang bertajuk ‘Prabowo-Gibran 2024 Bersama Indonesia Maju’, terdapat delapan program hasil terbaik cepat yang akan dilaksanakan Prabowo-Gibran. Semua program itu mencakup berbagai macam, mulai pendidikan, kesehatan, hingga keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Di antara, delapan program baik itu di antaranya adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, menurunkan angka TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menguatkan sistem kartu kesejahteraan, menaikkan gaji guru hingga dosen, melanjutkan pembangunan infrastruktur, hingga mendirikan badan penerimaan negara.

Program baik itu mendapatkan banyak dukungan positif dari akar rumput berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesi periode 16-20 Oktober 2023. Pasangan Prabowo-Gibran meraih dukungan tertinggi dari kalangan pemilih yang mempunyai pekerjaan petani, peternak dan nelayan sebesar 42,6 persen.

Kemudian, dari pemilih yang memiliki latar belakang pekerjaan buruh kasar hingga sopir/ojek, Prabowo-Gibran mengantongi dukungan sebesar 40,9 persen. Terakhir, Prabowo-Gibran meraup dukungan besar dari pemilih yang punya latar belakang pekerjaan guru atau dosen, hingga ibu rumah tangga.

Dari kelompok pemilih yang bekerja sebagai guru atau dosen, memilih Prabowo-Gibran sebesar 34,4 persen, diikuti ibu rumah tangga dengan 37,2 persen dukungan. Oleh karena itu, Hanggoro meyakini limpahan dukungan akar rumput itu menjadi bukti, keduanya merupakan pemimpin yang dianggap memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.

“Prabowo-Gibran lebih mudah mendapat simpati karena sifatnya yang semakin lembut dan disukai masyarakat,” terangnya.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hak Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, semua pihak harus menghormati usulan tersebut.

“Kami tidak masuk dalam persoalan itu, hanya hak atas interpelasi, hak atas angket, termasuk menanyakan pendapat itu adalah hak yang dimiliki oleh DPR RI. Semua pihak harus menghormati hak-hak itu,” ujar Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (2/11/2023).
“Itu kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan hal-hal yang strategis terkait dengan bangsa dan negara, terkait dengan tata pemerintahan yang oleh konstitusi harus berpihak pada rakyat, nggak ada keberpihakan pada yang lain,” katanya melanjutkan.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menginterupsi Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Dalam interupsinya, ia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini yang dipermainkan oleh pragmatisme politik.

Menurutnya, putusan MK terkait syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 16 Oktober lalu telah menciderai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tak segan, ia menyebut MK saat ini menjadi bagian dari tirani politik.

“Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat semua bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi, ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya itu adalah tirani konstitusi,” ujar Masinton dalam interupsinya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Sebagai anggota DPR, ia menggunakan haknya untuk mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket terkait MK. Ia ingin MK sebagai penjaga konstitusi tak diinjak-injak marwahnya hanya demi kepentingan tirani.

“Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR,” ujar Masinton.

“Saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV menggunakan hak konstitusional saya untuk melakukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Kita tegak lurus terhadap konstitusi,”tegasnya.(*/Nu)

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan, isu lingkungan kemungkinan besar akan menjadi salah satu tema dalam debat kandidat capres dan cawapres Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Afif dalam seminar publik yang digelar CSIS di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

“Belum kita ambil keputusan, tapi 99,99 persen isu lingkungan hidup akan masuk menjadi salah satu isu yang diprioritaskan sebagai pokok bahasan dalam salah satu tema debat,” kata Afif.

Dia menjelaskan, ketika nanti KPU telah menetapkan isu lingkungan sebagai salah satu tema debat, maka tim pakar akan merumuskan permasalahan-permasalahan seputar lingkungan hidup. Permasalahan tersebut bakal dilontarkan ketika debat agar para kandidat bisa menyampaikan gagasannya terkait lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Afif sekaligus membantah disinformasi yang tersebar di media sosial bahwa tidak ada debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Dia menegaskan, KPU pasti menggelar debat karena sudah diamanatkan oleh UU Pemilu.

Bahkan, lanjut dia, gelaran debat kandidat capres-cawapres sudah diatur lebih detail dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Dalam beleid tersebut diatur bahwa debat kandidat digelar oleh KPU pada masa kampanye (28 November 2023–10 Februari 2024). Debat dilaksanakan sebanyak lima kali, yang terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres.

Penyelenggaraan debat disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik. Selain itu, moderator debat harus dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, dan tidak memihak salah satu pasangan calon.

Afif mengatakan, pihaknya kini masih mengkaji tempat pelaksanaan debat kandidat. Sebab, ada wacana agar lima kali debat itu tidak hanya digelar di Jakarta, tapi dibagi dengan kota lain.

“(Wacana itu) sedang kita pikirkan, tapi ini pasti harus kita koordinasikan kepada masing-masing pasangan calon. Kalau kita usulkan ke satu kota di luar Jakarta, keberatan atau tidak,”ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.

Jokowi menegaskan semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP ataupun pemerintah daerah.

“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah.

“Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi.

Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian.

“Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata Jokowi.
Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Iya itu semua urusan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa 31 Oktober 2023, pagi.

Dalam kunjungan Presiden, tampak banyak dipasang atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti baliho dan bendera di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.

Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.(*/Ad)

JAKARTA – Suara kaum muda yang mencapai lebih dari separuh dari suara pemlih aktif pada Pemilihan Umum 2024, menempatkan generasi muda manenjadi penentu utama dalam kontentasi pemilihan kali ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 bicara soal itu. Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 278,70 juta jiwa, hampir 55 persen merupakan anak muda dan ini merupakan gelombang besar dan sejarah Pemilu Indonesia. Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk “Suara Muda, Suara Penentu” yang diselenggarakan oleh Apahabar Community yang berlangsung, Selasa (31/10/2023).

Pengamat Komunikasi Universitas Gadja Mada, Nyarwi Ahmad mengungkapkan sejauh ini anak muda berpotensi menjadi penentu Pemilu 2024, namun mereka harus menjaga momen tersebut agar tidak hanya dimanfaatkan oleh elite dan partai tertentu.

Baginya sejauh ini banyak partai yang mengatasnamakan anak muda, dengan menggalang isu-isu terkait anak muda namun sebenarnya kurang menyentuh anak muda secara langsung.

“Misalkan di media sosial. Bila kita tracking isu anak mudanya seputar Gibran. Sangat minim menemukan voice tentang anak muda yang kuat berkaitan dengan suara mereka tentang politik,” kata Nyarwi dalam webinar yang diselenggarakan Apahabar Community itu.

Karena itu, ia mengajak anak muda untuk menjaga momen ini, dengan sadar akan posisi mereka agar benar-benar mamanfaatkan kekuatannya dalam menentukan pemimpin terbaik untuk kemajuan negeri.

“Saya berpikir kalau anak muda tidak memanfaatkan Pemilu kali ini, akan sangat disayangkan, karena tidak menjadi momentum bagi mereka. Perlu menghadirkan anak muda yang punya privilege tertentu dan hadir dalam Pemilu, ini menjadi momen mereka,” tuturnya.

Dalam diskusi oleh Apahabar community ini, Influencer Ratu Lubis sebagai salah satu nara sumber mengungkapkan sebenarnya tidak banyak anak muda yang punya perhatian lebih pada masalah dan isu politik karena mereka sudah apatis dan skeptis.

“Ada dua hal yang membuat politik tidak menarik untuk anak muda yakni skeptis dan apatis. Aku merasa generasi aku itu, skeptis karena siapapun pemimpinnya negara ini akan begitu-begitu saja. Itu adalah masalah yang kompleks dan muncul karena kondisi saat ini,” kata Ratu masih dalam webinar Apahabar Community.

Ratu juga melihat ketidak peduli anak muda karena mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa suara anak muda nantinya bisa ikut menentukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Dari sikap skeptis melihat kondisi itu lahirlah sikap apatis, apakah suara kita akan membawa perubahan yang berarti untuk bangsa. Padahal memang dari orang tua aku mengarahkan agar aku menggunakan hakku. Mau milih siapa saja Oke tapi golput bukan pilihan,” ungkapnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin memandang optimis suara anak muda ke depan bisa menjadi sebuah lokomotif perubahan, dengan menempatkan perspektif mereka pada titik bahwa mereka bisa menjadi bagian dari perubahan negeri.

Ia mengambil contoh dirinya saat muda, “Ujang muda saat itu berpikir tidak ada persoalan bangsa ini yang tuntas. Dalam pergumulan saya saatkuliah politik di UIN, S1, S2. Saya ingin tahu kenapa anak muda anti terhadap politik. Lalu saya temukan bahwa harus berkontribusi bagi bangsa ini, lewat berbagai aspek salah satunya melalui politik ” jelas Ujang.

Untuk itu, Ujang berpesan kepada kaum muda agar tidak apatis dengan politik karena dengan langkah itu, perubahan bisa tercapai.

“Bisa kok kita berkontribusi melalui politik. Cuman kesadaran itu belum ada. Nah itu yang harus kita bangun. Ngapaian rebahan, mager, nongkrong. Kita harus membangun perspektif yang baru bahwa kita anak muda yang potensial dibutuhkan bangsa ini untuk berkontribusi bagi bangsa,jika tidak maka yang akan mengisi ruang itu adalah anaknya ketua DPR, anak pejabat, anaknya Bupati saja,” ujarnya.(*/Ad)

SOLO – Ketua Umum Projo Budi Arie beri tanggapan soal cawapres Gibran Rakabuming yang mengungkapkan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi salah satu arena pertarungan berat saat pilpres mendatang.

Budi mengatakan, tak ada yang berat jika ada dukungan dari masyarakat. “Gak ada yang berat, seluruh rakyat dukung,” kata Budi ketika ditemui seusai menghadiri Industry Summit di Solo Techno Park (STP), Selasa (31/10/2023).

Disingung soal Jawa Tengah yang disebut sebut menjadi kandang banteng alias pusat pasokan suara PDIP? Budi mengatakan semua daerah sama. Menurutnya, ia tahu hati nurani rakyat.

“(Jawa Tengah kandang banteng) gak ada semuanya (sama), kita yakin ini kontestasi milih figur, biar aja saya yakin kan kita tahu hati nurani rakyat kita doakan satu putaran,” ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan, tak hanya akan memfokuskan relawan untuk pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Jateng saja. Ia juga berharap rakyat bijaksana dalam memberikan suaranya.

“Semuanya seluruh Indonesia, ini kan pilpres bukan satu provinsi, semuanya udah kita harap rakyat punya kebijaksanaan,” katanya.

Budi juga berharap pemilu mendatang berlangsung hanya satu putaran saja. “Ia juga berharap pemilu mendatang berlangsung selama satu putaran. Pokoknya satu putaran doakan bersama rakyat,” harapnya.(*/D To)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan akan meresmikan Jembatan Otista yang saat ini dalam pembangunan, pada 8 Desember 2023. Para kontraktor pun diminta untuk mempercepat proses pembangunan

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan ada beberapa poin yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu pun membutuhkan usaha dan komitmen dari kontraktor dan pendukung lainnya.

“Nah tanggal 8 Desember ini kenapa di tetapkan sebagai peresmian, saya fikir ini sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal. Termasuk juga nanti kita akan lanjutkan langkah beautifikasi dengan perbaikan trotoar atau dengan perbaikan pengamanan melalui ducting,” kata Dedie di lokasi, Senin (30/10/2023).

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat bersabar menanti proses pembangunan jembatan yang dulunya menjadi ‘biang kerok’ kemacetan menuju pusat Kota Bogor ini. Sebab, pembangunan Jembatan Otista ini cukup strategis sehingga membutuhkan kesabaran.

“Adanya pembangunan Jembatan Otista ini membuat masyarakat masyarakat mungkin upaya mobilisasinya lebih berat, karena kemacetan dan keterbatasan ruang dan jalan. Itu yang saya ingin sampaikan apresiasi dan terimakasih pada masyarakat,” kata Dedie.

Di samping itu, Dedie mengatakan, saat ini kondisi menjelang musim hujan tengah dimanfaatkan oleh kontraktor untuk mempercepat pekerjaannya. Sehingga ketika musim hujan tiba, pekerjaan bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Makanya kita ingatkan kepada Dinas PUPR Kota Bogor, dorong kontraktor untuk komitmen dan mempercepat pekerjaan supaya tepat waktu pada tanggal 8 Desember nanti kita bisa resmikan jembatan ini. Persembahan untuk masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan Jembatan Otista bisa menjadi solusi permasalahan kemacetan di kawasan Sistem Satu Arah (SSA). Masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dan berolahraga secara leluasa di SSA.

“Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ya, yang tadinya selalu menjadi bottleneck di sini sehingga masyarakat bisa lebih leluasa mobilitas. Termasuk juga yang berolahraga dan bersepeda,” ucapnya.

Diketahui, latar belakang pembangunan Jembatan Otista ialah karena jembatan inj menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sejak diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, jembatan ini menjadi bottle neck dan kerap menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan kajian, tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan jembatan Otista untuk melancarkan arus lalu lintas. Sebetulnya pelebaran jembatan ini ingin dilakukan pada 2021, namun ditunda karena proses rasionalisasi sehubungan dengan sumber bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk membangun Jembatan Otista, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat, dengan angka sekitar Rp 49 miliar. Dimana proses lelang dimenangkan oleh PT Mina Fajar Abadi.(*/Ju)