Politik dan Keamanan

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi. TKN menilai, pernyataan Megawati itu tidak masuk akal karena kampanye Pilpres 2024 belum dimulai.

“Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai, kok sudah yang mengatakan ada penyelewengan?” kata Sekretaris TKN, Nusron Wahid saat konferensi pers di Jakarta,Minggu (12/11/2023).

Nusron menjelaskan, saat masa kampanye belum dimulai seperti sekarang, tentu belum ada aturan kampanye yang berlaku. Ketentuan-ketentuan kampanye baru efektif berlaku saat masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

Politikus Golkar itu pun heran mengapa Megawati menyebut ada kecurangan saat kampanye belum dimulai. Dia bahkan menantang Megawati menunjukkan bukti-bukti kecurangan, ketimbang hanya melempar tudingan.

“Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat bukan cerita, ya kan. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi,” ujarnya.

Nusron enggan berkomentar lebih jauh karena rasa hormatnya kepada Megawati. Dia meminta awak media untuk meminta penjelasan langsung kepada Presiden RI Ke-5 itu.

“Kira menghormati Bu Mega, beliau presiden kita, ya kan. Beliau mempunyai jasa besar membuat berbagai amandemen undang-undang dasar yang melahirkan reformasi,” ucap Nusron.

Pada Ahad siang, Megawati menyampaikan pandangannya terhadap putusan MK nomor 90 terkait batas usia minimum capres-cawapres, sebuah putusan yang membukakan jalan bagi Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dalam pidatonya yang diunggah di kanal YouTube PDIP itu, Megawati menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi.

“Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” ucap Mega.

PDIP diketahui mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud. PDIP sempat berang dan kecewa atas langkah kadernya, Gibran Rakabuming Raka, yang menyeberang untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Apalagi, pencalonan Gibran direstui oleh Presiden Jokowi yang juga kader PDIP.(Republika/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Jazilul Fawaid mengomentari ihwal hasil survei terbaru Poltracking Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas massa Nahdlatul Ulama (NU) memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jazilul menyangsikan survei tersebut.

Survei terbaru Poltracking Indonesia memunculkan pertanyaan, lantaran PKB diketahui memiliki basis massa warga NU/ Nahdliyin yang secara orientasi mendukung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’. PKB, bersama dengan Partai Nasdem dan PKS diketahui adalah partai-partai pengusung pasangan AMIN dalam Pilpres 2024.

Jazilul mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki survei internal yang berbeda hasilnya dengan hasil survei Poltracking. Menurut survei internal, posisi AMIN menjadi paling unggul dibandingkan dua rivalnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya juga punya survei internal yang menunjukkan sama sekali jauh berbeda dan kita tidak publikasi, bahkan pasangan Anies sudah 40 persen, nomor dua disusul Ganjar, Prabowo yang nomor ketiga,” tutur Jazilul kepada wartawan usai menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Jazilul menegaskan bahwa warga Nahdliyin memiliki kesadaran penuh dalam berpegang teguh pada nilai-nilai dan perjuangan umat. Hal itu sejalan dengan semangat yang dibangun pasangan AMIN.

“Warga NU punya kesadaran dan kecerdasan politik, kemana suara santri dan perjuangan ahlussunah wal jamaah, perjuangan keumatan dilakukan,” ujar dia.

Jazilul pun menyangsikan survei tersebut dan menekankan bahwa warga Nahdliyin tegak lurus pada pasangan AMIN. “Karena sampling warga NU gimana sih cara dia nyampling? Saya mau tanya warga NU yang mana sampai sampling-nya beda? Kalau samplingnya pengurus NU saya yakinkan NU yang ber-KTA (kartu tanda anggota) saya yakinkan ke AMIN,” tegasnya.

Diketahui, lembaga survei Poltracking Indonesia pada Jumat (10/11/2023) merilis hasil survei terbaru. Salah satu hasilnya adalah warga NU mayoritas memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan persentase hingga 42,4 persen. Disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (30,4 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (23,7 persen).

Hasil survei yang sama juga menunjukkan, warga Muhammadiyah paling banyak memilih pasangan Prabowo-Gibran (42,3 persen), disusul Anies-Muhaimin (30,8 persen) dan Ganjar-Mahfud (23,1 persen).

Survei itu dilakukan pada periode 28 Oktober-3 November 2023 dengan jumlah 1.220 responden bermetode multistage random sampling. Metode surveinya yakni wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih.(*/Ag)

JAKARTA – Kader muda Partai Amanat Nasional (PAN) Rizki Aljupri mengomentari pernyataan Yasin Kara terkait mayoritas konstituen PAN akan mencoblos Anies. Terkait hal itu, Rizki mengatakan bahwa pernyataan Yasin Kara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pernyataan itu tidak berdasar pada survei, dan hanya sekadar asumsi.

“Sepengetahuan saya Pak Yasin Kara sudah lama tidak aktif di PAN. Maju sebagai caleg dalam pemilu tahun depan pun tidak. Jadi sangat tidak elok jika sekarang tiba-tiba berbicara atas nama PAN,” katanya, dalam pernyataan tertulis, Minggu(12/11/2023).

Wakil Bendahara Umum DPP PAN ini mengatakan bahwa seluruh struktur PAN, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan dan desa/kelurahan, tegak lurus dengan instruksi Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

“Arahan dari Ketua Umum sudah sangat clear, seluruh mesin partai bergerak untuk kemenangan PAN di pileg, dan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di pilpres. Kami samina wa athona dengan perintah Ketum,” kata Rizki.

Calon Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Brebes-Tegal ini juga mengungkapkan bahwa dirinya melihat ada tren positif sejak dideklarasikannya pasangan Prabowo-Gibran.

“Semua survei menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran semakin hari semakin melesat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita senang melihat ada representasi generasi muda yang ikut serta dalam kontestasi pilpres tahun depan,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid membantah anggapan soal pencalonan Gibran adalah bentuk nepotisme Presiden Jokowi. Sebab, Gibran bisa terpilih sebagai wapres ditentukan oleh rakyat, bukan oleh bapaknya, Jokowi.

“Nepotismenya di mana? Nepotisme itu kalau presiden mengangkat anaknya menjadi menteri. Seorang bupati mengangkat anaknya atau istrinya sebagai kepala dinas atau sekda itu baru namanya nepotisme,” kata Nusron kepada wartawan usai rapat TKN di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023) malam.

Nusron menjelaskan, penunjukan seperti itu tidak terjadi pada Gibran. Sebab, jabatan cawapres adalah elected official atau hanya bisa diraih apabila seseorang dipilih oleh mayoritas rakyat dalam pemilihan.

“Nepotismenya di mana kalau elected karena yang milih rakyat. Kalau Pak Jokowi mau memilih anaknya, kan suaranya dihitung satu. Kalau bapak-bapak (rakyat yang lain) tidak milih, kan ya mohon maaf tidak juga,” kata politikus Golkar itu.

Dia menekankan bahwa suara presiden dan rakyat lainnya sama bobotnya dalam pilpres. Suara presiden dihitung satu, begit pula suara seorang petani.

Karena itu, Nusron meminta kubu pasangan capres-cawapres lainnya untuk “bermain” dengan sehat dalam Pilpres 2024. Jangan ada lagi upaya untuk membatalkan pencalonan Gibran.

“Tidak usah mengatakan kalau demokrasi luka apa yang demokrasi luka? Wong semua bebas memang semua orang berhak untuk memilih kok,” kata anggota DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyayangkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dia kecewa lantaran Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimum capres-cawapres, yang membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres, tidak dibatalkan meski Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik ketika membuat putusan tersebut.

“Walaupun sudah terbukti bahwa terjadi pelanggaran etik berat, putusan MK nomor 90 terkait soal usia capres cawapres tetap sah. Artinya rakyat harus menerima proses demokrasi pilpres ini telah dimulai dengan luka serius, sejarah mencatat ini,” kata Arsjad di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

MKMK membacakan putusan atas perkara pelanggaran kode etik Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023) sore. MKMK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

MKMK menyatakan, Anwar terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b dan Prinsip Integritas Penerapan angka 2 karena terlibat dalam pembuatan putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b berbunyi pada intinya melarang hakim konstitusi terlibat dalam pemeriksaaan perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Adapun Gibran adalah keponakannya Anwar.

Anwar juga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Independensi Penerapan angka 1,2, dan 3 karena sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90.

Karena itu, sejumlah sanksi dijatuhkan kepada Anwar. Salah satunya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Artinya, Anwar hanya kehilangan jabatan ketua, tapi tetap menjabat sebagai hakim konstitusi yang mulia lagi terhormat.(*/Ag)

YOGYAKARTA – Elektabilitas pasangan calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi perubahan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar paling rendah menurut survei terbaru Populi Center dengan 22,3 persen. Menanggapi itu, capres Anies Baswedan mengaku justru makin optimistis.

“Kami makin hari makin optimistis, karena kita melihat kenyataan di lapangan dengan pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Kalau harganya tidak terjangkau, apakah mau diteruskan? Kalau tidak, maka kita perlu perubahan,” kata Anies di Yogyakarta, Jumat (10/11/2023).

Dirinya juga mempertanyakan soal ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini. Jika dirasa tidak luas, maka menurutnya perlu dilakukan perubahan.

“Nah itu semua pesan-pesan yang kami bawa dan kami makin hari makin menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa makin banyak yang menginginkan perubahan,” ucapnya.

Terakhir, Anies juga mempertanyakan terkait perlu tidaknya menjaga tata kehidupan bernegara serta kehormatan dan kewibawaan negara. Bila iya, maka perlu didorong adanya perubahan.

Anies juga mengatakan dirinya dan Muhaimin akan terus bekerja untuk terus menjangkau seluruh masyarakat. Lembag survei Populi Center merilis hasil survei terbaru November 2023. Berdasarkan simulasi 3 tokoh, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati urutan pertama dengan 43,1 persen.

Elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menempati urutan kedua dengan 23 persen. Sedangkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar menempati urutan buncit dengan 22,3 persen. Sebanyak 10 persen responden belum memutuskan, dan 1,6 persen menolak menjawab.

Survei dilakukan 29 Oktober 2023 – 5 November 2023. Sebanyak 1200 responden dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling), menggunakan metode wawancara. Margin of error survei sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.(*/D Ton)

SITUBONDO – Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan ​​​​​​Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa bakal pasangan calon presiden/wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin (AMIN) optimistis mampu meraup suara 60 persen di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2024. Cak Imin mengklaim, hampir seluruh pesantren memberikan dukunganya kepada pasangan AMIN.

“Kami optimistis raup 60 persen,” kata Cak Imin kepada wartawan usai silaturahmi ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (10/11/2023).

Dalam agenda silaturahim itu, Cak Imin juga meminta doa restu mengenai pencalonannya bersama bakal calon presiden Anies Baswedan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo K.H. R. Achmad Azaim Ibrahimy dengan harapan menang dalam pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Cak Imin juga menyatakan bahwa penasihat Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Nyai Hj. Juwairiyah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon presiden/wakil presiden AMIN.

“Alhamdulillah, dukungan dari Nyai Juwairiyah sangat luar biasa, Kiai Azaim luar biasa, mudah-mudahan membawa semangat kami,” ujarnya.

Sebelumnya, pada momentum Hari Pahlawan Nasional 2023 Cak Imin didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) Abdul Halim Iskandar ziarah ke makam Pahlawan Nasional K.H. R. As’ad Syamsul Arifin di kawasan Ponpes Salafiyah syafi’iyah Sukorejo, Situbondo. Sebelum ziarah ke makam Kiai As’ad, Cak Imin bersama dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim beserta rombongan terlebih dahulu Salat Jumat di masjid, kawasan Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.(*/Gi)

JAKARTA – Dinamika kehidupan masyarakat serta perkembangan teknologi turut memengaruhi keberlangsungan dunia jurnalisme. Meski bukan hal yang mudah, Pemerintah senantiasa mendorong insan pers untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas, termasuk untuk pemberitaan mengenai Pemilihan Umum Serentak 2024.

“Kami meminta dukungan untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalisme memiliki peranan penting dalam menciptakan Pemilu Damai 2024,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Seminar Nasional Dewan Pers di Jakarta Selatan, mengutip keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).

Menkominfo mengajak insan pers menghadirkan pemberitaan terkait pemilu yang faktual, akurat, dan bermanfaat.

“Saya meminta rekan-rekan untuk selalu memprioritaskan objektivitas dan kualitas pemberitaan, serta menghindari pemberitaan yang semata-mata mengedepankan sensasi,” kata Budi.

Budi mengatakan, kehadiran platform digital telah mengubah pola masyarakat mengonsumsi berita. “Perubahan tersebut memunculkan kesenjangan kepercayaan publik antara media mainstream dan media sosial yang semakin tinggi,” ungkapnya

Menurut Menkominfo, saat ini ada isu berkaitan dengan akses publik terhadap informasi yang berkualitas dan penurunan ketertarikan publik terhadap berita dibanding konten media sosial yang makin aktraktif.

“Ini merupakan sedikit dari berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi dunia jurnalisme kita,” katanya.

Merespons hal itu, Pemerintah bersama Dewan Pers terus berupaya menghadirkan jurnalisme berkualitas.

“Kita semua memahami bahwa proses Rancangan Perpres Publisher Rights terus bergulir, sebagai ikhtiar kita semua untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Menkominfo.

Saat ini, Kementerian Kominfo bersama Kementerian Sekretariat Negara terus berupaya agar Rancangan Perpres tersebut dapat segera terselesaikan.

“Kami mohon dukungan rekan – rekan semua agar proses yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar dan membawa hasil positif untuk industri pers kita,”harapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menyambut baik kenaikan elektabilitas pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar menurut hasil survei Poltracking Indonesia. Menurutnya, hasil tersebut merupakan bukti kerja dari Koalisi Perubahan dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita dalam koalisi AMIN sendiri adalah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan satu kampanye ke depan yang lebih masif dan tentunya survei ini bukan berarti menjadi bagian kemenangan ada di depan mata,” ujar Sahroni dalam diskusi daring, Jumat (10/11/2023).

Kendati demikian, ia mengingatkan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jemawa dengan peningkatan tersebut. Sebab, hasil sesungguhnya akan terlihat pada 14 Februari 2024.

“Minimal angka yang kiranya naik ini adalah membuahkan hasil dari kerja-kerja yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir,” ujar Sahroni.

Di samping itu, ia berharap pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Tanpa adanya intervensi kekuasaan untuk memenangkan satu pihak tertentu.

“Inilah yang kita harapkan, Pemilu 2024 mendatang adalah pemilu yang sangat fair. Tidak dalam kondisi melibatkan dalam struktur institusi terkait yang ada di republik ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Poltracking Indonesia melakukan simulasi surat suara untuk merekam elektabilitas dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada November 2023. Teratas adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan sebesar 40,2 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan pada September 2023, yang saat itu sebesar 30,7 persen. Sedangkan di posisi kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan angka sebesar 30,1 persen.

“Kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD di September 31,6 persen, kemudian bulan November sekarang 30,1 persen. Ada potensi penurunan,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Jumat (10/11/2023).

Terakhir adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada November 2023 sebesar 24,4 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,0 persen, dibandingkan saat September 2023 yang saat itu sebesar 18,4 persen.

“Anies-Muhaimin mengalami kenaikan cukup signifikan, artinya Anies-Muhaimin mengalami kenaikan 6,0 persen,” ujar Hanta.

Poltracking Indonesia melakukan survei dengan wawancara tatap muka pada 28 Oktober hingga 3 November 2023. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2024.

Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error atau toleransi kesalahan sekira 2,9 persen. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.(*/Ad)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan masyarakat bisa mengajukan komplain bila mendapati aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap tidak netral pada rangkaian Pemilu 2024.

“Kalau garisnya sangat jelas, Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada, umpamanya hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Dia menambahkan Presiden Joko Widodo telah menegaskan sikap ASN pada Pemilu 2024 harus dalam posisi netral, termasuk jajaran TNI dan Polri.

Namun, lanjutnya, apabila muncul perilaku ASN yang menyimpang, kata Moeldoko, masyarakat bisa menyampaikan komplain kepada otoritas terkait.

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu,” tambahnya.

Moeldoko mengatakan aktivitas ASN telah diatur dalam kebijakan garis komando pimpinan. Apabila melanggar, maka ada sanksi yang berlaku.

“Tetapi kalau seandainya ada prajurit di bawah salah, melakukan sesuatu, ya, itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga disinggung terkait netralitas Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang kini menuai tanggapan beragam dari masyarakat.

“Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya sama, kita netral (Presiden bilang),” kata Moeldoko.

Netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 menuai tanggapan beragam publik karena sempat menyinggung salah satu nama bakal calon presiden dalam sejumlah pidatonya.

Selain itu, Jokowi juga kerap menyampaikan simbol-simbol tertentu yang mengarah pada salah satu bakal calon presiden.

“Ya, tanya beliau (Presiden), karena beliau suka begitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu, ya, simbol-simbol itu selalu dimunculkan,” katanya.

Menurut Moeldoko, simbol-simbol yang disampaikan Presiden bersifat multitafsir dan tergantung dengan masyarakat yang mengartikan.”Kan itu multitafsir. Kadang-kadang tergantung yang mengartikan,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan menjanjikan upaya pengentasan kemiskinan jika menang pada Pilpres 2024. Anies mengumbar janji bisa menurunkan angka kemiskinan di angka 4-5 persen dan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2029.

“Angka kemiskinan berkisar 9-10 persen, kita ingin target di 2029 itu antara 4-5 persen, harapannya kemiskinan ekstrem bisa 0 persen. harapannnya,” ujar Anies saat tanya jawab di acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ yang digelar Indef di Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.

Kemiskinan ekstrem nol persen saat ini juga menjadi target Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memandatkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 atau enam tahun lebih cepat daripada target yang tercantum di SDGs 2030, yakni 0 persen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Anies ingin memastikan biaya hidup masyarakat bisa terjangkau dengan memastikan suplai pangan dengan harga murah. Eks gubernur DKI Jakarta itu akan mengefektifkan operasi kegiatan pasar ditambah dengan transparansi informasi harga di pasar.

Menurut Anies, dengan transparansi informasi harga membuat pedagang bisa mengetahui selisih harga antara satu pasar dengan pasar lainnya. Dengan begitu, pedagang bisa mencari harga yang termurah dan kemudian tercipta kondisi selisih harga yang terkendali.

Anies mengaku, kebijakan itu pernah dilakukannya semasa menjabat gubernur DKI periode 2017-2022. “Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga tetapi membuat transparansi atas pasar,” ujarnya.

Selain itu, mantan mendikbud tersebut juga ingin tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, kata Anies, bansos yang digulirkan pemerintah sebagai langkah redistribusi belum bisa menjadi solusi menangani kemiskinan.

Padahal, untuk mengatasi kemiskinan harus diselesaikan dengan solusi jangka panjang. “Tetapi jangka pendeknya itu harus tetap diteruskan dulu. Karena itu (longterm) belum ada skarang. Jadi BLT, jaminan sosial hari ini sebagai short term tetap diteruskan, sambil kuenya diperbesar lalu inclusion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang mendapatkan redistributif revenue,” ujar Anies.

Dia menilai, perlunya penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat jangka panjang dengan menyertakan mekanisme pasar. Hal itu karena untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Anies, tidak cukup hanya melalui redistributif saja.

Dia meyakini, mekanisme pasar menjadi tempat sumber daya masuk, tenaga kerja, modal, teknologi, serta porsi lainnya yang bisa memberi kesejahteraan. “Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya lalu diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, itu sesungguhnya shorterm solution,” ucap Anies.

“Longterm solution-nya adalah inclusion to market, kalau itu terjadi maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income,”jelasnya.(*/Mu)