Politik dan Keamanan

YOGYAKARTA – Elektabilitas pasangan calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi perubahan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar paling rendah menurut survei terbaru Populi Center dengan 22,3 persen. Menanggapi itu, capres Anies Baswedan mengaku justru makin optimistis.

“Kami makin hari makin optimistis, karena kita melihat kenyataan di lapangan dengan pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Kalau harganya tidak terjangkau, apakah mau diteruskan? Kalau tidak, maka kita perlu perubahan,” kata Anies di Yogyakarta, Jumat (10/11/2023).

Dirinya juga mempertanyakan soal ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini. Jika dirasa tidak luas, maka menurutnya perlu dilakukan perubahan.

“Nah itu semua pesan-pesan yang kami bawa dan kami makin hari makin menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa makin banyak yang menginginkan perubahan,” ucapnya.

Terakhir, Anies juga mempertanyakan terkait perlu tidaknya menjaga tata kehidupan bernegara serta kehormatan dan kewibawaan negara. Bila iya, maka perlu didorong adanya perubahan.

Anies juga mengatakan dirinya dan Muhaimin akan terus bekerja untuk terus menjangkau seluruh masyarakat. Lembag survei Populi Center merilis hasil survei terbaru November 2023. Berdasarkan simulasi 3 tokoh, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati urutan pertama dengan 43,1 persen.

Elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menempati urutan kedua dengan 23 persen. Sedangkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar menempati urutan buncit dengan 22,3 persen. Sebanyak 10 persen responden belum memutuskan, dan 1,6 persen menolak menjawab.

Survei dilakukan 29 Oktober 2023 – 5 November 2023. Sebanyak 1200 responden dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling), menggunakan metode wawancara. Margin of error survei sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.(*/D Ton)

SITUBONDO – Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan ​​​​​​Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa bakal pasangan calon presiden/wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin (AMIN) optimistis mampu meraup suara 60 persen di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2024. Cak Imin mengklaim, hampir seluruh pesantren memberikan dukunganya kepada pasangan AMIN.

“Kami optimistis raup 60 persen,” kata Cak Imin kepada wartawan usai silaturahmi ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (10/11/2023).

Dalam agenda silaturahim itu, Cak Imin juga meminta doa restu mengenai pencalonannya bersama bakal calon presiden Anies Baswedan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo K.H. R. Achmad Azaim Ibrahimy dengan harapan menang dalam pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Cak Imin juga menyatakan bahwa penasihat Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Nyai Hj. Juwairiyah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon presiden/wakil presiden AMIN.

“Alhamdulillah, dukungan dari Nyai Juwairiyah sangat luar biasa, Kiai Azaim luar biasa, mudah-mudahan membawa semangat kami,” ujarnya.

Sebelumnya, pada momentum Hari Pahlawan Nasional 2023 Cak Imin didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) Abdul Halim Iskandar ziarah ke makam Pahlawan Nasional K.H. R. As’ad Syamsul Arifin di kawasan Ponpes Salafiyah syafi’iyah Sukorejo, Situbondo. Sebelum ziarah ke makam Kiai As’ad, Cak Imin bersama dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim beserta rombongan terlebih dahulu Salat Jumat di masjid, kawasan Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.(*/Gi)

JAKARTA – Dinamika kehidupan masyarakat serta perkembangan teknologi turut memengaruhi keberlangsungan dunia jurnalisme. Meski bukan hal yang mudah, Pemerintah senantiasa mendorong insan pers untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas, termasuk untuk pemberitaan mengenai Pemilihan Umum Serentak 2024.

“Kami meminta dukungan untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalisme memiliki peranan penting dalam menciptakan Pemilu Damai 2024,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Seminar Nasional Dewan Pers di Jakarta Selatan, mengutip keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).

Menkominfo mengajak insan pers menghadirkan pemberitaan terkait pemilu yang faktual, akurat, dan bermanfaat.

“Saya meminta rekan-rekan untuk selalu memprioritaskan objektivitas dan kualitas pemberitaan, serta menghindari pemberitaan yang semata-mata mengedepankan sensasi,” kata Budi.

Budi mengatakan, kehadiran platform digital telah mengubah pola masyarakat mengonsumsi berita. “Perubahan tersebut memunculkan kesenjangan kepercayaan publik antara media mainstream dan media sosial yang semakin tinggi,” ungkapnya

Menurut Menkominfo, saat ini ada isu berkaitan dengan akses publik terhadap informasi yang berkualitas dan penurunan ketertarikan publik terhadap berita dibanding konten media sosial yang makin aktraktif.

“Ini merupakan sedikit dari berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi dunia jurnalisme kita,” katanya.

Merespons hal itu, Pemerintah bersama Dewan Pers terus berupaya menghadirkan jurnalisme berkualitas.

“Kita semua memahami bahwa proses Rancangan Perpres Publisher Rights terus bergulir, sebagai ikhtiar kita semua untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Menkominfo.

Saat ini, Kementerian Kominfo bersama Kementerian Sekretariat Negara terus berupaya agar Rancangan Perpres tersebut dapat segera terselesaikan.

“Kami mohon dukungan rekan – rekan semua agar proses yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar dan membawa hasil positif untuk industri pers kita,”harapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menyambut baik kenaikan elektabilitas pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar menurut hasil survei Poltracking Indonesia. Menurutnya, hasil tersebut merupakan bukti kerja dari Koalisi Perubahan dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita dalam koalisi AMIN sendiri adalah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan satu kampanye ke depan yang lebih masif dan tentunya survei ini bukan berarti menjadi bagian kemenangan ada di depan mata,” ujar Sahroni dalam diskusi daring, Jumat (10/11/2023).

Kendati demikian, ia mengingatkan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jemawa dengan peningkatan tersebut. Sebab, hasil sesungguhnya akan terlihat pada 14 Februari 2024.

“Minimal angka yang kiranya naik ini adalah membuahkan hasil dari kerja-kerja yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir,” ujar Sahroni.

Di samping itu, ia berharap pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Tanpa adanya intervensi kekuasaan untuk memenangkan satu pihak tertentu.

“Inilah yang kita harapkan, Pemilu 2024 mendatang adalah pemilu yang sangat fair. Tidak dalam kondisi melibatkan dalam struktur institusi terkait yang ada di republik ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Poltracking Indonesia melakukan simulasi surat suara untuk merekam elektabilitas dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada November 2023. Teratas adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan sebesar 40,2 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan pada September 2023, yang saat itu sebesar 30,7 persen. Sedangkan di posisi kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan angka sebesar 30,1 persen.

“Kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD di September 31,6 persen, kemudian bulan November sekarang 30,1 persen. Ada potensi penurunan,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Jumat (10/11/2023).

Terakhir adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada November 2023 sebesar 24,4 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,0 persen, dibandingkan saat September 2023 yang saat itu sebesar 18,4 persen.

“Anies-Muhaimin mengalami kenaikan cukup signifikan, artinya Anies-Muhaimin mengalami kenaikan 6,0 persen,” ujar Hanta.

Poltracking Indonesia melakukan survei dengan wawancara tatap muka pada 28 Oktober hingga 3 November 2023. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2024.

Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error atau toleransi kesalahan sekira 2,9 persen. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.(*/Ad)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan masyarakat bisa mengajukan komplain bila mendapati aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap tidak netral pada rangkaian Pemilu 2024.

“Kalau garisnya sangat jelas, Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada, umpamanya hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Dia menambahkan Presiden Joko Widodo telah menegaskan sikap ASN pada Pemilu 2024 harus dalam posisi netral, termasuk jajaran TNI dan Polri.

Namun, lanjutnya, apabila muncul perilaku ASN yang menyimpang, kata Moeldoko, masyarakat bisa menyampaikan komplain kepada otoritas terkait.

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu,” tambahnya.

Moeldoko mengatakan aktivitas ASN telah diatur dalam kebijakan garis komando pimpinan. Apabila melanggar, maka ada sanksi yang berlaku.

“Tetapi kalau seandainya ada prajurit di bawah salah, melakukan sesuatu, ya, itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga disinggung terkait netralitas Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang kini menuai tanggapan beragam dari masyarakat.

“Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya sama, kita netral (Presiden bilang),” kata Moeldoko.

Netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 menuai tanggapan beragam publik karena sempat menyinggung salah satu nama bakal calon presiden dalam sejumlah pidatonya.

Selain itu, Jokowi juga kerap menyampaikan simbol-simbol tertentu yang mengarah pada salah satu bakal calon presiden.

“Ya, tanya beliau (Presiden), karena beliau suka begitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu, ya, simbol-simbol itu selalu dimunculkan,” katanya.

Menurut Moeldoko, simbol-simbol yang disampaikan Presiden bersifat multitafsir dan tergantung dengan masyarakat yang mengartikan.”Kan itu multitafsir. Kadang-kadang tergantung yang mengartikan,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan menjanjikan upaya pengentasan kemiskinan jika menang pada Pilpres 2024. Anies mengumbar janji bisa menurunkan angka kemiskinan di angka 4-5 persen dan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2029.

“Angka kemiskinan berkisar 9-10 persen, kita ingin target di 2029 itu antara 4-5 persen, harapannya kemiskinan ekstrem bisa 0 persen. harapannnya,” ujar Anies saat tanya jawab di acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ yang digelar Indef di Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.

Kemiskinan ekstrem nol persen saat ini juga menjadi target Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memandatkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 atau enam tahun lebih cepat daripada target yang tercantum di SDGs 2030, yakni 0 persen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Anies ingin memastikan biaya hidup masyarakat bisa terjangkau dengan memastikan suplai pangan dengan harga murah. Eks gubernur DKI Jakarta itu akan mengefektifkan operasi kegiatan pasar ditambah dengan transparansi informasi harga di pasar.

Menurut Anies, dengan transparansi informasi harga membuat pedagang bisa mengetahui selisih harga antara satu pasar dengan pasar lainnya. Dengan begitu, pedagang bisa mencari harga yang termurah dan kemudian tercipta kondisi selisih harga yang terkendali.

Anies mengaku, kebijakan itu pernah dilakukannya semasa menjabat gubernur DKI periode 2017-2022. “Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga tetapi membuat transparansi atas pasar,” ujarnya.

Selain itu, mantan mendikbud tersebut juga ingin tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, kata Anies, bansos yang digulirkan pemerintah sebagai langkah redistribusi belum bisa menjadi solusi menangani kemiskinan.

Padahal, untuk mengatasi kemiskinan harus diselesaikan dengan solusi jangka panjang. “Tetapi jangka pendeknya itu harus tetap diteruskan dulu. Karena itu (longterm) belum ada skarang. Jadi BLT, jaminan sosial hari ini sebagai short term tetap diteruskan, sambil kuenya diperbesar lalu inclusion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang mendapatkan redistributif revenue,” ujar Anies.

Dia menilai, perlunya penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat jangka panjang dengan menyertakan mekanisme pasar. Hal itu karena untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Anies, tidak cukup hanya melalui redistributif saja.

Dia meyakini, mekanisme pasar menjadi tempat sumber daya masuk, tenaga kerja, modal, teknologi, serta porsi lainnya yang bisa memberi kesejahteraan. “Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya lalu diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, itu sesungguhnya shorterm solution,” ucap Anies.

“Longterm solution-nya adalah inclusion to market, kalau itu terjadi maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income,”jelasnya.(*/Mu)

JAKARTA – Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat-syarat pencalonan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Hasilnya, ketiga pasangan tersebut memenuhi syarat (MS) untuk menjadi capres-cawapres Pilpres 2024.

“Semua dokumen administrasi pencalonan bakal capres dan bakal cawapres berdasarkan hasil verifikasi administrasi telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata Idham kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Lantaran sudah berstatus MS, kata dia, tiga pasangan itu kini hanya tinggal menunggu penetapan. KPU akan melaksanakan penetapan atau peresmian tiga pasangan tersebut sebagai capres-cawapres Pilpres 2024 pada Senin (13/10/2023).

“Sehari kemudian, 14 November 2023 akan dilakukan pengundian nomor urut capres-cawapres,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.

Khusus terkait pencalonan Gibran, Idham menegaskan bahwa Wali Kota Solo berusia 36 tahun itu juga berstatus MS. Sebab, ketentuan syarat batas usia yang berlaku adalah seusai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni kepala daerah boleh menjadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahu.

Idham menambahkan, putusan Nomor 90 itu hingga kini masih berlaku sehingga KPU menjadikannya landasan untuk memverifikasi pencalonan Gibran. Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) tidak membatalkan putusan 90 itu meski menemukan banyak pelanggaran kode etik dalam proses pembuatan putusannya.

“Pasca-putusan MKMK sampai saat ini tidak ada pembatalan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023,” ujarnya.

MKMK membacakan putusan atas perkara pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023) sore. MKMK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, Anwar terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b dan Prinsip Integritas Penerapan angka 2 karena terlibat dalam pembuatan putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b pada intinya melarang hakim konstitusi terlibat dalam pemeriksaaan perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Adapun putusan nomor 90 berkaitan dengan kepentingan keponakan Anwar, Gibran Rakabuming, maju sebagai cawapres.

Jimly menambahkan, Anwar juga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Independensi Penerapan angka 1,2, dan 3 karena sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90.

Karena itu, sejumlah sanksi dijatuhkan kepada Anwar. Salah satunya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Artinya, Anwar hanya kehilangan jabatan ketua, tapi tetap menjabat sebagai hakim konstitusi yang mulia lagi terhormat.

Meski menemukan banyak pelanggaran etik, MKMK tidak membatalkan putusan MK nomor 90. MKMK mengaku tidak berwenang menilai atau mengoreksi putusan MK.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah menyampaikan lima poin instruksi terkait netralitas institusinya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jika ditemukan anggotanya yang berpolitik praktis, ia memastikan adanya penindakan terhadap orang tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Nantikan ada Bawaslu, ini kategorinya apa, tidak pidana atau pelanggaran. Kalau pelanggaran kita tentunya ada mekanisme untuk penindakan secara disiplin atau tindak pidana, kita tindak sesuai mekanisme,” ujar Yudo usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (7/11/2023).

“Kalau memang tindak pidana, ya harus kita proses hukum. Disiplin juga demikian, kalau disiplin nanti ankum (atasan yang berhak menghukum) yang akan melaksanakan penindakan.”

Setidaknya ada lima poin yang ditekankan kepada prajurit TNI terkait netralitasnya dalam Pemilu 2024. Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan capres dan cawapres.

“Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” ujar Yudo.

Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

“Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung,” ujar Yudo.

Adapun tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilihan legislatif dan capres-cawapres. Serta pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024.

Jelasnya, hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Khususnya pasal yang mengatur operasi militer selain perang, guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar.

“Dari tugas pokok tersebut TNI menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik, di antaranya adalah, satu, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024,” ujar Yudo.

“Dua, membantu kepolisian dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.”(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas. Menurutnya, masyarakat Indonesia telah semakin bijak dan dewasa dalam memilih sosok calon pemimpin.

“Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas. Masyarakat juga semakin bijak dalam memilih. Masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap karena pemilu adalah pestanya rakyat,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Jokowi menekankan, pemilu merupakan pesta rakyat sehingga rakyat harus bergembira serta bersuka cita.

“Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersuk acita. Bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita,” ujarn

Karena itu, Jokowi meminta semua pihak khususnya penyelenggara agar melakukan segala upaya untuk menjadikan pemilu sebagai ajang menghasilkan gagasan.

“Untuk itu segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan yang menghasilkan ide-ide gagasan taktis, ide taktis solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” katnya.(*/Li)

JAKARTA – Bakal calon presiden Anies Baswedan menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Menurut Anies, peran koperasi sangat penting sebagai salah satu pelaku penting perekonomian serta membantu masyarakat agar tidak terjebak pinjaman online (pinjol) yang belakangan ini marak.

“Kami merasakan di Jakarta, ketika PKK itu memiliki koperasi less likely (kecil kemungkinannya) terjebak urusan pinjol-pinjol yang selama ini ada dan itu kenyataan yang ada di lapangan,” ujar Anies dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF, Rabu (8/11/2023).

Anies menilai untuk menghidupkan koperasi di perkotaan bisa melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan di kawasan perdesaaan melalui pengaktifan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan aspek-aspek lainnya. “Menghidupkan koperasi menjadi salah satu hal yang kita ingin prioritaskan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Anies pun menilai perlunya membenahi sejumlah hal untuk mencapai Indonesia adil dan makmur. Karena itu, ia memfokuskan pada empat area, yakni kualitas manusia, ruang hidupnya, interaksinya, dan institusinya.

Anies juga menyebut salah satu fokus yang ingin dilakukan adalah membuat kota dan desa saling memajukan. Hal yang ingin dicapai adalah pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Kemudian, Anies menilai perlunya ruang interaksi dengan misi membuat biaya hidup lebih murah dan kebutuhan pokok yang tersedia melalui perbaikan tata niaga lebih serius. “Lalu, pengentasan kemiskinan dengan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.(*/Ag)