Politik dan Keamanan

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tugas utama Polri dan TNI dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 adalah menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia
Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti kegiatan penyematan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (14/11/2023).

“Dan yang lebih utama tugas Polri bersama TNI bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama. Siapapun presidennya,” tegas Sigit.

Menurut Sigit, pihaknya menyerukan masyarakat untuk bersatu karena bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan global.

Karena itu, siapapun presiden yang dipilih masyarakat, nantinya juga akan menghadapi dinamika global untuk bertanggung jawab terhadap rakyat.

“Jadi kita lebih utamakan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang namanya keberagaman, bhinneka tunggal ika, Pancasila dan itu yang harus kita jaga bersama,” ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.
Sigit melanjutkan, guna menjaga persatuan dan kesatuan, pihaknya sudah berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi Pemilu damai.

“Ini sangat penting untuk masyarakat agar tidak terjadi polarisasi atau perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Karena itu persatuan dan kesatuan harus lebih diutamakan,”ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Kapten Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’, Muhammad Syaugi mengatakan bakal membangun sinergisitas pada pasukan tim pemenangan. Syaugi secara resmi menjadi kapten tim pemenangan AMIN per Selasa (14/11/2023).

“Jelas jangka pendek kita menyatukan tim ini untuk bersama-sama bisa menjadi kesebelasan yang efektif dan efisien. Itu dulu,” kata Syaugi kepada wartawan usai konferensi pers pengumuman tim pemenangan AMIN di rumah pemenangan di Jalan Pangeran Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Mantan Kabasarnas itu mengatakan bahwa masing-masing pasukan tim pemenangan AMIN memiliki kelebihan masing-masing. Dia bertugas untuk menyatukan kekuatan tim untuk bisa memenangkan AMIN.

“Itulah tadi Pak Anies menunjuk saya untuk bisa me-manage co-kapten, karena semua orang pandai kan, kita kolaborasikan, kita gandeng semua untuk melaju atau memberikan serangan untuk menggaet masyarakat,” ujar dia.

Syaugi mengaku sudah memetakan daerah-daerah untuk memenangkan AMIN di seluruh Indonesia. “Kita tahu dari survei-survei, contohnya kalau daerah Pak Anies itu Jabar, DKI, Banten. Kalau Jawa Timur Gus Imin, Sulawesi Selatan, Sumatera,” ujar dia.

Diketahui, Syaugi memiliki sebanyak satu co-capten sekaligus Ketua Harian dan 11 co-kapten lainnya. Yakni Sudirman Said sebagai co-kapten yang juga sebagai Ketua Harian Tim Pemenangan AMIN. Lalu, Thomas Trikasih Lembong, Al Muzzammil Yusuf, Nihayatul Wafiroh, Azrul Tanjung, dan Nasirul Mahasin. Lalu, Leontinus Alpha Edison, Yusuf Muhammad Martak, Ki KTT H Lebdo Nagoro Anom Suroto, Ki KTT H Lebdo Nagoro Anom Suroto, Mohammad Jumhur Hidayat, Maksum Faqih, dan Suyoto. Timnas juga meliputi Sekretaris Jenderal yaitu Novita Dewi, Gede Widiade sebagai Bendahara Umum, dan Ari Yusuf Amir sebagai Ketua Tim Hukum Nasional. Eva Rianti .(*/Ad)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan pihaknya netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, Pemilu bukan pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia.

“Proses Pemilu ini bukan yang pertama dan TNI tetap teguh pada tujuan untuk netral, netral, dan netral. Sudah kita tekankan kepada seluruh jajaran ya,” kata Yudo saat ditanya awak media terkait netralitas TNI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Yudo menegaskan, hanya oknum saja jika tidak netral pada Pemilu.

“Kalaupun ada oknum, itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita. Ya kalaupun ada mungkin ya oknum namanya kalau sampai ada tidak netral. Tetapi kita sampaikan kepada seluruh jajaran untuk netral,” tuturnya.

Yudo menegaskan telah memberikan referensi arahan dari Sabang sampai Merauke khususnya tentang netralitas TNI.

“Bagaimana teknisnya yaitu perpaduan berpedoman pada itu saja, itu sudah mencakup semuanya itu.”

“Kalau prajurit berpatokan pada itu pasti akan netral. Itu nanti akan kita valuasi apakah ada yang melanggar dari ketentuan itu. Kalau sampai ada ya nanti kita evaluasi kita terapkan lagi secara teknis lagi. Tapi saya, waktu itu kita susun secara rinci supaya betul-betul dipahami oleh prajurit. Saya yakin kalau prajurit berpedoman pada itu pasti akan netral,” tegasnya.

Yudo menegaskan jika ada pelanggaran terkait netralitas TNI maka akan ada sanksi disiplin ataupun pidana yang akan diproses oleh Pusat Polisi Militer (POM) TNI.

“Ya pasti ada, ya pasti ada sanksi, yang sanksinya nanti kan di KPU, di Bawaslu yang nantinya akan ada pelanggaran apa saja yang masuknya pelanggaran apakah pidana atau sifatnya disiplin.”

“TNI juga ada kalau pidana tentunya akan diproses POM TNI, kalau disiplin oleh POM tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum,” tegasnya.(*/Ta)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pada hari ini, KPU menetapkan tiga pasang capres-cawapres.

“Masa kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sama halnya dengan masa kampanye untuk pemilu anggota legislatif, yaitu sejak 28 November 2023 dan akan berlangsung 75 hari ke depan atau sampai dengan 10 Februari 2024,” kata anggota KPU RI Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/11/2023).

KPU baru saja menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2024. Penetapan ini setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan pasangan tersebut.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1632 Tahun 2023. KPU mengundang pasangan calon tetap dan partai politik untuk melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada hari Selasa (14/11/2023) pukul 18.30 WIB.

“Rencananya pada tanggal 14 November 2023 itu dimulai pukul 18.30 WIB,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa KPU akan memulai kegiatan tersebut dengan gala dinner atau jamuan makan malam bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya itu, pimpinan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pun turut diundang.

“Kami memberikan undangan bagi masing-masing pasangan calon yang jumlahnya akan kami layani di tribun yang disiapkan di halaman parkir Kantor KPU RI masing-masing pimpinan partai politik atau tokoh-tokoh yang diusulkan oleh masing-masing pasangan calon kuotanya adalah 150 orang,” katanya.

Setelah jamuan makan malam, akan ada rapat pleno terbuka pengambilan atau pengundian nomor urut. Adapun penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 235 ayat (2). Setelah itu, KPU memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan kata sambutannya selama 10 menit.(*/Ag)

JAKARTA – Juru Bicara Anies Baswedan Billy David Nerotuminela mengatakan bahwa tim pemenangan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ akan diumumkan besok, Selasa (14/11/2023). Pengumuman itu bakal dilakukan sebelum agenda pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Kemungkinan besar besok siang sebelum mengambil nomor urut lah,” kata Billy saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/11/2023).

Saat ditanya bocoran kapten timnas, Billy tak menyebutkannya. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti pasukan tim pemenangan AMIN.

“Saya enggak tahu karena dijaga rapat-rapat sama elite-elite partai politik,” tutur dia.

Sementara itu, menjelang hari pengundian nomor urut besok malam, Billy mengatakan bahwa Anies dan Imin dipastikan bakal hadir karena diwajibkan oleh KPU. Mereka akan didampingi oleh para elite partai politik.

“Kalau timnas AMIN keluarnya siang, ya, berarti malam sudah ada ketua (timnas AMIN) yang mendampingi,” ujar Billy.

Diketahui, pasangan capres-cawapres AMIN satu-satunya pasangan capres-cawapres yang belum menentukan tim pemenangan hingga sekarang. Meski pasangan itu nyaris mengawali banyak hal, mulai dari sosok capres, cawapresnya hingga pendaftaran perdana ke KPU. Namun urusan tim pemenangan memang yang belakangan.

Sementara itu, capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah menentukan tim pemenangan nasional (TPN) yang diketuai oleh Arsjad Rasjid. Kemudian capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan tim kampanye nasional (TKN) yang diketuai oleh Rosan Roeslani.

Sebelumnya, mulanya tim pemenangan AMIN diumumkan pada Minggu (12/11/2023) sebelum KPU menetapkan capres-cawapres dalam Pilpres 2023. Namun agenda itu batal digelar lantaran tim belum lengkap hadir.

“Hari ini mestinya dijadwalkan teman-teman diundang untuk datang ke acara pengumuman Timnas AMIN, ternyata beberapa anggota personel yang akan diumumkan masih di dapil. Harusnya dijadwalkan sampai sore ini, tapi ternyata enggak ngejar penerbangan dan segala macam, sehingga untuk menjaga kesolidan akhirnya kita menunggu semuanya hadir, jadinya pada akhirnya kita batalkan,” kata Angga di rumah pemenangan di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasangan calon sebagai peserta Pilpres 2024. Ketiganya adalah pasangan calon presiden-wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penetapan dilakukan dalam rapat pleno tertutup di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023) sekitar pukul 14.02 WIB. Tiga pasangan tersebut ditetapkan usai dinyatakan memenuhi syarat (MS) dokumen persyaratan, ambang batas pencalonan, serta syarat mampu menjadi presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil tes kesehatan.

“Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di kantor KPU, Senin sore.

Penetapan itu telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023. Sesuai amanat UU Pemilu, KPU lewat bantuan Polri akan memberikan pengawalan terhadap setiap individu capres dan cawapres yang sudah ditetapkan itu.

KPU selanjutnya akan menggelar pengundian nomor urut bagi ketiga pasangan tersebut. Acara pengundian akan digelar Kantor KPU RI pada Selasa (14/11/2023) malam.

Sebagai catatan, pasangan Anies-Imin diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB dengan total suara 29,04 persen kursi di parlemen. Adapun Ganjar-Mahfud diusung oleh gabungan parpol, yakni PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura dengan total suara 28,06 persen kursi di parlemen.

Kemudian, Prabowo-Gibran diusung oleh gabungan Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Partai Garuda dengan total suara 46,09 persen kursi di parlemen.(*/Ad)

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi. TKN menilai, pernyataan Megawati itu tidak masuk akal karena kampanye Pilpres 2024 belum dimulai.

“Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai, kok sudah yang mengatakan ada penyelewengan?” kata Sekretaris TKN, Nusron Wahid saat konferensi pers di Jakarta,Minggu (12/11/2023).

Nusron menjelaskan, saat masa kampanye belum dimulai seperti sekarang, tentu belum ada aturan kampanye yang berlaku. Ketentuan-ketentuan kampanye baru efektif berlaku saat masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

Politikus Golkar itu pun heran mengapa Megawati menyebut ada kecurangan saat kampanye belum dimulai. Dia bahkan menantang Megawati menunjukkan bukti-bukti kecurangan, ketimbang hanya melempar tudingan.

“Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat bukan cerita, ya kan. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi,” ujarnya.

Nusron enggan berkomentar lebih jauh karena rasa hormatnya kepada Megawati. Dia meminta awak media untuk meminta penjelasan langsung kepada Presiden RI Ke-5 itu.

“Kira menghormati Bu Mega, beliau presiden kita, ya kan. Beliau mempunyai jasa besar membuat berbagai amandemen undang-undang dasar yang melahirkan reformasi,” ucap Nusron.

Pada Ahad siang, Megawati menyampaikan pandangannya terhadap putusan MK nomor 90 terkait batas usia minimum capres-cawapres, sebuah putusan yang membukakan jalan bagi Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dalam pidatonya yang diunggah di kanal YouTube PDIP itu, Megawati menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi.

“Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” ucap Mega.

PDIP diketahui mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud. PDIP sempat berang dan kecewa atas langkah kadernya, Gibran Rakabuming Raka, yang menyeberang untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Apalagi, pencalonan Gibran direstui oleh Presiden Jokowi yang juga kader PDIP.(Republika/Ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Jazilul Fawaid mengomentari ihwal hasil survei terbaru Poltracking Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas massa Nahdlatul Ulama (NU) memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jazilul menyangsikan survei tersebut.

Survei terbaru Poltracking Indonesia memunculkan pertanyaan, lantaran PKB diketahui memiliki basis massa warga NU/ Nahdliyin yang secara orientasi mendukung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’. PKB, bersama dengan Partai Nasdem dan PKS diketahui adalah partai-partai pengusung pasangan AMIN dalam Pilpres 2024.

Jazilul mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki survei internal yang berbeda hasilnya dengan hasil survei Poltracking. Menurut survei internal, posisi AMIN menjadi paling unggul dibandingkan dua rivalnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya juga punya survei internal yang menunjukkan sama sekali jauh berbeda dan kita tidak publikasi, bahkan pasangan Anies sudah 40 persen, nomor dua disusul Ganjar, Prabowo yang nomor ketiga,” tutur Jazilul kepada wartawan usai menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Jazilul menegaskan bahwa warga Nahdliyin memiliki kesadaran penuh dalam berpegang teguh pada nilai-nilai dan perjuangan umat. Hal itu sejalan dengan semangat yang dibangun pasangan AMIN.

“Warga NU punya kesadaran dan kecerdasan politik, kemana suara santri dan perjuangan ahlussunah wal jamaah, perjuangan keumatan dilakukan,” ujar dia.

Jazilul pun menyangsikan survei tersebut dan menekankan bahwa warga Nahdliyin tegak lurus pada pasangan AMIN. “Karena sampling warga NU gimana sih cara dia nyampling? Saya mau tanya warga NU yang mana sampai sampling-nya beda? Kalau samplingnya pengurus NU saya yakinkan NU yang ber-KTA (kartu tanda anggota) saya yakinkan ke AMIN,” tegasnya.

Diketahui, lembaga survei Poltracking Indonesia pada Jumat (10/11/2023) merilis hasil survei terbaru. Salah satu hasilnya adalah warga NU mayoritas memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan persentase hingga 42,4 persen. Disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (30,4 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (23,7 persen).

Hasil survei yang sama juga menunjukkan, warga Muhammadiyah paling banyak memilih pasangan Prabowo-Gibran (42,3 persen), disusul Anies-Muhaimin (30,8 persen) dan Ganjar-Mahfud (23,1 persen).

Survei itu dilakukan pada periode 28 Oktober-3 November 2023 dengan jumlah 1.220 responden bermetode multistage random sampling. Metode surveinya yakni wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih.(*/Ag)

JAKARTA – Kader muda Partai Amanat Nasional (PAN) Rizki Aljupri mengomentari pernyataan Yasin Kara terkait mayoritas konstituen PAN akan mencoblos Anies. Terkait hal itu, Rizki mengatakan bahwa pernyataan Yasin Kara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pernyataan itu tidak berdasar pada survei, dan hanya sekadar asumsi.

“Sepengetahuan saya Pak Yasin Kara sudah lama tidak aktif di PAN. Maju sebagai caleg dalam pemilu tahun depan pun tidak. Jadi sangat tidak elok jika sekarang tiba-tiba berbicara atas nama PAN,” katanya, dalam pernyataan tertulis, Minggu(12/11/2023).

Wakil Bendahara Umum DPP PAN ini mengatakan bahwa seluruh struktur PAN, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan dan desa/kelurahan, tegak lurus dengan instruksi Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

“Arahan dari Ketua Umum sudah sangat clear, seluruh mesin partai bergerak untuk kemenangan PAN di pileg, dan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di pilpres. Kami samina wa athona dengan perintah Ketum,” kata Rizki.

Calon Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Brebes-Tegal ini juga mengungkapkan bahwa dirinya melihat ada tren positif sejak dideklarasikannya pasangan Prabowo-Gibran.

“Semua survei menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran semakin hari semakin melesat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita senang melihat ada representasi generasi muda yang ikut serta dalam kontestasi pilpres tahun depan,” ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid membantah anggapan soal pencalonan Gibran adalah bentuk nepotisme Presiden Jokowi. Sebab, Gibran bisa terpilih sebagai wapres ditentukan oleh rakyat, bukan oleh bapaknya, Jokowi.

“Nepotismenya di mana? Nepotisme itu kalau presiden mengangkat anaknya menjadi menteri. Seorang bupati mengangkat anaknya atau istrinya sebagai kepala dinas atau sekda itu baru namanya nepotisme,” kata Nusron kepada wartawan usai rapat TKN di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023) malam.

Nusron menjelaskan, penunjukan seperti itu tidak terjadi pada Gibran. Sebab, jabatan cawapres adalah elected official atau hanya bisa diraih apabila seseorang dipilih oleh mayoritas rakyat dalam pemilihan.

“Nepotismenya di mana kalau elected karena yang milih rakyat. Kalau Pak Jokowi mau memilih anaknya, kan suaranya dihitung satu. Kalau bapak-bapak (rakyat yang lain) tidak milih, kan ya mohon maaf tidak juga,” kata politikus Golkar itu.

Dia menekankan bahwa suara presiden dan rakyat lainnya sama bobotnya dalam pilpres. Suara presiden dihitung satu, begit pula suara seorang petani.

Karena itu, Nusron meminta kubu pasangan capres-cawapres lainnya untuk “bermain” dengan sehat dalam Pilpres 2024. Jangan ada lagi upaya untuk membatalkan pencalonan Gibran.

“Tidak usah mengatakan kalau demokrasi luka apa yang demokrasi luka? Wong semua bebas memang semua orang berhak untuk memilih kok,” kata anggota DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyayangkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dia kecewa lantaran Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimum capres-cawapres, yang membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres, tidak dibatalkan meski Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik ketika membuat putusan tersebut.

“Walaupun sudah terbukti bahwa terjadi pelanggaran etik berat, putusan MK nomor 90 terkait soal usia capres cawapres tetap sah. Artinya rakyat harus menerima proses demokrasi pilpres ini telah dimulai dengan luka serius, sejarah mencatat ini,” kata Arsjad di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

MKMK membacakan putusan atas perkara pelanggaran kode etik Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023) sore. MKMK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

MKMK menyatakan, Anwar terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b dan Prinsip Integritas Penerapan angka 2 karena terlibat dalam pembuatan putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b berbunyi pada intinya melarang hakim konstitusi terlibat dalam pemeriksaaan perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Adapun Gibran adalah keponakannya Anwar.

Anwar juga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Independensi Penerapan angka 1,2, dan 3 karena sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90.

Karena itu, sejumlah sanksi dijatuhkan kepada Anwar. Salah satunya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Artinya, Anwar hanya kehilangan jabatan ketua, tapi tetap menjabat sebagai hakim konstitusi yang mulia lagi terhormat.(*/Ag)