Politik dan Keamanan

YOGYAKARTA – Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi buka suara soal isu yang menyebut adanya intervensi dari pihak Rektorat UGM untuk melarang kehadiran calon presiden Anies Baswedan di salah satu kegiatan seminar yang digelar di UGM. Andi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah acara UGM.

“Pertama, itu acara bukan acara UGM ya, jadi acara itu dilaksanakan sebuah institusi yang namanya Bersama Indonesia dan meminjam tempat di MM UGM, dan izinnya pun hanya meminjam tempat,” kata Andi kepada wartawan, Minggu(19/11/2023).

Andi menambahkan, pihak rektorat tak pernah memberi pernyataan terkait persiapan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pihak UGM juga sudah menghubungi panitia dan menanyakan terkait tangkapan layar percakapan yang tersebar di media sosial.

“Yang chat tersebar itu chat dia di grup tapi bukan dia yang nyebar. Yang memberi nama rektorat itu dia salah mempersepsikan padahal orang itu bukan orang rektorat,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya beredar tangkapan layar percakapan pesan singkat di sebuah akun media sosial X @UGM_FESS yang berisi percakapan antara panitia dengan pihak yang diduga rektorat. Isi pesan tersebut menyatakan bahwa pihak rektorat akan membatalkan seminar tersebut jika dihadiri Anies. Andi mengatakan Nama Pak Wija bukanlah orang rektorat

“Dia kasih nama di kontaknya itu sebagai rektorat itu panitianya yang salah persepsi,” ungkapnya.

Andi menegaskan UGM tidak pernah melarang kegiatan akademis yang dihadiri kehadiran Anies atau calon lainnya. Hanya saja dalam konteks pemilu dan kampanye, Andi mengatakan UGM sudah memiliki standar operasional prosedur sendiri dalam mengundang calon presiden.

“Umpamanya sekarang ada yang salah satu unsur fakultas atau sekolah atau pimpinan universitas ingin mengundang Pak Prabowo, nah tiga-tiganya harus kita undang. Perkara nanti umpamanya Mas Anies, atau Mas Ganjar nggak bisa datang itu urusan lain, tetapi kami harus berlaku adil,” ungkapnya.

Sebelumnya calon Presiden Anies Baswedan batal hadir sebagai pembicara di Indonesia Future Stadium Generale di Auditorium Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/11/2023).

Kegiatan seminar Indonesia Future Stadium Generale mengangkat tema ‘Finding Justice Development Path for the Future of Indonesia: Promoting Jakarta Kota Kolaborasi as Global Sharing City. Anies diundang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.(*/D To)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi dan mutasi puluhan anggota TNI.

Total ada 60 pati TNI yang dirotasi, termasuk 25 pati TNI AU.

Rotasi dan mutasi dilakukan untuk mengoptimalkan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mutasi dan promosi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

“Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 60 Pati TNI terdiri dari 25 Pati TNI AD, 10 Pati TNI AL dan 25 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono dalam keterangan tertulis, Minggu(19/11/2023).

Beberapa jabatan strategis pati TNI AU yang berubah adalah Wakil KSAU, Pangkogabwilhan, dan Pangkoopsudnas. Marsdya TNI A Gustaf Brugman yang sebelumnya menjabat Wakasau dirotasi menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Sedangkan Marsdya TNI Andyawan Martono yang awalnya menjabat Pangkogabwilhan II dirotasi menjadi Wakasau. Jabatan Pangkogabwilhan II diisi Marsdya TNI Mohamad Tonny Harjono yang sebelumnya menjabat Pangkoopsudnas.

Pangkoopsudnas dijabat Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi. Sementara Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko dimutasi dari Danjen Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI dalam rangka pensiun. Posisi yang ditinggalkan Teguh Arief diisi Laksdya TNI Dadi Hartanto yang sebelumnya menjabat Setjen Wantannas.

Pergantian juga terjadi di jabatan Dankoopssus TNI, di mana diisi Brigjen TNI Suhardi menggantikan Mayjen TNI Joko Purwo Putranto. Mayjen Joko dimutasi menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus. Sedangkan Brigjen Suhardi sebelumnya menjabat Dir D Bais TNI.(*/Ha)

JAKARTA – Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan capres Anies Baswedan mempunyai peluang untuk memenangi pemilihan presiden (pilpres) dalam satu putaran saja.

Namun kondisi itu akan terealisasi jika capres yang didukung partai-partai dari koalisi perubahan ini bisa mendapat suara 35 persen lebih.

Menurut Hensat, kondisi Anies menang lebih dari 35 persen sangat mungkin terjadi jika suara umat Islam dapat dikantonginya. Karena Anies memiliki modal kuat terkait basis pendukung dari umat muslim.

“Kalau dia bisa melewati 35 persen, Anies Baswedan menang satu putaran. Apa (caranya) umat. Umat muslim di Indonesia itu kan terbanyak di dunia, terbesar di dunia, kalau ada hal-hal yang terkait demokrasi yang dicurangi dan lain-lain pasti larinya ke Anies Baswedan,” jelas Hendri Satrio saat diskusi publik KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2013).

Dia mengatakan, yang ditakuti dari capres Anies Baswedan oleh para kandidat lain adalah suara dari silent majority yang belum memutuskan. Mereka yang diam dan tidak menunjukkan keberpihakan sangat mungkin untuk mendukung Anies.

“Memang Anies Baswedan itu kekuatan yang ditakuti oleh dua calon yang lain karena memang ada silence nya, silent majority. Itu yang belum memutuskan dan itu bisa saja memilih Anies Baswedan,” katanya.

Selain prediksi itu, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga menjelaskan kemungkinan kekalahan Prabowo. Pasangan Prabowo dan Gibran diprediksinya akana kalah jika Pilpres nantinya menjadi dua putaran.

“Kalau saya memprediksi Prabowo, kalau tidak satu putaran dia pun gagal menembus putaran kedua. Karena Ganjarnya pasti tinggi. Jadi Anies dan Ganjar saya sebut paling berpotensi menembus putaran kedua kalau Ganjar sama PDI Perjuangan serius dan Prabowo bisa jadi menjadi yang kalah pertama,” ujarnya.

Dia menyebut Prabowo saat ini diterpa sentimen Nepo Baby karena menjadikan putra Presiden Jokowi sebagai Cawapres. Sosok Prabowo bagi kalangan pemilih muda juga hanya sekedar dicitrakan sebagai seorang kakek gemoy yang suka berjoget.

“Hasil FGD-nya kedai kopi, anak muda memang sudah punya pilihan. Tapi dia suka nanya ke orang tuanya, konfirmasi (bertanya soal capres pilihan), pak bener nggak ini. Banyak yang menarik tapi kalau saya prediksi kalau Prabowo nggak bisa satu putaran, dia kalah,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menepis anggapan Polri tidak netral dalam pilpres 2024. Menurutnya, Polri tidak mengarahkan untuk condong ke pasangan capres-cawapres tertentu.

“Kalau saya secara pribadi itu tidak meragukan, karena saya kalau boleh jujur saya sering komunikasi koordinasi sama aparat kepolisian dan saya kan punya pandangan politis sebagai mahasiswa juga. Tugasnya mereka mereka ini itu hanya sekadar untuk pengamanan,” kata Abdul,(18/11/2023).

Dia percaya sampai hari ini Polri tetap netral pada momentum pemilu.

“Saya banyak yang saya kenal (polisi) dan setiap saya tanya jawabnya adalah ‘ya netral aja mas kita, kita tidak punya kecenderungan kemana mana dan kerjanya kita ini untuk pelayanan’, ucapnya.

“Makanya saya yakin lah dengan netralitasnya, sampai hari ini saya sangat percaya dengan netralitas Polri dalam momentum 2024,” tuturnya.

Menurut, Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri yang diusulkan Komisi III DPR tidak perlu dibentuk. Dia khawatir tujuan dari diusulkannya Panja itu karena alasan politik.

“Enggak usah deh kayanya, misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU bawaslu bentukan dari partai politik,” tuturnya.

“Itu pun saya punya data juga itu, jadi kita percaya ajalah saya kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu,” tandasnya.(*/Ag)

BOGOR – Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung maraknya ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat berpidato di hadapan para ulama. Anies bersama Calon Wakil Presidennya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memenuhi undangan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di kompleks Majelis Az Zikra, Sentul, Bogor pada Sabtu (18/11/2023).

Di hadapan para ulama, Anies berjanji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dimana pun berada. “Hari ini ketimpangan adalah potret indonesia, karena itu ikhtiar kita kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies dalam pidato sambutannya, Sabtu (18/11/2023) dikutip dari Republika.

Anies menegaskan pemerintah Indonesia perlu menemukan solusi mencegah berlarutnya ketimpangan. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, ketimpangan dipandang sebagai sumber bagi masalah lain.

“Republik ini punya tantangan hadirkan NKRI, ketimpangan jadi tantangan,” ujar Anies.

Anies juga menyindir perspektif pembangunan yang selama ini digunakan di Tanah Air. Menurutnya, sebaiknya fokus diarahkan kepada pemerataan ekonomi. “Kami akan luruskan paradigma pembangunan yang tadinya fokus ke pertumbuhan tapi ke pemerataan juga,” ujar Anies.

Anies mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebagai kue yang mestinya dibagikan kepada rakyat. “Membesarkan kuenya baik tapi membagikan kuenya lebih baik. Jangan yang nikmati hanya sebagian saja,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Anies mengingatkan pembangunan di Indonesia perlu disesuaikan berdasarkan pendekatan kewilayahan. Sebab masing-masing wilayah dianggap berbeda kebutuhannya. “Pendekatan selama ini sektoral padahal perlu teritorial. Fokus ke wilayah karena kebutuhannya beda antara Sulawesi, Jawa, Kalimatan,” ucap Anies.

Diketahui, kegiatan Ijtima Ulama hari ini diadakan oleh tiga kelompok. Yakni, Front Persaudaraan Islam, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama.

Para tokoh kelompok tersebut yang hadir ialah Ketua Majelis Syuro PA 212 Yusuf Martak, Sekretaris Dewan Syuro PA 212 Slamet Maarif, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Tercatat, PA 212 dan GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama pada 2019.

Tujuannya pun sama guna menentukan capres-cawapres yang didukung dalam hajatan Pilpres. Pada 2019, kelompok tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
(*/Ad)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi perhatian publik menjelang pemilihan umum (Pemilu). Untuk itu, Guspardi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi hal tersebut.

“Sehingga, Bawaslu semestinya meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi masalah netralitas ASN ini,” kata Guspardi dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Guspardi memberi contoh ketika ada kepala daerah yang dalam pencalonannya didukung oleh partai politik (parpol). Menurut dia, setelah menjabat, bisa saja ada di antara mereka yang meminta ASN untuk mendukung parpol pendukungnya.

Bahkan bisa jadi, kata dia, ada oknum-oknum ASN yang mungkin memanfaatkan situasi agar dapat promosi jabatan dari kepala daerah yang bersangkutan.

“Makanya peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam memantau, menyelidiki dan menegur jika ada indikasi pelanggaran sangat penting sekali. Kapan perlu, menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Supaya, timbul efek jera,” ujar politikus PAN itu.

Legislator Dapil Sumatera Barat II itu pun menegaskan, tugas dan wewenang yang Bawaslu miliki sudah sangat jelas. Di mana, salah satu di antaranya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Sebab itu, kata Guspardi, dengan segala kewenangannya, Bawaslu sebenarnya punya landasan kuat untuk mengawal, bagaimana ASN itu bisa netral. “Bawaslu harus pro aktif mengawasi sikap dan tindakan dari ASN,” kata Guspardi.

Di sisi lain, Guspardi menerangkan, Bawaslu bisa melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Seperti dengan Kemenpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya serta lembaga terkait lainnya.

Untuk itu, Guspardi menegaskan Bawaslu mesti melakukan tindakan preventif dan rajin mengimbau para ASN agar tegak lurus, sesuai aturan yang berlaku. Dia menilai langkah proaktif Bawaslu dalam menyikapi ketidaknetralan ASN adalah sebuah keniscayaan.

“Apalagi jumlah ASN sangat besar dan merupakan tokoh di daerah tempat tinggal mereka. Hendaknya Bawaslu harus secara konsisten dan terus menerus menyuarakan tentang netralitas ASN ini secara berkesinambungan,” jelas dia.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) Arie Budhiman menyebutkan, berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 70 persen dari ASN dengan jabatan fungsional yang melanggar netralitas berprofesi sebagai tenaga pendidik. Ada sejumlah faktor yang mendorong guru dan dosen melakukan pelanggaran netralitas tersebut.

“Pertama, faktor ikatan persaudaraan antara guru dan dosen dengan calon peserta pemilu dan pemilihan. Kedua, adanya kepentingan pragmatis pada sebagian kalangan guru untuk berpindah ke jabatan struktural tertentu,” ujar Arie dikutip dari laman KASN, Selasa (1/8/2023).

Sementara, di kalangan dosen, kata dia, ada keinginan untuk mendapatkan posisi pada struktural kampus atau jabatan lain yang tersedia di luar kampus, baik pada struktur pemerintahan maupun swasta. Menurut dia, para dosen sepatutnya menjadikan keahlian yang dimiliki untuk menjadi sumber substansi gagasan dan pijakan kajian bagi para politisi.

“Sehingga siapa pun yang menang, substansi gagasan akan diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Karena itu, dosen tidak perlu menjadi tim sukses politisi tertentu. Para tenaga pendidik, baik guru atau dosen, tidak dibenarkan menjadi bagian dari dewan pakar atau tim pemenangan peserta pemilu dan pemilihan,” kata dia.

Secara lengkap, berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 1.596 ASN terbukti melanggar dengan 533 ASN atau 26,5 persen, di antaranya adalah ASN dengan jabatan fungsional. Dari total 533 ASN pelanggar pada jabatan fungsional, sejumlah 373 ASN atau 70 persen di antaranya berprofesi sebagai tenaga pendidik, yang terdiri atas dosen dan guru.

Adapun jenis pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye atau sosialisasi media sosial melalui unggahan, komenter, membagikan, atau menyukai sebesar 34,9 persen; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan sebesar 27,8 persen; foto bersama bakal calon atau pasangan calon 14,5 persen; dan menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS, atau tanpa atribut 4,5 persen.(*/Ag)

JAKARTA – Relawan Garda Matahari mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilu 2024.

“Kami siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029,” kata Kordinator Nasional Garda Matahari Azrul Tanjung, saat membacakan manifesto perjuangan dan perubahan di Gedoeng Joeang 45, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Garda Matahari merupakan relawan pemenangan yang didominasi oleh para mantan aktivis Muhammadiyah. Deklarasi nasional itu turut dihadiri calon presiden Anies Baswedan.

Azrul menyatakan Garda Nusantara siap mengawal terwujudnya pilpres yang damai, aman, dan berkualitas dengan mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat. Selain itu, mengedepankan politik gagasan yang bermoral dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Mendukung pemerintah dan penyelenggara Pemilu, dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, berdasarkan konstitusi dan aturan yang berlaku, agar Pilpres 2024 berjalan lancar dan aman,” katanya menegaskan.

Garda Nusantara kata Azrul akan mengawasi dan menolak praktik kecurangan pemilu, serta kampanye hitam guna menghindari konflik dan polarisasi masyarakat. Dia menegaskan menolak narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks yang berpotensi merusak demokrasi.

“Kami mengawasi penyelenggara negara baik sipil, Polri maupun militer untuk bersikap netral dan dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Sementara itu, calon presiden Anies Baswedan mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari para relawan yang tergabung dalam Garda Matahari. Kata dia, sebuah gerakan baru Garda matahari dan insya Allah akan membawa suasana terang bagi Indonesia.

“Matahari yang terbit membawakan kepada kita cahaya, memberikan kepada kita energi untuk ikhtiar melakukan perubahan,” katanya menegaskan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa, 14 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Peserta Pilpres 2024 terdiri atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.(*/Ad)

PADANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengimbau masyarakat dan netizen supaya memviralkan bila melihat adanya kecurangan pemilu. Menurut Mahfud, akan ada tim yang memantau kejadian viral terkait kecurangan Pemilu dari pusat untuk segera ditindaklanjuti.

“Jadi nanti kalau melihat ada kecurangan, langsung saja viralkan. Nanti diterjunkan tim akan langsung ketauan (siapa yang berusaha curang,” kata Mahfud saat kuliah umum di Kampus Universitas Andalas, Kamis (16/11/2023).

Mahfud menyebut celah-celah kecurangan Pemilu dapat dilakukan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kecurangan kata dia bisa dilakukan oleh tim-tim dari peserta Pemilu dan juga penyelenggara Pemilu. Sehingga kata dia suara perlu dikawal dari TPS sampai rekapitulasi oleh KPU.

Mahfud menyebut di era kemajuan teknologi, sangat mudah untuk memviralkan kejadian-kejadian kecurangan Pemilu.

“Cukup rekam video pakai HP viralkan. Nanti akan ada yang akan memantau dari pusat di mana saja ada kejadian kecurangan,” ucap Mahfud.

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu kemudian membandingkan situasi Pemilu di zaman orde baru dengan Pemilu di zaman reformasi. Menurut Mahfud, saat Pemilu di zaman orba, pemerintah mencurangi kontestan lain untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto. Tapi Pemilu di zaman reformasi, kecurangan dilakukan oleh kontestan terhadap kontestan lain.

“Ada yang jual beli suara. Mencurangi suara kontestan lain. Teman separtai saling jegal, dan parahnya ada transaksi jual beli suara di TPS dan PPS,” tuturnya.(*/Gi

JAKARTA – Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin mengatakan akan memperkuat massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memenangkan AMIN dalam Pilpres 2024. Dia menyebut akan menggandeng KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam menjadi komandan Timnas di wilayah tersebut.

“Gus Salam nanti komandannya, KH. Abdussalam Sohib yang ngomandoi. Dia timnas sekaligus komandan di daerah, dia lebih fokus di Jatim dan Jateng,” kata Gus Masahin di rumah perubahan Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Gus Mahasin mengonfirmasi bahwa Gus Salam yang dimaksud yakni paman dari cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Imin). Ia adalah Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan cucu KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

“Iya Gus Salam itu. Gus Muhaimin itu panglima santri, Gus Salam presiden santri. Iya (Gus Salam komandan Timnas di Jatim dan Jateng),” ujar dia.

Gus Masahin mengaku optimistis akan memenangkan AMIN di dua wilayah tersebut dengan dinahkodai Gus Salam. Dia menyebut ada banyak dukungan pula dari para kiai lainnya. Dia pun meyakini keajaiban dari ‘langit’ melalui wasilah para kiai yang mendoakan AMIN untuk menang.

“Tentu munajat kepada Allah AMIN ini bisa menang karena perjalanan Gus Imin ini penuh dengan keajaiban-keajaiban Insya Allah 2024 sudah ada keajaiban pemenangan AMIN,” jelasnya.(*/Ad)

KARAWANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan ribuan alat peraga sosialisasi peserta pemilu yang ternyata mengandung unsur kampanye di wilayah Karawang.

“APS (alat peraga sosialisasi) yang mengandung unsur kampanye itu tentu tidak boleh dipasang, karena saat ini masih tahapan sosialisasi, bukan kampanye,” kata Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi di Karawang, (16/1/2023).

Atas hal tersebut, Bawaslu Karawang bersama Satpol PP kini mulai melakukan penertiban APS yang tidak sesuai dengan ketentuan atau APS yang mengandung unsur kampanye.

Penertiban dimulai pada Selasa ini, di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, dan Telukjambe Timur.

Selanjutnya, penertiban APS yang mengandung unsur kampanye juga akan digelar di seluruh kecamatan sekitar Karawang hingga 28 November 2023.

Menurut dia, APS yang memenuhi unsur kampanye di antaranya adalah mengandung unsur citra diri, ajakan, visi misi dan program.

“Jadi APS yang tertibkan kali ini adalah APS yang memenuhi keempat unsur kampanye tersebut,” katanya.

Kusnadi menyebutkan, sesuai dengan hasil dari pemetaan jajaran Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan, terdapat lebih dari 7 ribu APS yang mengandung unsur kampanye, tersebar di 30 kecamatan sekitar Karawang.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Karawang, Ade Permana, mengatakan, selain APS yang mengandung unsur kampanye, sasaran penertiban tersebut juga terkait dengan pemasangan APS yang melanggar Perda Karawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).

Pihaknya baru melakukan penertiban APS yang mengandung unsur kampanye, karena sebelumnya Bawaslu Karawang telah memberikan waktu ke parpol untuk menertibkan sendiri APS.(*/Eln)