Politik dan Keamanan

BOGOR – Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung maraknya ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat berpidato di hadapan para ulama. Anies bersama Calon Wakil Presidennya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memenuhi undangan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di kompleks Majelis Az Zikra, Sentul, Bogor pada Sabtu (18/11/2023).

Di hadapan para ulama, Anies berjanji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dimana pun berada. “Hari ini ketimpangan adalah potret indonesia, karena itu ikhtiar kita kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies dalam pidato sambutannya, Sabtu (18/11/2023) dikutip dari Republika.

Anies menegaskan pemerintah Indonesia perlu menemukan solusi mencegah berlarutnya ketimpangan. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, ketimpangan dipandang sebagai sumber bagi masalah lain.

“Republik ini punya tantangan hadirkan NKRI, ketimpangan jadi tantangan,” ujar Anies.

Anies juga menyindir perspektif pembangunan yang selama ini digunakan di Tanah Air. Menurutnya, sebaiknya fokus diarahkan kepada pemerataan ekonomi. “Kami akan luruskan paradigma pembangunan yang tadinya fokus ke pertumbuhan tapi ke pemerataan juga,” ujar Anies.

Anies mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebagai kue yang mestinya dibagikan kepada rakyat. “Membesarkan kuenya baik tapi membagikan kuenya lebih baik. Jangan yang nikmati hanya sebagian saja,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Anies mengingatkan pembangunan di Indonesia perlu disesuaikan berdasarkan pendekatan kewilayahan. Sebab masing-masing wilayah dianggap berbeda kebutuhannya. “Pendekatan selama ini sektoral padahal perlu teritorial. Fokus ke wilayah karena kebutuhannya beda antara Sulawesi, Jawa, Kalimatan,” ucap Anies.

Diketahui, kegiatan Ijtima Ulama hari ini diadakan oleh tiga kelompok. Yakni, Front Persaudaraan Islam, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama.

Para tokoh kelompok tersebut yang hadir ialah Ketua Majelis Syuro PA 212 Yusuf Martak, Sekretaris Dewan Syuro PA 212 Slamet Maarif, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Tercatat, PA 212 dan GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama pada 2019.

Tujuannya pun sama guna menentukan capres-cawapres yang didukung dalam hajatan Pilpres. Pada 2019, kelompok tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
(*/Ad)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi perhatian publik menjelang pemilihan umum (Pemilu). Untuk itu, Guspardi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi hal tersebut.

“Sehingga, Bawaslu semestinya meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi masalah netralitas ASN ini,” kata Guspardi dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Guspardi memberi contoh ketika ada kepala daerah yang dalam pencalonannya didukung oleh partai politik (parpol). Menurut dia, setelah menjabat, bisa saja ada di antara mereka yang meminta ASN untuk mendukung parpol pendukungnya.

Bahkan bisa jadi, kata dia, ada oknum-oknum ASN yang mungkin memanfaatkan situasi agar dapat promosi jabatan dari kepala daerah yang bersangkutan.

“Makanya peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam memantau, menyelidiki dan menegur jika ada indikasi pelanggaran sangat penting sekali. Kapan perlu, menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Supaya, timbul efek jera,” ujar politikus PAN itu.

Legislator Dapil Sumatera Barat II itu pun menegaskan, tugas dan wewenang yang Bawaslu miliki sudah sangat jelas. Di mana, salah satu di antaranya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Sebab itu, kata Guspardi, dengan segala kewenangannya, Bawaslu sebenarnya punya landasan kuat untuk mengawal, bagaimana ASN itu bisa netral. “Bawaslu harus pro aktif mengawasi sikap dan tindakan dari ASN,” kata Guspardi.

Di sisi lain, Guspardi menerangkan, Bawaslu bisa melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Seperti dengan Kemenpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya serta lembaga terkait lainnya.

Untuk itu, Guspardi menegaskan Bawaslu mesti melakukan tindakan preventif dan rajin mengimbau para ASN agar tegak lurus, sesuai aturan yang berlaku. Dia menilai langkah proaktif Bawaslu dalam menyikapi ketidaknetralan ASN adalah sebuah keniscayaan.

“Apalagi jumlah ASN sangat besar dan merupakan tokoh di daerah tempat tinggal mereka. Hendaknya Bawaslu harus secara konsisten dan terus menerus menyuarakan tentang netralitas ASN ini secara berkesinambungan,” jelas dia.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) Arie Budhiman menyebutkan, berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 70 persen dari ASN dengan jabatan fungsional yang melanggar netralitas berprofesi sebagai tenaga pendidik. Ada sejumlah faktor yang mendorong guru dan dosen melakukan pelanggaran netralitas tersebut.

“Pertama, faktor ikatan persaudaraan antara guru dan dosen dengan calon peserta pemilu dan pemilihan. Kedua, adanya kepentingan pragmatis pada sebagian kalangan guru untuk berpindah ke jabatan struktural tertentu,” ujar Arie dikutip dari laman KASN, Selasa (1/8/2023).

Sementara, di kalangan dosen, kata dia, ada keinginan untuk mendapatkan posisi pada struktural kampus atau jabatan lain yang tersedia di luar kampus, baik pada struktur pemerintahan maupun swasta. Menurut dia, para dosen sepatutnya menjadikan keahlian yang dimiliki untuk menjadi sumber substansi gagasan dan pijakan kajian bagi para politisi.

“Sehingga siapa pun yang menang, substansi gagasan akan diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Karena itu, dosen tidak perlu menjadi tim sukses politisi tertentu. Para tenaga pendidik, baik guru atau dosen, tidak dibenarkan menjadi bagian dari dewan pakar atau tim pemenangan peserta pemilu dan pemilihan,” kata dia.

Secara lengkap, berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 1.596 ASN terbukti melanggar dengan 533 ASN atau 26,5 persen, di antaranya adalah ASN dengan jabatan fungsional. Dari total 533 ASN pelanggar pada jabatan fungsional, sejumlah 373 ASN atau 70 persen di antaranya berprofesi sebagai tenaga pendidik, yang terdiri atas dosen dan guru.

Adapun jenis pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye atau sosialisasi media sosial melalui unggahan, komenter, membagikan, atau menyukai sebesar 34,9 persen; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan sebesar 27,8 persen; foto bersama bakal calon atau pasangan calon 14,5 persen; dan menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS, atau tanpa atribut 4,5 persen.(*/Ag)

JAKARTA – Relawan Garda Matahari mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilu 2024.

“Kami siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029,” kata Kordinator Nasional Garda Matahari Azrul Tanjung, saat membacakan manifesto perjuangan dan perubahan di Gedoeng Joeang 45, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Garda Matahari merupakan relawan pemenangan yang didominasi oleh para mantan aktivis Muhammadiyah. Deklarasi nasional itu turut dihadiri calon presiden Anies Baswedan.

Azrul menyatakan Garda Nusantara siap mengawal terwujudnya pilpres yang damai, aman, dan berkualitas dengan mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat. Selain itu, mengedepankan politik gagasan yang bermoral dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Mendukung pemerintah dan penyelenggara Pemilu, dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, berdasarkan konstitusi dan aturan yang berlaku, agar Pilpres 2024 berjalan lancar dan aman,” katanya menegaskan.

Garda Nusantara kata Azrul akan mengawasi dan menolak praktik kecurangan pemilu, serta kampanye hitam guna menghindari konflik dan polarisasi masyarakat. Dia menegaskan menolak narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks yang berpotensi merusak demokrasi.

“Kami mengawasi penyelenggara negara baik sipil, Polri maupun militer untuk bersikap netral dan dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Sementara itu, calon presiden Anies Baswedan mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari para relawan yang tergabung dalam Garda Matahari. Kata dia, sebuah gerakan baru Garda matahari dan insya Allah akan membawa suasana terang bagi Indonesia.

“Matahari yang terbit membawakan kepada kita cahaya, memberikan kepada kita energi untuk ikhtiar melakukan perubahan,” katanya menegaskan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa, 14 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Peserta Pilpres 2024 terdiri atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.(*/Ad)

PADANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengimbau masyarakat dan netizen supaya memviralkan bila melihat adanya kecurangan pemilu. Menurut Mahfud, akan ada tim yang memantau kejadian viral terkait kecurangan Pemilu dari pusat untuk segera ditindaklanjuti.

“Jadi nanti kalau melihat ada kecurangan, langsung saja viralkan. Nanti diterjunkan tim akan langsung ketauan (siapa yang berusaha curang,” kata Mahfud saat kuliah umum di Kampus Universitas Andalas, Kamis (16/11/2023).

Mahfud menyebut celah-celah kecurangan Pemilu dapat dilakukan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kecurangan kata dia bisa dilakukan oleh tim-tim dari peserta Pemilu dan juga penyelenggara Pemilu. Sehingga kata dia suara perlu dikawal dari TPS sampai rekapitulasi oleh KPU.

Mahfud menyebut di era kemajuan teknologi, sangat mudah untuk memviralkan kejadian-kejadian kecurangan Pemilu.

“Cukup rekam video pakai HP viralkan. Nanti akan ada yang akan memantau dari pusat di mana saja ada kejadian kecurangan,” ucap Mahfud.

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu kemudian membandingkan situasi Pemilu di zaman orde baru dengan Pemilu di zaman reformasi. Menurut Mahfud, saat Pemilu di zaman orba, pemerintah mencurangi kontestan lain untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto. Tapi Pemilu di zaman reformasi, kecurangan dilakukan oleh kontestan terhadap kontestan lain.

“Ada yang jual beli suara. Mencurangi suara kontestan lain. Teman separtai saling jegal, dan parahnya ada transaksi jual beli suara di TPS dan PPS,” tuturnya.(*/Gi

JAKARTA – Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin mengatakan akan memperkuat massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memenangkan AMIN dalam Pilpres 2024. Dia menyebut akan menggandeng KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam menjadi komandan Timnas di wilayah tersebut.

“Gus Salam nanti komandannya, KH. Abdussalam Sohib yang ngomandoi. Dia timnas sekaligus komandan di daerah, dia lebih fokus di Jatim dan Jateng,” kata Gus Masahin di rumah perubahan Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Gus Mahasin mengonfirmasi bahwa Gus Salam yang dimaksud yakni paman dari cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Imin). Ia adalah Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan cucu KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

“Iya Gus Salam itu. Gus Muhaimin itu panglima santri, Gus Salam presiden santri. Iya (Gus Salam komandan Timnas di Jatim dan Jateng),” ujar dia.

Gus Masahin mengaku optimistis akan memenangkan AMIN di dua wilayah tersebut dengan dinahkodai Gus Salam. Dia menyebut ada banyak dukungan pula dari para kiai lainnya. Dia pun meyakini keajaiban dari ‘langit’ melalui wasilah para kiai yang mendoakan AMIN untuk menang.

“Tentu munajat kepada Allah AMIN ini bisa menang karena perjalanan Gus Imin ini penuh dengan keajaiban-keajaiban Insya Allah 2024 sudah ada keajaiban pemenangan AMIN,” jelasnya.(*/Ad)

KARAWANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan ribuan alat peraga sosialisasi peserta pemilu yang ternyata mengandung unsur kampanye di wilayah Karawang.

“APS (alat peraga sosialisasi) yang mengandung unsur kampanye itu tentu tidak boleh dipasang, karena saat ini masih tahapan sosialisasi, bukan kampanye,” kata Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi di Karawang, (16/1/2023).

Atas hal tersebut, Bawaslu Karawang bersama Satpol PP kini mulai melakukan penertiban APS yang tidak sesuai dengan ketentuan atau APS yang mengandung unsur kampanye.

Penertiban dimulai pada Selasa ini, di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, dan Telukjambe Timur.

Selanjutnya, penertiban APS yang mengandung unsur kampanye juga akan digelar di seluruh kecamatan sekitar Karawang hingga 28 November 2023.

Menurut dia, APS yang memenuhi unsur kampanye di antaranya adalah mengandung unsur citra diri, ajakan, visi misi dan program.

“Jadi APS yang tertibkan kali ini adalah APS yang memenuhi keempat unsur kampanye tersebut,” katanya.

Kusnadi menyebutkan, sesuai dengan hasil dari pemetaan jajaran Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan, terdapat lebih dari 7 ribu APS yang mengandung unsur kampanye, tersebar di 30 kecamatan sekitar Karawang.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Karawang, Ade Permana, mengatakan, selain APS yang mengandung unsur kampanye, sasaran penertiban tersebut juga terkait dengan pemasangan APS yang melanggar Perda Karawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).

Pihaknya baru melakukan penertiban APS yang mengandung unsur kampanye, karena sebelumnya Bawaslu Karawang telah memberikan waktu ke parpol untuk menertibkan sendiri APS.(*/Eln)

JAKARTA – Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani, mengajak rakyat memilih calon presiden yang berani membela rakyat. Itu disampaikan saat menerima kunjungan kelompok warga yang menamakan diri Manies atau Mak Mak Anies.

“Harus memilih calon dari partai politik yang berani membela rakyat,” kata Netty, Rabu (15/11).

Pada pertemuan itu, Netty memberikan apresiasi kepada Mak Mak Anies yang akan mengadakan kegiatan pada Hari Ibu untuk memperjuangkan loyalitas perempuan Indonesia. Ia berterima kasih atas semangat yang diberikan.

Selain itu, Netty yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI ini memberikan masukan-masukan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Half Pati Unus pada 22 Desember 2023 tersebut. Ia meminta Manies jadi wadah perempuan.

Artinya, lanjut Netty, mereka tidak cuma berkumpul untuk mempromosikan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai capres di Pilpres 2024. Tapi, mampu menjadi pengingat bagi presiden dan wakil presiden itu sendiri.

“Agar menjadi kesadaran presiden dan wakil presiden mendatang tentang pentingnya perempuan,” ujar Netty.

Netty turut memberi pemahaman kepada Mak Mak Anies tentang pentingnya dukungan parlemen dalam bernegara. Sebab, parlemen merupakan jantung yang kuat bagi siapapun presiden dan wakil presiden yang menjabat.

“Selain mempromosikan Amin (Anies dan Muhaimin), tapi juga tetap harus diperkuat dengan dukungan pada calon-calon yang akan menduduki parlemen karena parlemen merupakan jantung dari fungsi legislasi,” kata Netty.

Kepada Mak Mak Anies, Netty turut menyampaikan kesanggupannya untuk mendatangi acara yang akan digelar tepat pada Hari Ibu tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI akan membacakan puisi bertema perempuan.

“Insya Allah jika tidak ada halangan,” ujar Netty.

Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam Manies atau Mak Mak Anies turut mengawal proses pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka mengantarkan Anies-Muhaimin dari Masjid Sunda Kelapa sampai KPU RI.(*/Ag)

JAKARTA – Polri menegaskan netralitasnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran menjelaskan, netralitas dan larangan berpolitik praktis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Netralitas personel Polri tertuang dalam Pasal 28 Ayat 1 UU Polri, yang mengatur Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selanjutnya dalam Ayat 2 diatur, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

“Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai SOP dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana,” ujar Fadil di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Polri sendiri telah menyusun konsep operasi dalam menghadapi tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Setidaknya ada tiga operasi selama 222 hari, yang akan dijalankan sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.

Pertama adalah operasi Nusantara Cooling System, untuk mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup, dan penggalangan intelijen. Serta, penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

Operasi Nusantara Cooling System juga dilakukan oleh Polri sebagai upaya untuk menyukseskan Operasi Mantap Brata. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang tetap aman, damai dan sejuk.

“Kedua Operasi Mantap Brata. Operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu serentak tahun 2023-2024,” ujar Fadil.

Terakhir adalah Operasi Kontijensi Aman Nusa I, II, dan III. Operasi itu bertujuan kepada penanganan gangguan nyata yang bersifat kontingensi, yang disebabkan oleh konflik sosial, bencana alam, hingga terorisme.

Dalam menyikapi kerawanan kontinjensi, Polri telah menyiapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, dan 115 personel Densus 88 Antiteror. Juga 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri.

“Sebagai penanganan kontijensi, yaitu Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial,. Kedua Aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan ketiga Aman Nusa III berisi tentang penanganan terorisme,”katanya.(*/Nu)

JAKARTA – Capres Prabowo Subianto meyakini KPU akan menyelenggarakan Pemilu 2024 tanpa kecurangan. Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato dalam acara pengundian nomor urut di Kantor KPU RI, yang turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Prabowo awalnya menyampaikan semua pihak patut bangga dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Semua pihak juga perlu bersyukur karena bangsa Indonesia masih utuh setelah melewati banyak pemilu dan banyak tantangan.

Karena itu, Prabowo yakin KPU akan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan adil tanpa kecurangan. “Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun,” ujarnya dalam acara yang dihelat di halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam itu.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemilu yang diwarnai kecurangan sama saja mengkhianati rakyat Indonesia. “Kalau melaksanakan pemilu yang curang, (itu) mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Menteri Pertahanan itu menegaskan.

Prabowo mengakhiri pidatonya dengan menyebut dirinya bersyukur acara pengambilan nomor urut diwarnai suasana gembira dan kekeluargaan. Menurut dia, siapa pun yang memenangkan Pilpres 2024, semua pihak harus bersatu menjaga Indonesia.

Sebelumnya, Megawati menyampaikan pandangannya terhadap putusan MK nomor 90 terkait batas usia minimum capres-cawapres, sebuah putusan yang membukakan jalan bagi Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo. Megawati menyebut telah terjadi manipulasi hukum.

Dalam bagian akhir pidatonya, Megawati juga menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi. “Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” ucap Mega pada Ahad siang.

PDIP diketahui mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud. PDIP sempat berang dan kecewa atas langkah kadernya, Gibran Rakabuming Raka, yang menyeberang untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Apalagi, pencalonan Gibran direstui oleh kader terbaik PDIP, yakni Presiden Jokowi.(*/Ag)

JAKARTA – Nomor urut untuk Pemilihan Presiden 2024 akhirnya telah diputuskan.

Dengan sistem undian, pasangan nomor urut satu dipegang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedangkan nomor urut 2 dipegang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Nomor Urut 3 dipegang Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang pada Senin (13/11/2023) di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun penetapan paslon Capres-Cawapres setelah KPU verifikasi berkas ketiga pasangan. Penetapan tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632/2023 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2024.

“Sesuai Pasal 235 ayat 1 telah dilakukan sidang pleno tertutup telah menyatakan bahwa pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusulkan NasDem, PKB, PKS telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pemilu Serentak 2024.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusulkan PDIP, PPP, Perindo, hanura telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pemilu Serentak 2024,” kata Komisioner KPU RI, Idham Khalik saat konferensi pers.(*/Ag)